MATRIKS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

www.parlemen.net

MATRIKS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang

RUU RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MASUKAN

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Sesuai dengan hasil amandemen UUD 1945, dalam Pasal 20 ayat (1), yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah DPR. Oleh karenanya kata ”PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA” di bawah frase ”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” dalam RUU ini harus diganti dengan kata ”DEWAN PERWAKILAN RAKYAT” (sebagai pemangku jabatan pembentuk undang-undang). RUSIA:

Pengawasan perilaku dan etik hakim di Rusia, dilakukan oleh kelembagaan internal Mahkamah Agung sendiri (Majelis Kehormatan Hakim). Jadi, di Rusia tidak kelembagaan eksternal di luar MA yg tugasnya melakukan pengawasan terhadap hakim. Namun demikian, pengawasan internal yg dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim sangatlah ketat, sampai pemberian sanksi pemecatan. UGM: Konsideran menimbang huruf a, perlu kesamaan antara ketiga RUU (KY, MA, MK);

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim;

b. bahwa Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mandiri mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undangundang;

c. bahwa Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Mengingat:1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Yudisial; Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


www.parlemen.net

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 3.

4.

Menetapkan:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI YUDISIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Nomor 4358);

3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);

UGM: Dasar hukum sebaiknya juga mencantumkan UU yang lama yang diubah; USU: perlukan UU lama yang dicabut dicantukan sebagai Dasar hukum?

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Menetapkan:


www.parlemen.net

1. 2.

3.

4. 5.

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim Agung adalah hakim anggota pada Mahkamah Agung Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Hakim meliputi Hakim Agung pada Mahkamah

Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

UGM: KY perlu diberi kewenangan mengawasi hakim MK. Hakim MK harus diposisikan sama dengan hakim agung, perlu ada pengawas eksternal (KY). Pertimbangan MK mengeluarkan hakim konstitusi dari pengawasan KY mengada-ada, menyebabkan hakim agung merasa didiskriminasikan; UII: Pengertian hakim meliputi Hakim Konstitusi. KY juga mengawasi Hakim Konstitusi, agar tidak terjadi disparitas pengawasan oleh KY terhadap pelaku kekuasaan kehakiman. Tanpa pengawasan eksternal, MK berpotensi tumbuh menjadi superbody menggantikan posisi MPR di masa lalu (Perubahan UU KY tidak harus mengacu pada putusan MK, karena politik hukum pembentukan KY adalah untuk melakukan pengawasan eksternal); Atmajaya Yogya: Idealnya KY menjadi satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan atas kekuasaan kehakiman, pengawasannya mencakup MA dan MK; USU: Rumusan Hakim dan hakim agung dpisah, karena akan mempunyai implikasi tersendiri. FH Universitas Hasanuddin: Hakim Konstitusi juga objek yang harus diawasi oleh Komisi Yudisial. Komisi A DPRD Kalbar:


www.parlemen.net

Apabila KY tidak lagi mengawasi hakim MK, lalu siapa yang akan melakukan pengawasan terhadap Hakim MK? Sebaiknya untuk melakukan pengawasan hakim Konstitusi (MK) sebaiknya dibentuk Komisi Etik.

6.

Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

5. Badan Peradilan adalah Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 6. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim meliputi upaya pencegahan dan penindakan atas perbuatan hakim, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.

UGM: Cakupan pengawasan oleh KY meliputi di dalam maupun di luar kedinasan; UII: pengawasan terhadap perilaku hakim meliputi perilaku baik dalam tugas yudisial maupun dalam keseharian; Atmajaya Yogya: ” Menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim” harus didefinisikan. Ini bukan definisi,

baru cakupan; Wk Ka PT SUMUT:Pengawasan KY hanya non teknis peradilan Wk Ka PT SUMUT:Pengawasan KY hanya perilaku individu, bukan lembaga peradilan Wk Ka PT SUMUT:Pengawasan KY tidak dapat dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan LSM: KY berwenang mengawasi hakim termasuk Hakim adhoc LSM: Pengawasan KY tidak dapat dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan FH Universitas Hasanuddin: a. Dalam RUU ini perlu ditegaskan mengenai batasan/definisi ”kehormatan”, ”keluhuran martabat”, ”perilaku” hakim. b. Pada Pasal 1 angka 6 terdapat dua kata yang berbeda yaitu ”perilaku hakim” dan ”perbuatan hakim”. Sebaiknya digunakan salah satunya saja dan konsisten ddigunakan dalam batang tubuh.


www.parlemen.net

7.

