Matriks Tanggapan Koalisi tentang RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA

NO DIM 1.

2.

3.

RUU RANCANGAN UNDANG‐ UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …….. TAHUN……. TENTANG INTELIJEN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang‐

Matriks Tanggapan Koalisi tentang RANCANGAN UNDANG‐UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA dan DAFTAR INVENTARIS MASALAH 12 Mei 2011 TANGGAPAN PEMERINTAH USULAN PEMERINTAH TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

•

•

•

1

Kurang lengkap karena tidak Menimbang: a. bahwa negara Indonesia sebagai ada prinsip landasan‐ negara hukum yang berdasarkan landasan filosofis Pancasila dan Undang‐Undang pembentukan negara di Dasar 1945 bertujuan mewujudkan dalam konstitusi seperti tata kehidupan bangsa yang halnya prinsip kedaulatan sejahtera, adil, demokratis, dan rakyat dan prinsip negara tenteram; sehingga penting hukum. dilakukan deteksi dini dan sistem Penggunaan terminologi analisa informasi strategis yang “ancaman, gangguan, mampu mendukung upaya hambatan, dan tantangan perlindungan segenap bangsa dan yang membahayakan warga negara Indonesia; eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” multitafsir, membahayakan warga negara dan dianggap tidak perlu hadir. Ditambahkan perlindungan

NO DIM

4.

RUU Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penting dilakukan deteksi dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis perlu melakukan deteksi dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks, serta memiliki spektrum yang sangat luas;

TANGGAPAN PEMERINTAH

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

segenap bangsa dan warga negara Indonesia.

Tetap

•

•

•

2

RUU yang ada dibuat b. bahwa penyelenggaraan deteksi dini dan sistem analisa informasi berdasarkan keadaan strategis untuk mendeteksi sekarang, sementara berbagai bentuk ancaman idealnya hal tersebut tidak keamanan nasional sebagaimana dilakukan disebutkan dalam UU Keamanan Menghapus “dari dalam Nasional harus ditata negeri maupun luar negeri” berdasarkan prinsip‐prinsip menjadi “berbagai bentuk demokrasi, hak asasi manusia dan ancaman keamanan kebebasan sipil; nasional” Keamanan Nasional harus masuk dalam definisi RUU, sebagaimana yang didefinisikan dalam UU Keamanan Nasional

NO RUU DIM 5. c. bahwa untuk melakukan deteksi dini dan mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, diperlukan intelijen negara yang profesional, penguatan kerjasama dan koordinasi intelijen negara, serta untuk mendukung tegaknya hukum, nilai‐ nilai demokrasi dan hak asasi manusia;

6.

d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat,


USULAN PEMERINTAH

Tetap

Redaksional : Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan mengganti frasa “dan

d.

TANGGAPAN KOALISI •

Demokrasi, hukum dan HAM hanya menjadi komplemen dalam RUU Intelijen, tidak menjadi pondasi yang mendasar. • Dengan penggunaan terminologi “mendukung tegaknya hukum” ada kecenderungan untuk memasukkan lembaga ini menjadi penegak hukum • Kata koordinasi dan kerjasama cenderung diskresional dan mudah diintervensi kepentingan politik, diubah menjadi penjabaran sistem dan profesional. • Yang dimaksud dengan sistem adalah sistem peringatan dini dan analisa informasi strategis. • Sistem adalah hubungan dua kelembagaan yang saling terkait. • Yang dimaksud dengan profesional termasuk dengan kerjasama dan koordinasi. bahwa untuk Tidak memberikan kepastian hukum bagi warga negara memberikan kepastian hukum namun lebih kepada kepastian dalam hukum negara, diusulkan diubah

3

USULAN KOALISI c. bahwa untuk mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, diperlukan sistem intelijen negara dan pelaksanaan intelijen yang profesional yang menjalankan peringatan dini.

d. belum ada Undang‐Undang yang mengatur penyelenggaraan fungsi intelijen negara.

NO DIM

RUU

sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat” dengan “dalam penyelenggaraan ketatanegaraan”, karena penyelenggaraan ketatanegaraan sudah tercakup di dalamnya kebutuhan masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan. Tetap e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang‐ Undang tentang Intelijen Negara; Tetap Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28J Undang‐ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; penyelenggaraan intelijen negara sebagai lini pertama dari Keamanan Nasional perlu diatur secara lebih komprehensif;

7.

8.


USULAN PEMERINTAH penyelenggaraan ketatanegaraan, penyelenggaraan intelijen negara sebagai lini pertama dari Keamanan Nasional perlu diatur secara lebih komprehensif;

•

4

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Tetap

Paradigma RUU ini tidak menghormati hak yang bersifat nonderogable rights dengan tidak dicantumkannya pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28G, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. RUU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, namun demikian tidak merujuk

Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 30 ayat (1) Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment. 3. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 4. UU No. 12 Tahun 2005 tentang

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

•

9.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 10. MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG‐ UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA. 11. BAB I KETENTUAN UMUM 12. Pasal 1 Dalam Undang‐Undang ini yang dimaksud dengan:

Tetap

USULAN KOALISI

Pengesahan International pada Pasal 28 D ayat (1) Covenant On Civil And Political UUD 1945 tentang jaminan Rights; atas kepastian hukum. UU No. 12 Tahun 2005, UU No. 5. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang 5 Tahun 1998 Perlindungan Saksi dan Korban; dan Untuk di penjelasan UU harus dijelaskan mengenai 6. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pembatasan yang dimaksud dengan Pasal 28J Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Merujuk usulan SANDI, sebelum masuk ke dalam definisi intelijen perlu untuk menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan: 1. Keamanan Nasional yang merujuk pada 2. Ancaman keamanan nasional 3. Hak‐hak dasar (non

Pasal 1 Dalam Undang‐Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Keamanan Nasional adalah sebagaimana ditetapkan UU Keamanan Nasional 2. Ancaman keamanan nasional adalah sebagimana ditetapkan dalan UU Keamanan Nasional 3. Hak‐hak dasar adalah hak yang

5

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

derogable rights) dengan azas retroaktif 4. Kebebasan sipil

4.

13. 1.

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan dan strategi nasional berdasarkan analisis dari informasi dan fakta‐ fakta yang terkumpul melalui metode kerja intelijen untuk pendeteksian dan

Substansi: Intelijen adalah: yaitu Pemerintah dapat a. pengetahuan, informasi yang sudah menjelaskan bahwa Intelijen diolah sebagai bahan memiliki tiga pengertian. Oleh perumusan kebijakan karena itu Pemerintah dan pengambilan mengusulkan substansi dan keputusan; rumusan baru, dengan membagi pengertian b. organisasi, yaitu suatu “Intelijen” ke dalam tiga badan yang digunakan pengertian yang sesuai sebagai wadah yang dengan teori dasar intelijen diberi tugas dan dan berlaku secara universal. kewenangan untuk

6

(tanggapan untuk DIM no 13 dan 14 digabung, defenisi intelijen dihapus)

tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun yang meliputi: (a) hak untuk hidup; (b) hak untuk bebas dari penyiksaan; (c) hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi; (d) hak untuk bebas dari perbudakan; (e) hak untuk mendapatkan pengakuan yang sama sebagai individu di depan hukum; (f) hak untuk memiliki kebebasan berpikir, keyakinan nurani dan beragama; dengan azas retroaktif. Kebebasan sipil adalah hak‐hak warga negara yang berkaitan dengan kebebasan individu sebagaimana tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Hak‐Hak Sipil dan Politik. Dihapus

NO DIM

RUU


peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap Keamanan Nasional.

14. 2. Intelijen Negara adalah lembaga pemerintah yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen.

Redaksional: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambah frasa “tugas dan” sebelum kata “wewenang” dan menambah frasa “seluruh atau sebagian” setelah kata “menyelenggarakan” dengan alasan: ‐ “tugas” dan “wewenang” merupakan satu frasa yang tidak dapat terpisahkan. ‐ tidak semua penyelenggara intelijen Negara melaksanakan ketiga fungsi intelijen, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan; ‐ pada umumnya intelijen kementerian hanya menyelenggarakan fungsi penyelidikan

USULAN PEMERINTAH menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen; dan c. aktivitas, yaitu semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. 2. Intelijen Negara adalah lembaga pemerintah yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan seluruh atau sebagian fungsi intelijen.

7

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Pada dasarnya lembaga intelijen bukanlah lembaga pemerintah tetapi alat negara, bukan bagian dari institusi militer, kecuali untuk intelijen tempur.

5. Intelijen negara adalah institusi sipil (dengan pengecualian intelijen militer) sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan‐ kegiatan intelijen dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini kepada pembuat kebijakan negara.

NO DIM

RUU

15. 3.

Personil Intelijen Negara adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus intelijen dan mengabdikan diri dalam intelijen negara.

16. 4.

Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa serta kepentingan nasional. Setiap Orang adalah

17. 5.


USULAN PEMERINTAH

(mengumpulkan dan mengolah informasi) 3. Personel Intelijen Substansi: Negara adalah warga Pemerintah mengusulkan: ‐ substansi yang ada dalam negara Indonesia Pasal 15 RUU (DIM nomor yang memenuhi 113) dimasukkan dalam persyaratan yang DIM ini. ditentukan dalam ‐ penyempurnaan peraturan perundang‐ redaksional dengan undangan dan mengganti kata “Personil” diangkat oleh pejabat menjadi “Personel” sesuai yang berwenang dengan kaidah bahasa untuk mengabdikan Indonesia. diri dalam dinas ‐ pembetulan penulisan kata intelijen. “personil” menjadi “personel” berlaku untuk setiap kata tersebut dalam DIM selanjutnya. Tetap

Tetap

8

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Pencantuman kemampuan/kompetensi sudah ada di usulan koalisi DIM no 13 dan penjabarannya dilakukan di bagian mengenai personil intelijen

Dihapus

•

Dihapus

Defenisi Ancaman terlalu luas, sebaiknya merujuk pada defenisi Ancaman dalam UU Keamanan Nasional dan defenisi yang diperkuat disini adalah defenisi ancaman dari sisi intelijen. Sudah dibahas di usulan DIM no. 12 • Ini menunjukkan perlunya RUU Keamanan Nasional diselesaikan lebih dahulu dari RUU Intelijen Negara Tidak perlu diatur, dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

orang perseorangan atau badan hukum.

18. 6.

19. 7.

6. Substansi: Pemerintah mengusulkan frasa “agar tidak diakses, diketahui, dan dimiliki oleh pihak‐pihak yang tidak berhak” dihapus dengan alasan bahwa perlindungan kerahasiaan sudah mengandung pengertian agar tidak diakses, diketahui, dan dimiliki oleh pihak‐pihak yang tidak berhak. 7. Masa Retensi Informasi Redaksional: Intelijen adalah jangka Pemerintah mengusulkan waktu penyimpanan penyempurnaan rumusan: informasi intelijen. ‐ mengganti kata “informasi” dengan kata “rahasia” (komunitas intelijen tidak mengenal istilah “informasi” karena intelijen merupakan “informasi yang telah diolah”); dan ‐ mengganti kata “penyimpanan” menjadi “perlindungan” (rahasia intelijen tidak hanya disimpan, melainkan harus dilindungi)

Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personil, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak diakses, diketahui, dan dimiliki oleh pihak‐ pihak yang tidak berhak.

Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Intelijen dan dilindungi kerahasiaannya.

TANGGAPAN KOALISI

UU Intelijen idealnya mengatur personil intelijen dan pengguna (user) dari intelijen, bukan masyarakat Tidak perlu diatur disini, namun Dihapus atau merujuk pada UU KIP merujuk pada UU KIP dan UU dan UU Rahasia Negara Rahasia Negara Atau menggunakan rancangan RUU RN versi masy sipil: Rahasia Intelijen adalah informasi publik yang terkait dengan intelijen, dan persandian intelijen yang ditutup aksesnya untuk sementara waktu demi kepentingan Keamanan Nasional yang sesuai dengan prosedur Undang‐Undang ini.

Masa Retensi Tidak perlu diatur disini, namun Rahasia Intelijen merujuk pada UU KIP dan UU adalah jangka waktu Rahasia Negara perlindungan rahasia intelijen.

9

USULAN KOALISI

Dihapus

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

USULAN KOALISI

‐

20. 8.

Informasi Intelijen adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda‐tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang terkait dengan Intelijen.

21. 9.

Pihak Lawan adalah pihak dari dalam maupun luar negeri yang melakukan kegiatan kontra intelijen yang dapat merugikan kepentingan stabilitas nasional.

adapun yang memiliki masa retensi adalah rahasia intelijen. Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan substansi ini dihapus karena sudah tertampung dalam DIM No. 13, dan juga dengan alasan bahwa komunitas intelijen tidak mengenal istilah “informasi intelijen” sebab intelijen merupakan “informasi yang telah diolah”. Apabila usul Pemerintah disepakati, maka frasa “Informasi Intelijen” pada DIM selanjutnya diganti dengan kata “Intelijen”. 8. Redaksional: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan: ‐ menghapus kata ”kontra intelijen” (karena yang melakukan kegiatan kontra intelijen bukan pihak lawan, tetapi pihak sendiri); dan ‐ menghapus kata ”stabilitas” (pengertian “kepentingan nasional” lebih luas dan di dalamnya tercakup “stabilitas nasional”).

TANGGAPAN KOALISI

Merujuk pada usulan SANDI, 6. Produk intelijen adalah akumulasi informasi secara ekslusif yang Informasi Intelijen dihapus, komperhensif, tepat waktu, terkini, diganti dengan Produk Intelijen dan akurat bagi kepentingan Intelijen sendiri adalah informasi pengambilan keputusan di bidang yang telah diolah, sehingga hasil keamanan nasional. dari kerja intelijen disebut sebagai ”produk intelijen”

Pihak Lawan adalah pihak dari dalam maupun luar negeri yang melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan nasional.

10

Definisi pihak lawan dihapus karena terlalu karet dan multitafsir

Dihapus

NO RUU DIM 22. 10. Sasaran adalah target atau kondisi yang ingin dicapai dari fungsi penggalangan.

23. 11. Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang pelakunya tidak terbatas dari dalam negeri, melainkan bekerjasama dalam bentuk jaringan lintas negara dengan pelaku kejahatan yang sama di luar negeri.


USULAN PEMERINTAH

9. Sasaran adalah target Redaksional: atau kondisi yang Pemerintah mengusulkan ingin dicapai dari penyempurnaan redaksional fungsi penyelidikan, dengan menambah kata ” pengamanan, dan “penyelidikan”, penggalangan. “pengamanan”, “dan” sebab sasaran intelijen tidak hanya sasaran penggalangan, tetapi juga ada sasaran penyelidikan dan pengamanan Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena frasa dan substansi “Kejahatan Transnasional” tidak tercantum dalam batang tubuh dan sesungguhnya telah terakomodir dalam pengertian “Ancaman” dalam arti luas (lihat DIM No. 16)

11

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Usulan pemerintah terkait penambahan penyelidikan dan penggalangan dihapus, ditegaskan saja dengan istilah operasi tertutup (covert action). Dalam bagian penjelasan diberikan penjelasan “Operasi tertutup yang dimaksud adalah operasi yang dilakukan di luar negeri dan tidak terhadap warga negara Republik Indonesia” Tidak relevan dengan peran intelijen strategis luar negeri maupun dalam negeri, seharusnya menjadi ranah aparat penegak hukum, dengan melibatkan perbantuan militer jika melintasi perbatasan negara

7. Sasaran adalah target atau kondisi yang ingin dicapai melalui operasi tertutup. Penjelasan: “Operasi tertutup yang dimaksud adalah operasi yang dilakukan di luar negeri dan tidak terhadap warga negara Republik Indonesia” Dihapus

8. Lembaga Koordinasi Intelijen Merujuk pada susulan SANDI, perlu untuk Ditambah Negara (LKIN) adalah lembaga Ketentuan Umum mengenai: yang dibentuk dan bertanggung‐ 1. LKIN untuk mengkoordinasi jawab kepada Presiden yang BIN, BIS, Intel militer dan berfungsi untuk melakukan intel instansi. Untuk 1) koordinasi antar dinas intelijen koordinasi, 2) perumusan yang menjadi bagian dari kebijakan intelijen nasional komunitas intelijen negara, dan 3) laporan kepada membuat perumusan kebijakan presiden. Kepala LKIN harus nasional dan kode etik, memberi sipil dan diangkat oleh laporan kepada Presiden dan tidak Presiden. LKIN tidak boleh memiliki kewenangan khusus.

