DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA 22 MARET 2011

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA 22 MARET 2011

NO

RUU

TANGGAPAN PEMERINTAH

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Tetap

DIM 1.

REPUBLIK INDONESIA NOMOR …….. TAHUN……. TENTANG INTELIJEN NEGARA 2.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Tetap

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 3.

Menimbang

:

Tetap

a. bahwa untuk terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penting dilakukan deteksi dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

1

USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


4.

b. bahwa sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis perlu melakukan deteksi dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks, serta memiliki spketrum yang sangat luas;

Tetap

5.

c. bahwa untuk melakukan deteksi dini dan mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, diperlukan intelijen negara yang profesional, penguatan kerjasama dan koordinasi intelijen negara, serta untuk mendukung tegaknya hukum, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia;

Tetap

6.

d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, penyelenggaraan intelijen negara sebagai lini pertama dari Keamanan Nasional perlu diatur secara lebih komprehensif;

USULAN PEMERINTAH

DIM

7.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Intelijen Negara;

Redaksional :

d.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan mengganti frasa “dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat” dengan “dalam penyelenggaraan ketatanegaraan”, karena penyelenggaraan ketatanegaraan sudah tercakup di dalamnya kebutuhan masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan. Tetap

2

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, penyelenggaraan intelijen negara sebagai lini pertama dari Keamanan Nasional perlu diatur secara lebih komprehensif;

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 8.

Mengingat:

9.

Tetap

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tetap

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

10.

Tetap

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG INTELIJEN NEGARA.

11.

TENTANG Tetap

BAB I KETENTUAN UMUM

12.

Tetap

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

13. 1.

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan dan strategi nasional berdasarkan analisis dari informasi dan fakta-fakta yang terkumpul melalui metode kerja intelijen untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap Keamanan Nasional.

Substansi:

Intelijen adalah:

Pemerintah dapat menjelaskan bahwa a. pengetahuan, yaitu informasi Intelijen memiliki tiga pengertian. Oleh yang sudah diolah sebagai karena itu Pemerintah mengusulkan bahan perumusan kebijakan substansi dan rumusan baru, dengan dan pengambilan keputusan; membagi pengertian “Intelijen” ke b. organisasi, yaitu suatu badan dalam tiga pengertian yang sesuai yang digunakan sebagai wadah dengan teori dasar intelijen dan

3

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM berlaku secara universal.

yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen; dan c. aktivitas, yaitu semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

14. 2.

Redaksional: Intelijen Negara adalah lembaga pemerintah yang 2. Pemerintah mengusulkan merupakan bagian integral dari sistem keamanan penyempurnaan redaksional dengan nasional yang memiliki wewenang untuk menambah frasa “tugas dan” sebelum menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen. kata “wewenang” dan menambah frasa “seluruh atau sebagian” setelah kata “menyelenggarakan” dengan alasan: - “tugas” dan “wewenang” merupakan satu frasa yang tidak dapat terpisahkan. - tidak semua penyelenggara intelijen Negara melaksanakan ketiga fungsi intelijen, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan; - pada umumnya intelijen kementerian hanya menyelenggarakan fungsi penyelidikan (mengumpulkan dan mengolah informasi)

4

Intelijen Negara adalah lembaga pemerintah yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan seluruh atau sebagian fungsi intelijen.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 15. 3.

Personil Intelijen Negara adalah Warga Negara Substansi: Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Pemerintah mengusulkan: intelijen dan mengabdikan diri dalam intelijen - substansi yang ada dalam Pasal 15 negara. RUU (DIM nomor 113) dimasukkan dalam DIM ini. - penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata “Personil” menjadi “Personel” sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

3. Personel Intelijen Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas intelijen.

- pembetulan penulisan kata “personil” menjadi “personel” berlaku untuk setiap kata tersebut dalam DIM selanjutnya. 16. 4.

Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa serta kepentingan nasional.

Tetap

17. 5.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Tetap

18. 6.

Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personil, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak diakses, diketahui, dan dimiliki oleh pihakpihak yang tidak berhak.

Substansi:

6.

Pemerintah mengusulkan frasa “agar tidak diakses, diketahui, dan dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhak” dihapus dengan alasan bahwa perlindungan kerahasiaan sudah mengandung pengertian agar tidak

5

Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Intelijen dan dilindungi kerahasiaannya.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM diakses, diketahui, dan dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhak. 19. 7.

20. 8.

Masa Retensi Informasi Intelijen adalah jangka Redaksional: waktu penyimpanan informasi intelijen. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan:

Informasi Intelijen adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang terkait dengan Intelijen.

-

mengganti kata “informasi” dengan kata “rahasia” (komunitas intelijen tidak mengenal istilah “informasi” karena intelijen merupakan “informasi yang telah diolah”); dan

-

mengganti kata “penyimpanan” menjadi “perlindungan” (rahasia intelijen tidak hanya disimpan, melainkan harus dilindungi)

-

adapun yang memiliki masa retensi adalah rahasia intelijen.

Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan substansi ini dihapus karena sudah tertampung dalam DIM No. 13, dan juga dengan alasan bahwa komunitas intelijen tidak mengenal istilah “informasi intelijen” sebab intelijen merupakan “informasi yang telah diolah”. Apabila usul Pemerintah disepakati, maka frasa “Informasi Intelijen” pada DIM selanjutnya diganti dengan kata “Intelijen”.

6

7.

Masa Retensi Rahasia Intelijen adalah jangka waktu perlindungan rahasia intelijen.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 21. 9.

Pihak Lawan adalah pihak dari dalam maupun Redaksional: 8. luar negeri yang melakukan kegiatan kontra Pemerintah mengusulkan intelijen yang dapat merugikan kepentingan penyempurnaan redaksional dengan: stabilitas nasional. - menghapus kata ”kontra intelijen” (karena yang melakukan kegiatan kontra intelijen bukan pihak lawan, tetapi pihak sendiri); dan -

menghapus kata ”stabilitas” (pengertian “kepentingan nasional” lebih luas dan di dalamnya tercakup “stabilitas nasional”).