Hari adalah hari kerja.

7.

Hari adalah hari kerja.

Universitas Muslim Indonesia: Dalam RUU ini perlu didefinisikan pengertian pengawasan, kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B UUD 1945, serta perbuatan tercela, dengan usulan sebagai berikut: 1. Pengawasan Hakim adalah kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. 2. Kehormatan adalah sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya. 3. Keluhuran Martabat adalah kepribadian yang mencakup sikap jujur, setia dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bentuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas ataupun godaan-godaan lainnyan. 4. Perilaku Hakim adalah tindakan kepribadian yang mencakup keseimbangan rohaniyah dengan jasmaniah atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya. 5. Kewenangan Lain adalah upaya yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan sematamata untuk mewujudkan atau meningkatkan kinerjanya, dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim serta menjaga dan menegakkan perilaku hakim. 6. Perbuatan Tercela adalah perbuatan atau sikap yang telah terjadi baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim.


www.parlemen.net

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Bagian Kedua Susunan Pasal 4 Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pasal 5 Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota. Pasal 6 (1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota. (2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara. (3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Pasal 7 (1) Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.

2.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Hak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian

Pasal 8 Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara. Pasal 9 Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


www.parlemen.net

Pasal 10 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. (2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung. Bagian Keempat Sekretariat Jenderal (1) (2)

(1) (2)

Pasal 11 Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil. Pasal 12 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden. UGM: Pasal 13 huruf b harus sinkron dengan dengan Pasal 20 ayat (1). Wewenang dulu baru tugas; UISU tembahi wewenang memberi rekomendasi menduduki jabatan hakim USU: uraikan makna keluhuran martabat

BAB III WEWENANG DAN TUGAS Pasal 13 Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada

Pasal 13 Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan Hakim

Agung

SPANYOL:


www.parlemen.net

b.

DPR; dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

kepada DPR; dan b. menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

KY Spanyol mempunyai wewenang: • mengusulkan pengangkatan seluruh hakim di Spanyol termasuk Hakim Agung dan Hakim MK kepada Raja

• • •

(catatan: khusus untuk Hakim MK, KY tidak berwenang mengusulkan pengangkatan seluruh hakim MK, melainkan hanya 2 dari 12 hakim MK yang disulkan pengangkatannya oleh KY kepada Raja ); melakukan promosi seluruh hakim kecuali hakim MK; pemeriksaan hakim kecuali hakim MK; dan memberikan sanksi disipliner terhadap hakim kecuali hakim MK.

Vide: Pasal 122 ayat (2) Konstitusi Spanyol Catatan: Hakim MK tidak masuk obyek pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh KY, karena hakim MK di Spanyol bukanlah Pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia. (Vide: Pasal 122 Jo. Pasal 159 Konstitusi Spanyol). Universitas Muslim Indonesia: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan pengusulan pengangkatan hakim agung diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial. a. Komisi Yudisial diberi wewenang memeriksa serta memutus dugaan pelanggaran dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

DPRD KALBAR: Dalam RUU Komisi Yudisial, perlu diatur agar Komisi Yudisial jangan melaksanakan tugas melebihi kewenangannya. jangan mengawasi atau campur tangan terhadap Putusan Hakim, tetapi melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;


www.parlemen.net

b.

melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; c. menetapkan calon Hakim Agung; dan d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. (2) Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung. Pasal 15 (1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut. (2) Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial. (3) Pengajuan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak pengumuman pendaftaran penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 16 (1) Pengajuan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan calon hakim agung harus memenuhi persyaratan administrasi dengan menyerahkan sekurang-kurangnya: a. daftar riwayat hidup, termasuk riwayat


www.parlemen.net

b. c. d. e.

pekerjaan; ijazah asli atau yang telah dilegalisasi; surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon; dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pasal 17

(1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pengajuan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon Hakim Agung. (2) Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari. (3) Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir. Pasal 18 (1) Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

(2) Komisi Yudisial mewajibkan calon Hakim Agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. (2) Komisi Yudisial mewajibkan calon Hakim Agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan.

