NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG INTELIJEN NEGARA
JAKARTA,
……………………………..
PENGANTAR
Visi atau cita-cita bangsa serta misi Negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selalu didukung oleh suatu penyelenggaraan sistem intelijen negara yang mampu mendeteksi, mengidentifikasi, mengolah sejak dini secara akurat cepat dan aman terhadap berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman (potensial dan nyata) agar dapat dicegah, dihancurkan atau dihindari. “Bisnis” intelijen adalah yang tertua di dunia, karena setiap manusia yang mengambil suatu keputusan sesungguhnya secara tak sadar telah melaksanakan “bisnis” intelijen, dimana sebelumnya ia melakukan koleksi data yang megandung elemen-elemen masa lalu, masa kini dan elemen masa mendatang yang diperkirakan. Manakala elemen-elemen tersebut secara linier-lengkap-akurat-cepat dan aman terkumpul, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih mudah, tepat waktu dan keberhasilannya akan optimal. Selanjutnya penampilan struktur dan postur intelijen nasional yang dapat diandalkan tentu memerlukan dukungan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, manajemen modern yang terkait dengan iptek terkini, pendanaan yang memadai serta payung Undang-Undang Intelijen Negara. Untuk maksud tersebut, maka naskah akademik ini memuat substansi intelijen secara makro sebagai bahan acuan pembuatan Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara.
2
BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG
Sejarah perjuangan Republik Indonesia membuktikan bahwa dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, bangsa Indonesia senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib dan sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk tanah air. Perkembangan serta pasang surutnya kehidupan berbangsa dan bernegara kita sejak awal revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia terhadap berbagai rongrongan baik dari dalam maupun dari luar negeri, menumbuhkan kesadaran akan perlunya Intelijen yang tangguh.
Aktivitas intelijen pada saat-saat menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia maupun perkembangannya selama perang kemerdekaan menunjukkan bahwa memang telah terbentuk badan-badan intelijen. Badan-badan intelijen tersebut terus bertumbuh sejalan dengan kebutuhan maupun perkembangan situasi dan kondisi negara yang relatif masih muda dimasa itu.
Patut dicatat bahwa badan-badan intelijen dimaksud berjuang tanpa pamrih, dan tidak pernah surut dalam pengabdiannya untuk membela kepentingan maupun keselamatan bangsa dan Negara, saat menghadapi berbagai rongrongan tersebut diatas.
Kemudian penyempurnaan-penyempurnaan dan penyesuaian organisasi intelijen terus dilakukan termasuk pembinaan Komunitas Intelijen. Secara singkat dan berturut-turut dapat disebutkan perkembangan badan-badan intelijen tersebut sebagai berikut :
3
-
Setelah diproklamasikan kemeredekaan Republik Indonesia, badan pemuda pejuang membentuk BADAN ISTIMEWA, yang dipimpin oleh Zulkifli Lubis -- lulusan pendidikan intelijen Jepang di Tangerang --, didalamnya ada bagian yang disebut PENYELIDIK MILITER KHUSUS (PMC), dengan titik berat tugas intelijen tempur. Badan istimewa ini merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat (BKR).
-
Pada 7 Mei 1946 Presiden Republik Indonesia secara resmi membentuk badan intelijen yang disebut BADAN RAHASIA NEGARA INDONESIA (BRANI), dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis, dengan bagian yang disebut FIELD PREPARATION (FP), dengan tugas diperluas dari intelijen tempur menjadi intelijen strategis.
-
Pada tahun 1947 BRANI dibubarkan. Intelijen negara diselenggarakan oleh KEMENTERIAN PERTAHANAN dalam hal ini BAGIAN V (KP-V), dipimpin Letkol Laut Abdurrahman.
-
BAGIAN V (KP-V) KEMENTERIAN PERTAHANAN, dibubarkan, selanjutnya dibentuk INTELIJEN KEMENTERIAN PERTAHANAN (IKP), yang didalamnya ada BISAP (Biro Informasi Staf Angkatan Perang), yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis. Setelah peristiwa 17 Oktober 1952 IKP dibubarkan, dengan demikian mulai saat itu tidak ada badan yang menyelenggarakan intelijen negara. Masingmasing matra angkatan perang membentuk badan-badan intelijen, Angkatan Darat dengan SUAD-I, Angkatan Laut dengan Dinas Staf Operasional, dan Angkatan Udara Direktorat Intelijen.
-
Selanjutnya sesuai dengan perkembangan politik dan keamanan dalam negeri Republik Indonesia yang ditandai dengan peristiwa pemberontakan dibanyak daerah, tumbuhlah kesadaran akan pentingnya fungsi koordinasi di bidang intelijen Negara.
4
Pada tahun 1958 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64/1958 tanggal 5 Desember 1958 (Lembaran Negara Nomor 150/1958) ditetapkan berdirinya : Badan Koordinasi Intelijen (BKI), yang dipimpin oleh Kolonel Laut Pirngadi, dengan tugas: Menyelenggarakan koordinasi antar badan-badan sipil dan militer yang mempunyai tugas intelijen;
Mengumpulkan, mempelajari, membahas dan menilai keterangan-keterangan dan laporan-laporan di bidang intelijen.
Menyampaikan kepada Dewan Menteri melalui Perdana Menteri produk-produk intelijen yang perlu guna keselamatan, kesejahteraan dan keamanan Negara.
Anggota BKI terdiri dari wakil-wakil badan intelijen sipil dan militer, antara lain dari Kejaksaan Agung, Jawatan Kepolisian Negara, Badan-badan Intelijen Angkatan, wakilwakil instansi yang dianggap perlu. -
Kemudian pada tahun 1959 diganti dengan BADAN PUSAT INTELIJEN (BPI), dipimpin oleh Soebandrio.
-
Setelah peristiwa G.30.S/PKI, pada tahun 1966 BPI dibubarkan dan diganti dengan KOMANDO INTELIJEN NEGARA (KIN), dengan Letjen Soeharto sebagai Panglima KIN.
-
Selanjutnya pada tahun 1967 setelah Letjen Soeharto sebagai Pjs. Presiden, KIN dirubah menjadi BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA (BAKIN), dengan Mayjen Soedirgo sebagai Kepala BAKIN.
-
Pada tahun 2000, setelah reformasi BAKIN diganti menjadi BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) hingga saat ini.
5
Walaupun perkembangan lingkungan stratejik dan peningkatan perjuangan bangsa, menuntut penyesuaian dan penyempurnaanpenyempurnaan disemua strata badan intelijen, namun hingga saat ini, semuanya tetap utuh dalam suatu komunitas intelijen tanpa meninggalkan sejarah, tradisi, jiwa patriotisme dan doktrinnya masing-masing menuju kepada profesionalisme yang handal.
Memang harus diakui, bahwa intelijen Negara Republik Indonesia juga mengadopsi asas-asas serta filosofi intelijen universal, tetapi dalam penerapannya disesuaikan dengan budaya dan karakter bangsa, pengalaman-pengalaman penugasan selama ini dalam kondisi kebhinekaan bangsa, luasnya geografis Nusantara, dan perkembangan lingkungan strategis.
Kemudian agar semua aktivitas intelijen tersebut dapat berlangsung secara terkoordinasi, tertib, terpadu, terarah, efektif dan efisien maka diperlukan suatu sistem pembinaan dan penyelenggaraan intelijen yang modern, serta memiliki doktrin intelijen khas Indonesia yang berlatar belakang sejarah, budaya dan karakter bangsa Indonesia serta dipayungi oleh Undangundang Intelijen Negara. Dalam situasi dan kondisi lingkungan strategi global saat ini, dimana globalisasi digerakkan oleh revolusi 3-T : Telekomunikasi, Transportasi, Turisme dan dihela oleh revolusi 4-I : Investment, Industry, Information Technology dan Individual Consumer, serta maraknya isu-isu kontemporer internasional (antara lain, demokratisasi, hak azasi manusia, suprermasi hukum, akuntabilitas) dunia semakin transparan. Kehidupan umat manusia nyaris tidak lagi mengenal tapal batas yang walaupun secara eksistensial masih ada namun hanya menjadi “kelambu” atau “tirai” belaka. Selain itu kini terjadi pergeseran kekuatan dan muncul kekuatan-kekuatan politik-moneter-militer serta entitas-entitas baru non Negara, mendorong terjadinya proses demokratisasi dan reformasi bidang politik, sektor keamanan, birokrasi.
6
Oleh karena itu, Intelijen Negara Republik Indonesia perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian diri berupa perubahanperubahan tertentu di bidang visi, misi, paradigma, asas dan doktrin intelijen dalam menghadapi fenomena perubahan dimaksud.
Sebagai akibat dampak perkembangan lingkungan strategis (internasional, regional, sub regional, nasional, daerah dan lokal), kapasitas suatu organisasi (termasuk organisasi intelijen) harus mampu mengacu dan menyesuaikan perubahan.
Namun dalam menghadapi tuntutan perubahan tersebut, Intelijen Negara Republik Indonesia tetap berpegang pada sikap, yaitu konsisten terhadap tujuan, luwes dalam berpikir dan bertindak. Hal Itu berarti Intelijen Negara Republik Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan fenomena tuntutan perubahan tanpa menyimpang dari tujuan “kepentingan nasional” yaitu terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara (berdasarkan Pancasila dan UUD’45) serta terwujudnya kesejahteraan rakyat.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Naskah akademik ini dimaksudkan sebagai gambaran wujud visi dan misi intelijen serta tugas dan fungsi intelijen secara makro, yang disesuaikan dengan dinamika globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya bangsa serta tuntutan aspirasi masyarakat
Tujuan Naskah akademik ini bertujuan sebagai bahan masukan dan acuan bagi penyiapan/penyusunan Rancangan Undang-undang Intelijen Negara Republik Indonesia, agar subtansi Rancangan UndangUndang Intelijen relevan dan memenuhi tuntutan negara yang demokratis.