22. 10. Sasaran adalah target atau kondisi yang ingin Redaksional: 9. dicapai dari fungsi penggalangan. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambah kata ” “penyelidikan”, “pengamanan”, “dan” sebab sasaran intelijen tidak hanya sasaran penggalangan, tetapi juga ada sasaran penyelidikan dan pengamanan

23. 11. Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang pelakunya tidak terbatas dari dalam negeri, melainkan bekerjasama dalam bentuk jaringan lintas negara dengan pelaku kejahatan yang sama di luar negeri.

Pihak Lawan adalah pihak dari dalam maupun luar negeri yang melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena frasa dan substansi “Kejahatan Transnasional” tidak tercantum dalam batang tubuh dan sesungguhnya telah terakomodir

7

Sasaran adalah target atau kondisi yang ingin dicapai dari fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


DIM dalam pengertian “Ancaman” dalam arti luas (lihat DIM No. 16) 24.

Pasal 2

Tetap

Asas penyelenggaraan Intelijen meliputi: 25.

a. profesional;

Tetap

26.

b. kerahasiaan;

Tetap

27.

c. kompartementasi;

Tetap

28.

d. koordinatif;

Tetap

29.

e. integratif;

Tetap

30.

f.

Tetap

31.

g. akuntabilitas; dan

Tetap

32.

h. objektivitas.

Tetap

33.

netral;

Pasal 3

Tetap

Hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. 34.

BAB II

Tetap

PERAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP 35.

Bagian Kesatu

Tetap

Peran

8

USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 36.

37.

Pasal 4

Redaksional:

Pasal 4

Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan dapat mengganggu stabilitas nasional.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata”stabilitas” dengan kata ”keamanan” demi konsistensi dengan rumusan konsiderans “Menimbang” huruf d (DIM No. 6)

Bagian Kedua

Tetap

Tujuan

38.

Pasal 5

Tetap

Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kesejahteraan nasional.

39.

Bagian Ketiga

Tetap

Fungsi

9

Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan dapat mengganggu keamanan nasional.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


Pasal 6

Tetap

USULAN PEMERINTAH

DIM 40. (1)

Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

41. (2)

Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi informasi intelijen, serta menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

42. (3)

Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan/atau stabilitas nasional.

43. (4)

Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berproses untuk mempengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan/atau stabilitas nasional.

Redaksional:

(2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri Pemerintah mengusulkan atas serangkaian upaya, penyempurnaan redaksional dengan pekerjaan, dan kegiatan yang menghapus kata ” informasi” di antara dilakukan secara terencana, kata “menjadi” dan kata ”intelijen”. terarah untuk mencari, Alasan: (lihat DIM No. 19) menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Tetap

Redaksional:

(4)

Pemerintah mengusulkan frasa “dan berproses” dihapus karena frasa “serangkaian kegiatan” sudah menunjukkan suatu proses.

10

Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah, untuk mempengaruhi sasaran agar

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM menguntungkan kepentingan dan/atau stabilitas nasional. 44.

Tetap

Bagian Keempat Ruang lingkup

45.

Tetap

Pasal 7 Ruang lingkup Intelijen Negara meliputi:

46. a.

dalam negeri;

Redaksional:

a. Intelijen Dalam Negeri;

Pembagian ruang lingkup Intelijen Negara dapat berdasarkan kriteria ancaman terhadap keamanan nasional ataupun sektor yang ditanganinya. Selanjutnya Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambah kata ”Intelijen”, sehingga Intelijen Dalam Negeri merupakan terjemahan dari domestic/security intelligence 47. b.

luar negeri;

Redaksional:

b. Intelijen Luar Negeri;

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambah kata ”Intelijen”, sehingga Intelijen Luar Negeri merupakan terjemahan dari foreign/secret intelligence

11

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN

DIM 48. c.

ideologi;

Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena hal ini merupakan salah satu komponen intelijen strategis.

49. d.

politik;

Dipertimbangkan dihapus: Idem

50. e.

ekonomi;


51. f.

sosial budaya;


52. g.

Pertahanan dan/atau keamanan;

Redaksional:

c. Intelijen Pertahanan dan/atau Militer;

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambah kata ”Intelijen” dan mengganti kata ”keamanan” menjadi ”militer” dengan alas an bahwa dalam komunitas intelijen, intelijen keamanan dianggap sama dengan intelijen dalam negeri (domestic/security intelligence) 53. h.

hukum;

Substansi: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambah frasa ”Intelijen Kriminal 12

d. Intelijen Kepolisian Penegakan Hukum;

atau

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM dan Penegakan” sebelum kata “Hukum” dengan alasan bahwa secara universal dikenal dengan law enforcement intelligence dan juga tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17). 54. i.

sumber daya alam; dan;

Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena hal ini merupakan salah satu komponen intelijen strategis. (konkordan dengan DIM No. 48)

55. j.

teknologi informasi dan komunikasi.

Dipertimbangkan dihapus: idem Substansi baru:

56.

Pemerintah mengusulkan substansi baru untuk mengakomodir intelijen kementerian sebagai intelijen sektoral/departemental. 57.

BAB III PENYELENGGARAAN INTELIJEN NEGARA

Redaksional:

e. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

BAB III

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata “PENYELENGGARAAN” menjadi kata “PENYELENGGARA” karena BAB ini mengatur tentang penyelenggara intelijen (pelaku) dan bukan mengatur

13

PENYELENGGARA INTELIJEN NEGARA

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN

DIM mengenai penyelenggaraan (mekanisme/hal-hal yang terkait dengan bagaimana Intelijen Negara dilaksanakan). 58.

Tetap

Bagian Kesatu Umum

59.

Tetap

Pasal 8 Intelijen Negara dilaksanakan oleh:

60. a. penyelenggara Intelijen Negara; dan

Substansi: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata ”negara” dengan kata ”nasional” sebab secara universal, Intelijen Negara meliputi intelijen nasional dan intelijen kementerian

a. penyelenggara Nasional; dan

Intelijen

b. penyelenggara Intelijen alat 61. b. kementerian atau lembaga pemerintah Substansi: negara dan Kementerian atau nonkementerian dan/atau pemerintahan daerah Pemerintah mengusulkan yang menyelenggarakan fungsi Intelijen. Lembaga Pemerintah Non penyempurnaan redaksional dengan: Kementerian yang - menambah frasa ”penyelenggara menyelenggarakan fungsi intelijen” (konsistensi dengan DIM Intelijen. No. 57); - mengganti frasa ”atau pemerintah daerah” dengan kata ”alat negara” (karena Pemerintah Daerah tidak menyelenggarakan fungsi intelijen

14

b.