UGM: Pasal 18 ayat (1) perlu ketegasan, yang diseleksi orangnya ataukah kualitasnya? USU: Perlu diurai dalam penjelasan tentang kata standar yang telah ditetapkan UNIV. NOMMENSSEN: Bukan dengan membuat makalah, tapi berdasarkan track record Pemprov SUMUT: Demikian pula tak cukup sekedar pengetahuan, tapi juga kemampuan membuat putusan


www.parlemen.net

(3) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diterima Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan. (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. (5) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

(3) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diterima Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan. (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

UISU: cukup 3 hari saja, agar tak ada kesempatan menjiplak

(5) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima

Universitas Nommenssen: Mengapa hanya dibatasi 2 saja? Diganti sesuai dengan kebutuhan

belas) hari terhitung sejak seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 2 (dua) orang nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Usulan Pataniari Siahaan: Terkait dengan Pasal 18 ayat (5) sebaiknya jumlah pengajuan calon hakim agung oleh KY kepada DPR 3: 1 sebagaimana dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, sebagai konsekuensi-logisnya pasal ini tidak ada perubahan karenanya Pasal 18 RUU didrop (mengacu pasal 18 UU KY).

Pasal 19

(1) DPR telah menetapkan calon Hakim Agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).

(2) Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui tanpa ada penetapan, Presiden berwenang mengangkat Hakim Agung dari calon yang diajukan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5). 4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


www.parlemen.net

Pasal 20 Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; dan b. menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

UGM: Pasal 13 huruf b harus sinkron dengan dengan Pasal 20 ayat (1). Wewenang dulu baru tugas; Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan LSM: Komisi Yudisial perlu diperkuat terutama dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsinya sebagai pengawas eksternal terhadap hakim. FH Universitas Hasanuddin: (1) Dalam Pasal 20 RUU ini perlu diatur dengan tegas tindakan pencegahan dan tindakan penindakan yang dilakukan Komisi Yudisial. (2) Perlu disisipkan dalam Pasal 20A tentang kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim termasuk didalamnya larangan bagi hakim seperti menerima hadiah atau pemberian dari pihak-pihak lain, mengambil manfaat atas kedudukan atau posisinya guna mempengaruhi proses peradilan.

PEMDA KALBAR: Kewenangan pengawasan hakim oleh KY perlu dibatasi, agar kewenangannya tidak masuk dalam kewenangan yudisial (mencampuri isi putusan hakim). UNTAN:

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan cara melakukan pengawasan atas kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Kewenangan yang dimiliki KY dalam pelaksanaan pengawasan bersifat intern maupun ekstern, khususnya terhadap prilaku hakim yang melanggar kode etik. Pengawasan terhadap perilaku hakim dapat saja didasarkan dengan mengkaji putusan pengadilan dengan tetap berpedoman pada Kode Etik hakim yang ada. Pemda DIY: Hendaknya pengawasan terhadap hakim yang dilakukan tidak sampai melanggar privasi hakim. UGM: Pengawasan oleh KY harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi;

(3) Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komisi Yudisial


www.parlemen.net

memeriksa dan memutus terhadap dugaan pelanggaran pedoman kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, baik atas dasar pengaduan masyarakat maupun hasil temuan Komisi Yudisial.

Pasal 21 Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

c.

Ketentuan Pasal 21 dihapus.

Penindakan hakimnya bagaimana?