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

12

USULAN KOALISI

9. Kepala Lembaga Koordinasi memiliki kewenangan Intelijen Negara adalah pimpinan khusus termasuk operasi LKIN yang merupakan pejabat intelijen Kode etik setingkat menteri yang diangkat, Pengawasan diberhentikan dan bertanggung Dinas intelijen (BIN, BIS, jawab kepada Presiden dan Intel Militer, Intel instansi) berkedudukan sebagai penasihat Komunitas intelijen utama Presiden di bidang intelijen nasional negara. Badan Intelijen Nasional 10. Kode etik intelijen adalah untuk intelijen dalam seperangkat norma yang mengikat negeri anggota intelijen yang meliputi: Badan Intelijen Strategis kesetiaan kepada negara dan untuk luar negeri konstitusi, setia dan tunduk di Intelijen militer, hanya bawah hukum yang berlaku, untuk intelijen tempur, menjunjung tinggi nilai‐nilai hanya ada di Mabes TNI demokrasi dan HAM, setia pada janji menjaga kerahasiaan profesi, saja dan tidak ada di netralitas politik, memiliki daerah integritas, obyektivitas dan Intelijen Instansi ketidakberpihakan dalam Lembaga penunjang mengevaluasi informasi, dan intelijen menjaga saling percaya antara Anggota intelijen pembuat kebijakan dengan pejabat Nota keberatan intelijen intelijen Kerjasama intelijen 11. Pengawasan berlapis terhadap internasiona intelijen negara adalah mekanisme Sub Komisi khusus intelijen pengawasan konsentrik yang di DPR menempatkan pengawasan Komisi Independen contoh: internal intelijen negara di titik Ombudsman, Komnas pusat lingkaran pengawasan yang HAM, KPAI kemudian secara konsentrik diperkuat oleh pengawasan

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI eksekutif, DPR, yudisial dan masyarakat sipil dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas politik, hukum dan keuangan intelijen negara. 12. Dinas‐dinas intelijen negara adalah seluruh organisasi intelijen negara yang menjadi bagian dari empat tipe organisasi intelijen, yaitu intelijen nasional, intelijen strategis, intelijen militer dan intelijen instansional. 13. Komunitas intelijen nasional adalah kumpulan dari seluruh dinas intelijen negara yang bekerja dalam suatu sistem jaringan kerja dan struktur koordinasi melingkar yang menempatkan LKIN di titik pusat lingkaran dan berfungsi sebagai koordinator kerja sama lintas dinas intelijen yang terkait dengan masalah keamanan nasional. 14. Badan Intelijen Negara (BIN) adalah satu‐satunya organisasi intelijen yang bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi‐fungsi intelijen untuk mengantisipasi ancaman keamanan dalam negeri. 15. Badan Intelijen Strategis adalah satu‐satunya organisasi intelijen yang bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi intelijen

13

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI pertahanan dan luar negeri untuk mengantisipasi ancaman keamanan yang bersifat eksternal. 16. Intelijen Militer adalah satuan‐ satuan intelijen yang menjalankan fungsi intelijen tempur dan melekat pada organisasi Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan operasi militer. 17. Intelijen instansional adalah intelijen yang melekat pada instansi‐instansi pemerintah yang menjalankan fungsi intelijen kriminal dan yustisia. 18. Lembaga‐lembaga penunjang intelijen adalah lembaga‐lembaga pemerintah yang fungsinya terkait dengan masalah‐masalah keamanan nasional yang dapat digunakan untuk membantu pencapaian fungsi intelijen. 19. Anggota intelijen adalah warga negara Indonesia yang direkrut menjadi aparat negara dalam dinas keintelijenan. 20. Kerja sama intelijen internasional adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain dan atau organisasi internasional dalam bidang intelijen. 21. Sub‐komisi khusus intelijen

14

NO DIM

24.

RUU

Pasal 2 Asas penyelenggaraan Intelijen meliputi: 25. a. profesionalitas;


USULAN PEMERINTAH

Tetap

Tetap

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Tetap

adalah sub‐komisi khusus DPR yang mengawasi dinas intelijen, yang anggota‐anggotanya berasal dari komisi‐komisi yang relevan dengan masalah keamanan nasional. 22. Komisi‐komisi independen adalah lembaga sampiran negara yang antara lain meliputi Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetap

Perlu perbaikan di bagian Tetap; (Untuk Penjelasan) Asas penjelasan, merujuk pada profesionalitas; meliputi sikap usulan SANDI ketaatan terhadap negara dan konstitusi negara, serta kepada lembaga‐lembaga negara, ketaatan pada hukum dan peraturan perundang‐undangan, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dedikasi untuk pelayanan publik dan melaksanakan tugas‐tugasnya secara efisien dan efektif, menjaga kerahasiaan, netralitas politik, tidak melakukan tindakan represif tidak melaksanakan fungsi polisi, dan tindakan‐tindakan pemaksaan, kecuali atas dasar keputusan pengadilan atau diberi wewenang

15

NO DIM

RUU


26. 27. 28. 29. 30.

b. c. d. e. f.

kerahasiaan; kompartementasi; koordinatif; integratif; netral;

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

31.

g. akuntabilitas; dan

Tetap

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

untuk itu oleh hukum, tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh partai politik, aparat negara, individu, kelompok, media, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lembaga‐ lembaga perekonomian untuk tujuan‐tujuan di luar kewenangannya, tidak menjadi anggota organisasi apapun di luar intelijen, tidak bekerja atas dasar sentimen ras, agama, ideologi kelompok atau karena keanggotaannya dalam suatu organisasi, dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan menghindarkan penggunaaan dana‐ dana publik secara semena‐mena, Tetap Tetap Tetap Tetap Seharusnya disebut secara tegas f. netral dan tidak berpihak netral dan tidak berpihak Tetap

16

NO RUU DIM 32. h. objektivitas.

33.

Pasal 3 Hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. 34.


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Tetap

Idem, dan perlu penambahan

Tetap

Dihapus, dimasukkan dalam Bab II

•

ada Ditambahkan: i. taat kepada hukum j. menghormati HAM k. tidak berpolitik l. tidak berbisnis m. tidak menjadi anggota organisasi apapun di luar intelijen n. tidak berkerja atas dasar sentimen ras, agama, ideologi, atau kelompok o. tidak melakukan tindakan represif Bab II Hakekat Intelijen

Pasal 3 Tidak perlu disebut sebagai lini pertama, namun (1) Intelijen negara merupakan institusi sipil yang menjadi bagian ditegaskan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang dari Keamanan Nasional berfungsi untuk menjamin • Ditambahkan Hakikat keamanan nasional serta Intelijen yang meliputi: keberadaan masyarakat 1. Intelijen institusi sipil demokratik. 2. Bagian dari Keamanan (2) Intelijen negara menjadi bagian Nasional integral dari sistem keamanan 3. Tunduk pada otoritas nasional yang memiliki politik kompetensi utama untuk 4. Non partisan mengembangkan sistem 5. Terikat pada etos peringatan dini dan sistem profesional analisa informasi strategis. Merujuk pada usulan SANDI (3) Intelijen negara tunduk pada otoritas politik dan terikat pada

17

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

18

prinsip akuntabilitas hukum, politik serta finansial. Intelijen negara merupakan institusi yang bersifat non‐ partisan, tidak untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Intelijen negara terikat kepada etos profesional yang terwujud dalam kode etik intelijen. Pasal 4 Organisasi intelijen negara dibentuk untuk menciptakan sistem kedinasan yang memiliki kapasitas, integritas dan profesionalisme dalam melakukan kegiatannya. Kapasitas intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segenap jaringan kerja, metode‐ metode kerja, serta anggota intelilen yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan‐kegiatan intelijen. Integritas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembentukan etos kerja profesional Etos kerja profesional intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dirumuskan dalam bentuk Kode Etik Intelijen yang

NO DIM

35.

36.

RUU

BAB II PERAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Peran 37. Pasal 4 Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan dapat mengganggu stabilitas nasional.


Tetap

USULAN PEMERINTAH

USULAN KOALISI ditetapkan oleh Kepala Lembaga Koordinasi Intelijen Negara. Bab III Kegiatan, Tujuan, dan Fungsi Intelijen

Dari sisi organisasi, RUU Intelijen Negara tidak menganut diferensiasi organisasi/struktur dan spesialisasi fungsi, karena perlu penjelasan terpisah Diubah

Tetap Redaksional: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata”stabilitas” dengan kata ”keamanan” demi konsistensi dengan rumusan konsiderans “Menimbang” huruf d (DIM No. 6)

TANGGAPAN KOALISI

Pasal 4 Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan dapat mengganggu keamanan nasional.

Dihapus dan diganti

(1)

(2)

(1)

(2)

19

Pasal 5 Kegiatan Intelijen Kegiatan intelijen merupakan garis pertama pertahanan dan keamanan negara untuk menghadapi berbagai bentuk dan sifat ancaman yang berasal dari para aktor individu, kelompok ataupun negara, baik dari dalam maupun luar negeri Kegiatan intelijen merupakan instrumen eksklusif negara yang dilakukan melalui metode kerja rahasia dan tertutup yang dapat diuji ketepatannya yang memanfaatkan sumber‐sumber informasi, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup. Pasal 6 Kegiatan intelijen terdiri dari kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen agresif. Kegiatan intelijen positif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpusat pada pengumpulan,

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI pengolahan, analisa dan penyajian informasi yang digunakan untuk memperkuat sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi strategis. (3) Kegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghadapi tindakan dari elemen‐elemen asing yang mengancam keamanan nasional. (4) Kegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggelar operasi kontraintelijen dan/atau operasi kontraspionase dengan tujuan untuk mengungkapkan kegiatan sejenis yang dilancarkan oleh pihak asing. (5) Kegiatan intelijen agresif untuk menghadapi kemungkinan musuh atau ancaman dalam negeri hanya dapat ditujukan kepada tindakan‐tindakan yang memenuhi paling tidak satu dari empat syarat sebagai berikut: a. bekerja bagi kepentingan negara asing atau musuh; b. menunjukkan permusuhan terhadap keseluruhan bangunan konstitusi dan sendi‐sendi ketatanegaraan yang diwujudkan melalui

20

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI cara‐cara kekerasan; c. mendorong terjadinya konflik kekerasan primordial; d. menggunakan cara‐cara kekerasan untuk melakukan suatu perubahan sosial politik. (6) Kegiatan‐kegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya dapat dilaksanakan oleh dinas‐dinas intelijen nasional serta intelijen pertahanan dan luar negeri setelah mendapat persetujuan dari pejabat negara yang berwenang. (7) Kegiatan‐kegiatan intelijen tidak boleh melanggar hak‐hak dasar yang tidak dapat dikurangi yang meliputi delapan hak dasar yaitu: a. hak untuk hidup; b. hak untuk bebas dari penyiksaan; c. hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi; d. hak untuk bebas dari perbudakan; e. hak untuk mendapatkan pengakuan yang sama sebagai individu di depan hukum; f. hak untuk memiliki

21

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(1)

(2)

(3)

(4)

22

kebebasan berpikir, keyakinan nurani dan beragama. Pasal 7 Kegiatan‐kegiatan intelijen sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 ditujukan untuk menghasilkan informasi strategis yang eksklusif dan memenuhi syarat “velox et exactus”, yaitu komprehensif, tepat waktu, terkini dan akurat. Informasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam suatu Pusat Data Intelijen Strategis yang menjadi dasar bagi penguatan sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi strategis bidang keamanan nasional. Kegiatan intelijen dilakukan untuk untuk menghasilkan berbagai produk intelijen yang dapat meningkatkan kesiagaan stratejik negara. Kesiagaan stratejik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi kemungkinan terjadinya kejutan‐kejutan stratejik, operasional dan taktis dari elemen‐elemen musuh, serta

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

23

untuk menghilangkan atau mengurangi niat musuh untuk mengambil langkah‐langkah permusuhan. Kesiagaan stratejik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan melalui pemberian peringatan stratejik bagi pembuatan kebijakan yang didapat melalui rangkaian kegiatan intelijen. Pasal 8 Produk Intelijen dihasilkan melalui pengolahan atas informasi‐informasi intelijen yang diperoleh dari sumber‐sumber yang bersifat terbuka, tertutup, dan tak terduga. Produk intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat nilai akurasi sesuai persyaratan “velox et exactus”. Tata cara dan prosedur penentuan tingkat nilai akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Kepala LKIN. Produk intelijen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan ke dalam

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI beberapa tingkat kerahasiaan. (5) Tata cara dan prosedur pengukuran untuk menentukan tingkat kerahasiaan sebuah produk intelijen ditetapkan melalui keputusan Kepala LKIN (6) Pemanfaatan produk intelijen disesuaikan dengan tingkat nilai akurasi dan kerahasiaan produk intelijen. Pasal 9 (1) Seluruh produk intelijen yang dihasilkan melalui kegiatan‐ kegiatan intelijen tidak boleh dimusnahkan dan wajib didokumentasikan, disimpan serta dipelihara dalam berbagai bentuk penyimpanan data, baik secara manual maupun elektronik. (2) Produk‐produk intelijen yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan tertutup untuk akses publik sementara waktu berdasarkan pertimbangan‐pertimbangan keamanan nasional. (3) Penutupan produk intelijen untuk akses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Kepala LKIN sesuai dengan

24

NO DIM

38.

RUU

Bagian Kedua Tujuan


USULAN PEMERINTAH

Tetap

TANGGAPAN KOALISI

Diubah

25

USULAN KOALISI ketentuan perundang‐undangan yang berlaku mengenai informasi publik dan rahasia negara. (4) Keputusan Kepala LKIN tentang penutupan produk intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara tertulis dan menyatakan secara jelas: a. alasan penutupan produk intelijen untuk akses publik; b. jangka waktu penutupan produk intelijen; c. bentuk penyimpanan produk intelijen; d. lembaga negara yang bertanggung‐jawab untuk menyimpan produk intelijen. (5) Produk‐produk intelijen yang dinyatakan tertutup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibuka dan dinyatakan sebagai informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang‐ undangan yang berlaku mengenai informasi publik dan rahasia negara. Pasal 10 Tujuan Intelijen

NO DIM 39.

RUU

Pasal 5 Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kesejahteraan nasional. 40. Bagian Ketiga Fungsi 41. Pasal 6 Negara 42. (1) Intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.