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM dan dalam UUDNRI Tahun 1945, TNI dan POLRI disebut sebagai alat negara). 62.

Bagian Kedua Penyelenggara Intelijen Negara

Redaksional:

Bagian Kedua

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata ”Negara” dengan kata ”Nasional” (lihat DIM No. 60) Substansi baru:

63.

Pasal 9

Pemerintah mengusulkan substansi baru karena baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis selama ini penyelenggara intelijen nasional adalah Badan Intelijen Negara. 64.

Pasal 9

Penyelenggara Intelijen Nasional

Substansi:

(1) Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana Pemerintah mengusulkan substansi dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas: pada DIM No. 64 s.d DIM No. 68 dipindahkan dan ditempatkan dalam DIM No. 93 s.d DIM No. 96 dengan penyempurnaan rumusan (pengaturan mengenai Intelijen TNI, Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dimasukkan dalam kelompok penyelenggara intelijen alat negara dan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan fungsi intelijen)

15

Penyelenggara intelijen nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 65.

Substansi:

a. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;

Idem 66.

67.

b. Intelijen Kepolisian Indonesia; dan

Negara

Republik Substansi:

c. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Idem Substansi: Idem

68.

69.

70.

d. Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana Substansi: dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk berkoordinasi dengan lembaga koordinasi intelijen negara melalui pimpinan tertinggi dari masing-masing organisasinya.

Idem

Substansi baru: Berkaitan dengan DIM No. 63, Pemerintah mengusulkan substansi baru pada DIM No. 69 s.d DIM No. 96 yang mengatur mengenai status dan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang BIN. [substansi diambil dari Pasal 29 dan Pasal 31 RUU. Pasal ini mengatur BIN sebagai LPNK. Substansi baru: Konkordan DIM No. 69. Pemerintah mengusulkan substansi baru sebagai landasan hukum bagi BIN sebagai penyelenggara intelijen

16

Pasal 10 Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disingkat BIN, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden

Pasal 11 (1) BIN menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan fungsi intelijen luar negeri.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM nasional dalam menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri 71.

Substansi baru: Konkordan DIM No. 69. Pemerintah mengusulkan substansi baru sebagai landasan hukum bagi BIN untuk memperkuat keberadaan BIN di daerah.

72.

Substansi baru: Konkordan DIM No. 69. Pemerintah mengusulkan substansi baru sebagai landasan hukum bagi BIN untuk menempatkan perwakilan di luar negeri

73.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIN membentuk perwakilan di daerah.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi intelijen luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIN menempatkan perwakilan di luar negeri.

Pasal 12 BIN mempunyai tugas:

Substansi baru: Konkordan DIM No. 69. Pemerintah mengusulkan substansi baru yang mengatur tugas BIN.

74.

Substansi baru: Idem

75.


17

a. melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen; b. menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 76.

c. melakukan perencanaan dan pelaksanaan operasi intelijen;


77.


78.


79.


d. mengatur mengoordinasikan pengamanan nasional;

dan intelijen pimpinan

e. membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang asing; dan f. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 13 (1) BIN dipimpin oleh seorang Konkordan DIM No. 69. Kepala dan dibantu oleh Pemerintah mengusulkan substansi seorang Wakil Kepala. baru yang mengatur tentang Kepala BIN.

80.

Substansi baru:

81.

Substansi baru:

(2) Kepala BIN berkedudukan setingkat Menteri.

Idem 82.


18

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala BIN ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN

DIM Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas, Konkordan DIM No. 69. BIN memiliki wewenang melakukan intersepsi Pemerintah mengusulkan substansi komunikasi dan/atau dokumen baru yang mengatur wewenang BIN. elektronik, serta pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau yang mengancam keamanan nasional

83.

Substansi baru:

84.


85.


86.


19

(2) Intersepsi komunikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi intelijen. (3) Dalam memeriksa aliran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIN dapat meminta bantuan kepada Bank Indonesia, bank, lembaga keuangan bukan bank, lembaga jasa pengiriman uang dan lembaga analisis transaksi keuangan. (4) Bank Indonesia, lembaga keuangan bank, lembaga

bank, bukan jasa

(5)

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM pengiriman uang dan lembaga analisis transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan informasi kepada BIN. 87.

Substansi baru:

Pasal 15

Idem

88.


89.


20

(1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BIN memiliki kewenangan melakukan pencegahan dan penangkalan dini serta pemeriksaan intensif. (2) Pencegahan dan penangkalan dini serta pemeriksaan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang diduga kuat terkait dengan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau tindakan yang mengancam keamanan nasional. (3) Pemeriksaan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 90.


91.

Substansi baru:

Pasal 16

Pemerintah mengusulkan substansi baru. Susunan organisasi dan tata kerja merupakan rincian struktur dan tugas BIN yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis, oleh karena itu seyogyanya diatur dengan Peraturan Presiden. 92.

Substansi baru:

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Presiden. Bagian Ketiga

Pemerintah mengusulkan substansi baru dan sinkronisasi sinkronisasi dengan Pasal 8 (DIM No. 61)

93.

(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan penegak hukum terkait.

Substansi baru:

Penyelenggara Intelijen Alat Negara dan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan fungsi Intelijen Pasal 17

Konkordan DIM No. 64 dan substansi Penyelenggara Intelijen Alat diambil dari DIM No. 64 s.d DIM No. Negara dan Kementerian atau 67 dengan penyempurnaan rumusan. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

21

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM Substansi baru:

94.

a. Intelijen Tentara Indonesia;

Idem Substansi baru:

95.

b. Intelijen Kepolisian Republik Indonesia;


96.

c.


97.

Pemerintah penambahan substansi.

98.

Nasional

Negara

Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan

d. Intelijen Kementerian atau Lembaga Pemerintah mengusulkan nonKementerian.

Tetap

Paragraf 1 Intelijen Tentara Nasional Indonesia

99.

Pasal 10 (1) Intelijen Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

100. (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen strategis dan pembinaan kemampuan intelijen strategis dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional

Redaksional: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dan sinkronisasi penempatan pasal. Menetapkan fungsi intelijen TNI dalam bidang pertahanan dan/atau militer. Redaksional:

Pasal 18 (1) Intelijen Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a menyelenggarakan fungsi intelijen pertahanan dan/atau militer.