Spanyol: Dalam melakukan tugas pemeriksaan terhadap para hakim, KY Spanyol membentuk tim inspeksi yg membawahi 18 unit Inspeksi, terbagi ke dalam 4 (empat) yurisdiksi, yaitu: Perdata, Pidana, Administratif dan Sosial, dengan tugas utamanya: • melakukan kunjungan ke Kantor-kantor Pengadilan Spanyol; • melakukan penilaian kerja apakah pengadilan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadilan yg baik. Akan tetapi, seksi inspeksi KY tidak mempunyai wewenang untuk melihat putusan-putusan hakim Æ karena akan bertentangan dengan independensi hakim itu sendiri. Jadi, seksi inspeksi hanya berwenang mengontrol apakah hakim tersebut telah melakukan tugas yang diberikan kepadanya dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan UU yg diberikannya. FH Universitas Hasanuddin: Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 perlu disisipkan satu pasal, yakni Pasal 20A dengan rumusan berikut: ”Anggota masyarakat baik individu maupun

kelompok/organisasi/lembaga berhak menyampaikan laporan atas perilaku hakim kepada Komisi Yudisial.”

d.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


www.parlemen.net

Pasal 22

Pasal 22 (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;

b.

meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;

(1)Dalam

melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Komisi Yudisial dapat: a.

menerima laporan perilaku hakim;

b.

masyarakat

tentang

melakukan pengamatan, pemantauan dan penilaian terhadap kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan;

UGM: Tindakan hukum terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim, yang melanggar hukum perlu diatur secara rinci, termasuk perlindungan terhadap saksi pelapor. Dapat dicontoh UU pencucian uang tentang perlindungan saksi (pelapor tidak dapat dituntut balik, kecuali terbukti sebaliknya). UGM: KY seharusnya boleh melakukan investigasi;

Spanyol: Terhadap laporan tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, dalam Komisi Yudisial Spanyol terdapat seksi khusus, yaitu Seksi Laporan yang mempunyai tugas utama menerima laporan terhadap seluruh kinerja hakim yg berkaitan dengan pelanggaran disiplin. Atas dasar laporan tersebut, Seksi Laporan akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yg dilakukan oleh hakim tersebut, dan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup maka Seksi Laporan ini akan meneruskan dan merekomendasikan kepada Komisi Yudisial, dimana usulan tersebut dapat berupa: menolak laporan tersebut atau men-deponeer kasus; meminta KY untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut terkait mengenai kinerja hakim yg bersangkutan. Apabila rekomendasi Seksi Laporan tersebut diterima untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, dan ternyata terbukti, maka KY Spanyol akan memberikan sanksi disiplin terhadap hakim yg bersangkutan. Universitas 45 Makassar: Dalam RUU ini perlu diatur bahwa dalam hal tedapat penyimpangan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat: 1) meminta pihak yang berwenang memeriksa harta kekayaan hakim; 2) meminta pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan jika ditetapkan sebagai tersangka hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara. UGM: Cakupan pengawasan oleh KY meliputi di dalam maupun di luar kedinasan; UII: pengawasan terhadap perilaku hakim meliputi


www.parlemen.net

c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;

c.

melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam upaya menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;

d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan

d.

menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan Mahkamah Agung, atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti.

e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial wajib: a.

menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b.

menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

(2)

(3)

(4) Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

(4)

(5) Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada

(5)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial wajib: a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan; dan b. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

perilaku baik dalam tugas yudisial maupun dalam keseharian; UII: MA dan MK tidak perlu membentuk majelis kehormatan yang bersifat permanen. Majelis Kehormatan di MA dan MK bersifat ad hoc saja, yang baru dibentuk dan bertugas setelah adanya rekomendasi KY; USU:Tidak disampaikan kepada Majelis Kehormatan MA saja?

FH Universitas Hasanuddin: Pada Pasal 22 ayat (2) RUU diatur tentang kewajiban Komisi Yudisial yaitu menaati norma hukum dan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. Hendaknya diikuti dengan rumusan norma tentang sanksi terhadap anggota Komisi Yudisial jika melanggar kewajiban tersebut. UNIV. NOMMESSEN: menaati norma diganti menjujung tinggi norma, kemudian menjaga kerahasiaan diganti menjamin kerahasiaan

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Badan peradilan dan/atau hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. Apabila badan peradilan dan/atau hakim belum memberikan data dan/atau


www.parlemen.net

ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta. (6) Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(6)

(7) Semua keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.

