Matriks Tanggapan Koalisi tentang RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA dan DAFTAR INVENTARIS MASALAH 24 Mei 2011

Matriks Tanggapan Koalisi tentang RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA dan DAFTAR INVENTARIS MASALAH 24 Mei 2011 NO DIM 1.

2.

3.

RUU

TANGGAPAN PEMERINTAH

USULAN PEMERINTAH

RANCANGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …….. TAHUN……. TENTANG INTELIJEN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

TANGGAPAN KOALISI





Page 1 of 115

Kurang lengkap karena tidak menyantumkan prinsip landasan-landasan filosofis pembentukan negara, sebagaimana tercantum di dalam konstitusi, seperti halnya prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Penggunaan terminologi “ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, multitafsir dan membahayakan warga negara. Seharusnya tidak

USULAN KOALISI

Menimbang: a. bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, adil, demokratis, dan tenteram; sehingga penting dilakukan deteksi dini dan sistem analisa informasi strategis yang mampu mendukung upaya perlindungan segenap bangsa dan warga negara Indonesia;

NO DIM

4.

RUU Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penting dilakukan deteksi dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis perlu melakukan deteksi dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks, serta memiliki spektrum yang sangat luas;


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI



Tetap







Page 2 of 115

USULAN KOALISI

perlu diatur. Ditambahkan perlindungan segenap bangsa dan warga negara Indonesia.

RUU yang ada dibuat b. bahwa penyelenggaraan deteksi dini dan sistem analisa informasi berdasarkan keadaan strategis untuk mendeteksi sekarang, sementara berbagai bentuk ancaman idealnya hal tersebut tidak keamanan nasional sebagaimana dilakukan, disebutkan dalam UU Keamanan Menghapus frasa “dari Nasional harus ditata dalam negeri maupun luar berdasarkan prinsip-prinsip negeri” menjadi “berbagai demokrasi, hak asasi manusia dan bentuk ancaman keamanan kebebasan sipil; nasional” Keamanan Nasional harus masuk dalam definisi RUU, dengan merujuk pada definisi yang ada dalam UU Keamanan Nasional

NO DIM 5.

6.

RUU


c. bahwa untuk melakukan deteksi dini dan mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, diperlukan intelijen negara yang profesional, penguatan kerjasama dan koordinasi intelijen negara, serta untuk mendukung tegaknya hukum, nilainilai demokrasi dan hak asasi manusia;

Tetap

d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat,

Redaksional : Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan mengganti frasa “dan

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

untuk mencegah Demokrasi, hukum dan HAM c. bahwa terjadinya pendadakan dari hanya menjadi komplemen berbagai ancaman, diperlukan dalam RUU Intelijen, tidak sistem intelijen negara dan menjadi pondasi yang pelaksanaan intelijen yang mendasar. profesional yang menjalankan  Dengan penggunaan peringatan dini. terminologi “mendukung tegaknya hukum” ada kecenderungan untuk memasukkan lembaga ini menjadi penegak hukum.  Kata koordinasi dan kerjasama cenderung diskresional dan mudah diintervensi kepentingan politik, diubah menjadi penjabaran sistem dan profesional.  Yang dimaksud dengan sistem adalah sistem peringatan dini dan analisa informasi strategis.  Sistem adalah hubungan dua kelembagaan yang saling terkait.  Yang dimaksud dengan profesional termasuk di dalamnya kerjasama dan koordinasi. bahwa untuk Rumusan ini justru tidak d. belum adanya Undang-Undang memberikan memberikan kepastian hukum yang mengatur penyelenggaraan kepastian hukum bagi warga negara, namun lebih fungsi intelijen negara. dalam kepada kepastian hukum bagi 

d.

USULAN KOALISI

Page 3 of 115

NO DIM

RUU penyelenggaraan intelijen negara sebagai lini pertama dari Keamanan Nasional perlu diatur secara lebih komprehensif;

7.

8.


sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat” dengan “dalam penyelenggaraan ketatanegaraan”, karena penyelenggaraan ketatanegaraan sudah tercakup di dalamnya kebutuhan masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan. e. bahwa berdasarkan Tetap pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk UndangUndang tentang Intelijen Negara; Mengingat: Pasal 20, Pasal Tetap 21, dan Pasal 28J UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

penyelenggaraan aparat negara, diusulkan untuk ketatanegaraan, diubah. penyelenggaraan intelijen negara sebagai lini pertama dari Keamanan Nasional perlu diatur secara lebih komprehensif; Tetap



Page 4 of 115

Paradigma RUU ini tidak menghormati dan melindungi hak yang bersifat non-derogable rights, dengan tidak dicantumkannya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28G, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. RUU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, namun

Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment. 3. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 4. UU No. 12 Tahun 2005 tentang

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI



9.

