DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

www.parlemen.net DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KELOM POK

NO

R U U

USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN KOMISI

1.

PEMBAHASAN PANJA Rapat PANJA 260507 FPDIP, Pak Hajrianto (GOLKAR), FDPD mengusulkan rapat “TERBUKA”. FD: saat ini kita belum siap untuk dibuat terbuka. FPBR: setuju terbuka, tetapi perlu ada tempat khusus agar bisa dikenali. FPKS: setuju terbuka. FPPP: setuju terbuka. FPDIP: anggota panja dari Pemerintah adalah eselon 1 yang ditunjuk oleh Menteri, selain itu adalah staff. Pimpinan: anggota Panja dari Pemerintah berjumlah 30 orang sesuai dengan lampiran keputusan Sekjen. Pemerintah: berdasarkan ketentuan bahwa jumlah pemerintah yang akan menjadi anggota panja diserahkan sepenuhnya pada Pemerintah. Pemerintah tidak keberatan apabila rapat dinyatakan “Terbuka”. FPBR: apabila dinyatakan terbuka maka bagian keamanan harus mengetahui identitas orang luar yang ingin mengikuti rapat ini. DISEPAKATI RAPAT KALI INI TERBUKA

Disesuaikan dengan amanat Konstitusi

2.

PANJA KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI Usul konkret : Undang-Undang Republik Indonesia No... Tahun... tentang Hak Warga Negara Untuk Memperoleh Informasi

RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

Catatan: 1. FPDIP, FPAN, FPKS, FPBR : Tetap menggunakan judul Kebebasan Memperoleh Informasi Publik sesuai rumusan RUU 2. FPG, FPPP, FD, FBPD : menyetujui rumusan Pemerintah tetapi dengan menambah kata “Publik” yang

1

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

FPG: judul ini bukan sesuatu yang terlalu penting sehingga bisa mana saja yang paling baik. Golkar menyetujui usul pemerintah, yang penting adalah substansinya. FPG menyerahkan pada forum untuk memilih yang paling baik. Apabila yang dipilih adalah rumusan pemerintah maka sebaiknya ditambahkan kata ”publik”. FPDIP: pada dasarnya UU ini secara keseluruhan tidak hanya mengatur hak warga

www.parlemen.net KELOM POK

NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


Keterangan : Judul “Hak Warga Negara Untuk Memperoleh Informasi” lebih tepat digunakan karena sesuai dengan Pasal 28 f amandemen kedua UUD 1945 yang juga menggunakan istilah yang sama.

keseluruhannya berbunyi “Hak Warga Negara Untuk Memperoleh Informasi Publik

Sebagai perbandingan negara-negara lain menggunakan judul : 1. US menggunakan judul “Freedom of Information Act” (tanpa kata “publik”) 2. Belanda menggunakan judul ”Act Containing

Regulations Governing Public Access to Government” 3. Kanada menggunakan judul “Freedom of Information Act and Protection of Privacy Act” 4. Jepang menggunakan judul “Law Concerning Access to Information Held by Administrative Organs”

5. Afrika Selatan menggunakan judul “Promotion of Access to Information Act”


2


PEMBAHASAN PANJA negara, tetapi juga mengatur kewajiban badan publik. Lebih relevan menggunakan judul yang diajukan DPR, karena judul yang diajukan pemerintah terlalu sempit. FD: sebaiknya kata ”publik” dimasukkan apabila akan menggunakan rumusan pemerintah. FPPP: tetap setuju dengan rumusan awal DPR, tetapi tidak berkeberatan dengan usul pemerintah. FPKS: penekanan pada kata hak WN justru tidak ditonjolkan, usul DPR sudah cukup. FDPD: konsekuensi dengan tidak menggunakan kata ”publik” akan bertentangan dengan isi dari UU ini sendiri. Setuju dengan usulan pemerintah ditambahkan kata ”publik. FPBR: judul sangat penting karena akan mencerminkan isinya. Sebaiknya dipending dulu agar lebih cermat dalam menentukan judul supaya sesuai dengan substansinya. Penunjukkan pada pasal UUD 45 sebaiknya apa adanya dan jangan diinterpretasikan lain. FKB: setuju dengan usulan Pemerintah karena kebebasan pada usul DPR itu sendiri dibatasi oleh Undang-undang ini. FDIP: apabila UU ini hanya dibuka untuk WNI maka bagaimana implementasinya dalam badan publiknya adalah Badan Koordinasi Penananaman Modal (misalnya). FPG: apabila WNA diperbolehkan untuk mengakses Inf.Publik maka akan berbahaya bagi kepentingan negara. Pemerintah: Pemerintah setuju apabila usul pemerintah ditambahkan kata ”Publik”. UU ini tidak hanya mengatur masalah ”Kebebasan”. Ada alaternatif lain yang dapat dipilih, sesuai dengan UU 10 / 2004, biasanya yang dipakai kata subyeknya saja, contohnya UU Merek, UU Paten, oleh karena itu Pemerintah mengusulkan judul menjadi lebih netral yaitu ”UU Informasi Publik”. FG: Pemerintah tidak bisa mengajukan usul secara spontan, tidak sesuai dengan mekanisme Rapat Panja. Sebaiknya dipending untuk dibahas besok pagi agar ada waktu


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA untuk merenungkan lebih dulu. FPDIP: usul Pemerintah perlu dipertimbangkan, sebenarnya kata Kebebasan sudah dibatasi oleh frasa ”informasi Publik’. Tetapi usul pemerintah netral sehingga PDIP bisa menyepakatinya. FD: setuju usul Pemerintah ”UU Informasi Publik” FPPP: setuju usul Pemerintah ”UU Informasi Publik” FPKS: setuju usul Pemerintah ”UU Informasi Publik” FDPD: ada juga judul UU yang tidak pendek, kami perlu membaca referensi lagi. FPBR: pada dasarnya tidak keberatan dengan usul Pemerintah, tetapi jangan sampai menabrak aturan Tata Tertib DPR. FG: kita mendapatkan amanah dari Raker Komisi untuk membahas alaternatif yang telah ditentukan. Sebaiknya direnungkan agar lebih hati-hati. FPKS: sebaiknya PANJA jangan dibatasi hanya untuk menentukan alternatif-alternatifnya saja, apabila boleh menentukan rumusan sebagai sintesis maka akan lebih baik. Pimpinan: bukan harus memilih dua usulan terdahulu, kalau seperti itu maka ditentukan dengan voting. Masih terbuka peluang untuk menentukan rumusan yang baru selama tidak bertentangan dengan substansi yang telah disetujui. Pasca Skors FG: konsisten,, untuk mohon waktu selambatlambatnya sampai besok pagi FPDIP: sebaiknya ditunda sampai besok agar FG sudah bisa menentukan pendapatnya. Yang penting adalah kata ”informasi” dan kata ”publik” jangan sampai hilang. FD: sesuai usulan semula FPPP: sebaiknya diputuskan besok FPKS: sesuai dengan prosedurnya saja FDPD: menunggu pandangan pemerintah FPBR: mengikuti apapun perumusan yang


3



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA diputuskan Pemerintah: menyerahkan pada mekanisme yang berlaku. FG: seharusnya rapat dapat terus dimulai walaupun dim Judul ditunda pembahasannya, dengan membahas dim-dim yang tidak tergantung pada Judul. FPDIP: bukan berpendapat rapat tidak bisa dilanjutkan, tetapi tidak mau melanjutkan agar pembahasannya dapat dilakukan lebih sistematis, dan memberikan toleransi kepada FG. FPP: tidak keberatan Pemerintah: kami tidak pernah menarik usulan awalnya, alternatif ketiga bukanlah usulan baru hanya merupakan tambahan referensi saja. Pemerintah tidak keberatan dengan ditambahkannya kata ”publik”. PKS: setuju rapat ini dilanjutkan sesuai dengan tata tertib yang berlaku. FPBR: kata ”kebebasan” kurang pas, tetapi ingin meminta klarifikasi Pemerintah apakah frasa ”Hak WN” sesuai dengan makna yang diamanatkan UUD 45. FDPD: setuju dengan pendapat FPPP. Pemerintah: usul pemerintah ”hak warga negara” dan usul DPR”Kebebasan” keduaduanya sulit untuk ditetapkan oleh karena itu Pemerintah mengjukan rumusan ”informasi publik” FPDIP: mendukung usulan referensi FPBR: mendukung usulan referensi PASCA SKORS FPG: rumusan kedua yang diajukan oleh pemerintah dan didukung oleh beberapa partai, secara konstitusional rapuh. Rumusan baru (referensi) terlihat netral. Penggunaan judul kebebasan tepat digunakan karena mencakup hak didalamnya. Namun setelah ada usulan refernsi pemerintah. FPG menyutujui usulan tersebut, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. FPDIP: tetap mempertahankan usulan DPR,


4



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA namun ketika pemerintah memberikian usulan referensi ”Informasi Publik” FPDIP mendukung judul terebut. Fdemokrat: awalnya lebih setuju judul ”Hak Warga Negara” namun setelah mendengar berbagai tanggapan FDemokrat menyetujui Usulan refernsi Pemerintah. FPPP: menyetujui usulan referensi ”Informasi Publik FPKS: setuju usulan referensi FBPD: meminta pemerintah untuk mengeborasi tentang hal-hal yang mungkin bergeser akibat usulan judul referensi. FPBR: menyetujui usulan referensi. FPDS: usulan referensi cukup baik sebagai alternatif, namun refernsi judul yang diberikan pemerintah mengenai judul2 Undang-undang KMIP di berbagai negara, disitu terlihat di beberapa negara menggunakan kata2 seperti akses atau kebebasan. Mengusulkan dengan menggunakan kata2 sejenis seperti kebebasan, akses dll dalam judul RUU ini. FBPD: meminta alasan mengenai pemberian usulan referensi. Pemerintah: yang berpengaruh dengan dirubahnya judul RUU yaitu di DIM No.5, DIM.10 yang lainnya yaitu penjelasan Umum.DI dalam penjelasan Umum dijelaskan mengenai pengertian informasi Publik. FPDS: dalam negara2 yang lebih maju secara lebih eksplisit dan clear menggunakan kata akses/kebebasan. Pimpinan: seandainya tidak tertuang dalam judul semangat tetap tertuang dalam konsiderans dan beberapa pasal. FBPD: informasi adalah publik domain, masyarakat punya hak untuk mengakses, judul UU menjelaskan isi tidak menjelaskan esensi UU dalam ketentuan di setiap pasal. Fdemokrat: walaupun judul sudah di rubah pada konsideran (DIM No. 5) tetap menggunakan rumusan DPR (kebebasan memperoleh informasi publik). Judul yang luas tetap bisa digunakan dengan tetap memasukkan semangat dari RUU ini pada


5



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA ketentuan/konsideran. Pemerintah: Judul referensi tidak mengganggu konten. Amanat dari UU No. 10, judul sedapat mungkin harus singkat. Elaborasi dapat dimuat dalam penjelasan/konsideran. judul yang baik hanya satu variabel/subjek. FBPD: latar belakang DPR mengajukan RUU ini yaitu ditujukan terhadap suatu sistem pemerintahan yang memang tidak pernah transparan kepada publik. Diharapkan dengan disahkannya UU ini, setiap masyarakat dapat segera mengetahui akan hak mereka dalam memperoleh informasi publik. FPDS: Judul RUU tentang ”Akses atas Informasi Publik” FPDIP: penambahan kata terhadap kata “informasi publik”, sebaiknya tidak merubah makna namun apabila mempertegas usulan dapat diterima.meminta pendapat pemerintah mengenai implikasi apabila ada penambahan kata akses/kebebasan terhadap substansi RUU ini. Pemerintah: pada prinsipnya apabila menggunakan judul informasi publik sudah dapat mengcover seluruh RUU ini. Dalam hal memberikan gambaran pada masyarakat dapat dilihat dari penjelasan. FPDIP: meminta bantuan ahli bahasa mengenai pengertian informasi publik apakah berpengaruh/mengganggu atau judul ini sudah mencakup terhadap hak publik dalam memperoleh informasi publik. FPDS: ada dua kata yang diperdebatkan yaitu kebebasan dan hak. Penggunaan kata akses dapat memberikan penjelasan secara leksikal Ahli Bahasa: Judul biasanya menggunakan nomina. Penggunaan kata informasi publik sudah mencakup mengenai hak, akses, kewajiban dll. FPBD: ada latar belakang panjang ketika RUU ini dibuat, substansi dari RUU ini harus dicantumkan dalam judul FPG: pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih tegas