7
RUANG LINGKUP DAN TATA URUT
Ruang Lingkup Ruang lingkup naskah akademik ini secara garis besar mencakup hal-hal mendasar/substantif tentang intelijen Negara, organisasi, lingkungan stratejik yang mempengaruhinya, ancaman serta peluang yang perlu diantisipasi, pembinaan dan penyelenggaraan intelijen Negara, sarana-prasarana yang memadai, serta urgensi UU Intelijen Negara guna memayungi semua aktivitas intelijen.
Tata Urut Uraian naskah akademik ini dengan tata urut sbb : BAB I PENDAHULUAN BAB II DASAR PEMIKIRAN BAB III DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEJIK DAN ANTISIPASI TERHADAP ANCAMAN BAB IV HAKIKAT DAN PENGERTIAN INTELIJEN BAB V VISI DAN MISI INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAB VI LANDASAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAB VII TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI INTELIJEN BAB VIII IDEALISME PROFESI DAN WATAK SOSOK INTELIJEN BAB IX PERSYARATAN KEBERHASILAN INTELIJEN BAB X ORGANISASI INTELIJEN NEGARA BAB XI SISTEM INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAB XII BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) BAB XIII PENYELENGGARAAN INTELIJEN NEGARA BAB XIV PEMBINAAN INTELIJEN NEGARA BAB XV ANGGARAN BAB XVI PENGAWASAN BAB XVII HUBUNGAN ANTARA UNDANG-UNDANG INTELIJEN NEGARA DENGAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SERTA UNDANGUNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME BAB XVIII KESIMPULAN BAB XIX PENUTUP
8
BAB II DASAR PEMIKIRAN
HAKIKAT KEWASPADAAN -
Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa telah memprogram atau melengkapi semua makhluk ciptaan-Nya dengan sikap awas, naluri awas, kekuatan fisik awas serta kelebihan rasio dan kesadaran awas khususnya bagi manusia untuk mendeteksi, mengidentifikasi sejak dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman (potensial dan nyata) maupun peluang demi mempertahankan hidupnya (survive).
-
Sikap awas atau kewaspadaan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada tingkat individu, keluarga, kelompok, RT, RK tetapi dapat terus dilanjutkan sampai ke strata propinsi, nasional bahkan mondial (misalnya kewaspadaan dunia terhadap aktivitas terorisme internasional, aids, perdagangan manusia, dsb).
-
Dengan demikian maka strata dan jenjang kewaspadaan dimulai dari tingkat individu, keluarga, kelompok, RT-RK-RW, desa-kelurahan, kabupaten/kota, propinsi, nasional dan mondial, disesuaikan dengan bentuk, sifat serta lingkup strata ancaman yang dihadapi.
-
Hal serupa berlaku juga di dunia intelijen (ada strata intelijen individu, strata intelijen tempur, intelijen taktis, intelijen stratejik departemental, intelijen stratejik nasional).
KEWASPADAAN NASIONAL -
Kewaspadaan Nasional adalah sikap awas, naluri antisipatif, rasio maupun kesadaran nalar serta kesiapan fisik bangsa Indonesia yang berkemampuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi berbagai bentuk dan sifat ancaman (potensial dan nyata) maupun peluang, sedini mungkin, sehingga dapat mencegah, mengatasi, mengurangi, menghindari akibat
9
kejadian/bahaya yang akan me`nimpa atau memanfaatkan peluang tersebut dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dengan kata lain kewaspadaan nasional merupakan kegiatan berlanjut suatu bangsa yang melakukan deteksi awal terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman (potensial dan nyata) yang membahayakan kebijakan dan strategi nasional serta peluang yang dapat dieksploitasi. Dengan demikian, kewaspadaan nasional selalu berada pada lini pertama dalam pengembangan :
Sistem deteksi dan identifikasi dini;
Sebagai peringatan dini; dan
Langkah pencegahan awal terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman nasional.
-
Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman adalah pelbagai situasi, kondisi, tindakan baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau non fisik/maya, berasal dari dalam atau luar negeri, baik langsung atau tidak langsung, yang diantisipasi sebagai potensi ancaman yang dapat mengganggu, menghambat, mengubah, merusak, menghancurkan identitas, integritas, eksistensi, interest, perjuangan, kelangsungan hidup bangsa / negara serta pembangunan nasional (berdasarkan Pancasila dan UUD’45) dalam rangka pencapaian tujuan nasional.
-
Ancaman juga diartikan sebagai setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara NKRI dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional.
10
KEAMANAN NASIONAL -
Beberapa pendapat tentang keamanan nasional menurut:
Hasnan Habib Keamanan dalam arti luas mencakup dimensi eksternal (pertahanan) dan dimensi internal. Keamanan nasional (National security) memberikan rasa aman, tenteram dan kepastian bagi suatu bangsa dalam mencapai aspirasiaspirasinya. la dipengaruhi oleh berbagai bentuk dan macam ancaman yang lebih luas dari perang, dan dapat bersumber di luar maupun di dalam negeri. Yang datang dari luar umpamanya perang dengan seluruh spektrumnya, terorisme internasional dan kejahatan internasional. Sedangkan pemberontakan, konflik sosial, huru-hara, subversi, infiltrasi, kejahatan, dianggap bersumber di dalam negeri (masalah dalam negeri), walaupun dapat bersumber dari dan/atau ditunggangi oleh luar negeri. Setiap negara, tanpa kecuali, memberikan tempat yang paling tinggi kepada kepentingan keamanan nasionalnya dibanding kepentingan lainnya. Keamanan nasional adalah konsep yang abstrak, sulit didefinisikan. Spektrumnya sangat luas, jauh lebih luas dari hanya aspek phisik militer saja. Keamanan nasional menjadi fungsi dan tanggung jawab pemerintah yang sangat fundamental, karena keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang vital.
Kusnanto Anggoro, Keamanan nasional selalu merupakan persoalan yang sangat luas dan seringkali kontroversial. Tidak mudah menyepakati bagaimana keamanan nasional dapat dijamin dan dipelihara. Meskipun demikian, tidak sulit untuk menyetujui bahwa ancaman terhadap keamanan nasional memiliki tiga karakteristik. Pertama, ancaman-ancaman tersebut dapat menampilkan dirinya dalam berbagai dimensi, bukan hanya ancaman yang berdimensi militer melainkan juga ancaman yang berdimensi sosial,
11
kultural, ekonomi, politik, dan ideologi; kedua, ancaman dapat berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) tapalbatas negara; dan, ketiga, ancaman dapat berasal dari kelompok bukan-negara (non-state actors) maupun negara (state actors). Namun kesepakatan seperti itu tidak cukup menjadi pijakan untuk merumuskan operasionalisasi kebijakan. Semakin banyaknya ancaman yang bersifat transnasional (lintas-batas) menimbulkan komplikasi tersendiri karena menjadikan pembedaan "luar" dan "dalam" negeri menjadi sesuatu yang tidak mutlak. Begitu pula halnya dengan munculnya terorisme internasional atau terorisme yang didukung oleh negara tertentu (statesponsored terrorism) meruntuhkan sendi pembedaan nasional dan internasional. Gejala "de-teritorialisasi ancaman" (deterritorialization of threats) ini menyebabkan pentingnya sinergi antar-instrumen untuk mengghadapi ancaman.
Institute Defence and Strategic Policy Studies (IDSPS) Keamanan nasional merupakan perwujudan konsep keamanan menyeluruh (comprehensif security) yang menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensi yang mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya. Aktor-aktor keamanan tersebut masing-masing memiliki fungsi dan tugas spesifik untuk menangani dimensi keamanan yang spesifik pula. Keragaman ancaman keamanan nasional kontemporer dan sifat dari penangkalan dan serangan yang asimetris merupakan faktor utama kebutuhan akan kerangka yang komprehensif tersebut. Setidaknya, ada lima ranah sektor keamanan yang saling bertautan dalam bingkai keamanan nasional, yaitu sektor militer (military security), sektor politik (political security), sektor ekonomi (economic security), sektor sosial (societal security) dan sektor lingkungan (environmental security). Potensi ancaman yang terjadi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika lingkungan strategis yang terjadi di tiga ranah,
12
yaitu global, regional dan domestik. Di tingkat global, dinamika lingkungan strategis dipengaruhi oleh interaksi diantara negara-negara besar (great power) yaitu interaksi antara Amerika Serikat, Cina, Rusia dan negara-negara Eropa (Uni Eropa). Sementara di tingkat regional, beragam kepentingan dan persaingan antar negara-negara Asia terhadap penguasaan pasar, jalur ekonomi dan sumber daya alam terutama di wilayahwilayah perbatasan yang dipersengketakan menjadi persoalan tersendiri. Sedangkan di tingkat domestik, instabilitas politik, ancaman krisis ekonomi dan lemahnya sistem hukum yang ada merupakan potensi ancaman yang selalu dikemukakan namun tidak pernah diupayakan untuk diselesaikan secara komprehensif, akuntabel, adil dan sesuai dengan prinsip negara demokrasi.