10.

11. 12.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANGUNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Tetap

USULAN KOALISI

demikian tidak merujuk Pengesahan International pada Pasal 28 D ayat (1) Covenant On Civil And Political UUD 1945 tentang jaminan Rights; atas kepastian hukum bagi 5. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang setiap warga negara. Perlindungan Saksi dan Korban; Sejumlah peraturan dan perundang-undangan 6. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang terkait, seperti UU No. 12 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2005, dan UU No. 5 Tahun 1998 juga belum dicantumkan. Untuk di penjelasan UU harus dijelaskan mengenai pembatasan yang dimaksud dengan Pasal 28J Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Merujuk usulan SANDI—Simpul Alianasi Nasional untuk Demokratisasi Intelijen, sebelum masuk ke dalam definisi intelijen Page 5 of 115

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Keamanan Nasional adalah

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI perlu untuk menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan: 1. Keamanan Nasional; 2. Ancaman keamanan nasional; 3. Hak-hak dasar (nonderogable rights) dengan azas retroaktif; 4. Kebebasan sipil.

13.

1.

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan dan strategi nasional berdasarkan analisis dari

Substansi: Pemerintah dapat menjelaskan bahwa Intelijen memiliki tiga pengertian. Oleh karena itu Pemerintah mengusulkan substansi dan rumusan baru, dengan

USULAN KOALISI

sebagaimana diatur di dalam UU Keamanan Nasional; 2. Ancaman keamanan nasional adalah sebagimana diatur di dalam UU Keamanan Nasional; 3. Hak-hak dasar adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang meliputi: (a) hak untuk hidup; (b) hak untuk bebas dari penyiksaan; (c) hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi; (d) hak untuk bebas dari perbudakan; (e) hak untuk mendapatkan pengakuan yang sama sebagai individu di depan hukum; (f) hak untuk memiliki kebebasan berpikir, keyakinan nurani dan beragama; dengan azas retroaktif; 4. Kebebasan sipil adalah hak-hak warga negara yang berkaitan dengan kebebasan individu sebagaimana tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Intelijen adalah: (tanggapan untuk DIM no 13 Dihapus a. pengetahuan, yaitu dan 14 digabung, defenisi informasi yang sudah intelijen dihapus). diolah sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan; Page 6 of 115

NO DIM

RUU informasi dan faktafakta yang terkumpul melalui metode kerja intelijen untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap Keamanan Nasional.

14.

2.

Intelijen Negara adalah lembaga pemerintah yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen.


USULAN PEMERINTAH

membagi pengertian b. organisasi, yaitu suatu “Intelijen” ke dalam tiga badan yang digunakan pengertian yang sesuai sebagai wadah yang dengan teori dasar intelijen diberi tugas dan dan berlaku secara universal. kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen; dan c. aktivitas, yaitu semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Redaksional: 2. Intelijen Negara Pemerintah mengusulkan adalah lembaga penyempurnaan redaksional pemerintah yang dengan menambah frasa merupakan bagian “tugas dan” sebelum kata integral dari sistem “wewenang” dan menambah keamanan nasional frasa “seluruh atau sebagian” yang memiliki tugas setelah kata dan wewenang “menyelenggarakan” dengan menyelenggarakan alasan: seluruh atau - “tugas” dan “wewenang” sebagian fungsi merupakan satu frasa yang intelijen. tidak dapat terpisahkan. - tidak semua penyelenggara intelijen Negara melaksanakan ketiga fungsi intelijen, yaitu penyelidikan, pengamanan, Page 7 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Lembaga intelijen bukanlah 5. Kecuali intelijen militer, intelijen lembaga pemerintah, akan negara adalah institusi sipil, tetapi alat negara. Intelijen sebagai bagian dari sistem negara juga bukan bagian dari keamanan nasional yang memiliki institusi militer, kecuali untuk kompetensi untuk melakukan intelijen tempur. kegiatan-kegiatan intelijen, dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini kepada pembuat kebijakan negara.

NO DIM

RUU

15.

3.

Personil Intelijen Negara adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus intelijen dan mengabdikan diri dalam intelijen negara.

16.

4.

Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan

TANGGAPAN PEMERINTAH dan penggalangan; - pada umumnya intelijen kementerian hanya menyelenggarakan fungsi penyelidikan (mengumpulkan dan mengolah informasi) Substansi: Pemerintah mengusulkan: - substansi yang ada dalam Pasal 15 RUU (DIM nomor 113) dimasukkan dalam DIM ini. - penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata “Personil” menjadi “Personel” sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. - pembetulan penulisan kata “personil” menjadi “personel” berlaku untuk setiap kata tersebut dalam DIM selanjutnya. Tetap

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

3. Personel Intelijen Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas intelijen.

Pencantuman kemampuan/kompetensi sudah ada di usulan koalisi DIM No. 13 dan penjabarannya dilakukan di bagian mengenai personil intelijen.

Dihapus

Defenisi Ancaman terlalu luas, sebaiknya merujuk pada defenisi Ancaman dalam UU Keamanan Nasional dan defenisi yang diperkuat di sini adalah defenisi ancaman dari sisi intelijen. Sudah dibahas di usulan DIM No. 12.

Dihapus



Page 8 of 115

NO DIM

RUU

17.

5.

18.

6.

19.

7.

Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa serta kepentingan nasional. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personil, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak diakses, diketahui, dan dimiliki oleh pihakpihak yang tidak berhak.


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI Ini menunjukkan perlunya RUU Keamanan Nasional diselesaikan lebih dahulu dari RUU Intelijen Negara Tidak perlu diatur, dihapus. UU Intelijen idealnya mengatur personil intelijen dan pengguna (user) dari intelijen, bukan warga negara pada umumnya. Di sini tidak perlu dijelaskan mengenai definisi rahasia negara. Definisi ini seharusnya mengacu pada UU KIP dan UU Rahasia Negara.

USULAN KOALISI



Tetap

Substansi: 6. Pemerintah mengusulkan frasa “agar tidak diakses, diketahui, dan dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhak” dihapus dengan alasan bahwa perlindungan kerahasiaan sudah mengandung pengertian agar tidak diakses, diketahui, dan dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Masa Retensi Informasi Redaksional: 7. Intelijen adalah jangka Pemerintah mengusulkan waktu penyimpanan penyempurnaan rumusan: informasi intelijen. - mengganti kata “informasi” dengan kata “rahasia” (komunitas intelijen tidak mengenal istilah “informasi” karena intelijen merupakan “informasi yang telah diolah”); dan - mengganti kata “penyimpanan” menjadi

Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Intelijen dan dilindungi kerahasiaannya.

Masa Retensi Tidak perlu diatur di sini, namun Rahasia Intelijen merujuk pada UU KIP dan UU adalah jangka waktu Rahasia Negara. perlindungan rahasia intelijen.

Page 9 of 115

Dihapus

Rahasia Intelijen adalah sebagaimana diatur di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Rahasia Negara.

Dihapus

NO DIM

RUU

20.

8.

Informasi Intelijen adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang terkait dengan Intelijen.

21.

9.

Pihak Lawan adalah pihak dari dalam maupun luar negeri yang melakukan kegiatan kontra intelijen yang dapat merugikan kepentingan stabilitas nasional.

TANGGAPAN PEMERINTAH “perlindungan” (rahasia intelijen tidak hanya disimpan, melainkan harus dilindungi) - adapun yang memiliki masa retensi adalah rahasia intelijen. Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan substansi ini dihapus karena sudah tertampung dalam DIM No. 13, dan juga dengan alasan bahwa komunitas intelijen tidak mengenal istilah “informasi intelijen” sebab intelijen merupakan “informasi yang telah diolah”. Apabila usul Pemerintah disepakati, maka frasa “Informasi Intelijen” pada DIM selanjutnya diganti dengan kata “Intelijen”. Redaksional: 8. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan: - menghapus kata ”kontra intelijen” (karena yang melakukan kegiatan kontra intelijen bukan pihak lawan, tetapi pihak sendiri); dan - menghapus kata ”stabilitas” (pengertian “kepentingan

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Merujuk pada usulan SANDI, 6. Produk intelijen adalah akumulasi Informasi Intelijen dihapus, informasi secara ekslusif yang diganti dengan Produk Intelijen komperhensif, tepat waktu, terkini, Intelijen sendiri adalah informasi dan akurat bagi kepentingan yang telah diolah, sehingga hasil pengambilan keputusan di bidang dari kerja intelijen disebut keamanan nasional. sebagai ”produk intelijen”.