USULAN PEMERINTAH

Tetap

Tetap

Tetap

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Tujuan intelijen untuk menangani ancaman idealnya dihubungkan dengan UU Keamanan Nasional, sehingga kalimat “eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kesejahteraan nasional” dihilangkan

Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan produk Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman nyata terhadap Keamanan Nasional

Diubah

Pasal 11 Fungsi Intelijen Fungsi penyelidikan dihapus, (1) Fungsi intelijen negara adalah fungsi pengamanan diganti pengumpulan informasi, analisis dengan kontra‐intelijen dan informasi untuk digunakan oleh fungsi penggalangan diganti pengambil kebijakan, kontra‐ dengan operasi tertutup intelijen dan operasi tertutup. (covert action). Ini diperkuat di (2) Seluruh dinas‐dinas intelijen penjelasan menjadi bagian dari komunitas intelijen nasional. Empat ayat dihapus (3) Komunitas intelijen nasional Ditambahkan tentang fungsi ditata dalam satu model intelijen merujuk penjabaran koordinasi melingkar yang Pacivis menempatkan Lembaga 1. Intelijen nasional (BIN) Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) untuk tugas dalam negeri di di titik pusat lingkaran dan berfungsi sebagai koordinator isu strategis. Dalam

26

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

kerja sama lintas lembaga. penjelasan disebutkan bahwa BIN menangani kasus (4) Komunitas intelijen nasional intensitas tinggi/nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (tidak menggunakan (1) merupakan sistem jaringan terminologi kewenangan kerja dan koordinasi seluruh khusus Pacivis, dinas intelijen negara yang menggunakan penyadapan terkait dengan masalah dengan otoritas pengadilan keamanan nasional. dan surat, dimasukkan (5) Dalam model koordinasi kontra intelijen terhadap melingkar, anggota komunitas pihak asing yang intelijen nasional terdiri dari menginfiltrasi, di bawah dinas‐dinas intelijen yang Mendagri) tergabung dalam lima tipe 2. Intelijen strategis (BIS) untuk organisasi: ancaman luar negeri, tidak a. intelijen nasional yang ada masalah dengan menjalankan fungsi‐fungsi kewenangan khusus BIS, di intelijen untuk bawah Menhan mengantisipasi ancaman 3. Intelijen keamanan dalam negeri yang militer yang hanya terdiri dari satu melekat pada institusi organisasi, yaitu Badan Mabes TNI, hanya Intelijen Negara (BIN); menjalankan tugas operasi b. intelijen stratejik yang perang, koordinir di bawah menjalankan fungsi intelijen Asintel Mabes TNI. pertahanan dan luar negeri Dijelaskan dalam Penjelasan untuk mengantisipasi “dengan demikian intelijen ancaman keamanan yang teritorial tidak perlu ada” bersifat eksternal yang hanya 4. Intelijen instansional yang terdiri dari satu organisasi, menjalankan tugas intelijen yaitu Badan Intelijen yustisia yang dilakukan oleh Strategis (BIS); instansi Kepolisian, Bea Cukai dan Imigrasi. c. intelijen‐intelijen militer yang Dijelaskan dalam melekat pada satuan‐satuan

27

NO DIM

43. (2)

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

TNI dan hanya menjalankan Penjelasan “dengan demikian intelijen kejaksaan tugas operasi perang; tidak perlu ada” d. intelijen instansional yang 5. Dimana intelijen kepolisian menjalankan fungsi intelijen melaksanakan fungsi operasi yustisia yang dilakukan oleh intelijen untuk menunjang intelijen kepolisian, intelijen penegakan hukum, bea cukai, intelijen imigrasi; ketertiban umum dan (6) Masing‐masing dinas intelijen keamanan dalam negeri. sebagaimana dimaksud pada ayat 6. Penjelasan: Intelijen Bea (3) huruf (a), (b), (c), dan (d) Cukai melaksanakan fungsi memiliki ruang lingkup kerja, sesuai UU Bea Cukai fungsi, dan misi khusus, serta 7. Penjelasan: Intelijen Imigrasi tetap menjadi satu kesatuan melaksanakan fungsi sesuai sistem kerja dan koordinasi di dengan UU Keimigrasian dalam koordinasi LKIN. Redaksional: (2) Penyelidikan Penyelidikan Penyelidikan dipandang tiak Dihapus sebagaimana sebagaimana dimaksud Pemerintah mengusulkan relevan sebagai aktivitas atau dimaksud pada ayat kegiatan intelijen pada ayat (1) terdiri penyempurnaan redaksional (1) terdiri atas atas serangkaian dengan menghapus kata ” serangkaian upaya, upaya, pekerjaan, dan informasi” di antara kata pekerjaan, dan kegiatan yang “menjadi” dan kata ”intelijen”. kegiatan yang dilakukan secara Alasan: (lihat DIM No. 19) dilakukan secara terencana, terarah terencana, terarah untuk mencari, untuk mencari, menemukan, menemukan, mengumpulkan, dan mengumpulkan, dan mengolah informasi mengolah informasi menjadi informasi menjadi intelijen, intelijen, serta serta menyajikan menyajikan sebagai bahan masukan untuk sebagai bahan perumusan kebijakan masukan untuk dan pengambilan perumusan kebijakan

28

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

keputusan. 44. (3)

45. (4)

46.

Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan/atau stabilitas nasional. Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berproses untuk mempengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan/atau stabilitas nasional.

Bagian Keempat

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Pengertian keamanan bisa terlalu luas dan diluar dari apa yang dimaksud sebagai kegiatan intelijen, yaitu dalam pengertian kontra‐intelijen.

Dihapus

Sama seperti pengertian keamanan yang meluas, sementara konteks penggalangan intelijen lebih sempit pada operasi tertutup

Dihapus

Dihapus

dan pengambilan keputusan. Tetap

Redaksional: (4) Pemerintah mengusulkan frasa “dan berproses” dihapus karena frasa “serangkaian kegiatan” sudah menunjukkan suatu proses.

Tetap

Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah, untuk mempengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan/atau stabilitas nasional.

29

NO DIM 47.

RUU Ruang lingkup Pasal 7 Ruang lingkup Intelijen Negara meliputi:

48. a.

dalam negeri;

49. b.

luar negeri;

50. c.

ideologi;


Tetap

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

RUU Intelijen Negara tidak Dihapus keseluruhannya membagi wilayah kerja antara sudah dijelaskan pasal 11 intelijen luar negeri, intelijen dalam negeri, intelijen militer, dan intelijen penegakan hukum secara tegas. Dalam Terlalu luas dan melibatkan Dihapus isntitusi non‐intelijen seperti pemerintah daerah, sebaiknya difokuskan pada Badan Intelijen Negara (BIN)

a. Intelijen Redaksional: Negeri; Pembagian ruang lingkup Intelijen Negara dapat berdasarkan kriteria ancaman terhadap keamanan nasional ataupun sektor yang ditanganinya. Selanjutnya Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambah kata ”Intelijen”, sehingga Intelijen Dalam Negeri merupakan terjemahan dari domestic/security intelligence b. Intelijen Luar Negeri; Redaksional: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambah kata ”Intelijen”, sehingga Intelijen Luar Negeri merupakan terjemahan dari foreign/secret intelligence Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena hal ini

30

Sebaikanya dikhususkan pada Badan Intelijen Strategis (BIS)

Dihapus

Tidak relevan intelijen mengurusi idelogi

Dihapus

karena

NO DIM

51. d.

52. e.

53. f.

54. g.

55. h.

RUU

politik;


USULAN PEMERINTAH

merupakan salah satu komponen intelijen strategis. Dipertimbangkan dihapus: Idem

TANGGAPAN KOALISI

Idem, tidak relevan intelijen mengurusi politik yang bisa diinterpretasikan sangat luas ekonomi; Dipertimbangkan dihapus: Idem, tidak relevan intelijen Idem mengurusi ekonomi yang bisa diinterpretasikan sangat luas sosial budaya; Dipertimbangkan dihapus: Idem, tidak relevan intelijen Idem mengurusi social budaya yang bisa diinterpretasikan sangat luas c. Intelijen Pertahanan Terlalu luas peran militer yang Pertahanan dan/atau Redaksional: ada, peru difokuskan pada keamanan; Pemerintah mengusulkan dan/atau Militer; masa perang dan disebut penyempurnaan redaksional sebagai dinas intelijen militer dengan menambah kata ”Intelijen” dan mengganti kata ”keamanan” menjadi ”militer” dengan alas an bahwa dalam komunitas intelijen, intelijen keamanan dianggap sama dengan intelijen dalam negeri (domestic/security intelligence) d. Intelijen Kepolisian Dalam hal penegakan hukum, hukum; Substansi: atau Penegakan difokuskan pada dinas‐dinas Pemerintah mengusulkan Hukum; intelijen instansional (termasuk penyempurnaan redaksional didalamnya kepolisian, bea dengan menambah frasa cukai, dan imigrasi. Tidak ”Intelijen Kriminal dan termasuk kejaksaan karena tidak Penegakan” sebelum kata “Hukum” dengan alasan diperlukan. bahwa secara universal dikenal dengan law

31

USULAN KOALISI

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

NO DIM

56. i.

57. j. 58.

59.

RUU


USULAN PEMERINTAH

enforcement intelligence dan juga tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17). sumber daya alam; dan; Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena hal ini merupakan salah satu komponen intelijen strategis. (konkordan dengan DIM No. 48) teknologi informasi dan Dipertimbangkan dihapus: komunikasi. idem e. Intelijen Substansi baru: Kementerian/Lembag Pemerintah mengusulkan a Pemerintah substansi baru untuk Nonkementerian; mengakomodir intelijen kementerian sebagai intelijen sektoral/departemental. BAB III BAB III Redaksional: PENYELENGGARA PENYELENGGARAAN Pemerintah mengusulkan INTELIJEN NEGARA INTELIJEN NEGARA penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata “PENYELENGGARAAN” menjadi kata “PENYELENGGARA” karena BAB ini mengatur tentang penyelenggara intelijen (pelaku) dan bukan mengatur mengenai penyelenggaraan (mekanisme/hal‐hal yang terkait dengan bagaimana

32

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Tidak relevan

Dihapus

Tidak relevan

Dihapus

Tidak relevan karena sudah diatur peran BIN sebagai satu‐ satunya intelijen dalam negeri.

Dihapus

RUU Intelijen belum dapat Bab IV memisahkan akuntabiltas antara PENYELENGGARA INTELIJEN NEGARA struktur yang bertanggungjawab dalam membuat kebijakan dengan struktur yang bertanggungjawab secara operasional dalam melaksanakan kebijakan. Semestinya seluruh aktor‐aktor keamanan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan tidak terkecuali lembaga‐ lembaga intelijen berada di

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

Intelijen Negara dilaksanakan).

60.

Bagian Kesatu Tetap Umum 61. Pasal 8 Tetap Intelijen Negara dilaksanakan oleh: 62. a. penyelenggara Intelijen Substansi: Negara; dan Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata ”negara” dengan kata ”nasional” sebab secara universal, Intelijen Negara meliputi intelijen nasional dan intelijen kementerian 63. b. kementerian atau Substansi: lembaga pemerintah Pemerintah mengusulkan nonkementerian penyempurnaan redaksional dan/atau pemerintahan dengan: daerah yang ‐ menambah frasa menyelenggarakan fungsi ”penyelenggara intelijen” Intelijen. (konsistensi dengan DIM No. 57); ‐ mengganti frasa ”atau pemerintah daerah” dengan kata ”alat negara” (karena Pemerintah Daerah tidak menyelenggarakan fungsi intelijen dan dalam UUDNRI Tahun 1945, TNI dan POLRI disebut sebagai

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

bawah atau menjadi bagian dari struktur departemen/ kementerian setingkat menteri.

Dihapus

a. penyelenggara Sudah masuk dalam pasal 11 Intelijen Nasional; dan

b. penyelenggara Idem Intelijen alat negara dan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan fungsi Intelijen.

33

Pasal 12 Intelijen Negara dilaksanakan oleh: a. b. c. d.

Badan Intelijen Negara (BIN) Badan Intelijen Strategis (BIS) Dinas Intelijen Militer Dinas‐dinas Intelijen Instansional

Dihapus

NO DIM

RUU


alat negara). Redaksional: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata ”Negara” dengan kata ”Nasional” (lihat DIM No. 60) 65. Substansi baru: Pemerintah mengusulkan substansi baru karena baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis selama ini penyelenggara intelijen nasional adalah Badan Intelijen Negara. Substansi: 66. Pasal 9 (1) Penyelenggara Intelijen Pemerintah mengusulkan Negara sebagaimana substansi pada DIM No. 64 s.d dimaksud dalam Pasal 8 DIM No. 68 dipindahkan dan huruf a terdiri atas: ditempatkan dalam DIM No. 93 s.d DIM No. 96 dengan penyempurnaan rumusan (pengaturan mengenai Intelijen TNI, Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dimasukkan dalam kelompok penyelenggara intelijen alat negara dan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan fungsi 64.

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Bagian Kedua Penyelenggara Intelijen Nasional

Dihapus

Pasal 9 Penyelenggara intelijen nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara.

Dihapus

Bagian Kedua Penyelenggara Intelijen Negara

Merujuk pada Pasal 12 maka penyelenggara Intelijen Negara adalah: a. Badan Intelijen Negara (BIN) b. Badan Intelijen Strategis (BIS) c. Dinas Intelijen Militer d. Dinas‐dinas Intelijen Instansional

34

Dihapus

NO DIM

RUU

67.

a. Intelijen Tentara Nasional Indonesia; b. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. d. Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk berkoordinasi dengan lembaga koordinasi intelijen negara melalui pimpinan tertinggi dari masing‐masing organisasinya.

68.

69. 70.

71.


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

intelijen) Substansi:

USULAN KOALISI

Dihapus Idem

Substansi:

Dihapus Idem

Substansi:

Dihapus

Dihapus

Idem Substansi: Idem

Substansi baru: Berkaitan dengan DIM No. 63, Pemerintah mengusulkan substansi baru pada DIM No. 69 s.d DIM No. 96 yang mengatur mengenai status dan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang BIN. [substansi diambil dari Pasal 29 dan Pasal 31 RUU. Pasal ini mengatur BIN sebagai LPNK.

Pasal 10 Usulan Pasal Tentang BIN, Pasal 13 Badan Intelijen Negara berdasarkan usulan SANDI (1) Organisasi intelijen nasional yang selanjutnya disingkat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (5)(a) terdiri BIN, merupakan Lembaga dari satu organisasi tunggal, yaitu Pemerintah Non Badan Intelijen Negara. Kementerian yang (2) BIN hanya menjalankan fungsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab intelijen keamanan dalam negeri. langsung kepada Presiden (3) Dalam menjalankan fungsinya, BIN melakukan kegiatan‐kegiatan intelijen positif yang mengarah kepada pembentukan sistem peringatan dini serta sistim analisa informasi strategis untuk

35

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

36

menghadapi ancaman keamanan nasional. BIN diletakkan di bawah suatu kementerian negara yang bertanggung‐jawab atas fungsi keamanan dalam negeri. Pasal 14 Untuk menghadapi hakekat ancaman yang memenuhi empat kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5), BIN dapat melakukan kegiatan‐kegiatan intelijen agresif di wilayah kedaulatan hukum nasional. Dalam melakukan kegiatan‐ kegiatan intelijen agresif, BIN tidak boleh melanggar hak‐hak dasar sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (7) undang‐undang ini. Untuk melakukan kegiatan‐ kegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIN harus mendapatkan persetujuan dari Kepala LKIN dan Menteri Negara yang membawahi BIN. Mekanisme persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan secara tertulis oleh Kepala LKIN dan Menteri Negara yang

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI membawahi BIN. (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada suatu satuan tugas intelijen yang dibentuk oleh Kepala BIN untuk menjalankan satu penugasan spefisik untuk menjalankan suatu kegiatan intelijen agresif. (6) Kepala BIN memberikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan‐ kegiatan intelijen agresif kepada Kepala LKIN dan Menteri Negara yang membawahi BIN di akhir pelaksanaan setiap kegiatan intelijen agresif. Pasal 15 (1) BIN dipimpin oleh seorang Kepala BIN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Negara yang membawahi BIN untuk masa jabatan selama‐lamanya lima tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk menduduki jabatan yang sama. (2) Kepala BIN bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Negara yang membawahi BIN. (3) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala BIN, seseorang harus memenuhi syarat‐syarat umum

37

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI sebagai berikut: a. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang intelijen dan atau pertahanan dan keamanan nasional, sekurang‐kurangnya 15 tahun, b. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang intelijen negara, c. Memilki integritas pribadi dan standar moral yang tinggi. (4) Syarat‐syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian seorang Kepala BIN diatur melalui keputusan Presiden. Pasal 16 (1) Kepala BIN bertugas untuk: a. Memimpin organisasi BIN; b. Menyusun rencana kerja dan menetapkan prioritas kerja organisasi BIN; c. Memberikan arah kegiatan intelijen nasional; d. Menyusun pedoman kerja dan mekanisme penugasan bagi anggota BIN; e. Melakukan kontrol atas kualitas informasi dan produk intelijen yang dihasilkan oleh

38

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI anggota BIN; Melakukan kontrol atas metode kerja anggota BIN; g. Mengembangkan sistem penghargaan dan hukuman untuk anggota BIN; h. Melakukan koordinasi dengan Kepala LKIN; i. Meningkatkan kemampuan organisasional, teknologi dan sumber daya manusia bagi kepentingan negara; j. Melakukan rekruitmen,pendidikan, pelatihan dan pembinaan; k. Menyusun rencana anggaran operasional BIN. (2) Kepala BIN secara berkala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada menteri. (3) Kepala BIN memberikan laporan pertanggungjawaban kepada menteri minimal satu kali di akhir masa jabatan Kepala BIN dan dituangkan dalam dokumen serah terima jabatan ke Kepala BIN yang baru. Pasal 17 (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4), BIN diorganisir ke dalam wilayah‐ f.

