NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
INFORMASI GEOSPASIAL
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI---------------------------------------------------------------------------- i 1. BAB I PENDAHULUAN -------------------------------------------------------- 1 1.1 LATAR BELAKANG --------------------------------------------------------------------- 1 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH ------------------------------------------------------------- 3 1.2.1 Permasalahan Utama --------------------------------------------------------- 3 1.2.1.1 Informasi Geospasial ------------------------------------------------ 3 1.2.1.2 Kelembagaan ---------------------------------------------------------- 7 1.2.1.3 Profesi ------------------------------------------------------------------- 7 1.2.1.4 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ------------------------------------------------------------------ 8 1.2.2 Problema Terkait Aplikasi Informasi Geospasial Di Indonesia ----- 9 1.2.2.1 Pengelolaan Sumber Daya Alam--------------------------------- 9 1.2.2.2 Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI -------------------------- 11 1.2.2.3 Jaminan Memperoleh Informasi Geospasial ---------------- 15 1.2.2.4 Pengembangan Iptek dan Sumber Daya Manusia -------- 18 1.2.2.5 Efisiensi --------------------------------------------------------------- 20 1.2.2.6 Pelayanan Publik --------------------------------------------------- 22 1.2.2.7 Penanggulangan Bencana --------------------------------------- 26 1.2.2.8 Penataan Ruang ---------------------------------------------------- 28 1.2.2.9 Mendorong Investasi Ekonomi ---------------------------------- 32 1.2.2.10 Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) ------- 35 1.2.2.11 Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan ------------- 36 1.2.2.12 Kemiskinan dan Ketahanan Pangan ------------------------ 36 1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN ----------------------------------------------------------38 1.4 METODE PENELITIAN ---------------------------------------------------------------38
2. BAB II ASAS-ASAS ----------------------------------------------------------- 41 2.1 ASAS KEPASTIAN HUKUM ---------------------------------------------------------41 2.2 ASAS KETERPADUAN ---------------------------------------------------------------41 2.3 ASAS KETERBUKAAN ---------------------------------------------------------------42 2.4 ASAS KEMUTAKHIRAN --------------------------------------------------------------43 2.5 ASAS KEAKURATAN -----------------------------------------------------------------43
3. BAB III MATERI MUATAN -------------------------------------------------- 44 3.1 PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------44 3.2 JENIS INFORMASI GEOSPASIAL ------------------------------------------------45 3.2.1 Informasi Geospasial Dasar ------------------------------------------------45 3.2.1.1 Kandungan Informasi Geospasial Dasar --------------------- 46 3.2.1.2 Cakupan dan Skala Informasi Geospasial Dasar ---------- 50 3.2.1.3 Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar------------------ 51 3.2.1.4 Spesifikasi Informasi Geospasial Dasar ---------------------- 51 3.2.2 Informasi Geospasial Tematik ---------------------------------------------52 3.2.2.1 Pembuatan Informasi Geospasial Tematik ------------------ 54 ii
3.2.2.2 Skala Informasi Geospasial Tematik -------------------------- 54 3.2.2.3 Informasi Geospasial Tematik Berkekuatan Hukum ------ 54 3.2.2.4 Pembuatan Informasi Geospasial Tematik untuk Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar ------------------ 55 3.3 PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL ------------------------------56 3.3.1 Penyelenggara Informasi Geospasial Dasar --------------------------56 3.3.2 Penyelenggara Informasi Geospasial Tematik ------------------------57 3.3.2.1 Informasi Geospasial Tematik di Tingkat Daerah ---------- 59 3.3.2.2 Kerjasama Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik ---------------------------------------------------------------- 59 3.3.2.3 Integrasi Informasi Geospasial Tematik ---------------------- 60 3.4 PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL --------------------------60 3.4.1 Pengumpulan Data -----------------------------------------------------------60 3.4.1.1 Metoda Pengumpulan Data -------------------------------------- 60 3.4.1.2 Pembakuan dalam Pengumpulan Data ---------------------- 61 3.4.1.3 Perizinan Pengumpulan Data ----------------------------------- 62 3.4.2 Pengolahan Data dan Informasi Geospasial---------------------------63 3.4.2.1 Perangkat Pengolah Data dan Informasi Geospasial----- 63 3.4.2.2 Pengolahan di Luar Negeri -------------------------------------- 64 3.4.2.3 Tahapan Pengolahan --------------------------------------------- 65 3.4.3 Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial ----------------------------------------------------------------------66 3.4.3.1 Penyimpanan Data dan Informasi Geospasial ------------- 66 3.4.3.2 Pengamanan Informasi Geospasial --------------------------- 67 3.4.4 Penyebarluasan Informasi Geospasial ----------------------------------67 3.4.4.1 Keterbukaan Informasi Geospasial ---------------------------- 67 3.4.4.2 Insentif Untuk Mendorong Penyebarluasan Informasi Geospasial ----------------------------------------------------------- 68 3.4.4.3 Jaringan Informasi Geospasial sebagai sarana pertukaran dan penyebarluasan -------------------------------- 68 3.4.4.4 Pengesahan Informasi Geospasial berkekuatan hukum sebelum disebarluaskan ------------------------------------------ 69 3.4.5 Penggunaan Informasi Geospasial ---------------------------------------69 3.4.5.1 Kebijakan tentang Harga dan Kualitas Informasi ---------- 70 3.4.5.2 Informasi Geospasial dalam proses pengambilan kebijakan terkait keruangan dan kebencanaan------------- 71 3.4.6 Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial ---------------72 3.5 PELAKSANA INFORMASI GEOSPASIAL ---------------------------------------73 3.5.1 Registrasi Badan Usaha ----------------------------------------------------74 3.5.2 Sertifikasi Profesi --------------------------------------------------------------74 3.6 PEMBINAAN -----------------------------------------------------------------------------76 3.7 KETENTUAN SANKSI-----------------------------------------------------------------77 3.7.1 Tentang Perbuatan Yang Dikenai Sanksi ------------------------------77 3.7.1.1 Pengertian Hukum Pidana --------------------------------------- 77 3.7.2 Tentang Sanksi Pemidanaan Dan Denda -----------------------------78 3.8 KETENTUAN PERALIHAN ----------------------------------------------------------83 3.8.1 Aturan Peralihan Terkait Dengan Penyelenggara Informasi Geospasial ----------------------------------------------------------------------83 3.9 ATURAN PERALIHAN TERKAIT DENGAN BADAN --------------------------85 3.10 KETENTUAN PENUTUP -----------------------------------------------------------86 iii
4. BAB IV KETERKAITAN DENGAN HUKUM POSITIF --------------- 88 4.1 KETERKAITAN DENGAN HUKUM POSITIF -----------------------------------88 4.1.1 Undang-Undang Dasar 1945 ----------------------------------------------88 4.1.1.1 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ------------------- 88 4.1.1.2 Pasal 33 ayat (3)---------------------------------------------------- 89 4.1.1.3 Pasal 25A ------------------------------------------------------------- 89 4.1.1.4 Pasal 28F ------------------------------------------------------------- 90 4.1.2 Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden--------------------------------------------------------------------------91 4.1.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. --------------------------------- 91 4.1.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ------------------------------- 92 4.1.2.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea ---------------------------------------------------------- 93 4.1.2.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai garis Batas laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura --------------------------------------- 94 4.1.2.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ------------------------------------ 95 4.1.2.6 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ---------------------------------------------------- 96 4.1.2.7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ---------------------------- 98 4.1.2.8 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. ------------------------------------------------------------------ 100 4.1.2.9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ---------------------------------- 104 4.1.2.10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ----------------------------------------- 106 4.1.2.11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ---------------------------------------- 107 4.1.2.12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ------------------------- 107 4.1.2.13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria---- 109 4.1.2.14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil ---------------------------------------------------------- 110 4.1.2.15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air -------------------------------- 111 4.1.2.16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ------------------------------------------------- 112 4.1.2.17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, iv
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ------------------------------------------------------------ 113 4.1.2.18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat --------------------------------------------- 114 4.1.2.19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik-------- 115 4.2 KETERKAITAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL ---------------- 116 4.2.1 United Nations Convention on the Law of the Sea ----------------- 116 4.3 CONVENTION ON INTERNASIONAL CIVIL AVIATION------------------- 131 4.4 TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE ---- 131 4.5 ASPEK-ASPEK HUKUM PENGINDERAAN JAUH -------------------------- 132 4.5.1 Sarana Remote Sensing -------------------------------------------------- 132 4.5.2 Hukum Yang Berlaku------------------------------------------------------- 132 4.5.3 Hukum yang berlaku terhadap RSS (Remote Sensing by Satellite). ----------------------------------------------------------------------- 134
5. BAB V PENUTUP-------------------------------------------------------------136 5.1 RINGKASAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGATURAN ------ 136 5.2 KESIMPULAN ----------------------------------------------------------------------- 141 5.3 SARAN -------------------------------------------------------------------------------- 144
LAMPIRAN-------------------------------------------------------------------------145
v
1. BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Informasi Geospasial, yang lazim dikenal dengan peta, adalah informasi obyek permukaan bumi yang mencakup aspek waktu dan keruangan. Pengertian geo dalam geospasial, berarti geosfer yang mencakup atmosfer (lapisan udara yang meliputi permukaan bumi), litosfer (lapisan kulit bumi), pedosfer (tanah beserta pembentukan dan zona-zonanya, sebagai bagian dari kulit bumi), hidrosfer (lapisan air yang menutupi permukaan bumi dalam berbagai bentuknya), biosfer (segenap unsur di permukaan bumi yang membuat kehidupan dan proses biotik berlangsung) dan antroposfer (manusia dengan segala aktivitas yang dilakukannya di permukaan bumi)1. Informasi terkait dengan geografi mencakup tiga pengertian 1) informasi tentang lokasi di permukaan bumi; 2) informasi tentang terdapatnya suatu obyek di bumi yang bersifat fisik (atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer dan biosfer) ataupun non-fisik dan budi daya hasil kreasi manusia (antroposfer); 3) informasi tentang apa yang berada pada suatu lokasi tertentu. Dengan demikian pengertian geografi tidak hanya menunjukkan lokasi di permukaan bumi, tetapi juga terkait sumber daya dan lingkungan hidup manusia. Pengertian Informasi Geospasial tersebut di atas amat erat kaitannya dengan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara yaitu adanya wilayah yang berkonotasi teritorial. Wilayah merupakan salah satu syarat utama terbentuknya suatu negara, dalam pengertian tersedianya obyek yang ada di permukaan bumi dengan lokasi yang pasti dan batas-batas yang diakui berdasarkan peraturan yang berlaku. Informasi Geospasial merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik dalam
1
Peter Hagget, 1978, Geography: Modern Synthesis dan R. Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1982, Metode Analisis Geografi, LP3ES.
1
melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga pada sektor perorangan dan kelompok orang. Informasi Geospasial menjadi komponen penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Peran Informasi Geospasial semakin penting dalam pembangunan, namun masih banyak permasalahan yang muncul karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Informasi Geospasial. Pentingnya undang-undang tentang Informasi Geospasial adalah usaha untuk menjadikan Informasi Geospasial menjadi program di setiap instansi pemerintah dan tanggung jawab masyarakat, agar penyelenggaraannya menjadi sistematis dan berkelanjutan. Undang-Undang tentang Informasi Geospasial ini diharapkan menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberlangsungan
penyelenggaraan
Informasi
Geospasial
memerlukan
dukungan dari berbagai pihak, yaitu Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menjadi penyelenggara Informasi Geospasial. Keberlangsungan penyelenggaraan
Informasi
Geospasial
sangat
erat
kaitannya
dengan
ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial (IPTEKS). Pengaturan tentang Informasi Geospasial mendesak untuk dilakukan sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, masyarakat secara umum semakin menyadari makna penting dari sebuah informasi. Informasi Geospasial sekarang sudah muncul dalam berbagai ragam bentuk dan kemanfaatannya, seperti tersedianya berbagai Informasi Geospasial yang dapat diakses melalui jaringan internet pada komputer atau telepon seluler. Hak masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, untuk
mendapatkan
Informasi
Geospasial
yang
benar
dan
dapat
memanfaatkannya untuk keperluan masyarakat harus terjamin. Di sisi lain harus ada kejelasan tentang kewajiban masyarakat terkait penyelenggaraan Informasi Geospasial.
2
Pada umumnya sebuah undang-undang disiapkan dengan maksud untuk menjawab berbagai permasalahan nasional. Sebuah undang-undang juga dibuat untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat dalam berbagai hal. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang tentang Informasi Geospasial ini diajukan, agar dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan Bangsa Indonesia yang sangat terkait dengan Informasi Geospasial baik secara langsung maupun tidak langsung.
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 1.2.1 Permasalahan Utama Permasalahan utama yang dihadapi, yang memerlukan pengaturan dalam bentuk norma-norma dalam Undang-Undang mencakup 4 (empat) kelompok utama, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan: 1. Informasi Geospasial; 2. Kelembagaan; 3. Profesi; dan 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 1.2.1.1 Informasi Geospasial Pokok permasalahan yang berkaitan dengan Informasi Geospasial, antara lain: 1. Informasi Geospasial belum tersedia secara lengkap dan mutakhir Belum lengkapnya Informasi Geospasial yang tersedia secara nasional terkait erat dengan prioritas pembangunan, ketersediaan anggaran dalam pengadaannya, dan belum ada aturan yang tegas untuk menugaskan pemerintah dalam menyediakan Informasi Geospasial secara lengkap yang mencakup seluruh wilayah NKRI. Pengertian lengkap di sini adalah sistematik secara nasional dengan kualitas informasi yang sama dan berkelanjutan. Ketidaklengkapan Informasi Geospasial secara nasional mengakibatkan kualitas perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan menjadi tidak merata. Implikasi sosial yang dapat dirasakan adalah
3
perbedaan tingkat kesejahteraan. Permasalahan informasi yang tidak lengkap ini tentu erat kaitannya dengan kemuktahiran informasi, yang diperlukan dalam mendukung pembangunan. 2. Informasi Geospasial belum terintegrasi secara nasional Permasalahan mendasar tentang Informasi Geospasial terintegrasi terkait sebagai berikut. a. Penyelenggaraan Informasi Geospasial belum seluruhnya merujuk pada satu sistem referensi nasional, peta dasar yang sama atau satu Informasi Geospasial Dasar. b. Belum adanya jaminan tentang kualitas Informasi Geospasial. Misalnya seseorang menggunakan data (tanpa mengetahui kualitasnya), sering berharap lebih dari apa yang disediakan oleh data tersebut. Seseorang bernavigasi di dalam kota dengan menggunakan peta skala 1:100.000, berarti berpotensi memiliki kesalahan baca 1 cm sama dengan 1 km di lapangan. Seseorang yang mengukur posisi tanahnya dengan Global Positioning System (GPS), membandingkannya dengan peta Tata Guna Hutan
Kesepakatan
(TGHK)
skala
1:500.000,
akurasi
penggambarannya memungkinkan salah dan geser 5 km. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak adanya jaminan kualitas Informasi Geospasial dapat merugikan penggunanya. c. Pertukaran dan penggunaan Informasi Geospasial masih sangat lambat. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian maju dan merasuki sendi-sendi kehidupan praktis masyarakat, misalnya melalui penggunaan mobile-phone yang mengintegrasikan berbagai informasi, termasuk
Informasi Geospasial,
dengan
memasukkan
berbagai konten geografi dan penggunaan penerima GPS. d. Data-data tematik seperti data pertanahan, kehutanan, pertanian, mineral, tata ruang, kelautan, perikanan dan sebagainya, walaupun menggunakan peta dasar yang sama, ada kemungkinan tetap saja secara tematik tumpang tindih, karena dibuat dengan acuan yang berbeda.
Tidak adanya lembaga yang secara jelas bertugas dan
berwenang untuk mengintegrasikan berbagai informasi tematik itu
4
membuat rancu pengguna peta, terutama di daerah, apalagi hal tersebut menyangkut perijinan, misalnya suatu daerah sudah diberi izin pertambangan, namun ternyata pada peta yang lama adalah hutan lindung.
Akibatnya
dapat
menimbulkan
ketidakpastian
investasi,
terjadinya konflik antar sektor, kemarahan masyarakat adat, hingga pelanggaran hukum yang sebenarnya berawal dari peta yang tidak sinergis. e. Di samping keempat butir tersebut di atas, permasalahan standardisasi dalam semua aspek Informasi Geospasial perlu dilakukan penyusunan pengaturannya. 3. Informasi Geospasial belum dapat diakses dengan mudah Aksesibilitas merupakan aspek yang berhubungan langsung dengan hak masyarakat atau publik dan juga instansi pemerintah. Permasalahan akses bersumber dari: a. ketersediaan Infrastruktur; dan b. klasifikasi Informasi Geospasial yang belum jelas mana yang dapat bersifat terbuka maupun tertutup (rahasia). Kesan yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa seakan-akan data dan Informasi Geospasial bersifat rahasia. Berbagai instansi pemerintah yang menghasilkan Informasi Geospasial sangat sulit untuk memberikan informasinya kepada masyarakat bahkan kepada instansi lain. Akibat dari hal tersebut di atas maka: suatu instansi yang ingin menggunakan Informasi Geospasial dari instansi pemerintah lainnya harus melalui prosedur yang berbelit (tidak jelas), atau harus membelinya dengan harga mahal. berbagai instansi akhirnya menyelenggarakan pengadaan Informasi Geospasial masing-masing pada lokasi yang sama, terjadi pengulangan pengadaan sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara. berbagai instansi tidak menggunakan Informasi Geospasial yang sama, akibatnya integrasi data spasial tidak mudah dan koordinasi antar instansi sangat sulit, akibatnya pemborosan anggaran pembangunan
5
dalam skala ekonomi yang lebih besar. perbedaan informasi dan sulitnya akses atas data dan informasi membuat masyarakat kesulitan, atau ragu untuk menggunakan peta yang mana; akibatnya tingkat “melek” peta dan tingkat penggunaan peta di masyarakat Indonesia termasuk sangat rendah. Hal ini berdampak pada mobilitas yang kurang cerdas, seperti tidak tahu adanya jalan alternatif dalam berkendaraan, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di rute-rute tertentu. Hal lain adalah partisipasi pengawasan pembangunan yang rendah, misalnya karena tidak paham tentang peta tata ruang atau peta kebencanaan di daerahnya, maka koordinasi pengawasan menjadi tidak lancar. pada sisi lain, informasi yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat/publik karena dikatagorikan sebagai barang rahasia maka hal ini dapat membuat banyak data dan Informasi Geospasial hanya menumpuk di lemari atau di hard disk, sehingga tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tidak semua orang yang ingin memperoleh Informasi Geospasial akan dapat memperolehnya dengan mudah dan murah. Ketika seseorang datang ke kantor kecamatan, hanya untuk melihat peta wilayah kecamatan atau ingin mengetahui sebaran penduduk atau lokasi masjid, maka petugas sering meminta membawa surat pengantar sebagai bukti akses perijinan. Jika ini terjadi pada masyarakat awam, tentu mereka tidak tahu harus meminta surat pengantar ke mana dan pada siapa. Mereka ingin memperoleh informasi untuk kenyamanan hidupnya. 4. Penggunaan Informasi Geospasial masih terbatas Kesadaran penggunaan Informasi Geospasial bagi perencanaan kebijakan dan evaluasi program pengelolaan wilayah oleh berbagai pihak termasuk pemerintah masih belum menggunakan Informasi Geospasial yang tepat. Akibatnya perencanaan dan evaluasi tersebut menjadi kurang tepat dan kurang berkualitas karena kehilangan konteks keruangan. Sebaliknya berbagai studi di luar negeri telah membuktikan adanya efisiensi anggaran pembangunan ketika berbagai program tersebut dipandu dengan Informasi Geospasial. 6
1.2.1.2 Kelembagaan Aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial sangat penting dan menentukan keberhasilan pembangunan secara utuh pada setiap tingkat pemerintahan. Sebenarnya kewenangan setiap lembaga sudah diatur, namun demikian dalam implementasinya diperlukan penggunaan kewenangan yang lebih detil dan konsisten. Konsistensi dalam penggunaan kewenangan dapat dilakukan apabila ada penegasan tentang jenis informasi dan institusi mana yang menjadi wali datanya (Custodianship). Tanpa kejelasan institusi yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial, potensi terjadinya inefisiensi anggaran dalam pembuatannya akan menjadi besar. Hal ini sering terjadi karena adanya duplikasi pembuatan Informasi Geospasial Tematik tertentu. Tidak
jarang
ketidakjelasan
instansi
yang
bertugas
membuat
informasi,
menyebabkan konflik di lapangan ketika harus memutuskan informasi mana yang dijadikan acuan, contohnya konflik perijinan lokasi/kawasan pengelolaan hutan dengan Pemda setempat, yang dijumpai di beberapa provinsi. 1.2.1.3 Profesi Agar keberadaan Informasi Geospasial “dipercaya” oleh semua pihak, sumber daya manusia dan badan hukum pelaksana harus memenuhi kriteria dan standar. Permasalahan sumber daya manusia dan badan usaha pelaksana ini terkait erat dengan tiga hal berikut: 1. Sertifikasi Personil dan Akreditasi Badan Usaha 2. Standar untuk Kompetensi, dan 3. Implementasi Sertifikasi. Saat ini praktis hanya ada registrasi umum sebagaimana lazimnya setiap perusahaan. Belum ada registrasi yang diberlakukan secara nasional untuk mengawasi kualitas perusahaan yang bergerak dalam survei, pemetaan, Informasi Geospasial, termasuk kompetensi pelaksana/SDM, peralatan maupun rekam jejak (track
record).
Akibatnya,
siapapun
dapat
mendirikan
perusahaan
jasa
survei/pemetaan/Informasi Geospasial. Hal ini dapat merugikan konsumen dan bahkan membahayakan keselamatan umum, bila itu terkait survei atau peta yang
7
digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jembatan atau tanggul penahan banjir. Kalau Peta Kontur yang diturunkan dari peta 1:10.000 dipakai untuk desain tanggul penahan banjir, maka kesalahan tanggul akibat toleransi kesalahan vertikal pada peta 1:10.000 adalah sekitar 1-2 meter. Saat ini juga siapapun dapat mengklaim dirinya surveior atau praktisi remote sensing atau Geographic Information System (GIS) dan lain-lain. Untuk sumber daya manusianya, perusahaan jasa pemetaan juga sering merekrut lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sarjana dari ilmu-ilmu yang tidak relevan, dan hanya menambah pengetahuan geospasial dengan pelatihan singkat yang sebenarnya kurang memadai, dalam Curriculum Vitae (CV)
yang
bersangkutan langsung disematkan julukan “GIS-specialist” atau “Remote Sensing expert”. Sumber daya manusia pelaksana produksi Informasi Geospasial harus memenuhi kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dari lembaga yang berwenang dan badan usaha Informasi Geospasial harus disertifikasi kualifikasinya, termasuk peralatan yang dimilikinya untuk menjamin kualitas Informasi Geospasial yang dihasilkan. 1.2.1.4 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan aspek yang saling terkait, di mana teknologi merupakan wujud dari perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat merupakan salah satu faktor penting yang menggerakkan keberlangsungan Informasi Geospasial. Perkembangan teknologi harus diikuti dengan penyediaan sumber daya manusia berkualitas dan berkelanjutan. Konsekuensinya diperlukan tenaga terdidik, terampil dan berkualitas. Teknologi
baru
memerlukan
kajian
kelayakan,
penerapan
dan
pengembangan untuk kesesuaian aplikasinya dengan kondisi di Indonesia. Insentif dalam pengembangan teknologi sendiri sangat kurang bahkan tidak ada. Akibatnya bangsa Indonesia hanya menjadi pengguna teknologi, sementara beberapa negara Asia lain sudah begitu maju dalam dunia teknologi geospasial.
8
1.2.2 Problema Terkait Aplikasi Informasi Geospasial Di Indonesia 1.2.2.1 Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pengelolaan sumber daya alam memerlukan peta dan Informasi Geospasial untuk menunjukkan lokasi dan sebaran potensinya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Negara kita yang jumlah pulaunya lebih dari 17.000 memiliki luas sekitar 1.9 juta km2. UUD Tahun 1945: Pasal 33 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Kekayaaan alam laut Indonesia sangat besar. Wilayah lautan Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan 6,7 ton, yakni 2,0 juta ton untuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia dan 4,7 juta ton untuk perairan teritorial Indonesia, dan hanya 62 persen yang dimanfaatkan2. Secara keseluruhan nilai ekonomi total dari produk perikanan dan produk bioteknologi perairan Indonesia diperkirakan mencapai 82 miliar dollar AS per tahun3. Dari segi kekayaan non perikanan, luas terumbu karang yang terdapat di perairan Indonesia adalah lebih dari 60.000 km2, yang tersebar luas dari perairan Kawasan Barat Indonesia sampai Kawasan Timur Indonesia. Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang Dunia4. Di kawasan pesisir, luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 75% dari total mangrove di Asia Tenggara, atau sekitar 27% dari luas mangrove di
2
http://www.kapanlagi.com/h/0000067083.html http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0412/15/bahari/1440103.htm 4 http://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu_karang 3
9
dunia. Kekhasan ekosistem mangrove Indonesia adalah memiliki keragaman jenis yang tertinggi di dunia5. Kekayaan alam di daratan juga sangat melimpah. Menurut Statistik Kehutanan 2001 yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, luas hutan Indonesia adalah 109,96 juta hektar6. Luas lahan pertanian Indonesia adalah sekitar 21 juta hektar7. Ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. inventarisasi data kekayaan alam yang tersedia tidak akurat. Sebagai contoh jumlah pulau di Indonesia beberapa pihak menghitung dengan metoda yang berbeda-beda ada yang menghitung jumlah sehingga menjadi 13.667, ada pula yang menjumlah 17.504. Ada juga yang menyebutkan pulau 17.508 pulau 8. Seharusnya data dasar tentang jumlah pulau harus pasti sehingga semakin memperjelas kondisi kekayaan alam Indonesia. Contoh data yang tidak sinkron adalah tentang luas hutan di Provinsi Gorontalo9. Beberapa luas hutan yang berbeda adalah 978.385 Ha (Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo), 826.378 Ha (BAPPEDA Provinsi Gorontalo), 750.053 Ha (Komite Pusat Pembentukan Provinsi Gorontalo)
dan
838.297
Ha
(Badan
Planologi
Kehutanan
Kementerian
Kehutanan). Ketidaksamaan luas hutan ini menunjukkan ketidakpastian dalam pengelolaaan hutan. Permasalahan berikutnya adalah dalam mendata perubahan sumber daya alam yang dinamis. Sebagai contoh, degradasi hutan mangrove sekitar 200 ribu hektar/tahun10. Perubahan fungsi hutan diperkirakan 2-2,4 juta ha per tahun menjadi kawasan bukan hutan atau setiap satu menit hutan hilang seluas enam kali lapangan sepakbola11. Konversi penggunaan lahan dari lahan pertanian, perkebunan
atau
hutan
untuk
pemukiman
juga
terjadi
sejalan
dengan
5
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0407/06/nas06.html http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO _VI02/VII_VI02.htm 7 http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.09.01170223 8 http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/19/12373539/jumlah.pulau.berkurang 9 http://groups.yahoo.com/group/berita-lingkungan/message/4627 10 http://www.sinarharapan.co.id/berita/0407/06/nas06.html 11 http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO _VI02/VII_VI02.htm 6
10
perkembangan suatu wilayah perkotaan. Perubahan lahan tersebut sebaiknya dipetakan sehingga terlihat perubahannya. Prediksi perubahan lahan dalam beberapa tahun kedepan dapat diprediksi dan dikendalikan. Potensi sumber daya alam di laut meliputi wilayah yang berpotensi untuk pengeboran minyak/gas dan wilayah yang berpotensi untuk budidaya pesisir seperti untuk pengembangan ikan kerapu dalam keramba jaring apung, terumbu karang buatan dan budidaya rumput laut. Potensi sumber daya alam darat termasuk wilayah yang berpotensi digunakan sebagai lahan sawah, perkebunan, hutan dan cagar alam. Sampai saat ini belum ada data potensi sumber daya alam tingkat provinsi dan nasional yang telah dipetakan. Ketersedian peta potensi sumber daya alam akan membantu dalam membuka pintu bangsa kita dalam memanfaatkan sumber daya alam ini. Selain itu, dengan belum adanya informasi potensi sumber daya alam, suatu wilayah dikonsesikan kepada pihak swasta ataupun asing, tanpa menyadari nilai ekonomi sumber daya alam yang sesungguhnya. Akibatnya, pemerintah pusat atau daerah yang mewakili rakyat memiliki posisi tawar yang rendah. Akibatnya pemasukan daerah maupun negara dari sumber daya alam jauh dari yang semestinya. 1.2.2.2 Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI Untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dalam rangka mendukung sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta serta mencegah berbagai kejahatan transnasional diperlukan peta dan Informasi Geospasial terkini dan akurat tentang wilayah terdepan dan pulau-pulau terluar sepanjang perbatasan. Hal ini untuk menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 25A, dan Pasal 30 Ayat 2. UUD Tahun 1945: Pasal 25A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 Ayat 2 (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
11
Mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas Wilayah Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak–hak berdaulat. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraaan masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan Wilayah Negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Pendekatan kelestarian
lingkungan
dalam
arti
pembangunan
Kawasan
Perbatasan
memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan Kawasan Perbatasan. Menjaga keutuhan wilayah Indonesia merupakan amanat konstitusi. Oleh karena itu, informasi tentang garis perbatasan beserta kondisi daerah di sepanjang perbatasan (termasuk pulau-pulau kecil) mutlak diperlukan. Peta wilayah perbatasan baik dalam masa damai maupun perang diperlukan untuk mobilisasi aparat pertahanan dan keamanan. Pada masa damai, peta-peta perbatasan diperlukan untuk menjaga infiltrasi dari penyusup, baik yang bermotif komersial maupun politis. Sebagai contoh, pada tahun 1987 saja, paling sedikit 150 kapal setiap harinya melintasi daerah perbatasan di Indonesia-Malaysia antara Nunukan-Tawau tanpa dilengkapi dokumen resmi12. Penyusup bermotif komersial ada beraneka ragam, seperti ekspor kayu hasil illegal logging, illegal fishing, human-trafficking dan penyelundupan klasik (dari barang elektronik, narkotika hingga sampah barang yang termasuk B3). Data menunjukkan berbagai kerugian dari aktifitas tersebut.