Barry Buzan Menyebutkan ada lima 5 sektor keamanan, yaitu, sektor militer (military security), sektor politik (political security), sektor ekonomi (economic security), sektor sosial (societal security) dan sektor lingkungan (environmental security). Dimana dalam prakteknya ke lima sektor tersebut sating bersinggungan satu sama lain: "The security of human collectivities is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal and environmental military security concerns the two0level interplay of the armed offensive and defensive capabilities of states, and states" perception of each other's intentions. Political security concerns thee organizational stability of states, systems of government and the ideologies that give them legitimacy. Economic security concerns access to the resources, finance and markets necessary to sustain acceptable levels of welfare and state power. Societal security concerns the sustainability, within acceptable conditions for evolution, of traditional patterns of language, culture and religious and national identity and custom. Environmental security concerns
13
the maintenance of the local and the planetary biosphere as the essential support system on which all other human enterprises depend. These five sectors do not operate in isolation from each other. Each defines a focal point within the security problematique, and a way of ordering priorities, but all are woven together in a strong web of linkages." Seiring perubahan tersebut, di dalam pengertian keamanan lahir istilah Human Security (Keamanan Insani). Hampson menuliskan adanya tiga pendekatan yang berusaha mengkonseptualisasi human security, yaitu pertama, pendekatan HAM (right-based approach). Kedua, pendekatan humanitarian dan ketiga pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable human development).
United Kingdom (UK) National security refers to the requirement to maintain the survival of the nationstate through the use of economic, military and political power and the exercise of diplomacy. Measures taken to ensure national security include: using diplomacy to rally allies and isolate threats maintaining effective armed forces implementing civil defense and emergency preparedness measures (including anti-terrorism legislation) ensuring the resilience and redundancy of critical infrastructure using intelligence services to detect and defeat or avoid threats and espionage, and to protect classified information using counterintelligence services or secret police to protect the nation from
14
-
Yang dimaksud dengan "aman" adalah suatu kondisi di mana tidak terdapat rasa takut karena tidak adanya ancaman atau gangguan terhadap nilai-nilai internal bangsa, sehingga semua aktivitas negara dapat berlangsung secara tertib dan damai.
-
Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis yang menjamin dan menjadi prasyarat terwujudnya tujuan nasional, sebagai hasil integrasi dan interaksi faktor dinamis yang memungkinkan seluruh rakyat berkembang sesuai kemampuan dan tuntutan hidup masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
-
Tujuan Keamanan Nasional dimaksudkan untuk menjamin keselamatan rakyat, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, integritas dan eksistensi pemerintah dan bangsa, kepentingan nasional serta kesinambungan perjuangan bangsa.
-
Perwujudan dan peningkatan keamanan nasional harus didukung oleh suatu sistem penyelenggaraan fungsi dan aktivitas intelijen secara berdaya guna dan berhasil guna.
FUNGSI KEAMANAN NASIONAL Fungsi-fungsi keamanan nasional adalah : - Membangun kemampuan pertahanan; - Memelihara keamanan negara; - Menegakkan hukum secara paksa; - Membina kepastian hukum; - Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat; - Melindungi masyarakat dari berbagai bencana, baik karena alam, kelalaian, maupun kesengajaan; Masing-masing fungsi memiliki ciri ancamannya sendiri-sendiri (Michael Howard, Defence and Strategic Deterrence, 1973). Catatan : Penyelenggaraan fungsi keamanan nasional seperti yang dimaksud di atas, memunculkan spesialisasi, diferensiasi dan lingkup intelijen negara yang dimanifestasikan ke dalam:
15
- defence intelligence mulai dari yang terbatas pada lingkup intelijen pertempuran (combat intelligence) sampai dengan intelijen strategis. - secret intelligence yang berkaitan dengan intelijen luar negeri; - domestic intelligence atau security intelligence, dalam rangka memelihara keamanan negara, khususnya dari ancaman yang berada di dalam negeri; - crime and law enforcement intelligence yang berkaitan dengan intelijen kriminal dan penegakan hukum; - intelligence for public protection, intelijen yang digunakan dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari berbagai wujud bahaya. Meskipun ada spesialisasi pada berbagai badan intelijen serta beragam tingkat dan wujudnya, namun tetap memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, peran dan fungsi koordinasi dan kerjasama antar badan-badan intelijen yang ada tidak saja boleh dinafikan, tetapi secara fungsional merupakan kebutuhan yang wajib dilakukan. Hambatan dan kelemahan utama dari badan-badan intelijen justru terletak pada fungsi koordinasi tersebut.
INTELIJEN NEGARA SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI SISTEM KEAMANAN NASIONAL -
Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, maka integritas nasional, tegaknya kedaulatan NKRI dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis merupakan suatu persyaratan utama.
16
-
Hal tersebut dapat terwujud dengan baik apabila intelijen negara sebagai bagian dari sistem keamanan nasional merupakan lini terdepan dituntut mampu melakukan deteksi dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman baik yang potensial maupun yang telah mengaktual.
-
Intelijen negara adalah lembaga pemerintah yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas intelijen berdasarkan Undang-undang Intelijen.
17
BAB III DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS DAN ANTISIPASI TERHADAP ANCAMAN
Salah satu aspek dominan yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan Republik Indonesia adalah dinamika lingkungan strategis yang disamping menawarkan peluang, secara pasti juga membawa potensi ancaman terhadap bangsa dan negara yang perlu diperhitungkan dengan seksama.
Proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang harus dihadapi bangsa Indonesia seperti demokratisasi, hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, kejahatan transnasional, liberalisasi ekonomi dan lain sebagainya Seperti disebutkan di atas, disamping membawa manfaat bagi kemajuan serta sejalan dengan kepentingan nasional kita, fenomena-fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang merugikan kehidupan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan gangguan ataupun ancaman terhadap keamanan nasional.
Perlu pula dicermati bahwa perkembangan sistem keuangan global telah mencapai taraf sedemikian rupa sehingga mampu berubah menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang secara kolektif dapat memepengaruhi pasar dunia. Krisis moneter yang melanda Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan bukti bahwa pasar valuta asing (valas) dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Pasar valas tidak lagi berfungsi sekedar instrumen untuk mendukung perkembangan perekonomian dunia, tetapi dapat pula digunakan sebagai instrumen politik untuk mengganggu kesetabilan suatu negara.
Globalisasi juga menuntut adanya pemahaman atau konsepsi baru mengenai kedaulatan negara yang selama ini lebih berkonotasi fisik atau teritorial saja. Perkembangan dunia, terutama bidang
18
ekonomi, telah memungkinkan penetrasi kekuatan politik dari luar, seperti penguasaan saham dan penguasaan aset lainnya oleh pihak asing. Diasamping itu, perkembangan infra struktur komunikasi telah memungkinkan adanya arus informasi yang melewati batas-batas teritorial negara kebangsaan tanpa dapat atau sulit untuk dikendalikan.
Secara empiris, spektrum potensi ancaman nasional tidak lagi bersifat tradisional tetapi lebih banyak diwarnai ancaman non tradisional. Sumber ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal dan atau luar, tetapi juga ancaman azymutual/asimetris yang bersifat global tanpa bisa dikatagorikan sebagai ancaman dari luar atau dari dalam. Watak dan wajah ancaman juga berubah menjadi multidimensional. Dengan demikian antisipasi terhadap ancaman harus dilakukan secara lebih komprehensif baik dari aspek sumber, sifat & bentuk, kecenderungannya, maupun isunya yang sesuai dengan dinamika kondisi lingkungan strategis.
Perkembangan keamanan nasional (yang meliputi National Security dan Public Security) sangat ditentukan oleh perubahan hakikat ancaman terkini. Ancaman dapat juga dijelaskan sebagai segala sesuatu yang membahayakan kedaulatan nasional, integritas wilayah, keselamatan warga negara dan kehidupan demokratis, baik yang bersifat konvensional maupun non konvensional.
Ancaman yang menonjol saat ini dan perlu diwaspadai serta diantisipasi, antara lain: Spionase, subversi dan/atau sabotase. Terorisme. Konflik perbatasan. Separatisme. Konflik horizontal, vertikal dan diagonal, yang ditengarai adanya intervensi asing.
19
Kejahatan terorganisasi lintas nasional (narkotika, perdagangan manusia, pencucian uang, peredaran senjata api illegal, penyelundupan, kejahatan ekonomi tinggi, kejahatan cyber, perompakan). Radikalisme/anarkhisme. Kerusuhan sosial akibat SARA. Pencurian Sumber Kekayaan Alam. Perusakan lingkungan hidup. Pemalsuan uang. Menurunnya rasa kebangsaan / nasionalisme. Disintegrasi bangsa. Imigrasi penduduk. Kemiskinan/pengangguran. Bencana alam. Wabah penyakit baru (belum ada obat penangkal).
20
BAB IV HAKIKAT DAN PENGERTIAN INTELIJEN
Intelijen secara harfiah mengandung makna kecerdasan (IQ) : -
"Intelijen" adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian lengkap yang disimpulkan dari bahan keterangan yang sudah dipilih, dinilai, ditafsirkan dan akhirnya dinyatakan sedemikian rupa sehingga jelas maknanya bagi masalahmasalah nasional (Washington Platt, Strategic Intelligence Production). Jadi, ada hubungan antara intelijen dengan perumusan kebijakan. Oleh karena itu kebijakan harus didasarkan pada pemikiran terbaik (kecerdasan) atas analisa dari fakta yang terkumpul.
Selain itu lntelijen merupakan hasil suatu analisa yang akurat, terkini, relevan, terpercaya dan tepat waktu sebagai lanjutan aktivitas pendeteksian, pengidentifikasian dini, pengumpulan dan pengolahan keterangan bermakna oleh badan intelijen yang berwenang, sehingga dengan bahan analisa tersebut memungkinkan Presiden (sebagai institusi negara) dapat mengantisipasi berbagai bentuk, sifat ancaman/bahaya nasional (potensial dan nyata) serta peluang yang ada untuk menentukan kebijakan dan strategi nasional demi kelangsungan hidup bangsa-negara dan mantapnya pembangunan nasional . Hakikat Intelijen -
Menurut Sherman Kent Intelijen, is the search for the single best answer and strategic intelligence is an extention of the search for useful knowledge. The extention is, however an extention in several directions.