(2) Penyelenggaraan fungsi intelijen sebagaimana Pemerintah mengusulkan dimaksud pada ayat (1) penyempurnaan rumusan karena dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan tugas pokok dan ketentuan peraturan fungsi TNI telah diatur sesuai dengan 22

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. 101.

perundang-undangan.

Tetap.

Paragraf 2 Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

102.

Pasal 11 (1) Intelijen Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Substansi:

Pasal 19

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan terkait dengan konsistensi rumusan, sinkronisasi, dan pengacuan pasal

(1) Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menyelenggarakan fungsi intelijen kepolisian atau penegakan hukum. Penjelasan: Fungsi intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksudkan untuk mendukung fungsi kepolisian yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

23

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 103. (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen kriminal, dan penegakan hukum guna mendukung pelaksanaan tugastugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

104.

Substansi: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi POLRI telah diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) Penyelenggaraan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetap

Paragraf 3 Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

105.

Pasal 12

Redaksional:

Pasal 20

(1) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Pemerintah mengusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) penyempurnaan redaksional. huruf b menyelenggarakan fungsi Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). 106. (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen penegakan hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi:

(1) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum. (2)

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI(termasuk dalam bidang intelijen) dalam telah diatur dalam UU Kejaksaan RI.

24

Penyelenggaraan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 107.

Pasal 13

Dipertimbangkan dihapus:

Tugas, wewenang, susunan organisasi, dan tata Pemerintah mengusulkan untuk kerja penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dihapus karena sudah tercantum dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dalam DIM No. 91. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 108.

Bagian Ketiga Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan/atau Pemerintah Daerah

109.

Pasal 14

Redaksional:

Paragraf 4

Pemerintah mengusulkan sinkronisasi sistematika dengan mengganti judul ”Bagian Ketiga” menjadi ”Paragraf 4” dan menghapus kata ”dan/atau Pemerintah Daerah” karena Pemerintah Daerah tidak menyelenggarakan fungsi intelijen. Substansi:

Intelijen Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pasal 21

(1) Selain penyelenggara Intelijen Negara Pemerintah mengusulkan sinkronisasi (1) Intelijen Kementerian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pasal dan penyempurnaan rumusan. Lembaga Pemerintah Non kementerian atau lembaga pemerintah Kementerian nonkementerian dan/atau pemerintahan daerah menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan fungsi Intelijen pada bidang intelijen penyelidikan. penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 110. (2) Dalam rangka menjalankan fungsi Intelijen, Substansi: (2) Penyelenggaraan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah intelijen sebagaimana Idem. nonkementerian dan/atau pemerintahan daerah dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan LKIN melalui pimpinan Penyelenggaraan tugas pokok dan dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kementerian tertinggi dari masing-masing organisasinya. ketentuan peraturan atau lembaga pemerintah non

25

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM kementerian (termasuk fungsi intelijennya) telah diatur dan melekat dalam berbagai peraturan perundangundangan terkait. 111.

BAB IV PERSONIL INTELIJEN NEGARA

112.

Bagian Kesatu Umum

113.

Pasal 15

Redaksional:

perundang-undangan.

BAB IV

Konkordan dengan DIM No. 15.

PERSONEL INTELIJEN NEGARA

Dipertimbangkan dihapus: Jika usulan Pemerintah pada DIM 113 disetujui, maka DIM ini dihapus, maka nomor urut bagian menyesuaikan. Dipertimbangkan dihapus:

Personil Intelijen Negara merupakan warga negara Pemerintah mengusulkan DIM ini Indonesia yang memenuhi persyaratan yang dihapus, karena substansi sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan termuat dalam DIM 15. diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas Intelijen. 114.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

115.

Pasal 16 Setiap Personil Intelijen Negara berhak:

Redaksional:

Bagian Kesatu

Konkordan dengan DIM nomor 112. Redaksional:

Hak dan Kewajiban Pasal 22

Substansi tetap, namun Pemerintah Setiap Personel Intelijen Negara mengusulkan sinkronisasi nomor urut berhak: pasal. Konkordan dengan DIM No. 15.

26

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN

DIM 116. a.

mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi intelijen;

Tetap

117. b.

mendapat perlindungan bagi keluarganya pada saat Personil Intelijen Negara melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi Intelijen Negara; dan

Tetap

118. c.

mendapatkan pendidikan, pelatihan, penugasan Intelijen secara berjenjang berkelanjutan.

Tetap

119.

dan dan Redaksional:

Pasal 17

Pasal 23

Substansi tetap, namun Pemerintah Setiap Personel Intelijen Negara mengusulkan sinkronisasi nomor urut wajib: pasal.

Setiap Personil Intelijen Negara wajib:

Konkordan dengan DIM No. 15. 120. a.

121. b.

merahasiakan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktifitas Intelijen Negara;

Redaksional:

menaati Kode Etik Intelijen Negara;

Redaksional:

Substansi tetap, namun Pemerintah mengusulkan sinkronisasi/perubahan penempatan huruf berdasarkan skala prioritas.

Idem 122. c.

mengucapkan Negara; dan

sumpah

atau

janji

Intelijen Redaksional: Idem

27

a. mengucapkan sumpah atau janji Intelijen Negara;

b. melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional; c. merahasiakan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat

b.

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personel yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara; dan 123. d.

melaksanakan tugas dan fungsi secara Redaksional: profesional berdasarkan rencana kerja operasi sesuai dengan Kode Etik Intelijen Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga

124.

Sumpah atau Janji

Idem

Redaksional:

d. menaati Kode Etik Intelijen Negara.

Bagian Kedua

Pemerintah mengusulkan penambahan kata “intelijen” untuk menegaskan sebagai sumpah atau janji profesi intelijen dan membedakan dengan sumpah atau janji profesi yang lain.

Sumpah atau Janji Intelijen

Konkordan dengan DIM nomor 112.

125.

Pasal 18 (1)

Sebelum diangkat sebagai Personil Intelijen Negara, setiap calon Personil Intelijen Negara wajib mengucapkan sumpah atau janji Intelijen Negara sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Redaksional:

Pasal 24

Substansi tetap, namun Pemerintah mengusulkan sinkronisasi nomor urut pasal. Konkordan dengan DIM No. 15.