12
Krystof Obidzinski et al, CIFOR 2006, www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BObidzinski0601i.pdf
12
Kerugian akibat praktik "illegal fishing" yang terjadi di perairan Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 30 triliun setiap tahun, atau sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang ada di Indonesia yaitu 1,6 juta ton per tahun13. Kerugian negara akibat illegal logging sebesar Rp 30 triliun per tahun 14. Belanja narkoba sehari di Jakarta mencapai Rp 8 milyar. Sedangkan transaksi di seluruh Indonesia mencapai Rp. 20 triliyun per tahun15. Dengan prakiraan nilai kegiatan ekonomi bawah tanah Indonesia (2004) termasuk illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining - sebesar 1750 trilyun rupiah dan asumsi tax ratio 15%, besarnya potensi pajak yang hilang dari kegiatan ekonomi bawah tanah Indonesia mencapai sekitar 262 trilyun rupiah16. Sedang penyusup yang bermotif politis dapat berupa teroris hingga kapal atau pesawat militer asing yang masuk tanpa ijin. Tanpa peta-peta kawasan perbatasan yang memadai, TNI-AD, AL maupun AU akan kesulitan untuk memastikan bahwa kondisi di perbatasan itu dalam kendali. Peta-peta ini juga berguna bagi nelayan kita agar tidak beroperasi hingga melanggar wilayah negara tetangga. Kita sendiri yang harus menjaga agar nelayan kita tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh otoritas negara lain seperti kasus nelayan-nelayan dari Nusa Tenggara Timur yang sering ditenggelamkan kapalnya oleh polisi laut Australia17. Menurut Erwin Silitonga, Direktur Penyuluhan Perpajakan, dengan prakiraan nilai kegiatan ekonomi bawah tanah Indonesia (2004) - termasuk illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining - sebesar 1750 trilyun rupiah dan asumsi tax ratio 15%, besarnya potensi pajak yang hilang dari kegiatan
13
Freddy Numberi dalam http://www.antara.co.id/arc/2008/2/4/freddy-numberi-tenggelamkankapal-asing-illegal-fishing/ 14 M.S. Ka’ban dalam http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2004/11/14/brk,20041114-05,id.html 15 Badan Narkotika Nasional dalam www.politikindonesia.com/ 16 Erwin Silitonga, Direktur Penyuluhan Perpajakan, http://www.pajak.go.id/index.php? view=article&catid=87%3Aartikel&id=96%3Aap1&tmpl=component&print=1&page=&option=com_c ontent&Itemid=125 17
http://www.indomedia.com/ poskup/2008/04/17/edisi17/tirosa.htm
13
ekonomi bawah tanah Indonesia mencapai sekitar 262 trilyun rupiah18. Pemindahan patok perbatasan bila dilakukan sejauh rata-rata 1 kilometer pada garis batas sepanjang 500 kilometer – sudah berakibat hilangnya luas wilayah kita 50.000 hektar - menunjukkan urgensi pembangunan kawasan terdepan yakni di daerah perbatasan yang akan mencegah aksi pemindahan patok
tersebut.
Pembangunan
kawasan
terdepan
juga
penting
untuk
mengantisipasi pengungsi negara tetangga yang sedang mengalami konflik. Sebagai contoh di Kab. Belu NTT terdapat ribuan pengungsi dari Timor Leste yang memerlukan dana santuan hingga Milyaran Rupiah per tahun. Tabel-2. Heterogenitas luas yang terdapat dalam sumber otoritas yang sama
Pada level daerah, data perbatasan yang tidak akurat dapat menyebabkan angka luas daerah yang berbeda, yang berakibat pada perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) daerah tersebut yang berbeda. Contoh SK Mendagri no 5/2002 tentang luas daerah dan SK sejenis dari tahun 2001 yang digunakan untuk menghitung DAU 2002 oleh Kementerian Keuangan. Permasalahan-permasalahan di atas memerlukan beberapa solusi sebagai berikut. 1. Informasi atas wilayah perbatasan harus bersifat terbuka bagi publik, sehingga tidak ada warga negara yang melanggar perbatasan dan bahkan mereka ikut
18
http://www.pajak.go.id/index.php? view=article&catid=87%3Aartikel&id=96%3Aap1&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=12 5
14
mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran atas perbatasan tersebut. Dalam hal ini, yang informasi yang ditutup bagi publik hanya informasi yang diadakan khusus
untuk
menjalankan
fungsi
negara
(termasuk
hankam),
dan
ketidaktahuan publik atasnya tidak membuat hak asasi mereka terganggu. 2. Dalam menyelenggarakan Informasi Geospasial, terutama di kawasan perbatasan ini, diperlukan aturan melalui mekanisme perijinan, agar tidak disalahgunakan oleh negara asing, baik melalui wahana asing (kecuali di luar batasan atmosfir) maupun tenaga asing; juga pengolahan data dengan tenaga asing atau di luar negeri, tanpa kecuali semua dengan izin. Perijinan ini untuk menjamin keselamatan masyarakat dan pelaku pengumpulan Informasi Geospasial. 3. Data batas wilayah ini perlu dikategorisasi, antara batas yang sudah ditegaskan dengan yang belum, serta dibedakan dalam visualisasinya. Demikian juga dengan nama-nama rupabumi yang digunakannya. 4. Agar data ini selalu siap untuk digunakan, maka harus ada jaminan keberadaannya. Untuk itu data wajib disimpan ganda, yaitu pada instansi penyelenggara dan pada Arsip Nasional. Dalam hal data itu bersifat rahasia, misalnya data kekayaan alam yang cukup rinci dan operasional di sekitar wilayah perbatasan dan disandikan (encrypted), maka metode enkripsi itu wajib diserahkan kepada Lembaga Sandi Negara. 1.2.2.3 Jaminan Memperoleh Informasi Geospasial Setiap Warga Negara Indonesia berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan peta dan Informasi Geospasial untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini diamanatkan pada UUD 45 pasal 28F. UUD Tahun 1945: Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pada tahun 2008, Indonesia mencanangkan program Visit Indonesia Year.
15
Dengan ini diharapkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia akan meningkat dari tahun 2007 yang tercatat 5.505.759 wisman dan mendatangkan devisa US$ 5,35 Milyar19. Sementara itu wisatawan domestik atau wisatawan nusantara (wisnus) data perkiraan tahun 2007 mencapai 116,4 juta orang dengan pengeluaran Rp 80 Trilyun20. Dengan demikian, sektor pariwisata menggerakkan ekonomi sekitar Rp. 130 Trilyun dengan pergerakan sebesar 122 juta orang. Untuk wilayah seluas Indonesia dengan ratusan obyek menarik sebenarnya ini terhitung sangat rendah. Sebagai perbandingan, wisman yang datang ke Singapura pada tahun 2007 adalah 10,3 juta orang dan menghasilkan pemasukan US$ 10 Milyar21. Salah satu sebab adalah bahwa para wisatawan dinegara itu sangat mudah dan cepat mendapatkan peta. Begitu sampai di bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus, SPBU terdekat dari tempat tujuan, dia akan mendapatkan peta yang sangat informatif atas kota tersebut, lengkap dengan nama jalan, lokasi hotel, restoran, ATM, fasilitas kesehatan, pendidikan, ibadah, serta fasilitas lainnya, beserta room rate nya – misalnya hotel bintang berapa. Dan peta ini bisa disebarkan dengan gratis karena dibiayai oleh iklan dari obyek komersial yang turut digambarkan dalam peta tersebut. Namun data dasar dari peta-peta tersebut sebelumnya sudah disediakan oleh otoritas negara yang ditugasi untuk itu. Peta-peta ini sebenarnya juga dibutuhkan tidak hanya oleh wisatawan tetapi juga oleh masyarakat setempat yang mungkin tidak selalu familier dengan posisiposisi fasilitas umum di kotanya. Di kota-kota pendidikan setiap tahun ratusan ribu mahasiswa baru membutuhkan peta yang bisa dijadikan alat orientasi sehingga mereka dapat lebih optimal dalam menempuh pendidikannya. Sementara itu kebutuhan akan peta yang praktis sebenarnya sangat tinggi. Di dunia pendidikan setiap tahun ratusan ribu pelajar dan mahasiswa harus pindah domisili demi pendidikannya. Bila mahasiswa baru setiap tahun sekitar
19
http://www.budpar.go.id, akses pada 16 Juni 2008 http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2007/8/23/pa1.htm 21 http://app.stb.gov.sg/asp/new/new03a.asp?id=8123. 20
16
860.000 orang pada 3.441 lembaga pendidikan tinggi 22, dan diasumsikan 50% dari mereka akan tinggal di tempat yang baru, berarti sekitar 430 ribu mahasiswa baru memerlukan adaptasi baru, yang dengan adanya peta yang praktis mereka akan amat terbantu. Warga negara yang ingin mencari tempat bekerja atau tempat tinggal juga sering memerlukan informasi yang memadai atas lokasi lingkungan tempat yang diinginkannya. Misalnya, sebelum memutuskan tinggal di suatu tempat, dia perlu memikirkan kondisi air tanah, sanitasi, kerentanan terhadap bencana, risiko polusi, akses transportasi publik, lokasi sekolah, dokter, tempat ibadah, pasar, kantor polisi dan sebagainya. Masyarakat ingin ikut memonitor pembangunan di daerahnya, yang di antara sarana monitor itu adalah Informasi Geospasial. Diantara yang ingin diketahui warga suatu daerah dalam suatu pilihan kepala daerah, ketika ada calon incumbent adalah, prestasinya dalam membangun wilayah itu, dan itu sedikit banyak bisa tergambar dari peta sebelum dan setelah menjabat lima tahun.
Misalnya, bagi kelas menengah, tidak cukup laporan seperti “telah membangun jalan sekian kilometer”, namun mereka ingin tahu, jalan itu dibangun di mana saja. Perkembangan di dunia, participatory mapping juga sudah berjalan karena sudah ada teknologi yang terbuka di internet (maps.google.com). Dalam bidang politik, masyarakat ingin mengikuti hasil pemilu atau pilkada
22
Ikhtisar Data Pendidikan Nasional 2006, http://www.depdiknas.go.id/
17
dengan cepat lewat peta perolehan suara. Permasalahan-permasalahan di atas memerlukan beberapa solusi sebagai berikut: 1. Informasi atas fasilitas umum atau obyek wisata dibuat milik publik (peta fasilitas publik), sehingga tidak ada warga negara kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, Informasi Geospasial yang ditutup hanya informasi yang diadakan khusus untuk menjalankan fungsi negara yang ketidaktahuan publik atasnya tidak membuat hak asasi mereka terganggu. 2. Informasi fasilitas publik harus benar sehingga harus dikoordinasikan antar instansi pemerintah, karena ini kadang-kadang menyangkut berbagai sistem pemetaan yang berbeda, minimal pada klasifikasi obyek dan visualisasi. Oleh karena itu pemerintah wajib melakukan koordinasi antar instansi, baik pada level pusat maupun terhadap level daerah. 3. Visualisasi informasi itu dimungkinkan dalam beberapa bentuk, seperti peta cetak (lembaran atau buku), peta digital, peta interaktif dan multimedia, selama mengikuti norma, prosedur dan spesifikasi yang berlaku. Sedang visualisasi non standar, seperti misalnya dalam kartu undangan pernikahan dan sejenisnya tidak perlu dianggap sebagai Informasi Geospasial. 4. Agar penggunaan data spasial (seperti peta) semakin populer, maka perlu diberikan insentif kepada penyelenggara Informasi Geospasial (yaitu yang menyediakan peta secara gratis dengan didanai sponsor, seperti dari jaringan hotel dan restoran yang membuat peta turis lengkap dan jaringan angkutan umum) untuk informasi yang berhasil digunakan secara optimal oleh masyarakat. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak atau sejenisnya. Insentif ini diberikan karena secara makro, masyarakat mendapatkan benefit, misalnya dari berkurangnya kemacetan atau meningkatnya devisa dari sektor pariwisata. 1.2.2.4 Pengembangan Iptek dan Sumber Daya Manusia Setiap orang berhak mendapatkan manfaat yang optimal dari kemajuan ilmu dan teknologi Informasi Geospasial agar negara dapat maksimal memajukan ilmu dan
teknologi
Informasi
Geospasial
demi
kemajuan
peradaban
serta
18
kesejahteraan umat manusia. Hal-hal tersebut diamanatkan pada UUD 45 pasal 28C dan pasal 31 ayat 5. 1.2.2.4.1 Tingkat Pendidikan Tinggi Bidang yang terkait geospasial tersebar di berbagai jurusan di perguruan tinggi, seperti geodesi/geomatika, geografi, geologi, geofisika, teknik sipil, pertanian, kehutanan, kelautan, informatika dan sebagainya. Namun faktanya memang hanya jurusan geodesi dan geografi yang secara spesifik menekuni ilmu dan teknologi geospasial. UUD Tahun 1945: Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 31 (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Di Indonesia, perguruan tinggi yang membuka program studi Geografi sebagai ilmu murni hanya tiga perguruan tinggi negeri. Sedangkan program studi Pendidikan Geografi dapat dijumpai pada 45 perguruan tinggi. Di
Indonesia
pendidikan
jurusan
teknik
geodesi/geomatika
hanya
diselenggarakan di 8 universitas, dengan mahasiswa sekitar 400 orang/tahun dan meluluskan sarjana sekitar 300 orang/tahun. Namun usia pendidikan ini di berbagai perguruan tinggi masih bervariasi. Bila diasumsikan setiap tahun lulus 300 orang selama 1 generasi (30 tahun) hanya akan didapatkan 9.000 sarjana. Bila dihitung bersama jurusan ilmu geografi yang diadakan pada 3 perguruan tinggi, dengan asumsi yang sama akan didapatkan maksimal 16.875 sarjana yang memiliki kompetensi geospasial setiap generasi. Bila dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia berarti satu tenaga ahli geospasial rata-rata harus menangani area seluas 112,6 Km2 (11.260 hektar). Kondisi ini membuat ketika ada kejadian bencana, kita kekurangan SDM, sehingga memaksa kita mengundang para ahli
19
dari luar negeri. Sedangkan kebutuhan akan ahli geospasial (surveyor, kartografer, geograf, pemeta) akan meningkat menjadi 21 persen pada tahun 2016 di USA. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan data yang lebih akurat23. Oleh sebab itu jumlah dan mutu pendidikan terkait Informasi Geospasial harus segera ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. 1.2.2.4.2 Ketersediaan Tenaga Pendidik Sementara itu jurusan pendidikan (calon guru) Geografi diselenggarakan di 18 PTN dan 18 PTS di seluruh Indonesia24. Dengan asumsi satu PT meluluskan 50 guru geografi per tahun, didapatkan angka 1.800 guru per tahun. Dalam satu generasi (30 tahun) akan didapatkan 54.000 guru geografi yang kompeten mengajarkan geografi kepada anak didik atau masyarakat. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sekitar 220 juta jiwa, berarti rasionya baru 1:4074. Hal ini sungguh kurang memadai untuk mensosialisasikan ilmu Informasi Geospasial pada tingkat dasar hingga sekolah menengah. 1.2.2.4.3 Pendidikan Geospasial Usia Dini Pengetahuan tentang Informasi Geospasial harus diberikan kepada generasi muda sejak usia dini untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan rasa cinta tanah air. Sosialisasi Informasi Geospasial atau pembudayaan peta untuk generasi muda dirasa masih perlu ditingkatkan dan mencari metode pengajaran yang lebih mudah dan menarik. 1.2.2.5 Efisiensi Ketidaksinkronan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis spasial antar instansi berakibat pada perencanaan yang tidak efisien, tidak efektif dan tidak transparan. Selain itu, terjadi juga duplikasi kegiatan yang tidak bermanfaat dan mengakibatkan pemborosan anggaran. Hal-hal tersebut terkait dengan UUD 45 pasal 23 ayat 1 dan pasal 23C. Kegiatan pemetaan yang menghasilkan Informasi Geospasial yang bersifat terbuka tidak hanya dilakukan oleh BAKOSURTANAL. Sebagai lembaga survei
23 24
http://www.bls.gov/oco/pdf/ocos040.pdf http://evaluasi.or.id/
20
dan pemetaan nasional, BAKOSURTANAL bertugas menyediakan Informasi Geospasial dasar. Berbagai Kementerian dan lembaga pemerintahan juga melakukan pemetaan yang sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing. Hasil kegiatan masing-masing Kementerian dan lembaga pemerintah ini yang disebut Informasi Geospasial Tematik. Kewenangan masing-masing Kementerian dan lembaga dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan Informasi Geospasial telah diatur dalam Peraturan Presiden RI nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional yang merangkum
instansi
pemerintah
terkait
dengan
sistem
penyelenggaraan
pengelolaan data spasial. Hal ini memerlukan payung hukum yang lebih kuat yang juga mengatur kewenangan pembuatan Informasi Geospasial oleh pihak-pihak di luar pemerintah. UUD Tahun 1945: Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.
Di samping itu, kegiatan pemetaan juga dilakukan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tentang hal-hal yang terkait kebencanaan. Juga pihak TNI melalui Dittopad, Dishidros, dan Disurpotrud melakukan pemetaan di wilayah darat, laut dan udara. Kegiatan pemetaan di berbagai lembaga itu harus disinkronkan untuk mencegah duplikasi. Mengingat kegiatan pemetaan atau penyelenggaraan Informasi
Geospasial
mencakup
berbagai
tahapan
yaitu:
pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan, maka duplikasi yang harus dicegah tidak hanya duplikasi keseluruhan satu kegiatan, misalnya satu lembaga melakukan pemetaan yang persis sama dengan kegiatan lembaga lain. Duplikasi pada beberapa bagian dari tahapan kegiatan pemetaan juga harus dicegah untuk efisiensi anggaran, misalnya pada tahapan pengadaan sumber data. Untuk kepentingan yang berbeda, bisa saja dua lembaga membeli citra satelit dengan jenis, cakupan wilayah, dan waktu
21
pengambilan yang sama. Padahal apabila dua kegiatan itu disinkronkan, maka pembelian citra dapat cukup dilakukan satu kali untuk dua kepentingan itu. Seyogyanya
anggaran terkait penyelenggaraan
Informasi Geospasial
mayoritas berada di lembaga/Kementerian teknis dan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan Informasi Geospasial secara sektoral. Di Jepang misalnya, Geographical Survey Institute (GSI), lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyediaan Informasi Geospasial Dasar seperti BAKOSURTANAL, hanya melaksanakan 1% dari seluruh kegiatan pemetaan di Jepang. Mayoritas kegiatan pemetaan Jepang, yaitu sekitar 80%, adalah kegiatan pemetaan yang dilakukan oleh lembaga/badan pemerintah (disebut dengan public survei/mapping karena didanai oleh negara). Sisa kegiatan pemetaan lainnya dilakukan oleh pihak swasta, lembaga non profit dan individual. Di samping sinkronisasi anggaran, semua Kementerian/lembaga yang melakukan pemetaan tematik dapat mengambil keuntungan dari sinergi dari pertukaran data dan adanya peta dasar. Koordinasi yang paling baik adalah koordinasi spasial. Koordinasi antar sektor yang tidak menggunakan data dan Informasi Geospasial berakibat inefisiensi yang sangat besar. Misalnya pembangunan jalan yang tidak menggunakan informasi spasial berisi jaringan telepon atau jaringan listrik bawah tanah, sangat mungkin akan memutus jaringan-jaringan tersebut. Informasi terkait jaringan bawah tanah harus disediakan oleh instansi yang terkait dan menjadi satu input penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di atasnya. Contoh lain yang menunjukkan pentingnya koordinasi secara spasial adalah keputusan penentuan lokasi suatu pabrik kimia yang berada di sekitar hulu sungai. Apabila terdapat informasi spasial yang menunjukkan misalnya bahwa di daerah hilir sungai tersebut itu ada tambak, tentu pembangunan pabrik kimia itu harus dipertimbangkan lagi agar limbahnya tidak merugikan masyarakat di hilir. 1.2.2.6 Pelayanan Publik Agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah (goodgovernance) diperlukan peta dan Informasi Geospasial yang akurat dan mutakhir. Hal ini diamanatkan pada UUD 45 pasal 28F.
22
UUD Tahun 1945: Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi unutk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Melihat kepentingannya, peta adalah informasi yang harus tersedia setiap saat, jika mengikuti kategorisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hampir semua aspek kehidupan masyarakat akan sangat terbantu oleh informasi yang tersaji secara spasial dalam bentuk peta, bahkan dalam banyak hal informasi spasial merupakan hal yang mutlak diperlukan keberadaannya. Memang tingkat kesadaran akan pentingnya informasi peta ini di masyarakat Indonesia masih rendah. Hasil penelitian Litbang KOMPAS memperlihatkan bahwa di kalangan masyarakat yang berpendidikan SD, hanya 11 persen yang menyatakan akan membaca peta untuk menemukan suatu alamat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, keinginan untuk melihat peta juga semakin tinggi. Di tingkat SLTP dan SLTA ada 16 persen responden yang senang membuka peta, dan pada tingkat pendidikan S1 ke atas persentasenya meningkat menjadi 30 persen25. Banyak informasi yang tertuang dalam peta yang sangat diperlukan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. Contoh sederhana adalah kebutuhan peta yang berisi informasi rute transportasi umum. Ketidakadaan peta rute transportasi umum sering menyebabkan masyarakat kebingungan apabila berada di daerah yang bukan tempat tinggalnya apabila mereka ingin menggunakan sarana transportasi umum, bahkan tidak jarang masyarakat menjadi korban penipuan karena ketidaktahuannya tentang informasi itu. Pada level yang lebih tinggi, jenis informasi transportasi yang dibutuhkan adalah informasi kemacetan lalu lintas. Studi Yayasan Pelangi Indonesia menyebutkan bahwa kemacetan berkepanjangan di Jakarta menyebabkan berbagai kerugian yang nilainya berkisar Rp 43 triliun per tahun atau lebih dari dua kali APBD Jakarta 2007. Kerugian itu berupa pemborosan bahan bakar minyak (BBM), waktu kerja, kerugian angkutan barang, dan angkutan penumpang
25
Harian Umum KOMPAS, 29 Agustus 2006, http://www2.kompas.com/kompascetak/0608/29/humaniora/2909590.htm diakses tanggal 16 Juni 2008.
23
umum26. Sedangkan menurut Kepala Bappeda Depok, kemacetan di sepanjang Jl. Margonda mengakibatkan kerugian sebesar Rp 10 milyar per tahun 27. Apabila informasi spasial berupa lokasi kemacetan ini tersedia dan diketahui oleh masyarakat, maka tentu masyarakat bisa mengantisipasinya sehingga nilai kerugian ini dapat terhindari. Informasi spasial tentang transportasi sebenarnya sudah mulai ada dan dirasakan kemanfaatannya oleh publik, meskipun jumlahnya baru sedikit dan terbatas pada informasi spasial yang disediakan oleh pihak swasta. Misalnya penggunaan teknologi GPS oleh sebuah perusahaan taksi nasional. Dengan teknologi ini, taksi yang berlokasi paling dekat dengan alamat konsumen yang memesan (melalui telepon) dapat langsung diketahui dan diperintahkan menuju alamat tersebut. Dengan demikian maka waktu tunggu seorang konsumen ketika memesan taksi akan berkurang dari rata-rata 30-60 menit menjadi 5-20 menit. Keuntungan lainnya adalah bahwa sopir taksi dapat menerima informasi kondisi lalu lintas sehingga dapat menyesuaikan rutenya ketika ada banjir atau demonstrasi28. Informasi yang bersifat layanan umum lainnya seperti informasi tentang fasilitas umum berbentu peta yang mudah dibaca dan ditempatkan di lokasi strategis atau dibagikan secara gratis, harusnya sudah merupakan tugas pemerintah. Dengan informasi seperti ini, masyarakat dengan mudah akan dapat mengetahui lokasi dari obyek yang mereka perlukan seperti WC umum, masjid, ATM, dsb. Untuk pemerintah sendiri, informasi spasial sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publiknya secara umum. Misalnya untuk menentukan lokasi tempat pembuangan sampah akhir (TPA), suatu hal yang selalu diributkan oleh warga yang lokasinya menjadi calon tempat pembuatan TPA. Misalnya, konflik sampah perkotaan yang berujung pada kerusuhan massa yang terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bojong, Klapanunggal,
26
Harian Umum KOMPAS, 06 November 2007, http://www.pelangi.or.id/othernews.php?nid=3450 diakses tanggal 25 Juni 2008. 27 Tempo Interaktif, 02 Januari 2008, http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2008/01/02/brk,20080102114616,id.html diakses tanggal 25 Juni 2008. 28 http://www.bluebirdgroup.com/news.html, diakses tanggal 16 Juni 2008.
24
Kabupaten Bogor di tahun 2004. Dalam kerusuhan ini, tujuh orang tewas dan Pengelola TPST Bojong, PT. Wira Guna Sejahtera, memperkirakan mengalami kerugian materi sekitar Rp. 30 miliar. DPRD Kabupaten Bogor, yang sebelumnya memberi
peluang
beroperasinya
TPST,
kemudian
meminta
Pemerintah
Kabupaten Bogor untuk mengevaluasi pengoperasian TPST bahkan meminta TPST itu ditutup. Sebaliknya, pihak Pemerintah DKI Jakarta mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memberikan jaminan pengoperasian TPST tersebut29. Bidang pemerintahan lain yang memerlukan Informasi Geospasial adalah di bidang perpajakan. Menyadari hal ini, Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan dana sebesar Rp 438 miilar untuk pembuatan peta digital wajib pajak seluruh Indonesia pada RAPBN 2004. Peta ini nantinya akan dijadikan data dan mengetahui keberadaan wajib pajak yang bandel tak membayar kewajibannya. "Sistem digital ini kunci kepatuhan mebayar pajak meningkat," menurut Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo saat rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Kamis (26/6). Hadi optimis dengan perlengkapan peta digital ini pemerintah bisa menggenjot penerimaan sektor pajak. Sejak dipakai peta digital ini, kata Hadi, penerimaan pajak naik Rp 30 miliar. Menurut Hadi Purnomo peta digital ini datanya memakai data Pajak Bumi dan Bangunan30. Pemerintah juga memerlukan Informasi Geospasial tentang berbagai hal untuk penyusunan tata ruang yang optimal. Kemudian, informasi tata ruang yang tersaji secara spasial harus diketahui oleh masyarakat. Tentang perlunya penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk kepentingan penataan ruang, dibahas lebih jauh pada poin ke-8. Masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kerawanan dari daerahnya terhadap berbagai bencana. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga berbagai upaya mitigasi dapat dilakukan untuk menekan tingkat resiko dari bencana itu. Keterkaitan antara informasi spasial dengan kebencanaan yang begitu erat akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain setelah ini.
29
Tempo Interaktif, 25 November 2004, http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/11/25/nrs,2004112506,id.html, diakses tanggal 25 Juni 2008. 30 http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/06/26/brk,20030626-33,id.htmli 26 Juni 2003, diakses 16 Juni 2008
25
Kondisi sekarang menunjukkan bahwa peta-peta yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti contoh yang disebutkan di atas, masih banyak yang belum tersedia. Kalaupun tersedia, peta-peta tersebut masih dalam skala yang belum memadai atau informasinya sudah kedaluarsa karena berasal survei lebih dari 10 tahun yang lalu. 1.2.2.7 Penanggulangan Bencana Untuk penanggulangan bencana alam yang sangat banyak dan beragam di Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan aset-aset nasional hasil pembangunan diperlukan peta dan Informasi Geospasial yang berkualitas. Hal ini diamanatkan pada UUD 45 Pembukaan alinea ke-4 dan telah dituangkan pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UUD Tahun 1945: PEMBUKAAN (Preambule) … (Alinea ke 4) Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bencana alam yang terjadi di dunia mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 dasa warsa terakhir31. Tren yang mirip juga terjadi di Indonesia. Semakin sering terjadi dengan variasi bencana yang ada seperti tsunami, gunung meletus, banjir dan tanah longsor. Kerugian dari segi jiwa dan harta benda semakin meningkat. Proses mitigasi bencana untuk mengurangi dampak atau korban
31
CRED, 2003. Thirty Years Of Natural Disasters 1974-2003:The Numbers
26
bencana seharusnya dilakukan dengan menggunakan Informasi Geospasial. Bencana gempa bumi dan tsunami pada 24 Desember 2004 di NAD dan Sumatra Utara telah menewaskan 126.915 jiwa 32. Korban yang begitu banyak seharusnya
bisa
dikurangi
apabila
masyarakat
mengenali
kondisi
alam
disekitarnya dengan adanya peta resiko bencana. Selain itu, peta jalur evakuasi seharusnya juga sudah tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang cepat dalam menyelematkan diri dan keluarga mereka.