(7)

keterangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komisi Yudisial meminta data dan/atau keterangan tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.

Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada badan peradilan dan/atau hakim

UGM: Pasal 22 ayat (6), seharusnya Pimpinan MA ”memerintahkan”, bukan ”meminta”;

untuk memberikan keterangan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.

6.

Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tidak dipenuhi, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (8) Dalam hal pimpinan Mahkamah Agung tidak memenuhi permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan Mahkamah Agung dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Komisi Yudisial. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 22 A, Pasal 22 B, dan Pasal 22 C, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 A

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Komisi Yudisial: a. menerima pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

UGM: Pasal 22 ayat (8), ada kesalahan rujukan, tertulis ayat (6), seharusnya ayat (5); UISU: Hakim MA pejabat negara tak relevan diberi sanksi administratif, krn tak relevan dengan UU Keegawaian

UGM: Pasal 22A, seharusnya dirumuskan: KY dapat...; USU: Kata dugaan mestinya dibuang

Spanyol: Terhadap pengaduan masyarakat tentang adanya


www.parlemen.net

b.

c. d.

mencari, mengumpulkan informasi, dan menemukan dugaan pelanggaran pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a maupun huruf b; melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan;

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, dalam Komisi Yudisial Spanyol terdapat seksi khusus, yaitu Seksi Laporan yang mempunyai tugas utama menerima laporan terhadap seluruh kinerja hakim yg berkaitan dengan pelanggaran disiplin. Atas dasar laporan tersebut, Seksi Laporan akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yg dilakukan oleh hakim tersebut, dan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup maka Seksi Laporan ini akan meneruskan dan merekomendasikan kepada Komisi Yudisial, dimana usulan tersebut dapat berupa: menolak laporan tersebut atau men-deponeer kasus; meminta KY untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut terkait mengenai kinerja hakim yg bersangkutan. Apabila rekomendasi Seksi Laporan tersebut diterima untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, dan ternyata terbukti, maka KY Spanyol akan memberikan sanksi disiplin terhadap hakim yg bersangkutan. Kata dugaan mestinya dibuang

Universitas Muslim Indonesia: Dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, Komisi Yudisial: ¾ menerima laporan dan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran kehormatan dan keluhuran martabat hakim; ¾ melakukan pengamatan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan; ¾ memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim untuk kepentingan pemerinksaan; ¾ membuat keputusan atas dugaan


www.parlemen.net

pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim berupa pernyataan terbukti atau tidak terbukti. Jika dinyatakan terbukti, keputusan dapat berupa: teguran tertulis, pemberhentian sementara

e.

(1)

(2)

menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d. Pasal 22B Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial dilakukan secara tertutup yang meliputi : a. pemeriksaan terhadap materi pelanggaran aturan perilaku; b. pemeriksaan bukti-bukti pelanggaran aturan perilaku; c. pembelaan.

(3)

Dalam setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh pimpinan Komisi Yudisial. Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan secara patut oleh Komisi Yudisial.

(1)

Keputusan atas dugaan pelanggaran aturan

Pasal 22C

perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf e menyatakan: (5) terbukti; atau (6) tidak terbukti.

UGM: Pasal 22B ayat (1) perlu membedakan perilaku hakim dengan aturan perilaku; PemProv SUMUT: Dalam penjelasan pasal 22B ayat (1) bahwa pemeriksaan terhadap materi (a) dan bukti (b) termasuk juga didalamnyakeputusan yang telah ditetapkan oleh hakim tersebut. Pataniari Siahaan: Oleh karena KY bukanlah sebagai lembaga peradilan, sebaiknya Kata “pemeriksaan” diganti dengan kata ‘klarifikasi”, supaya tidak bermakna bahwa KY menjalankan fungsi peradilan UGM: Pasal 22B ayat (2) seharusnya: ditandatangani anggota KY, disahkan oleh Pimpinan KY;

UGM: Pasal 22C ayat (1), apakah tidak sebaiknya dirumuskan ”pelanggaran sebagaimana dimaksud...”, tanpa menyebut ”aturan perilaku”;


www.parlemen.net

(2)

Dalam hal pelanggaran pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian.