28

(1) Sebelum diangkat sebagai Personel Intelijen Negara, setiap calon Personel Intelijen Negara wajib mengucapkan sumpah atau janji Intelijen Negara sesuai dengan agama dan kepercayaannya masingmasing.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 126. (2)

Tetap

Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

127. ”Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, dan profesional.

Redaksional: Pemerintah mengusulkan menghapus frasa “objektif, jujur, berani”, karena sudah termasuk dalam kata “professional”. Disamping itu, pemerintah juga mengusulkan menghapus kata ”Intelijen” setelah kata “rahasia”, karena rahasia intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.

Bahwa saya akan menjunjung tinggi kode etik Intelijen Negara di setiap tempat, waktu, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Bahwa saya pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban jabatan.

”Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya dengan sungguhsungguh, seksama, dan profesional. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kode etik Intelijen Negara di setiap tempat, waktu, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Bahwa saya pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban jabatan. Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia negara dalam keadaan bagaimanapun juga.

Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia Intelijen Negara dalam keadaan bagaimanapun juga.

29

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM Bagian Keempat

128.

Redaksional:

Bagian Ketiga

Kode Etik dan Dewan Kehormatan Intelijen Negara Pemerintah mengusulkan perubahan judul bagian menjadi Kode Etik dan Dewan Kehormatan Kode Etik.

Kode Etik dan Dewan Kehormatan Kode Etik

Konkordan dengan DIM nomor 112.

129.

Pasal 19 (1)

130. (2)

131.

Redaksional:

Pasal 25

Personil Intelijen Negara dalam menjalankan Substansi tetap, namun Pemerintah (1) Personel Intelijen Negara tugasnya terikat pada Kode Etik Intelijen Negara. mengusulkan sinkronisasi nomor urut dalam menjalankan tugasnya pasal. terikat pada Kode Etik Intelijen Negara. Konkordan dengan DIM No. 15.

Kode Etik Intelijen Negara sebagaimana Substansi: dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga Pemerintah mengusulkan koordinasi intelijen negara. penyempurnaan rumusan dengan pertimbangan bahwa kode etik intelijen Negara berlaku untuk semua penyelenggara intelijen Negara, oleh karena itu perlu disusun bersama.

Substansi baru: Pemerintah mengusulkan rumusan baru karena untuk menegakan kode etik maka dibentuk Dewan Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.

30

(2) Kode Etik Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masingmasing penyelenggara intelijen Negara.

(3) Masing-masing penyelenggara intelijen negara membentuk Dewan Kehormatan apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Intelijen Negara.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 132.

Pasal 20 (1)

Dipertimbangkan dihapus:

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Pemerintah mengusulkan untuk Intelijen Negara dilakukan oleh Dewan dihapus karena substansinya telah Kehormatan Intelijen Negara. terakomodir dalam DIM No. 131

133. (2)

Dewan Kehormatan Intelijen Negara Dipertimbangkan dihapus: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Idem berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Intelijen Negara yang dilakukan oleh Personil Intelijen Negara.

134. (3)

Ketentuan mengenai susunan dan tata kerja Dipertimbangkan dihapus: Dewan Kehormatan Intelijen Negara Idem sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan lembaga koordinasi intelijen negara.

135.

Bagian Kelima Rekrutmen dan Pengembangan Profesi

136.

Paragraf 1

Redaksional:

Bagian Keempat

Konkordan dengan DIM nomor 112. Tetap

Rekrutmen

31

Rekrutmen dan Pengembangan Profesi

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 137.

Pasal 21 (1)

Sumber tenaga Intelijen Negara berasal dari masyarakat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Intelijen Negara lainnya.

Substansi:

Pasal 26

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan alasan rekrutmen personel menjadi kewenangan masing-masing penyelenggara intelijen negara.

(1) Sumber rekrutmen personel Intelijen Negara: a. Intelijen Nasional berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara, penyelenggara Intelijen Negara lainnya, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan; b. Intelijen alat Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berasal dari pegawai negeri pada masing-masing penyelenggara Intelijen Negara.

138. (2) Dalam upaya mewujudkan Intelijen Negara yang Substansi: (2) Ketentuan mengenai syarat profesional, rekrutmen tenaga sebagaimana dan tata cara rekrutmen Pemerintah mengusulkan dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan personel sebagaimana penyempurnaan rumusan. berdasarkan persyaratan dan melalui seleksi dimaksud pada ayat (1), yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala ditetapkan dengan peraturan lembaga koordinasi intelijen negara. masing-masing penyelenggara Intelijen Negara.

32

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 139.

Paragraf 2 Pengembangan Profesi

140.

Pasal 22

Redaksional:

Paragraf 2

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional karena yang ditingkatkan adalah kemampuan personelnya.

Pengembangan Kemampuan Personel

Redaksional:

Pasal 27

(1)

Pengembangan kemampuan profesional Substansi tetap, namun Pemerintah (1) Personil Intelijen Negara dilakukan melalui mengusulkan sinkronisasi pasal dan pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen penyempurnaan redaksional. secara berjenjang dan berkelanjutan. Konkordan dengan DIM No. 15.

Pengembangan kemampuan Personel Intelijen Negara dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.

141. (2)

Pengembangan kemampuan profesional Substansi: (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Pemerintah mengusulkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala lembaga penyempurnaan substansi karena koordinasi intelijen negara. pengembangan kemampuan personel intelijen pada tiap-tiap instansi merupakan kewenangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai standar, (3) norma, kriteria, dan prosedur pengembangan kemampuan Personel Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan masing-masing penyelenggara Intelijen Negara.

142.

Bagian Keenam Perlindungan Personil Intelijen Negara

Redaksional:

Bagian Kelima

Substansi tetap, namun Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Konkordan dengan DIM No. 15 dan DIM No. 112.

33

Perlindungan Personel Intelijen Negara

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 143.

Pasal 23 (1)

Redaksional:

Pasal 28

Negara wajib memberikan perlindungan Substansi tetap, namun Pemerintah (1) Negara wajib memberikan terhadap setiap Personil Intelijen Negara dalam mengusulkan penyempurnaan perlindungan terhadap setiap Personel Intelijen Negara melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen. redaksional sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas pasal dan fungsi Intelijen. Konkordan dengan DIM No. 15.