Pihak Lawan adalah pihak dari dalam maupun luar negeri yang melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Page 10 of 115

Tidak perlu mendefinisikan pihak lawan, sebab definisi ini cenderung multi tafsir dan berpotensi menjadi pasal karet.

Dihapus

NO DIM

22.

23.

RUU


nasional” lebih luas dan di dalamnya tercakup “stabilitas nasional”). 10. Sasaran adalah target Redaksional: 9. atau kondisi yang ingin Pemerintah mengusulkan dicapai dari fungsi penyempurnaan redaksional penggalangan. dengan menambah kata ” “penyelidikan”, “pengamanan”, “dan” sebab sasaran intelijen tidak hanya sasaran penggalangan, tetapi juga ada sasaran penyelidikan dan pengamanan

11. Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang pelakunya tidak terbatas dari dalam negeri, melainkan bekerjasama dalam bentuk jaringan lintas negara dengan pelaku kejahatan yang sama di luar negeri.

USULAN PEMERINTAH

Sasaran adalah target atau kondisi yang ingin dicapai dari fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena frasa dan substansi “Kejahatan Transnasional” tidak tercantum dalam batang tubuh dan sesungguhnya telah terakomodir dalam pengertian “Ancaman” dalam arti luas (lihat DIM No. 16)

Page 11 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Usulan pemerintah terkait penambahan penyelidikan dan penggalangan dihapus, ditegaskan saja dengan istilah operasi tertutup (covert action). Selanjutnya di dalam bagian penjelasan, diberikan penjelasan: “Operasi tertutup yang dimaksud adalah operasi yang dilakukan di luar negeri dan tidak terhadap warga negara Republik Indonesia”. Sudah tercakup di dalam definisi ancaman keamanan nasional yang menjadi ranah BIN, sebagaimana dimaksud dalam Usulan Koalisi pada Pasal 13 ayat (3).

7. Sasaran adalah target atau kondisi yang ingin dicapai melalui operasi tertutup dan/atau kontra intelijen.

Merujuk pada usulan SANDI, perlu untuk ditambah Ketentuan Umum mengenai: 1. LKIN untuk mengkoordinasi BIN, BIS, Intelijen Militer, dan Intelijen Instansional. LKIN berfungsi untuk: 1) koordinasi, 2) perumusan

8.

Penjelasan: “Operasi tertutup yang dimaksud adalah operasi yang dilakukan di luar negeri dan tidak terhadap warga negara Republik Indonesia”.

Dihapus

Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) adalah lembaga yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden yang berfungsi untuk melakukan koordinasi antar dinas intelijen yang menjadi bagian dari komunitas intelijen negara,

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

Page 12 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

kebijakan intelijen nasional, dan 3) laporan kepada presiden. Kepala LKIN harus sipil dan diangkat oleh Presiden. LKIN tidak boleh memiliki kewenangan khusus termasuk operasi intelijen 2. Kode etik 3. Pengawasan 4. Dinas intelijen (BIN, BIS, Intel Militer, Intel instansi) 5. Komunitas intelijen nasional 6. Badan Intelijen Nasional untuk intelijen dalam negeri 7. Badan Intelijen Strategis untuk luar negeri 8. Intelijen militer, hanya untuk intelijen tempur, hanya ada di Mabes TNI saja dan tidak ada di daerah 9. Intelijen Instansi 10. Lembaga penunjang intelijen 11. Anggota intelijen 12. Nota keberatan intelijen 13. Kerjasama intelijen internasiona 14. Sub Komisi khusus intelijen di DPR 15. Komisi Independen contoh: Ombudsman, Komnas HAM, KPAI

membuat perumusan kebijakan nasional dan kode etik, memberi laporan kepada Presiden dan tidak memiliki kewenangan khusus. 9. Kepala Lembaga Koordinasi Intelijen Negara adalah pimpinan LKIN yang merupakan pejabat setingkat menteri yang diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan sebagai penasihat utama Presiden di bidang intelijen negara. 10. Kode etik intelijen adalah seperangkat norma yang mengikat anggota intelijen yang meliputi: kesetiaan kepada negara dan konstitusi, setia dan tunduk di bawah hukum yang berlaku, menjunjung tinggi nilainilai demokrasi dan HAM, setia pada janji menjaga kerahasiaan profesi, netralitas politik, memiliki integritas, obyektivitas dan ketidakberpihakan dalam mengevaluasi informasi, dan saling menjaga kepercayaan antara pembuat kebijakan dengan pejabat intelijen. 11. Pengawasan berlapis terhadap intelijen negara adalah