6



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA terkait penggunaan judul informasi publik. Dan apakah ada alternatif lain. FPDS: Apa yang menjadi isi dari batang tubuh tidak terefleksikan dalam judul. Inti dari UU ini bukan pada Informasi publik namun hak/kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Pemerintah: di Indonesia saat ini tidak ada keseragaman dalam perumusan judul-judul suatu Undang-Undang. Ketika ada penambahan kata publik sudah mencerminkan adanya publik domain (hak dari publik). Untuk lebih jelasnya dapat diberikan/ditambahkan pada penjelasan. FPKS : Isi dari RUU ini banyak ketentuan yang mencakup berbagai macam aspek (lembaga, Hak, Informasi yang dikecualikan dll). Penggunaan judul Informasi Publik lebih tepat digunakan. FPBD: apabila tidak kesepakatan dalam Panja dapat diberikan kepada Raker. FPDS: sebuah UU harus memiliki karakteristik adalah fasilitasi kepada publik untuk mendapatkan informasi. Apabila penggunaan judul informasi publik karakteristik dan substansi tidak terefleksikan. PASCA SKORS Hasil perbincangan (forum lobby) judul yang disepakati: Rancangan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah: setuju dengan usulan forum lobby karena sudah mencakup akses. Disepakati Judul: Rancangan Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keputusan Panja 26-05-07 3. 4. 5. RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

Rumusan perlu disempurnakan

PANJA 7


FG: tidak perlu lagi mencantumkan hak warga


NO

R U U b.

USULAN PEMERINTAH

bahwa kebebasan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan ciri penting negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan;

b.


bahwa hak warga negara untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan;

Catatan : Untuk disesuaikan dengan rumusan judul yang akan dibahas kembali dalam Panja

Keterangan : Disesuaikan dengan rumusan Pasal 28 F UUD 1945

PEMBAHASAN PANJA negara. Usulan konkritnya ”untuk memperoleh informasi” FPDIP: dalam dim ini ada 2 asas pokok, ”informasi yang bebas” akan diharapkan melahirkan negara yang terbuka dan transparan, dengan perubahan judul dimana informasi sebagai informasi yang terbuka. DIM DPR dapat tetap dipertahankan, hal yang terbuka didukung oleh penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan. FPPP: ” bahwa keterbukaan untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan ciri penting negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan;” FPAN: karena substansinya tetap, jd cenderung tetap menggunakan “kebebasan memperoleh informasi.” FPKS: tetap pada rancangan DPR, karena kebebasan itu pada dasarnya adalah Hak Asasi Manusia. FPBR: dalam konsiderans menimbang perlu dikaitkan pada UUD, apa yang disampaikan oleh Pemerintah dengan menyesuaikan pada UUD itu lebih baik. Disesuaikan dengan Pasal 28f UUD 45. FBPD: dulu ketika meratifikasi ICCPR, ada konsistensi penggunaan “Content Analisys”, dimana semua rujukannya pada UUD 45. penggunaan kata “hak warga negara” kemungkinan akan menciptakan dispute dengan UUD 45. Pemerintah: tidak ada masalah yang krusial, alternatifnya: 1) kalau merujuk pada pasal 28f maka istilah yang digunakan adalah, “bahwa hak untuk

memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan;” 2) kalau mengikuti judul UU ini, “ bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

8



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan;”

FPBR: setuju dengan usulan pemerintah yang terakhir FBPD: setuju dengan alternatif kedua yang ditawarkan Pemerintah. Terkait dengan konsistensi sesuai UU 10/2004. kalau usul yang pertama akan ada pengulangan/pleonasme. Sebaiknya kata “terbuka” dihilangkan menjadi “...untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan” FPKS: setuju dengan pendapat pemerintah alt 2), keterbukaan masuk dalam poin ini. Kalimat “terbuka” terakhir tetap perlu sedangkan kata “transparan” tidak perlu. FPAN: tetap merujuk pada kompromi bahwa judul tidak merubah substansi. Mengusulkan rumusan baru,

“bahwa hak publik untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka,” FPPP: tetap menggunakan kata terbuka, sehingga menjadi,

“bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan;”

FPDIP: cenderung melihat ada pergeseran substansi dari usulan pemerintah, usulan DPR penekanannya adalah pada hak WN sesuai dengan Pasal 28f, sedangkan usul pemerintah memang match dengan judul, tetapi penekanannya lebih pada menjelaskan judul saja, bukan menekankan pada hak WN. Sebaiknya tetap menekankan pada “hak setiap


9



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA orang” bukan hanya menjelaskan. Kami belum memberikan alternatif. FG: ada 2 hal yang menjadi pertimbangan penekanan pada “kebebasan/hak” dan keterkaitan dengan judul. Harus ada kata “keterbukaan” disamping kata “hak” dan tujuan untuk penyelenggaraan negara yang transparan” sehingga menjadi, (Alternatif 2)

“bahwa keterbukaan informasi publik dan hak untuk memperolehnya merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan;” Pemerintah: dua-duanya mempunyai alasan yang sangat kuat, “konstitusi” dan “amanat raker”, jadi kalau melihat usulan yang “amanat konsitusi” akan sangat baik. (Alternatif 3) FBPD:

“bahwa hak memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan;” FPDIP:

“bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan;” (Alternatif 1) FPAN: RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

10



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA “bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara;” FPDIP:

“bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan;” Penyempurnaan Pemerintah:

“bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;” Pemerintah: pemerintah memandang tidak ada perbedaan pendapat sama sekali, sehingga sebaiknya dimasukkan ke TIMUS dengan 2 variabel “hak” dan “keterbukaan”, sedangkan kata “demokrasi” diganti menjadi “demokratis”. Pemerintah:

“bahwa hak memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara;”

DISETUJUI RUMUSAN BARU: RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

11



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA “bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;” Keputusan Panja 27-05-07

6. 7. 8. 9. 10.

PANJA


Catatan Berkaitan dengan judul yang akan dibahas dalam Panja:

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK.

Menetapkan: UNDANG- UNDANG TENTANG HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI

DIM 10 DISETUJUI RUMUSAN BARU MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANGTENTANG KETERBUKAAN PUBLIK

UNDANG INFORMASI

Keputusan Panja 27-05-07 11. 12. 13. 14. 15.

PANJA

Rumusan perlu disempurnakan 2. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, ataupun diterima dari sumber lain serta informasi yang masih dalam status pengolahan dan penyusunan, tetapi telah dikirimkan kepada badan publik lain sehingga berada di suatu badan publik, termasuk informasi pribadi, yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.


2.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, ataupun diterima dari sumber lain termasuk informasi tentang penyelengaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik selain yang dikecualikan dan ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Termasuk ke dalam informasi publik adalah informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dalam bentuk apapun dari masyarakat untuk tujuan kemanusiaan

Catatan: Untuk diperhatikan mengenai, informasi publik kepentingan publik lain yang dikecualikan

Keputusan Raker tanggal 15 Mei 2006

12


DIM 15 Pemerintah: usulan Pemerintah, 1) adanya kalimat informasi yang masih dalam status pengolahan dan penyusunan belum jelas, 2) Pribadi akan bersinggungan dengan Privacy, 3) menambahkan variabel informasi lain tidak boleh menjadi informasi yang terbuka, hanya inf.publik saja yang terbuka, 4) informasi terkait penyelenggaraan pengumpulan sumbangan... sesuai dengan definisi badan publik. FG: setuju informasi pribadi untuk dihilangkan, dengan penambahan kata “yang dikecualikan”. Tidak setuju dengan penempatan kalimat, “inf.


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


dan sosial


PEMBAHASAN PANJA Lain yang dikecualikan dan ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan” karena tidak memberikan kepastian hukum. Menerima sebagian usul pemerintah, dan tidak menerima sebagian yang lain. FPDIP: usul pemerintah terlalu panjang apabila disatukan dalam satu pasal. Substansinya mengandung dua variabel, “informasi adalah...” dan “termasuk dalam informasi publik adalah...”. FPPP: sependapat dengan usul pemerintah tetapi tidak dengan kalimat “... informasi Lain yang dikecualikan dan ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan”. FPAN: dua hal penting, “informasi publik yang terkait dengan prosesnya”, dan “informasi publik yang terkait dengan ruang lingkupnya”. Inf publik yang dikecualikan tidak perlu masuk dalam definisi ini. Karena sudah ada dalam rumusan khusus mengenai inf yang dikecualikan. Sebaiknya kalimat “...informasi pribadi yang terkait dengan penyelenggaraan negara” perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah. FBPD: tidak dimasukkannya didalam rumusan Pemerintah beberapa catatan penting terkait penyelenggara atau penyelenggaraan negara dari usul DPR, padahal penting. FPBR: rumusan pemerintah melengkapi rumusan DPR, tetapi terlalu lengkap. Mendukung pendapat Pak Hajriyanto. FPDS: sekarang sudah ada beberapa inf pribadi yang dipublish pada publik, seperti inf kekayaan pejabat negara, sehingga tidak perlu tertutup lagi. Sebaiknya Perlu ada perumusan lain agar tidak menimbulkan infringement terhadap Privacy information. Kata “... informasi Lain yang dikecualikan dan ditetapkan lain oleh peraturan perundangundangan” bisa kontra produktif. FPKS: inf yang dikecualikan tidak perlu dibahas karena akan diatur dalam ketentuan mengenai inf yang dikecualikan. Inf terkait pengumpulan sumbangan, sebaiknya dibuat dalam satu kalimat, dan apakah rincian ini

13



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA perlu dilakukan, karena hal ini sebenarnya akan terkait dengan definisi badan publik dalam dim selanjutnya. Pemerintah: RUU KIP didesain menjadi umbrella Legislation sehingga ini akan menjadi rujukan bagi UU lain, kata-kata “yang dikecualikan” dan “undang-undang lain” hal ini merujuk pada keseluruhan sistem hukum Indonesia, tetapi terlalu banyak apabila harus merinci peraturan-perundang-undangan lain itu disini. Kata-kata inf pribadi akan menggeneralisir seluruh informasi pribadi untuk dapat dibuka, seharusnya tidak, karena mengenai hal ini akan menjadi kewenangan undang-undang lain. Kalimat “...informasi yang terkait dengan penyelenggaraaan pengumpulan sumbangan dalam bentuk apapun dari masyarakat untuk tujuan kemanusiaan dan sosial.” tidak masalah apabila dihilangkan karena sudah di cover dalam DIM 16, “termasuk organisasi sosial...” FG:

“Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelengaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.” FPDIP: Memasukkan kalimat, “informasi yang diperoleh dari sumber lain yang dikelola oleh badan publik tersebut.” Setuju dengan usulan Pemerintah, terhadap individu penyelenggara negara perlu menjadi domain publik, tetapi yang terkait dengan privacy tidak perlu menjadi domain publik. FPPP: sepakat dengan usulan FPG. Sebaiknya usulan Pemerintah mengenai “...informasi yang terkait dengan penyelenggaraaan pengumpulan sumbangan dalam bentuk apapun dari masyarakat untuk tujuan kemanusiaan dan sosial.” Perlu tetap ada karena penting dalam hal informasi pada RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

14



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA stasiun2 tv. FPAN:

“Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima dari sumber lain yang terkait dengan penyelengaraan negara dan kepentingan publik, serta informasi pribadi yang tidak dikecualikan.” FPKS: setuju dengan usul FPAN, cenderung memasukkan informasi pribadi dengan kalimat yang betul-betul jelas (dibatasi dengan UU). Sebaiknya menjadi, “termasuk informasi pribadi yang diatur oleh peraturan perundangundangan.” FBPD: sebaiknya kalimat “...informasi yang terkait dengan penyelenggaraaan pengumpulan sumbangan dalam bentuk apapun dari masyarakat untuk tujuan kemanusiaan dan sosial.” Perlu tetap dimasukkan. Dan pengertian, “dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,” dimasukkan dalam penjelasan mengenai hal ini. FPBR: “Informasi publik yang dihasilkan atau diterima dari sumber lain, dikelola oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara ...” FPDS: sebaiknya kalimat “...informasi yang terkait dengan penyelenggaraaan pengumpulan sumbangan dalam bentuk apapun dari masyarakat untuk tujuan kemanusiaan dan sosial” Perlu tetap ada, karena belum di cover dalam dim 16. Pemerintah: ini adalah pasal tentang ketentuan umum sehingga tidak boleh ada penjelasan pasalnya. Usulan Golkar sangat cerdas, RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

15



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA Penyempurnaan Pemerintah:

“Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan/atau badan publik lainnya yang sesuai dengan undangundang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk dirumuskan kembali oleh Tim Perumus

“Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan/atau badan publik lainnya yang sesuai dengan undangundang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Termasuk kedalam informasi publik adalah informasi yang terkait dengan penyelenggaraaan pengumpulan sumbangan dalam bentuk apapun dari masyarakat untuk tujuan kemanusiaan dan sosial” Catatan: Perlu dimasukkan mengenai: informasi penyelenggara kepentingan publik (tidak bermaksud membuka seluruh informasi pribadinya) karena penggunaan kata “pribadi” berpotensi untuk eksesif.

Keputusan Panja 27-05-07 Rumusan perlu disempurnakan

16.

PANJA 3. Badan publik RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

adalah

penyelenggara

3. Badan publik adalah lembaga eksekutif, 16


FPG: tetap harus memasukkan BUMN dan BUMD karena menggunakan APBN. Dalam


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH

negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan organisasi nonpemerintah yang mendapatkan dana dari anggaran negara atau anggaran daerah dan usaha swasta yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dari badan publik lain dalam menjalankan sebagian fungsi pelayanan publik.


legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk ke dalam badan publik adalah organisasi non-pemerintah yang meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa, Partai Politik dan/atau institusi sosial dan/atau kemasyarakatan lain yang mendapatkan dana dari sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri. Keterangan : Akses informasi yang terkait dengan badanbadan usaha perlu dibatasi untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat.

Catatan : F-PDS

: BUMN/BUMD merupakan salah satu badan publik yg informasinya sulit diakses, diusulkan diserahkan ke Panja F-PBR : diserahkan ke Panja, karena apabila tidak terbuka maka sulit untuk GCG (good corporate governance) F-PKS : BUMN/BUMD adalah salah satu badan publik yagn bisa diakses informasinya dan kegiatannya serta tetap dimasukan F-KB : Usulan DPR yang paling relevan; milik-milik negara harus mampu menjalankan GCG F-PAN : memasukan partai politik, usulan yg sangat simpatik, tetapi masih perlu dimasukan BUMN/BUMD F-D : digabungkan naskah RUU dengan rumusan Pemerintah, supaya lebih spesifik F-PPP : BUMN/BUMD harus masuk dan diakses informasinya F-PDIP : dimasukan BUMN/BUMD seperti BI independen, apakah dapat diakses ? F-PG : informasi lembaga-lembaga ini harus dibuka Pmrth : Untuk diperhatikan mengenai Badan usaha bersifat profit dan badan publik bersifat non profit Keputusan Raker tanggal 15 Mei 2006 FPAN

FKB

FPKS


: Ada yang menggunakan keuangan masyarakat tetapi tidak dilaporkan, jadi tidak perlu khawatirkan BUMN dimasukkan : semangat dari reformasi adalah ..../perbaikan disegala bidang, BUMN adalah salah satu persoalan dari ekonomi karena secara umum selalu merugi. Publik tidak mengetahui secara benar dan apa adanya persoalan yang terjadi pada BUMN tersebut. contoh Garuda penumpangnya selalu penuh, tetapi dalam laporan selalu rugi. BUMN adalah milik negara atau milik daerah. BUMN/BUMD adalah lembaga publik yang harus bisa diakses oleh publik. : Tetap transparansi/keterbukaan terhadap BUMN bisa dilakukan. BUMN/BUMD tetap dapat diakses oleh publik.

17


PEMBAHASAN PANJA ketentuan pengecualian informasi informasiinformasi yang bersifat sensitif sudah tercover. Pemerintah: dalam UU sebelumnya terkait BUMN sudah diatur mengenai informasiinformasi yang harus dibuka oleh BUMN. Sebaiknya pengaturan mengenai BUMN diatur dalam UU yang khusus mengatur terkait BUMN. BHMN (universitas) dapat dikategorikan sama dengan BUMN/BUMD. FPDIP: RUU ini merupakan UU yang memayungi UU lain. Kriteria Badan Publik disini merupakan Badan/lembaga yang mendapat dana dari APBN dan Badan pemanfaatan ranah publik. Apabila BUMN/BUMD tidak dimasukkan dalam definisi Badan Publik dapat dikatakan UU ini melakukan diskrimanasi terhadap lembaga yang mendapat dana APBN. Fdemokrat: BUMN/BUMD dimasukkan namun ada pembatasan-pembatasan terkait informasi dari BUMN/BUMD. FPPP: BUMN/BUMD tetap dimasukkan karena mendapat dana APBN. Disamping Parpol/LSM/Badan Usaha yang mendapat dana dari Masayarakat contoh stasiun TV yang menggalang dana dari Masyarakat dapat diakses informasinya. FPAN: BUMN dan BUMD tetap ada karena prinsipnya setiap lembaga yang mendapat dana baik sebagian maupun seluruhnya mendapat dana dari APBN. Walaupun sudah diatur dalam UU lain, BUMN/BUMD tetap harus dimasukkan dalam RUU karena esensi dari UU ini adalah unsur preventif dan good governance. FPKB: Rumusan DPR sudah baik. FPKS: BUMN/BUMD harus masuk dalam UU ini. BUMN/BUMD yang dibiayai oleh rakyat harus tetap diatur dalam UU ini. FPBR: Fungsi dari keberadaan BUMN/BUMD yang diamanatkan oleh UU untuk membantu dalam rangka public service. BUMN/BUMD harus tetap dimasukkan dalam UU ini. Perlu juga dimasukkan badan lain yang mendapat dana bantuan dari masyarakat.


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN KOMISI Pmrth

FPKS FPG

FPDIP

: BUMN tidak dimasukkan, BUMN pada saat membahas sistem transparansi BUMN dimasukan. BUMN dijadikan badan publik spesial Dibawa ke Panja Jangan sampai dibuka semuanya, kita juga harus melihat negara-negara lain seperti amerika, kriteria-kriteria tertentu harus menjadi pertimbangan. : Kita melihat dan memperhatikan jangan sampai dibuka merugikan dan kalau ditutup merugikan. : organisasi non-pemerintah yang meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa, Partai Politik dan/atau institusi sosial dan/atau kemasyarakatan lain jangan disamakan dengan lembaga yang mendapat dana dari APBN/APBD seperti BUMN/BUMD. Dirumuskan dalam Panja : Harus konsisten dengan DIM nomor 5 yang meliputi komuniti domain, publik domain, state domain. Diusulkan adanya perbedaan tingkat transparansi. Tidak perlu dipersoalkan pada DIM ini masalah dimasukan atau tidak. Pemerintah membuat matrik tingkat transparansi

PEMBAHASAN PANJA Pemerintah: pada prinsipnya sebaiknya BUMN/BUMD masuk kedalam rezim badan usaha dan tidak masuk pada rezim yang bermuatan politik. Dalam rapat interdep BUMN/BUMD sudah merupakan keputusan untuk tidak dimasukkan dalam UU ini. Penggunaan APBN dalam BUMN/BUMD menggunakan dana yang dipisahkan dan tidak rutin. Untuk transaparansinya sudah diatur dalam UU khusus yang mengatur mengenai BUMN/BUMD. FPDIP: pembentukan pada BUMN diamanatkan dalam UUD 1945, fungsi BUMN/BUMD merupakan public service, BUMN/BUMD tidak bebas dari rezim politik. Dengan tidak dimasukkan pada RUU ini dapat menimbulkan diskrimasi dan kebingungan. Dalam rangka mengurangi angka korupsi yang sering terjadi di setiap BUMN/BUMD sebaiknya BUMN/BUMD dimasukkan dalam RUU ini. FPG: meminta penjelasan dari pemerintah terkait BUMN/BUMD yang diusulkan tidak dimasukkan dalam RUU ini. Pemerintah: memasukkan BUMN/BUMD kedalam rezim politik (RUU ini) dikhawatirkan dapat menghambat BUMN/BUMD untuk bersaing dengan Badan Usaha swasta lainnya. Meminta pembahasan ini dipending karena merupakan hasil keputusan interdep dengan meminta wakil dari kementerian BUMN untuk menjelaskan terkait tidak dimasukkannya BUMN/BUMD. FPAN: walaupun sudah banyak UU lain yang mengatur mengenai BUMN/BUMD, sampai saat ini masih banyak korupsi yang terjadi.Dengan keterbukaan informasi self control akan semakin teliti sehingga kinerja BUMN/BUMD dapat lebih baik. FPG: meminta pemerintah untuk menjelaskan aspek destruktif apabila BUMN/BUMD dimasukkan dalam RUU ini. PENDING Keputusan Rapat Panja tanggal 29 Mei 2007


18



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH



17. 4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui bentuk mediasi dan/atau ajudikasi, yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi, yang berada di tingkat pusat dan provinsi.

4.

DISEPAKATI Sesuai dengan DIM 190:

Komisi Informasi adalah lembaga yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.

18.

PANJA Pmrth : Mengusulkan Komisi Penyelesaian sengketa informasi FPPP : Perlukah adanya Komisi Penyelesaian Sengketa Informasi, bukannya menolak tetapi harus benar-benar diperhatikan. dibawa ke Panja rumusannya FD : Apabila ada yang bisa mengcover sebaiknya Komisi ini dihilangkan FPAN : Mendukung adanya Komisi Informasi, harus ada badan yang bisa menengahi, tidak semua harus dibawa ke pengadilan. Tidak tepat apabila namanya Komisi Penyelesaian sengketa informasi, apbila ditiadakan Komisi informasi dimasukan dalam Ombusman tetapi perannya ditingkatkan. FKB : Setuju adanya Komisi informasi karena usulan DPR FPKS : dibawa ke Panja Pmrth : Dibentuk Komisi Pemerintah, kalau tidak puas dibawa ke Ombusman, dibawa ke pengadilan FPDIP : FPAN : Komisi Informasi adalah lembaga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan persoalan masalah sengketa informasi FPG : Ombusman, Pengadilan, Komisi informasi. Posisi adalah Komisi informasi

Usulan rumusan baru PANJA 5.

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pengguna informasi publik yang terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan UndangUndang ini.