[CRED, 2003. Thirty Years of Natural Disasters 1974-2003:The Numbers] Berikut adalah beberapa bencana yang seharusnya dapat dikurangi dampak dan korbannya bila peta resiko bencana dan peta evakuasi: 1. Bencana alam gempa tektonik di seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 27 Mei 2006 telah merobohkan 17.378 rumah dan kerugian diperhitungkan mencapai Rp 2,5 triliun.33 2. Banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada bulan Februari 2007 mencapai Rp 8 triliun 34. 3. Wilayah rawan banjir rob mencakup 10 dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Sebanyak lebih dari 40.000 jiwa penduduk terancam banjir35. 4. PT. Jasa Marga mengalami kerugian sekitar Rp. 500 juta per hari akibat terendamnya jalan tol Sedyatmo36.
32
[http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Samudra_Hindia_2004] http://www.indonesia.go.id/en/index.php/index.php?option= com_content&task=view&id=6328&Itemid=821 dari Tempo Interaktif 34 http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/02/12/brk,20070212-93047,id.html 35 http://www.fwi.or.id/indexasli.php?link=news&id=1288 36 http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=53123 33
27
5. Bencana tanah longsor yang terjadi di Balikpapan pada bulan Agustus 2007 sebesar Rp 59,2 miliar37. Bencana lain adalah kebakaran hutan. Kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dapat mencapai total Rp. 91,38 milyar atau Rp. 7 juta per hektar pada tahun 2003. Kerugian akibat asap kebakaran hutan adalah Rp 22.683 per orang, penduduk tidak kerja Rp 27.082 per orang, gangguan transportasi Rp 1,32 juta per unit, hotel dan penginapan Rp 136.200 per unit serta menurunnya produktivitas tanaman pangan Rp 73.528 hektar38. Informasi Geospasial yang menyangkut suhu permukaan, arah angin, tekanan udara dan sebaran hotspot seharusnya diintegrasi dalam suatu sistem informasi kerawanan bencana kebakaran. Hal ini untuk mengantisipasi secara dini sebelum kebakaran terjadi. Berdasarkan data dan fakta di atas maka mengenai kebencanaan sehubungan dengan Informasi Geospasial bahwa: 1. ketika terjadi, jika mengikuti terminologi Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Informasi Geospasial tentang kebencanaan merupakan informasi serta merta; 2. Informasi Geospasial kebencanaan sangat diperlukan untuk manajemen
kebencanaan; 3. Informasi
Geospasial kebencanaan ini perlu diterbitkan oleh instansi
pemerintah pusat dan/atau daerah yang diberi tugas dalam masalah ini. 1.2.2.8 Penataan Ruang Untuk melakukan penataan ruang yang terpadu, terukur dan berkelanjutan diperlukan peta dan Informasi Geospasial yang berkualitas. Pengaturan umum telah dituangkan pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 1.2.2.8.1 Penataan ruang yang berkekuatan hukum Penataan ruang adalah salah satu contoh aplikasi Informasi Geospasial yang nyata dalam pembangunan nasional maupun daerah. Penyelenggaraan penataan
37 38
http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=44931 http://www2.kompas.com/utama/news/0509/07/040200.htm
28
ruang wilayah harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu. terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.
Penyusunan
suatu
rencana
tata
ruang
yang
baik
memerlukan
data/informasi yang akurat baik itu yang bersifat spasial maupun non spasial, demikian juga dalam implementasi dan pengendaliannya. Terlebih lagi masalah perijinan dalam penggunaan ruang berdasarkan Undang-undang yang berlaku mempunyai kekuatan hukum dan bila seseorang melanggar perijinan atau pejabat menyalahi peraturan dalam pemberian ijin mereka dapat diberikan sanksi pidana, administrative dan/atau denda. Berdasarkan hal tersebut Informasi Geospasial menjadi sangat penting dan mempunyai kekuatan hukum. Di tingkat ini Informasi Geospasial yang sangat akurat diperlukan. Belum lagi kalau dampak-dampak akibat penataan ruang yang tidak baik, penyalahgunaan ijin maupun pemberian ijin diperhitungkan, betapa banyaknya kerugian yang diakibatkan. “Rencana Tata Ruang merupakan bentuk intervensi dalam mewujudkan alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah. Proses perencanaan tata ruang merupakan suatu system yang melibatkan input, process dan output. Input yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan geografis, sosial budaya seperti demografi sebaran penduduk, ekonomi seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada maupun yang potensial dan aspek strategis nasional lainnya. Keseluruhan input ini diproses dengan menganalisis input tersebut secara integral baik kondisi saat ini maupun kedepan untuk masing-masing hirarki tata ruang Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan output berupa Rencana Tata Ruang yang menyeluruh.”39
1.2.2.8.2 Keterpaduan penataan ruang dengan Informasi Geospasial yang handal Keterpaduan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang sudah lama menjadi isu antar daerah baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam meng-implementasikan substansi dari tata ruang tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Terlebih lagi dengan adanya Undang-undang yang mengatur kepemerintahan daerah. Seringkali kawasan yang seharusnya mempunyai peruntukan sama di tingkat provinsi maupun nasional, diimplementasikan lain di tingkat
kabupaten/kota
yang
bertetangga.
Konsep
keterpaduan
dalam
39
”Pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan berbasis penataan ruang” oleh: Dr. Ir. a. hermanto dardak, MSc. Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/060227-itb.pdf.
29
penyelenggaraan penataan ruang ini akan menjadi lebih mudah apabila Informasi Geospasial yang mempunyai referensi sama digunakan oleh dua atau lebih daerah yang bertetanggaan. Sehingga pembangunan di daerah pun akan menjadi selaras dengan kebijakan di tingkat nasional. Kualitas peta dan Informasi Geospasial dalam hal ini sangat penting, baik itu secara geometris maupun substansi. Sehingga keterpaduan dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat dipantau. 1.2.2.8.3 Masalah dalam penataan ruang
Di samping keberadaan Indonesia yang sangat strategis, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa.
Pemprov Jawa Tengah telah mengeluarkan anggaran Rp 66 miliar dari APBD untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana. Diperkirakan kerusakan tersebut merupakan akibat dari penataan ruang yang kurang baik.40
Kemacetan lalulintas di Kota Medan dinilai cukup serius serius. Bagaimana sebenarnya arahan kebijakan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Medan yang ada. Kerugian akibat kemacetan ini diperkirakan mencapai Rp. 1,3 Miliar per hari.41
Konsistensi
penataan
ruang
terhadap
tata
ruang
di
atasnya
sering
menimbulkan permasalahan seperti bencana alam.
Salah penataan ruang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, kesalahan investasi, kesalahan merencanakan lahan perkebunan atau transmigrasi, penambangan di dekat kawasan permukiman, kemacetan lalu lintas, contohnya: a. Kemacetan lalu lintas akibat penataan ruang di Depok menyebabkan kerugian sebesar Rp 10 Milyar/tahun42;
40
Dinas Bina Marga Prov Jawa Tengah http://www.binamargajateng.go.id/berita/2006/februari/260206-01.htm, kutipan Suara Merdeka 26/2/2006. 41 Harian WASPADA, kolom OPINI halaman 4, Sabtu 13 November 2004 dan di Harian ANALISA, kolom OPINI halaman 18, Jumat 19 November 2004) Oleh:Dr. Ir. Richard Napitupulu, MT. Ir. Filiyanti T.A. Bangun, Grad. Dipl. P.M., M.Eng. 42
Tempo Interaktif Rabu, 02 Januari 2008 http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2008/01/02/brk,20080102-
30
RTRWN
RTRWP 43
Gambar Inkonsistensi RTRWN dan RTRWP untuk wilayah Provinsi Riau .
b. Lahan pertanian di Jabar mencapai 900 ribu hektar. Setiap tahun, tidak kurang dari 2.500 hektar lahan pertanian tersebut terkikis oleh pembangunan fisik. Untuk lahan hutan di Jabar, mencapai 861 ribu hektare. Tidak kurang dari 500 ribu hektar lahan hutan itu dalam kondisi kritis. Kerusakan lahan pertanian dan hutan tersebut terjadi karena penyalahgunaan infrastruktur di Jabar. Sehingga program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) yang memakai dana tidak kurang dari Rp 25 miliar dana dari APBD Jabar disalurkan44. c. Kerugian akibat kemacetan di Indonesia mencapai Rp 70-80 triliun per tahun. Angka itu diperoleh dari 60 kota/kabupaten besar yang ada di Indonesia (Republika on Line, 20 Juni 2007). d. Gali lubang tutup lubang (listrik, gas, telepon, airminum, kabel fiberoptik, saluran pembuangan) merupakan contoh ketidakterpaduan dalam penataan ruang45. Mengingat data dan fakta yang telah disampaikan di atas, maka:
Untuk mencapai keterpaduan dalam penataan ruang maka pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Informasi Geospasial harus dibuat standardisasi
114616,id.html 43 44
http://rencanatataruangriau.blogspot.com/2007/09/konsistensi-penataan-ruang-dan.html
Dinas Kehutanan Prov Jabar http://www.dishut.jabarprov.go.id/ index.php?mod=detilBerita&idMenuKiri=334&idBerita=384 45 http://privateeronboard.wordpress.com/2007/09/20/gali-lobang-tutup-lobang/
31
dan spesifikasinya.
Informasi Geospasial harus digunakan dalam pengambilan keputusan, sebab jika tidak akan cenderung tersusun rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan.
Dalam pengendalian kemacetan lalu lintas dan hal lain yang tidak sesuai dengan Informasi Geospasial dalam penataan ruang maka peran serta masyarakat diperlukan.
Gambar Ilustrasi “gali lobang tutup lobang” yang seringkali menunjukkan tidak berjalannya koordinasi kerja antar instansi.
1.2.2.9 Mendorong Investasi Ekonomi Untuk mendorong iklim investasi sehingga calon investor dapat optimal memilih atau meletakkan obyek investasi yang sesuai dengan pertimbangan lokasi, kedekatan dengan sumber daya alam, ketersediaan sumber daya manusia dan akses infrastruktur diperlukan peta dan Informasi Geospasial. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Informasi Geospasial berupa peta yang menunjukkan potensi investasi telah diakui misalnya oleh Dorodjatun Kuntjoro-Jakti ketika masih menjabat sebagai Menko Perekonomian46. Informasi potensi investasi dapat dibuat dengan memadukan berbagai informasi sumber daya alam, infrastruktur, kondisi sosial ekonomi dan sebagainya. Dalam bidang energi listrik misalnya, sangat diperlukan peta kebutuhan
46
Harus Ada Peta Potensi Investasi, Suara Pembaruan 1 Juli 2002
32
investasi listrik untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh PLN belum ada. Informasi spasial ini diperlukan untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami krisis listrik di Indonesia, dan bila PLN ternyata tidak mampu untuk membangun pembangkit di daerah tersebut maka akan ditawarkan kepada investor 47. Untuk calon investor yang berminat, informasi ini tentu memberikan kepastian akan calon lokasi investasi mereka. Indonesia sebagai negara pertambangan, Indonesia merupakan negara yang tentu menarik para investor di bidang pertambangan. Indonesia memiliki produksi timah terbesar ke dua di dunia, tembaga terbesar ke empat, nikel terbesar ke lima, emas terbesar ke tujuh dan produksi batu bara terbesar ke delapan di dunia. Menurut survei tahunan dari Price Waterhouse Coopers (PWC), ekspor produk pertambangan menyumbangkan 11 persen nilai ekspor di tahun 2002, sementara sektor ini juga menyumbangkan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) dan US$ 920 juta dalam bentuk pajak dan pungutan bukan pajak bagi berbagai tingkat pemerintahan. Tetapi masih menurut estimasi dari PWC, eksplorasi di Indonesia telah mengalami penurunan dari US$ 160 juta di tahun 1996 menjadi hanya US$18,9 juta di tahun 2002. Sementara itu, jumlah investasi keseluruhan dalam sektor pertambangan turun dari sekitar US$ 2 billion di tahun 1997 menjadi di bawah US$ 500 juta pada tahun 2001 dan 200248. Untuk menarik lagi minat investor, diperlukan peta potensi sumber daya kita yang menunjukkan dengan persis lokasi-lokasinya. Dalam hal ini menurut Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia, Indonesia hingga kini masih relatif sama dengan Argentina, Peru, Mexico dan Chile; negara-negara yang relatif belum mempunyai peta sumber daya geologi yang jelas baik di atas maupun di bawah permukaan bumi49. Informasi Geospasial juga akan membantu investasi dalam bidang telekomunikasi. Misalnya untuk membantu mencari lokasi yang optimal untuk pembangunan BTS (Base Tranceiver Stasiun). Investasi biaya pembangunan 1
47
48
http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/07/08/brk,20030708-15,id.html 8 Juli 2003, diakses 16 Juni 2008
http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/2800161106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/mining.pdf diakses tanggal 16 Juni 2008 49 http://www.ima-api.com/news.php?pid=731&act=detail
33
BTS adalah sekitar Rp 700 juta sampai Rp 1 milyar50,51. Bahkan untuk lokasilokasi yang sulit aksesnya seperti di Sulawesi, Maluku dan Papua, biaya pembangunan 1 BTS dapat mencapai Rp 5 milyar52. Investasi sebesar ini tentu memerlukan informasi yang meyakinkan bahwa lokasi yang dipilih adalah betulbetul lokasi yang tepat. Di samping sebagai bahan masukan untuk sebuah keputusan dan investasi, informasi spasial juga diyakini akan membantu menaikkan revenue perusahaan di berbagai bidang. Karena itu, investasi di bidang Informasi Geospasial misalnya untuk pengadaan dan pengolahan data geospasial sudah mulai dilakukan oleh berbagai perusahaan swasta. Di bidang perkebunan, beberapa perusahaan perkebunan nasional sudah berani mengeluarkan investasi untuk pengadaan dan pengelolaan Informasi Geospasial untuk menunjang operasional perusahaannya. Grup Sinar Mas misalnya, melakukan kontrak dengan Intermap (perusahaan Canada) sebesar 2.6 juta US $ untuk memetakan areal perkebunannya di tahun 2006 dengan menggunakan teknologi pemetaan radar53. Perusahaan perkebunan di bawah Grup Rajawali, juga melakukan investasi senilai kurang lebih Rp 1 milyar untuk mengadakan data dan membangun sebuah sistem Informasi Geospasial untuk menunjang aktifitasnya54. Perusahaan Coca Cola juga melakukan investasi dalam bidang Informasi Geospasial untuk mengoptimasi aktivitas distribusi ke berbagai agen. Coca Cola menginvestasikan sekitar Rp 5 miliar dalam waktu dua sampai tiga tahun dengan biaya terbesar untuk pembelian software berlisensi. Tetapi perusahaan tersebut kemudian mampu melakukan penghematan ongkos distribusi antara Rp 3-4 miliar setiap tahunnya55. Bahkan dalam pengembangan bisnis retail, penentuan lokasi diyakini merupakan kunci kesuksesan. Dauglas J. Tigert & Lawarnce J. Ring dalam
50
http://www.handphone.co.id/snapshot/detail.php?no=102, diakses 16 juni 2008
51
http://www.republika.co.id/korandetail.asp?id=329404&kat_id=&kat_id1=&kat_id2=, 7 April 2008, diakses 16 juni 2008 52 http://www.kapanlagi.com/h/0000171128.html 10 Mei 2007, diakses tanggal 16 juni 2008 53 Laporan Pelaksanaan IGTE 2006 54 Talkshow, Launching IGTE 2007 55 Henny Liliwati dan Budiman, Data Spasial, Pilihan Cerdas Bangsa Yang Bijak, 2007
34
bukunya Strategic Planing & Management in Retailing (1994), mengemukakan ada 5 hal yang harus betul-betul diperhatikan agar bisnis ritel sukses, yang kemudian dikenal sebagai konsep Retail mix (bauran ritel). Nomor 1 dari 5 hal ini adalah Place atau lokasi. Lokasi memiliki peran yang sangat penting. Bahkan dalam bisnis ritel dikenal adagium yang menyatakan bahwa tiga kunci sukses bisnis ritel, yaitu pertama lokasi, kedua lokasi dan ketiga lokasi56. Dalam beberapa hal informasi lokasi ini sangat terbantu dengan sebuah sistem Informasi Geospasial yang dapat menamilkan peta wilayah secara elektronik
dengan
berbagai
atribut
informasi
pendukung
seperti
data
kependudukan, daya beli, tingkat persaingan dan lain sebagainya. Misalnya, atas permintaan Bank Niaga tahun 2003 Surindo telah melakukan riset seperti ini57. Potensi pasar di bidang geospasial di Indonesia memang belum dapat dihitung dengan pasti. Tetapi dari hal yang disampaikan di atas, terlihat potensi investasi yang mulai berkembang yang pada akhirnya akan berkontribusi positif pada perekonomian nasional. 1.2.2.10 Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) Para pakar ilmu lingkungan menyampaikan pendapatnya bahwa penyiapan informasi sumber daya alam menjadi program prioritas utama di setiap negara, setelah diadakan konferensi lingkungan hidup sedunia di Rio de Janeiro. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan semakin bertambah rusak serta berkurang sebaran daerah agihan dari sumber daya alam dari waktu ke waktu, sehingga terjadi pemanasan global. Pendataan dan penyusunan informasi sumber daya alam dimaksudkan agar pemanfaatan sumber daya alam yang ada di suatu negara tidak mengalami percepatan kerusakan (degradasi) karena tidak direncanakan secara cermat dalam pengelolaannya58. Khusus untuk negaranegara yang perekonomian nasionalnya bertumpu dari sektor sumber daya alam seperti minyak bumi, batubara serta hasil-hasil tambang lainnya seperti Indonesia,
56
Dauglas J. Tigert & Lawarnce J. Ring dalam bukunya Strategic Planing & Management in Retailing (1994) 57
Peranan Riset Pasar dalam Bisnis Ritel, http:// www.majalahfranchise.com/home.php?link=archives&edisi=29&&a_id=271&name_cat=Opini 58 Bradbury, Roger. 1998. Sustainable development as a Subversive Issue. International Journal Nature Resources, Vol 34, No 4, 1998, The UNESCO quarterly journal on The Environmental and Natural Resources Research.
35
perlu lebih berhati-hati terhadap dampak kerusakan lingkungan yang dapat muncul akibat adanya ekploitasi sumber daya alam secara berlebihan, tindakan ini dapat merugikan negara59. Informasi Geospasial kedudukannya sangat penting dalam menghadapi isu perubahan iklim global ini. Hal ini membutuhkan informasi yang menyeluruh, terintegrasi dan mengandung banyak jenis informasi, baik itu fisik, biotik maupun sosial ekonomi. Dalam menghadapi perubahan iklim global ini, Informasi Geospasial berperan tidak hanya dalam identifikasi perubahan, tetapi juga kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam beradaptasi dengan perubahan ini. 1.2.2.11 Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Semakin berkembangnya teknologi komputer, berdampak pada berbagai bidang. Termasuk di bidang pajak bumi dan bangunan.penetapan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan secara manual berangsur-angsur berkembang dengan menggunakan komputer. Perhitungan tidak dilakukan secara manual namun sudah dibantu dengan peralatan yang canggih. Hasil kegiatan tersebut semakin cepat dan akurat. Seiring dengan hal tersebut, teknologi pemetaan juga berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu integrasi antara data wajib pajak dan data pemetaan sangatlah penting untuk dilakukan. Mekanisme Pembentukan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sifat basis data PBB sangat penting dan berhubungan dengan besarnya penerimaan negara. Untuk memperoleh kebenaran basis data yang berhubungan kebenaran nilai PBB, maka Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia menetapkan beberapa tahap dalam pengumpulan data objek dan subjek PBB tersebut, yaitu : pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek Pajak60. 1.2.2.12 Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Kemiskinan dan ketahanan pangan sangat erat kaitannya satu sama lain.
59
Dury G.H., 1981. An Introduction to Environmental Systems. Heinemann Educational bookLtd, London.
60
Agus Muliantara, Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana
36
Berikut adalah cuplikan kondisi ketahanan pangan Indonesia dalam kaitannya dengan kesejahteraan rakyat61. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya. Situasi ketahanan pangan di negara kita masih lemah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: (a) jumlah penduduk rawan pangan (tingkat konsumsi<90% dari rekomendasi 2.000 kkal/kap/hari) dan sangat rawan pangan (tingkat konsumsi <70 % dari rekomendasi) masih cukup besar, yaitu masing-masing 36,85 juta dan 15,48 juta jiwa untuk tahun 2002; (b) anak-anak balita kurang gizi masih cukup besar, yaitu 5,02 juta dan 5,12 juta jiwa untuk tahun 2002 dan 2003 (Ali Khomsan, 2003). Menurut Bustanul Arifin (2005) ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini. Apabila melihat Penjelasan PP 68/2002 tersebut, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah. Permasalahan yang menghambat dalam mencapai ketahanan pangan dan menjauhkan Indonesia dari keadaan rawan pangan dan kemiskinan adalah konversi lahan pertanian menjadi daerah industri. Menurut Tambunan (2003) dengan semakin sempitnya lahan pertanian ini, maka sulit untuk mengharapkan petani kita berproduksi secara optimum. Konversi lahan pertanian ke nonpertanian di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata 30.000-50.000 ha per tahun, yang diperkirakan jumlah petani gurem telah mencapai sekitar 12 juta orang. Lahan Pertanian di Beberapa Negara Asia.
61
http://sosbud.kompasiana.com/2010/01/09/tantangan-menuju-ketahanan-pangan/
37
Negara 1. Bangladesh 2. China 3. India 4. Indonesia 5. Jepang 6. Korea Selatan 7. Malaysia 8. Pakistan 9. Filipina 10. Sri Lanka 11. Thailand 12. Vietnam
Lahan Pertanian (ha per kapita) 1979-81 1996-1998 0,10 0,06 0,10 0,10 0,24 0,17 0,12 0,09 0,04 0,04 0,05 0,04 0,07 0,08 0,24 0,17 0,11 0,08 0,06 0,05 0,35 0,28 0,11 0,07
Sumber : World Bank database dalam Tambunan (2003).
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN Gambaran latar belakang permasalahan di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan Informasi Geospasial sangat diperlukan sebagai bagian penting dari jawaban permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk itu tujuan dari kegiatan ini adalah pengajuan sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Informasi Geospasial yang diharapkan dapat memberikan jawaban menyeluruh terhadap permasalahan tata Informasi Geospasial di Indonesia. Naskah ini dibuat dengan harapan dapat membantu proses pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut dan selanjutnya dapat dijadikan landasan hukum penyelenggaraan dan pembinaan tata Informasi Geospasial secara nasional yang tertib, terpadu, terarah dan aman yang diselenggarakan secara terus menerus dalam menunjang kelancaran jalannya pembangunan nasional di segala bidang kehidupan.
1.4 METODE PENELITIAN Naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi Geospasial ini disusun dengan menggunakan berbagai metodologi sebagai berikut: Pengalaman praktis di lapangan tentang pelaksanaan aktifitas survei dan pemetaan yang dimiliki oleh BAKOSURTANAL sejak didirikannya pada tahun 1969. Rapat kerja dan diskusi dengan berbagai stakeholders dunia geospasial nasional yang meliputi perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat
38
Studi literatur naskah Undang-Undang dan Peraturan sejenis di berbagai negara seperti Jepang, Cina, Amerika Serikat, dan Malaysia. Studi berbagai naskah Undang-Undang dan Peraturan yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu yang terkait dengan Informasi Geospasial seperti: - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik - Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional Penjaringan masukan melalui internet yaitu melalui milis-milis komunitas geospasial. Pertemuan dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, yaitu: - Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan - Kementerian Pertahanan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Pekerjaan Umum - Kementerian Kehutanan - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Kementerian Komunikasi dan Informasi - Kementerian Pertanian - Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Perhubungan - Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional - Badan Pertanahan Nasional - Badan Pusat Statistik 39
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
40
2. BAB II ASAS-ASAS
Permasalahan yang dipaparkan dalam BAB I menunjukkan perlunya penyelenggaraan Informasi Geospasial. Penyelenggaraan ini harus berlandaskan pada beberapa asas di bawah ini sehingga dapat berlangsung secara efektif.
2.1 ASAS KEPASTIAN HUKUM Penyelenggaraan Informasi Geospasial dilakukan berlandaskan hukum atau ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
menjamin
hak-hak
para
pemangku kepentingan. Diperlukan kejelasan tugas dan kewenangan instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial. Dengan demikian ada kejelasan siapa bertanggung jawab pada data dan Informasi Geospasial apa. Hal ini akan menjamin ketersediaan berbagai jenis Informasi
Geospasial
secara
lengkap
dalam
mendukung
pembangunan
perekonomian, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup di Negara Republik Indonesia. Kepastian hukum juga diperlukan oleh segenap warga negara untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Informasi Geospasial, baik sebagai perorangan maupun sebagai badan usaha. Undang-Undang ini harus menjamin keikutsertaan mereka dalam bentuk pengaturan yang jelas pada proses administrasi, sertifikasi dan kualifikasi kompetensi. Pada beberapa Informasi Geospasial, seperti batas wilayah administrasi atau batas kawasan pengelolaan hutan dan pertambangan, ada kebutuhan kepastian hukum. Undang-Undang ini karenanya mesti memberikan landasan bagi penyelesaikan permasalahan hukum terkait Informasi Geospasial.
2.2 ASAS KETERPADUAN Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial sekarang ini adalah ketidakterpaduan Informasi Geospasial yang tersebar di
41
berbagai tempat. Informasi Geospasial sudah banyak tersedia dan dikembangkan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Informasi tersebut dibuat dan dikelola untuk keperluan masing-masing pihak tersebut. Selama memang penggunaannya dibatasi untuk kepentingan internal, tentu hal ini tidak menjadi masalah. Masalah mulai timbul apabila informasi tersebut digunakan dengan mengkombinasikannya dengan data yang dibuat institusi lain. Contoh permasalahan ini misalnya Informasi Geospasial Tematik kehutanan yang dihasilkan Kementerian atau dinas terkait, harus dipadukan dengan Informasi Geospasial pekerjaan umum, pertanahan, dan lingkungan hidup yang dikeluarkan masing-masing intansi terkait dan juga data lainnya. Keseluruhan informasi tersebut harus dapat diintegrasikan satu sama lain. Integrasi data hanya mungkin apabila data tersebut memenuhi standar tertentu yang disepakati semua pihak dan dapat dipertukarkan satu sama lain. Saat ini pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan yang merupakan inti dari penyelenggaraan Informasi Geospasial belum terintegrasi, sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam berbagai kegiatannya. Dampak langsung dari hal ini adalah borosnya anggaran pemerintah untuk kegiatan yang terkait penyelenggaraan Informasi Geospasial, mengingat sebagian besar kegiatan pemetaan adalah diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Asas keterpaduan karena itu harus menjiwai sebuah undang-undang tentang Informasi Geospasial. Hal-hal terkait standardisasi harus merupakan hal penting yang
diatur.
Undang-undang
ini
juga
harus
menjamin
asas
effisiensi
penyelenggaraan Informasi Geospasial. Harus ada lembaga pusat maupun daerah yang berwenang mensinkronkan anggaran kegiatan yang terkait Informasi Geospasial.
2.3 ASAS KETERBUKAAN Setiap warga negara berhak mendapatkan Informasi Geospasial yang dapat mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Karenanya secara umum Informasi Geospasial bersifat terbuka. Asas keterbukaan berarti bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan untuk dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkannya. 42
Untuk itu Undang-Undang ini harus mengatur dengan jelas sifat terbuka pada Informasi Geospasial yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Aturan tentang penyebarluasan informasi gespasial harus diakomodasi berdasarkan asas ini. Berbagai usaha pemerintah untuk mendorong penyebarluasan Informasi Geospasial mesti diatur dengan sungguh-sungguh. Diantara kegiatan penting dalam kaitan ini adalah pembangunan infrastruktur Informasi Geospasial yang cakupannya nasional dan dibangun pada tingkat pusat dan tingkat daerah.
2.4 ASAS KEMUTAKHIRAN Informasi Geospasial yang disajikan dan atau tersedia, harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru. Oleh karena itu, penyelenggaraan Informasi Geospasial harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan dan runtut waktu. Asas kemutakhiran menjadi penting dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial, karena setiap informasi memiliki masa validitasnya. Informasi yang tidak up-to-date akan berkurang manfaatnya atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Dalam beberapa kasus, Informasi Geospasial yang out-of-date bahkan dapat mengakibatkan bahaya bagi penggunanya. Karenanya Undang-Undang ini harus menjamin adanya pemutakhiran Informasi Geospasial sesuai dengan sifat dan jenis informasinya.