21
Selanjutnya Sherman Kent mengartikan intelijen: Intelijen sebagai organisasi (Intelligence is organization); Intelijen sebagai aktivitas (Intelligence is activity); Intelijen sebagai pengetahuan (Intelligence is knowledge); Intelijen sebagai organisasi, adalah suatu badan yang digunakan sebagai alat untuk menggerakkan kegiatan atau operasi intelijen sesuai fungsinya, guna mencapai tugas pokok. Prinsip organisasi pada umumnya berlaku juga bagi organisasi intelijen sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan untuk mencapai tujuan, serta prinsip kekenyalan dan kesinambungan. Intelijen sebagai aktivitas, adalah semua usaha, pekerjaan dan tindakan penyelenggaraan kegiatan atau operasi intelijen yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk membela dan mempertahankan kepentingan nasional. Selanjutnya, As a function of activity, intelligence is organized effort to collect information to appraise it bit by bit, and to piece it together until it forms larger and clearer patterns which in turn enable us to see the shape of things to come (Ladislas - Farago). Intelijen sebagai pengetahuan, meliputi pengetahuan tentang kemampuan, kelemahan/kerawanan, serta kemungkinan adanya niat dan cara bertindak suatu negara/bangsa atau sasaran yang ditetapkan. Pengetahuan yang sudah diolah melalui proses/tahapan intelijen, selanjutnya digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
Asas-asas Intelijen - Profesional, setiap personil intelijen harus berkeahlian sesuai bidang tugasnya dalam bersikap dan bertindak. Resultante sikap sedemikian itu, akan mewujudkan profesionalisme intelijen sebagai kelembagaan. - Kerahasiaan, pada dasar penyelenggaraan fungsi dan aktivitas dilaksanakan secara rahasia. Kerahasiaan ini sudah menjadi sifat dasar intelijen.
22
-
-
kompartementasi, setiap aktivitas intelijen terpisah satu sama lain, satu unit kerja intelijen hanya diketahui oleh unit yang bersangkutan. koordinatif, pengaturan dan penyesuaian penyelenggaraan fungsi dan aktivitas intelijen negara. integratif, sikap menyatu sebagai satu kesatuan dalam bertindak diantara penyelenggara fungsi dan aktivitas intelijen negara.
23
BAB V VISI DAN MISI INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Visi dan misi intelijen merupakan penjabaran dari visi bangsa dan misi Negara
Visi Bangsa Visi atau cita-cita bangsa adalah sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945, yaitu : Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta berkehidupan kebangsaan yang bebas Pedoman utama yang digunakan dalam proses perumusan interpretasi visi di atas adalah terwujudnya keadilan bagi segenap komponen bangsa dan wilayah. Tema keadilan dipilih karena berdasarkan analisis kondisi melemahnya kualitas integrasi bangsa hanya disebabkan oleh faktor ketidak-adilan yang masih dirasakan oleh sebahagian komponen bangsa. Interpretasi visi atau cita-cita bangsa di atas adalah sebagai berikut : Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang bebas dari segala bentuk penjajahan, baik antar manusia maupun antar bangsa, baik sebagai obyek maupun sebagai subyek. Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang miliki kesatuan wilayah yang utuh sebagai ruang hidup seluruh bangsa, terjalin dan berkembangnya interkoneksitas yang harmonis dan sinergis antara setiap komponen bangsa dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki kadar solidaritas sosial yang tinggi antar berbagai komponen bangsa.
24
Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang memiliki pemerintahan yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang berkeadilan adalah Indonesia yang mampu menjamin terselenggaranya hak-hak setiap warganya dan mencegah terjadinya kesenjangan dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Indonesia yang berkemakmuran adalah Indonesia yang mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhankebutuhan dasar yang memenuhi standar yang layak bagi kemanusiaan untuk seluruh warganya. Indonesia yang berkehidupan kebangsaaan yang bebas adalah Indonesia yang mampu memelihara dan mengembangkan lingkungan kehidupan kebangsaan yang kondusif bagi perkembangan dan keberlangsungan keberadaan segenap komponen bangsa sesuai dengan aspirasi dan budaya masing-masing.
Misi Negara Misi negara sebagaimana yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, adalah : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Misi tersebut dijabarkan ke dalam tiga aspek, yaitu misi di bidang keamanan, misi kesejahteraan dan misi pembentukan lingkungan, sebagai berikut: Misi Keamanan. Misi… "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia", ditafsirkan tidak hanya dalam bentuk pembangunan kekuatan untuk melindungi bangsa dan wilayah Indonesia dari ancaman yang berasal dari luar
25
saja, tetapi juga meliputi perlindungan hak-hak setiap warga negara, komunitas dan wilayah dari kemungkinan eksploitasi yang dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh pemerintah sendiri. Misi Kesejahteraan Misi"...... memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa", diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa, dengan memberikan penekanan pada upaya untuk senantiasa memelihara identitas daerah / komunitas. Pembangunan nasional harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan ruang yang cukup bagi setiap daerah / komponen bangsa mengembangkan dirinya sesuai dengan aspirasi dan budaya masing-masing, dalam kerangka pembangunan bangsa secara keseluruhan. Misi Pembentukan Lingkungan Misi"…….ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, diinterpretasikan dengan menetapkan bahwa lingkungan yang dimaksud bukan hanya lingkungan eksternal di luar wilayah Indonesia tetap juga meliputi lingkungan internal. Secara singkat dapat disebutkan bahwa interpretasi misi negara berbasis pada semangat kebhinekaan. Pernyataan ini bukanlah hal yang baru, karena telah disepakati oleh para "founding fathers" Indonesia. Selama ini kita membangun bangsa dengan lebih menitik-beratkan pada semangat "Ika-nya" dan menafikan unsur "Bhineka-nya". Padahal kebhinekaan adalah kekayaan bangsa, oleh sebab itu pengembangannnya harus tidak dilihat sebagai suatu ancaman tetapi justru sebagai perekat keutuhan persatuan bangsa.
26
Visi dan Misi Intelijen Negara Visi yang dimaksud ialah menjadi institusi intelijen Negara yang tangguh, modern, dinamis, berwibawa dan berwawasan masa depan yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Intelijen serta di percayai oleh masyarakat. Atau dengan kalimat lain, menjadi Intelijen Negara yang profesional di dalam dirinya serta profesional didalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, untuk dapat mewujudkan visi tersebut diatas ditetapkan misi intelijen yang mendukung dan mengamankan serta ikut menyukseskan kebijakan dan strategi Nasional melalui pengembangan sistem intelijen Negara yang modern, kepemimpinan yang profesional, kehandalan personil, saranaprasarana intelijen terkini, anggaran yang memadai serta dukungan payung undang-undang Intelijen Negara.
27
BAB VI LANDASAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Landasan Idiil (Pancasila) Pancasila merupakan landasan idiil yang menjiwai perumusan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan bangsa adalah berupa nilai-nilai dalam wujud kesatuan dan persatuan, kekeluargaan dan kebersamaan, yang senantiasa menjadi pedoman penataan baik sebagai pola pikir dan pola sikap, maupun sebagai pola tindak setiap warga negara, terutama dalam penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan negara. Dalam kaitan ini Pancasila juga merupakan landasan idiil bagi Intelijen Negara Republik Indonesia.
Landasan Konstitusional (UUD 1945) Pokok-pokok pikiran tentang pembinaan dan penyelenggaraan intelijen negara yang dijiwai dan dilandasi oleh falsafah Pancasila, isi hakikinya tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Bahwa pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
28
Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seluruh aktivitas intelijen selalu mendukung dan ikut mensukseskan upaya-upaya kesejahteraan dan keamanan dalam derap langkah kehidupan dan pembangunan nasional.
WAWASAN NUSANTARA sebagai LANDASAN VISIONAL Wawasan Nusantara yang menjadi wawasan visional bangsa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, suatu ancaman terhadap salah satu wilayah negara langsung maupun tidak langsung juga merupakan ancaman terhadap wilayah Nusantara lainnya. Wawasan Nusantara tetap memandang tanah air Indonesia berupa negara kepulauan sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap potensi nasional yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan konsep Nasional mengenai kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, sekaligus sebagi Geopolitik Indonesia.
KETAHANAN NASIONAL sebagai LANDASAN KONSEPSIONAL Ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional bangsa Indonesia. Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.Ketahanaan Nasional adalah konsep kelagsungan hidup bangsa dan negara yang dituangkan dalam pembangunan nasional, sekaligus sebagai Geostrategi bangsa Indonesia.
29
LANDASAN SEJARAH DAN BUDAYA Perjuangan dalam upaya mempersatukan seluruh wilayah Nusantara telah dimulai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, dan Majapahit. Perjuangan tersebut diteruskan hingga mencapai puncaknya ketika diikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan diwujudkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menghadapi berbagai peristiwa dan rongrongan yang mengancam terhadap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun berkat kemanunggalan kekuatan nasional secara utuh semua ancaman itu dapat diatasi. Setelah proklamasi kemerdekaan secara struktural dan organik, sebagian para pemuda yang pernah memperoleh pelatihan inteljen menyatu di dalam administrasi pemerintahan, melakukan aktivitas intelijen untuk mendukung tercapainya tujuan nasional, khususnya saat melawan usaha-usaha Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Pada masa awal pertumbuhannya aktivitas intelijen memang lebih dominan berkembang di kalangan militer karena kondisi saat itu mengharuskan militer berada pada posisi ujung tombak dalam memimpin, mempertahankan dan mengamankan kemerdekaan terhadap unsur-unsur yang ingin menghancurkan negara. Sementara itu badan-badan intelijen pun bergerak menyatu, mendukung suksesnya gerakan-gerakan angkatan perang kita. Sejalan dengan perkembangan Republik Indonesia yang belum begitu mulus yang ditandai dengan munculnya berbagai permberontakan di banyak wilayah tanah air, mulailah tumbuh kesadaran akan pentingnya koordinasi dan kerjasama di bidang intelijen, yang terus berkembang hingga saat ini. Maka dari catatan emas perjuangan bangsa Indonesia itu, terungkap bahwa kandungan nilai-nilai hakiki perjuangan seperti persaudaraan, kebersamaan, ketangguhan, keuletan, keberanian, keyakinan akan kemenangan, berjuang tanpa pamrih, serta rela
30
berkorban demi kebenaran dan keadilan, semuanya tetap berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai dasar budaya tersebut tetap terpatri dalam sistem penyelenggaraan dan pembinaan INTELIJEN NEGARA RI hingga sekarang.