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI mekanisme pengawasan konsentrik yang menempatkan pengawasan internal intelijen negara di titik pusat lingkaran pengawasan yang kemudian secara konsentrik diperkuat oleh pengawasan eksekutif, DPR, yudisial dan masyarakat sipil dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas politik, hukum dan keuangan intelijen negara. 12. Dinas-dinas intelijen negara adalah seluruh organisasi intelijen negara yang menjadi bagian dari empat tipe organisasi intelijen, yaitu intelijen nasional, intelijen strategis, intelijen militer dan intelijen instansional. 13. Komunitas intelijen nasional adalah kumpulan dari seluruh dinas intelijen negara yang bekerja dalam suatu sistem jaringan kerja dan struktur koordinasi melingkar yang menempatkan LKIN di titik pusat lingkaran dan berfungsi sebagai koordinator kerja sama lintas dinas intelijen yang terkait dengan masalah keamanan nasional. 14. Badan Intelijen Negara (BIN)

Page 13 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

15.

16.

17.

18.

Page 14 of 115

adalah satu-satunya organisasi intelijen yang bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi-fungsi intelijen untuk mengantisipasi ancaman keamanan dalam negeri. Badan Intelijen Strategis adalah satu-satunya organisasi intelijen yang bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi intelijen pertahanan dan luar negeri untuk mengantisipasi ancaman keamanan yang bersifat eksternal. Intelijen Militer adalah satuansatuan intelijen yang menjalankan fungsi intelijen tempur dan melekat pada organisasi Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan operasi militer. Intelijen instansional adalah intelijen yang melekat pada instansi-instansi pemerintah yang menjalankan fungsi intelijen kriminal dan yustisia. Lembaga-lembaga penunjang intelijen adalah lembagalembaga pemerintah yang fungsinya terkait dengan masalah-masalah keamanan nasional yang dapat digunakan

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

19.

20.

21.

22.

23.

Page 15 of 115

untuk membantu pencapaian fungsi intelijen. Anggota intelijen adalah warga negara Indonesia yang direkrut menjadi aparat negara dalam dinas keintelijenan. Kerja sama intelijen internasional adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain dan atau organisasi internasional dalam bidang intelijen. Sub-komisi khusus intelijen adalah sub-komisi khusus DPR yang mengawasi dinas intelijen, yang anggota-anggotanya berasal dari komisi-komisi yang relevan dengan masalah keamanan nasional. Komisi-komisi independen adalah lembaga sampiran negara yang antara lain meliputi Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh

NO DIM

24.

25.

RUU

Pasal 2 Asas penyelenggaraan Intelijen meliputi: a. profesionalitas;


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

Tetap

Tetap

Tetap

Perlu perbaikan di bagian penjelasan, merujuk pada usulan dari Simpul Aliansi Nasional untuk Demokratisasi Intelijen—SANDI.

Page 16 of 115

USULAN KOALISI suatu tindakan operasi intelijen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau objek salah sasaran. Tetap

Tetap (Untuk Penjelasan) Asas profesionalitas; meliputi sikap ketaatan terhadap negara dan konstitusi negara, serta kepada lembaga-lembaga negara, ketaatan pada hukum dan peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dedikasi untuk pelayanan publik dan melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif, menjaga kerahasiaan, netralitas politik, tidak melakukan tindakan represif tidak melaksanakan fungsi polisi, dan tindakan-tindakan pemaksaan, kecuali atas dasar keputusan pengadilan atau diberi wewenang untuk itu oleh hukum, tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh partai politik, aparat negara, individu, kelompok, media, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lembagalembaga perekonomian untuk tujuan-tujuan di luar kewenangannya, tidak menjadi

NO DIM

RUU


26. 27. 28. 29. 30.

b. c. d. e. f.

kerahasiaan; kompartementasi; koordinatif; integratif; netral;

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

31. 32.

g. akuntabilitas; dan h. objektivitas.

Tetap Tetap

33.

Pasal 3 Hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional.

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

anggota organisasi apapun di luar intelijen, tidak bekerja atas dasar sentimen ras, agama, ideologi kelompok atau karena keanggotaannya dalam suatu organisasi, dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan menghindarkan penggunaaan danadana publik secara semena-mena. Tetap Tetap Tetap Tetap Seharusnya disebut secara tegas f. netral dan tidak berpihak netral dan tidak berpihak Tetap Idem, dan perlu ada Ditambahkan: penambahan i. taat kepada hukum; j. menghormati HAM; k. tidak berpolitik; l. tidak berbisnis; m. tidak menjadi anggota organisasi apapun di luar intelijen; n. tidak berkerja atas dasar sentimen ras, agama, ideologi, atau kelompok; o. tidak melakukan tindakan represif. Dihapus, dimasukkan dalam Bab Bab II II Hakekat Intelijen

Tetap

Page 17 of 115

NO DIM 34.