2.5 ASAS KEAKURATAN Asas keakuratan akan mendorong seluruh penyelenggara
Informasi
Geospasial bekerja sungguh-sungguh dan teliti dalam menghasilkan informasi yang cermat, tepat, dan benar. Asas ini menjadi landasan perlunya sumber daya manusia yang berkualitas, penerapan teknologi yang tepat, dan proses kerja yang tertata rapi dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial.
43
3. BAB III MATERI MUATAN
3.1 PENDAHULUAN Rancangan Undang-Undang tentang Informasi Geospasial harus dapat mengakomodasi pengaturan survei dan pemetaan, Informasi Geospasial dan pengelolaan informasi tersebut dalam suatu sistem informasi spasial yang telah berkembang. Pembinaan yang telah berjalan harus lebih terkoordinasi dan terpadu untuk menentukan sasaran, optimasi kemampuan, ketepatan dan kecepatan administrasi kegiatan pengelolaan Informasi Geospasial. Dengan demikian produk Informasi Geospasial atau produk survei dan pemetaan yang dihasilkan dapat lebih didayagunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi spasial dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional di segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan bangsa dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan penyelenggaraan
Undang-Undang Informasi
ini
Geospasial,
mengikuti yaitu
keseluruhan
pengumpulan,
proses
pengolahan,
penyimpanan, penggunaan Informasi Geospasial dari segala aspek yang dilakukan pemerintah pada seluruh tingkatan dan juga yang dilakukan pihak swasta dan masyarakat luas. Pengaturan
Undang-Undang
ini
harus
dapat
menjawab
empat
permasalahan utama tersebut yang disampaikan pada BAB I. Sasaran utama RUU ini pada prinsipnya untuk menyelesaikan permasalahan yang disampaikan, yaitu: 1. menjamin ketersediaan Informasi Geospasial yang lengkap, mutakhir, dan standar untuk seluruh wilayah Indonesia, 2. menjamin kemudahan akses Informasi Geospasial, dan 3. memberikan peningkatan kesadaran akan pentingnya Informasi Geospasial sehingga adanya keputusan yang cepat dan tepat. Undang-Undang ini mengisyaratkan bahwa Informasi Geospasial merupakan
44
aset nasional yang penting, karena informasi ini menjadi bagian penting dari sistem informasi nasional, yang akan menjadi pemerintahan berlangsung berbasis informasi dan pengetahuan yang handal (knowlegde based or smart governance). Penyelenggaraan Informasi Geospasial akan mendukung penataan ruang, proses inventarisasi dan pemanfaatan kekayaan alam, dan juga mengurangi resiko bencana alam bagi masyarakat. Penyelenggaraan ini juga membantu proses pelayanan publik yang baik dan mendorong kemajuan perekonomian. Tujuan akhir dari penyelenggaraan Informasi Geospasial ini adalah menegakkan keadilan dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
3.2 JENIS INFORMASI GEOSPASIAL Dalam dunia pemetaan yang merupakan dasar kegiatan pengadaan Informasi Geospasial, dikenal 2 (dua) jenis peta. Dalam RUU ini dibedakan 2 jenis Informasi Geospasial, yaitu Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik.
Skema jenis Informasi Geospasial. 3.2.1 Informasi Geospasial Dasar Informasi
Geospasial
Dasar
merupakan
Informasi
Geospasial
yang
pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi
45
pemerintah,
badan
usaha
maupun
perorangan,
yang
memiliki
ciri-ciri
pemanfaatannya relatif untuk jangka waktu yang panjang dan memiliki informasi posisi atau lokasi suatu obyek yang dapat dilihat langsung atau diukur, dicatat dan/atau dicitra dari kenampakan fisik di muka bumi. Informasi Geospasial Dasar memiliki kriteria unik atau tunggal, terbuka, diselenggarakan oleh negara melalui otoritas tertentu, dan menjadi dasar atau referensi bagi pembuatan Informasi Geospasial Tematik. Informasi Geospasial Dasar berbentuk titik, garis dan poligon dan nama-nama rupabumi (toponim). Adapun asal usul Informasi Geospasial Dasar berupa unsur alam (garis pantai, kontur, hipsografi), buatan manusia (bangunan fasilitas umum) dan tak berujud (batas wilayah administrasi, nama-nama rupabumi). Informasi Geospasial Dasar juga meliputi informasi yang menjadi kerangka pembuatan Informasi Geospasial Dasar yaitu kerangka jaring titik kontrol yang koordinatnya di atas permukaan bumi diketahui dengan ketelitian tertentu. 3.2.1.1 Kandungan Informasi Geospasial Dasar Informasi Geospasial Dasar meliputi: A. Jaring kontrol geodesi 1) Jaring kontrol geodesi horizontal Jaring kontrol geodesi horizontal merupakan Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal dua dimensi bagi Informasi Geospasial. Titik-titik kontrol geodesi horizontal diwujudkan di atas permukaan bumi dalam bentuk tanda fisik. Posisi titik kontrol tersebut mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. 2) Jaring kontrol geodesi vertikal Jaring kontrol geodesi vertikal merupakan Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal bagi Informasi Geospasial. Jaring Kontrol Vertikal Nasional berupa titik-titik kontrol geodesi vertikal yang mengacu pada satu sistem referensi tinggi yang berlaku secara nasional. 3) Jaring kontrol gaya berat dan pasang surut laut
46
Jaring kontrol gaya berat merupakan jaring kontrol gaya berat nasional yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal dan sistem referensi tinggi. Nilai gaya berat di setiap titik pada jaring tersebut mengacu pada satu sistem referensi gaya berat yang berlaku secara nasional. Data pasang surut laut yang diperoleh dari pengamatan naik turunnya muka laut di stasiun-stasiun pasang surut diperlukan pada penentuan bidang referensi vertical. Lokasi stasiun-stasiun pasang surut laut tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kerapatan tertentu. B. Peta Induk Peta induk adalah peta yang digunakan sebagai dasar geometris untuk pembuatan peta tematik, yang meliputi: 1) Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Peta rupabumi merupakan peta garis yang meliputi unsur garis pantai, garis kontur, perairan, nama rupabumi, batas administratif, perhubungan, bangunan fasilitas umum, dan/atau penutup lahan. Penjelasan dari setiap unsur peta rupabumi tersebut adalah sebagai-berikut:
Unsur garis pantai merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Unsur garis pantai meliputi jenis, meliputi garis pantai surut terendah, garis pantai pasang tertinggi; dan garis pantai tinggi permukaan air laut rata-rata. Pada setiap unsur garis pantai harus dinyatakan jenis garis pantai yang digambarkan. Dalam hal jenis garis pantai tidak dinyatakan maka garis pantai yang digambarkan merupakan garis pantai tinggi permukaan air laut rata-rata.
Unsur garis kontur merupakan garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut. Unsur Garis kontur digambarkan dengan selang ketinggian tertentu sesuai skala yang digunakan dengan tetap memperhatikan tingkat ketelitian sumber data. Pada permukaan bumi yang relatif datar, penggambaran informasi garis kontur dapat menggunakan garis kontur bantu dan/atau titik-titik tinggi.
Unsur perairan merupakan garis yang menunjukkan pertemuan daratan
47
dengan permukaan tubuh air seperti sungai dan danau .
Nama rupabumi merupakan nama yang diberikan pada unsur rupabumi yang meliputi unsur alam dan unsur buatan manusia. Yang dimaksud dengan “nama rupabumi” adalah misalnya nama sungai, nama danau, nama gunung, nama desa dan nama bendungan. Nama-nama unsur rupabumi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah Informasi Geospasial. Penamaan sebuah unsur haruslah mengikuti pedoman yang berlaku, sehingga tidak terjadi kerancuan. Toponim merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena merupakan suatu cara menjaga eksistensi kedaulatan negara. Penyajian toponim pada Informasi Geospasial diatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian nama geografis.
Batas wilayah administratif meliputi batas wilayah antar kelurahan/desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar negara dengan ketentuan wilayah administratif digambarkan secara setara dan masih dapat terlihat dalam skala dan/atau akurasi Informasi Geospasial. Informasi mengenai batas wilayah baik itu batas negara, batas provinsi maupun batas kabupaten/kota merupakan hal yang sangat sensitif dan perlu penegasan dan kepastian hukum. Untuk itu dalam penyajiannya pernyataan mengenai status dan keabsahan hukum dari batas batas wilayah harus ditampilkan untuk menghindari konflik. Informasi batas wilayah administratif digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas secara pasti di lapangan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Dalam hal terdapat batas wilayah administratif belum ditetapkan, batas wilayah digambarkan dengan menggunakan simbol khusus
disertai
catatan
mengenai
status
batas.
Batas
wilayah
administratif di daratan ditandai dengan tanda fisik yang koordinatnya ditentukan dengan pengukuran geodetik serta dinyatakan dalam sistem referensi koordinat tertentu. Batas wilayah administratif di lautan ditarik berdasarkan titik-titik pangkal yang ditandai dengan tanda fisik yang koordinatnya ditentukan dengan pengukuran geodetik serta dinyatakan dalam sistem referensi koordinat tertentu. Informasi batas wilayah
48
administratif selain digambarkan berdasarkan dokumen juga harus didasarkan
pada
koordinat
tanda
fisik
yang
ditentukan
dengan
pengukuran geodetik serta dinyatakan dalam sistem referensi koordinat tertentu.
Unsur perhubungan merupakan garis yang menggambarkan prasarana di darat untuk perpindahan manusia dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain seperti jalan, jalan kereta api, terminal, dermaga dan landasan pacu pesawat terbang. Juga termasuk di dalam prasarana ini adalah jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi.
Bangunan dan fasilitas umum merupakan titik dan/atau garis yang menggambarkan seluruh obyek buatan manusia dan berbagai fasilitas umum yang berujud bangunan seperti kantor pemerintahan, sekolah, rumah ibadah, dan pemakaman.
Penutup lahan merupakan garis yang menggambarkan informasi tentang objek muka bumi yang meliputi area bervegetasi di atas permukaan bumi, yaitu batas antara area bervegetasi tumbuhan dengan area tidak bervegetasi, atau area bervegetasi tertentu dengan area bervegetasi tertentu lainnya. Contoh batas antara area bervegetasi hutan dengan area bervegetasi persawahan, atau area bervegetasi persawahan dengan perhubungan.
2) Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Peta Dasar LPI adalah peta dasar di wilayah pantai yang mencakup daratan pesisir dan laut dengan informasi batimetri dan obyek-obyek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan dan kelautan. Dalam sebuah Peta Dasar LPI perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2. Peta Dasar LPI ini menggunakan skala 1:50.000. 3) Peta Dasar Lingkungan Laut Nasional (LLN) Peta Dasar LLN adalah peta dasar di wilayah laut dengan informasi batimetri dan obyek-obyek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan dan kelautan. Dalam sebuah Peta Dasar LLN perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2. Peta Dasar LLN ini menggunakan skala 1:500.000.
49
3.2.1.2 Cakupan dan Skala Informasi Geospasial Dasar Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar harus dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak ada wilayah yang terlewatkan. Penentuan wilayah mana yang akan dibuat Informasi Geospasial Dasarnya terlebih dahulu harus tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kebutuhan. Informasi Geospasial Dasar juga harus diselenggarakan pada berbagai skala yang dibutuhkan dalam tugas-tugas pemerintahan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan wilayah dibutuhkan tingkat kedetilan informasi dipresentasikan dalam skala yang berbeda. Untuk overview pembangunan di tingkat nasional (misalnya untuk sidang kabinet), diperlukan Informasi Geospasial pada suatu skala yang dapat melihat seluruh Indonesia dalam sekali pandang. Ini dapat disediakan pada skala 1:2.500.000, berupa peta dinding ukuran sekitar 1 x 2 meter. Untuk overview pembangunan di tingkat provinsi, diperlukan skala 1:1.000.000 hingga 1:50.000, tergantung luas dan bentang provinsi yang bersangkutan. Yang penting seluruh provinsi dapat dipajang di dinding dilihat dalam sekali pandang. Demikian untuk kabupaten dan kota, yang akan memakai skala dari 1:100.000 hingga 1:10.000. Sedang untuk perencanaan dalam level operasional, diperlukan skala yang lebih detil dan homogen. Skala itu berkisar dari 1:25.000 hingga 1:1.000, tergantung obyek yang ingin direncanakan serta tingkat akurasi batas yang dianggap sensitif. Pada skala 1:25.000, 1 mm di atas peta adalah 25 meter di lapangan, sedang pada skala 1:1000, 1 mm di atas peta adalah 1 meter di lapangan. Oleh karena itu jika perencanaan terkait dengan kepemilikan tanah (persil) biasanya digambarkan pada skala 1:1000, sementara untuk perencanaan zona pembangunan kota secara garis besar, peta skala 1:25.000 boleh jadi cukup memadai. Skala peta ini dari sisi pengguna ditentukan oleh jenis kebutuhan. Sedang dari sisi pembuat peta ditentukan dari tingkat akurasi sumber data yang dimiliki. Sebuah citra satelit dengan resolusi tinggi (misalnya Quickbird dengan resolusi 60 cm), dapat digunakan untuk membuat peta dengan skala yang lebih besar (misalnya 1:10.000), dibanding peta dengan citra resolusi menengah (misalnya Landsat dengan resolusi 30 meter) yang mungkin hanya dapat untuk membuat 50
peta skala 1:100.000. 3.2.1.3 Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar Informasi Geospasial Dasar harus dimutakhirkan secara periodik. Periodisasi pemutakhiran memang tidak dapat ditentukan secara baku karena relatif berbedanya kecepatan perubahan kondisi alam untuk masing-masing jenis dan wilayah. Di samping itu faktor luasnya wilayah Indonesia dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki juga menjadi faktor untuk menentukan periode pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar ini. Di samping pemutakhiran secara periodik, dalam kondisi tertentu informasi ini dapat juga berubah seperti dalam kasus bencana alam, peperangan yang merusak infrastruktur dan lain-lain. Dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administrasi atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur Informasi Geospasial dasar, sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar harus dilakukan tanpa menunggu kegiatan pemutakhiran secara periodik. 3.2.1.4 Spesifikasi Informasi Geospasial Dasar Spesifikasi Informasi Geospasial dibuat untuk menjamin keseragaman kualitas produk, sehingga antara Informasi Geospasial dari satu instansi dapat digunakan bersama dengan Informasi Geospasial dari instansi yang lain. Spesifikasi ini antara lain menyangkut sistem referensi koordinat tertentu. Pada masa lalu, peta-peta pertambangan sama sekali tidak dapat ditumpangsusunkan dengan peta-peta kehutanan atau peta-peta perkebunan, karena sistem referensi koordinatnya sama sekali berbeda. Ini membuat konflik antara kepentingan pertambangan atau kehutanan sering terjadi. Kalau ada suatu spesifikasi yang dapat diterima dan disepakati oleh para pihak pemangku kepentingan, maka spesifikasi itu dapat menjadi standar nasional. Di Indonesia standar ini diadministrasikan oleh Badan Standardisasi Nasional. Namun proses pembuatan standar selalu dilakukan dari bawah. Biasanya akan dibentuk Panitia Teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan dan mereka melakukan serangkaian rapat konsensus untuk menyepakati atas suatu rancangan tentang suatu spesifikasi dapat menjadi
51
Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun jauh sebelum dibuat RSNI, tetap harus ada suatu spesifikasi. Untuk Informasi Geospasial, pihak yang paling netral dan harus menyiapkan data dasar untuk semua sektor adalah Badan. Karena itu Badan harus memiliki menyiapkan spesifikasi untuk Informasi Geospasial dasar. Dalam spesifikasi ini diatur berbagai hal yang akan mengikat sehingga di atas Informasi Geospasial dasar dapat ditumpangsusun dengan mudah seluruh Informasi Geospasial Tematik. Untuk itu spesifikasi ini selain mengatur aspek geometrik, jenis data beserta pengertian (misalnya apa itu “pantai”, “hutan”, dan sebagainya) dan kriterianya (kapan suatu kumpulan vegetasi disebut “semak belukar”, kapan disebut “hutan”) dan format standarnya. Format standar diperlukan ketika ada pertukaran data, baik antar sistem software atau sistem komputer yang berbeda, atau antar instansi yang berbeda. 3.2.2 Informasi Geospasial Tematik Peta Tematik adalah peta yang mempelihatkan data secara kualitatif dan atau kuantitatif pada unsur-unsur yang spesifik. Unsur-unsur tersebut ada hubungannya dengan detail-detail topografi (T. Lukman Aziz dan Ridwan Rachman, 1977). Tema tersebut disajikan dalam bermacam-macam bentuk yang berhubungan dengan unsur asli dari muka bumi atau unsur-unsur buatan manusia. Peta tematik kadang-kadang juga memperlihatkan situasi atau keadaan sebenarnya. Dalam pengertian lain Thematic maps concentrate on the spatial variations of single phenomenon on the relationship between phenomena. In the thematic maps the communication objective is to portray the structure of a distribution, that is., the character of the whole as consisting of the interaction of the parts (Robinson, A; Randall Sale; Joel Morrison, 1978). Jenis Informasi Geospasial Tematik terdiri dari peta tematik dasar, peta tematik analisis, dan peta tematik sintesis. 1. Peta Tematik Dasar adalah peta yang berisi satu tema tertentu yang menyajikan informasi dasar muka bumi, baik fisik maupun hasil budidaya manusia, serta merupakan fenomena muka bumi tunggal. Data untuk penyusunan peta tematik dasar dapat diperoleh dari hasil survai lapangan,
52
interpretasi citra penginderaan jauh, dan data statistik.
Peta tematik dasar
bersifat terbuka dan dibuat oleh Instansi Pemerintah yang mempunyai otoritas pada tema tersebut. Contoh: Peta Lereng, Peta Geologi, Peta Hidrologi, Peta Penutup Lahan, Peta Tanah, Peta Hutan, Peta Jalan, Peta Utilitas Perkotaan dan Peta Penduduk. 2. Peta Tematik Analisis adalah peta yang berisi suatu tema tertentu hasil dari proses analisis dan transformasi dari suatu peta tematik dasar. Contoh: Peta Sistem Lahan, Peta Bentuk Lahan, Peta Neraca Sumber daya Alam, Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Peta Curah Hujan, Peta Temperatur dan Peta Perolehan Suara Pemilu. 3. Peta Tematik Sintesis adalah peta yang berisi suatu tema tertentu hasil proses sintesis (penggabungan) dari peta tematik dasar, dan atau peta tematik analisis. Satuan pemetaan baru pada peta tematik sintesis
diperoleh dari
penggabungan dua atau lebih peta masukan (Sukwardjono, 1990; Sinaga, 1986). Contoh: Peta Potensi Mikrohidro, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah, Peta Kemampuan Lahan, Peta Kesesuaian Lahan, Peta Potensi Wisata, Peta Resiko Bencana, Peta Kemiskinan, Peta Daerah Tangkapan Ikan, Peta Kerawanan Konflik, dan Peta Prediksi Penyebaran Penyakit Flu Burung.
Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Informasi Geospasial secara umum, maka Informasi Geospasial Tematik meliputi titik-titik horizontal yang mengacu kepada jaring kontrol geodesi horizontal pada Informasi Geospasial dasar, titik-titik vertikal yang mengacu kepada jaring kontrol geodesi vertikal pada
Informasi Geospasial dasar, dan unsur-unsur tema yang
digambarkan di atas peta rupabumi. Unsur peta rupabumi yang diambil untuk penggambaran Informasi Geospasial Tematik ini disesuaikan dengan tema yang ditampilkan dalam Informasi Geospasial Tematik tersebut.
53
3.2.2.1 Pembuatan Informasi Geospasial Tematik Tema Informasi Geospasial Tematik harus mencakup seluruh fenomena muka bumi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia yaitu atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer (Lihat BAB I). Dalam tatanan pemerintahan, pelaksanaan
Informasi tugas
dan
Geospasial fungsi
Tematik
kementerian,
dibuat lembaga
sesuai
kebutuhan
pemerintah
non
kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha, atau Perorangan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional dijelaskan mengenai tugas dan wewenang instansi pemerintah dalam penyelenggaraan informasi spasial. Pengaturan tentang lokasi, cakupan, periodisasi dan spesifikasi pembuatan Informasi Geospasial Tematik belum dapat dibakukan karena tergantung pada tema yang ditampilkan. Tema dari Informasi Geospasial Tematik belum perlu dibatasi dan hal ini akan berkembang sejalan dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sumber data untuk penyusunan peta tematik dasar dapat berasal dari citra penginderaan jauh (foto udara, SFAP, citra satelit, Lidar), hasil survei lapangan, data statistik. 3.2.2.2 Skala Informasi Geospasial Tematik Skala Informasi Geospasial Tematik dibuat sesuai dengan kebutuhan dan ketelitian sumber data yang digunakan. Informasi Geospasial Tematik dibuat dengan mengacu pada Informasi Geospasial Dasar Untuk itu skala Informasi Geospasial Tematik tidak boleh lebih besar dari skala Informasi Geospasial Dasar yang digunakan sebagai acuan. Pengacuan terhadap unsur Informasi Geospasial Dasar sesuai dengan tujuan pembuatan Informasi Geospasial Tematik, harus dilakukan tanpa mengubah posisi dan tingkat kedetilan geometrisnya. 3.2.2.3 Informasi Geospasial Tematik Berkekuatan Hukum Informasi Geospasial Tematik yang akan berkekuatan hukum adalah informasi yang memuat batas wilayah yang menunjukkan hak dan/atau kewajiban pihak tertentu di dalam wilayah yang ditentukan oleh batas tersebut. Misalnya peta
54
yang menggambarkan izin pertambangan atau pengelolaan hutan yang dikeluarkan instansi terkait. Data tematik seperti data pertanahan, kehutanan, pertanian, mineral, tata ruang, kelautan dan sebagainya, meski bertolak dari peta dasar yang sama, kadang-kadang secara tematik mengalami batas yang bertumpang tindih, karena dibuat dengan filosofi yang berbeda. Hal ini sangat krusial bila menyangkut perizinan, misalnya suatu daerah sudah diberi izin pertambangan berdasarkan peta yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, namun ternyata pada peta yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan lokasi tersebut berupa hutan lindung. Ini dapat menimbulkan ketidakpastian investasi, kemarahan masyarakat adat, dan tuduhan pelanggaran hukum – yang sebenarnya berawal dari informasi dari peta-peta yang tidak sinergis. Pada setiap peta Rupabumi Indonesia (RBI), gambar garis batas selalu diberi disclaimer (“Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas-batas internasional maupun nasional”). Banyak orang sering tidak membaca disclaimer ini, dan peta RBI menjadi awal dari persengketaan antar daerah. Pengguna peta tentunya menginginkan agar disclaimer ini dihapus, dengan cara semua garis batas yang digambar di atas peta diberi kejelasan status hukumnya, dan ini mendorong agar semakin banyak data batas wilayah yang telah memiliki kepastian hukum. 3.2.2.4 Pembuatan Informasi Geospasial Tematik untuk Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar Kalau dalam pembuatan suatu Informasi Geospasial Tematik diketahui bahwa keseluruahan atau sebagian Informasi Geospasial Dasar yang diacunya tidak lagi sesuai dengan kondisi alam, dan penyelenggara Informasi Geospasial Tematik tersebut melakukan pemutakhiran terhadap Informasi Geospasial Dasar tersebut untuk kepentingannya sendiri, maka hasil pemutakhiran ini harus diserahkan kepada Badan untuk dijadikan bahan masukan pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar.
55
3.3 PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL 3.3.1 Penyelenggara Informasi Geospasial Dasar Mengingat Informasi Geospasial Dasar harus diselenggarakan secara sistematis mencakup keseluruhan wilayah Negara Republik Indonesia dan akan digunakan sebagai dasar pembuatan Informasi Geospasial Tematik, maka Informasi Geospasial Dasar harus dilaksanakan oleh 1 (satu) instansi saja. Ini akan menjamin keberlangsungan dan standardisasi Informasi Geospasial Dasar yang ada di Indonesia. Juga hal ini memberikan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab apabila suatu Informasi Geospasial Dasar diperlukan untuk proses pembangunan. Selanjutnya karena pembuatan Informasi Geospasial Tematik harus mengacu kepada Informasi Geospasial Dasar, maka Informasi Gepasial Tematik pun akan terstandardisasi sehingga mempermudah proses pertukaran dan pemanfaatan bersama informasi tersebut. Untuk itu RUU ini mengamanahi sebuah Badan untuk menyelenggarakan Informasi Geospasial Dasar. Tetapi karena Informasi Geospasial Dasar harus diselenggarakan secara sistematis pada berbagai skala sampai skala yang sangat detil untuk kepentingan pembangunan, maka untuk membantu percepatan penyelenggaraannya dibuka kemungkinan bahwa Informasi Geospasial Dasar pada skala yang diperlukan untuk pembangunan daerah (skala 1:1000 sampai dengan 1:10000) juga dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap bekerjasama dengan Badan penyelenggara Informasi Geospasial Dasar. Pola seperti ini misalnya dilaksanakan oleh Jepang, yang membagi tugas pembuatan Informasi Geospasial Dasar skala 1:25.000 dan lebih kecil sebagai tugas dari GSI (Geographic Surveis Institute) yang merupakan lembaga pemetaan tingkat nasional, dan pembuatan Informasi Geospasial Dasar skala 1:10.000 dan lebih detil sebagai tugas Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota). Penyelenggaraan Informasi Geospasial dasar, yang mencakup jaring geodesi nasional dan peta dasar rupabumi, di Indonesia sejauh ini dilandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) meskipun dalam Kepres ini penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar masih diistilahkan 56
dengan kegiatan survei dan pemetaan. Dalam Pasal 49 Kepres No 103 Tahun 2001 ini disebutkan bahwa tugas BAKOSURTANAL melaksanakan tugas pemerintahan di bidang survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 50 menyebutkan fungsi BAKOSURTANAL sebagai-berikut: a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang survei dan pemetaan; b. pembinaan infrastruktur data spasial nasional; c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAKOSURTANAL; d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang survei dan pemetaan nasional; e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan
umum,
ketatausahaan,
organisasi
dan
tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan,hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Sedangkan kewenangan BAKOSURTANAL disebutkan dalam Pasal 51 yaitu: a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; c. penetapan sistem informasi di bidangnya; d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang survei dan pemetaan; 2) penetapan pedoman dan pemetaan dasar nasional. 3.3.2 Penyelenggara Informasi Geospasial Tematik Informasi Geospasial Tematik karena dibuat untuk kebutuhan khusus, maka pada dasarnya dapat diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha maupun perorangan. Untuk menghilangkan tumpang tindih dan pengulangan data, Instansi Pemerintah hanya menyelenggarakan Informasi
57
Geospasial
Tematik
yang
memang
sesuai
dengan
tugas,
fungsi
dan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mempercepat penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, maka Instansi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Badan, dengan harapan Badan dapat memberikan alih teknologi, pengalaman dan sumber daya lainnya. Peraturan Presiden RI nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional mengatur penyelenggara Informasi Geospasial Tematik sebagai-berikut. No. Instansi 1 Badan Pertanahan Nasional
Informasi Geospasial Tematik kerangka dasar kadastral dan bidang tanah, penggunaan tanah, zona nilai tanah, zona nilai aset kawasan, dan karakteristik tanah, serta Data Spasial lain untuk bidang pertanahan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, batas wilayah administrasi kepemerintahan, toponimi, serta Data Spasial lain untuk bidang pemerintahan dalam negeri transportasi dan Data Spasial lain untuk bidang perhubungan wilayah kode pos dan Data Spasial lain untuk bidang komunikasi dan informasi
2
Kementerian Dalam Negeri
3
Kementerian Perhubungan Kementerian Komunikasi dan Informasi Kementerian Pekerjaan jaringan jalan, tubuh air/hidrologi lingkungan Umum bangunan, jaringan air bersih, instalasi pengolahan limbah, dan rencana tata ruang, serta Data Spasial lain untuk bidang pekerjaan umum Kementerian lingkungan budaya dan Data Spasial lain untuk Kebudayaan dan bidang kebudayaan dan kepariwisataan Pariwisata Badan Pusat Statistik wilayah pengumpulan data statistik, dan hasil kegiatan statistik, serta Data Spasial lain untuk bidang statistik Kementerian ESDM kuasa pertambangan, geologi, sumber daya mineral, seismik eksplorasi, gayaberat, geomagnet, logging sumur pemboran dan hidrogeologi, serta Data Spasial lain untuk bidang energi dan sumber daya mineral Kementerian Kehutanan kawasan hutan dan keanekaragaman hayati, serta Data Spasial lain untuk bidang kehutanan Kementerian Pertanian klasifikasi tanah, serta Data Spasial lain untuk bidang pertanian Kementerian Kelautan oseanografi dan Data Spasial lain untuk bidang dan Perikanan kelautan dan perikanan BMKG iklim dan geofisika dan Data Spasial lain untuk
4
5
6
7
8
9 10 11 12
58
No.