LANDASAN ASPIRASI MASYARAKAT Untuk menghadapi prospek kekinian dan masa depan yang sarwa berubah, diperlukan dua sikap. Pertama, konsisten terhadap tujuan, yaitu konsisten dalam upaya mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Kedua, luwes dalam berfikir dan bertindak, dalam arti mampu menyesuaikan diri dengan semua perubahaan tanpa menyimpang dari tujuan, yaitu terjaminnya kehidupan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (berdasarkan Pancasila dan UUD 1945) serta terwujudnya kesejahteraan rakyat. Tuntutan aspirasi masyarakat untuk perubahan sejak gerakan reformasi nasional mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut: Perlunya struktur kekuasaan yang terdistribusi / demokrasi. Persamaan dan kebebasan dibidang politik. Proses politik yang kompetitif. Basis sosial ekonomi yang mandiri dan berinisiatif. Penegakan supremasi hukum dan keadilan. Hak azasi manusia. Lingkungan Hidup. Transparansi. Akuntabilitas. Rasa aman. Oleh karena itu visi dan misi intelijen harus disesuaikan pula dengan fenomena perubahan mendasar ini, apakah itu perubahan Antisipatif, Reaktif ataupun perubahan Krisis.
31
BAB VII TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI INTELIJEN NEGARA
Tujuan intelijen negara ialah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini agar dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman (potensial dan nyata) terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kesejahteraan nasional.
Tugas pokok intelijen negara ialah: Memberikan dukungan intelijen kepada Presiden guna menentukan kebijakan dan strategi nasional, serta sekaligus mengamankan dan menyukseskan pelaksanaannya. Membangun, membina dan mengembangkan sistem intelijen secara koordinatif, efisien, efektif dan berhasil guna, yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta fenomena perubahan lainnya.
Fungsi – fungsi intelijen negara terdiri dari : Penyelidikan Pengamanan Penggalangan Fungsi penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi Intelijen sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Fungsi pengamanan meliputi pengamanaan internal (Internal security) dan kontra Intelijen. -
Sekuriti Internal mencakup pengamanan personil, materil, instalasi, keuangan, pemberitaan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pimpinan atau kepala Badan / lembaga/ dinas/ instansi yang bersangkutan.
32
-
Kontra Intelijen adalah kegiatan deteksi, insvestigasi dan negasi terhadap aktivitas intelijen pihak lawan.
Fungsi penggalangan adalah aktivitas yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk mempengaruhi kejiwaan dan motivasi sasaran, agar memiliki pola pikir, pola sikap serta pola tindak yang mendukung dan menguntungkan pihak sendiri. Kedalam lingkungan sendiri lebih bersifat pembinaan untuk menciptakan kondisi pengamanan yang baik. Keluar atau terhadap lawan dilakukan dengan tindakan disorganisasi dan disintegrasi agar kepentingan pihak lawan tidak menimbulkan ancaman terhadap pihak sendiri.
33
BAB VIII IDEALISME PROFESI DAN WATAK SOSOK INTELIJEN NEGARA
Profesi Intelijen Tuntutan kemampuan dan kompetensi profesionalisme (professional competence) menjadi syarat mutlak menuju terbinanya sosok intelijen yang profesional. Profesionalisme intelijen tidak terbatas hanya pada penguasaan tradecrafts intelijen, tetapi juga menguasai kompetensi intelektual. Didalamnya terkandung kewajiban dan kemampuan untuk menegakkan etika profesi yang menjadikan intelijen sebagai profesi yang disegani, dipercaya dan terhormat, bukan profesi yang menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Profesionalisme intelijen menuntut intelijen dalam aktivitasnya menghormati demokrasi, supremasi hukum, hak-hak azasi manusia, nilai-nilai budaya dan sejarah yang ada, karena negara yang kita impikan adalah negara demokratis, bukan negara polisi (police state) atau negara kekuasaan (machtstaat) yang kekuasaannya didukung oleh polisi rahasia semacam Kempetai, Gestapo, GRU atau Stazei. Intelijen adalah suatu profesi yang tidak dikenal (unknown), tidak bernama (anonim). Watak intelijen berorientasi kepada klien tunggal (Intellegence is a Profession with one client). Contoh: BIN sebagal BADAN INTELIJEN NEGARA senantiasa terikat pada tugas pokoknya yaitu menyampaikan informasi yang obyektif, relevan, faktual, terkini, aman dan tepat waktu mengenai pertimbangan what should or what should not be done kepada Presiden/Kepala Negara sebagai institusi negara yang sah serta ikut mengamankan dan menyukseskan kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan. Diminta atau tidak diminta BIN tetap menyampaikan analisis intelijen terkini kepada Presiden.
34
BAB IX PERSYARATAN KEBERHASILAN INTELIJEN NEGARA Keberhasilan intelijen negara ditentukan (antara lain) oleh :
Undang-undang sebagai payung dan landasan hukum.
Kepemimpinan.
Manajemen.
Kualitas sumber daya manusia.
Sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan disesuaikan dengan kemajuan IPTEK.
Kemampuan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis (misal demokratisasi, HAM) dan antisipatif terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman yang semakin canggih.
Mekanisme dan prosedur kerja yang cepat, akurat, aman, fleksibel dan tepat waktu.
Memiliki kewenangan khusus.
Menjunjung tinggi sumpah intelijen dan etika profesi intelijen.
Dukungan anggaran yang memadai.
Mendapatkan masyarakat.
dukungan
dan
35
kepercayaan
legislatif
dan
BAB X ORGANISASI INTELIJEN NEGARA
Organisasi intelijen Negara adalah badan atau lembaga yang diberi kemampuan, kewenangan dan dukungan untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen guna mencapai tujuan intelijen negara. Sesuai dengan karakter dasar intelijen yang bersifat rahasia, organisasi intelijen disusun berdasarkan pada prinsip “gunung es” yaitu 1/3 diatas permukaan sedangkan 2/3 dibawah permukaan (diluar negeri disebut secret intelligence service). Organisasi intelijen negara tiada lain hanyalah sekedar saranameans-menjalankan misi untuk mencapai tujuan. Misi organisasi intelijen negara, ditentukan oleh lingkungan strategis, tugas utama dan khusus yang dibebankan kepada intelijen negara, serta tantangan yang sedang dan bakal dihadapi. Mengingat wataknya sebagai one client organization badan intelijen harus tajam pada spesialisasinya. Organisasi yang terlampau luas dan lebar tanggung jawabnya dapat terjebak ke dalam perangkap to know little about many things. Ujung-ujungnya, organisasi intelijen seperti akan "berhasil dalam banyak bidang terkecuali tugas pokok". Organisasi intelijen negara disusun berdasarkan prinsip-prinsip kekenyalan dan keserbagunaan, sehingga dapat bekerja secara efisien,efektif dan produktif.
Untuk dapat mencapai tujuan dimaksud, pengorganisasian intelijen berdasarkan pada: (penyelidikan,
maka
-
Fungsi-fungsi intelijen penggalangan); atau.
-
Wilayah; atau
-
Pokok persoalan atau bidang yang ditangani, misalnya berdasarkan komponen-komponen intelijen strategis; atau
36
pengamanan,
-
Pada umumnya diorganisasikan secara campuran dari tiga hal di atas;
-
Disamping itu, dikenal adanya sebutan intelijen positif (positive intelligence), yaitu aktivitas memperoleh informasi pihak lawan secara rahasia, dan intelijen negatif (negative intelligence), yaitu aktivitas melawan dan menggagalkan penyelenggaraan intelijen asing terhadap keamanan pihak sendiri, yang dikenal dengan sebutan "kontra intelijen";
Umumnya setiap negara mengorganisir badan-badan intelijen sesuai dengan budaya, sejarah, karakteristik dan wawasan nasionalnya. Indonesia mengorganisasikan intelijennya sebagai berikut : -
BIN merupakan badan intelijen negara tertinggi yang menyelenggarakan fungsi aktivitas intelijen luar negeri dan dalam negeri untuk mendukung Presiden dalam menentukan kebijakan dan strategi nasional.
-
Badan Intelijen Pertahanan dan/atau militer menyelenggarakan fungsi dan aktivitas Intelijen pertahanan negara dan/atau operasi militer, baik didalam negeri maupun luar negeri, intelijen signal dan intelijen pencitraan.
-
Badan Intelijen penegakan hukum menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen kriminal untuk mendukung penegakan hukum.
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
-
Intelijen departemen dan lembaga pemerintah non departemen menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen guna mendukung tugas pokok lembaganya.
-
Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa intelijen dapat dikatagorikan sebagai intelijen taktis, intelijen operasional, intelijen strategis, dalam lingkup departemental maupun lingkup negara. Tugas dan tanggungjawab BIN adalah intelijen negara.
37
Suatu organisasi intelijen negara yang berdaya guna dan berhasil guna ialah apabila badan intelijen tersebut dapat memiliki kemampuan akses ke sumber-sumber informasi yang tepat, yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanaan negara/bangsa, kepentingan nasional.