39

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI wilayah kompartemen intelijen. (2) Penentuan wilayah‐wilayah kompartemen intelijen sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mengikuti struktur pemerintahan daerah. (3) Penentuan wilayah‐wilayah kompartemen intelijen sebagaimana diatur pada ayat (1) semata‐mata didasarkan pada hakekat, jenis, serta sumber ancaman. (4) Penentuan dan pembentukan wilayah‐wilayah kompartemen intelijen ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan rekomendasi Kepala LKIN. (5) Organisasi BIN dalam wilayah kompartemen intelijen disebut sebagai biro dan dipimpin oleh seorang kepala biro. (6) Biro‐biro BIN sebagaiaman dimaksud pada ayat (4) tidak menjadi bagian dari organisasi dan bukan merupakan instrumen dari pemerintah daerah. (7) Kepala biro BIN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala BIN. (8) Kepala biro BIN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merangkap perwakilan LKIN di

40

NO DIM

72.

73.

74.

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

wilayah kompartemen intelijen tersebut. (9) Sebagai perwakilan LKIN, kepala biro BIN menjalankan fungsi koordinasi bagi seluruh kegiatan komunitas intelijen yang berada di wilayah kompartemen intelijen tersebut. Usulan pemerintah ini Pasal 11 Substansi baru: Dihapus merancukan fungsi BIN yang (1) BIN Konkordan DIM No. 69. akan bertumpang tindih dengan menyelenggarakan Pemerintah mengusulkan fungsi intelijen dalam BIS substansi baru sebagai negeri dan fungsi landasan hukum bagi BIN intelijen luar negeri. sebagai penyelenggara intelijen nasional dalam menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri Dihapus (2) Untuk Substansi baru: menyelenggarakan Konkordan DIM No. 69. fungsi intelijen dalam Pemerintah mengusulkan negeri sebagaimana substansi baru sebagai dimaksud pada ayat landasan hukum bagi BIN (1), BIN membentuk untuk memperkuat perwakilan di keberadaan BIN di daerah. daerah. Dihapus (3) Untuk Substansi baru: menyelenggarakan Konkordan DIM No. 69. fungsi intelijen luar Pemerintah mengusulkan negeri sebagaimana substansi baru sebagai dimaksud pada ayat landasan hukum bagi BIN (1), BIN untuk menempatkan menempatkan perwakilan di luar negeri

41

NO DIM

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

RUU


USULAN PEMERINTAH perwakilan di luar negeri. Pasal 12 BIN mempunyai tugas:

Substansi baru: Konkordan DIM No. 69. Pemerintah mengusulkan substansi baru yang mengatur tugas BIN. Substansi baru: a. melakukan pengkajian Idem dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen; Substansi baru: b. menyampaikan produk Idem intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah; Substansi baru: c. melakukan Idem perencanaan dan pelaksanaan operasi intelijen; Substansi baru: d. mengatur dan Idem mengoordinasikan intelijen pengamanan pimpinan nasional; Substansi baru: e. membuat Idem rekomendasi yang berkaitan dengan orang asing; dan Substansi baru: f. memberikan Idem pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan

42

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

NO DIM 82.

83.

84.

85.

RUU


USULAN PEMERINTAH

pemerintahan. Pasal 13 Substansi baru: (1) BIN dipimpin oleh Konkordan DIM No. 69. seorang Kepala dan Pemerintah mengusulkan dibantu oleh seorang substansi baru yang mengatur Wakil Kepala. tentang Kepala BIN. Substansi baru: (2) Kepala BIN Idem berkedudukan setingkat Menteri. (3) Pengangkatan dan Substansi baru: pemberhentian Idem Kepala dan Wakil Kepala BIN ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 14 Substansi baru: (1) Dalam melaksanakan Konkordan DIM No. 69. tugas, BIN memiliki Pemerintah mengusulkan wewenang substansi baru yang mengatur melakukan intersepsi wewenang BIN. komunikasi dan/atau dokumen elektronik, serta pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau yang mengancam keamanan nasional

43

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Wewenang khusus yang dimaksud disini bertumpang tindih dengan wewenang khusus aparat penegak hukum, sehingga untuk menghindari penyalahgunaan wewenang wewenang ini tidak diberikan kepada badan intelijen, kecuali untuk intersepsi dengan persyaratan adanya keputusan pengadilan dan dalam kasus tindak terorisme saja.

Dihapus

NO DIM 86.

RUU

TANGGAPAN PEMERINTAH Substansi baru: Idem

87.

Substansi baru: Idem

88.


USULAN PEMERINTAH (2) Intersepsi komunikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi intelijen. (3) Dalam memeriksa aliran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIN dapat meminta bantuan kepada Bank Indonesia, bank, lembaga keuangan bukan bank, lembaga jasa pengiriman uang dan lembaga analisis transaksi keuangan. (4) Bank Indonesia, bank, lembaga keuangan bukan bank, lembaga jasa pengiriman uang dan lembaga analisis transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan informasi kepada BIN.

44

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Dihapus

Dihapus

Dihapus

NO DIM 89.

RUU

TANGGAPAN PEMERINTAH Substansi baru: Idem

90.


91.


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

Pemberian kewenangan menangkap kepada intelijen melalui istilah pemeriksaan intensif mengancam hak asasi manusia dan merusak mekanisme criminal justice system. Pemberian kewenangan itu sama saja dengan melegalisasi penculikan dalam undang‐undang intelijen mengingat kerja intelijen yang tertutup dan rahasia. (2) Pencegahan dan penangkalan dini serta pemeriksaan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang diduga kuat terkait dengan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau tindakan yang mengancam keamanan nasional. (3) Pemeriksaan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 7 x Pasal 15 (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BIN memiliki kewenangan melakukan pencegahan dan penangkalan dini serta pemeriksaan intensif.

45

USULAN KOALISI Dihapus

Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU


92.


93.

Substansi baru: Pemerintah mengusulkan substansi baru. Susunan organisasi dan tata kerja merupakan rincian struktur dan tugas BIN yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis, oleh karena itu seyogyanya diatur dengan Peraturan Presiden. Substansi baru: Pemerintah mengusulkan substansi baru dan sinkronisasi sinkronisasi dengan Pasal 8 (DIM No. 61)

94.

USULAN PEMERINTAH 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan penegak hukum terkait. Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Presiden. Bagian Ketiga Penyelenggara Intelijen Alat Negara dan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan fungsi Intelijen

46

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Dihapus

Dihapus

Dihapus

NO DIM 95.

RUU


Substansi baru: Konkordan DIM No. 64 dan substansi diambil dari DIM No. 64 s.d DIM No. 67 dengan penyempurnaan rumusan.

96.

97.

98.

99.

100

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Dalam Rekomendasi di pasal Dihapus Pasal 17 Penyelenggara Intelijen Alat Negara dan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: Substansi baru: a. Intelijen Tentara Dihapus Idem Nasional Indonesia; Substansi baru: b. Intelijen Kepolisian Dihapus Idem Negara Republik Indonesia; Substansi baru: c. Intelijen Kejaksaan Dihapus Idem Republik Indonesia; dan Substansi baru: d. Intelijen Kementerian Dihapus Pemerintah mengusulkan atau Lembaga penambahan substansi. Pemerintah nonKementerian. Usulan memasukkan pasal Pasal 18 tentang Badan Intelijen Strategis (1) Organisasi intelijen stratejik (BIS) berdasarkan usulan SANDI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (5)(b) terdiri dari satu organisasi tunggal, yaitu Badan Intelijen Strategis. (2) BIS hanya menjalankan fungsi intelijen pertahanan dan luar negeri dan diletakkan di bawah Departemen Pertahanan. (3) Dalam menjalankan fungsinya,

47

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(1)

(2)

(3)

(4)

48

BIS melakukan kegiatan‐kegiatan intelijen positif yang mengarah kepada pembentukan sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi strategis untuk menghadapi ancaman keamanan yang bersifat eksternal. Pasal 19 BIS hanya dapat melakukan kegiatan‐kegiatan intelijen agresif untuk menghadapi elemen‐ elemen asing yang menghadirkan ancaman terhadap pertahanan negara. Kegiatan‐kegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengungkap, mengikuti, mencegah, menekan, mencegat kegiatan intelijen asing yang ditujukan terhadap lembaga‐ lembaga negara yang menjalankan fungsi pertahanan. Dalam melakukan kegiatan‐ kegiatan intelijen agresif, BIS tidak boleh melanggar hak‐hak dasar sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (7) undang‐undang ini. Untuk melakukan kegiatan‐ kegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada ayat

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

49

(2), BIS harus mendapatkan persetujuan dari Kepala LKIN dan Menteri Pertahanan. Mekanisme persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan secara tertulis oleh Kepala LKIN dan Menteri Pertahanan. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada suatu satuan tugas intelijen yang dibentuk oleh Kepala BIS untuk menjalankan satu penugasan spefisik untuk menjalankan suatu kegiatan intelijen agresif. Kepala BIS memberikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan‐ kegiatan intelijen agresif kepada Kepala LKIN dan Menteri Pertahanan di akhir pelaksanaan setiap kegiatan intelijen agresif. Pasal 20 BIS dipimpin oleh seorang Kepala BIS yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pertahanan untuk masa jabatan selama‐lamanya lima tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk menduduki jabatan yang sama. Kepala BIS bertanggung jawab

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI kepada Presiden melalui Menteri Pertahanan. (3) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala BIS, seseorang harus memenuhi syarat‐syarat umum sebagai berikut: a. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang intelijen dan atau pertahanan dan keamanan nasional, dan atau diplomasi sekurang‐ kurangnya 15 tahun; b. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang intelijen negara; c. Memilki integritas pribadi dan standar moral yang tinggi. (4) Syarat‐syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian seorang Kepala BIS diatur melalui keputusan Presiden. Pasal 21 (1) Kepala BIS bertugas untuk: a. Memimpin organisasi BIS; b. Menyusun rencana kerja dan menetapkan prioritas kerja organisasi BIS; c. Memberikan arah kegiatan intelijen pertahanan dan luar negeri;

50

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI d. Menyusun pedoman kerja dan mekanisme penugasan bagi anggota BIS; e. Melakukan kontrol atas kualitas informasi dan produk intelijen yang dihasilkan oleh anggota BIS; f. Melakukan kontrol atas metode kerja anggota BIS; g. Mengembangkan sistem penghargaan dan hukuman untuk anggota BIS; h. Melakukan koordinasi dengan atase‐atase pertahanan dan penasehat militer di perwakilan tetap RI di luar negeri; i. Melakukan koordinasi dengan Kepala LKIN; j. Meningkatkan kemampuan organisasional, teknologi dan sumber daya manusia bagi kepentingan negara; k. Melakukan rekruitmen,pendidikan, pelatihan dan pembinaan; l. Menyusun rencana anggaran operasional BIS. (2) Kepala BIS secara berkala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pertahanan (3) Kepala BIS memberikan laporan

51

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

52

pertanggungjawaban kepada Menteri Pertahanan minimal satu kali di akhir masa jabatan Kepala BIS dan dituangkan dalam dokumen serah terima jabatan ke Kepala BIS yang baru. Pasal 22 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3), BIS diorganisir ke dalam wilayah‐wilayah kompartemen intelijen stratejik. Penentuan wilayah‐wilayah kompartemen intelijen stratejik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisa lingkungan strategis. Penentuan dan pembentukan wilayah‐wilayah kompartemen intelijen stratejik ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan rekomendasi Kepala LKIN. Organisasi BIS dalam wilayah kompartemen intelijen stratejik disebut sebagai biro dan dipimpin oleh seorang kepala biro Kepala biro BIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dijabat oleh salah satu atase pertahanan yang bertugas di kompartemen intelijen stratejik tersebut.

NO DIM

101

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(6) Kepala biro BIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala BIS (7) Kepala biro BIS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di angkat dan diberhentikan oleh Kepala BIS dan bertugas melakukan koordinasi terhadap kegiatan‐ kegatan intelijen stratejik di kompartemen intelijen stratejik tersebut. (8) Kepala biro BIS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merangkap perwakilan LKIN di wilayah kompartemen intelijen stratejik tersebut. (9) Dalam kedudukan sebagai perwakilan LKIN, kepala biro BIS menjalankan fungsi koordinasi seluruh kegiatan komunitas intelijen dalam wilayah kompartemen intelijen stratejik masing‐masing. Usulan memasukkan Pasal Pasal 23 tentang Dinas‐dinas intelijen (1) Dinas intelijen militer militer sebagaimana usulan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (5)(c) SANDI merupakan bagian dari intelijen negara yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari institusi sipil

53

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI (2) Dinas intelijen militer terdiri dari berbagai satuan‐satuan intelijen‐ intelijen militer yang melekat pada organisasi Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang. (3) Satuan‐satuan intelijen militer sebagaimana disebut pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Asisten Intelijen di tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (4) Asisten Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi wakil dari organisasi intelijen militer di dalam LKIN. Pasal 24 (1) Dinas intelijen militer bertugas untuk: a. Mengumpulkan, menganalisa, menilai dan memberikan data serta informasi mengenai ancaman‐ancaman potensial dan nyata, kegiatan‐kegiatan, rencana, atau maksud negara asing dan kekuatan militer mereka, organisasi internasional dan organisasi asing, kelompok‐kelompok

54

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI dan individu yang ditujukan terhadap organisasi‐ organisasi dan fasilitas‐ fasilitas pertahanan negara; b. mengungkap, mengikuti, mencegah, menekan, mencegat kegiatan intelijen asing yang ditujukan terhadap pusat‐pusat komando militer, unit‐unit tempur, dan organisasi Tentara Nasional Indonesia; c. mengungkap, mengikuti, mencegah, menekan, mencegat kegiatan‐kegiatan militer yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran terhadap hukum humaniter; d. membuat dokumentasi tindakan‐tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota TNI yang menjadi kompetensi peradilan HAM; e. membuat dokumentasi tindakan‐tindakan pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh kelompok kriminal transnasional yang terorganisasi. (2) Tugas intelijen militer sebagaimana dimaksud pada ayat

55

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(3)

(4)

(5)

(6)