Keterangan : - Perlu ada pengertian sengketa informasi publik


PEMBAHASAN PANJA

19


“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.” Catatan: Peraturan pelaksana akan dimasukkan dalam penjelasan Keputusan Rapat Panja tanggal 29 Mei 2007

FPBR: usulan pemerintah untuk sementara bisa diterima FPKS: usulan pemerintah bisa diterima FKB: usulan pemerintah bisa diterima namun rumusan frasa “terkait” menjadi “berkaitan” dan memakai frasa “dan/atau” pada kata memperoleh dan/atau… FPAN: usulan disempurnakan menjadi “Sengketa informasi publik adalah Perselisihan yang terjadi antara badan publik dengan orang yang terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Undang-Undang ini.” Fdemokrat: bisa menerima rumusan dari pemerintah. Istilah pengguna lebih tepat


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA karena sudah ada pada ketentuan umum yang menyangkut mengenai pengguna. FPDIP: pada prinsipnya menyetujui perlunya definisi mengenai sengketa informasi publik. Perlu ada penyempurnaan pada rumusan Sengketa informasi publik adalah perselisihan…… . belum tentu pengguna informasi adalah orang yang memohon informasi namun tidak menggunakan informasi tsb. Kata pengguna diganti pemohon/peminta. FPG: dalam rumusan DPR ketentuan mengenai pengguna sudah termasuk mengenai orang yang memohon/meminta informasi. Orang tersebut bukan hanya perorangan namun bisa juga atas kelompok tertentu. Pemerintah: frasa ”sengketa” diganti menjadi ”perselisihan”. Penggunaan kata pengguna/orang. Berdasarkan ketentuan umum, frasa pengguna jauh lebih luas dari orang. Usulan Rumusan baru: Sengketa informasi publik adalah Sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Undang-Undang ini. Catatan: Kata Pelanggaran,dan perselisihan. Usulan Rumusan penyempurnaan (FPG): Sengketa informasi publik adalah perselisihan yang terjadi antara badan publik dengan pengguna informasi publik yang disebabkan oleh terjadinya pelanggaran hak untuk memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Undang-Undang ini. FPKS: penggunaan frasa sengketa tidak menjadi masalah karena yang dijelaskan bukan frasa sengketanya, frasa pengguna


20



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA informasi sudah tepat untuk digunakan dalam rangka konsistensi dengan pasal-pasal lain. Penggunaan frasa “terkait” dicarikan lagi penggunaan kata lain yang lebih tepat. FPAN: frasa yang diulang merupakan pleonasme. FPDIP: lebih setuju menggunakan frasa pelanggaran. Penggunaan kata “pengguna”perlu ada penjelasan lebih lanjut. FKB: sengketa diganti perselisihan, pengguna tetap digunakan. Yang lebih tepat antara frasa Terkait dengan berkaitan FPAN: belum menemukan kata yang lebih tepat selain terkait. FPPP: frasa “terkait” diganti dengan “yang berhubungan dengan ....” Fdemokrat: lebih tepat menggunakan kata “sengketa”, “terkait” dengan diberikan penjelasan pada bab penjelasan. FPG: penggunaan kata pelanggaran penting karena lebih tepat, lebih tegas, lebih tertentu. Pemerintah : tidak ada perbedaan antara frasa sengketa dan perselisihan. Penggunaan kata “pelanggaran” terkait dengan presumption of

innocence.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa/perselisihan yang terjadi antara badan publik dengan pengguna informasi publik berdasarkan Undang-Undang ini. Ahli bahasa: Dalam defini bisa mengulang kata yang didefinisikan. Kata yang lebih sering digunakan yaitu sengketa Kata terkait dirubah menjadi “Yang berkaitan dengan” FPDIP: perlu ada catatan mengenai perbedaan ide yang dibawa ke tim perumus. Dibawa ke Tim Perumus Rumusan: Sengketa Sengketa RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

21


informasi publik adalah yang terjadi antara badan


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Undang-Undang ini. Catatan: Penggunaan frasa yang lebih tepat dari frasa Pelanggaran dan perselisihan. Keputusan Rapat Panja tanggal 29 Mei 2007 DIM 19


19.

PANJA Posisi angka disesuaikan dengan perubahan 5. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap keberatan atau pengaduan yang tidak diselesaikan secara memuaskan oleh pejabat dokumentasi dan informasi.

6.

Catatan: Perbedaan tafsir tentang frase “upaya hukum”

Banding adalah upaya yang dilakukan terhadap keberatan atau pengaduan yang tidak diselesaikan secara memuaskan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Keterangan : Menjadi Angka 6

Pemerintah: penggunaan kata banding pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di Raker mengenai penyelesaian sengketa sudah tidak lagi menggunakan istilah banding. Istilah yang dipakai dalam penyelesaian sengketa terdiri dari keberatan ke atasan pejabat publik, penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi, gugatan ke pengadilan dan kasasi ke Mahkamah Agung. FPPP: usulan tidak dihapus FPKB: Dim ini sebaiknya dihapus karena banding tidak perlu di definisikan lagi. Fdemokrat: Usulan dalam DIM dihapus FPDS: tidak perlu lagi mendefinisikan kata banding. FPBR: DIM19 dihapus FGolkar: DIM 19 dihapus FPDIP: DIM 19 dihapus FPPP: Setuju dihapus DIHAPUS


20.

PANJA Posisi angka disesuaikan dengan perubahan 6. Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini diperankan oleh anggota Komisi Informasi, RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

7.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa informasi publik antara para 22

Catatan: 1. perbedaan tafsir tentang kalimat “memuaskan kedua belah pihak” 2. usulan FPAN untuk frase “mufakat” diganti


Kesepakatan Panja Tanggal 19-06-07 FPDS: Usulan dalam RUU sudah komprehensif, sebaiknya ada frasa yang menyinggung kedua belah pihak. Usulan PAN sudah baik untuk diadopsi dengan penyempurnaan kalimat menjadi “kesepakatan yang bisa diterima kedua belah pihak”.


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH

mendorong pihak yang mengadu dengan pihak yang diadukan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.


pihak dengan mediator Komisi Ombudsman Nasional berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

dengan “kesepakatan yang saling memuaskan kedua belah pihak”

Keterangan : - Menjadi Angka 7

PEMBAHASAN PANJA Pemerintah: Mediator bukan pihak ketiga tetapi penengah. Rumusan pemerintah tidak menggunakan istilah pihak ketiga. FPDS: penjelasan pemerintah mengenai pihak ketiga dapat diterima. FPG: sepakat menggunakan rumusan pemerintah dengan mengganti komisi ombudsman dengan komisi informasi dan menambahkan rumusan akhir dari FPDS. FPBR: penyempurnaan rumusan menjadi “pihak-pihak” FPKS: pada dasarnya setuju dengan penggunaan frasa pihak-pihak atau para pihak. FPAN: menggunakan frasa “kedua belah pihak” FPDIP: rumusan disempurnakan menjadi “musyawarah untuk mencapai kesepakatan antar pihak” FPKB: sepakat dengan usulan pemerintah dengan akhir kalimat”.... musyawarah dalam mencapai kesepatan antara ke dua belah pihak” Fdemokrat: sepakat dengan rumusan pemerintah. Penggunaan mufakat sudah mencover mengenai kesepakatan antara ke dua belah pihak. FPPP: rumusan disempurnakan menjadi “... para pihak yang bersengketa dengan mediator Komisi Informasi...... untuk mencapai mufakat” Dirumuskan kembali pada TIM Perumus Catatan: Disetujui Rumusan Pemerintah dengan pernyempurnaan akhir kalimat beberapa frase yang diusulkan antara lain: 1. kedua belah pihak 2. antar pihak 3. para pihak Kesepakatan Panja Tanggal 19-06-07


23



NO

R U U

21.

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA


PANJA

Pemerintah mengajukan rumusan baru: “Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi atau Pengadilan.”

Posisi angka disesuaikan dengan perubahan 7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini diperankan oleh anggota Komisi Informasi, membantu menyelesaikan kasus dengan cara memutus setelah memeriksa, mendengarkan, dan menganalisa faktafakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu ataupun oleh pihak yang diadukan.

8.

Catatan: Rumusan/redaksi disempurnakan

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Pengadilan.

Keterangan : - Menjadi Angka 8

FPAN: lebih baik menggunakan “...yang diputuskan oleh Komisi Informasi dan/atau Pengadilan” dan penggunaan “...diantara...” FKB: sepakat dengan Pemerintah, tetapi menggunakan “dan/atau” FPKS: definisi Pemerintah perlu kejelasan mengenai yang diputus oleh Komisi atau oleh Pengadilan FD: didalam Pasal 40 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui ajudikasi diputus oleh Komisi Informasi, bukan Pengadilan. Kalau pengadilan akan tetap ada maka harus menggunakan “dan/atau”. FPPP: “Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi dan/atau Pengadilan setelah memeriksa, mendengarkan dan menganalisa bukti-bukti yang diajukan.” FPBR: sepakat dengan pendapat FD FPDIP: tolong jelaskan makna dan batasan ajudikasi, apakah masuk juga dalam wilayah peradilan umum atau hanya di Komisi informasi saja. Pemerintah: memang ajudikasi ada didalam dan diluar pengadilan, masalahnya kalau disejajarkan maka akan menjadi persoalan, kapan oleh Komisi dan kapan oleh Pengadilan. Kalau ditambahkan pengadilan maka harus pasti kapan itu Pengadilan dan kapan itu Komisi. FPDIP: didalam Raker pernah membahas ajudikasi ini semaksimal mungkin diselesaikan di Komisi Informasi untuk menghindari dibawa ke Pengadilan. Dengan menambah pengadilan menambah ruang terlalu pagi untuk


24



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA diselesaikan di Pengadilan, oleh karena itu semangat dengan usul FD. FPDS: apa yang disampaikan oleh FD sudah sangat jelas, jadi hanya Komisi Informasi. FG: karena banding sudah dihapus sebaiknya tidak lagi menggunakan kata Pengadilan, sebaliknya memunculkan kata Komisi Informasi. Pemerintah: konstruksi RUU ini yang telah kita sepakati ajudikasi ada 2, oleh Komisi Informasi dan oleh Pengadilan, hal ini telah disepakati oleh Raker. Tetapi memang ada kekhawatiran apabila disebutkan bersamaan maka akan menimbulkan interpretasi konflik kompetensi. Oleh karena itu kami menyepakati hanya oleh “Komisi Informasi”. Menjadi, DITETAPKAN Rumusan Baru: “Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi”


22.

Posisi angka disesuaikan dengan perubahan 8. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau swasta yang terikat perjanjian dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjalankan sebagian fungsi pelayanan publik. 23. RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

Kesepakatan Panja Tanggal 19-06-07 Pemerintah: agar tidak ada redundancy, kalau sudah disepakati maka sebainya masuk ke TIMUS saja.

PANJA Catatan: Setuju rumusan usulan penyempurnaan rumusan

Pemerintah

9. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

TIMUS Catatan: disetujui rumusan pemerintah usulan penyempurnaan rumusan “Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.”



dengan

PANJA 25


Kesepakatan Panja Tanggal 19-06-07 Pemerintah: mengusulkan dihilangkan kata “...secara khusus” dan “...secara fungsional”


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


Posisi angka disesuaikan dengan perubahan 9. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di lembaganya masing-masing.

10.