Instansi
13
LAPAN
14
Pemerintah Daerah
Informasi Geospasial Tematik bidang meteorologi dan geofisika cakupan citra satelit dan Data Spasial lain untuk bidang antariksa dan penerbangan Data Spasial sesuai dengan kewenangannya
Informasi Geospasial Tematik diselenggarakan secara terintegrasi secara nasional. 3.3.2.1 Informasi Geospasial Tematik di Tingkat Daerah Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memiliki data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan aktivitas perencanaanya. Dari daftar informasi yang harus dimiliki Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang ini, 3 (tiga) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan aspek keruangan. Karena itulah, Pemerintah Daerah harus membuat Informasi Geospasial Tematik sebagaiberikut: Informasi Geospasial kewilayahan, Informasi Geospasial sumber daya alam, Informasi Geospasial kependudukan Informasi Geospasial lingkungan hidup
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan Informasi Geospasial dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional. 3.3.2.2 Kerjasama Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Untuk mempercepat penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, maka Instansi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Badan, dengan harapan Badan dapat memberikan alih teknologi, pengalaman dan sumber daya lainnya kepada penyelenggara yang bersangkutan.
59
3.3.2.3 Integrasi Informasi Geospasial Tematik Banyak Informasi Geospasial Tematik yang merupakan hasil analisis dan sintesis
Informasi
Geospasial
Tematik
lainnya
yang
dibutuhkan
guna
menghasilkan informasi baru dalam rangka pembangunan nasional. Informasi yang menggambarkan tingkat kerawanan dan resiko suatu daerah terhadap suatu bencana merupakan contoh Informasi Geospasial Tematik yang pembuatannya memerlukan integrasi berbagai Informasi Geospasial Tematik lainnya. Juga untuk melakukan inventarisasi sumber daya alam secara nasional, perlu integrasi dari banyak Informasi Geospasial Tematik yang ada. Kebutuhan nasional akan Informasi Geospasial Tematik baru yang dihasilkan dari integrasi Informasi Geospasial Tematik yang dibuat lembaga sektoral, perlu ada kejelasan dan ketegasan lembaga mana yang berkewajiban membuat pengintegrasian. Dengan azas efesiensi, tugas pengintegrasian ini dapat dibebankan kepada Badan yang menyediakan Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik yang relevan.
3.4 PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL 3.4.1 Pengumpulan Data 3.4.1.1 Metoda Pengumpulan Data Pengumpulan data geospasial, yang dikenal dengan istilah survei, harus diatur secara teknis dengan suatu peraturan pelaksanaan. Hasil survei ini yang kemudian diolah untuk menjadi Informasi Geospasial. Pengumpulan data geospasial atau survei ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. a. Menggunakan instrumentasi ukur maupun rekam Pengukuran di darat misalnya dilakukan menggunakan alat yang sangat sederhana seperti meteran untuk mengukur jarak, alat dijital seperti Digital Station yang juga merupakan instrumen pengukur jarak dan sudut, atau menggunakan Global Positioning System (GPS) untuk menentukan koordinat suatu titik. Pengukuran di air misalnya dilakukan untuk mengukur kedalaman sungai atau lautan dari perahu atau kapal menggunakan echosounder, mengukur parameter kualitas air seperti temperatur, pH dan kadar garam air
60
dengan alat Digital Water Checker. Pengukuran dengan wahana pesawat terbang, balon maupun satelit dikenal dengan istilah penginderaan jauh (remote sensing) yang tujuan utamanya adalah membuat foto atau citra permukaan bumi untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang suatu obyek tanpa perlu menyentuh obyek tersebut. b. Pencacahan Tidak semua fenomena diperoleh datanya dengan menggunakan alat ukur. Toponimi atau nama bagian rupabumi seperti nama gunung, nama sungai dan nama desa, adalah data yang diperoleh dengan langsung menanyakan kepada masyarakat di lokasi. Karena itulah, metoda pencacahan merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan data geospasial.
Teknologi Informasi Geospasial berkembang terus, karena itu perlu diantisipasi cara lain yang mungkin akan muncul sejalan dengan perkembangan teknologi ini. Secara umum, pengumpulan data geospasial dilakukan untuk beberapa tujuan misalnya untuk memperoleh data yang tidak ada sama sekali sebelumnya, untuk melengkapi data yang sudah ada, dan juga untuk memutakhirkan data yang ada. Pengumpulan Informasi Geospasial termasuk pemutakhiran secara periodik diselenggarakan dengan pola sistematis mencakup seluruh wilayah nasional. Pemuktahiran, atau up-date Informasi Geospasial dilakukan seiring dengan perubahan kondisi wilayah dan/atau teknologi serta kualitas data dan informasi yang ada dan yang terbaru. Kualitas data yang dimaksud di sini dapat dilihat dari segi akurasi, presisi, resolusi, dapat dipercaya, pengulangan,
kemampuannya
untuk
diolah
kembali,
terkini,
relevansi,
kemampuannya untuk diaudit, kelengkapan, dan batas waktu penggunaannya. Pengumpulan Informasi Geospasial harus memanfaatkan secara optimal segenap potensi yang terdapat pada lembaga pemerintah maupun swasta nasional, dan apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan lembaga dari luar negeri. Dalam penanganannya penggunaan Informasi Geospasial dari luar negeri harus tetap mengacu pada standar dan spesifikasi yang telah disepakati di dalam negeri. 3.4.1.2 Pembakuan dalam Pengumpulan Data
61
Keragaman jenis data yang diperoleh dari metoda pengumpulan dan teknologi yang berbeda-beda menuntut suatu pembakuan atau standardisasi pengumpulan data. Pembakuan dalam proses pengumpulan data harus dilakukan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat diintegrasikan serta disinkronkan dengan data lain. Pembakuan dalam pengumpulan data geospasial harus menggunakan: a. Sistem referensi koordinat berupa datum geodesi dan jaringan kontrol pemetaan, dimana dalam kenyataannya bumi hampir berbentuk elipsoid, sehingga penyelenggara Informasi Geospasial dalam memetakan suatu wilayah harus mendefinisikan bumi sebagai elipsoid. Bentuk dan ukuran ellipsoid berikut orientasinya dalam ruang harus tunggal secara nasional. Selain itu elipsoid tersebut juga dijadikan acuan posisi. b. Jenis
data
beserta
pengertian,
kriteria,
dan
format
standar.
Dalam
pengumpulan data dan Informasi Geospasial baku, jenis data beserta pengertian, kriteria dan format standard harus dibakukan untuk menghindari salah pengertian dalam pemahaman data yang diambil atau dikumpulkan. Hasil dari data atau informasi yang dikumpulkan secara baku ini dapat mempermudah dalam proses selanjutnya. 3.4.1.3 Perizinan Pengumpulan Data Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, adalah untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat umum dan karena itu tidak memerlukan izin. Dengan pentingnya peran Informasi Geospasial dalam pembangunan, maka pengumpulan data tidak boleh dihambat atau dipersulit, bahkan justru harus didorong agar semakin banyak Informasi Geospasial berkualitas yang tersedia. Tetapi apabila kegiatan pengumpulan data geospasial dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau pemerintah daerah itu memasuki suatu kawasan tertentu, tentunya yang paling mengetahui kondisi kawasan tersebut tentulah pemilik atau penguasa atau orang yang memperoleh manfaat dari kawasan tersebut.
Karena
itulah
maka
pihak pengumpul
data
geospasial
harus
memberitahukan kegiatan pengumpulan data itu kepada pemilik atau penguasa atau orang yang memperoleh manfaat dari kawasan tersebut. Kemudian apabila 62
diperkirakan di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pemilik kawasan atau pengumupul data, dan/atau apabila kegiatan pengumpulan data dapat terganggu atau mengganggu kegiatan di kawasan tersebut, maka pemilik atau penguasa atau orang yang memperoleh manfaat dari kawasan tersebut dapat menolak kegiatan pengumpulan data. Untuk mekanisme penolakan ini, perlu ketegasan waktu paling lambat pihak pengumpul data memberi tahu pemilik/penguasa/pemanfaat kawasan dan dalam waktu berapa lama pihak pemilik/ penguasa/ pemanfaat kawasan harus memberitahukan penolakannya apabila hal-hal di atas terjadi. 3.4.2 Pengolahan Data dan Informasi Geospasial 3.4.2.1 Perangkat Pengolah Data dan Informasi Geospasial Pengolahan Data dan Informasi Geospasial merupakan proses atau cara mengolah data dan Informasi Geospasial. Untuk proses pengolahan ini, penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras dipilih dan diupgrade berdasarkan fungsi-fungsi dan aplikasi yang dibutuhkan oleh institusi. Perangkat lunak telah banyak berkembang secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir ini dan begitu juga fungsi-fungsi dan aplikasinya. Perlu diingat juga bahwa perangkat keras maupun lunak merupakan bagian dari solusi pengelolaan informasi terpadu, sehingga perangkat lunakdan perangkat keras ini perlu dipertimbangkan dalam hubungannya dengan komponen lain seperti norma, prosedur, pedoman, standar, dan spesifikasi yang dirancang untuk menyediakan aksesibilitas yang siap terhadap data dan informasi, dan mendukung praktek yang terbaik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perangkat lunak dan keras adalah sebagai berikut: Produknya telah terbukti di pasaran, dan penggunaan produk yang sudah kedaluwarsa dan tidak teruji di pasar dihindari; Tersedianya mekanisme pendukung yang baik misalnya buku manual, materi-materi pelatihan, dan bantuan teknis dari vendor; Tersedianya staf atau teknisi yang memenuhi syarat untuk memperlancar
63
implementasi suatu pekerjaan; dan Produk mempunyai fungsi-fungsi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan.
Apabila perangkat lunak bebas dan terbuka tidak tersedia, maka wajib menggunakan perangkat lunak berlisensi. Kebanyakan perangkat lunak di pasaran berhubungan dengan lisensi, yaitu kondisi dan syarat yang disetujui oleh pengguna selama dalam proses instalasi. Dalam pemasaran program-program terdahulu, persetujuan lisensi standar dimaksudkan bahwa perangkat lunak diberikan
lisensi
untuk
mesin
atau
perangkat
keras
tertentu.
Dalam
perkembangannya persetujuan tentang lisensi ini pun telah berkembang dan cenderung lebih kompleks. Namun demikian sangat direkomendasikan untuk mendiskusikan persyaratan lisensi dengan vendor untuk memastikan pembelian perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan kini dan yang direncanakan untuk masa yang akan datang. Karena begitu mahalnya produk-produk berlisensi merupakan alasan diharuskannya
produk-produkbebas
dan
terbuka
untuk
digunakan.
Konsekuensinya, untuk meningkatkan penggunaan produk-produk bebas dan terbuka ini di seluruh organisasi, lembaga pemerintah maka Pemerintah menyediakan
insentif
bagi
penyelenggara
yang
mengembangkan
sendiri
perangkat lunaknya dan kemudian menjadikannya sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka. Insentif yang dapat diberikan berupa insentif pajak atau hibah untuk pengembangan perangkat lunak. 3.4.2.2 Pengolahan di Luar Negeri Sedapatnya pengolahan Informasi Geospasial dilakukan di dalam negeri. Hal ini sangat penting untuk menjamin keberlangsungan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta menghindari penyalahgunaan Informasi Geospasial dan produknya oleh pihak asing, di mana kontrol terhadapnya masih dirasa kurang. Apabila pengolahan Informasi Geospasial dilakukan di luar negeri, maka harus mendapatkan ijin dari lembaga yang ditugasi Pemerintah untuk itu. Ketentuanketentuan lain yang harus diikutsertakan dalam pengolahan data di luar negeri meliputi kepastian pengunaannya, distribusi, penggandaan, dan penyimpanannya.
64
Setelah pengolahan selesai dilakukan, pihak luar negeri yang mendapat tugas untuk mengolah data wajib mengembalikan semua data/Informasi Geospasial yang diolah kepada pihak di dalam negeri terkecuali kalau ada perjanjian khusus mengenai hal tersebut yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum secara internasional. 3.4.2.3 Tahapan Pengolahan Pengolahan data dan informasi Geospasial meliputi: a
Pemrosesan Data Geospasial. Ini adalah tahapan pengolahan data Geospaial untuk menghasilkan Informasi Geospasial. Proses ini harus dilakukan sesuai standar yang sekurang-kurangnya meliputi: i. penggunaan sistem koordinat standar nasional; atau sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan kedalam sistem koordinat standar nasional; dan ii. penggunaan format standar basisdata dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan Informasi Geospasial lain.
b
Penyajian kartografis Informasi Geospasial. Penyajian kartografis Informasi Geospasial kegiatan untuk menggambarkan Informasi Geospasial sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan. Dalam menyajikan Informasi Geospasial yang baik, perlu diperhatikan beberapa element berikut ini meliputi: judul, informasinya sendiri beserta simbolisasi dari unsur-unsur geografisnya, legenda yang menerangkan simbol, skala peta, proyeksi, orientasi (arah utara), serta hak cipta, sumber dan pernyataan-pernyataan penerbitnya. Informasi Geospasial dapat disajikan dalam bentuk di bawah ini: peta cetak, baik dalam bentuk lembaran ataupun buku (atlas), peta digital (softcopy), peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui internet, dan model tiga dimensi. Semua bentuk penyajian ini harus mengikuti norma, pedoman, prosedur, standar dan spesifikasi yang berlaku. Adapun bentuk penyajian selain yang disebutkan di atas tidak dianggap sebagai Informasi Geospasial, misalnya sketsa yang digambarkan untuk keperluan kerajinan tangan, undangan pernikahan dan sebagainya.
65
Dalam penyajian Informasi Geospasial, peta memperlihatkan gambaran tentang dunia nyata yang lebih kecil, sehingga perlu dicantumkan skala dari peta tersebut pada produk akhirnya. Skala penyajian ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan/atau tujuan penggunaan Informasi Geospasial. Skala dapat ditampilkan sebagai satuan unit maupun sebagai bar skala. 3.4.3 Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial merupakan cara menempatkan Data dan Informasi Geospasial pada tempat yang aman sehingga tidak rusak atau hilang. Banyak data hasil survei dan peta baik kertas maupun digital yang telah diadakan dengan dana sangat besar, namun kini sangat rentan terhadap bencana (misalnya kebakaran, kelembaban tinggi, pencurian dsb) yang akan membuat data tersebut tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, banyak sistem komputer yang kurang terlindung dari akses illegal ataupun virus. 3.4.3.1 Penyimpanan Data dan Informasi Geospasial Informasi Geospasial dapat menjadi sangat penting, walaupun data tersebut sudah tidak up-to-date karena dapat digunakan untuk keperluan riset dan melacak kembali kejadian dimasa silam. Oleh karena itu penyimpanan Informasi Geospasial sangat penting dan perlu mendapat perlakuan khusus, karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di wilayah yang rawan akan berbagai macam bencana,yang berpotensi membahayakan dokumen-dokumen penting termasuk Informasi Geospasial ini. Hal ini dapat dirasakan setelah terjadinya beberapa bencana alam besar di Aceh dan Sumatra Utara. Dalam penyimpanannya, Informasi Geospasial yang bersifat terbuka dan diselenggarakan oleh pemerintah, penyimpanan dilakukan pada masing-masing penyelenggara dan pada beberapa bentuk penyajian yang memungkinkan, duplikatnya diserahkan kepada Badan, lembaga yang bertanggung jawab tentang perpustakaan nasional dan lembaga yang bertanggung jawab tentang arsip negara. Apabila penyelenggara kehilangan Informasi Geospasial karena suatu hal, maka penyelenggara atau pemilik data berhak untuk mengakses kembali data-data atau Informasi Geospasial yang disimpan di lembaga yang bertanggung
66
jawab tentang arsip negara. 3.4.3.2 Pengamanan Informasi Geospasial Selain
penyimpanan,
pengamanan
terhadap
keberadaan
Informasi
Geospasial ini juga sangat penting terlebih pengamanan terhadap data atau Informasi Geospasial yang bersifat rahasia. Pengamanan Informasi Geospasial ini mencakup pengamanan pada seluruh bentuk penyajiannya dan juga infrastruktur fisik yang terkait Informasi Geospasial yang ada di lapangan. Informasi Geospasial yang dikategorikan sebagai informasi khusus dan bersifat rahasia dapat disandikan dengan suatu metode enkripsi. Dan data atau Informasi Geospasial yang dienkripsi ini diserahkan kepada lembaga negara yang ditugasi pemerintah untuk itu beserta kode dekripsi. 3.4.4 Penyebarluasan Informasi Geospasial Saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pengumuman, pengedaran dan penyebaran Informasi Geospasial melalui internet dalam penyajian multimedia. Para penyelenggara Informasi Geospasial mesti memanfaatkan sarana ini untuk semakin mendekatkan masyakarat luas dengan informasi yang mereka produksi. 3.4.4.1 Keterbukaan Informasi Geospasial Penyebarluasan Informasi Geospasial ini terkait erat dengan sifat dari informasi yang secara umum terbuka. Informasi Geospasial dasar mesti bersifat terbuka. Informasi ini memiliki fungsi penting sebagai kerangka acuan posisi bagi Informasi Geospasial Tematik. Dengan kesamaan kerangka posisi ini, berbagai Informasi Geospasial Tematik dapat dikomunikasikan satu sama lain. Hal ini menjadi salah satu tujuan penting pembuatan RUU tentang IG ini, yaitu untuk mewujudkan kedayagunaan dan keberhasilgunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintah dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sifat terbuka juga mesti diberlakukan pada Informasi Geospasial Tematik yang diproduksi instansi pemerintah dan pemerintah daerah, karena informasi ini menjadi acuan pada proses perencanaan dan eksekusi pembangunan. Informasi
67
Geospasial Tematik juga menjadi acuan pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan bisnis untuk dapat memilih atau meletakkan obyek investasi yang sesuai dengan pertimbangan lokasi, kedekatan dengan sumber daya alam, ketersediaan sumber daya manusia dan akses infrastruktur. Akan tetapi karena alasan-alasan tertentu, seperti masalah pertahanan dan keamanan negara, maka Informasi Geospasial Tematik yang dibuat oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat bersifat tertutup. Yang dimaksud dengan “bersifat tertutup” adalah bahwa Informasi Geospasial tidak dapat diakses dan atau diperoleh masyarakat, kecuali dengan syarat tertentu. Pengecualian ini mesti memperhatikan peraturan perudang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3.4.4.2 Insentif Untuk Mendorong Penyebarluasan Informasi Geospasial Penyelenggara mengumumkan
dan
Informasi
Geospasial
menyebarluaskan
yang
dalam
bersifat
terbuka
pengertian
mesti
membacakan,
menyiarkan, menjual, mengedarkan, atau menyebarkan Informasi Geospasial termasuk juga kegiatan menterjemahkan, mengalihwujudkan, memamerkan, dan mengkomunikasikan informasi. Informasi ini mesti diketahui keberadaannya oleh berbagai instansi pemerintah dan masyarakat luas melalui proses pengumuman atau penyiaran yang efektif. Ini menjadi tahap krusial agar Informasi Geospasial dapat dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini selaras dengan UUD 1945 pasal 28F yang mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Badan usaha dan perorangan yang memproduksi Informasi Geospasial pada prinsipnya memiliki kebebasan untuk mengolah, menyimpan dan menggunakan informasi tersebut untuk keperluan sendiri. Akan tetapi beberapa informasi diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan insentif tertentu bagi badan usaha atau perorangan yang menginformasikan keberadaan Informasi Geospasial yang mereka miliki kepada publik. 3.4.4.3 Jaringan Informasi Geospasial sebagai sarana pertukaran dan
68
penyebarluasan Untuk memudahkan akses, proses pertukaran dan penyebarluasan data dan Informasi Geospasial mesti digunakan teknologi mutakhir di bidang informasi dan komunikasi, melalui suatu jaringan Informasi Geospasial yaitu suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna. Jaringan ini dibangun diantara instansi pemerintah pusat, diantara instansi pemerintah daerah dan juga menghubungkan pusat dan daerah. Karena pekerjaan ini memerlukan proses koordinasi yang intensif, maka mesti ada instansi pemerintah yang memegang peran kunci (leading institution). Pentingnya pembangunan jaringan Informasi Geospasial disadari oleh negara-negara maju. Salah satu rujukan adalah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Amerika Serikat melalui Executive Order tentang infrastruktur data spasial nasional. Di Indonesia telah terbit Peraturan Presiden nomor 85/2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional. Perpres ini mesti terus dilaksanakan secara konsisten. 3.4.4.4 Pengesahan Informasi Geospasial berkekuatan hukum sebelum disebarluaskan Catatan penting mengenani penyebarluasan Informasi Geospasial adalah bahwa beberapa Informasi Geospasial seperti batas administrasi pemerintahan, batas kawasan pengelolaan hutan, pertambangan dan lain-lain memiliki kekuatan hukum. Untuk itu sebelum diumumkan dan disebarluaskan informasi yang memiliki kekuatan hukum ini harus disahkan oleh pejabat yang berwenang. 3.4.5 Penggunaan Informasi Geospasial Penggunaan Informasi Geospasial adalah kegiatan dimana pengguna memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dari Informasi Geospasial tersebut. Pemanfaatan ini antara lain dengan mendapatkan salinan peta dalam bentuk cetak maupun elektronik, mengakses peta melalui web, mendapatkan informasi posisi layanan jasa terdekat, dan mendapatkan informasi kerawanan bencana dari suatu tempat.
69
3.4.5.1 Kebijakan tentang Harga dan Kualitas Informasi Semangat Rancangan Undang-Undang ini adalah untuk membuka akses Informasi Geospasial, sehingga penggunaan informasi dapat dilakukan secara optimal oleh instansi pemerintah dan masyarakat luas. Untuk itu selain aksi-aksi menyebarluaskan Informasi Geospasial, diperlukan kebijakan yang tepat dalam penentuan harga data dan informasi. Penerapan kebijakan harga data ini berbeda-beda di berbagai negara. Beberapa negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang yang menerapkan kebijakan free of charge untuk data dan informasi yang disediakan oleh institusi publik. Pengguna hanya membayar untuk biaya proses pencetakan, untuk peta-peta cetak, atau penggandaan data dan informasi untuk data dan informasi yang disimpan secara digital. Untuk kasus Indonesia, hingga saat ini kebijakan instansi pemerintah dalam diseminasi data dan informasi spasial masih memberlakukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Karenanya Informasi Geospasial yang dihasilkan instansi pemerintah pun masih mengikuti kebijakan ini. Akan tetapi di masa depan, kebijakan tentang harga ini mesti mengarah pada harga semurah-murahnya dan satu saat dapat memberlakukan kebijakan free of charge sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara. Selain kebijakan tentang harga pada pemanfaatan langsung, diperlukan juga perlindungan atas hak kepemilikan informasi. Peta termasuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang Hak Cipta sehingga hal-hal yang terkait dengan penggandaan dan penyebarluasan peta (Informasi Geospasial) termasuk lisensi dan royalti harus mengikuti aturan Undang-Undang Hak Cipta. Produk turunan dari Informasi Geospasial harus menyebutkan sumber Informasi Geospasial yang dirujuk. Kebijakan tersebut berdampak mendorong berkembangnya inovasi berbagai Informasi Geospasial Tematik yang dibutuhkan masyarakat. Apa manfaat atau jaminan bagi pengguna menjadi pertanyaan yang wajar diajukan. Apalagi dengan ketentuan tentang harga yang harus dibayar pengguna. Pada prinsipnya pengguna memiliki hak untuk mengetahui kualitas informasi yang diperolehnya. penyelenggara
Masalah
kualitas
Informasi
informasi
Geospasial
ini
untuk
merupakan
kewajiban
memberitahukannya.
bagi
Dengan
70
demikian data atau Informasi Geospasial ini dapat dipakai secara tepat sesuai kualitasnya. Penyelenggara Informasi Geospasial menyampaikan kualitas data yang didistribusikan kepada publik dalam bentuk metadata, atau data tentang data. Berbagai konvensi telah dikeluarkan untuk menyusun metadata secara sistematis dan konsisten. Perangkat-perangkat lunak sistem Informasi Geospasial juga sudah mengadopsi konvensi-konvensi ini. 3.4.5.2 Informasi Geospasial dalam proses pengambilan kebijakan terkait keruangan dan kebencanaan Informasi Geospasial yang berkualitas amat diperlukan dalam melakukan penataan ruang yang terpadu, terukur dan berkelanjutan. Pengaturan umum telah dituangkan pada Undang-Undang nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang merupakan bentuk intervensi dalam mewujudkan alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah. Proses perencanaan tata ruang merupakan suatu sistem yang melibatkan masukan, proses dan keluaran. Masukan yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan geografis, sosial budaya seperti demografi sebaran penduduk, ekonomi seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada maupun yang potensial dan aspek strategis nasional lainnya. Keseluruhan masukan ini diproses dengan menganalisis masukan tersebut secara integral baik kondisi saat ini maupun kedepan untuk masing-masing hirarki tata ruang Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan output berupa Rencana Tata Ruang yang menyeluruh. Mengingat pentingnya penataan ruang tersebut maka segenap keputusan dan kebijakan instansi pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan keruangan wajib menggunakan informasi spasial yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara
itu
Undang-Undang
tentang
Pemerintahan
Daerah
mengamanatkan keharusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi Geospasial
71
merupakan informasi yang vital dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Karenanya pemerintah daerah wajib menggunakan Informasi Geospasial dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan keruangan. Dengan demikian setiap kebijakan dan keputusan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat dievaluasi secara keruangan dan menjadi masukan bagi proses penataan ruang yang bersifat dinamis. Pada prinsipnya Informasi Geospasial Tematik yang diselenggarakan oleh badan usaha atau perorangan menjadi milik masing-masing penyelenggara. Akan tetapi pada saat terjadi bencana, dimana kebutuhan informasi spasial untuk proses tanggap darurat, evakuasi korban, dan proses rehabilitasi amat urgen, maka segenap sumber daya, termasuk Informasi Geospasial, mesti dapat digunakan dengan optimal. Dalam kondisi darurat seperti ini, badan usaha dan perorangan diwajibkan untuk memberikan Informasi Geospasial yang mereka miliki untuk keperluan di atas kepada instansi pemerintah yang diberi tugas dalam urusan penangulangan bencana. 3.4.6 Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial Penyelenggaraan Informasi Geospasial dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dan juga oleh badan usaha dan perorangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk menjamin keharmonisan dalam penyelenggaraannya maka diperlukan suatu infrastruktur Informasi Geospasial yang komponen-komponennya mencakup komponen teknologi, kebijakan, standar data dan informasi serta sumber daya manusia yang handal. Pemerintah mesti memberikan arahan dan aksi praktis dengan memberikan pedoman dan pengaturan infrastruktur ini. Teknologi terkait dengan perangkat keras, perangkat lunak dan juga aplikasi teknologi komputer dan teknologi informasi mesti dikaji dan ditentukan dengan baik untuk mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial. Standar data baik dalam format maupun prosedur penyelenggaraannya menjadi bagian krusial untuk menjamin interoperabilitas data dan informasi. Standar–standar tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan antar instansi
72
pemerintah penyelenggara Informasi Geospasial. Setiap penyelenggara Informasi Geospasial
berkewajiban
untuk
mengkonsultasikan
kebutuhan
Informasi
Geospasial dan prioritasnya sebelum mengembangkan atau mendefinisikan pengumpulan informasi atau program pemeliharaannya dan penentuan standar untuk Informasi Geospasial yang dikelolanya. Dalam penentuan standarnya penyelenggara harus merujuk pada standar nasional, internasional maupun standar yang disetujui bersama. Begitu juga dengan kualitas Informasi Geospasialnya, dimana penyelenggara Informasi Geospasial harus secara terbuka menyertakan kualitas tentang sumber, keakuratan, kekomplitan, dan upto-date. Penyelenggara juga selalu menjaga kualitas informasi yang mereka kelola dan akses terhadap Informasi Geospasial yang diselenggarakan harus juga mudah dan siap sedia. Dalam pengaturannya infrastruktur Informasi Geospasial melingkupi wilayah nasional, yang meliputi Informasi Geospasial utama yang dikumpulkan dan diolah oleh setiap lembaga penyelenggara Informasi Geospasial sesuai kompetensi dan standar lembaga masing-masing. Jaringan pengelolaan yang diselenggarakan atas dasar partisipasi fungsional dari segenap instansi pemerintah dalam suatu keterpaduan.
3.5 PELAKSANA INFORMASI GEOSPASIAL Penyelenggaraan Informasi Geospasial dasar dan Informasi Geospasial Tematik yang menjadi bersifat terbuka menjadi tugas dan kewenangan instansi pemerintah yang ditentukan berdasarkan rancangan undang-undang ini. Pada prakteknya tugas ini dapat dilakukan oleh pelaksana, baik badan usaha ataupun perorangan, tanpa mengurangi tanggung jawab instansi pemerintah bersangkutan atas informasi yang dibuat. Pelaksana yang ditunjuk oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan Informasi Geospasial terikat oleh beberapa perundangundangan, misalnya: Undang-undang mengenai Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-undang mengenai Penanaman Modal.