56

(1)(b) dan (c) merupakan bagian dari intelijen tempur dan semata‐ mata dilakukan untuk tujuan‐ tujuan militer. Pelaksanaan tugas intelijen militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agen intelijen militer yang tergabung dalam suatu satuan tugas intelijen militer yang mendapat perintah penugasan khusus yang diberikan secara tertulis oleh perwira intelijen di satuan‐satuan intelijen militer. Pelaporan pelaksanaan tugas intelijen militer oleh satuan tugas intelijen militer sebagaimana diatur pada ayat (2) dilakukan oleh komandan satuan tugas intelijen militer kepada perwira intelijen yang memberikan perintah penugasan. Laporan pelaksanaan tugas intelijen militer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh perwira intelijen yang memberikan perintah penugasan kepada Asisten Intelijen di tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di akhir masa penugasan. Tata cara dan prosedur perintah

NO DIM

102

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Usulan memasukkan Pasal tentang Dinas‐dinas intelijen (1) Instansional sebagaimana usulan SANDI

(2)

(3)

(4)

103

Diusulkan

57

memasukkan

penugasan khusus, dan pelaporan pelaksanaan tugas intelijen militer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) ditetapkan oleh Asisten Intelijen di tingkat Mabes TNI. Pasal 25 Dinas‐dinas intelijen instansional sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 5(d) menjalankan fungsi intelijen yustisia dan kriminal, serta menjadi bagian dari instansi atau departemen pemerintah. Dalam pelaksanaan fungsi intelijen yang terkait dengan masalah‐masalah keamanan nasional, dinas‐dinas intelijen instansional harus melakukan koordinasi dengan LKIN. Intelijen instansional tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan‐kegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) dalam undang‐undang ini. Fungsi dan tata kerja intelijen instansional diatur dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku untuk masing‐ masing instansi tersebut Pasal 26

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

rangka menunjang lembaga‐lembaga pemerintah (1) Dalam kegiatan intelijen, LKIN dapat yang bisa memberikan perbantuan kepada Intelijen meminta bantuan lembaga‐ Negara lembaga pemerintah yang fungsinya terkait dengan masalah‐masalah keamanan nasional. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa informasi, keahlian, teknologi, jaringan kelembagaan dan sumber daya manusia. (3) Lembaga‐lembaga penunjang wajib memenuhi permintaan bantuan dari LKIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). (4) Lembaga‐lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi: a. Lembaga Sandi Negara, b. Badan SAR Nasional, c. Badan Narkotika Nasional, d. Badan Meteorologi dan Geofisika, e. Badan Pusat Statistik (BPS), f. lembaga‐lembaga yang menjalankan fungsi pengintaian dan pengindraan g. Lembaga Elektronika Nasional, h. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, i. Badan Tenaga Atom

58

NO DIM

104

105

RUU

Paragraf 1 Intelijen Tentara Nasional Indonesia

Pasal 10 (1) Intelijen Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). 106 (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen strategis dan pembinaan kemampuan intelijen strategis dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia


Tetap

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Nasional. (5) Tata cara dan prosedur permintaan dan penerimaan bantuan ditetapkan bersama oleh Kepala LKIN dengan pimpinan masing‐masing lembaga yang bersangkutan. Dihapus Tidak menjadi rekomendasi karena sudah dimasukkan dalam pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 Dihapus

Redaksional: Pasal 18 Tentara Pemerintah mengusulkan (1) Intelijen Nasional Indonesia penyempurnaan redaksional sebagaimana dan sinkronisasi penempatan dimaksud dalam pasal. Pasal 17 huruf a Menetapkan fungsi intelijen menyelenggarakan TNI dalam bidang pertahanan fungsi intelijen dan/atau militer. pertahanan dan/atau militer. Redaksional: (2) Penyelenggaraan fungsi intelijen Pemerintah mengusulkan sebagaimana penyempurnaan rumusan dimaksud pada ayat karena penyelenggaraan tugas (1) dilaksanakan pokok dan fungsi TNI telah sesuai dengan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang‐ perundang‐ undangan. undangan.

59

Dihapus

NO DIM

107

108

RUU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan. Paragraf 2 Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 11 (1) Intelijen Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).


Tetap.

Substansi: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan terkait dengan konsistensi rumusan, sinkronisasi, dan pengacuan pasal

USULAN PEMERINTAH

Pasal 19 (1) Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menyelenggarakan fungsi intelijen kepolisian atau penegakan hukum. Penjelasan: Fungsi intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksudkan untuk mendukung fungsi kepolisian yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

60

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Tidak menjadi rekomendasi karena sudah dimasukkan dalam pasal 25 tentang intelijen instansional dengan kewenangan yang lebih spesifik

Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU

109 (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen kriminal, dan penegakan hukum guna mendukung pelaksanaan tugas‐ tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan. 110 Paragraf 3 Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia 111 (1)


USULAN PEMERINTAH

Substansi: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi POLRI telah diatur sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan.

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Penyelenggaraan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan.

Tetap

Redaksional: Pasal 12 Intelijen Kejaksaan Pemerintah mengusulkan (1) Republik Indonesia penyempurnaan redaksional. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi Intelijen Negara

Pasal 20 Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menyelenggarakan fungsi Intelijen

61

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Dihapus

Koalisi menolak fungsi Intelijen Kejaksaan yang lebih luas di luar Intelijen Imigrasi yang sudah diatur dalam pasal 25

Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

112 (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen penegakan hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan‐badan penegak hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan. 113 Pasal 13 Tugas, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan. 114 Bagian Ketiga

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

penegakan hukum.

Substansi: (2) Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI(termasuk dalam bidang intelijen) dalam telah diatur dalam UU Kejaksaan RI.

Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena sudah tercantum dalam DIM No. 91.

Redaksional:

Dihapus

Penyelenggaraan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan.

Paragraf 4

62

Sudah diatur dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11

Dihapus

Koalisi menolak unsur intelijen

Dihapus

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

Intelijen Kementerian Kementerian atau Lembaga Pemerintah mengusulkan atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian sinkronisasi sistematika Pemerintah Non dan/atau Pemerintah Daerah dengan mengganti judul Kementerian ”Bagian Ketiga” menjadi ”Paragraf 4” dan menghapus kata ”dan/atau Pemerintah Daerah” karena Pemerintah Daerah tidak menyelenggarakan fungsi intelijen. Substansi: Pasal 21 115 Pasal 14 (1) Selain penyelenggara Pemerintah mengusulkan (1) Intelijen Kementerian atau Intelijen Negara sinkronisasi pasal dan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud penyempurnaan rumusan. Non Kementerian dalam Pasal 9 ayat (1), menyelenggarakan kementerian atau fungsi intelijen lembaga pemerintah penyelidikan. nonkementerian dan/atau pemerintahan daerah menyelenggarakan fungsi Intelijen pada bidang penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan. (2) Penyelenggaraan 116 (2) Dalam rangka Substansi: fungsi intelijen menjalankan fungsi Idem. sebagaimana Intelijen, kementerian Penyelenggaraan tugas pokok dimaksud pada ayat atau lembaga dan fungsi masing‐masing (1) dilaksanakan pemerintah kementerian atau lembaga sesuai dengan nonkementerian pemerintah non kementerian ketentuan peraturan dan/atau pemerintahan (termasuk fungsi intelijennya)

63

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

yang dimaksud disini, karena sudah menjadi bagian dari fungsi BIN

Fungsi penyelidikan diluar fungsi intelijen, yang dapat ditafsirkan meluas dan berpotensi melanggar hukum dan HAM

Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU

daerah wajib berkoordinasi dengan LKIN melalui pimpinan tertinggi dari masing‐ masing organisasinya. 117 BAB IV PERSONIL INTELIJEN NEGARA 118

Bagian Kesatu Umum

119

Pasal 15 Personil Intelijen Negara merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang‐ undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas Intelijen.

TANGGAPAN PEMERINTAH telah diatur dan melekat dalam berbagai peraturan perundang‐undangan terkait.

Redaksional: Konkordan dengan DIM No. 15. Dipertimbangkan dihapus: Jika usulan Pemerintah pada DIM 113 disetujui, maka DIM ini dihapus, maka nomor urut bagian menyesuaikan. Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan DIM ini dihapus, karena substansi sudah termuat dalam DIM 15.

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Diubah

BAB V ANGGOTA INTELIJEN NEGARA

perundang‐undangan.

BAB IV PERSONEL INTELIJEN NEGARA

Merujuk SANDI

64

Tetap

pada

rekomendasi

Pasal 27 (1) Anggota intelijen negara terdiri dari analis intelijen dan pelaksana operasi intelijen. (2) Analis intelijen menjalankan fungsi klasifikasi, analisis, evaluasi, interpretasi dan menyusun rekomendasi‐ rekomendasi kebijakan. (3) Pelaksana operasi intelijen menjalankan fungsi pengumpulan informasi baik dari sumber‐sumber terbuka, tertutup maupun tak terduga dan melaksanakan tugas‐tugas khusus sesuai dengan penugasan yang diberikan. (4) Analis intelijen dan pelaksana operasi intelijen terdiri dari beberapa jenjang keahlian yang

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(5)

(1)

(2)

(3)

120

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Redaksional: Bagian Kesatu Konkordan dengan DIM Hak dan Kewajiban nomor 112. 121 Pasal 16 Redaksional: Pasal 22 Diubah Setiap Personil Intelijen Substansi tetap, namun Setiap Personel Intelijen Negara berhak: Pemerintah mengusulkan Negara berhak: sinkronisasi nomor urut pasal.

65

Diubah

ditetapkan oleh masing‐masing dinas intelijen sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Seluruh anggota Intelijen Negara diluar Dinas Intelijen Militer adalah sipil. Pasal 28 Pelaksanaan operasional tugas‐ tugas hanya dapat dilakukan atas dasar penugasan atasan langsung dan dipertanggung‐jawabkan kepada pemberi tugas. Pelaksana operasional dalam menjalankan tugas operasi di lapangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) wajib tunduk pada seluruh ketentuan dalam undang‐undang ini. Tata cara dan prosedur kerja dalam menjalankan tugas analisis dan tugas operasi di lapangan di atur oleh masing‐masing lembaga intelijen. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 29 Setiap Anggota Intelijen Negara berhak:

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Konkordan dengan DIM No. 15.

122 a.

123 b.

124 c.

mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi intelijen; mendapat perlindungan bagi keluarganya pada saat Personil Intelijen Negara melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi Intelijen Negara; dan mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Selain ketiga poin ini perlu adanya penambahan mengenai: 1. Hak personil untuk menolak perintah atasan yang melanggar hukum melalui komisi intelijen secara tertutup dan dilindungi sebelum perintah dilakukan. Atas laporan tersebut Komisi Intelijen harus melakukan penyelidikan. 2. Pemenuhan kesejahteraan dan hak‐hak dasar lainnya yang berasal dari APBN 3. Setiap personil intelijen

66

c. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan. d. berhak untuk menolak perintah atasan yang melanggar hukum melalui komisi intelijen secara tertutup sebelum perintah dilakukan dan mendapatkan perlindungan e. berhak mendapat pemenuhan kesejahteraan dan hak‐hak dasar lainnya yang berasal dari APBN f. berhak mendapatkan perlindungan atas identitas diri dan keluarga yang hanya dapat dibuka melalui

NO DIM

125

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

perintah pengadilan. berhak mendapatkan perlindungan atas identitas diri dan keluarga. Dimana pengungkapan identitas intelijen negara hanya dapat dilakukan oleh perintah pengadilan. Diusulkan tambahan pasal Pasal 30 berdasarkan usulan SANDI (1) Hak anggota intelijen yang gugur diberikan kepada ahli warisnya. (2) Hak anggota intelijen yang menyandang cacat yang diakibatkan karena pelaksanaan tugas operasi di lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) sepenuhnya dijamin oleh negara. (3) Hak anggota intelijen yang diberhentikan dengan hormat sepenuhnya dijamin oleh negara. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 31 Anggota intelijen negara melaksanakan dinas keintelijenan sampai usia paling tinggi 60 tahun. Pasal 32 (1) Anggota intelijen dapat diberhentikan dengan hormat

67

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI atau tidak hormat. (2) Anggota intelijen diberhentikan dengan hormat dari dinas intelijen karena: a. Atas permintaan sendiri; b. Menjalani masa pensiun; c. Tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; d. Gugur atau meninggal dunia; e. Menduduki jabatan yang tidak dapat diduduki oleh seorang anggota intelijen; f. Berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas. (3) Anggota intelijen yang telah memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan pertimbangan khusus sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf (f), dapat dipensiun dini dan kepadanya diberikan hak pensiun secara penuh. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur oleh Peraturan Pemerintah (5) Anggota intelijen diberhentikan dengan tidak hormat karena: a. Melanggar kode etik intelijen b. Melanggar tata cara, mekanisme dan prosedur penugasan intelijen c. Melakukan metode kerja dan

68

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(6)

(7)

(1)

(2)

69

kewenangan khusus tanpa mendapatkan persetujuan dan atau surat perintah khusus dari pejabat yang berwenang d. Bekerja untuk kepentingan asing e. mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata‐nyata merugikan etos kerja intelijen profesional Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah mempertimbangkan dewan kode etik intelijen. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Pasal 33 Anggota intelijen yang dalam melaksanakan tugas tidak kembali bergabung dengan kedinasannya sebagai akibat dari atau hampir dapat dipastikan diakibatkan oleh tindakan musuh dinyatakan hilang dalam tugas, wajib terus dicari. Anggota intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah 1 (satu) tahun tidak ada

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan hak sebagaimana hak anggota intelijen yang gugur. (3) Anggota intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang, dengan memperhitungkan hak yang telah diterima oleh ahli warisnya. (4) Pernyataan hilang atau pembatalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan keputusan Kepala LKIN. Pasal 34 (1) Setiap anggota intelijen negara berhak mendapatkan perlindungan atas identitas diri dan keluarga. (2) Pengungkapan identitas anggota intelijen negara hanya dapat dilakukan atas perintah pengadilan. (3) Setiap anggota intelijen negara berhak mendapatkan

70

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

Pasal 23 Pasal 17 Redaksional: Setiap Personil Intelijen Substansi tetap, namun Setiap Personel Intelijen Negara wajib: Pemerintah mengusulkan Negara wajib: sinkronisasi nomor urut pasal. Konkordan dengan DIM No. 15. a. mengucapkan 127 a. merahasiakan seluruh Redaksional: sumpah atau janji upaya, pekerjaan, Substansi tetap, namun Intelijen Negara; kegiatan, sasaran, Pemerintah mengusulkan informasi, fasilitas sinkronisasi/perubahan khusus, alat peralatan penempatan huruf dan perlengkapan berdasarkan skala prioritas. khusus, dukungan, 126

71

TANGGAPAN KOALISI

Diubah

Pengecualian untuk penyimpangan intelijen tidak boleh dirahasiakan

USULAN KOALISI perlindungan atas keamanan diri dan keluarga. (4) Perlindungan atas keamanan diri dan keluarga anggota intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pemerintah dengan menetapkan prosedur tetap pengamanan terhadap anggota intelijen yang dinilai memiliki resiko keamanan tertentu. (5) Perlindungan tidak termasuk perlindungan dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum (6) Prosedur tetap pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan pimpinan lembaga‐lembaga intelijen negara. Pasal 35 Setiap Anggota Intelijen Negara wajib:

a. merahasiakan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan

NO DIM

128 b.

RUU


dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktifitas Intelijen Negara; menaati Kode Etik Redaksional: Intelijen Negara; Idem

129 c.

mengucapkan sumpah Redaksional: atau janji Intelijen Idem Negara; dan

130 d.

melaksanakan tugas Redaksional: dan fungsi secara Idem profesional berdasarkan rencana kerja operasi sesuai dengan Kode Etik Intelijen Negara dan ketentuan peraturan perundang‐undangan. Bagian Ketiga Redaksional: Sumpah atau Janji Pemerintah mengusulkan

131

USULAN PEMERINTAH

b. melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional; c. merahasiakan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personel yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara; dan d. menaati Kode Etik Intelijen Negara.