Catatan: Perbedaan frase “secara fungsional” rumusan Pemerintah) dan kata ”khusus”

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab secara fungsional dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

PEMBAHASAN PANJA sehingga rumusan menjadi, (dalam “Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.” FPPP: usul Pemerintah agak janggal. Pimpinan: ditambahkan kata “terhadap” menggantikan “dalam”


FPDIP: sependapat dengan draft DPR karena “secara khusus” tetap harus ada sehingga tidak semua pegawai di badan publik tersebut ikut bertanggung jawab, tetapi khusus pada pejabat yang bersangkutan. FPAN: “Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabat yang ditunjuk di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.” FD: kalau menggunakan ditunjuk harus jelas siapa yang menunjuk, sehingga kurang pas FPPP: sependapat dengan rumusan DPR, perlu tetap ada kata “secara khusus” Ahli Bahasa: “secara khusus” artinya tidak boleh ada lain, khusus hanya dalam penyimpanan itu. Tidak generik tetapi spesial, yang artinya “tidak boleh lebih dari hal itu” FPAN: tanggungjawab tidak bisa disatukan dengan fungsi, karena dua hal yang berbeda. Sebaiknya tetap pada konsep DPR. FKB: setuju dengan pendapat FPAN, menjadi, “Pejabat pengelola dokumentasi adalah bertanggung jawab RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

26


informasi dan pejabat yang secara khusus


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lembaganya masing-masing.” FPDS: dengan infrastruktur yang minim di daerah, contoh di BUMD belum tentu ada ketersediaan infrastruktur/sumber daya manusia untuk mendukung berjalannya UU ini. Ahli Bahasa: yang paling pas menjawab adalah Pak Ramli. FPBR: usul baru, “Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pengelolaan informasi Publik.” FG: pejabat tersebut harus memiliki karakteristik tersendiri, namun realita dilapangan harus diperhatikan juga. Sehingga perlu dicarikan rumusan yang dapat mengakomodir kedua pendapat. FPKS: “bertanggung jawab secara khusus” dapat ditafsirkan bahwa pejabat tersebut hanya akan bertanggung jawab terhadap bidang tersebut, padahal barangkali tidak hanya bertanggungjawab terhadap bidang ini saja, tetapi juga bidang lain, atau bertanggungjawab terhadap yang lain. Sebaiknya menggunakan, “Bertanggung jawab secara definitif” FD: rumusan baru, “Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.” Pemerintah: kalau dengan kata “secara


27



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA khusus” maka Pemerintah harus merombak seluruh strukturnya kelembagaannya, dan kata khusus memiliki ambiguitas karena dapat berkonotasi pada struktur. Sehingga sebaiknya kata “khusus” dan “fungsional” dihilangkan saja, dan karena ketentuan ini ada pada Pasal 1 mengenai ketentuan umum maka tidak boleh ada penjelasannya. Sehingga sebaiknya menjadi, DISETUJUI RUMUSAN BARU Menjadi, “Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.”


24. 10. Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum Indonesia.

11. Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum. Keterangan : - Badan hukum tidak dibatasi merupakan badan hukum Indonesia. - Menjadi Angka 11

PANJA Catatan: Perbedaan frase ”badan hukum” atau ”badan hukum Indonesia”

hanya

Kesepakatan Panja Tanggal 19-06-07 Pemerintah: RUU ini secara keseluruhan dengan pendekatan sistemik holistik, kata “orang” tidak dibatasi hanya orang indonesia saja, sehingga orang asing yang melakukan penyalahgunaan informasi atau pelanggaran lainnya terhadap UU ini dapat dijerat. Dan kata “orang” ini tidak berkaitan dengan hak, yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh informasi adalah “pengguna informasi publik”. Negara boleh menggunakan prinsip “national treatment” (perlakuan khusus terhadap WN sendiri) dalam hal ini, karena tidak dibatasi oleh konvensi internasional apapun. Dan sejalan dengan pasal 28f dan 28j UUD 1945. Apabila NGO asing ingin memperoleh informasi publik maka harus melalui orang Indonesia, dan hal ini baik bagi ketergantungan asing terhadap orang Indonesia.


28



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA FPDS: penjelasan Pemerintah sangat-sangat konstruktif, setuju dengan Pemerintah. FG: penjelasan Pemerintah sangat explanatory, setuju dengan Pemerintah. DISETUJUI RUMUSAN PEMERINTAH


25.

PANJA

Posisi angka disesuaikan dengan perubahan 11. Pengguna adalah orang yang memerlukan dan memohon informasi berdasarkan permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

12. Pengguna informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan dan mengajukan permohonan informasi berdasarkan permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Catatan: Perbedaan persepsi tentang ”orang” dengan ”warganegara dan/atau badan hukum Indonesia”


Kesepakatan Panja Tanggal 19-06-07 Pemeirntah: DIM ini berkaitan dengan DIM sebelumnya. Hanya dalam DIM ini pemerintah menginginkan untuk pengguna informasi hanya warga negara dan badan hukum Indonesia saja. FPDIP: bagaimana apabila warga negara asing menginginkan untuk memperoleh informasi misalnya mengenai penanaman investasi di negara Indonesia. FPPP: dalam DIM ini “kelompok orang” tidak tertampung dalam ketentuan ini. Fdemokrat: judul RUU ini sudah bukan Kebebasan lagi jadi ada bedanya sehingga usulan pemerintah dapat diterima FKB: sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh pemerintah FPKS: apa yang menyebabkan adanya pembedaan antara orang dan warga negara. Bila ini terkait dengan prosedur pemerolehan informasi apakah sudah diatur di dalam RUU ini mengenai prosedur permintaan untuk warga negara asing. FPKB: yang dimaksud dalam DIM ini pengguna atau peminta. Apabila yang dimaksud ini adalah pengguna (yang menggunakan) dan dibatasi hanya untuk WNI dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Namun apabila pengguna ini dimaksudkan adalah peminta dapat diterima usulan pemerintah karena dapat membuka lahan pekerjaan bagi WNI dalam membantu WNA untuk mendapatkan suatu informasi. Pemerintah: dalam RUU ini ada 4 klasifikasi pemerolehan informasi (informasi secara


29



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA berkala, informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang berdasarkan permintaan), informasi yang berdasarkan permintaan yang berkaitan dengan pengguna informasi, pengguna informasi disini hanya untuk WNI dan apabila WNA menginginkan suatu informasi tertentu dapat melalui WNI. Ketentuaan ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan juga dapat mendorong share of knowledge. FPDS: penggunaan kata “pengguna Informasi” sebaiknya dirubah menjadi “peminta” atau “pemohon” FPDIP: perlu ada pengaturan yang jelas terkait klasifikasi pemerolehan informasi, mana yang bisa untuk WNA dan mana yang terkait dengan permintaan yang hanya bisa diperoleh oleh WNI. Dalam UUD 1945 Pasal 28 F menggunakan kata :setiap orang..... FPKS: perlu ada penambahan dalam rumusan terkait mengenai WNA yang memerlukan suatu informasi. Yang berbeda secara substansi pada orang dengan warga negara. Usulan : Pada pasal-pasal dalam RUU ini ada pengecualian-pengecualian yang mengatur mengenai pembedaan hak antara WNI dan WNA. Pemerintah: terkait rumusan RUU yang dirumuskan oleh DPR ada pengertian orang adalah orang/perorangan..../indonesia dan apabila dikaitkan dengan definisi pengguna informasi apabila menggunakan frase “orang” berarti hanya terkait dengan WNI. Dalam DIM pemerintah menginginkan untuk orang dikaitkan dengan sanksi yang akan dikenakan dan tidak mungkin hanya untuk WNI saja. Sehingga dirubah untuk orang tidak hanya WNI sedangkan untuk pengguna hanya WNI. FPDIP: kenapa ada pengklasifikasian antara


30



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA orang dan pengguna. Pemerintah: pemerintah mengikuti alur dari rumusan DPR yang juga membedakan/mengklasifikasikan antara orang dan pengguna. Pembedaan antara WNI juga sudah ada dalam rumusan DPR. Terkait dengan rumusan DPR yang mendefinisikan orang hanya WNI sangat tidak adil apabila terkait dengan sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggaran informasi dan dalam legal drafting definisi orang tidak bisa hanya untuk WNI saja. FPPP: pemakaian kata “pengguna” kurang tepat untuk digunakan. FPBR: sebaiknya DIM ini dipending dahulu sampai adanya pembahasan mengenai penggunaan frase “pengguna Infomasi” dalam ketentuan di RUU ini FPDIP: kata pengguna belum ketentuan ini belum pas untuk dipakai dalam menjelaskan mengenai hal-hal yang dimaksudkan. FPKS: perlu ada pemakaian kata yang tepat selain pengguna informasi publik untuk menjelaskan mengenai suatu permintaah atau permohonan. Pemerintah: setuju apabila kata “pengguna” diganti dengan “pemohon”. Namun perlu ada penyempurnaan lagi dalam rumusan yaitu dengan menghilangkan kata “memerlukan”. FPDIP: sepakat apabila merubah frasa “pengguna dengan usulan dari pemerintah dengan menggunakan frasa “Pemohon” . selain itu apa ketentuan yang mengatur mengenai hak WNI sudah tepat untuk ditempatkan di ketentuan umum. Pemerintah: Definisi dari pengguna dipecah 2 menjadi pengertian mengenai pengguna dan pemohon. Pengguna diartikat sebagai orang yang menggunakan informasi bisa untuk semua


31



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA Rumusan baru: 11. Pengguna adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undangundang ini. 12. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Disetujui Rumusan baru Catatan: Ketentuan-ketentuan dalam RUU ini disisir kembali dalam rangka konsistensi pemakaian kata “pengguna” atau “pemohon”

26. 27. 28. 29.

PANJA

Rumusan perlu disempurnakan (2)

Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap orang dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

(1)

30. 31. 32.

Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

PANJA

Rumusan perlu disempurnakan a. akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan program kebijakan dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;


a.

Catatan: Perbedaan tentang frase “pengguna” dan frase “orang”

menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan program kebijakan dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

Catatan: disetujui rumusan RUU Pemerintah dengan penyempurnaan dikaitkan dengan DIM 23 dan DIM 24

32


Menggunakan kata Pemohon informasi publik Disetujui Rumusan Baru Rumusan disempurnakan: Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Pemerintah: terkait perlindungan hak warga negara. Disetujui Rumusan Pemerintah


NO

R U U

33. 34. c. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA


TIM PERUMUS

Diserahkan ke Tim Perumus

c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional serta dalam aktivitas penyelenggaraan negara yang baik;

35. 36. 37. 38. 39. 40.

Catatan: Penyempurnaan rumusan

DISETUJUI RUMUSAN PEMERINTAH HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK DAN BADAN PUBLIK

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK DAN BADAN PUBLIK

Catatan: Untuk dikonsultasikan dengan ahli bahasa 41. 42.

PANJA

Rumusan perlu disempurnakan Pasal 4

Pasal 4

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(1) Setiap pengguna infomasi publik berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Catatan: Perbedaan frase tentang “orang” dan “pengguna”

FPAN: memakai “orang” FPPP: menambahkan kata “orang” Pemerintah: terkait dengan konsep DPR yang memakai kata orang yang hanya warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya yang terkait WNI dalam DIM yang diajukan pemerintah yaitu pada pengguna informasi publik, sehingga pemerintah mengganti orang itu menjadi pengguna informasi publik. FPDIP: hak untuk memperoleh informasi itu pada dasarnya untuk setiap orang, sehingga yang lebih tepat menggunakan kata orang. Disetujui Rumusan Versi DPR (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

43. RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006


PANJA 33


FPAN: DIM 46 dan 47 memakai setiap orang


NO

R U U (2) Setiap orang berhak :

USULAN PEMERINTAH (2)


Setiap pengguna informasi publik berhak:

PEMBAHASAN PANJA Pemerintah: DIM 44 dan DIM 45 memakai kata orang DIM 46 dan 47 memakai setiap pemohon FPAN Rumusan penyempurnaan “Setiap orang berhak: c. mendapatkan salinan informasi yang telah didapatkan oleh pemohon sesuai dengan UU ini. d. menyebarluaskan informasi publik yang telah didapatkan oleh pemohon sesuai dengan UU ini. Pemerintah: setuju dengan usulan FPAN FPKS: terkait ketentuan penyebarluasan informasi publik, spesifikasi informasi publik itu bermacam-macam contohnya informasi yang dikecualikan. FPPP: UU ini sudah cukup jelas, tidak perlu ada penambahan rumusan. FPDIP: orang itu sudah mencakup pemohon dan pengguna. Dalam ketentuan ini sudah jelas dan tidak perlu ditambahkan lagi. Pemerintah: a. (terkait kriteria 3 tanpa melalui permohonan) c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan UndangUndang ini. d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. FPBR: sepakat dengan FPAN. Mengenai kewajiban sudah ada bagian tersendiri yang mengatur hal tersebut. FPDIP: yang diusulkan oleh DPR sudah tepat. Pemerintah: pada DIM 46 memang sudah dibatasi dalam kewajiban (Pasal 5 ayat (2)) namun mengenai penyebarluasan perlu adanya penambahan terkait pembatasan dengan menambahkan kata sesuai peraturan


34



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA perundang-undangan dan ketentuan internal badan publik yang bersangkutan. FPPP: dalam bab pengecualian sudah diatur mengenai hak-hak pribadi yang melarang penyebarluasan informasi terkait hak pribadi seseorang FPAN: dalam ketentuan lain Badan Publik berhak menolak memberikan informasi sehingga dalam ketentuan ini dikaitkan dengan informasi yang dikecualikan tidak perlu lagi ada rumusan mengenai ketentuan internal badan publik. FPDIP: terkait mengenai informasi yang bersifat HAKI sudah diatur dalam informasi yang dikecualikan. Disepakati Rumusan baru c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan UndangUndang ini. d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

44. 45. 46. c. mendapatkan salinan informasi;

c. mendapatkan salinan informasi publik sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh badan publik dimaksud; dan

d. menyebarluaskan informasi.