73
3.5.1 Registrasi Badan Usaha Saat ini praktis hanya diberlakukan registrasi umum bagi badan usaha di bidang Informasi Geospasial sebagaimana lazimnya setiap perusahaan. Belum ada registrasi yang khusus berlaku untuk mengawasi kompetensi dan kualitas perusahaan
yang
bergerak
dalam
survei/pemetaan/Informasi
Geospasial,
misalnya menyangkut sumber daya manusia, peralatan maupun trackrecord pekerjaan. Akibatnya, pendirian perusahaan jasa survei/pemetaan/Informasi Geospasial tidak didasarkan pada proses administrasi yang mencukupi. Hal ini dapat merugikan konsumen dan bahkan membahayakan keselamatan umum, bila itu terkait survei atau peta yang digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jembatan atau tanggul penahan banjir. Sebagai contoh peta kontur yang diturunkan dari peta 1:10.000 tidak tepat dipakai untuk desain tanggul penahan banjir, sebab kesalahan tanggul akibat toleransi kesalahan vertikal pada peta 1:10.000 adalah sekitar 1-2 meter. Oleh karena itu dalam mewujudkan Informasi Geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, harus ada pengaturan yang jelas dan tegas untuk menentukan badan usaha mana yang memenuhi syarat untuk menjadi pelaksana penyelenggaraan Informasi Geospasial. Persyaratan di atas terbagi atas dua bagian antara lain: Persyaratan administrasi terkait dengan akte pendirian perusahaan dan izin usaha. Persyaratan teknis terdiri atas klasifikasi dan kualifikasi badan usaha, peralatan yang tersertifikasi dengan baik, dan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat. Untuk terlaksananya tugas-tugas sertifikasi di atas harus dibentuk lembaga yang diakreditasi. 3.5.2 Sertifikasi Profesi Pengaturan masalah pelaksana perorangan pun harus disusun. Saat ini praktis siapapun dapat mengklaim dirinya surveior, praktisi penginderaan jauh (remote sensing), praktisi sistem informasi geografis dan lain-lain. Untuk
74
memenuhi kebutuhan SDM-nya, perusahaan jasa pemetaan atau jasa informasi spasial juga sering merekrut lulusan SMA/SMK atau S1 ilmu-ilmu yang tidak relevan, dan hanya menambah dengan training singkat yang sebenarnya kurang memadai, lalu dalam CV yang bersangkutan langsung disebut “GIS-specialist” atau “Remote Sensing expert”. Jika penyiapan SDM profesional di bidang Informasi Geospasial tidak ditata dengan baik, maka produk-produk informasi yang dihasilkan akan salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sudah pasti akan merugikan pengguna data dan informasi. Oleh
karenanya
penyelenggaraan
perorangan
Informasi
yang
Geospasial
melaksanakan
harus
terus
dijaga
tugas-tugas kualifikasi
kompetensinya melalui proses sertifikasi. Pengaturan kualifikasi kompetensi ini selain
dalam
rangka
menjaga
kualitas
informasi
yang
dihasilkan,
juga
dimaksudkan untuk menghargai profesi di bidang Informasi Geospasial. Merujuk pada ISO TC 211 keahlian tersebut dicirikan dengan 10 teknologi berikut: remote sensing geographic information systems automated cartography digital survei instruments global positioning systems spatial system engineering tools spatial database management visualisation modelling spatial analysis
Sertifikasi keahlian terkait Informasi Geospasial harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas di bidang teknologi geospasial. Peran institusi pendidikan terkait Informasi Geospasial pada jenjang SLTA dan perguruan tinggi amat penting. Diperlukan sebuah pengaturan untuk koordinasi, “link and match” antara Badan dengan institusi pendidikan dan juga asosiasi profesi di bidang Informasi Geospasial.
75
3.6 PEMBINAAN Badan
yang
diamanatkan
oleh
Rancangan
Undang-Undang
ini
bertanggungjawab atas Informasi Geospasial Dasar mempunyai juga tanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Informasi Geospasial. Pembinaan dilakukan terhadap penyelenggara, pelaksana dan pengguna Informasi Geospasial. Tujuan pembinaan terhadap penyelenggara informasi adalah agar berbagai Informasi Geospasial Tematik diselenggarakan secara sinkron, terintegrasi dan kontinyu. Pembinaan dimaksud dilakukan melalui: penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya; pemberian
bimbingan,
supervisi,
pendidikan
dan
pelatihan
Informasi
Geospasial; perencanaan,
penelitian,
pengembangan,
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan penyelenggaraan Informasi Geospasial; penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk sumber daya manusia penyelenggara Informasi Geospasial di instansi pemerintah dan pemerintah daerah; dan/atau pensertifikasian profesi dan fasilitasi terhadap lembaga pendidikan dan organisasi profesi di bidang Informasi Geospasial. Adapun tujuan pembinaan kepada para pengguna adalah agar para pengguna selalu memperoleh sosialisasi tentang keberadaan informasi beserta potensi pemanfaatannya serta bimbingan yang sifatnya teknis dalam penggunaan Informasi Geospasial. Pembinaan dalam meningkatkan kesadaran di bidang Informasi Geopasial dilakukan terhadap peserta didik sedini mungkin dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat tinggi. Pembinaan dalam penyiapan tenaga kerja dan profesi di bidang Informasi Geospasial dilakukan di tingkat pendidikan menengah dan tinggi dengan melibatkan lembaga pendidikan terkait, organisasi profesi dan penyelenggara Informasi Geospasial.
76
3.7 KETENTUAN SANKSI 3.7.1 Tentang Perbuatan Yang Dikenai Sanksi 3.7.1.1 Pengertian Hukum Pidana Menurut Prof. Moeljatno: Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut Menurut Simons: “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan & dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.
Pada prinsipnya tentang sanksi pidana adalah Peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Informasi Geospasial dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang Informasi Geospasial. Semua unsur-unsur yang dimuat dalam rumusan delik yang ada dalam Undang-Undang Informasi Geospasial merupakan bagian-bagian, yang apabila dipenuhi membuat tingkah laku menjadi tindakan yang melawan hukum. Adapun unsur-unsurnya adalah: 1. Subyek hukum dalam RUU Informasi Geospasial adalah setiap orang
dalam hal ini orang perseorangan, kelompok orang atau Badan Hukum, dengan rumusan: “Barangsiapa….”; 2. Perbuatan
hukum
dalam
RUU
Informasi
Geospasial
adalah
menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan, atau membuat tidak
77
berfungsi suatu obyek; 3. Obyek hukum dalam RUU Informasi Geospasial adalah:
tanda fisik: titik kontrol geodesi, monumen, tugu batas antar wilayah/negara, instrumentasi ukur atau rekam yang sedang dioperasikan: theodolit, GPS, gravimeter, stasiun pasang surut, sipat datar, alat ukur jarak, spektroradiometer, echosounder, kamera udara, dan lain-lain, Data dan Informasi Geospasial: peta cetak, peta digital, foto udara, peta foto, citra satelit, peta citra, peta elektronik. 4. Syarat tambahan untuk maksud disebarkan kepada orang lain tanpa
persetujuan dari penyelenggara Informasi Geospasial. Ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Informasi Geospasial ini dikategorikan sebagai pelanggaran karena perbuatannya hanya dilarang oleh Undang-Undang Informasi Geospasial ini. Rancangan Undang-Undang Informasi Geospasial termasuk dalam pidana formil karena dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, dalam Undang-Undang Informasi Geospasial, apabila dipenuhi unsur-unsur itu berubah menjadi delik. 3.7.2 Tentang Sanksi Pemidanaan Dan Denda Dalam undang-undang Informasi Geospasial ini dirumuskan sanksi pidana sebagai berikut: 1. Ketentuan pertama - tanpa izin dari Badan - menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda fisik yang
merupakan bagian dari jaringan titik kontrol geodetik - dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun - dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2. Ketentuan kedua
78
- tanpa izin dari Badan, - menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan atau membuat tidak
berfungsi instrumentasi survei dan pemetaan yang sedang digunakan untuk pengumpulan data, - dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, - dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah). 3. Ketentuan ketiga - mengubah Informasi Geospasial Dasar, - untuk maksud disebarkan kepada orang lain, - tanpa persetujuan dari penyelenggara Informasi Geospasial Dasar, - dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara, - dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 4. Ketentuan keempat - mengubah Informasi Geospasial Tematik, - dengan maksud disebarkan kepada orang lain kecuali untuk keperluan
pendidikan dan penelitian, - tanpa persetujuan dari penyelenggara Informasi Geospasial Tematik, - dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara, - dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Tentang lamanya pemidanaan dan besarnya denda Rancangan UndangUndang Informasi Geospasial ini menggunakan ukuran dari beberapa sanksi pidana pada undang-undang lain. Di bawah ini dipaparkan beberapa rumusan perbuatan hukum, pidananya dan dendanya dari undang-undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang Keterbukaan Memperoleh Informasi Publik, UndangUndang Penataan Ruang, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai bahan perbandingan penyusunan pemidanaan Undang-Undang Informasi Geospasial.
79
PER-UU-AN Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Memperoleh Informasi Publik
PERBUATAN HUKUM Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan : - mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. - memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. - Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta - Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer - Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum - Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain
DIPIDANA
DENDA
paling singkat 1 (satu) bulan
denda paling sedikit Rp 1.000.000,00
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
paling banyak Rp 5.000.000.000,0 0 (lima miliar rupiah).
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
80
PER-UU-AN
Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
PERBUATAN HUKUM
DIPIDANA
DENDA
- Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp500.000.000,0 0 (lima ratus juta rupiah).
- Jika tindak pidana di atas mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan
- Jika tindak pidana di atas mengakibatkan kematian orang,
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp1.500.000.000 ,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). denda paling banyak Rp5.000.000.000 ,00 (lima miliar rupiah).
- Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
81
PER-UU-AN
PERBUATAN HUKUM
DIPIDANA
DENDA
- Tuntutan ganti kerugian secara perdata di atas dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
- Apabila perbuatan di atas mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan
- Apabila perbuatan di atas mengakibatkan orang luka berat atau mati,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
- Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan
- Apabila perbuatan di atas mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan
- Apabila perbuatan di atas mengakibatkan orang luka
dipidana dengan pidana penjara
denda paling sedikit Rp3.000.000.000 ,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.00 0,00 (sepuluh miliar rupiah). denda paling sedikit Rp4.000.000.000 ,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.00 0,00 (dua belas miliar rupiah). denda paling sedikit Rp5.000.000.000 ,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.00 0,00 (lima belas miliar rupiah). denda paling sedikit Rp1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyakRp3.000. 000.000,00 (tiga miliar rupiah). denda paling sedikit Rp2.000.000.000 ,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000 ,00 (enam miliar rupiah). denda paling sedikit
82
PER-UU-AN
PERBUATAN HUKUM berat atau mati,
DIPIDANA
DENDA
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan
Rp3.000.000.000 ,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000 ,00 (sembilan miliar rupiah). denda paling banyak Rp3.000.000.000 ,00 (tiga miliar rupiah).
- Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan
dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
- Tindak pidana di atas hanya
dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
3.8 KETENTUAN PERALIHAN 3.8.1 Aturan Peralihan Terkait Dengan Penyelenggara Informasi Geospasial Aturan peralihan terkait dengan penyelenggara Informasi Geospasial, saat Undang-Undang INFORMASI GEOSPASIAL ini berlaku, Instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Badan Usaha atau Perorangan tetap dapat menjalankan kegiatannya. Dengan ketentuan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan Undang-Undang ini. Di bawah ini peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota terkait dengan Pengelolaan Antar
Negara,
Perbatasan
Daerah,
Toponimi
dan
Pengembangan Wilayah Perbatasan, Penetapan Luas
Perbatasan
Pemetaan
Wilayah,
Wilayah, berdasarkan
Lampiran T Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 83
SUB BIDANG
PEMERINTAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Wilayah Perbatasan: a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara
b. Perbatasan Daerah
c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah
1. Penetapan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.
1. –
1. –
2. Pelaksanaan pengelolaan perbatasan antar negara.
2. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.
2. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.
3. Koordinasi pengelolaan perbatasan antar negara.
3. Dukungan koordinasi antar kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain.
3. Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/k elurahan yang berbatasan dengan negara lain.
4. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan perbatasan antar negara.
4. –
4. –
1. Penetapan 1. Dukungan kebijakan, pelaksanaan pelaksanaan, penegasan dan penegasan perbatasan perbatasan provinsi dan daerah. kabupaten/kota di wilayah provinsi.
1. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten/kota.
2. Penetapan kebijakan toponimi dan pemetaan wilayah.
2. Penetapan 2. Penetapan kebijakan provinsi kebijakan mengacu pada kabupaten/kota kebijakan nasional mengacu pada mengenai toponimi kebijakan nasional dan pemetaan mengenai toponimi wilayah provinsi. dan pemetaan wilayah kabupaten/kota.
1. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala nasional.
1. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala provinsi.
1. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten/kota.
84
2. Inventarisasi laporan toponimi dan pemetaan.
d. Pengembangan Wilayah Perbatasan
e. Penetapan Luas Wilayah
2. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala provinsi.
2. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten/ kota.
1. Penetapan 1. Penetapan kebijakan kebijakan pengembangan pengembangan wilayah wilayah perbatasan. perbatasan antar kabu-paten/kota skala provinsi. 2. Pengelolaan 2. Pengelolaan pengembangan pengembangan wilayah wilayah perbatasan perbatasan skala antar negara provinsi. dan antar provinsi. 3. Koordinasi dan 3. Koordinasi dan fasilitasi fasilitasi pengembangan pengembangan wilayah wilayah perbatasan perbatasan antar negara provinsi. dan antar provinsi.
1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten/kota.
1. Penetapan kebijakan luas wilayah.
1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten/kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi. 2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
1. Inventarisasi perubahan luas wilayah provinsi yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
2. Koordinasi dan 2. Pemetaan luas fasilitasi wilayah sesuai penetapan luas peruntukannya. wilayah provinsi, kabupaten/kota
2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten/kota.
3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten/kota.
3.9 ATURAN PERALIHAN TERKAIT DENGAN BADAN Untuk mengisi kevakuman penyelenggara Informasi Geospasial Dasar dengan adanya undang-undang ini, maka selama Badan yang dimaksudkan Rancangan undang-undang ini belum ditetapkan dengan Peraturan Presiden, kewajiban tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Badan sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar dilaksanakan oleh Badan
85
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005
3.10 KETENTUAN PENUTUP Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari UndangUndang Informasi Geospasial ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Jangka waktu 2 ( dua) tahun adalah cukup untuk menyusun peraturan pelaksanaan
dari
Undang
undang
Informasi
Geospasial
ini,
peraturan
pelaksanaan dimaksud yang berbentuk Peraturan Pemerintah yang akan mengatur: 1. Jangka waktu pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar 2. Tata cara untuk memperoleh izin Pengumpulan Data Geospasial 3. Insentif Pengolahan Data dan Informasi Geospasial 4. Teknologi, kebijakan, standar, dan sumber daya manusia Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial 5. Pembinaan Informasi Geospasial penyelenggara Informasi Geospasial Tematik; dan pengguna Informasi Geospasial.
Peraturan Presiden yang akan mengatur: 1. Tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Badan 2. Tugas penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik oleh Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah 3. Jaringan Informasi Geospasial Pemerintah membangun Jaringan Informasi Geospasial untuk penyebarluasan dan pertukaran Informasi Geospasial secara elektronik.
Keputusan Kepala Badan yang akan mengatur:
86
1. Standar dan tata cara pengumpulan data geospasial 2. Tata cara penyimpanan Informasi Geospasial 3. Tata cara sertifikasi persyaratan teknis 4. Format dan riwayat data
87
4. BAB IV KETERKAITAN DENGAN HUKUM POSITIF
4.1 KETERKAITAN DENGAN HUKUM POSITIF 4.1.1 Undang-Undang Dasar 1945 4.1.1.1 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa:
UUD Tahun 1945: PEMBUKAAN (Preambule) …Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..”
Tujuan nasional sebagaimana dikemukakan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas merupakan salah satu sumber hukum utama dalam setiap pembuatan hukum dan pengaturan kebijakan, termasuk dalam perumusan kebijakan dan pengaturan nasional bagi kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial. Oleh karenanya, dalam konteks upaya perumusan Rancangan Undang Undang Informasi Geospasial dengan berdasarkan pada tujuan nasional tersebut kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial dapat diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan nasional seperti: a. melindungi
kepentingan
nasional
dalam
dan/atau
dari
kegiatan
penyelenggaraan Informasi Geospasial yang dilakukan oleh Negara lain; b. meningkatkan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia; c. meningkatkan kemandirian bangsa dalam penguasaan maupun penerapan
88
ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi Geospasial melalui kerjasama internasional dan alih teknologi; dan d. mendorong dan memajukan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial
dalam
kerangka
ketertiban
dan
perdamaian
internasional
berdasarkan prinsip kemerdekaan/kebebasan dan keadilan sosial. 4.1.1.2 Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945: Pasal 33 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sumber daya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ketersediaan sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati sangat terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya baik sebagai modal alam (stock resources) maupun komoditas (product) harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya, dengan menggunakan media Informasi Geospasial. Pada pasal ini diamanatkan bahwa setelah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara, maka agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat antara lain negara harus dapat menginventarisasi seluruh kekayaan alamnya dalam hal ini antara lain melalui kegiatan survei dan menyajikannya dalam peta/Informasi Geospasial, agar dari itu dapat diketahui letak dan sebaran kekayaan alamnya. 4.1.1.3 Pasal 25A Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya
89
bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UUD Tahun 1945: Pasal 25A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan
dengan
undang-undang.
Dalam
rangka
mengejawantahkan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diperlukan Informasi Geospasial yang berkaitan dengan: perairan; daratan/tanah; udara; ruang; dan sumber kekayaan alam dan lingkungannya. Berkaitan dengan amanat pasal 25A ini telah ditetapkan undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan indonesia yang telah diubah dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 37 tahun 2008. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang ditetapkan untuk menindaklanjuti ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, dalam Pasal 6 menentukan bahwa Garis-garis Pangkal Kepulauan Indonesia harus dicantumkan dalam peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula dibuat Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan disertai referensi Datum Geodetis yang diperlukan. 4.1.1.4 Pasal 28F Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
90
Informasi (dalam kaitan ini Informasi Geospasial) untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi (dalam kaitan ini Informasi Geospasial), perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Geospasial.
UUD Tahun 1945: Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi Geospasial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi Geospasial menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi Geospasial juga relevan untuk meningkatkan
kualitas
pelibatan
masyarakat
dalam
proses
pengambilan
keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Geospasial. Keterkaitan dengan Informasi Geospasial sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi Geospasial; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi Geospasial secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi Geospasial.
4.1.2 Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden 4.1.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang
91
Wilayah Negara.
UU No. 43 Thn 2008: Pasal 10 (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang: h. … i. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan j. …
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, seperti tersebut di atas pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali. Hal ini terkait dengan pengadaan Informasi Geospasial Dasar yang dilakukan oleh Pemerintah. 4.1.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dalam perairan kepulauan dapat ditarik garis-garis penutup untuk menetapkan batas Perairan Pedalaman di Teluk, di Muara Sungai atau Terusan, di Kuala dan di daerah Pelabuhan.
UU No. 6 Thn 1996:
92
Pasal 6 (1) Garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula dibuat daftar titik-titik koordinat geografis yang secara jelas memerinci datum geodetik. (2) Peta dengan skala atau skala-skala yang memadai yang menggambarkan wilayah perairan Indonesia atau daftar titik-titik koordinat geografis dari garis-garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (3) Pemerintah Indonesia mengumumkan sebagaimana mestinya peta dengan skala atau skala-skala yang memadai atau daftar titik-titik koordinat geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta mendepositokan salinan daftar titik-titik koordinat geografis tersebut pada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Walaupun ketentuan Pasal 50 tersebut tidak menentukan bahwa garis batas perairan pedalaman di perairan kepulauan dapat ditarik di sepanjang pantai, perairan yang terletak pada sisi dalam Garis Air Rendah sepanjang pantai mempunyai kedudukan sebagai perairan pedalaman. Berhubung dengan itu garis rendah tersebut juga merupakan batas perairan pedalaman dalam perairan kepulauan. Ketentuan mengenai penetapan batas Perairan Pedalaman tersebut di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia tidak terdapat suatu ketentuan untuk diatur lebih lanjut, namun demi kepastian hukum mengenai penetapan batas Perairan Pedalaman dalam Perairan Kepulauan perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Titik terluar pada Garis Air Rendah pantai yang berbatasan dengan negara tetangga yang berhadapan atau berdampingan yang merupakan titik terluar bersama untuk penarikan garis pangkal ditetapkan berdasarkan perjanjian kedua negara serta memenuhi ketentuan Hukum Internasional. Perjanjian perbatasan dengan negara tetangga tersebut pengesahannya dilakukan dengan Undangundang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 dilampirkan Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. 4.1.2.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan
93
Papua New Guinea
UU No. 6 Thn 1973: Pasal 9
(1) Koordinat-koordinat dari titik-titik yang tercantum dalam Perjanjian ini, adalah koordinat-koordinat geografis letak yang sebenarnya dari setiap titik atau garis yang disebut dalam Perjanjian ini dan yang belum ditetapkan, akan ditentukan dengan cara yang akan disetujui bersama oleh pejabatpejabat yang berwenang dari Pemerintah Indonesia dan Australia. (2) Untuk maksud ayat (1) Pasal ini, Pejabat-pejabat yang berwenang adalah Ketua Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Indonesia atau setiap orang yang dikuasakannya dan Director of National Mapping Australia dan setiap orang yang.
Ketentuan tersebut di atas adalah satu dari sepuluh peraturan perundangundangan tentang batas wilayah laut maupun batas landas kontinen antara Indonesia dengan Negara tetangga, Berdasarkan undang-undang dan Keputusan Presiden tersebut di atas Ketua Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional diberikan kewenangan dalam menentukan koordinat-koordinat geografis letak yang sebenarnya dari setiap titik atau garis yang disebut dalam Perjanjian itu yang belum ditetapkan, akan ditentukan dengan cara yang akan disetujui bersama para pihak dalam perjanjian internasional itu. Dengan perumusan yang sama dalam suatu Pasal tertentu dalam perjanjian tersebut di bawah ini Ketua Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional diberikan kewenangan dalam menentukan koordinat-koordinat geografis letak yang sebenarnya dari setiap titik atau garis yang disebut dalam Perjanjian itu, perjanjian dimaksud adalah sebagi berikut. 4.1.2.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai garis Batas laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontinen di
94
Bagian Utara Selat Malaka Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman; Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia; Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1977 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Batas Landas Kontinen antara kedua negara di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Persetujun antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen tahun 1974 antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman.
4.1.2.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (sebagai pengganti GBHN) UU No. 17 Thn 2007: Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025. IV.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 IV.1.6 Mewujudkan Indonesia Yang Asri Dan Lestari 8. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia. Secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang
95
untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
4.1.2.6 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 26 Thn 2007: Pasal 14 (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: a. rencana umum tata ruang; dan b. rencana rinci tata ruang. (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. (4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. (5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila: a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. (6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah. Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapankawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah. Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi
96
masyarakat sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi. Ayat (2) Rencana umum tata ruang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Secara administrasi pemerintahan, rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota memiliki kedudukan yang setara. Ayat (3) Huruf a Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Huruf b Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah provinsi. Huruf c Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Efektivitas penerapan rencana tata ruang sangat dipengaruhi oleh tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta dalam rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah yang luas pada umumnya memiliki tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta yang tidak rinci. Oleh karena itu, dalam penerapannya masih diperlukan perencanaan yang lebih rinci. Apabila perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah yang luasnya memungkinkan pengaturan dan penyediaan peta dengan tingkat ketelitian tinggi, rencana rinci tidak diperlukan. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pemerintah, dalam hal ini BAKOSURTANAL
97
diminta oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang untuk menyusun Peraturan Pemerintah terkait dengan tingkat ketelitian peta rencana tata ruang. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung
lingkungan,
serta
didukung
oleh
teknologi
yang
sesuai
akan
meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan
penataan
ruang
menuntut
dikembangkannya
suatu
sistem
keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang
dilaksanakan,
baik
oleh
Pemerintah,
pemerintah
daerah,
maupun
masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.
4.1.2.7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
98
UU No. 32 Tahun 2004: Pasal 152 (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi
yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
penyelenggaraan pemerintahan daerah; organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah; keuangan daerah; potensi sumber daya daerah; produk hukum daerah; kependudukan; informasi dasar kewilayahan; dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya
daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.
Bahwa sebagian besar unsur rupabumi yang merupakan bagian fisik alami dari rupabumi kepulauan Indonesia maupun unsur rupabumi buatan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum bernama; disamping itu unsur rupabumi kepulauan Indonesia yang sudah bernama masih memerlukan pembakuan, untuk menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia, perlu
segera
dilakukan
pembakuan nama rupabumi. Perpres No 112 Tahun 2006 Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Nasional dibantu oleh Tim Pelaksana dan
Sekretariat. (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kelompok
Pakar. Pasal 7 (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) terdiri dari: a. Ketua : Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. b. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. c. Anggota : Wakil-wakil dari instansi terkait. (2) Anggota Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Nasional.
99
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dapat membentuk kelompok-kelompok kerja. Pasal 8 (1.) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) secara fengsional berada di Bakosurtanal. (2.) Sekretariat bertugas mempersiapkan bahan-bahan teknis dalam rangka penetapan kebijakan pembakuan nama rupabumi, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional. (3.) Bahan-bahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan secara bersama-sama oleh Sekretariat dan Kelompok Pakar. (4) Keanggotaan Sekretariat Kementerian/instansi/lembaga teknis terkait.
Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional. Dari ketentuan ini dapat diartikan bahwa sistem informasi daerah terkait dengan Informasi Geospasial potensi sumber daya daerah dan informasi dasar kewilayahan serta informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terintegrasi secara nasional, dalam hal ini terintegrasi dengan Informasi Geospasial dasar yang diselenggarakan oleh Badan. 4.1.2.8 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. UU No. 19 Thn 2002: Pasal 2 (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan
Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang
100
orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut unt uk kepentingan yang bersifat komersial.
Pasal 12 (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a b c d e f g h i j k l
buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.
Apakah semua ciptaan itu dilindungi oleh undang-undang hak cipta? (1) Dalam Undang-undang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
101
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. arsitektur; h. peta; i. seni batik; j. fotografi; k. sinematografi; l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Apa sanksinya jika melanggar Hak Cipta ? (1).
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2).
Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3).
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Hak-hak apa saja yang dilindungi dalam Hak Cipta ? Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights).
Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas
Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:
dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang
102
berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Apa yang dimaksud ’’mengumumkan’’ ? Pengumuman adalah pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
Apa yang dimaksud dengan ’’memperbanyak’’ ? Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan,
meminjamkan,
mengimpor,
memamerkan,
mempertunjukkan
kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun. Apa yang dimaksud dengan pengalihwujudan ? Pengubahan bentuk Siapa Pencipta itu ? Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Apa Ciptaan itu ? Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya
103
dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Bahwa peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut. 4.1.2.9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No 14 Tahun 2008: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 2 (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
104
diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
105
e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
4.1.2.10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
106
UU No 31 Thn 2004: Pasal 46 (1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data
statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. (2) Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk
menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan. Pasal 47 (1) Pemerintah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga
lain, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan
mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.
4.1.2.11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU No 41 Thn 1999: Pasal 13
(1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.
(2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
(3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. b. c. d.
inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
(4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.
(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4.1.2.12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang
107
Minyak dan Gas Bumi
UU No 22 Thn 2001: Pasal 1 6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja; 8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;
UU No 22 Thn 2001: Pasal 20 (1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi
adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah. (2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah
Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama. (3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha
Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana. (4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan. (5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja. (6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan,
kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan ayat (4): Data atau informasi mengenai keadaan di bawah permukaan tanah dari hasil investasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak dapat dibuka secara langsung kepada umum untuk melindungi kepentingan investasinya. Data dapat dinyatakan terbuka setelah jangka waktutertentu, dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakan data tersebut. Jangka waktu kerahasiaan data tergantung dari jenis dan klasifikasi data.
108
4.1.2.13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UU No 5 Thn 1960: Pasal 19. (4) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (5) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (6) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. (7) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
4.1.2.13.1
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah PP No 24 Thn 1997: Pasal 14 (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. (2) Kegaiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembuatan peta dasar pendaftaran; b. penetapan batas bidang-bidang tanah; c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; d. pembuatan daftar tanah; e. pembuatan surat ukur. Pasal 15 (1) Kegiatan pendataran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran. (2) Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik oleh Badan Pertanahan nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik.
109
Pasal 16 (1) Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasaran, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. (2) Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya. (3) Jika di suatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik dasar teknik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dapat digunakan titik dasar teknik yang bersifat sementara, yang kemudian diikatkan dengan titik dasar teknik nasional. (4) Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan titik dasar teknik nasional dan pembuatan peta dasar pendaftaran ditetapkan oleh Menteri.
4.1.2.14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil UU No 27 Thn 2007: Pasal 15 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan. (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.