144. (2)

145.

Tetap

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan pribadi dan perlindungan terhadap keluarganya. BAB V KERAHASIAAN INFORMASI INTELIJEN

Redaksional:

BAB V

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional karena komunitas intelijen tidak mengenal istilah “informasi intelijen” sebab “intelijen” merupakan informasi yang telah diolah.

RAHASIA INTELIJEN

Konkordan dengan DIM No. 20. 146.

Pasal 24 (1) Informasi Intelijen bersifat rahasia.

Substansi: Pemerintah penyempurnaan sinkronisasi pasal.

Pasal 29 mengusulkan (1) Rahasia intelijen merupakan rumusan dan bagian dari rahasia negara.

Konkordan dengan DIM No. 20. 147. (2) Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada Substansi: (2) Rahasia negara sebagaimana ayat (1) meliputi: dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengusulkan memiliki masa retensi. penyempurnaan rumusan.

34

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 148.

Dipertimbangkan dihapus

a.sistem intelijen negara;

Pemerintah mengusulkan DIM No. 148 s.d DIM No. 153 dihapus dan dimasukan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) (DIM No. 146). 149. 150.

151.

152. 153. 154.

b.akses-akses yang berkaitan pelaksanaan kegiatannya;

dengan

Dipertimbangkan dihapus Idem

c. data intelijen kriminal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;


d.rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnacional;


e.dokumen tentang intelijen berkaitan dengan penyelenggaraan Keamanan Nasional; dan


f.


personil Intelijen negara berkaitan dengan penyelenggaraan Keamanan Nasional.

Idem

Idem

Idem Idem Substansi baru:

(3)

Pemerintah mengusulkan substansi baru penambahan ayat baru dengan alasan ada rahasia intelijen tertentu yang perlu dilindungi terus menerus dalam jangka panjang.

35

Ketentuan mengenai masa retensi rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap rahasia intelijen yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan nasional.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 155.

Pasal 25 (1) Kerahasiaan Informasi Intelijen ditentukan oleh Masa Retensi Informasi Intelijen.

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan DIM No. 155 s.d DIM No. 159 dihapus karena substansinya telah terakomodir dalam DIM No. 154.

156. (2) Masa Retensi Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (duapuluh) tahun.


157. (3) Masa Retensi Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewa Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.


158. (4) Masa Retensi Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinyatakan berakhir apabila sengaja atau tidak sengaja informasi Intelijen diketahui oleh masyarakat.


159. (5) Masa Retensi Informasi Intelijen sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) dapat dinya-takan selesai sebelum masa retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan berdasarkan penetapan pengadilan.


160.

Substansi baru:

Idem

Idem

Idem

Idem

Pasal 30

Pemerintah mengusulkan substansi Setiap orang dilarang membuka baru (norma larangan) untuk rahasia intelijen. dijadikan sebagai landasan bagi penjelasan: ketentuan pidana Yang dimaksud dengan

36

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM “membuka” adalah menyampaikan rahasia intelijen kepada pihak dan/atau lembaga yang tidak mempunyai kaitan dengan penyelenggaraan intelijen. 161.


Pasal 26 Informasi Intelijen yang dapat diakses publik, yaitu:

Pemerintah mengusulkan DIM No. 161 s.d DIM No. 165 untuk dihapus karena pada dasarnya intelijen tidak dapat diakses oleh publik kecuali halhal yang telah dipublikasikan oleh penyelenggara intelijen.

162. a. Informasi Intelijen selain dari informasi Intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);


163. b. Informasi Intelijen yang telah berakhir masa retensinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);


164. c. Informasi Intelijen yang telah diketahui oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4); dan


165. d. Informasi Intelijen yang kepentingan pengadilan penetapan pengadilan.


digunakan untuk dan berdasarkan

Idem

Idem

Idem

Idem

37

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 166.

BAB VI LEMBAGA KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

167.

168.

Substansi:

BAB VI KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

Pemerintah mengusulkan perubahan judul bab. Bab ini mengatur mekanisme koordinasi penyelenggara intelijen negara.

Pasal 31

Substansi baru: mengusulkan (1)

-

Pemerintah rumusan baru.

-

Pemerintah belum melihat urgensi pembentukan lembaga baru dalam Undang-Undang.

-

Selama ini koordinasi penyelenggara negara dilaksanakan oleh Kepala BIN, oleh karena itu Pemerintah mengusulkan penguatan lembaga yang sudah ada. (2)


169.

(3)


38

Kepala BIN karena jabatannya melaksanakan fungsi sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara.

Koordinasi penyelenggara intelijen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan penyelenggara Inteljien Negara. Kepala Perwakilan BIN di Daerah mengoordinasikan penyelenggara intelijen di daerah.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM Pasal 32 Dalam rangka melaksanakan Pemerintah mengusulkan rumusan fungsi sebagai koordinator baru, mengatur tugas Kepala BIN penyelenggara Intelijen negara sebagai koordinator penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam intelijen negara. Pasal 31 ayat (1), Kepala BIN bertugas:

170.

Substansi baru:

171.

Substansi baru:

a.

menyediakan bahan pertimbangan berdasarkan masukan dari Intelijen Negara kepada Presiden dalam penentuan kebijakan dan strategi nasional;

b.

mengoordinasikan aktivitas Intelijen baik di dalam negeri maupun luar negeri;

c.

memfasilitasi dan membina aktivitas intelijen alat negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

d.

memadukan produk intelijen;

Idem

172.


173.


174.

Substansi baru:

dan

Idem 175.

e.


39

melaporkan penyelenggaraan koordinasi intelijen negara kepada Presiden.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM Pasal 33 Kepala BIN sebagai Koordinator Pemerintah mengusulkan rumusan Intelijen Negara sebagaimana baru, mengatur wewenang Kepala dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) BIN sebagai koordinator berwenang: penyelenggara intelijen negara.

176.

Substansi baru:

177.

Substansi baru:

a.

menetapkan tata cara koordinasi intelijen negara;

b.

menetapkan prioritas intelijen negara; dan

c.

membentuk satuan tugas khusus untuk menyelenggarakan operasi intelijen gabungan.