Catatan: Mengenai rumusan Pemerintah tentang frase “tata cara” akan dibahas lebih lanjut PANJA


47.

Disepakati Rumusan baru

PANJA


d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan internal badan publik yang bersangkutan.

Penyempurnaan rumusan: d. menyebarkan informasi publik Catatan: mengenai ketentuan internal badan publik akan dibahas di

35


c.

Mendapatkan salinan melalui permohonan Undang-Undang ini.

informasi publik sesuai dengan

Disepakati Rumusan baru d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH Keterangan : - Perlu dijaga kepentingan badan publik atas informasi yang dapat diakses tetapi tidak boleh disebarluaskan. Misalnya informasi yang hanya dapat digunakan tetapi tidak boleh disebarluaskan seperti untuk kepentingan skripsi, tesis dan disertasi. Rumusan perlu disempurnakan

48. (3)

Setiap orang dalam mengajukan permintaan informasi publik menyertakan alasan permintaan tersebut.

(2) Setiap pengguna informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.


PEMBAHASAN PANJA

PANJA

Pemerintah: DIM ini terkait dengan penggunaan istilah pengguna dan Orang. FPAN: perlu ada kejelasan mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pengguna.

Panja

Catatan: Substansi disetujui dan rumusan disempurnakan di PANJA

Disepakati Rumusan Pemerintah 49. 50. 51.

PANJA

Rumusan perlu disempurnakan Pasal 5

Pasal 5

(1) Pengguna informasi publik memiliki kewajiban untuk menjaga dan tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kepatutan.


Catatan: Memperhatikan ketentuan perundang-undangan usul perumusan menjadi “pengguna informasi

36


Partai Demokrat: tidak begitu banyak perbedaan, yang lebih spesifik yaitu usulan pemeirntah. FPKS: setuju dengan usulan pemerintah tanpa Ketertiban Umum “dan Kepatutan” FPBR: rumusan DPR sudah baik FPAN: sepakat dengan rumusan pemeirntah sampai dengan peraturan perundang2an yang berlaku tanpa ada rumusan ketertiban umum dan kepatutan FPDIP: setuju dnegan usulan Pemerintah dengan mengurangi rumusan “ketertiban Umum dan Kepatutan” Pemerintah: rumusan ini sudah merupakan standard hukum yang sudah dikenal. Ketertiban umum (public order) itu adalah salah satu norma-norma yang tertulis. Kepatutan dapat diganti dengan kesusilaan. Pada prinsipnya pemerintah tetap terbuka terhadap rumusan baru yang diajukan oleh DPR. Pemerintah sepakat apabila hanya sampai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun perlu ada penjelasan di dalam draft penjelasan Pasal ini yang menyangkut mengenai unsur ketertiban umum dan kepatutan.


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA Pimpinan: dalam RUU ini sebaiknya tidak berdasarkan standar karena dapat menimbulkan masalah. Rumusan hanya sampai pada “perundang-undangan yang berlaku”. FPBR: Pasal ini mengatur mengenai penyimpangan informasi publik bukan mengenai penggunaan. Meminta penjelasan dari pemerintah terkait perbedaan penyimpangan dan penggunaan. Pemerintah: Pasal ini menjaga terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan informasi publik. Rumusan DPR dapat diterima dengan penyempurnaan baru: “Pengguna informasi publik wajib menjaga informasi dan tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” dengan tetap menambahkan rumusan pada penjelasan terkait pertimbangan ketertiban umum dan kepatutan. FPAN: tidak setuju dengan penambahan dalam penjelasan mengenai pertimbangan ketertiban umum dan kepatutan. Cukup sampai “peraturan perundang-undangan yang berlaku” FPKS: lebih setuju dengan rumusan pemerintah karena lebih simple dan pemahamannya lebih mudah. FPDIP: lebih setuju dengan rumusan pemerintah. Pemerintah: prinsipnya pemerintah ingin mengakomodasi pendapat-pendapat dari para anggota. Usulan pemerintah Rumusan pemerintah yang disempurnakan: “Pengguna informasi publik wajib menggunakan Informasi dan tidak melakukan penyimpangan terhadap informasi sesuai


37



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Rumusan DPR yang disempurnakan. “Pengguna informasi publik wajib menjaga informasi dan tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” FPBR: pengguna informasi belum tentu langsung menggunakan suatu informasi yang diperolehnya. Sehingga lebih tepat dengan menggunakan kata “menjaga”. FPAN: rumusan DPR dan Pemerintah tidak berbeda secara substansi, karena rumusan pemerintah sudah menjelaskan terkait rumusan “menjaga, penyimpangan dan pemanfaatan” yang sudah tercover dengan hanya memakai kata “menggunakan informasi”. FPDIP: dalam berbagai UU hanya sampai pada “peraturan perundang-undangan yang berlaku” tanpa menggunakan “ketertiban umum dan kepatutan.” FPBR: mengusulkan Rumusan baru: “Pengguna informasi publik wajib memberlakukan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ahli bahasa: menggunakan mempunyai makna memakai, mengambil manfaatnya, mengambil sesuatu dengan. Memberlakukan mempunyai pengerti membuat sesuatu menjadi berlaku. Disepakati Rumusan “Pengguna informasi publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.”


38



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA


PANJA

(2) Kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan, pengguna informasi publik mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan: Penyebutan sumber akan dicantumkan pada bagianbagian yang akan membahas hal tersebut

Pemerintah: mengembalikan kepada rumusan DPR dengan menambahkan rumusan pada akhir rumusan “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

52. (2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Sehingga rumusannya menjadi: Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan : Pelanggaran ini diatur dengan Undang-Undang Hak Cipta yang dikualifikasikan sebagai hak moral. 53. 54.

Disepakati rumusan DPR dengan penyempurnaan

Usulan rumusan baru

PANJA

Disepakati Rumusan:

Pasal 6

Catatan: DIM 53 dan 54 disetujui rumusan DPR (DIM 54) dengan penyempurnaan (ditambah frase “peraturan perundang-undangan lainnya’) Hal-hal yang menjadi concern tentang mekanisme/hak untuk menolak diperinci dalam bagian berikutnya.

Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PANJA

Pemerintah mengusulkan rumusan DPR dengan penambahan rumusan “ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Rumusan DPR yang disempurnakan. Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keterangan : Menjadi Pasal 6 Ayat (1) Rumusan perlu disempurnakan

55.

Posisi Pasal dan Ayat disesuaikan dengan perubahan Pasal 6 (2) (1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik terhadap permintaan infomasi yang tidak sesuai dengan mekanisme memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan : Menjadi Pasal 6 Ayat (2) RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

39


FPBR: tetap menggunakan rumusan pemerintah dengan penyempurnaan karena dengan jelas membedakan dengan ketentuan ayat (1) FPAN: sebaiknya tidak perlu ada ketentuan


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA yang mengatur mengenai mekanisme memperoleh informasi publik, mekanisme diserahkan kepada badan publik yang bersangkutan. FPBR: Dalam Bab IV diatur mengenai mekanisme memperoleh informasi, dan sebagian sudah disetujui. Fdemokrat: mekanisme yang dipersoalkan memang bisa memberikan penafsiran yang beragam. kalau akan menimbulkan masalah rumusan ini dapat dihilangkan. Pemerintah: Pemerintah memecah DIM hak badan publik dalam menolak memberikan informasi dengan alasan berkaitan dengan informasi yang dikecualikan dan yang tidak sesuai dengan mekanisme memperoleh informasi yang juga diatur dalam RUU ini. Pembahasan dipending dengan rumusan sementara. Namun pada prinsipnya substansi sudah disepakati Rumusan sementara: Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik terhadap permintaan infomasi yang tidak sesuai dengan mekanisme memperoleh informasi berdasarkan Undang-Undang ini.

56. 57. Catatan:

Dibahas ketika penjelasan

membahas

mengenai


membahas

mengenai

Dibahas

membahas

mengenai

untuk diberikan uraian/penjelasan dalam RUU Penjelasan Keputusan Raker tanggal 26 September 2006 Catatan:

58.


59. RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

40


ketika


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA penjelasan


60.


membahas

mengenai


membahas

mengenai

untuk diberikan uraian/penjelasan dalam RUU Penjelasan Keputusan Raker tanggal 26 September 2006 61. Catatan: untuk diberikan uraian/penjelasan dalam RUU Penjelasan Keputusan Raker tanggal 26 September 2006 62. 63.


41


www.parlemen.net HASIL PEMBAHASAN RAPAT PANJA KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK SELASA, 3 JULI 2007

KELOM POK

NO

R U U

64.

USULAN PEMERINTAH


Rumusan Baru

PANJA

PEMBAHASAN PANJA Disetujui rumusan baru :

(1)

Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang benar dan tidak menyesatkan.

Catatan: Substansi disetujui, rumusan disempurnakan di Panja dan disesuaikan dengan DIM 62

(1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Keputusan Rapat Panja tanggal 3 Juli 2007 65. 66.


PANJA Disetujui rumusan RUU DPR

Posisi Ayat disesuaikan dengan perubahan (3)

Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Catatan: Substansi disetujui, rumusan disempurnakan di Panja

(3)

(4) Badan publik membuat sistem dan tata cara dalam rangka memenuhi hak setiap pengguna informasi publik

Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Keterangan : Menjadi Ayat (4)

Keputusan Rapat Panja tanggal 3 Juli 2007 67.

(4)

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional.


Ketentuan ini sebaiknya dihilangkan

PANJA Disetujui rumusan RUU DPR Catatan: Substansi disetujui, rumusan disempurnakan di Panja

42


(4)

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan/atau keamanan nasional.


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA

Keputusan Rapat Panja tanggal 3 Juli 2007 68. 69.


PANJA

Pasal 8

Pasal 8

Pengaturan mengenai dokumen perusahaan dan arsip mengikuti peraturan perundangundangan yang ada, yaitu jangka waktu untuk penyimpanan dokumen perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang dokumen perusahaan.

Kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan: terkait dengan definisi badan publik yang akan dibahas dalam PANJA

Keputusan Raker Tanggal 26 Maret 2007

Disetujui rumusan RUU Pemerintah Pasal 8 Kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat Panja tanggal 3 Juli 2007 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

PANJA TIMUS Catatan: Penambahan poin baru yaitu, a.


informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah poin baru ini akan dibahas di Panja

43



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA

Keputusan Rapat Panja tanggal 3 Juli 2007 79. 80. 81. 82.

Usulan rumusan baru

PANJA

(4) ketentuan tentang kewajiban badan publik memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud Ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan: Terkait adanya keinginan dari DPR bahwa peraturan mengenai pemberian dan penyampaian informasi secara berkala dibuat oleh Komisi Informasi

PENDING

Keputusan Raker Tanggal 26 Maret 2007 Keputusan Rapat Panja tanggal 3 Juli 2007

Jakarta, 3 Juli 2007 Sekretaris Rapat

DRA. DAMAYANTI NIP. 210001216


44


www.parlemen.net

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.