110
Penjelasan Ayat (1) Data dan informasi yang dimaksud bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terkini, dan sesuai kebutuhan mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ayat (2) Publikasi resmi dimaksud antara lain melalui berita negara pada tingkat nasional, berita daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4.1.2.15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air UU No 7 Thn 2004: Pasal 65 (1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya. (2) Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrome-teorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. Pasal 66 (1) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi. (2) Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air. (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk menyelenggarakan kegiatan sistem informasi sumber daya air. Pasal 67 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah serta pengelola sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya, menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air. (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang sumber daya air. (3) Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi, lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
111
(1) dan ayat (2) bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan. Pasal 68 (1) Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrome-teorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) Kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrome-teorologi, dan hidrogeologi ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usul Dewan Sumber Daya Air Nasional. (3) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya. (4) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain. Pasal 69 Ketentuan mengenai sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
4.1.2.16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 32 Thn 2009: Pasal 62 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 96 Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli;
112
d. e. f. g.
surat; petunjuk; keterangan terdakwa; dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
Penjelasan huruf f Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.
4.1.2.17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi UU No. 18 Thn 2002: Pasal 21 (1)
Pemerintah dan pemerintah daerah berperan mengembangkan instrumen kebijakan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1).
(2)
Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(3)
Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pembentukan lembaga.
(4)
Lembaga yang dimaksud dalam ayat (3) dapat meliputi lembaga litbang dan lembaga penunjang, baik yang berdiri sendiri sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian maupun sebagai unit kerja Kementerian atau pemerintah daerah tertentu.
(5)
Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.
Penjelasan ayat (4) Pada tingkat pusat, pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa: a. Lembaga litbang Kementerian dan lembaga lain yang sejenis yang berada di bawah naungan Kementerian tertentu yang kegiatannya berkaitan
113
dengan permasalahan sektor tertentu; b. Lembaga litbang non Kementerian yang merupakan organisasi yang berdiri sendiri yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan lintas sektor. Pada saat undang-undang ini dibuat, yang termasuk dalam jenis lembaga ini, antara lain, adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; c. Lembaga penunjang Kementerian dan lembaga lain yang sejenis berada di bawah naungan Kementerian tertentu yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan sektor tertentu; d. Lembaga penunjang non Kementerian merupakan organisasi yang berdiri sendiri yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan lintas sektor. Pada saat undang-undang ini dibuat, yang termasuk dalam jenis lembaga ini, antara lain, adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Standardisasi Nasional. Di daerah pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga litbang dan lembaga penunjang yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang diperlukan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan karakteristik daerah
4.1.2.18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat UU No 13 Thn 2009: Pasal 5 (1) Kabupaten Maybrat mempunyai batas-batas wilayah: a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Fef Kabupaten Tambrauw, Distrik Senopi dan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari; b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Moskona Utara dan Distrik Moskona Selatan Kabupaten Teluk Bintuni; c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Kokoda dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Moswaren, Distrik Wayer, dan Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan. (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Maybrat secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Maybrat.
114
Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat pada saat dilakukan peresmian sebagai daerah otonom baru. Ayat (3) Cukup jelas.
Ketentuan tersebut di atas adalah satu dari banyak Undang-undang tentang pembetukan suatu Kabupaten atau Provinsi, berdasarkan undang-undang tersebut
diatas
batas
wilayah
provinsi/kabupaten
bentukan
baru,
harus
dicantumkan dalam peta wilayah/ peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000 yang diterbitkan oleh Pemerintah. Penegasan batas wilayah Provinsi/ Kabupaten bentukan baru secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan kalimat lain harus ditentukan koordinat-koordinat geografis letak yang sebenarnya dari setiap titik atau garis yang disebut dalam undang-undang itu. 4.1.2.19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 11 Thn 2008: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
115
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 32 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
4.2 KETERKAITAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL 4.2.1 United Nations Convention on the Law of the Sea Sudah diratifikasi Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang: Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut). Article 5 Normal baseline Except where otherwise provided in this Convention, the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State. Pasal 5 Garis pangkal biasa Kecuali ditentukan lain dalam konvensi ini, garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut
116
Article 6 Reefs In the case of islands situated on atolls or of islands having fringing reefs, the baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the seaward lowwater line of the reef, as shown by the appropriate symbol on charts officially recognized by the coastal State. Pasal 6 Karang Dalam hal pulau yang terletak pada atol atau pulau yang mempunyai karangkarang disekitarnya, maka garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah pada sisi karang kearah laut sebagaimana ditunjukkan oleh tanda yang jelas untuk itu pada peta yang diakui resmi oleh negara pantai yang bersangkutan.
Article 16 Charts and lists of geographical coordinates 1. The baselines for measuring the breadth of the territorial sea determined in accordance with articles 7, 9 and 10, or the limits derived therefrom, and the lines of delimitation drawn in accordance with articles 12 and 15 shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Alternatively, a list of geographical coordinates of points, specifying the geodetic datum, may be substituted. 2. The coastal State shall give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations. Pasal 16 Peta dan Daftar Koordinat Geografis 1. Garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial sebagaimana ditetapkan sesuai dengan pasal 7, 8, dan 10, atau garis batas yang ditarik sesuai dengan pasal 12 dan 15, harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penetapan garis posisinya. Sebagai gantinya dapat diberikan suatu daftar titik-titik koordinat geografis, yang menjelaskan datum geodetik. 2. Negara pantai harus memeberikan pengumuman sebagaimana mestinya mengenai peta dan daftar koordinat geografis tersebut dan mendepositkan satu copy/turunan setiap peta atau daftar tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
117
Article 22 Sea lanes and traffic separation schemes in the territorial sea 1. The coastal State may, where necessary having regard to the safety of navigation, require foreign ships exercising the right of innocent passage through its territorial sea to use such sea lanes and traffic separation schemes as it may designate or prescribe for the regulation of the passage of ships. 2. In particular, tankers, nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other inherently dangerous or noxious substances or materials may be required to confine their passage to such sea lanes. 3. In the designation of sea lanes and the prescription of traffic separation schemes under this article, the coastal State shall take into account: (a) the recommendations of the competent international organization; (b) any channels customarily used for international navigation; (c)the special characteristics of particular ships and channels; and (d) the density of traffic. 4. The coastal State shall clearly indicate such sea lanes and traffic separation schemes on charts to which due publicity shall be given. Pasal 22 Alur laut dan skema pemisah lalu lintas dilaut teritorial 1. Negara pantai dimana perlu dengan memperhatikan keselamatan navigasi, dapat mewajibkan kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorialnya untuk mempergunakan alur laut dan skema pemisah lalu lintas sebagaiman yang dapat ditetapkan dan yang harus diikuti untuk pengaturan lintas kapal. 2. Khususnya, kapal tanki, kapal bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nukliratau barang atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun dapat diharuskan untuk membatasi lintasnya pada alur laut yang demikian. 3. Dalam penetapan alur laut dan penentuan skema pemisah lalu lintas menurut pasal ini, negara pantai harus memperhatikan: a. b. c. d.
Rekomendasi organisasi internasional yang kompeten; Setiap alur yang biasanya digunakan untuk navigasi internasional; sifat-sifat khusus kapal dan alur tertentu;dan kepadatan lalu lintas
4. Negara pantai harus mencantumkan secara jelas alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian pada peta yang harus diumumkan sebagaimana menstinya.
Article 41 Sea lanes and traffic separation schemes in straits used for international navigation 1. In conformity with this Part, States bordering straits may designate sea
118
lanes and prescribe traffic separation schemes for navigation in straits where necessary to promote the safe passage of ships. 2. Such States may, when circumstances require, and after giving due publicity thereto, substitute other sea lanes or traffic separation schemes for any sea lanes or traffic separation schemes previously designated or prescribed by them. 3. Such sea lanes and traffic separation schemes shall conform to generally accepted international regulations. 4. Before designating or substituting sea lanes or prescribing or substituting traffic separation schemes, States bordering straits shall refer proposals to the competent international organization with a view to their adoption. The organization may adopt only such sea lanes and traffic separation schemes as may be agreed with the States bordering the straits, after which the States may designate, prescribe or substitute them. 5. In respect of a strait where sea lanes or traffic separation schemes through the waters of two or more States bordering the strait are being proposed, the States concerned shall cooperate in formulating proposals in consultation with the competent international organization. 6. States bordering straits shall clearly indicate all sea lanes and traffic separation schemes designated or prescribed by them on charts to which due publicity shall be given. 7. Ships in transit passage shall respect applicable sea lanes and traffic separation schemes established in accordance with this article. Pasal 41 Alur laut dan skema pemisah lalu lintas dalam selat yang digunakan untuk pelayaran internasional 1. Sesuai dengan ketentuan Bab ini, Negara yang berbatasan dengan selat dapat menentukan alur laut dan dapat menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk pelayaran diselat apabila diperlukan untuk meningkatkan lintasan yang aman bagi kapal 2. Negara yang demikian, apabila keadaan menghendakinya, dan setelah itu memberikanpengumuman sebagaimana mestinya, dapat menggantikan setiap alur-alur laut atau skema pemisah lalu lintas yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya dengan alur-alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang lain. 3. Alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian harus sesuai denganperaturan internasional yang telah diterima secara umum. 4. Sebelum menentukan atau mengganti alur laut atau menetapkan skema pemisah lalu lintas, negara yang berbatasan dengan selat harus mengajukan usul kepada organisasi internasional yang berwenang dengan maksud dapat merimanya.Organisasi itu hanya dapat menerima alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang telah disepakati dengan Negaranegara yang berbatasan dengan selat, setelah mana Negara-negara itu dapat menentukan, menetapkan atau menggantinya. 5. Bertalian dengan suatu selat dimana sedang diusulkan alur laut skema pemisah lalu lintas melalui perairan dua atau lebih negara yang berbatasan dengan selat, Negara-negara yang bersangkutan harus bekerjasama
119
dalam merumuskan usul melalui konsultasi dengan organisasi internasional yang berwenang 6. Negara yang berbatasan dengan selat harus secara jelas mencantumkan semua alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang ditetapkankannya pada peta yang diumumkan sebagaimana mestinya. 7. Kapal dalam lintas transit harus menghormati alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang berlaku dan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini.
Article 47 Archipelagic baselines 1. An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1. 2. The length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except that up to 3 per cent of the total number of baselines enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles. 3. The drawing of such baselines shall not depart to any appreciable extent from the general configuration of the archipelago. 4. Such baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless lighthouses or similar installations which are permanently above sea level have been built on them or where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the nearest island. 5. The system of such baselines shall not be applied by an archipelagic State in such a manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic zone the territorial sea of another State. 6. If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected. 7. For the purpose of computing the ratio of water to land under paragraph l, land areas may include waters lying within the fringing reefs of islands and atolls, including that part of a steep-sided oceanic plateau which is enclosed or nearly enclosed by a chain of limestone islands and drying reefs lying on the perimeter of the plateau. 8. The baselines drawn in accordance with this article shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Alternatively, lists of geographical coordinates of points, specifying the geodetic datum, may be substituted. 9. The archipelagic State shall give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list
120
with the Secretary-General of the United Nations. Pasal 47 Garis pangkal kepulauan 1. Suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa didalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu. 2. Panjang garis pangkal demuikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut. 3. Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut. 4. Garis pangkal demikian tidak boleh ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila diatasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada diatas permukaan laut atau apabila elevasi surut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorialdari pulau yang terdekat. 5. Sistem garis pangkal demikian tidak boleh diterapkan oleh suatu negarakepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif. 6. Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu Negara kepulauan terletak diantara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada, dan kepentingan-kepentingan sah lainnyayang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebutterakhir diperairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara Negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati. 7. Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan berdasarkan ketentuan ayat 1, daerah dartan dapat mencakup didalamnya perairan yang terletak didalam tebaran karang, pulau-pulau dan atol, termasuk bagian plateau oceanik yang bertebing curamyang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping dan karang kering diatas permukaan lautyang terletak disekeliling plateau tersebut 8. Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan pasal ini, harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya.Sebagai gantinya, dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas memerinci datum geodetik. 9. Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.
121
Article 53 Right of archipelagic sea lanes passage 1. An archipelagic State may designate sea lanes and air routes thereabove, suitable for the continuous and expeditious passage of foreign ships and aircraft through or over its archipelagic waters and the adjacent territorial sea. 2. All ships and aircraft enjoy the right of archipelagic sea lanes passage in such sea lanes and air routes. 3. Archipelagic sea lanes passage means the exercise in accordance with this Convention of the rights of navigation and overflight in the normal mode solely for the purpose of continuous, expeditious and unobstructed transit between one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part of the high seas or an exclusive economic zone. 4. Such sea lanes and air routes shall traverse the archipelagic waters and the adjacent territorial sea and shall include all normal passage routes used as routes for international navigation or overflight through or over archipelagic waters and, within such routes, so far as ships are concerned, all normal navigational channels, provided that duplication of routes of similar convenience between the same entry and exit points shall not be necessary. 5. Such sea lanes and air routes shall be defined by a series of continuous axis lines from the entry points of passage routes to the exit points. Ships and aircraft in archipelagic sea lanes passage shall not deviate more than 25 nautical miles to either side of such axis lines during passage, provided that such ships and aircraft shall not navigate closer to the coasts than 10 per cent of the distance between the nearest points on islands bordering the sea lane. 6. An archipelagic State which designates sea lanes under this article may also prescribe traffic separation schemes for the safe passage of ships through narrow channels in such sea lanes. 7. An archipelagic State may, when circumstances require, after giving due publicity thereto, substitute other sea lanes or traffic separation schemes for any sea lanes or traffic separation schemes previously designated or prescribed by it. 8. Such sea lanes and traffic separation schemes shall conform to generally accepted international regulations. 9. In designating or substituting sea lanes or prescribing or substituting traffic separation schemes, an archipelagic State shall refer proposals to the competent international organization with a view to their adoption. The organization may adopt only such sea lanes and traffic separation schemes as may be agreed with the archipelagic State, after which the archipelagic State may designate, prescribe or substitute them. 10. The archipelagic State shall clearly indicate the axis of the sea lanes and the traffic separation schemes designated or prescribed by it on charts to which due publicity shall be given. 11. Ships in archipelagic sea lanes passage shall respect applicable sea lanes and traffic separation schemes established in accordance with this article. 12. If an archipelagic State does not designate sea lanes or air routes, the right
122
of archipelagic sea lanes passage may be exercised through the routes normally used for international navigation. Pasal 53 Hak lintas alur laut kepulauan 1. Suatu Negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan diatasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau diatas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya. 2. Semua kapal dan pesawat udar menikmati hak lintas alur laut kepulauan dalam alur laut dan rute penerbangan demikian. 3. Lintas alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvesi ini dalam cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian laut lepas atau zone ekonomi eksklusif lainnya. 4. Alur laut dan rute udara demikian harus melintasi perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan dan mencakup semua rute lintas normal yang digunakan sebagai rute atau alur untuk pelayaran internasional atau penerbangan melalui atau melintasi perairan kepulauan dan didalam rute demikian, sepanjang mengenai kapal, semua alur navigasi normal dengan ketentuan bahwa duplikasi rute yang sama kemudahannya melalui tempat masuk dan keluar yang sama tidak perlu. 5. Alur Laut dan rute penerbangan demikian harus ditentukan dengan suatu rangkaian garis sumbu yang bersambungan mulai dari tempat masuk rute lintashingga tempat keluar. Kapal dan pesawat udara yang melakukan lintas melalui alur laut kepulauan tidak boleh menyimpang lebih daripada 25 mil lautkedua sisi garis sumbu demikian, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat kepantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulaupulau yang berbatasan dengan alur laut tersebut. 6. Suatu Negara kepulauan yang menentukan alur laut menurut ketentuan pasal ini dapat juga menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui terusan sempit dalam alur laut demikian. 7. Suatu Negara kepulauan, apabila keadaan menghendaki, setelah untuk itu mengadakan pengumuman sebagaimana mestinya, dapat mengganti alur laut atau skema pemisah lalu lintas yang telah ditentukan atau ditetapkannya sebelumnya dengan alur laut atau skema pemisah lalu lintas lain. 8. Alur laut atau skema pemisah lalu lintas demikian harus sesuai dengan peraturan internasionalyang diterima secara umum. 9. Dalam menentukan atau mengganti alur laut, atau menetapkan atau mengganti skema pemisah lalu lintas , suatu negara kepulauan harus mengajukan usul-usul kepada organisasi internasional berwenang dengan maksud untuk dapat diterima. Organisasi tersebut hanya dapat menerima alur laut atau skema pemisah lalu lintas yang demikian sebagaimana disetujui bersama dengan Negara kepulauan, setelah mana Negara
123
kepulauan dapat menentukan,menetapkan atau menggantinya. 10. Negara kepulauan harus dengan jelas menunjukkan sumbu-sumbu alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang ditentukan atau ditetapkannya pada peta-peta yang harus diumumkan sebagaimana mestinya. 11. Kapal yang melakukan lintas alur laut kepulauan harus mematuhi alur laut atau skema pemisah lalu lintas yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini. 12. Apabila suatu Negara kepulauan tidak menentukan alur laut atau rute penerbangan, maka hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional.
Article 75 Charts and lists of geographical coordinates 1. Subject to this Part, the outer limit lines of the exclusive economic zone and the lines of delimitation drawn in accordance with article 74 shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Where appropriate, lists of geographical coordinates of points, specifying the geodetic datum, may be substituted for such outer limit lines or lines of delimitation. 2. The coastal State shall give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations. Pasal 75 Peta dan daftar koordinat geografis 1. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan bab ini, garis batas terluar zona ekonomi ekslusif dan garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 74 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skalaskala yang memadai untuk menentukan posisinya. Dimana perlu, daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis, yang memerinci datum geodetik, dapat menggantikan garis batas terluar atau garis-garis penetapan perbatasan yang demikian. 2. Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositokan satu copy setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Article 76 Definition of the continental shelf 1. The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which
124
the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance. 2. The continental shelf of a coastal State shall not extend beyond the limits provided for in paragraphs 4 to 6. 3. The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal State, and consists of the seabed and subsoil of the shelf, the slope and the rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic ridges or the subsoil thereof. 4. (a) For the purposes of this Convention, the coastal State shall establish the outer edge of the continental margin wherever the margin extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by either: (i) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to the outermost fixed points at each of which the thickness of sedimentary rocks is at least 1 per cent of the shortest distance from such point to the foot of the continental slope; or (ii) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to fixed points not more than 60 nautical miles from the foot of the continental slope. (b) In the absence of evidence to the contrary, the foot of the continental slope shall be determined as the point of maximum change in the gradient at its base. 5. The fixed points comprising the line of the outer limits of the continental shelf on the seabed, drawn in accordance with paragraph 4 (a)(i) and (ii), either shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles from the 2,500 metre egara , which is a line connecting the depth of 2,500 metres. 6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, on submarine ridges, the outer limit of the continental shelf shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. This paragraph does not apply to submarine elevations that are natural components of the continental margin, such as its egara , rises, caps, banks and spurs. 7. The coastal State shall delineate the outer limits of its continental shelf, where that shelf extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by straight lines not exceeding 60 nautical miles in length, connecting fixed points, defined by coordinates of latitude and longitude. 8. Information on the limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured shall be submitted by the coastal State to the Commission on the Limits of the Continental Shelf set up under Annex II on the basis of equitable geographical representation. The Commission shall make recommendations to coastal States on matters related to the establishment of the outer limits of their continental shelf. The limits of the shelf established by a coastal State on the basis of these recommendations shall be final and binding. 9. The coastal State shall deposit with the Secretary-General of the United Nations charts and relevant information, including geodetic data,
125
permanently describing the outer limits of its continental shelf. The Secretary-General shall give due publicity thereto. 10. The provisions of this article are without prejudice to the question of delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts. Pasal 76 Batas Landas Kontinen 1. Landas kontinen suatu Negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. 2. Landas kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 hingga 6. 3. Tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada dibawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen, lereng (slope) dan tanjakan (rise). Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah di bawahnya. 4. (a). Untuk maksud konvensi ini, Negara pantai akan menetapkan pinggiran luar tepian kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut lebih lebar dari 200 mil laut dari garis pangkal dan manalebar laut teritorial diukur, atau dengan: (i) suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 menunjuk pada titik tetap terluar dimana ketebalan batu endapan adalah paling sedikit 1 % dari jarak terdekat antara titik tersebut dan kaki lereng kontinen; atau (ii) Suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk apada titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen. (b). Dalam hal tidak terdapatnya bukti yang bertentangan, kaki lereng kontinen harus ditetapkan sebagai titik perubahan maksimum dalam tanjakan pada kakinya. 5. Titiik-titik tetap yang merupakan garis batas luar landas kontinen pada dasar laut, yang ditarik sesuai dengan ayat 4 (a) (i) dan (ii), atau tidak akan boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman (isobath) 2.500 meter, yaitu suatu garis yang menghubungkan kedalaman 2.500 meter. 6. Walaupun ada ketentuan ayat 5, pada bukit-bukit dasar laut, batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Ayat ini tidak berlaku bagi elevasi dasar laut yang merupakan bagian-bagian alamiah tepian kontinen, seperti pelataran (plateau), tanjakan (rise), puncak (caps), ketinggian yang datar (banks) dan puncak gunung yang bulat (spurs) nya. 7. Negara pantai harus menetapkan batas terluar landas kontinennya di mana landas kontinen itu melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur dengan cara menarik garis-garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut panjangnya, dengan menghubungakan titik-titik tetap, yang
126
ditetapkan dengan koordinat-koordinat lintang dan bujur. 8. Keterangan mengenai batas-batas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur harus disampaikan oleh Negara pantai kepada Komisi Batas-batas Landas Kontinen (Commision on the Limits of the Continental Shelf) yang didirikan berdasarkan Lampiran II atas dasar perwakilan geografis yang adil. Komisi ini harus membuat rekomendasi kepada Negara pantai mengenai masalah yang bertalian dengan penetapan batas luar landas kontinen mereka. Batas-batas landas kontinen yang ditetapkan oleh suatu Negara pantai berdasarkan rekomendasi-rekomendsai ini adalah tuntas dan mengikat. 9. Negara pantai harus mendepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa peta-peta dan ketrangan yang relevan termasuk data geodesi, yang secara permanen menggambarkan batas luar landas kontinennya. Sekretris Jenderal ini tidak boleh mengurangi arti masalah penetapan batas landas kontinen antara Negara-negara yang berhadapan atau berdampingan. 10. Ketentuan pasal ini tidak boleh mengurangi arti masalah penetapan batas landas kontinen antara Negara-negara yang berhadapan atau berdampingan.
Article 84 Charts and lists of geographical coordinates 1. Subject to this Part, the outer limit lines of the continental shelf and the lines of delimitation drawn in accordance with article 83 shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Where appropriate, lists of geographical coordinates of points, specifying the geodetic datum, may be substituted for such outer limit lines or lines of delimitation. 2. The coastal State shall give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations and, in the case of those showing the outer limit lines of the continental shelf, with the SecretaryGeneral of the Authority. Pasal 84 Peta dan daftar koordinat geografis 1. Dengan tunduk pada ketentuan Bab ini, garis batas luar landas kontinen dan garis-garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan pasal 83 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penentuan posisinya. Di mana perlu daftar titik-titik koordinat geografis, yang memerinci datum geodetik, dapat menggantikan garis-garis batas laut atau garis-garis penetapan batas demikian. 2. Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta-peta atau daftar-daftar koordinat hgeografis demikian dan harus mendepositkan satu copy/salinan dari setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikata Bangsa-Bangsa dan dalam hal peta dalam daftar yang mencantumkan garis-garis batas luar kontinen, pada Sekretaris Jenderal.
127
Article 94 Duties of the flag State 1. Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over ships flying its flag. 2. In particular every State shall: (a) maintain a register of ships containing the names and particulars of ships flying its flag, except those which are excluded from generally accepted international regulations on account of their small size; and (b) assume jurisdiction under its internal law over each ship flying its flag and its master, officers and crew in respect of administrative, technical and social matters concerning the ship. 3. Every State shall take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure safety at sea with regard, inter alia, to: (a) the construction, equipment and seaworthiness of ships; (b) the manning of ships, labour conditions and the training of crews, taking into account the applicable international instruments; I the use of signals, the maintenance of communications and the prevention of collisions. 4. Such measures shall include those necessary to ensure: (a) that each ship, before registration and thereafter at appropriate intervals, is surveied by a qualified surveior of ships, and has on board such charts, nautical publications and navigational equipment and instruments as are appropriate for the safe navigation of the ship; (b) that each ship is in the charge of a master and officers who possess appropriate qualifications, in particular in seamanship, navigation, communications and marine engineering, and that the crew is appropriate in qualification and numbers for the type, size, machinery and equipment of the ship; (c) that the master, officers and, to the extent appropriate, the crew are fully conversant with and required to observe the applicable international regulations concerning the safety of life at sea, the prevention of collisions, the prevention, reduction and control of marine pollution, and the maintenance of communications by radio. 5. In taking the measures called for in paragraphs 3 and 4 each State is required to conform to generally accepted international regulations, procedures and practices and to take any steps which may be necessary to secure their observance. 6. A State which has clear grounds to believe that proper jurisdiction and control with respect to a ship have not been exercised may report the facts to the flag State. Upon receiving such a report, the flag State shall investigate the matter and, if appropriate, take any action necessary to remedy the situation. 7. Each State shall cause an inquiry to be held by or before a suitably qualified person or persons into every marine casualty or incident of navigation on the high seas involving a ship flying its flag and causing loss of life or
128
serious injury to nationals of another State or serious damage to ships or installations of another State or to the marine environment. The flag State and the other State shall cooperate in the conduct of any inquiry held by that other State into any such marine casualty or incident of navigation. Pasal 94 Kewajiban Negara bendera 1. Setiap Negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya. 2. Khususnya setiap negara harus: (a) memelihara suatu daftar (register) kapal-kapal yang memuat nama dan keterangan-keterangan lainnya tentang kapal yang mengibarkan benderanya, kecuali kapal dikecualikan dari peraturan-peraturan internaional yang diterima secara umum karena ukurannya yang kecil; dan (b) menjalankan yurisdiksi di bawah perundang-undangan nasionalnya atas setiap kapal yang mengibarkan benderanya dan nakhoda, perwira serta awak kapalnya bertalian dengan masalah administratif, teknis dan sosial mengenai kapal itu. 3. Setiap Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan bagi kapal yang memakai benderanya, untuk menjamin keselamatan di laut, berkenaan, internalia, dengan: (a) konstruksi, peralatan dan kelayakan laut kapal; (b) pengawakan kapal, persyaratan perburuhan dan latihan awak kapal, dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku; (c) pemakaian tanda-tanda, memelihara komunikasi dan pencegahan tubrukan. 4. Tindakan demikian harus meliputi tindakan yang diperlukan untuk menjamin: (a) bahwa setiap kapal, sebelum pendaftaran dan sesudahnya pada jangka waktu tertentu, diperiksa oleh seorang surveior kapal yang berwenang, dan bahwa diatas kapal tersedia peta, penerbitan pelayaran dan peralatan navigasi dan alat-alat lainnya yang diperlukan untuk navigasi yang aman kapal itu; (b) bahwa stiap kapal ada dalam pengendalian seorang nakhoda dan perwira-perwira yang memiliki persyaratan yang tepat, khusunya mengenai seamanship (kepelautan), navigasi, komunikasi dan permesianan kapal, dan bahwa awak kapal itu nmemenuhi syarat dalam kualifikasi dan jumlahnya untuk jenis dan ukuran, mesin dan peralatan kapal itu; (c) bahwa nakhoda, perwira, dan sedapat mungkin awak kapalsepenuhnya mengenal dan diharuskan untuk mematuhi peraturan internasional yang berlaku tentang keselamatan jiwa di laut, pencegahan tubrukan da pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran laut serta pemeliharan komunikasi melalui radio. 5. Dalam mengambil tindakan yang diharuskan dalam ayat 3 dan 4 setiap
129
negara diharuskan untuk mengikuti peraturan-peraturan, prosedur dan praktek internasional yang umum diterima dan untuk mengambil setiap langkah yang mungkin diperlukan untuk pentaatannya. 6. Suatu Negara yang mempunyai alasan yang kuat untuk mengira bahwa yurisdiksi dan pengendalian yang layak bertalian dengan suatu kapal telah tidak terlaksana, dapat melaporkan fakta itu kepada Negara bendera. Setelah menerima laporan demikian, Negara bendera harus menyelidiki masalah itu, dan apabila diperlukan, harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan. 7. Setiap Negara harus mengadakan pemeriksaan oleh atau dihadapan seseorang atau orang-orang yang berwenang, atas setiap kecelakaan kapal atau insiden pelayaran di laut lepas yang menyangkit kapal yang mengibarkan benderanya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka berat pada warganegara dari negara lain atau kerusakan berat pada kapalkapal atau instalasi-instalasi Negara lain atau pada lingkungan laut. Negara bendera dan Negara yang lain itu harus bekerja sama dalam penyelenggaraan suatu pemeriksaan yang diadakan oleh negara yang lain itu terhadap setiap kecelakaan laut atau insiden pelayaran yang demikian itu.