UGM: Pasal 22C ayat (2) harus diubah atau dihilangkan. KY tidak punya kewenangan memutus, hanya mengusulkan. Yang punya kewenangan memutus hanya instansi yang mengangkat. Jika KY memutus, KY bisa menjadi superbody, menyerobot kewenangan lembaga lain (Kewenangan KY harus diartikan sebagai kompetensi. Putusan KY tidak bersifat final); UNIV NOMMENSEN: Redaksi ayat dua, keputusan dapat berupa, sebaiknya ditambahi kata mengusulkan diantara kata keputusan dan dapat berupa USU: Tambahi teguran lisan KY tak berwenang memberhentikan hakim, karena hal itu merupakan wewenang presiden Beri kesempatan Hakim Agung untuk membela diri di hadapan MA.

Spanyol: Sanksi yang diberikan oleh KY Spanyol adalah sanksi disipliner dan bentuknya berupa putusan, bukan rekomendasi. FH Universitas Hasanuddin: Dalam RUU ini perlu ditegaskan bahwa jika hakim ditetapkan sebagai tersangka maka Komisi Yudisial mengusulkan pemberhentian sementara kepada Presiden dan jika terbukti hakim menyalahgunakan wewenangnya Komisi Yudisial mengusulkan pemberhentiannya sebagai hakim kepada Presiden.

(3)

(2)

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada hakim yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung dan pimpinan badan peradilan dimana hakim yang bersangkutan bertugas. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi

Spanyol: Putusan KY Spanyol tidak serta merta mengikat (final and binding), akan tetapi putusan KY tersebut dapat


www.parlemen.net

Yudisial kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pimpinan badan peradilan dimana hakim yang bersangkutan bertugas. 7.

Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 dihapus

8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

diajukan keberatan kepada Mahkamah Agung Spanyol, in casu chamber Administratif untuk mereview putusan tersebut. UNTAN: Hasil dari pengawasan KY harus dipublikasikan dan dapat dipertangungjawabkan secara hukum oleh KY kepada publik. Pemprov SUMUT: Tambahi satu ayat lagi, yaitu ayat (5)Memuat tindak lanjut pelanggaran yang terbukti telah dilakukan oleh hakim Universitas Muslim Indonesia: Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B UUD 1945 dapat berupa: melakukan pembagian tugas, membentuk Tim Kerja, mengangkat Tim Ahli, melakukan kunjungan kerja secara terencana dan berkala, mendapatkan data atau informasi tentang perilaku hakim dan/atau menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim.


www.parlemen.net

Pasal 23 (1) Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat berupa:

a. b. c.

teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian.

(2) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

(3) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. (4) Hakim yang akan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

(5) Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim. (6) Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima usul Mahkamah Agung. Pasal 24

(1) Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas


www.parlemen.net

prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

(2) Ketentuan mengenai kriteria pemberian penghargaan diatur oleh Komisi Yudisial. Pasal 25

(1) (1) (2)

(3)

(4)

Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurangkurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.

Pasal 25 Rapat untuk pengambilan keputusan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota Komisi Yudisial.

(2) Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (3)

Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

9.

Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25A (1) Komisi Yudisial dapat memberikan atau mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan penghargaraan atas prestasi dan jasa hakim dalam menjaga

Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturutturut atas keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.


www.parlemen.net

(2)

kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Ketentuan mengenai kriteria pemberian penghargaan diatur dalam peraturan Komisi Yudisial.

10. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB III A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB III A PEDOMAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM Pasal 25B

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), hakim wajib: Menghorma i. ti pihak yang berperkara; ii. Menghormati proses persidangan; iii. Menghormati putusan perkara; iv. Menghormati asas praduga tak bersalah; v. Melaksanakan pengadilan secara tepat; vi. Berlaku sopan dan tidak tercela; vii. Berlaku adil dan jujur; viii. Wajib bebas dari hubungan yang tidak