Bagian Kedua Sumpah atau Janji

72

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Diubah

aktifitas Intelijen Negara b. dalam hal terjadi penyimpangan yang mengarah pada pelanggaran hukum dan UU ini maka kewajiban ini gugur; Point b menjadi c

Diubah

Point c menjadi d

Ditambahkan: e. melaksanakan tugas dan fungsi Anggota intelijen wajib tunduk secara profesional berdasarkan pada kekuasaan peradilan rencana kerja operasi sesuai dengan Kode Etik Intelijen Negara umum dan ketentuan peraturan perundang‐undangan. f. tunduk pada kekuasaan peradilan umum

Tetap

NO DIM

RUU

132

Pasal 18 Sebelum diangkat sebagai Personil Intelijen Negara, setiap calon Personil Intelijen Negara wajib mengucapkan sumpah atau janji Intelijen Negara sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing‐masing. 133 (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 134 ”Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang‐Undang Dasar Negera Republik Indonesia (1)


USULAN PEMERINTAH

Intelijen penambahan kata “intelijen” untuk menegaskan sebagai sumpah atau janji profesi intelijen dan membedakan dengan sumpah atau janji profesi yang lain. Konkordan dengan DIM nomor 112. Redaksional: Pasal 24 diangkat Substansi tetap, namun (1) Sebelum sebagai Personel Pemerintah mengusulkan Intelijen Negara, sinkronisasi nomor urut pasal. setiap calon Personel Konkordan dengan DIM No. Intelijen Negara 15. wajib mengucapkan sumpah atau janji Intelijen Negara sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing‐masing. Tetap

Redaksional: Pemerintah mengusulkan menghapus frasa “objektif, jujur, berani”, karena sudah termasuk dalam kata “professional”. Disamping itu, pemerintah juga mengusulkan menghapus kata ”Intelijen”

”Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang‐Undang Dasar

73

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Diubah

Menjadi pasal 36

Diubah, bagian “Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia negara dalam keadaan bagaimanapun juga.” Membatasi HAM intelijen tersebut sehingga “dalam keadaan bagaimanapun juga” dihapuskan.

Tetap

”Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, ideologi negara Pancasila dan Undang‐ Undang Dasar 1945; Bahwa saya akan tunduk dan menjunjung tinggi segala peraturan

NO DIM

RUU


Tahun 1945. Bahwa saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya dengan sungguh‐ sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, dan profesional. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kode etik Intelijen Negara di setiap tempat, waktu, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Bahwa saya pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban jabatan. Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia Intelijen Negara dalam keadaan bagaimanapun juga.

setelah kata “rahasia”, karena rahasia intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.

135

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya dengan sungguh‐ sungguh, seksama, dan profesional. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kode etik Intelijen Negara di setiap tempat, waktu, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Bahwa saya pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban jabatan. Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia negara dalam keadaan bagaimanapun juga.” Diusulkan Bagian Ketiga tentang rekrutmen, merujuk pada usulan SANDI

74

USULAN KOALISI perundang‐undangan yang berlaku, hak‐hak asasi manusia, dan kode etik intelijen negara; Bahwa saya akan taat kepada tata cara, mekanisme dan prosedur penugasan intelijen yang diberikan oleh atasan; Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab; Bahwa saya akan memegang segala rahasia negara sekeras‐kerasnya; Bahwa saya akan menjaga integritas pribadi, moralitas dan kehormatan sebagai anggota intelijen negara.”

Bagian Ketiga Rekrutmen dan Pengembangan Kapasitas Intelijen Pasal 37

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI (1) Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat menjadi anggota intelijen negara. (2) Proses rekrutmen anggota intelijen dilakukan melalui berbagai mekanisme untuk mendapatkan anggota intelijen yang memiliki kualifikasi tinggi. (3) Syarat‐syarat dan tata cara untuk menjadi anggota intelijen negara diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pasal 38 (1) Pemerintah wajib mengembangkan kemampuan profesionalisme anggota intelijen negara. (2) Pengembangan kemampuan profesionalisme anggota intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pembinaan, dan pelatihan yang bersifat komprehensif dan berjenjang (3) Kapasitas kelembagaan intelijen negara dikembangkan untuk meningkatkan kualitas produk intelijen dalam rangka pembentukan sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi. (4) Kapasitas kelembagaan intelijen dikembangkan dengan

75

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(5)

(6)

(7)

(8)

136

Bagian Keempat Kode Etik dan Dewan Kehormatan Intelijen Negara

Redaksional: Bagian Ketiga Pemerintah mengusulkan Kode Etik dan Dewan perubahan judul bagian Kehormatan Kode Etik menjadi Kode Etik dan Dewan

76

•

Merujuk pada usulan SANDI Kode Etik Intelijen diatur dalam Bab tersendiri

meningkatkan tiga komponen kapasitas intelijen yaitu jaringan kerja, teknologi, serta kemampuan aparat intelijen. Pengembangan kemampuan aparat intelijen dilakukan melalui pembinaan profesionalisme, penyesuaian dan pengembangan metode kerja, dan pengembangan mekanisme. Pembinaan profesionalisme anggota intelijen negara dilakukan melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman di bidang teknis intelijen. Pembinaan profesionalisme didukung dengan pemgembangan sistem rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, serta pengkajian penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan kemampuan anggota intelijen negara harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hakekat ancaman terhadap keamanan nasional. BAB VI KODE ETIK INTELIJEN

NO DIM

RUU

137 (1)

Pasal 19 Personil Intelijen Negara dalam menjalankan tugasnya terikat pada Kode Etik Intelijen Negara.

138 (2)

Kode Etik Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga koordinasi intelijen negara.

139


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Kehormatan Kode Etik. • Dewan Konkordan dengan DIM Kehormatan intelijen nomor 112. ditiadakan Diubah sesuai dengan usulan Pasal 39 Redaksional: Pasal 25 (1) Anggota intelijen dalam Intelijen SANDI Substansi tetap, namun (1) Personel menjalankan tugasnya terikat Negara dalam Pemerintah mengusulkan pada Kode Etik Intelijen. menjalankan sinkronisasi nomor urut pasal. (2) Penegakan Kode Etik Intelijen tugasnya terikat Konkordan dengan DIM No. pada Kode Etik 15. dilakukan oleh Dewan Kode Etik Intelijen Negara. Intelijen yang dibentuk oleh Kepala LKIN. (3) Ketentuan kode etik dan pembentukan Dewan Kode Etik Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala LKIN Dihapus Substansi: (2) Kode Etik Intelijen Negara Pemerintah mengusulkan sePbagaimana penyempurnaan rumusan dimaksud pada ayat dengan pertimbangan bahwa (1) disusun oleh kode etik intelijen Negara masing‐masing berlaku untuk semua penyelenggara penyelenggara intelijen intelijen Negara. Negara, oleh karena itu perlu disusun bersama. Dihapus (3) Masing‐masing Substansi baru: penyelenggara Pemerintah mengusulkan intelijen negara rumusan baru karena untuk membentuk Dewan menegakan kode etik maka Kehormatan apabila dibentuk Dewan Kehormatan terdapat dugaan Kode Etik yang bersifat Ad pelanggaran Hoc.

77

NO DIM

RUU

140

Pasal 20 Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Intelijen Negara dilakukan oleh Dewan Kehormatan Intelijen Negara. 141 (2) Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Intelijen Negara yang dilakukan oleh Personil Intelijen Negara. 142 (3) Ketentuan mengenai susunan dan tata kerja Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan lembaga koordinasi intelijen negara. 143 Bagian Kelima Rekrutmen dan Pengembangan Profesi (1)


USULAN PEMERINTAH

USULAN KOALISI

terhadap Kode Etik Intelijen Negara.

Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena substansinya telah terakomodir dalam DIM No. 131

(4) Pengawasan pelaksanaan Kode Etik intelijen dilakukan oleh Kepala LKIN

Dipertimbangkan dihapus: Idem


Redaksional: Konkordan dengan DIM nomor 112.

TANGGAPAN KOALISI

Bagian Keempat Rekrutmen dan Pengembangan Profesi

78

Dihapus

Dihapus

Masuk dalam pasal 37 dan pasal 38

Dihapus

NO DIM 144

RUU

145 a.

Paragraf 1 Rekrutmen Pasal 21 Sumber tenaga Intelijen Negara berasal dari masyarakat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Intelijen Negara lainnya.

146 (2) Dalam upaya mewujudkan Intelijen Negara yang profesional, rekrutmen tenaga

TANGGAPAN PEMERINTAH Tetap

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

Substansi: Pasal 26 Pemerintah mengusulkan (1) Sumber rekrutmen personel Intelijen penyempurnaan rumusan Negara: dengan alasan rekrutmen a. Intelijen Nasional personel menjadi kewenangan berasal dari masing‐masing penyelenggara lulusan Sekolah intelijen negara. Tinggi Intelijen Negara, penyelenggara Intelijen Negara lainnya, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan; b. Intelijen alat Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berasal dari pegawai negeri pada masing‐ masing penyelenggara Intelijen Negara. Substansi: (2) Ketentuan mengenai Pemerintah mengusulkan syarat dan tata cara penyempurnaan rumusan. rekrutmen personel sebagaimana

79

USULAN KOALISI Dihapus

Sumber rekrutmen harus terbuka luas dengan mempertimbangkan kesamaan kesempatan seluruh warga Negara untuk mengabdi sebagai Intelijen Negara dan kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi semata‐mata dari unsur TNI, POLRI atau Kejaksaan.

Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

dimaksud pada ayat sebagaimana dimaksud (1), ditetapkan pada ayat (1), dengan peraturan dilaksanakan berdasarkan masing‐masing persyaratan dan melalui penyelenggara seleksi yang diatur lebih Intelijen Negara. lanjut dengan Peraturan Kepala lembaga koordinasi intelijen negara. Paragraf 2 147 Paragraf 2 Redaksional: Pengembangan Pengembangan Profesi Pemerintah mengusulkan Kemampuan Personel penyempurnaan redaksional karena yang ditingkatkan adalah kemampuan personelnya. Ditambahkan tujuan dari Redaksional: Pasal 27 148 Pasal 22 pengembangan kemampuan (1) Pengembangan Substansi tetap, namun (1) Pengembangan (diambil dari Pacivis pasal 29), kemampuan kemampuan Pemerintah mengusulkan Personel Intelijen dimasukan pada pasal 38 ayat 3 profesional Personil sinkronisasi pasal dan Negara dilakukan Intelijen Negara penyempurnaan redaksional. melalui pendidikan, dilakukan melalui Konkordan dengan DIM No. pelatihan, dan pendidikan, pelatihan, 15. penugasan Intelijen dan penugasan Intelijen secara berjenjang secara berjenjang dan dan berkelanjutan. berkelanjutan. Substansi: (2) Ketentuan mengenai Sudah masuk dalam pasal 38 149 (2) Pengembangan standar, norma, kemampuan Pemerintah mengusulkan kriteria, dan profesional penyempurnaan substansi prosedur sebagaimana dimaksud karena pengembangan pengembangan pada ayat (1) diatur kemampuan personel kemampuan lebih lanjut dengan intelijen pada tiap‐tiap Personel Intelijen Peraturan Kepala instansi merupakan Negara sebagaimana lembaga koordinasi kewenangan dari pimpinan

80

USULAN KOALISI

Dihapus

Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU intelijen negara.

150

Bagian Keenam Perlindungan Personil Intelijen Negara

151 (1)

152 (2)

153

Pasal 23 Negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap Personil Intelijen Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen.

TANGGAPAN PEMERINTAH instansi yang bersangkutan.

USULAN PEMERINTAH dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan masing‐masing penyelenggara Intelijen Negara. Bagian Kelima Perlindungan Personel Intelijen Negara

TANGGAPAN KOALISI

Sudah masuk pada pasal 29, Redaksional: pasal 33 dan pasal 34 Substansi tetap, namun Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Konkordan dengan DIM No. 15 dan DIM No. 112. Redaksional: Pasal 28 wajib Substansi tetap, namun (1) Negara memberikan Pemerintah mengusulkan perlindungan penyempurnaan redaksional terhadap setiap sesuai dengan kaidah bahasa Personel Intelijen Indonesia dan sinkronisasi Negara dalam pasal melaksanakan tugas Konkordan dengan DIM No. dan fungsi Intelijen. 15. Tetap

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan pribadi dan perlindungan terhadap keluarganya. BAB V Redaksional: KERAHASIAAN INFORMASI Pemerintah mengusulkan INTELIJEN penyempurnaan redaksional karena komunitas intelijen

BAB V RAHASIA INTELIJEN

81

USULAN KOALISI

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Diusulkan merujuk pada UU BAB VII Rahasia Negara dan UU KERAHASIAAN INFORMASI INTELIJEN Keamanan Nasional, dengan memperhatikan prinsip

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

informasi publik dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, sementara masyarakat sipil mengusulkan mengikut rancangan RUU alternatif Rahasia Negara Pengaturan rahasia intelijen Dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 jo Pasal 39 RUU Intelijen masih menimbulkan multitafsir dan bersifat karet. Pengaturan yang karet dan multitafsir ini mengancam kebebasan informasi, kebebasan pers dan demokrasi itu sendiri. Pasal 40 155 (2) Informasi Intelijen Substansi: (2) Rahasia negara Diubah sesuai usulan Koalisi tentang informasi Intelijen Informasi yang merupakan rahasia sebagaimana dimaksud Pemerintah mengusulkan sebagaimana negara di bidang Intelijen meliputi: pada ayat (1) meliputi: penyempurnaan rumusan. dimaksud pada ayat a. Sistem intelijen strategis; (1) memiliki masa b. Sistem komunikasi strategis; retensi. c. Kriptologi; d. Perintah operasi rahasia; e. Strategi dan taktik intelejen (metode); f. Personil kecuali kepala intelejen dan beberapa jabatan strategis lain di dalam struktur intelejen; g. Aktivitas intelijen (termasuk aktivitas spesial); h. Sumber intelijen 156 a. sistem intelijen negara; Dipertimbangkan dihapus Dihapus Pemerintah mengusulkan DIM No. 148 s.d DIM No. 153 tidak mengenal istilah “informasi intelijen” sebab “intelijen” merupakan informasi yang telah diolah. Konkordan dengan DIM No. 20. Pasal 29 154 Pasal 24 Substansi: intelijen (1) Informasi Intelijen Pemerintah mengusulkan (1) Rahasia merupakan bagian bersifat rahasia. penyempurnaan rumusan dan dari rahasia negara. sinkronisasi pasal. Konkordan dengan DIM No. 20.

82

NO DIM

157 b.

158 c.

159 d.

160 e.

161 f.

162

RUU


USULAN PEMERINTAH

dihapus dan dimasukan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) (DIM No. 146). akses‐akses yang Dipertimbangkan dihapus berkaitan dengan Idem pelaksanaan kegiatannya; data intelijen Dipertimbangkan dihapus kriminal yang Idem berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; rencana‐rencana yang Dipertimbangkan dihapus berhubungan dengan Idem pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnacional; dokumen tentang Dipertimbangkan dihapus intelijen berkaitan Idem dengan penyelenggaraan Keamanan Nasional; dan personil Intelijen Dipertimbangkan dihapus negara berkaitan dengan Idem penyelenggaraan Keamanan Nasional. (3) Substansi baru: Pemerintah mengusulkan substansi baru penambahan ayat baru dengan alasan ada rahasia intelijen tertentu yang perlu dilindungi terus

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Ketentuan mengenai masa retensi rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku

Dihapus

83

NO DIM

RUU

TANGGAPAN PEMERINTAH menerus panjang.

dalam

jangka

USULAN PEMERINTAH

USULAN KOALISI

Mengenai kerahasiaan informasi, UU ini harus merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Rahasia Negara

Dihapus

terhadap rahasia intelijen yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan nasional.