Koordinasi Intelijen Negara Mekanisme hubungan, koordinasi serta kerjasama antar badanbadan intelijen yang ada secara umum diatur dalam UndangUndang Intelijen Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, badan-badan intelijen negara Indonesia adalah: -
BIN (Badan Intelijen Negara)
-
Badan Intelijen Tentara Nasional Indonesia
-
Badan Intelijen Kepolisian Republik Indonesia
-
Intelijen Kejaksaan RI,
-
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan; dan
-
Unsur-unsur intelijen pada Departemen atau LPND
Badan-badan tersebut mempunyai tugas, sasaran, sifat kegiatan dan wilayah aktivitas intelijen masing-masing, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara struktural badan-badan intelijen selain BIN, merupakan organik dan bagian integral Departemen/LPND yang bersangkutan, tetapi secara umum penyelenggaraan Intelijen diarahkan secara terkoordinir, efektif dan berhasil guna oleh KA BIN selaku Koordinator Komunitas Intelijen.
Faktor rivalitas (persaingan) yang mungkin inheren atau melekat di dalam tubuh berbagai badan-badan intelijen menjadi faktor kendala dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi untuk mengefisienkan kegiatan badan-badan intelijen yang ada. Berbeda dengan kompetisi (yang juga berarti persaingan dalam bahasa Indonesia), di mana di dalamnya perjuangan merebut prestasi dilaksanakan tanpa merugikan pihak-pihak yang bersaing,
38
rivalitas adalah persaingan yang kadangkala tanpa perlu memperebutkan prestasi, justru bertujuan untuk menimbulkan kerugian pada pihak pesaing lainnya. Keadaan yang merugikan ini pada waktu yang lampau bertambah parah oleh sistem politik yang bersifat sentralistik-otoriter. Dengan ciri dari sistem yang demikian, maka berbagai kelompok kepentingan bertarung untuk memperebutkan kedekatan atau untuk memperoleh favorit dari penguasa. Intelijen Indonesia tidak mengenal sistem ini.
Tujuan koordinasi intelijen negara ialah mewujudkan keterpaduan dalam pembinaan dan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas intelijen.
Dengan demikian pengalaman-pengalaman masa lalu dengan adanya tumpang tindih/perebutan untuk mendapatkan informasi di lapangan, karena kurang memahami atau sengaja tidak mau memahami kedudukan dan lingkup tugas masing-masing, serta adanya unsur rivalitas akan segera dapat teratasi oleh Undangundang Intelijen Negara.
Pengaturan koordinasi dan kerjasama antar komunitas intelijen, perlu pula diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang organisasi Badan Intelijen Negara.
Catatan : - Badan Intelijen Tentara Nasional Indonesia bertugas bertugas menyelenggarakan Intelijen dalam negeri maupun luar negeri, yang berkaitan dengan pertahanan negara dan/atau operasi militer, intelijen signal dan intelijen citra. Susunan organisasi dan tata kerja Badan Intelijen Tentara Nasional didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan dilingkungan TNI. -
Badan Intelijen Kepolisian Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan intelijen kriminal dan penegakan hukum. Susunan organisasi dan tata kerja Badan Intelijen Kepolisian didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kepolisian RI
39
-
Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan intelijen penegakan hukum. Susunan organisasi dan tata kerja Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia diatur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dilingkungan Kejaksaan Agung RI.
-
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, bertugas menyelenggarakan intelijen keuangan.
-
Unsur intelijen pada Departemen atau Lembaga pemerintah non departemen, menyelenggarakan fungsi intelijen dalam rangka mendukung tugas departemen atau lembaga yang bersangkutan. Susunan organisasi dan tata kerjanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dilingkungannya.
40
BAB XI SISTEM INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Sistem Intelijen negara RI adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan-badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masing-masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman maupun peluang yang ada (DN/LN) sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, obyektif, relevan dapat mendukung dan ikut mensukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional oleh Kepala Negara sebagai institusi.
Sistem Intelijen negara Republik Indonesia ditata berdasarkan kaidah-kaidah intelijen universal yang diterapkan/disesuaikan dengan situasi dan kondisi sejarah, budaya / karakter bangsa serta pengalaman aktivitas intelijen selama ini di Indonesia.
Selain itu sistem Intelijen negara RI harus didukung oleh suatu Undang-Undang Intelijen di mana secara jelas menggariskan landasan, pedoman, tugas, fungsi, wewenang, mekanisme kerja semua badan intelijen yang ada secara terkoordinatif, tersinkronisasi, sehingga sinergi yang dicapai akan efektif, efisien dan berhasil guna, serta disesuaikan dengan luasnya geografis nusantara dan pola otonomi daerah yang ada. Dengan demikian maka strata pembagian tugas, fungsi, sasaran kegiatan, sifat kegiatan serta prioritas wilayah kegiatan setiap badan intelijen akan lebih tertib, akurat dan transparan, sekaligus menghilangkan kemungkinan tumpang tindih di pusat, di daerah, atau pun pada penugasan di luar negeri.
41
BAB XII BADAN INTELIJEN NEGARA ( BIN)
Kedudukan BIN adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.
Tugas Pokok BIN Membantu Presiden RI sebagai konstitusi melalui bahan pertimbangan berupa analisis intelijen negara yang obyektif, akurat, relevan, aman dan tepat waktu untuk menentukan kebijakan dan strategi Nasional serta sekaligus mengamankan dan ikut mensukseskan pelaksanaannya.
Fungsi BIN Menyelenggarakan fungsi-fungsi : -
Penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, baik dalam bentuk kegiatan maupun operasi intelijen, di dalam dan luar negeri.
-
Mengolah semua bahan keterangan yang diterima maupun yang didapatnya menjadi produk intelijen.
-
Menyampaikan pertimbangan saran kepada Presiden sebagai institusi dalam rangka menentukan kebijakan dan strategi nasional serta sekaligus melakukan pengamanan dan ikut mensukseskan pelaksanaannya.
-
Mengkoordinasikan, mengintegrasikan aktivitas intelijen yang dilakukan oleh badan-badan (intelijen) di luar BIN baik di dalam maupun di luar negeri agar efektif, efisien, berhasil guna dan sinergis.
-
Bekerja sama dan berkoordinasi dengan badan-badan organisasi lain yang dianggap perlu (sipil-swasta-universitas dll).
42
-
Melakukan pengendalian dan atau pengawasan pelaksanaan tugas-tugas intelijen pada umumnya.
atas
-
Menyediakan intelijen bagi badan/lembaga/departemen/ instansi sesuai kepentingan dan prioritas.
-
Pembinaan dan pengembangan kemampuan BIN secara efektif dan efisien disesuaikan dengan tuntutan lingkungan strategis.
Postur BIN yang diharapkan
Sebagai suatu organisasi Intelijen Negara, BIN harus profesional dipercaya rakyat karena bobot intelijennya cepat, akurat, relevan dan tepat waktu. Selain itu BIN tetap berpedoman pada tugas pengabdian yang mutlak kepada kepentingan negara dan bangsa tanpa pamrih. Wewenang BIN
-
Dalam rangka menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen, khususnya intelijen dalam negeri, beberapa negara memberikan kewenangan khusus kepada badan intelijen dalam negeri. Sebagai bahan banding:
SPECIAL POWER AGENCY MI5
SPECIAL POWERS ● Directed surveillance. ● Interception of communication. ● Intrusive surveillance.
ASIO
Intercept tellecommunication, use listening devices and tracking devices, remotly access computers, enter and search premises, examine postal articles, and the questioning of person for purpose of investigating terrorism.
CSIS
● To enter any place or open or obtain access to anything. ● To search for, remove or return, or examine, take extracts from or make copies of or record in any other manner the information, record, document or thing, or ● To install, maintain, or remove any thing
43
Dengan merujuk bahan banding di atas, kepada BIN dapat diberikan kewenangan intersepsi komunikasi seperti: penyadapan telepon dan faximile, membuka email, membuka surat dan memeriksa paket dan pemeriksaan aliran dana. -
Untuk memperoleh data Intelijen yang akurat dan obyektif tentang ancaman, khususnya yang berkaitan dengan terorisme BIN perlu diberi wewenang yang sifatnya dapat membatasi, mengurangi dan atau menghilangkan sebagian kebebasan sipil namun sekaligus mendukung HAM, serta dapat mengakses langsung kesumber informasi aktual, yang diatur oleh UndangUndang Intelijen Negara. Serangan terorisme sulit dideteksi dan diprediksi, mengingat aktivitasnya dilakukan secara tertutup (gerakan bawah tanah), jaringan dan pengendaliannya longgar, mobilitasnya tinggi, bersifat global dan tidak mengenal batas terirorial dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Serangan teroris antara lain dengan menggunakan bom bunuh diri, menyebabkan kerugian jiwa dan harta yang sangat besar, merusak image di dunia internasional dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Akibat serangan terorisme bersifat masiv dan orang-orang yang menjadi korban tidak mengenal dan tidak ada hubunganya dengan tujuan teroris. Terorisme bukan saja diklasifikasikan sebagai kejahatan umum, tetapi masyarakat internasional telah menyatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh sebab itu, dalam rangka melindungi hak asasi manusia masyarakat yang lebih besar, serta kepentingan nasional lainnya, perlu ada langkah-langkah khusus dalam menghadapi terorisme, antara lain kepada intelijen diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan intensif untuk pemeriksaan.