178.


179.

Idem

180.

Bagian Kesatu Kedudukan

181.

Pasal 27 Lembaga koordinasi intelijen negara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

182.

Bagian Kedua Fungsi

Dipertimbangkan dihapus Konkordan dengan DIM No. 166. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus. Dipertimbangkan dihapus Idem


40

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


DIM 183.

Pasal 28 (1) Lembaga koordinasi intelijen negara menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) baik di wilayah dalam negeri maupun luar negeri.


184. (2) Selain menyelenggarakan fungsi Intelijen Dipertimbangkan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga Idem koordinasi intelijen negara melakukan fungsi koordinasi Intelijen Negara.

Bagian Ketiga

185.

Tugas

Pasal 29

186.

(1) Dalam rangka menyelenggarakan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara bertugas. 187.

188.

189.

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan dihapus, substansi dipindahkan ke DIM No. 73 (Pasal 12) Dipertimbangkan dihapus Idem

a.

melakukan pengkajian dan penyusunan Dipertimbangkan dihapus kebijakan nasional di bidang intelijen; Idem

b.

menyampaikan produk intelijen sebagai Dipertimbangkan dihapus bahan pertimbangan untuk menentukan Idem kebijakan pemerintah;

c.

melakukan perencanaan dan pelaksanaan Dipertimbangkan dihapus operasi Intelijen ; dan Idem

41

USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


DIM 190.

191.

192.

193.

194.

d.

memfasilitasi dan membina kegiatan Inteiljen Dipertimbangkan dihapus di instansi pemerintah. Idem

(2) Dalam rangka menyelenggarakan fungsi Intelijen Dipertimbangkan dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Pemerintah mengusulkan dihapus lembaga koordinasi intelijen negara bertugas: dan substansi tugas dipindahkan menjadi tugas Kepala BIN sebagai koordinator (DIM No.170 s.d DIM No. 174) a. menyediakan bahan pertimbangan Dipertimbangkan dihapus berdasarkan masukan dari Intelijen Negara Idem kepada Presiden dalam penentuan kebijakan dan strategi nasional; b. mengoordinasikan aktivitas kontra Intelijen Dipertimbangkan dihapus baik di dalam negeri maupun luar negeri; Idem c. mengoordinasikan penggalangan baik dalam negeri maupun di luar negeri;

di Dipertimbangkan dihapus Idem

195.

d. menyusun Kode Etik Intelijen Negara dan Dipertimbangkan dihapus membentuk Dewan Kehormatan Intelijen Idem Negara; dan

196.

e. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan Dipertimbangkan dihapus administrasi umum di bidang perencanaan Idem umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

42

USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


DIM Bagian Keempat

197.


Wewenang 198.

Pemerintah dihapus.

mengusulkan


Pasal 30 (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara berwenang:

Idem

199.

a. menyusun rencana dan kebijakan nasional di Dipertimbangkan dihapus bidang Intelijen secara menyeluruh; Idem

200.

b. menyediakan Intelijen bagi kementerian, Dipertimbangkan dihapus lembaga pemerintah nonkementerian, atau Idem instansi sesuai kepentingan dan prioritasnya; dan

201.

c. melakukan kerjasama dengan Intelijen negara Dipertimbangkan dihapus lain. Idem

202.(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Dipertimbangkan dihapus dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) lembaga Idem koordinasi intelijen negara berwenang:

203.

a. mengoordinasikan Intelijen;

kebijakan

di

bidang Dipertimbangkan dihapus Idem

204.

b. mengoordinasikan fungsi-fungsi Intelijen pada Dipertimbangkan dihapus masing-masing Intelijen Negara; dan Idem

205.

c. menata dan mengatur sistem Intelijen Negara.


43

untuk

USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


DIM 206.

Bagian Kelima Wewenang Khusus

207.

Pasal 31 (1) Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara memiliki wewenang khusus melakukan intersepsi komunikasi dan pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat untuk membiayai terorisme, separatisme, dan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

208.

209.

210.

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan dihapus, substansi dipindahkan ke DIM No. 83 (Pasal 14) Dipertimbangkan dihapus Idem

(2) Intersepsi komunikasi sebagaimana dimaksud Dipertimbangkan dihapus pada ayat (1) diperlukan dalam Idem menyelenggarakan fungsi Intelijen; (3) Dalam memeriksa aliran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga koordinasi Dipertimbangkan dihapus intelijen negara dapat meminta bantuan kepada Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Idem Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga jasa pengiriman uang. (4) Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Dipertimbangkan dihapus Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga Idem keuangan bukan bank, dan lembaga jasa pengiriman luang sebagaimana dimaksud pada 44

USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


DIM ayat (3) wajib memberikan informasi kepada lembaga koordinasi intelijen negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 211.

Bagian Keenam Organisasi

212.

Pasal 32 (1) Lembaga koordinasi intelijen negara dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang wakil kepala.

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan dihapus. Dipertimbangkan dihapus Idem

(2) Keanggotaan lembaga koordinasi intelijen negara Dipertimbangkan dihapus meliputi pimpinan tertinggi Inteljien Negara. Idem Pasal 33 Dipertimbangkan dihapus 214. Pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil Idem kepala lembaga koordinasi intelijen negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 213.

215.

216.

Pasal 34


Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pengangkatan kepala dan wakil kepala, pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga koordinasi intelijen negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Idem

BAB VII

Tetap

PEMBIAYAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENGAWASAN

45

USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


Bagian Kesatu

Tetap

USULAN PEMERINTAH

DIM 217.

Pembiayaan 218.

219.

Pasal 35

Redaksional:

Pasal 34

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Intelijen Negara dan pelaksanaan tugas lembaga koordinasi intelijen negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyempurnaan redaksi dengan menghapus frasa “dan pelaksanaan tugas lembaga koordinasi intelijen negara”, konkordan dengan DIM No. 166 (Bab VI)

Bagian Kedua

Tetap

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan intelijen negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pertanggungjawaban 220.

Pasal 36

Pasal 35

Substansi:

Laporan dan tanggung jawab kegiatan disampaikan Pemerintah mengusulkan secara tertulis oleh Intelijen Negara kepada Presiden penyempurnaan rumusan, melalui Kepala lembaga koordinasi intelijen negara. pertanggungjawaban masing-masing penyelenggara intelijen negara dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku selama ini. 221.