Article 134 Scope of this Part 1. This Part applies to the Area. 2. Activities in the Area shall be governed by the provisions of this Part. 3. The requirements concerning deposit of, and publicity to be given to, the charts or lists of geographical coordinates showing the limits referred to in article l, paragraph l(1), are set forth in Part VI. 4. Nothing in this article affects the establishment of the outer limits of the continental shelf in accordance with Part VI or the validity of agreements relating to delimitation between States with opposite or adjacent coasts. Pasal 134 Ruang lingkup Bab ini 1. Ketentuan- ketentuan Bab ini berlaku bagi kawasan. 2. Kegiatan-kegiatan di kawasan diatur oleh ketentuan-ketentuan Bab ini. 3. Syarat-syarat mengenai penyimpanan dan pengumuman peta-peta atau daftar koordinat-koordinat geografis yang menunjukkan batas-batas seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, tercantum dalam Bab VI. 4. Tidak satu ketentuanpun dalam pasal ini mempengaruhi penetapan garis batas terluar landas kontinen sesuai denfgan Bab VI atau keabsahan dari perjanjian-perjanjian mengenai penetapan garis batas di antara Negaranegara yang pantainya berhadapan atau berdampingan.
130
4.3 CONVENTION ON INTERNASIONAL CIVIL AVIATION Article 1 The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory Article 12 Each contracting State undertakes to adopt measures to insure that every aircraft flying over or maneuvering within its territory and that every aircraft carrying its nationality mark, wherever such aircraft may be, shall comply with the rules and regulations relating to the flight and maneuver of aircraft there in force. Each contracting States undertake to keep its own regulations in these respects uniform, to the greatest possible extent, with those established from time to time under this Convention. Over the high seas, the rules in force shall be those established under this Convention. Each contracting State undertakes to insure the prosecution of all persons violating the regulation applicable.
4.4 TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE Diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (traktat mengenai prinsip-prinsip Yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi Dan penggunaan antariksa, termasuk bulan dan Benda-benda langit lainnya, 1967) Article I This exploration and use of outer space, including the Moon an other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind. Outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies. There shall be freedom of scientific investigation in outer space, including the Moon and other celestial bodies, and States shall facilitate and encourage international cooperation in such investigation. Article II Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignity, by means of use or occupation, or by any other means.
131
4.5 ASPEK-ASPEK HUKUM PENGINDERAAN JAUH (diambil dari buku K. Martono, SH.; Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa) 4.5.1 Sarana Remote Sensing Penggunaan satelit hanyalah merupakan salah satu cara penginderaan dari jarak jauh' permukaan bumi. Di samping penginderaan jarak jauh dengan satelit, penginderan
jarak
jauh
dapat
pula
dilakukan
dengan
pesawat
udara.
Penginderaan jarak jauh dengan pesawat udara sebenarnya sudah mulai sejak awal abad ke-20. Walaupun penginderaan jarak jauh dengan pesawat udara mempunyai kelemahan-kelemahan, penginderaan jarak jauh dengan pesawat udara sampai saat ini masih mempunyai peranan yang penting. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa di samping mempergunakan pesawat udara remote sensing dapat pula dilakukan dengan satelit. Dengan segala keunggulannya, remote sensing dengan satelit semakin populer. Remote sensing dimgan satelit dapat mengatasi segala kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh remote sensing dengan pesawat udara. Remote sensing dengan satelit dapat dipergunakan untuk memonitor perubahan lingkungan alam tanpa dipengaruhi adanya musim, tidak memerlukan bahan bakar, dapat dipasang terus menerus dan lain-lain. Tetapi pengoperasian satelit sebagai sarana remote sensing dapat berhasil dengan baik bilamana dilengkapi dengan prasarana ruas antariksa berupa satelit, ruas darat yang meliputi pusat handling, prasarana interpretasi dan analisis yang baik. Demikian, pula harus mempunyai tenaga ahli yang mampu menginterpretasi foto yang diperoleh dari satelit. 4.5.2 Hukum yang Berlaku Di atas telah dikatakan bahwa remote sensing di samping mempergunakan satelit dapat pula dengan mempergunakan pesawat udara. Penggunaan pesawat udara untuk remote sensing jelas tunduk pada hukum udara. Prinsip ini telah diakui di dalam pasal 1 konvensi Chicago tahun 1944 yang menyatakan bahwa negara anggota konvensi mengakui bahwa setiap negara berdaulat mempunyai
132
kedaulatan sepenuhnya atas ruang udara di atasnya. Konsekuensi pasal ini adalah semua penerbangan di atas negara berdaulat tunduk pada hukum udara nasional Negara tersebut. Selanjutnya
pasal
12
konvensi
Chicago
1944
menyatakan
bahwa
penerbangan di atas lautan bebas (tidak bertuan atau high seas) berlaku ketentuan konvensi Chicago 1944. Oleh karena, itu baik penerbangan di atas wilayah suatu negara maupun di lautan bebas atau daerah tidak bertuan, berlaku ketentuan hukum udara baik hukum udara nasional maupun internasiona. Berbeda dengan pesawat udara, penggunaan satelit untuk remote sensing tunduk pada Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies yang biasa disebut Outer Space Treaty of 1967. Paragraf 2 pasal l Outer Space Treaty menyatakan antara lain bahwa pada prinsipnya, setiap negara bebas explorasi dan menggunakan ruang angkasa luar tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Selanjutnya di dalam pasal II konvensi tersebut dinyatakan negara tidak boleh memiliki ruang angkasa luar secara nasional atas dasar tuntutan kedaulatan, penggunaan atau pemakaian dengan cara apapun juga. Sebenarnya, masalah hukum yang timbul sebagai akibat remote sensing dengan satelit, tidak begitu sederhana seperti dikemukakan di atas. Sebagaimana halnya Direct Broadcasting by Satellite (DBS), Remote Sensing by Satellite (RSS) juga mempunyai persoalan hukum yang sulit dipecahkan. Baik DBS maupun RSS dilakukan di ruang angkasa luar yang berarti tunduk pada ketentuan umum yang termuat di dalam Outer Space Treaty. Walaupun kegiatan tersebut adalah di permukaan bumi, sehingga kemungkinan akan melanggar hak-hak prerogatif negara berdaulat. Dengan DBS mereka dapat menyiarkan informasi-informasi yang tidak dikehendaki oleh negara penerima, berita-berita yang bersifat menghasut, propaganda yang akan menimbulkan suatu ketegangan-ketegangan politik suatu negara berdaulat. Demikian
pula
penggunaan
satelit
untuk
remote
sensing.
Dengan
mempergunakan RSS, negara ketiga yang tidak berhak dapat mempergunakan data sumber-sumber alam tanpa seizing negara yang mempunyai jurisdiksi
133
terhadap sumber-sumber alam tersebut. Bahkan dengan RSS dapat pula untuk melakukan kegiatan mata-mata negara asing. Baik DBS maupun RSS menimbulkan pertentangan hukum mana yang berlaku antara prinsip penggunaan ruang aogkasa di satu pihak, dan prinsip kedaulatan negara di wilayah jurisdiksinya di lain pihak. Untuk pemecahan persoalan hukum mana yang berlaku terhadap remote sensing dengan satelit, pada tahun 1969 beberapa negara Amerika Latin dan Eropa mengajukan masalah tersebut kepada Sub Komite Hukum COPUOS. 4.5.3 Hukum yang berlaku terhadap RSS (Remote Sensing by Satellite). Berbicara mengenai hukum yang berlaku terhadap kegiatan angkasa luar, khususnya berkenaan dengan penginderaan jarak jauh dengan satelit, sepanjang belum ada suatu norma-norma hukum yang disetujui dan disahkan oleh bangsabangsa yang berupa "Treaty" atau peraturan-peraturan formal lainnya, kegiatan remote sensing dengan satelit berlaku ketentuan-ketentuan Outer Space Treaty of 1967, piagam-piagam PBB dan prinsip-prinsip umum hukum internasional. Oleh karena itu, sebelum membahas draft pengaturan RSS, terutama masalah yang belum dapat dipecahkan, perlu meneliti terlebih dahulu norma-norma hukum internasional yang ada pada saat ini. Walaupun kegiatan pengamatan bumi melalui ruang angkasa telah dilakukan, baik oleh Amerika Serikat maupun oleh Rusia, jauh sebelum lahirnya Outer Space Treaty of 1967, isi (teks) dari Outer Space Treaty of 1967 tidak menyinggung sama sekali masalah kegiatan remote sensing dengan satelit secara terperinci. Di dalam Outer Space Treaty of 1967, hanya disinggung secara umum dalam pasal I Outer Space Treaty of 1967 yang meletakkan suatu prinsip bahwa setiap negara bebas mengadakan kegiatan explorasi dan penggunaan ruang angkasa luar. Tetapi kebebasan tersebut tidak berarti tanpa persyaratan. Explorasi dan penggunaan ruang angkasa harus dilakukan untuk kemanfaatan bagi semua negara. Demikian pula kegiatan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan" ngara anggota lainnya, memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama
134
saling menguntungkan serta kewajiban bagi negara tersebut memberi tahu kegiatan mereka kepada Sekretaris Jenderal PBB. Dari persyaratan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perancang (drafter) Outer Space Treaty of 1967 tidak bermaksud menghalangi kegiatan explorasi dan penggunaan ruang angkasa luar, khususnya remote sensing dengan satelit.
135
5. BAB V PENUTUP
5.1
RINGKASAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGATURAN
No 1.
Topik Jenis Informasi
2.
Penyelenggara Informasi Geospasial Dasar
3.
Permasalahan Perencanaan penataan ruang dan kebijakan-kebijakan terkait keruangan memerlukan data dan Informasi Geospasial Tematik beragam. Untuk memenuhi keperluan ini berbagai instansi pemerintah cenderung membuat Informasi Geospasial dari awal, yaitu dengan membuat Informasi Geospasial dasar. Ini mengakibatkan pemborosan anggaran yang besar. Sementara itu keakuratan informasi dasar ini pun seringkali tidak standar. Akibatnya berbagai informasi tematik yang dibuat tidak dapat ditumpangtindihkan dalam analisa. Akibatnya kualitas perencanaan dan kebijakan menjadi rendah.
Informasi Geospasial Dasar mesti diprioritaskan pembuatannya dan dijamin standardisasinya, karena menjadi referensi pembuatan Informasi Geospasial Tematik. Tanpa kejelasan institusi yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar, potensi terjadinya ineffisiensi anggaran dalam pembuatannya akan menjadi besar. Pengaturan Pada setiap peta Rupabumi Indonesia Informasi (RBI), yang merupakan Informasi Geospasial Geospasial Dasar, gambar garis batas tentang Batas wilayah administrasi selalu diberi Kawasan yang disclaimer “Peta ini bukan merupakan Berkekuatan referensi resmi batas-batas Hukum internasional maupun nasional”. Banyak orang tidak membaca disclaimer ini, dan peta RBI dalam beberapa kasus menjadi awal dari persengketaan antar antar daerah. Sedang orang yang membaca, menginginkan agar disclaimer ini dihapus, dengan cara semua garis
Solusi Pengaturan Jenis Informasi Geospasial dibagi menjadi Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik. Mengingat peran krusial yang dimilikinya, Informasi Gespasial Dasar mesti dijelaskan dengan detil. Untuk menjamin integritas informasi, posisi dan ketelitian geometris Informasi Geospasial Tematik harus mengacu pada Informasi Geospasial Dasar. Mesti dibentuk atau dikukuhkan suatu Badan yang berkewajiban menyelenggarakan Informasi Geospasial Dasar.
Perlu ada pengaturan tentang penuangan batas-batas kawasan administrasi dan pengelolaan sumber daya alam yang disajikan berdasarkan kekuatan hukum tertentu pada peta atau Informasi Geospasial dasar dan tematik.
136
No
4.
5.
6.
Topik
Permasalahan batas yang digambar di atas peta diberi kejelasan status hukumnya, dan harus makin banyak data batas wilayah yang telah memiliki kepastian hukum. Hal yang sama juga terjadi pada Informasi Geospasial Tematik. Batasbatas kawasan pengelolaan hutan, pertambangan dan, yang saat ini menjadi perbincangan ilmiah, batas pengelolaan kawasan pantai (marine cadaster) mesti diperjelas siapa yang berwenang menentukannya. Penyelenggara Ineffisiensi anggaran juga sering terjadi Informasi karena adanya duplikasi pembuatan Gespasial Informasi Geospasial Tematik tertentu. Tematik. Tidak jarang ketidakjelasan instansi mana yang bertugas membuat informasi apa, menyebabkan konflik di lapangan ketika harus memutuskan informasi mana yang dijadikan acuan, contohnya konflik perijinan lokasi / kawasan pengelolaan hutan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan dan Pemda setempat. Perijinan Seringkali pelaksanaan pengumpulan Survei data geospasial terhambat proses perijinan yang tidak jelas dan panjang (harus melalui berbagai instansi berbeda). Akibatnya pembuatan informasi menjadi lambat dan dunia usaha bidang Informasi Geospasial pun jadi lambat perkembangannya. Di sisi lain, mesti ada perlindungan atau jaminan bagi keselamatan para surveior pengumpul data lapangan, sebab tidak jarang mereka harus memasuki kawasan-kawasan yang sedang dilanda konflik sosial, kawasan yang rawan bencana, atau kawasan berbahaya lainnya. Sementara itu Informasi Geospasial pun menjadi informasi penting dalam masalah kebijakan geopolitik dunia, terutama terkait masalah pemenuhan energi dan sumber daya alam. Karenanya diperlukan pengamanan Informasi Geospasial Tematik penting yang hanya dapat dikumpulkan lewat survei lapangan. Perangkat Pemanfaatan software proprietary telah Lunak Bebas menyebabkan tiga hal: Terbuka pemborosan sumber daya finansial untuk membeli lisensi dan berarti juga pemborosan devisa;
Solusi Pengaturan
Perlu pengaturan yang tegas tentang tugas dan kewenangan berbagai instansi pemerintah dalam pembuatan Informasi Geospasial Tematik.
Perlu ada pengaturan perijinan yang tujuannya adalah: 1) untuk menjamin kemudahan dan keselamatan pekerjaan survei pengumpulan Informasi Geospasial dan 2) mencegah penguasaan Informasi Geospasial strategis kepada pihak asing yang berniat buruk. Meskipun ada perijinan, kepastian waktu dan instansi yang berwenang mesti diatur dalam proses perijinan ini.
Pengolahan data geospasial mesti menggunakan perangkat lunak yang bersifat bebas dan
137
No
8.
Topik
Permasalahan ketergantungan yang tinggi terhadap vendor software dari luar negeri yang apabila vendor ini hilang dari peredaran menyebabkan seluruh sistem tidak dapat lagi diteruskan, karena tidak tersedia source code yang dapat diteruskan oleh siapapun; menghambat kreativitas dan kemandirian teknologi dari anak bangsa. Sifat Terbuka Kesan yang ada di masyarakat seakanInformasi akan data dan Informasi Geospasial Geospasial bersifat rahasia. Berbagai instansi pemerintah yang menghasilkan Informasi Geospasial seperti peta sangat sulit untuk dimintai informasi tersebut, baik oleh instansi lain apalagi oleh masyarakat. Akibat dari ini semua: suatu instansi yang ingin menggunakan Informasi Geospasial dari instansi pemerintah lainnya kadang-kadang harus melalui prosedur yang berbelit (tidak jelas), atau harus membelinya dengan harga mahal sehingga terjadi anggaran berulang yang menjadikan APBN tidak efisien. berbagai instansi akhirnya bahkan mengadakan informasi sendirisendiri, pada lokasi yang sama, sehingga sangat boros sumber daya keuangan nasional (APBN). berbagai instansi tidak menggunakan Informasi Geospasial yang sama, akibatnya koordinasi antar instansi sangat sulit, akibatnya pemborosan anggaran pembangunan dalam skala ekonomi yang lebih besar. perbedaan informasi dan sulitnya akses atas data dan informasi membuat masyarakat kesulitan, atau ragu untuk menggunakan peta yang mana; akibatnya tingkat melek peta dan tingkat penggunaan peta di masyarakat Indonesia termasuk sangat rendah; ini berdampak pada mobilitas yang kurang cerdas, seperti tidak tahu jalan alternatif, sehingga menumpuk di rute-rute tertentu, dan akibatnya macet,
Solusi Pengaturan terbuka (free and open source). Pemerintah bahkan seharusnya memberikan insentif kepada pihak-pihak yang memajukan perang lunak bebasterbuka untuk memajukan teknologi Informasi Geospasial secara umum. Informasi Geospasial Dasar mesti bersifat terbuka. Informasi Geospasial Tematik yang dibuat instansi pemerintah juga pada prinsipnya terbuka. Hanya informasi tertentu yang dikecualikan dari sifat terbuka ini didasarkan peraturan perundangundangan tertentu.
138
No
9.
10.
11.
Topik
Permasalahan hingga partisipasi pengawasan pembangunan yang rendah, misalnya karena tidak tahu peta tata ruang atau peta kebencanaan di daerahnya. pada sisi lain, informasi yang semestinya dapat diakses publik tetapi diperlakukan seperti rahasia ini membuat banyak data dan informasi hanya menumpuk di lemari atau di hard disk tanpa diberi nilai tambah. Jaminan Hak Tidak semua orang yang ingin untuk memperoleh Informasi Geospasial – Mengetahui bahkan yang paling asasipun – akan Keberadaan dapat memperolehnya dengan mudah dan dan murah. Ketika seseorang datang Memperoleh ke kantor kecamatan, hanya untuk Informasi melihat peta wilayah kecamatan itu Geospasial atau ingin mengetahui sebaran penduduk atau masjid, maka petugas sering meminta membawa surat pengantar. Jika ini terjadi pada masyarakat awam, tentu mereka tidak tahu harus meminta surat pengantar ke mana? Mereka ingin memperoleh informasi untuk kenyamanan hidupnya, bukan untuk dalam rangka membuat skripsi, berinvestasi bisnis, atau mempersiapkan diri ikut pilkada. Kepastian Orang menggunakan data tanpa tentang mengetahui kualitasnya, sehingga Kualitas sering berharap lebih dari apa yang Informasi disediakan data tersebut. Ada orang bernavigasi di dalam kota dengan peta skala 1:100.000, yang kesalahan baca 1 cm berarti 1 km di lapangan. Ada orang mengukur posisi tanahnya dengan GPS, tetapi membandingkannya dengan peta tata guna hutan kesepakatan (TGHK) skala 1:500.000, yang akurasi penggambarannya saja sudah memungkinkan salah 500 meter. Sertifikasi Saat ini praktis hanya ada registrasi Badan Usaha umum sebagaimana lazimnya setiap perusahaan. Belum ada registrasi yang khusus berlaku untuk mengawasi kompetensi dan kualitas perusahaan yang bergerak dalam survei / pemetaan / Informasi Geospasial, misalnya menyangkut SDM, peralatan maupun trackrecord. Akibatnya, siapapun dapat mendirikan perusahaan jasa
Solusi Pengaturan
Penyebarluasan Informasi Geospasial, termasuk pengumumannya, mesti dilakukan dengan luas dengan memanfaatkan berbagai sarana informasi dan komunikasi mutakhir.
Pengguna Informasi Geospasial berhak mengetahui kualitas informasi yang diperolehnya. Artinya pembuat informasi wajib memberitahukan kualitas informasi yang dibuatnya.
Badan usaha Informasi Geospasial mesti disertifikasi kualifikasinya, peralatan yang dimilikinya dan juga SDM yang dipekerjakannya untuk menjamin kualitas informasi yang
139
No
Topik
12.
Sertifikasi Kompetensi SDM
13.
IDSN
14.
Integrasi INFORMASI GEOSPASIAL Tematik
Permasalahan survei/pemetaan/Informasi Geospasial. Hal ini dapat merugikan konsumen dan bahkan membahayakan keselamatan umum, bila itu terkait survei atau peta yang digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jembatan atau tanggul penahan banjir. Kalau peta kontur yang diturunkan dari peta 1:10.000 dipakai untuk desain tanggul penahan banjir, maka kesalahan tanggul akibat toleransi kesalahan vertikal pada peta 1:10.000 adalah sekitar 1-2 meter. Saat ini praktis siapapun dapat mengklaim dirinya surveior atau praktisi remote sensing atau GIS dan lain-lain. Untuk SDM-nya, perusahaan jasa pemetaan juga sering merekrut lulusan SMA atau S1 ilmu-ilmu yang tidak relevan, dan hanya menambah dengan training singkat yang sebenarnya kurang memadai, lalu dalam CV yang bersangkutan langsung disematkan julukan “GIS-specialist” atau “Remote Sensing expert”. Hal ini juga sangat membahayakan konsumen. Pertukaran dan penggunaan Informasi Geospasial masih sangat lambat. Padahal saat ini teknologi informasi dan komukasi sudah sedemikian maju dan merasuki sendi-sendi kehidupan praktis masyarakat, misalnya lewat penggunaan mobile-phone yang semakin mengintegrasikan berbagai informasi, termasuk Informasi Geospasial, dengan memasukkan berbagai konten geografi dan penggunaan penerima GPS. Data-data tematik seperti data pertanahan (BPN), kehutanan, pertanian, ESDM, PU, DKP dan sebagainya, meski bertolak dari peta dasar yang sama, kadang-kadang tetap saja secara tematik tumpang tindih, karena dibuat dengan filosofi yang berbeda. Tidak adanya lembaga yang secara jelas bertugas dan berwenang untuk mengintegrasikan berbagai informasi tematik itu membuat bingung pengguna peta, terutama di daerah. Hal ini sangat krusial bila menyangkut perizinan, misalnya suatu daerah sudah diberi izin pertambangan berdasarkan peta yang dikeluarkan DESDM, namun
Solusi Pengaturan diproduksinya.
SDM pelaksana produksi Informasi Geospasial mesti memenuhi kualifikasi dan sertifikat kompetensi dari lembaga yang berwenang.
Mesti ada pengaturan tentang jaringan Informasi Geospasial dalam sebuah kerangka infrastruktur data spasial nasional.
140
No
15.
16.
5.2
Topik
Permasalahan ternyata pada petanya Kementerian kehutanan itu adalah hutan lindung. Akibatnya fatal: mulai dari ketidakpastian investasi, kemarahan masyarakat adat, hingga tuduhan pelanggaran hukum – yang sebenarnya berawal dari peta yang tidak sinergis. Informasi Banyak perencanaan kebijakan dan Geospasial evaluasi program, pemerintah terkait dalam keruangan yang masih belum Penentuan menggunakan Informasi Geospasial Kebijakan yang yang tepat. Akibatnya perencanaan dan Berhubungan evaluasi tersebut menjadi lemah, dengan karena kehilangan konteks keruangan. Keruangan Sebaliknya berbagai studi di luar negeri telah membuktikan effisiensi anggaran pembangunan ketika dipandu Informasi Geospasial yang baik. Kebijakan Penampakan unsur-unsur rupabumi terkait bias berubah drastis ketika terjadi penanganan bencana alam, perang, dan lain-lain. bencana Selain itu saat terjadi kondisi di atas, diperlukan akses terhadap semua Informasi Geospasial yang ada, baik yang dimiliki instansi pemerintah, pemerintah daerah ataupun yang dimiliki badan usaha dan perorangan.
Solusi Pengaturan
Instansi pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan Informasi Geospasial dalam kebijakan terkait masalah keruangan.
Mesti ada pengaturan khusus untuk pemutakhiran data dan Informasi Geospasial dasar ketika terjadi bencana, perang, atau kejadian lain yang mengubah penampakkan unsur rupabumi secara signifikan. Juga perlu pengaturan untuk dapat memperoleh informasi yang ada pada perorangan atau badan usaha pada kasus-kasus khusus di atas, dalam rangka proses penanganan bencana atau akibat peperangan.
KESIMPULAN Semua materi muatan yang ada dalam Naskah Akademik ini diatur dalam
suatu undang-undang dikarenakan: 1. Bahwa sumber daya alam yang sangat besar yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk
sebesar-besar
kemakmuran
rakyat
sebagaimana
diamanatkan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3,4 dan 5, memerlukan peta dan Informasi Geospasial untuk menunjukkan lokasi dan sebaran potensinya.
141
Dengan adanya Undang undang tentang Informasi Geospasial diharapkan inventarisasi kekayaan alam yang tersedia lebih akurat, pendataan perubahan alam yang dinamis dapat dilakukan secara optimal, potensi sumber daya alam Indonesia dapat diketahui. 2. Bahwa untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta serta mencegah berbagai kejahatan transnasional diperlukan peta dan Informasi Geospasial terkini dan akurat tentang wilayah terdepan dan pulaupulau terluar sepanjang perbatasan. Hal ini untuk menjalankan amanat UUD 45 Pasal 25A, dan Pasal 30 Ayat 2. 3. Informasi atas fasilitas umum dibuat milik publik (peta fasilitas publik) hartus mengacu pada Informasi Geospasial Dasar, Informasi fasilitas publik harus benar sehingga harus dikoordinasikan, karena ini menyangkut berbagai sistem pemetaan yang berbeda, dalam hal ini pada klasifikasi obyek dan visualisasi. Oleh karena itu pemerintah wajib melakukan koordinasi antar instansi dan masyarakat. 4. Agar penggunaan data spasial (seperti peta) dapat optimal, maka perlu diberikan insentif kepada penyelenggara Informasi Geospasial (yaitu yang menyediakan peta secara gratis dengan didanai sponsor, seperti dari jaringan hotel dan restoran yang membuat peta turis lengkap dan jaringan angkutan umum) untuk informasi yang berhasil digunakan secara optimal oleh masyarakat. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak atau sejenisnya. Insentif ini diberikan karena secara makro, masyarakat mendapatkan benefit, misalnya dari berkurangnya kemacetan atau meningkatnya devisa dari sektor pariwisata. 5. Bahwa agar hak setiap orang untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari kemajuan ilmu dan teknologi Informasi Geospasial serta agar negara dapat maksimal memajukan ilmu dan teknologi Informasi Geospasial demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, maka diperlukan pengaturan yang baik. 6. Untuk mencegah ketidaksinkronan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis spasial antar instansi berakibat pada perencanaan yang tidak efisien,
142
tidak efektif dan tidak transparan, juga duplikasi kegiatan yang tidak bermanfaat dan mengakibatkan pemborosan anggaran maka diperlukan pengaturan yang baik. 7. Bahwa agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah (good-governance) diperlukan peta dan Informasi Geospasial yang akurat dan mutakhir. 8. Bahwa untuk penanggulangan bencana alam yang sangat banyak dan beragam di Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan aset-aset nasional hasil pembangunan diperlukan peta dan Informasi Geospasial yang berkualitas. 9. Bahwa untuk melakukan penataan ruang yang terpadu, terukur dan berkelanjutan diperlukan peta dan Informasi Geospasial yang berkualitas. Pengaturan umum telah dituangkan pada Undang-Undang nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang. Keterpaduan dalam penyelenggaraan penataan ruang sudah lama menjadi isu antar daerah baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam meng-implementasikan substansi dari tata ruang tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Terlebih lagi dengan adanya Undangundang yang mengatur kepemerintahan daerah. Seringkali kawasan yang seharusnya mempunyai peruntukan sama di tingkat provinsi maupun nasional, diimplementasikan lain di tingkat kabupaten/kota yang bertetanggaan. Konsep keterpaduan dalam penyelenggaraan penataan ruang ini akan menjadi lebih mudah apabila Informasi Geospasial yang mempunyai referensi sama digunakan oleh dua atau lebih daerah yang bertetanggaan. Sehingga pembangunan di daerah pun akan menjadi selaras dengan kebijakan di tingkat nasional. Kualitas peta dan Informasi Geospasial dalam hal ini sangat penting, baik itu secara geometris maupun substansi. Sehingga keterpaduan dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat dipantau. 10. Bahwa untuk mendorong iklim investasi sehingga calon investor dapat optimal memilih atau meletakkan obyek investasi yang sesuai dengan pertimbangan lokasi, kedekatan dengan sumber daya alam, ketersediaan sumber daya manusia dan akses infrastruktur diperlukan peta dan Informasi Geospasial.
143
5.3
SARAN
1. Semua materi muatan yang ada dalam Naskah Akademik ini disarankan diatur dalam bentuk undang-undang dikarenakan mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undangundang nomor 10 tahun 2004 tentanmg Pembentukan Peraturan Perundangundangan. 2. Sambil menunggu Keputusan DPR RI tentang Daftar Prolegnas RUU Prioritas tahun 2010, berdasarkan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: PHN.HN.01.01 – 175, hal: Penyampaian Daftar Prolegnas 2010-2014 dan Prolegnas Prioritas tahun 2010, tanggal 8 Desember 2009, dimana RUU tentang Informasi Geospasial tercantum pada nomor 57, maka disarankan untuk dapat kiranya dibahas bersama antara DPR-Ri dengan Pemerintah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku. 3. Untuk
mengantisipasi
berlakunya
undang-undang
tentang
Informasi
Geospasial maka perlu dipersiapkan aturan-aturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Kepa!a Badan. 4. Dalam pembahasan dan penyusunan RUU-Informasi Geospasial, Naskah Akademik ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 dalam Perpres No 68 tahun 2005 tentang Tata Cara mempersiapkan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
dan
Rancangan
Peraturan Presiden.
-0-
144
LAMPIRAN
Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Geospasial.
145