45


www.parlemen.net


46


www.parlemen.net HASIL PEMBAHASAN RAPAT PANJA KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK SELASA, 5 JULI 2007

KELOM POK

NO

R U U

96.

USULAN PEMERINTAH



PANJA

PEMBAHASAN PANJA Disetujui rumusan RUU Pemerintah

f.

informasi dan pendapat pejabat publik yang mewakili lembaganya yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum;

e. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

e. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

Keterangan : Menjadi huruf e Keputusan Rapat Panja tanggal 5 Juli 2007 97. 98. 99.

i.

informasi lain yang tidak termasuk kategori pengecualian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

100.


PANJA Di Drop

Keterangan : Cakupan Pasal ini terlalu luas dan tidak jelas. Rumusan perlu disempurnakan

Keputusan Rapat Panja tanggal 5 Juli 2007 PANJA DISETUJUI RUMUSAN BARU

(2) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan ataupun setelah melalui mekanisme keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam Undangundang ini, informasi tersebut dimasukkan dalam daftar informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dianggap sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.

(1) “Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.” Catatan: Rumusan baru tersebut untuk dibahas kembali dalam Timsin untuk disesuaikan penempatan pasalnya dengan pasal-pasal sebelumnya Keputusan Rapat Panja tanggal 5 Juli 2007

Jakarta, 5 Juli 2007 Sekretaris Rapat RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

47


www.parlemen.net DRA. DAMAYANTI NIP. 21000121


48


www.parlemen.net HASIL PEMBAHASAN RAPAT PANJA KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK RABU, 11 JULI 2007

KELOM POK

NO

R U U

101. (2)

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA

Usulan rumusan baru

PANJA

Dipending Catatan : Untuk dibahas kembali bersama dengan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai PP.

Ketentuan mengenai Tata cara pelaksanaan kewajiban badan publik menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


PERLU DIKONSULTASIKAN DENGAN AHLI BAHASA Disetujui Rumusan Pemerintah Terkait penggunaan frase “kinerja” atau “kerja” Pasal 12 Setiap tahun badan publik mengumumkan hasil kerja layanan informasi, meliputi:

Keputusan Rapat Panja tanggal 11 Juli 2007 103. 104. RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

49



NO

R U U

105. 106. 107. 108. 109.

USULAN PEMERINTAH



PANJA

PEMBAHASAN PANJA

TIMUS b. membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

a. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan informasi.

Catatan: Pemahaman DIM 112 dan 113 dimasukkan kedalam DIM 109

Penyempurnaan penambahan ayat

rumusan

dan

b. Membuat dan mengembangkan sistem untuk menyediakan layanan informasi secara cepat, mudah, dan proporsional sesuai dengan petunjuk teknis tentang standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. ditambahkan ayat (2): (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis tentang standar layanan informasi publik ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Keputusan Rapat Panja tanggal 11 Juli 2007 110. 111. 112. 113. 114. 115.


PANJA PENDING

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN Keterangan : Ditambah kata ”publik”


Catatan: Akan dibahas dengan pembahasan DIM lainnya mengenai frase publik

50


Catatan : 1. Dibahas kembali pada rapat selanjutnya 2. Hasil perubahan rapat Panja tanggal 27 Mei 2007 (DIM 15) Isi definisi infornmasi publik yaitu :


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


PEMBAHASAN PANJA Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan/atau badan publik lainnya yang sesuai dengan undangundang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Keputusan Panja tanggal 27 Mei 2007 tentang DIM 15 untuk dibahas dalam Timus) 3. Belum diputuskan apakah menggunakan “publik” atau tidak

Keputusan Rapat Panja tanggal 11 Juli 2007




51


www.parlemen.net HASIL PEMBAHASAN RAPAT PANJA KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK SENIN, 16 JULI 2007

KELOM POK

NO

R U U

116. 117. 118. 119.

USULAN PEMERINTAH


Rumusan perlu disempurnakan Posisi Pasal disesuaikan dengan perubahan

PANJA TIMUS

Pasal 16

Pasal 15 Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :

(1)

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pengguna informasi publik untuk mendapatkan informasi, kecuali:

Keterangan: Menjadi Pasal 16 Rumusan perlu disempurnakan

120.

PEMBAHASAN PANJA

Catatan: Untuk dilihat kembali dengan pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan frase “orang” dan frase “pengguna”

Keputusan Rapat Panja tanggal 16 Juli 2007 PANJA TIMUS

a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang dapat :

a.

informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

Catatan: Untuk dilihat kembali dengan pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan frase “orang” dan frase “pengguna” Keputusan Rapat Panja tanggal 16 Juli 2007

+126

121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. c.

informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, yaitu :



DISETUJUI RUMUSAN BARU

c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat merugikan sistem penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional, termasuk tetapi tidak

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat merugikan sistem penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

52


PENDING Catatan : FPDIP:mempertanyakan mengenai frase ”termasuk tapi tidak terbatas” karena akan sulit untuk memberikan batasan-batasan. Pemerintah: pada prinsipnya DIM ini sudah


NO

R U U

USULAN PEMERINTAH terbatas pada:


PEMBAHASAN PANJA

Catatan: 1. Pertahanan keamanan negara meliputi : system, strategi, traktat pertahanan negara dan keamanan nasional 2. Kalimat “sistem penyelenggaraan” dihapus 3. Ditambah Penjelasan Pasal 4. Kata merugikan diganti menggunakan kata membahayakan

disepakati. Sampai saat ini blm ada UU yang mengatur mengenai Informasi selain RUU KIP. Frase ”termasuk tapi tidak terbatas” bisa digunakan sebagai ruang bagi informasiinformasi yang akan ada dimasa depan. FDPIP: DIM ini harus dibahasa sekarang, begitu juga penjelasan terkait DIM ini. Informasi yang tidak terbatas itu seperti apa? FPAN: engganti kata merugikan menjadi membahayakan. Frase ”sistem penyelanggaran” dihilangkan. Sehingga rumusan menjadi: ”Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat membahayakan pertahanan negara dan keamanan nasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada:” FPG:apabila melihat pada DIM 128, maka yang menjadi permasalahan utama adalah informasi apa yang apabila diberikan kepada pengguna informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional. Pemerintah: tetap pada rumusan peerintah dengan meberikan penjelasan. Catatan: diskresi dapat dilakukan dengan persetujuan parlemen. Keputusan Rapat Panja tanggal 16 Juli 2007

128.


PANJA

1. Informasi tentang operasi, intelejen, taktik, strategi yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional;

DIM 128 s.d. DIM 134

PENDING 1.

informasi tentang intelijen, taktik, strategi pertahanan, dan keamanan negara dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

Catatan: Perumusan-perumusan yang menjelaskan tentang sistem penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional dan lain-lain harus dibuat sespesifik mungkin



129.

PENDING 2. dokumen yang RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

memuat

rencana

2. Dokumen yang memuat tentang operasi, 53



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH

strategi pelaksanaan peperangan;


PEMBAHASAN PANJA

intelejen, taktik, strategi yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional;

Keputusan Rapat Panja tanggal 16 Juli 2007 Rumusan perlu disempurnakan

130.

PENDING 3.

jumlah dan komposisi militer dan pengembangannya;

kekuatan rencana

3.

Jumlah, komposisi, kekuatan, dan kemampuan dalam sistem penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional serta rencana pengembangannya; Keputusan Rapat Panja tanggal 16 Juli 2007 Rumusan perlu disempurnakan

131.

PENDING 4.

keadaan pangkalan militer;

4.

Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan-pangkalan militer;

Keputusan Rapat Panja tanggal 16 Juli 2007 Rumusan perlu disempurnakan

132.

PENDING 5. data perkiraan kemampuan militer negara lain.

5. data perkiraan kemampuan militer negara lain; Keputusan Rapat Panja tanggal 16 Juli 2007

133.

Usulan rumusan baru PENDING

6. sistem persandian negara; dan


Usulan rumusan baru PENDING 7. Sistem intelijen negara



PANJA TIMUS


54



NO

R U U

USULAN PEMERINTAH


d. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

d. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat mengungkapkan aset vital negara dan/atau kekayaan alam dan/atau kekayaan lainnya yang menurut sifatnya harus dirahasiakan; dan

PEMBAHASAN PANJA Catatan : Untuk diberikan uraian tentang klarifikasi/definisi dan jenis tentang sifat yang harus dirahasiakan dan diletakan dalam batang tubuh.

DIM 135 & DIM 136

136.

e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan kepentingan hubungan luar negeri;

e.

informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, kepentingan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem moneter dan/atau sistem keuangan, dan hubungan luar negeri;

Catatan: perlu diperinci, sifat yang dimaksud perlu disebutkan secara jelas dan konkret istilah “merugikan” diganti dengan istilah “membahayakan”


TIMUS Catatan : Yang mendefinisikan ketentuan umum adalah Komisi Informasi dan dimasukan dalam penjelasan





55


www.parlemen.net

137.

f.

Tetap

informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

PANJA DIM 137 & DIM 138


138. g. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengungkap kerahasiaan pribadi, yaitu informasi tentang :

g. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi publik dapat mengungkap kerahasiaan pribadi, yaitu informasi pribadi termasuk:

139.

Catatan: Hanya terdapat perbedaan kalimat

PANJA

Usulan rumusan baru

Catatan: Ketentuan ini sebaiknya Digabung dengan substansi yang diatur dalam DIM 143

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; Keterangan : Menjadi angka 1 Posisi angka disesuaikan dengan perubahan

140. 1. riwayat, kondisi dan perawatan kesehatan fisik, dan psikhis seseorang;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

PANJA DIM 140 s.d. DIM 142

Keterangan : Menjadi angka 2 Rumusan perlu disempurnakan

141.

Posisi angka disesuaikan dengan perubahan 2. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; dan/atau

3.

kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

Keterangan : - Kata “dan/atau” dihilangkan - Menjadi angka 3 RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

56


www.parlemen.net Rumusan perlu disempurnakan

142.

Posisi angka disesuaikan dengan perubahan 3. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.

143.

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau Keterangan : - Ditambahkan kata “dan/atau” - Menjadi angka 4 Usulan rumusan baru 5.

PANJA

Informasi konfidensial pribadi yang menyangkut kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

Catatan: Ketentuan ini sebaiknya Digabung dengan substansi yang diatur dalam DIM 139

Keterangan : - Menjadi angka 5 - FOI act AS mengecualikan informasi tentang sekolah sebagai informasi yang tidak dapat diakses oleh publik. 144.

Usulan rumusan baru

PANJA

h. Memorandum atau surat-surat antar instansi atau intra instansi yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain instansi yang sedang melakukan hubungan dengan instansi tersebut; 145.

146.

informasi yang terkait dengan rahasia jabatan berdasarkan peraturan internal badan publik; Usulan rumusan baru

j.


Catatan: Penyempurnaan rumusan

Usulan rumusan baru i.

147.

DIM 144 s.d. DIM 149

Informasi yang sifatnya dirahasiakan berdasarkan peraturan internal badan publik sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya; Usulan rumusan baru 57


www.parlemen.net k. 148.

Informasi yang berkait dengan data lembaga keuangan; dan/atau Usulan rumusan baru

m.. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. 149.

Usulan rumusan baru (2) Kewajiban badan publik membuka akses bagi setiap pengguna informasi publik untuk mendapatkan informasi publik dan kekecualiannya sebagaimana dimaksud Ayat (1) serta klasifikasi bentuk, macam dan pengelolaan informasi dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Rumusan perlu disempurnakan Posisi Pasal disesuaikan dengan perubahan

150. Pasal 16 (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan antara lain informasi berikut :

PANJA

Pasal 17 (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut: Keterangan : Menjadi Pasal 17

151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

58


www.parlemen.net 165. 166. 167. 168.