46

(1)

Laporan dan pertanggung jawaban penyelenggara Intelijen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Presiden.

(2)

Laporan dan pertanggung jawaban penyelenggara Intelijen alat negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan masingmasing.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM Substansi baru:

222.

(3)

Idem

223.

Bagian Ketiga

Laporan dan pertanggung jawaban Kepala BIN sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara, disampaikan secara tertulis kepada Presiden.

Tetap

Pengawasan 224.

Pasal 37

Redaksional:

Pasal 36

(1) Pengawasan kebijakan, kegiatan, dan Pemerintah mengusulkan (1) penggunaan anggaran Intelijen Negara dilakukan penyempurnaan redaksional. oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

225. (2) Dalam rangka pengawasan untuk melakukan pendalaman dan penyelesaian masalah terhadap kebijakan, kegiatan, dan penggunaan anggaran Intelijen Negara, Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi masalah Intelijen Negara dapat membentuk Panitia Kerja sesuai dengan kebutuhan. 226.

Pengawasan penyelenggaraan intelijen negara dilakukan komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi intelijen.

Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan dihapus. Mekanisme pengawasan seperti yang saat ini berlaku (rapat dengar pendapat dengan Komisi)

(3) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat Substansi: (2) (2) wajib menjaga kerahasiaan Informasi Intelijen Pemerintah mengusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undangpenyempurnaan rumusan. Undang ini.

47

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


BAB VIII

Tetap

USULAN PEMERINTAH

DIM 227.

KETENTUAN PIDANA 228.

Pasal 38

Substansi:

Pasal 37

Setiap orang yang dengan sengaja membocorkan Pemerintah mengusulkan: informasi Intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana - Konkordan dengan DIM No. 20. dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana pidana minimum penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama - Menghapus khusus untuk memberi 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit keleluasaan hakim memutuskan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sanksi pidana penjara maupun banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). denda. -

229.

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja membuka rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau pidana kurungan Sanksi pidana yang bersifat pengganti paling lama 5 (lima) komulatif pada dasarnya sudah bulan. memberatkan.

Substansi: Idem

Setiap orang yang karena kelelaiannya mengakibatkan bocornya informasi Intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

230.

Pasal 40

Pasal 38

Substansi:

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terbukanya rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) bulan. Pasal 39

(1) Setiap Personil Intelijen Negara yang Pemerintah mengusulkan rumusan, Setiap Personel Intelijen Negara membocorkan seluruh upaya, pekerjaan, dengan alasan: yang dengan sengaja melanggar kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat kewajiban sebagaimana Pasal 23

48

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan upaya, pekerjaan, kegiatan Inteiljen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan dengan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). -

231.

Frasa “seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan upaya, pekerjaan, kegiatan Inteiljen Negara” sudah tertampung dalam Pasal 23 huruf c. mengenai pidana dengan DIM No. 228.

huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 10 (sepuluh) bulan.

konkordan

Substansi baru:

Pasal 40

Perubahan nomor urut pasal.

Setiap Personel Intelijen Negara yang karena kelalaiannya Pemerintah mengusulkan rumusan melanggar kewajiban baru dengan membedakan perbuatan sebagaimana Pasal 23 huruf c, yang disengaja dengan kelalaian. dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 3 (tiga) bulan. 232.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud Redaksional: Pasal 41 pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, Perubahan nomor urut pasal. Dalam hal tindak pidana dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah mengusulkan masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan penyempurnaan rumusan. Pasal 40 dilakukan dalam keadaan perang, dipidana dengan ditambah 49

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana. 233.

Substansi:

Pasal 41

Pasal 42

Setiap Personil Inteljien Negara yang melakukan Perubahan nomor urut pasal. Setiap Personel Inteljien Negara intersepsi komunikasi di luar fungsi penyelidikan, yang melakukan intersepsi Mengenai pidana konkordan dengan pengamanan, dan penggalangan sebagaimana komunikasi di luar kewenangan DIM No. 228. dimaksud dalam pasal 31 dipidana dengan pedana sebagaimana dimaksud dalam penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama Pasal 14 dipidana dengan pidana 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit penjara paling lama 5 (lima) tahun Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling dan denda paling banyak banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 10 (sepuluh) bulan. 234.

BAB IX

Tetap

KETENTUAN PERALIHAN 235.

236.

237.

Pasal 42

Dipertimbangkan dihapus: (1) Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling Pemerintah mengusulkan dihapus, lambat 12 (dua belas) bulan, lembaga koordinasi konkordan dengan DIM No. 166 (Bab intelijen negara sudah terbentuk. VI) (2) Sebelum lembaga koordinasi intelijen negara Dipertimbangkan dihapus: dibentuk, Badan Intelijen Negara tetap dapat Idem melaksanakan tugasnya. Pasal 43 Pada saat Undang-Undang ketentuan mengenai:

238. a. Kode Etik Intelijen Negara;

Tetap ini

mulai

berlaku, Tetap

50

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 239. b. Dewan Kehormatan Intelijen Negara;

Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan dihapus karena diganti dengan Dewan Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.

240. c. Rekrutmen Intelijen Negara; dan

Tetap

241. d. Pengembangan kemampuan Intelijen Negara,

Tetap

242. harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya UndangUndang ini.

Tetap

243.

244.

Pasal 44

Substansi:

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UndangUndang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya UndangUndang ini.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan mengganti frasa “Peraturan Pemerintah” menjadi “Peraturan Presiden”, karena tidak ada delegasi ke Peraturan Pemerintah.

BAB X

Tetap

KETENTUAN PENUTUP

245.

Pasal 45

Tetap

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Intelijen Negara dinyatakan masih tetap

51

Pasal 44 Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksanaan UndangUndang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya UndangUndang ini.

HASIL PEMBAHASAN

NO

RUU


DIM berlaku sepanjang tidak bertentangan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 246.

dengan Tetap

Pasal 46 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

247.

Tetap

Disahkan di Jakarta pada tanggal ................... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ................ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA TAHUN … NOMOR …

REPUBLIK

INDONESIA

52

USULAN PEMERINTAH

HASIL PEMBAHASAN

53

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA 22 MARET 2011

Recommend Documents