Spanyol: Terkait dengan pemberian penghargaan terhadap hakim, KY Spanyol mempunyai seksi khusus, yaitu Seksi Organisasi dan Manajemen, dimana tugas utamanya adalah: - mengatur pendataan dan pengolahan data dari setiap pengadilan yang ada di Spanyol di bawah arahan KY; - mengontrol atau melakukan monitoring apakah seorang hakim mampu mencapai target tugas yang dibebankan kepadanya, Apabila hakim mencatat kinerja yang baik, maka hakim tersebut akan mendapatkan semacam bonus, sebagai rewards atas prestasi dan kinerjanya tersebut. Adapun pemberian bonus atau rewards tersebut, biasanya dalam praktik berupa pemberian sejumlah allowance atau uang, yang besarnya rata-rata adalah 1 (satu) bulan gaji Hakim tersebut

UGM: Pedoman KY dalam melakukan pengawasan adalah kode etik dan perilaku. Kode etik dan perilaku hakim dibuat oleh organisasi hakim itu sendiri. Perlu pembedaan antara pelanggaran etik dan pelanggaran perilaku; UII: pedoman dalam melakukan pengawasan tidak bisa ditentukan sepihak oleh KY. Untuk itu KY harus mengkomunikasikannya dengan organisasi profesi hakim. Di samping itu, juga harus disinkronkan dengan kode etik organisasi advokat. Prinsip-prinsip perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan MA tentang Pedoman Perilaku Hakim dapat dijadikan acuan bagi KY dalam mengawasi perilaku hakim. Hal-hal yang sudah diatur


www.parlemen.net

patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) hakim dan badan peradilan; dan ix. Tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

dalam hukum positif tidak perlu beralih menjadi aturan perilaku; Atmajaya Yogya: Perlu dibedakan antara kode etik dengan kode perilaku. Kode etik ada pada organisasi profesi seperti hakim, sedangkan kode perilaku tidak harus pada organisasi profesi (seperti pada Badan Kehormatan di DPR);

Spanyol: Sejalan dengan klausula ini, dI Spanyol tidak ada Code of Conduct dan/atau Code of Ethics bagi para hakim, karena semua tugas, kewenangan dan tindakantindakan hakim telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Undang-Undang, oleh karenanya hukum materiil yang dipakai oleh KY Spanyol adalah an sich UU.

(2)

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), hakim dilarang : a. menerima hadiah atau pemberian dari pihak-pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang. b. mengambil manfaat atas posisinya untuk mempengaruhi proses pengadilan untuk keuntungan pribadi, orang lain atau pihak lain. posisinya untuk c. menyalahgunakan mencari fasilitas dan keuntungan untuk dirinya sendiri atau keluarganya, teman dan kroninya yang memiliki sebuah bisnis atau berinvestasi dalam sebuah bisnis. d. memangku jabatan rangkap e. bekerja sebagaimana layaknya advokat. keterangan yang f. mempergunakan diperolehnya dalam proses pengadilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya. g. menjadi anggota dan atau pengurus dari partai politik.

UGM: Pengawasan mungkin dilakukan dengan mengkaji putusan. Tanpa itu sulit, karena putusan yang janggal sangat mungkin timbul dari pelanggaran kode etik dan perilaku. Benar bawa putusan adalah teknis peradilan. Sulit melihat orang tanpa melihat produknya. Putusan bisa jadi indikasi adanya penyimpangan. Akan tetapi, KY tidak boleh melakukan intervensi atas teknis yudisial; UII: Pengawasan oleh KY sebaiknya tidak dilakukan dengan dengan cara mengkaji putusan, karena sedikit banyak akan mengganggu independensi hakim; Atmajaya Yogya: KY tidak diperkenankan melihat putusan dalam arti mempengaruhi proses peradilan; Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan LSM:


Pada Pasal 25B RUU ini mengatur perihal kewajiban hakim menghormati pihak-pihak yang berperkara. Perlu juga diatur perihal kewajiban pihak yang berperkara agar menghormati hakim atau proses peradilan di persidangan.