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan DIM No. 155 s.d DIM No. 159 dihapus karena substansinya telah terakomodir dalam DIM No. 154. 164 (2) Masa Retensi Informasi Dipertimbangkan dihapus Intelijen sebagaimana Idem dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (duapuluh) tahun. 165 (3) Masa Retensi Informasi Dipertimbangkan dihapus Intelijen sebagaimana Idem dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewa Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 166 (4) Masa Retensi Informasi Dipertimbangkan dihapus Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Idem dapat dinyatakan berakhir apabila sengaja atau tidak sengaja informasi Intelijen diketahui oleh 163

TANGGAPAN KOALISI

Pasal 25 (1) Kerahasiaan Informasi Intelijen ditentukan oleh Masa Retensi Informasi Intelijen.

84

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

NO DIM

RUU


masyarakat. 167 (5) Masa Retensi Informasi Dipertimbangkan dihapus Intelijen sebagai‐mana Idem dimaksud pada ayat (2) dapat dinya‐takan selesai sebelum masa retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan berdasarkan penetapan pengadilan. 168 Substansi baru: Pemerintah mengusulkan substansi baru (norma larangan) untuk dijadikan sebagai landasan bagi ketentuan pidana

169

Pasal 26 Dipertimbangkan dihapus Informasi Intelijen yang Pemerintah mengusulkan dapat diakses publik, yaitu: DIM No. 161 s.d DIM No. 165 untuk dihapus karena pada dasarnya intelijen tidak dapat diakses oleh publik kecuali hal‐hal yang telah dipublikasikan oleh penyelenggara intelijen. 170 a. Informasi Intelijen selain Dipertimbangkan dihapus

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Idem

Dihapus

Idem Pasal 30 Setiap orang dilarang membuka rahasia intelijen. penjelasan: Yang dimaksud dengan “membuka” adalah menyampaikan rahasia intelijen kepada pihak dan/atau lembaga yang tidak mempunyai kaitan dengan penyelenggaraan intelijen. Idem

Dihapus

Dihapus

Idem

Dihapus

85

NO DIM

RUU

dari informasi Intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); 171 b. Informasi Intelijen yang telah berakhir masa retensinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); 172 c. Informasi Intelijen yang telah diketahui oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4); dan 173 d. Informasi Intelijen yang digunakan untuk kepentingan pengadilan dan berdasarkan penetapan pengadilan. 174 BAB VI LEMBAGA KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

175


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Idem

Dipertimbangkan dihapus Idem

Idem

Dihapus


Idem

Dihapus

Idem

Dihapus


BAB VI Substansi: Pemerintah mengusulkan KOORDINASI INTELIJEN NEGARA perubahan judul bab. Bab ini mengatur mekanisme koordinasi penyelenggara intelijen negara. Pasal 31 Substansi baru: (1) Kepala BIN karena ‐ Pemerintah jabatannya mengusulkan rumusan melaksanakan baru. fungsi sebagai ‐ Pemerintah belum koordinator melihat urgensi penyelenggara pembentukan

86

Disesuaikan dengan Konsep LKIN yang disulkan SANDI

Dihapus seluruhnya dan dimasukan Usulan SANDI pasal 10, 11, 12

BAB VIII LEMBAGA KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

Pasal 41 (1) Komunitas intelijen nasional ditata dalam satu model koordinasi melingkar cakra byuha yang menempatkan Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) di titik pusat lingkaran dan

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

lembaga baru dalam Undang‐Undang. ‐ Selama ini koordinasi penyelenggara negara dilaksanakan oleh Kepala BIN, oleh karena itu Pemerintah mengusulkan penguatan lembaga yang sudah ada. Substansi baru: (2) Idem

176

177


178

Substansi baru: Pemerintah mengusulkan rumusan baru, mengatur tugas Kepala BIN sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara.

TANGGAPAN KOALISI

intelijen negara.

Idem Koordinasi penyelenggara intelijen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan penyelenggara Inteljien Negara. (3) Kepala Perwakilan Idem BIN di Daerah mengoordinasikan penyelenggara intelijen di daerah. Idem Pasal 32 Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai koordinator penyelenggara Intelijen negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala BIN bertugas:

87

USULAN KOALISI berfungsi sebagai koordinator kerja sama lintas lembaga.

(2) LKIN dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) LKIN merupakan lembaga pemerintah non‐departemen

(4) LKIN merupakan lembaga sipil yang menjadi bagian dari sistem keamanan nasional.

NO DIM 179

RUU


USULAN PEMERINTAH


a.

180


b.

181


c.

182


d.

183


e.

menyediakan bahan pertimbangan berdasarkan masukan dari Intelijen Negara kepada Presiden dalam penentuan kebijakan dan strategi nasional; mengoordinasikan aktivitas Intelijen baik di dalam negeri maupun luar negeri; memfasilitasi dan membina aktivitas intelijen alat negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; memadukan produk intelijen; dan

TANGGAPAN KOALISI Idem

(5) LKIN berfungsi untuk melakukan koordinasi antar dinas intelijen yang menjadi bagian dari komunitas intelijen negara.

Idem

(6) LKIN tidak memiliki wewenang dan kapasitas operasional untuk secara langsung melakukan kegiatan‐kegiatan intelijen. (7) Struktur Organisasi LKIN terdiri atas seorang Kepala yang dibantu oleh:

Idem

Idem

Idem melaporkan penyelenggaraan koordinasi intelijen negara kepada Presiden.

88

USULAN KOALISI

a. Satu orang sekretaris utama yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan keuangan LKIN; b. Satu orang deputi bidang analisa intelijen yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua informasi intelijen yang didapat dari kegiatan‐ kegiatan intelijen yang dilakukan oleh komunitas intelijen negara untuk

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

184

Substansi baru: Pemerintah mengusulkan rumusan baru, mengatur wewenang Kepala BIN sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara.

Idem Pasal 33 Kepala BIN sebagai Koordinator Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berwenang:

185


a.

menetapkan tata Idem cara koordinasi intelijen negara;

186


b.

menetapkan Idem prioritas intelijen negara; dan

187


c.

188

Bagian Kesatu

Dipertimbangkan dihapus

Idem membentuk satuan tugas khusus untuk menyelenggaraka n operasi intelijen gabungan. Idem

89

USULAN KOALISI kepentingan pengambilan keputusan oleh Presiden; c. Satu orang deputi bidang operasi intelijen yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan operasi intelijen yang dilakukan oleh komunitas intelijen negara yang didasarkan atas penugasan dari Presiden; dan d. Satu orang deputi bidang pengembangan kapasitas kelembagaan intelijen yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan informasi, teknologi dan sumber daya manusia antara LKIN dengan semua dinas‐dinas intelijen. (8) Struktur organisasi dan tata kerja LKIN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Presiden melalui keputusan Presiden. Pasal 42 (1) Kepala LKIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Kepala

LKIN

diangkat

oleh

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

Konkordan dengan DIM No. 166. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus. Dipertimbangkan dihapus 189 Pasal 27 Lembaga koordinasi intelijen Idem negara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. 190 Bagian Kedua Dipertimbangkan dihapus Fungsi Idem

TANGGAPAN KOALISI

Kedudukan

Dipertimbangkan dihapus Pasal 28 (1) Lembaga koordinasi Idem intelijen negara menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) baik di wilayah dalam negeri maupun luar negeri. Dipertimbangkan dihapus 192 (2) Selain menyelenggarakan Idem fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara melakukan fungsi koordinasi Intelijen Negara. 191

Idem

Idem

Idem

USULAN KOALISI Presiden untuk masa jabatan selama‐lamanya lima tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk menduduki jabatan yang sama. (3) Kepala LKIN merupakan pejabat negara setingkat menteri.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala LKIN, seseorang harus memenuhi syarat‐syarat umum sebagai berikut: a. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang intelijen dan atau pertahanan negara dan atau keamanan nasional, dan atau diplomasi sekurang‐ kurangnya 20 tahun,

Idem

b. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang intelijen negara,

90

NO DIM 193

RUU


Bagian Ketiga Tugas

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan dihapus, substansi dipindahkan ke DIM No. 73 (Pasal 12) Dipertimbangkan dihapus 194 Pasal 29 (1) Dalam rangka Idem menyelenggarakan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara bertugas. Dipertimbangkan dihapus 195 a. melakukan pengkajian dan Idem penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI Idem

c. Memilki integritas pribadi dan standar moral yang tinggi.

Idem

(5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta persyaratan calon kepala LKIN ditetapkan oleh Presiden melalui keputusan Presiden.

Idem

Pasal 43 (1) Kepala LKIN merupakan anggota tetap dewan keamanan nasional dalam kedudukannya sebagai penasihat utama Presiden di bidang intelijen. (2) Sebagai penasihat utama Presiden di bidang intelijen, Kepala LKIN berkedudukan sebagai Analis Pratama yang memiliki kewajiban untuk memberikan taklimat kebijakan tentang masalah‐masalah keamanan nasional secara langsung kepada Presiden ataupun dalam forum dewan keamanan nasional. (3) Kepala LKIN bertanggung jawab

196

b.

Dipertimbangkan dihapus menyampaikan produk intelijen Idem sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;

Idem

197

c.

melakukan

Idem

Dipertimbangkan dihapus

91

USULAN KOALISI

NO DIM

RUU perencanaan dan pelaksanaan operasi Intelijen ; dan

198

d.


USULAN PEMERINTAH

Idem

memfasilitasi dan Dipertimbangkan dihapus membina kegiatan Idem Inteiljen di instansi pemerintah.

199 (2) Dalam rangka menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), lembaga koordinasi intelijen negara bertugas: 200 a. menyediakan bahan pertimbangan berdasarkan masukan dari Intelijen Negara kepada Presiden dalam penentuan kebijakan dan strategi nasional; 201 b. mengoordinasikan aktivitas kontra Intelijen baik di dalam negeri maupun luar negeri;

TANGGAPAN KOALISI

Idem

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan dihapus dan substansi tugas dipindahkan menjadi tugas Kepala BIN sebagai koordinator (DIM No.170 s.d DIM No. 174) Dipertimbangkan dihapus Idem

Idem


92

USULAN KOALISI kepada Presiden atas terselenggaranya seluruh kegiatan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) di atas. (4) Sebagai penanggungjawab terselenggaranya koordinasi intelijen, Kepala LKIN memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat‐ pejabat di lingkungan LKIN. (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta persyaratan calon‐calon pejabat di lingkungan LKIN ditetapkan oleh Kepala LKIN sesuai dengan persyaratan pegawai negeri sipil.

Idem

(6) Kepala LKIN secara berkala melaporkan penyelenggaraan koordinasi kegiatan‐kegiatan komunitas intelijen kepada Presiden.

Idem

(7) Kepala LKIN memberikan laporan pertanggungjawaban minimal satu kali di akhir masa jabatan Kepala LKIN dan dituangkan dalam dokumen serah terima

NO DIM

202

203

RUU

c. mengoordinasikan penggalangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri; d. menyusun Kode Etik Intelijen Negara dan membentuk Dewan Kehormatan Intelijen Negara; dan e. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Bagian Keempat Wewenang



USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

Idem


USULAN KOALISI jabatan ke Kepala LKIN yang baru. Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan untuk dihapus. 206 Pasal 30 Dipertimbangkan dihapus (1) Untuk melaksanakan Idem tugas sebagaimana

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

204

205


93

NO DIM

207

208

209

210(2)

211

212

RUU dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara berwenang: a. menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh; b. menyediakan Intelijen bagi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi sesuai kepentingan dan prioritasnya; dan c. melakukan kerjasama dengan Intelijen negara lain. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) lembaga koordinasi intelijen negara berwenang: a. mengoordinasikan kebijakan di bidang Intelijen; b. mengoordinasikan fungsi‐fungsi Intelijen pada masing‐masing


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI


Idem

Dihapus


Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Dipertimbangkan dihapus Idem Dipertimbangkan dihapus Idem

Dipertimbangkan dihapus Idem Dipertimbangkan dihapus Idem

94

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

Intelijen Negara; dan c. menata dan Dipertimbangkan dihapus mengatur sistem Idem Intelijen Negara. 214 Bagian Kelima Dipertimbangkan dihapus Wewenang Khusus Pemerintah mengusulkan dihapus, substansi dipindahkan ke DIM No. 83 (Pasal 14) Dipertimbangkan dihapus 215 Pasal 31 (1) Selain wewenang Idem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara memiliki wewenang khusus melakukan intersepsi komunikasi dan pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat untuk membiayai terorisme, separatisme, dan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 216 (2) Intersepsi komunikasi Dipertimbangkan dihapus sebagaimana dimaksud Idem pada ayat (1) diperlukan dalam menyelenggarakan 213

95

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

NO DIM

RUU

fungsi Intelijen; 217 (3) Dalam memeriksa aliran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara dapat meminta bantuan kepada Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga jasa pengiriman uang. 218 (4) Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga jasa pengiriman luang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan informasi kepada lembaga koordinasi intelijen negara sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan. 219 Bagian Keenam Organisasi


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Idem

Dihapus


Idem

Dihapus

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan dihapus.

Idem

Dihapus


96

NO DIM 220

RUU

Pasal 32 (1) Lembaga koordinasi intelijen negara dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang wakil kepala. 221 (2) Keanggotaan lembaga koordinasi intelijen negara meliputi pimpinan tertinggi Inteljien Negara. 222 Pasal 33 Pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kepala lembaga koordinasi intelijen negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 223 Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pengangkatan kepala dan wakil kepala, pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga koordinasi intelijen negara diatur dengan Peraturan Presiden. 224 BAB VII PEMBIAYAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENGAWASAN 225 Bagian Kesatu Pembiayaan


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI


Idem

Dihapus


Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Tetap

BAB IX PEMBIAYAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Tetap

Tetap



97

NO DIM 226

227

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Pasal 35 Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Intelijen Negara dan pelaksanaan tugas lembaga koordinasi intelijen negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Redaksional: Penyempurnaan redaksi dengan menghapus frasa “dan pelaksanaan tugas lembaga koordinasi intelijen negara”, konkordan dengan DIM No. 166 (Bab VI)

Pasal 34 Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan intelijen negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perlu ditekankan bahwa seluruh pengeluaran intelijen diambil dari APBN dan larangan untuk tidak mengambil dari anggaran daerah atau lainnya Koalisi mengusulkan untuk mengikuti rekomendasi SANDI

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Tetap

Pasal 44 Pembiayaan kegiatan intelijen negara merupakan bagian integral dari pembiayaan publik yang tunduk kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik menurut ketentuan sistem keuangan negara Pasal 45 (1) Seluruh kebutuhan intelijen negara dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2) Menteri‐menteri terkait dan kepala LKIN merencanakan seluruh kebutuhan anggaran bagi kepentingan pembiayaan kegiatan intelijen negara yang dilakukan oleh masing‐masing lembaga di bawahnya (3) Pembiayaan intelijen negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan intelijen negara. (4) Seluruh dana kontingensi bagi kegiatan‐kegiatan intelijen negara dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Kedua Pengawasan dan Pertanggungjawaban

98

NO DIM 228

RUU Pasal 36 Laporan dan tanggung jawab kegiatan disampaikan secara tertulis oleh Intelijen Negara kepada Presiden melalui Kepala lembaga koordinasi intelijen negara.


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

Substansi: Pasal 35 • dan Pemerintah mengusulkan (1) Laporan pertanggung penyempurnaan rumusan, jawaban pertanggungjawaban masing‐ penyelenggara masing penyelenggara Intelijen Nasional intelijen negara dilaksanakan sebagaimana sesuai mekanisme yang dimaksud dalam berlaku selama ini. Pasal 8 huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Presiden.