Pasal 20 Mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan.

Keterangan : Subtansi sudah diatur dalam Pasal 2 Ayat (2)

169. 170. 171.

PANJA Catatan: Frase ”mekanisme” untuk dihapus atau frase ”tata cara” untuk ditambahkan dalam rumusan RUU

Rumusan perlu disempurnakan PANJA Posisi Ayat disesuaikan dengan perubahan (2)

Pejabat dokumentasi dan informasi wajib mendaftarkan nama, alamat pengguna, subjek informasi, format informasi, dan cara penyampaian informasi yang diinginkan oleh pengguna.

(3)

Catatan : Untuk dibahas frasa “wajib”

Badan publik mencatat nama dan alamat pengguna informasi publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pengguna informasi publik.

Keputusan Raker tanggal 22 Nopember 2006

Keterangan : Kata “wajib” dihilangkan karena rumusan yang mencantumkan kata wajib perlu dilengkapi dengan sanksi. Menjadi Ayat (3) 172. 173.

Rumusan perlu disempurnakan PANJA Posisi Ayat disesuaikan dengan perubahan (4)

Badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.


(4) Badan publik terkait memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.


Keterangan : - Kata “Wajib“ dihilangkan karena rumusan yang mencantumkan kata wajib perlu dilengkapi dengan sanksi. - Menjadi Ayat (4) 174.

(5)

Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat


Posisi Ayat disesuaikan dengan perubahan

PANJA 59


www.parlemen.net elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

Catatan: Untuk disinkronisasikan dengan Pasal-pasal sebelumnya


Keputusan Raker tanggal 22 Nopember 2006 175.

(6)

Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

Posisi Ayat disesuaikan dengan perubahan

PANJA Catatan : Untuk disinkronisasikan dengan Pasal-pasal sebelumnya


Keputusan Raker tanggal 22 Nopember 2006 176. 177. 178.

Rumusan perlu disempurnakan PANJA b.

badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta, apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

b.

badan publik memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta, apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

Keterangan : Kata “wajib” dihilangkan karena rumusan yang mencantumkan kata wajib perlu dilengkapi dengan sanksi.




179.

PANJA c.

penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

c.

penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Keterangan : ketentuan Pasal yang berubah disesuaikan 180. 181.

Catatan : Untuk disinkronisasikan dengan Pasal-pasal sebelumnya


Rumusan perlu disempurnakan PANJA e.

dalam hal suatu dokumen mengandung materi-materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka informasi yang dikecualikan


e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi-materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan


60


www.parlemen.net tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

dan materinya; Keterangan : ketentuan Pasal yang berubah disesuaikan

182. 183.

g.


Tetap

biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

PANJA Catatan : a. Akan diberikan penjelasan karena di kaitkan dengan DIM 184 yang diputuskan untuk di drop b. Akan dibahas secara lebih mendalam karena perlu adanya kesamaan visi tentang permintaan biaya dari badan publik.

Keputusan Raker tanggal 22 Nopember 2006 184. 185. 186.

Usulan rumusan baru PANJA (10) Tata cara permintaan informasi kepada badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (7), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Keterangan : Menjadi Ayat (10)



187. 188. 189. 190.

PANJA Substansi disepakati tetapi perlu penjelasan pasal tentang frasa “mandiri”

ditambahkan

191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

Rumusan baru 61


www.parlemen.net a.

2 (dua) orang perwakilan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan Informatika; dan

PANJA Catatan : - Komposisi usulan Pemerintah diterima - Menambahkan istilah “unsur pemerintah dan unsur masyarakat” - Mekanisme rekruitmen akan dibahas lebih lanjut - Calon dari pemerintah diajukan lebih dari 2 orang ke DPR untuk di Fit and Proper Test oleh DPR RI

Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007 198.

Rumusan baru PANJA b.

199. 200.

5 (lima) orang perwakilan masyarakat yang dipilih sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3).

Keputusan Raker tanggal 20 Februari 2007

Rumusan baru a.

201.

2 (dua) orang perwakilan Pemerintah yang ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan Informasi di daerah; dan

PANJA


Rumusan baru PANJA b.

3 (tiga) orang perwakilan masyarakat yang dipilih sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3).


202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

62


www.parlemen.net 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226.

Rumusan perlu disempurnakan Posisi Pasal disesuaikan dengan perubahan Pasal 27 Pasal 26 (1) Komisi Informasi kepada publik.

bertanggung

jawab (1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan Komisi Informasi Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur. Keterangan: Menjadi Pasal 26

PANJA FPDS: bertanggungjawab ke DPR FPBR: bertanggungjawab melalui publik ke DPR FPKB: tdk jauh berbeda dgn f. Lain FPAN: tanggungjawab ke DPR FPD: usulan pemerintah cukup bagus FPDIP: tanggungjawab ke DPR, tambahan penjelasan ttg publik Catatan a. Prinsipnya Pertanggung jawaban disampaikan dua arah : 1. kepada publik melalui DPR 2. kepada Presiden b. Pertanggun jawaban komite ini menyangkut kebijakan publik yang juga meliputi administrasi dan keuangan dan organisasi.

Keputusan Raker tanggal 1 Maret 2007 Rumusan perlu disempurnakan

227. (2) Komisi Informasi Pusat menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2)

Komisi Informasi pusat memberikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang ini kepada Presiden. Rumusan perlu disempurnakan

228. (3) Komisi Informasi Provinsi menyampaikan RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

(3)

Komisi

Informasi

daerah

PANJA

Keputusan Raker tanggal 1 Maret 2007 PANJA

memberikan 63


www.parlemen.net laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang ini kepada Gubernur.

laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.


PANJA

(4) Laporan tahunan Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

Keputusan Raker tanggal 1 Maret 2007

Rumusan baru

PANJA

229. (4) Laporan tahunan lengkap Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum. 230. 231. 232. 233. (1)

Sekretariat Komisi Informasi tingkat daerah dilaksanakan oleh Pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan Informasi di daerah.

234. 235. 236. 237. 238. 239. 240.

Disesuaikan dengan DIM No. 231 Catatan : Untuk ayat disesuaikan dengan ayat-ayat sebelumnya


PERLU ADA PENJELASAN PASAL DI PANJA

241. 242.

Rumusan perlu disempurnakan Posisi ayat disesuaikan dengan perubahan f.

243.

Keputusan Raker tanggal 1 Maret 2007

g.

PANJA

bersedia untuk melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam penyelenggaraan negara atau politik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi; dan

d. bersedia untuk melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi dari unsur perwakilan masyarakat; dan

bersedia bekerja penuh waktu.

Keterangan Badan publik sudah mencakup instansi penyelenggaraan negara, partai politik dan badan publik lainnya. Ketentuan ini sebaiknya dihilangkan


Catatan: Komisi merupakan lembaga independen oleh karena itu diharapkan tidak ada perwakilan dari partai politik tertentu.

Keputusan Raker Tanggal 26 Maret 2007 PANJA Catatan: Unsur pemerintah merupakan ex oficio sehingga tidak mungkin apabila bekerja penuh waktu dalam komisi. Apabila diatur mengenai pengecualian bagi unsur pemerintah untuk tidak bekerja penuh waktu dikhawatirkan

64


www.parlemen.net dapat terjadi kecemburuan pada anggota komisi dari unsur masyarakat.

Keputusan Raker Tanggal 7 Maret 2007 244. 245.

PERLU ADA PENJELASAN PASAL DI PANJA Terkait ”jasmani dan rohani”

246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257.

PANJA Catatan : Penempatan posisi pasal diletakan sebelum ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian atau sesudah ketentuan tsb

258. 259. 260. 261. 262. 263.

TIMUS e.

sakit jasmani, rohani dan/atau sebab lain yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas lebih dari enam bulan; atau

Catatan: Substansi sudah disetujui rumusan pemerintah namun perlu ditambahkan frasa 6 (enam) bulan penuh berturut-turut, yang rumusannya dibawa ke TIMUS PANJA


264. f.

melakukan tindakan tercela dan/atau


f.

melakukan tindakan tercela dan/atau

Penambahan rumusan baru:

65


www.parlemen.net hal-hal lain yang diputus oleh seluruh anggota Komisi Informasi.

melanggar Kode Etik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi.

g. Komisi wajib membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi.


54

265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274.

PERLU PENAMBAHAN PENJELASAN PASAL DI PANJA Catatan : Definisi atasan disempurnakan di Panja

55

56

57

275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301.


66


www.parlemen.net 302.

PERLU ADA PENJELASAN PASAL Catatan : Dalam penjelasan ditambahkan ketentuan apabila lebih dari 3 orang jumlahnya harus ganjil.

58

59

60

61

303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329.

Catatan:

Ditambahkan dalam penjelasan Pasal: Gugatan kepada PTUN dan PN substansinya adalah keputusan dari badan publik dan bukan gugatan atas keputusan Komisi Informasi. Keputusan Komisi Informasi hanya merupakan putusan settlement of dispute seperti halnya putusan ajudikasi non litigasi. 330. 331. 332. 333. RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

67


www.parlemen.net 334.

PANJA

Rumusan pemerintah yang telah disempurnakan a.

membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan badan publik:

Catatan: Menunggu Perumusan dari Pemerintah

1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh pengguna informasi publik;atau 2. memerintahkan badan publik untuk menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh pengguna informasi publik.


Catatan: Putusan harus berupa alternatif pemberian informasi secara sebagian atau seluruhnya karena dimungkinkan adanya informasi yang dikecualikan merupakan bagian tak terpisahkan dari informasi yang harus diberikan, sehingga harus dihitamkan sesuai dengan Pasal 20 Ayat (7) huruf e. 335.

PANJA

Rumusan pemerintah yang telah disempurnakan b.

menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan badan publik: 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh pengguna informasi publik;atau 2. memerintahkan badan publik untuk menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh pengguna informasi publik.

336.

Keputusan Raker Tanggal 22 Maret 2007 PANJA

Rumusan pemerintah yang telah disempurnakan (2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf b sampai dengan





68


www.parlemen.net huruf g berisikan salah satu dari perintah sebagai berikut: 337.

PANJA

Rumusan pemerintah yang telah disempurnakan a.

b.

memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;atau menolak permohonan informasi;atau


pengguna

Keputusan Raker Tanggal 22 Maret 2007 338. c.

menguatkan Informasi;atau

d.

memutuskan mengenai penggandaan informasi.

339.

putusan

Komisi biaya



Rumusan pemerintah yang telah disempurnakan (3)

340.

PANJA

Rumusan pemerintah yang telah disempurnakan

Pengadilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.



Rumusan baru Bagian Kedua Kasasi


Keputusan Raker Tanggal 22 Maret 2007 341.

PANJA

Rumusan pemerintah yang telah disempurnakan Catatan:

Pasal 48 RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

69


www.parlemen.net Menunggu Perumusan dari Pemerintah Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Negeri. 342. 343. 344.


PERLU ADA PENJELASAN MENGENAI PENGERTIAN DARI KATA ”MELAWAN HUKUM”

345.

PANJA Catatan: Substansi disetujui Penentuan nominal sanksi ditentukan di Panja

346.


347.


348.


349.


350. 351. 352. 353. RUU KMIP / Sekretariat Komisi I DPR RI, 2006

70


www.parlemen.net 63

354. 355. 356. 357. 358.

PANJA Catatan: Dibahas dengan DIM 362

Keputusan Raker Tanggal 22 Maret 2007 359.

PANJA

Diusulkan rumusan baru

Catatan: Terkait dengan penentuan periode

Pasal 61 Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Undang-undang ini.

64

360. 361. 362. 363.

PANJA


Pasal 59 Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

pada

Pasal 63 Undang-Undang ini mulai berlaku Tahun sejak tanggal diundangkan.


5 (lima)


364. 365. 366. 367. 368.


71


DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Recommend Documents