www.parlemen.net

Komisi Yudisial perlu diperkuat terutama dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsinya sebagai pengawas eksternal terhadap hakim. Universitas 45 Makassar: Dalam RUU ini perlu diatur tindakan yang tidak boleh dilakukan hakim, yaitu: 1) menerima hadiah atau pemberian dari pihak-pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan; 2) mengambil manfaat dengan menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan guna keuntungan pribadi atau pihak lain; 3) mempergunakan jabatannya untuk memperoleh fasilitas dan keuntungan untuk dirinya, keluarganya, atau kroninya; 4) merangkap jabatan; 5) melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; 6) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan organisasi lain yang berafiliasi dengan partai politik. UNTAN: Mengacu pada BA IIIA RUU ini, maka ruang lingkup perilaku hakim hanya yang berkaitan dengan kedinasan saja.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 26 Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat: a. b. c. d.

warga negara Indonesia; bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan; mempunyai pengalaman di bidang hukum paling


www.parlemen.net

e. f. g. h.

singkat 15 (lima belas) tahun; memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; sehat jasmani dan rohani; tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan melaporkan daftar kekayaan. Pasal 27

(1) Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. (2) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pencalonan Anggota Komisi Yudisial yang diajukan Presiden. (3) Presiden menetapkan keputusan mengenai pengangkatan Anggota Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 28 (1) Sebelum mengajukan calon Anggota Komisi Yudisial kepada DPR, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. (3) Panitia Seleksi mempunyai tugas: a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari; b. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon Anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam


www.parlemen.net

puluh) hari terhitung pendaftaran berakhir;

sejak

pengumuman

c. menentukan dan menyampaikan calon Anggota Komisi Yudisial sebanyak 14 (empat belas) calon, dengan memperhatikan komposisi Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Seleksi bekerja secara transparan dengan mengikutsertakan pastisipasi masyarakat. (5) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima nama calon dari Panitia Seleksi, Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada DPR. (6) DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden. (7) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden. (8) Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR.

Pasal 29 Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.


www.parlemen.net

Pasal 30 (1) Sebelum Yudisial secara hadapan

memangku jabatannya Anggota Komisi wajib mengucapkan sumpah atau janji bersama-sama menurut agamanya di Presiden.

(2) Anggota Komisi Yudisial yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersamasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Komisi Yudisial. (3) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-


www.parlemen.net

baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya”.

Pasal 31 Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi: a.

pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;

b. c. d. e.

hakim;

f. g.

pegawai negeri; atau

advokat; notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah; pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta; pengurus partai politik. Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 32

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila: a.meninggal dunia; b.permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau d.berakhir masa jabatannya.


www.parlemen.net

Pasal 33 (1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan: a.

melanggar sumpah jabatan;

b.

dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. d.

melakukan perbuatan tercela; terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

e.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Dewan Kehormatan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial Pasal 34 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden, atas usul Komisi Yudisial. (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). Pasal 35 (1) Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Yudisial


www.parlemen.net

ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komisi Yudisial tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. (2) Apabila seorang Anggota Komisi Yudisial dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Pasal 36 Pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak Anggota Komisi Yudisial selaku pejabat negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 37 (1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon Anggota Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN Pasal 38 (1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. (2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. menerbitkan laporan tahunan; dan b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut: a. laporan penggunaan anggaran; b. data yang berkaitan dengan fungsi


www.parlemen.net

pengawasan; dan c. data yang berkaitan dengan fungsi rekruitmen Hakim Agung. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden. (5) Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan undangundang. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 Selama keanggotaan Komisi Yudisial belum terbentuk berdasarkan Undang-Undang ini, pencalonan Hakim Agung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Anggota Komisi Yudisial ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. Komisi Yudisial melaksanakan wewenang dan tugasnya paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak ditetapkannya Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 41 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

UGM: Perlu ada larangan bagi hakim untuk menerima pemberian baik sebelum (gratifikasi) maupun sesudah (melanggar etik) memutus perkara, sekecil apapun. FH Universitas Hasanuddin: Komisi Yudisial juga perlu diawasi sehingga dalam RUU ini perlu diatur bab tersendiri tentang Pengawasan Komisi Yudisial.

Disahkan di Jakarta pada tanggal ……………….. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


www.parlemen.net

ttd SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ………………. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...


MATRIKS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

Recommend Documents