•

99

Belum dapat memisahkan akuntabiltas antara struktur yang bertanggungjawab dalam membuat kebijakan dengan struktur yang bertanggungjawab secara operasional dalam melaksanakan kebijakan. Sudah semestinya ke depan seluruh aktor‐aktor keamanan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan tidak terkecuali lembaga‐ lembaga intelijen berada di bawah atau menjadi bagian dari struktur departemen/kementerian setingkat menteri. Diusulkan untuk mengikuti rekomendasi usulan SANDI

USULAN KOALISI Pasal 46 Pengawasan terhadap lembaga dan dinas‐dinas intelijen negara dilakukan secara berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan konsentrik yang dilakukan oleh: a. Lembaga atau dinas intelijen itu sendiri, b. Presiden, Menteri dan Kepala LKIN, c. Dewan Perwakilan Rakyat, d. Masyarakat sipil. Pasal 47 (1) Pimpinan lembaga dan dinas‐ dinas intelijen melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan fungsi dan kegiatan intelijen di lingkungan internal masing‐masing. (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penetapan tata cara, mekanisme dan prosedur penugasan bagi anggota‐ anggota intelijen; b. penetapan tata cara, mekanisme dan prosedur pelaporan bagi anggota‐ anggota intelijen; c. penegakan kode etik intelijen;

NO DIM

229

RUU



USULAN PEMERINTAH

(2)

TANGGAPAN KOALISI

Laporan dan Idem pertanggung jawaban penyelenggara Intelijen alat negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan masing‐ masing.

100

USULAN KOALISI d. penerapan sistem penghargaan dan hukuman bagi anggota intelijen; e. penetapan tata cara, mekanisme dan prosedur pengaduan terhadap kegiatan‐kegiatan intelijen yang bertentangan dengan hukum. Pasal 48 (1) Presiden melakukan pengawasan terhadap Kepala LKIN. (2) Presiden, Menteri‐menteri terkait dan Kepala LKIN melakukan pengawasan eksekutif terhadap keseluruhan pelaksanaan fungsi intelijen. (3) Pengawasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. penetapan prioritas keamanan nasional yang harus dilaksanakan oleh lembaga dan dinas‐dinas intelijen negara; b. perumusan kebijakan negara tentang keamanan dan intelijen nasional; c. penetapan alokasi anggaran bagi kegiatan‐kegiatan intelijen; d. pemberian tugas bagi lembaga dan dinas‐dinas

NO DIM

230

RUU



USULAN PEMERINTAH

(3)

TANGGAPAN KOALISI

Laporan dan Idem pertanggung jawaban Kepala BIN sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara, disampaikan secara tertulis kepada Presiden.

101

USULAN KOALISI intelijen negara; e. penetapan tata cara, mekanisme dan prosedur penyampaian produk; intelijen dari lembaga dan dinas‐dinas intelijen negara; f. pemberian persetujuan bagi pelaksanaan kegiatan‐ kegiatan intelijen agresif dan operasi‐operasi intelijen khusus; g. penetapan tata cara, mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban dari pimpinan lembaga dan dinas‐ dinas intelijen negara; h. penetapan tata cara, mekanisme dan prosedur kerjasama intelijen dengan pihak asing/internasional. Pasal 49 (1) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan fungsi intelijen. (2) Pengawasan parlemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang‐ Undang ini oleh lembaga dan dinas‐dinas intelijen; b. Persetujuan alokasi

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(3)

(4)

(5)

102

anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kegiatan‐kegiatan intelijen; c. Pembentukan sub‐komisi khusus di dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang secara khusus bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan‐ kegiatan intelijen. Sub‐komisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)(c) memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari Kepala LKIN mengenai pelaksanaan fungsi intelijen negara. Sub‐komisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)(c) memiliki kewenangan untuk meminta Presiden menangguhkan kewenangan khusus lembaga dan dinas intelijen negara yang secara nyata telah melanggar peraturan perundang‐ undangan, hak asasi manusia dan kode etik intelijen. Sub‐komisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)(c) memiliki kewenangan untuk membuka produk‐produk intelijen yang

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(6)

(7)

(8)

103

dinyatakan tertutup bagi akses publik untuk kepentingan‐ kepentingan proses penegakan hukum, proses pengungkapan kasus‐kasus pelanggaran hak asasi manusia dan atau proses penyingkapan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga dan dinas‐dinas intelijen. Sub‐komisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)c berwenang untuk menerima pengaduan, laporan atau informasi yang bersumber dari masyarakat atau anggota Intelijen Negara terkait penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran oleh lembaga dan dinas‐dinas intelijen Sub‐komisi khusus DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)(c) terdiri dari 7 (tujuh) anggota DPR yang berasal dari komisi‐komisi yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan negara,politik luar negeri, hukum dan politik dalam negeri, serta keuangan. Pemilihan dan penetapan anggota DPR untuk menjadi anggota sub‐komisi khusus diatur melalui peraturan tata

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(9)

104

tertib DPR. Anggota sub‐komisi khusus DPR wajib mengucapkan sumpah atau janji untuk menjaga kerahasiaan negara serta identitas anggota‐ anggota intelijen negara, sebagai berikut: Sumpah anggota sub‐komisi khusus intelijen DPR: Demi Allah saya bersumpah: bahwa saya akan memegang segala rahasia negara sekeras‐kerasnya; bahwa saya tidak akan mengungkapkan identitas anggota‐anggota intelijen negara untuk kepentingan dan alasan apapun; bahwa saya tidak akan mengungkapkan setiap informasi yang diperoleh dari lembaga, badan, dan dinas intelijen yang karena sifatnya dinyatakan tertutup untuk akses publik untuk kepentingan dan alasan apapun. Janji anggota sub‐komisi khusus intelijen DPR: Saya berjanji:

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI bahwa saya akan memegang segala rahasia negara sekeras‐kerasnya; bahwa saya tidak akan mengungkapkan identitas anggota‐anggota intelijen negara untuk kepentingan dan alasan apapun; bahwa saya tidak akan mengungkapkan setiap informasi yang diperoleh dari lembaga, badan, dan dinas intelijen yang karena sifatnya dinyatakan tertutup untuk akses publik untuk kepentingan dan alasan apapun.

231

Bagian Ketiga Pengawasan

Tetap

Idem

105

(10) Pelanggaran atas sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan negara yang harus diproses sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Pasal 49 (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja dinas intelijen dan lembaga‐ lembaga pengawas intelijen. (2) Pengawasan sebagaimana

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(3)

232

Redaksional: Pasal 37 (1) Pengawasan kebijakan, Pemerintah mengusulkan (1) kegiatan, dan penyempurnaan redaksional. penggunaan anggaran Intelijen Negara dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Idem Pasal 36 Pengawasan penyelenggaraan intelijen negara dilakukan komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi intelijen.

(1)

(2)

(3)

233 (2) Dalam

rangka Dipertimbangkan dihapus:

Idem

106

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga‐lembaga sampiran negara serta organisasi‐ organisasi masyarakat sipil. Lembaga‐lembaga sampiran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dan tidak terbatas pada Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 50 Pengawasan yudisial dilakukan dalam hal terjadi dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan pelangaran hukum oleh anggota, lembaga dan dinas‐ dinas intelijen berdasarkan ketentuan perundang‐undangan yang berlaku. Anggota intelijen negara tunduk kepada kekuasaan peradilan umum. Anggota intelijen negara yang berstatus sebagai prajurit TNI tunduk kepada ketentuan hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 65 Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dihapus

NO DIM

RUU

pengawasan untuk melakukan pendalaman dan penyelesaian masalah terhadap kebijakan, kegiatan, dan penggunaan anggaran Intelijen Negara, Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi masalah Intelijen Negara dapat membentuk Panitia Kerja sesuai dengan kebutuhan. 234 (3) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang‐ Undang ini.

235


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Pemerintah mengusulkan dihapus. Mekanisme pengawasan seperti yang saat ini berlaku (rapat dengar pendapat dengan Komisi)

Substansi: (2) Pengawasan Pemerintah mengusulkan sebagaimana penyempurnaan rumusan. dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

107

Idem

Perlu ditambahkan: 1. mekanisme komplain baik untuk personil intelijen negara maupun warga negara pada umum. 2. rehabilitasi dan kompensasi bagi korban dan aparat intelijen 3. mekanisme penetapan

Dihapus

NO DIM

RUU

BAB VIII KETENTUAN PIDANA 237 Pasal 38 Setiap orang yang dengan sengaja membocorkan informasi Intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 238 Pasal 39 Setiap orang yang karena kelelaiannya mengakibatkan bocornya informasi Intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling


236

Tetap

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI pengadilan untuk korban baik yang melalui proses pengadilan maupun yang tidak.

Substansi: Pemerintah mengusulkan: - Konkordan dengan DIM No. 20. - Menghapus pidana minimum khusus untuk memberi keleluasaan hakim memutuskan sanksi pidana penjara maupun denda. - Sanksi pidana yang bersifat komulatif pada dasarnya sudah memberatkan.

Pasal 37 Setiap orang yang dengan sengaja membuka rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 5 (lima) bulan.

Dihapus, merujuk pada KUHP, UU KIP dan UU Rahasia Negara Untuk perorangan non anggota intelijen.

Substansi:

Pasal 38 Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terbukanya rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau

Idem Pasal 39 RUU Intelijen masih menimbulkan multitafsir dan bersifat karet. Pengaturan yang karet dan multitafsir ini mengancam kebebasan informasi, kebebasan pers dan demokrasi itu sendiri.

Idem

108

USULAN KOALISI

BAB X KETENTUAN PIDANA Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU


banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 239

Pasal 40 (1) Setiap Personil Intelijen Negara yang membocorkan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan upaya, pekerjaan, kegiatan Inteiljen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan dengan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 240

Substansi: Pemerintah mengusulkan rumusan, dengan alasan: - Frasa “seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan upaya, pekerjaan, kegiatan Inteiljen Negara” sudah tertampung dalam Pasal 23 huruf c. - mengenai pidana konkordan dengan DIM No. 228.

Substansi baru:

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) bulan. Pasal 39 Isi tetap, pasal diubah Setiap Personel Intelijen Negara yang dengan sengaja melanggar kewajiban sebagaimana Pasal 23 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 40

Idem

109

USULAN KOALISI

Pasal 51 Setiap Personel Intelijen Negara yang dengan sengaja melanggar kewajiban sebagaimana Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 10 (sepuluh) bulan

Pasal 52

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

Setiap Personel Intelijen Negara yang karena kelalaiannya melanggar kewajiban sebagaimana Pasal 23 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 3 (tiga) bulan. Redaksional: Pasal 41 Perubahan nomor urut pasal. Dalam hal tindak pidana Pemerintah mengusulkan sebagaimana dimaksud penyempurnaan rumusan. dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 dilakukan dalam keadaan perang, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing‐masing ancaman pidana. Substansi: Pasal 42 Perubahan nomor urut pasal. Setiap Personel Inteljien Mengenai pidana konkordan Negara yang melakukan intersepsi komunikasi di dengan DIM No. 228. luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

TANGGAPAN KOALISI

Setiap Personel Intelijen Negara yang karena kelalaiannya melanggar kewajiban sebagaimana Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 3 (tiga) bulan.

Perubahan nomor urut pasal. Pemerintah mengusulkan rumusan baru dengan membedakan perbuatan yang disengaja dengan kelalaian.

241 (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing‐masing ancaman pidana maksimumnya. 242

Pasal 41 Setiap Personil Inteljien Negara yang melakukan intersepsi komunikasi di luar fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dipidana dengan pedana penjara paling singkat 7

110

USULAN KOALISI

Idem

Pasal 53 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dilakukan dalam keadaan perang, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing‐ masing ancaman pidana.

Koalisi menolak kewenangan Dihapus intersepsi diatur dalam UU ini, harus diatur di UU lain berikut sangsinya, termasuk yang dilakukan anggota intelijen.

NO DIM

RUU

(tujuh) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 243 BAB IX KETENTUAN PERALIHAN 244 Pasal 42 (1) Pada saat berlakunya undang‐undang ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan, lembaga koordinasi intelijen negara sudah terbentuk. 245 (2) Sebelum lembaga koordinasi intelijen negara dibentuk, Badan Intelijen Negara tetap dapat melaksanakan tugasnya.


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Tetap Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan dihapus, konkordan dengan DIM No. 166 (Bab VI)


(2) Diganti “Setelah peraturan perundangan ini berlaku maka seluruh peraturan perundang‐ undangan lain yang mengatur tentang intelijen dinyatakan tidak berlaku” (3) Penyesuaian merujuk pada Pasal 53 UU Pacivis, kecuali kepala BIN menjadi kepala LKIN “Parlemen membentuk Sub‐ Komisi Intelijen selambat‐ (4) lambatnya dalam dua kali masa persidangan.”

Dubah pasalnya, isi tetap (1)

111

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 54 Pada saat berlakunya undang‐ undang ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan, lembaga koordinasi intelijen negara sudah terbentuk, lengkap dengan segala perangkatnya. Keberadaan dan fungsi lembaga, badan maupun dinas intelijen yang ada tetap berlangsung sampai dengan terbentuknya lembaga, badan maupun dinas intelijen berdasarkan Undang‐ Undang ini. Untuk pertama kali, Kepala BIN karena jabatannya menjalankan fungsi Kepala LKIN sampai terbentuknya LKIN dan ditetapkannya Kepala LKIN berdasarkan Undang‐Undang ini. Dalam waktu selambat‐ lambatnya 1 tahun sejak berlakunya Undang‐Undang ini, Presiden harus menyesuaikan

NO DIM

246

RUU


Pasal 43 Tetap Pada saat Undang‐Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai: 247 a. Kode Etik Intelijen Tetap Negara; 248 b. Dewan Kehormatan Dipertimbangkan dihapus: Intelijen Negara; Pemerintah mengusulkan dihapus karena diganti dengan Dewan Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc. 249 c. Rekrutmen Intelijen Tetap Negara; dan 250 d. Pengembangan Tetap

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

Diubah Pasalnya, isi tetap

USULAN KOALISI organisasi, fungsi, ruang lingkup, tata kerja dan tugas dari lembaga, badan, dinas intelijen negara yang dimaksud dalam Undang‐Undang ini. (5) Dalam waktu selambat‐ lambatnya dua kali masa persidangan DPR sejak berlakunya Undang‐Undang ini, DPR harus sudah membentuk sub‐komisi khusus intelijen yang dimaksud dalam Undang‐ Undang ini. (6) Setelah peraturan perundangan ini berlaku maka seluruh peraturan perundang‐undangan lain yang mengatur tentang intelijen dinyatakan tidak berlaku. Pasal 55

Tetap

Dihapus

Peraturan rekruitmen diatur melalui PP

112

Dihapus

Tetap Tetap

NO DIM

251

252

253 254

255

RUU kemampuan Intelijen Negara, harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Undang‐ Undang ini. Pasal 44 Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang‐ Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Undang‐ Undang ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Pada saat Undang‐Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang‐ undangan yang berkaitan dengan Intelijen Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang‐ Undang ini. Pasal 46 Undang‐Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Tetap

Substansi: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan mengganti frasa “Peraturan Pemerintah” menjadi “Peraturan Presiden”, karena tidak ada delegasi ke Peraturan Pemerintah.

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

Tetap

Pasal 44 Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksanaan Undang‐ Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Undang‐ Undang ini.

Tetap

Tetap

Tetap

Seperti usulan DPR, pasal berubah, isi tetap

Pasal 56

Tetap Sudah ada dalam ketentuan peralihan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Dihapus

Pasal berubah, isi tetap

Pasal 57

113

USULAN KOALISI

NO DIM

RUU

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang‐ Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 256 Disahkan di Jakarta pada tanggal ................... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ................ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …


Tetap

USULAN PEMERINTAH

114

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Tetap

Tetap

Matriks Tanggapan Koalisi tentang RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA

Recommend Documents