44
Kewenangan tersebut dapat diberikan mengingat: - Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. -
Pasal 70 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
-
Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights) “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yanglayak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata tertib umum serta keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
-
Dokumen Siracusa Dokumen Siracusa lahir dari hasil pertemuan para pakar pertahanan, pakar keamanan nasional dan pakar hak asasi manusia di Johanesburg, Afrika Selatan. Dokumen tersebut melahirkan prinsip-prinsip Siracusa yang kemudian diadopt oleh PBB. Isi prinsip-prinsip dokumen tersebut sebagai berikut: “Pembatasan hak asasi manusia dapat yang dibenarkan sepanjang berkaitan dengan keamanan nasional, keselamatan bangsa dan dan diatur dengan undang-undang”.
45
-
Hal tersebut dapat dilakukan karena keadaan mendesak dan memerlukan kecepatan bertindak demi keamanan dan kepentingan nasional serta keselamatan jiwa manusia. Kantor BIN Daerah Perlu disadari bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis amat luas dan terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil yang terbagi pula atas 33 propinsi dan 440 kabupaten / kota (91 kota, 349 kabupaten), belum termasuk penambahan pemekaran. Hal ini merupakan kendala tersendiri untuk mendapatkan berbagai informasi / data intelijen daerah secara akurat, cepat dan aman. Oleh karena itu BIN mempunyai organ-organ di tiap provinsi, yang tugas dan fungsinya diatur secara khusus dan pimpinannya adalah pejabat BIN setingkat eselon II yang dipilih melalui seleksi. Organ-organ itu disebut Kantor BIN daerah. Ka BIN daerah menjadi koordinator komunitas intelijen setempat.
Pos intelijen di luar negeri Pada lingkup internasional, BIN mempunyai organ yang melakukan pengumpulan intelijen luar negeri yang disesuaikan dengan skala prioritas, penilaian sasaran dan kebutuhan. KA BIN menentukan pos BIN di luar negeri.
Pusat Data Intelijen Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsi BIN perlu dibangun Data Base Intelijen dengan tingkat sekuriti yang tinggi.
EEI Presiden Presiden memberikan perintah/penugasan/arahan atau EEI (Esential Element of Information) atau UUK (Unsur-unsur utama keterangan) kepada Kepala BIN agar BIN dapat menyajikan sesuai dengan kebutuhan.
46
BAB XIII PENYELENGGARAAN INTELIJEN NEGARA
Penyelenggaran intelijen negara bertujuan : -
Memperoleh bahan informasi intelijen yang diperlukan dalam rangka mendukung, mengamankan dan menyukseskan kebijakan dan strategi nasional.
-
Mencegah, menghalangi dan melawan subversi, sabotase, spionase, terorisme.
-
Melakukan penggalangan guna mewujudkan kondisi yang menguntungkan bagi pencapaian kepentingan dan keamanan nasional.
Operasi intelijen strategis dilakukan pada setiap saat dan intensitasnya disesuaikan dengan keadaan politik nasional serta ruang dan waktu.
Aktivitas pengumpulan di dalam dunia intelijen sangat dominan. Kegiatan atau operasi di bidang ini harus dilakukan terusmenerus, karena pada keseluruhan mekanisme siklus intelijen selalu diperlukan tambahan dan pengecekan data. Meskipun demikian tidak semua data dibawah kolong langit dikumpulkan, yang dicari adalah yang benar-benar relevan dengan fenomena yang dibutuhkan oleh penentu kebijakan dan strategi nasional.
Operasi-operasi intelijen dilaksanakan secara tertutup/klandestin dan menggunakan pola yang dikenal sebagai Trade Craft, antara lain berkedok dengan cover name, cover job, cover story untuk menutup identitas dan aktivitas terhadap observasi oposisi, namun hasilnya tidak boleh terlalu dibesar-besarkan (over emphasizing) sebab dapat berbahaya. Bagaimana pun harus diingat bahwa Fact means nothing, tetapi peranan analisis dan riset justru sangat vital.
47
Isu-isu Nasional Kontemporer adalah : Kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; Sistem kesatuan dan desentralisasi Demokrasi yang stabil dan tertib "Good Governance" dan pemberantasan korupsi Pembangunan ekonomi: pertumbuhan dan pemenuhan hak dasar rakyat Keberlanjutan fiskal Resolusi konflik Hukum, HAM dan Civil Society Peran Indonesia di forum regional maupun global Penanggulangan bencana alam
Penyelenggaraan intelijen Negara berupa gelar kegiatan dan atau operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan, penggalangan) untuk mendukung dan mengamankan kebijakan, strategi dan agenda nasional haruslah memperhitungkan secara cermat faktorfaktor antara lain : Hak azasi manusia dan nilai-nilai demokrasi; Supremasi hukum (ketentuan-ketentuan hukum nasional dan hukum adat yang berlaku); Kepentingan rakyat/masyarakat; Dukungan masyarakat; Sistem/nilai sosial budaya setiap wilayah nusantara; Koordinasi antar badan intelijen; Kepekaan media massa; Kemajuan IPTEK, ilmu sosial, psikologi dsb. Etika profesi intelijen/kode etik; Sumpah intelijen.
48
Masyarakat luas/rakyat hendaknya disadarkan/diajak dan dibina untuk berani melaporkan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan spionase, sabotase, subversi serta kegiatan lainnya yang merupakan ancaman, kepada para petugas keamanan/intelijen terkait (namun laporan harus berdasarkan fakta, bukan isu palsu/bohong).
Sesuai persyaratan yang ditentukan setiap warga negara dapat menjadi anggota intelijen dalam rangka membela negara, sesuai Undang-Undang dan persyaratan yang berlaku.
Catatan : Kode etik intelijen Negara disusun oleh komunitas intelijen. Pelanggaran terhadap kode etik intelijen Negara disesuaikan oleh Dewan Kehormatan Intelijen masing-masing pelaksana fungsi intelijen.
49
BAB XIV PEMBINAAN INTELIJEN NEGARA Pembinaan intelijen negara adalah kegiatan yang berlanjut, meliputi pembinaan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, pengendalian, riset dan pengawasan.
Pembinaan kemampuan sumber daya manusia, memerlukan suatu sistem manajemen personil yang modern agar dapat menjadi insan intelijen yang profesional, berintegritas pribadi yang tinggi, produktif, beriman dan bertaqwa, loyalitas tanpa reserve terhadap bangsa dan negara melalui daur pembinaan : Seleksi dan rekrutmen; Pendidikan dan pelatihan; Penggunaan; Pengembangan; Penyaluran; Regenerasi dan rekrutmen baru. Keluaran (output) tersebut diharapkan dapat menghasilkan sosok personil intelijen yang handal/profesional di bidang intelijen dengan: Kemampuan ; Ketrampilan, etos kerja, berwawasan luas; Berpikir secara holistik/integralistik; Berorientasi pada tugas pokok. Pola karier, kenaikan pangkat dan jabatan personil intelijen harus didasarkan pada "merit" dan tingkat keberhasilan profesional di bidang intelijen, bukan berdasarkan SARA atau melulu "politis" dan KKN. Perlu dibangun suatu Sistem Informasi Manajemen Personil (SIMP) agar mampu menyajikan data personil secara cepat, akurat, terkini, terpadu dan dapat dipercaya.
50
Semangat/etos kerja insan intelijen perlu didukung dengan sistem kesejahteraan yang memadai (misal perawatan kesehatan, koperasi dan fasilitas lainnya).
Pembinaan organisasi/intelijen Negara, bukanlah untuk ditakuti tetapi disegani dan dipercaya oleh rakyat karena bobot profesional intelijennya diakui/dihargai. Mengingat tingkat kerahasiaannya yang tinggi organisasi intelijen tidak boleh muncul di dalam publikasi apapun dan personilnya tidak terdaftar dalam List employees dan payroll resmi. Seluruh sosok yang bernaung dalam komunitas intelijen negara harus dibina agar kohesif meski terbagi-bagi dalam berbagai bingkai dan fungsi, sesuai dan berdasarkan kepentingan keamanan nasional yang bersifat dinamik.
Prasarana dan sarana intelijen yang khas dan disesuaikan dengan perkembangan IPTEK mutakhir memang mutlak dibutuhkan guna mendukung keberhasilan berbagai aktivitas intelijen negara. Namun mengingat tingginya dana pengadaan dan pemeliharaan kiranya prasarana dan sarana yang ada masih tetap dipelihara dan digunakan.
Dukungan anggaran Demi tercapainya tugas pokok dan fungsi intelijen yang berdaya guna dan berhasil guna tentu dibutuhkan dukungan biaya yang memadai. Sistem pertanggungjawaban keuangan bagi penyelenggaraan dan pembinaan intelijen dilaksanakan secara khusus.
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai "pabrik" SDM intelijen yang berkualitas perlu dilakukan penyempurnaanpenyempurnaan dan peningkatan fasilitas sarana, prasarana, dana dan petugas yang tepat. Pembinaan hendaknya disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologimutakhir. Adalah ideal adanya suatu Diklat yang digunakan untuk semua sosok komunitas intelijen nasional. Sistem pendidikan dan pelatihan intelijen meliputi yang formal (umum, kejuruan) dan non formal (in house dan out house).
51
Litbang/Riset. Perlu dibangun/dibina dengan konsepsi dan metoda-metoda mutakhir (termasuk perpustakaan dan sebagainya). Pengawasan dan Pengendalian dibangun dan dibina dengan sistem yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan pembinaan intelijen negara yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, pengendalian dan pengawasan hendaknya ditata dalam suatu sistem manajemen modern yang disesuaikan dengan kemajuan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) di alam demokrasi/reformasi.
Memelihara dan meningkatkan etika profesi intelijen/kode etik intelijen serta tetap memegang sumpah intelijen Negara.
Semua aktivitas intelijen adalah rahasia negara.
Sangsi yang tegas dijatuhkan terhadap personil intelijen yang melanggar sumpah intelijen Negara dan ketentuan dasar tugas pokok dan fungsi intelijen namun perlu mencatat sosok intel yang berprestasi dalam tugasnya.
Menggalang kerjasama dengan para pakar / ahli di bidang keilmuan baik diberbagai universitas maupun di swasta demi keberhasilan tugas intelijen.
Hubungan dan Kerjasama dengan Intelijen Luar Negeri Hubungan dan kerjasama dengan badan-badan intelijen luar negeri dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan hubungan fungsional (antara lain pendidikan, pelatihan, kerjasama operasional misalnya strategi bersama menghadapi terorisme internasional).
Budaya Intelijen Membangun secara konseptual, konsisten, bertahap budaya (Intelijen) komunitas Intelijen.
52
sistematis
dan
Pembinaan Khusus Personil Intelijen Mengingat kemampuan/keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya, secara langsung atau tidak langsung mereka yang sudah diluar badan intelijen (a.l. pensiun) perlu tetap dibina agar tidak dimanfaatkan oleh pihak ”lawan” untuk tujuan-tujuan anti NKRI.
Pengembangan kemampuan profesionalisme personil intelijen Negara dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan
Setiap anggota intelijen beserta perlindungan secara fisik dan non perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen-dokumen/arsip rahasia dapat dibuka atau tidak dibuka sepanjang kepentingan nasional menghendakinya sesuai ketentuan undang-undang rahasia Negara.
Setiap personil intelijen Negara yang melanggar kewajiban untuk merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan aktivitas intelijen dekenakan sanksi sesuai undang-undang intelijen.
53
keluarganya fisik sesuai
diberikan peraturan
BAB XV ANGGARAN
Proses pengelolaan anggaran intelijen yang memadai dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban secara khusus.
BIN berhak memperoleh alokasi anggaran melalui mekanisme dan prosedur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pengajuan kebutuhan anggaran serta berbagai tindaklanjutnya tetap diselenggarakan BIN sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Anggaran bagi badan-badan intelijen di luar BIN disesuikan dengan ketentuan dan peraturan terkait yang berlaku.
54
BAB XVI PENGAWASAN INTELIJEN DALAM NEGARA DEMOKRASI
Di era transparansi, tuntutan demokratisasi, supremasi hukum, akuntabilitas, dan hak azasi manusia saat ini, bukanlah berarti bahwa aktivitas badan-badan intelijen harus transparan pula.
Selain itu untuk menghindari tuduhan-tuduhan dan kecurigaankecurigaan oleh sebagian masyarakat selama ini bahwa : Kegiatan intelijen cenderung digunakan untuk kepentingan politik penguasa atau politik praktis; Adanya penyalahgunaan wewenang; Adanya tumpang tindih dalam penugasan antar badan-badan intelijen, maka perlu disiapkan secara konseptual pembuatan Undang-Undang Intelijen (Nasional) melalui mekanisme DPR-RI yang disahkan oleh Presiden Rl untuk menetapkan posisi, fungsi dan tugas badan-badan intelijen di Indonesia serta kewenangannya.
Di beberapa negara, parlemen mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap intelijen. Contoh:
COUNTRY
AUSTRALIA
MANDATE
OF
OVERSIGHT
TYPE OF BODY
Review the administration
Joint
and
Intelligence
matter
expenditure, in
any
relating
to
consist
Committee of
and 9
on
Security,
members
(4
ASIO, ASIS, DIGO, DIO,
senator, 5 HR). Majority must
DSD, ONA
be government members
55
Finance, UNITED KINGDOOM
CANADA
administration
The Intelligence and Security
and policy of MI5, MI6
Committee,
and GCHQ with review on
members, drawn from both
efficiency.
the HC and the HL Appointed
It
does
not
consist
of
check legality.
by the PM
Performance of duties and
The
functions.
Review committee, consist of
the
Investigates
complaint
of
any
Intelligence
- (3 – 5) Privy Councilor - 12 members of t he HC
person Review
security
9
all
intelligence
Two Congressional Over-sight
agencies.
Committees on Intelligence
UNITED
Approves top intelligence
The Senate Select Committee
STATES
appointments.
(13-17)
both
It
check
legality
and
effectiveness.
House Permanent Committee (19)
Berdasarkan contoh tersebut dapat digunakan sebagai bahan banding pengawasan intelijen oleh DPR RI.
Di dalam UU tersebut secara jelas akan tercantum hal-hal apa saja yang dapat diungkap secara transparan dan apa yang tidak, misalnya berdasarkan UU Intelijen, BIN diperbolehkan merahasiakan hal-hal yang menyangkut organisasi, tugas, fungsi, personil (nama, jabatan, pembinaan, pengelolaan). Semua aktivitas yang dilakukan anggota intelijen adalah rahasia negara.
Khususnya dalam rangka keselamatan, kesejahteraan, keamanan dan kepentingan negara, UU Intelijen tersebut harus dapat menjamin akses aktivitas badan intelijen ke departemen/instansi Pemerintah maupun swasta yang jelas-jelas berindikasi merugikan atau membahayakan keselamatan/kepentingan negara. Kemudian secara tegas perlu digariskan wewenang serta wilayah kegiatan semua badan intelijen negara yang ada, maupun prosedur pengkoordinasian dan pembinaan komunitas intelijen sesuai doktrin intelijen yang berlaku.
56
PENGAWASAN LEGISLATIF
Pada prinsipnya DPR-RI sebagai wakil rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap intelijen, melalui prosedur dan mekanisme perangkat kelengkapan DPR-RI, di mana para anggotanya diangkat dengan sumpah khusus yang diatur oleh Undang-Undang Intelijen Negara. Pengawasan tersebut terbatas pada ”apa” dan ”mengapa” substansi kebijakan intelijen secara umum dan dukungannya, yang berkaitan dengan keamanan nasional dan keselamatan warga negara, artinya bukan mengontrol secara teknis operasional maupun aktivitas intelijen secara rinci. Informasi yang diketahui oleh perangkat kelengkapan DPR-RI tersebut wajib dijaga kerahasiaannya.
PENGAWASAN FUNGSIONAL
Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawas ditingkat Negara dan tingkat lembaga. Pengawasan ini bersifat pengawasan managerial, yaitu apakah pencapaian tujuan aktivitas intelijen sesuai dengan sasaran dan pengguna sumber daya yang telah direncanakan.
57
BAB XVII HUBUNGAN ANTARA UNDANG-UNDANG INTELIJEN NEGARA DENGAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SERTA UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
Hubungan antara (Rancangan) Undang-Undang Intelijen Negara dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Rahasia Negara serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Hubungan antara (Rancangan) Undang-Undang Intelijen Negara dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Terdapat hubungan antara KUHAP dengan Undang-Undang Intelijen Negara. KUHAP mengatur proses penegakan hukum yang berkaitan dengan pemidanaan seseorang atau koorporasi yang melakukan tindak pidana. Sedang (Rancangan) Undang-Undang Intelijen Negara akan mengatur seseorang yang diperiksa oleh BIN, jika memenuhi bukti permulaan, dapat digunakan untuk proses pro-justisia.
2.
Hubungan antara (Rancangan) Undang-Undang Intelijen Negara dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik: Segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan intelijen merupakan pengecualian dari informasi yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3.
Hubungan (Rancangan) Undang-Undang Inteijen dengan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berkaitan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang mengatur bahwa laporan intelijen dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan untuk penyidikan selanjutnya, setelah memperoleh pengesahan dari Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
58
Oleh karena itu ada hubungan antara Undang-Undang Intelijen Negara dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
59
BAB XVIII KESIMPULAN -
Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia adalah relevan dan perlu yang disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan, namun tanpa menyimpang dari tujuan dan kepentingan nasional.
-
Intelijen Indonesia memang mengadopsi filiosofi / asas-asas intelijen universal, namun dalam penerapannya disesuaikan dengan budaya, sejarah, pengalaman, karakter bangsa dan geografis Nusantara.
-
Badan-badan Intelijen Indonesia disusun menurut strata masingmasing, yaitu: intelijen tempur / taktis, intelijen strategis departemental, dan intelijen strategis negara yaitu BIN.
-
Hubungan koordinasi dan kerjasama antar badan-badan intelijen tersebut diatur dalam Undang-Undang Intelijen Negara dan Peraturan Presiden.
-
Demi menjamin keamanan dan kepentingan nasional terhadap berbagai potensi ancaman yang semakin canggih, intelijen perlu diberi wewenang tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Intelijen RI;
-
Kontrol masyarakat terhadap intelijen, dilakukan oleh perangkat kelengkapan DPR RI yang diatur dalam Undang-Undang Intelijen Negara;
-
Intelijen memerlukan anggaran yang memadai (antara lain untuk meningkatkan mutu SDM, sarana prasarana dan lain-lain;
60
BAB XIX PENUTUP Berbagai pengalaman perjuangan yang lalu hingga saat ini, yakni untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan bangsa, menunjukkan mutlaknya diperlukan dukungan terpadu dari semua aktivitas intelijen, namun perlu penataan yang lebih profesional dan modern tentang visi, misi, doktrin, dan sistem intelijen nasional yang lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini (paradigma baru) serta budaya bangsa. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam Naskah Akademik ini akan semakin membulatkan keyakinan insan intelijen akan tugas mulia yang diembannya yaitu mengamankan bangsa dan negara demi pencapaian tujuan serta cita-cita nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta menguatkan niat dan tekad para insan intelijen untuk ikut mewujudkan dan mengamankan cita-cita perjuangan dan pembangunan nasional ditengah-tengah dinamika pembangunan nasional dan kancah global yang sarwa berubah. Akhirnya, substansi naskah akademik ini siap dimanfaatkan dalam rangka menyusun Rancangan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia.
61