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Pasal 3 Tidak perlu disebut sebagai lini pertama, namun (1) Intelijen negara merupakan institusi sipil yang menjadi bagian ditegaskan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang dari Keamanan Nasional berfungsi untuk menjamin  Ditambahkan Hakikat keamanan nasional serta Intelijen yang meliputi: keberadaan masyarakat 1. Intelijen institusi sipil demokratik; 2. Bagian dari Keamanan (2) Intelijen negara menjadi bagian Nasional integral dari sistem keamanan 3. Tunduk pada otoritas nasional yang memiliki politik kompetensi utama untuk 4. Non partisan mengembangkan sistem 5. Terikat pada etos peringatan dini dan sistem profesional analisa informasi strategis; (Merujuk pada usulan SANDI) (3) Intelijen negara tunduk pada otoritas politik dan terikat pada prinsip akuntabilitas hukum, politik serta finansial; (4) Intelijen negara merupakan institusi yang bersifat nonpartisan, tidak untuk kepentingan pribadi dan kelompok; (5) Intelijen negara terikat kepada etos profesional yang terwujud dalam kode etik intelijen. 

Pasal 4 (1) Organisasi intelijen negara dibentuk untuk menciptakan sistem kedinasan yang memiliki kapasitas, integritas dan profesionalisme dalam Page 18 of 115

NO DIM

RUU


35.

BAB II PERAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Tetap

36.

Bagian Kesatu Peran Pasal 4 Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan,

Tetap

37.

Redaksional: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata”stabilitas” dengan kata ”keamanan” demi konsistensi dengan rumusan konsiderans

USULAN PEMERINTAH

Pasal 4 Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam Page 19 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

melakukan kegiatannya; (2) Kapasitas intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segenap jaringan kerja, metodemetode kerja, serta anggota intelilen yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan intelijen; (3) Integritas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembentukan etos kerja profesional; (4) Etos kerja profesional intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dirumuskan dalam bentuk Kode Etik Intelijen yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Koordinasi Intelijen Negara. Dari sisi organisasi, RUU Intelijen Bab III Negara tidak menganut Kegiatan, Tujuan, Fungsi, dan Produk diferensiasi organisasi/struktur Intelijen dan spesialisasi fungsi, karena perlu penjelasan terpisah Diubah Pasal 5 Kegiatan Intelijen Dihapus dan diganti (1) Kegiatan intelijen merupakan garis pertama pertahanan dan keamanan negara untuk menghadapi berbagai bentuk dan sifat ancaman yang berasal dari para aktor individu, kelompok ataupun negara, baik dari dalam

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

dan penanggulangan “Menimbang” huruf d (DIM rangka pencegahan, terhadap setiap hakikat No. 6) penangkalan, dan ancaman yang mungkin penanggulangan terhadap timbul dan dapat setiap hakikat ancaman mengganggu stabilitas yang mungkin timbul dan nasional. dapat mengganggu keamanan nasional.

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI maupun luar negeri; (2) Kegiatan intelijen merupakan instrumen eksklusif negara yang dilakukan melalui metode kerja rahasia dan tertutup yang dapat diuji ketepatannya yang memanfaatkan sumber-sumber informasi, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup. Pasal 6 (1) Kegiatan intelijen terdiri dari kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen agresif; (2) Kegiatan intelijen positif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpusat pada pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian informasi yang digunakan untuk memperkuat sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi strategis; (3) Kegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghadapi tindakan dari elemen-elemen asing yang mengancam keamanan nasional; (4) Kegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggelar operasi kontraintelijen dan/atau operasi kontraspionase dengan

Page 20 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI tujuan untuk mengungkapkan kegiatan sejenis yang dilancarkan oleh pihak asing; (5) Kegiatan intelijen agresif untuk menghadapi kemungkinan musuh atau ancaman dalam negeri hanya dapat ditujukan kepada tindakan-tindakan yang memenuhi paling tidak satu dari empat syarat sebagai berikut: a. bekerja bagi kepentingan negara asing atau musuh; b. menunjukkan permusuhan terhadap keseluruhan bangunan konstitusi dan sendi-sendi ketatanegaraan yang diwujudkan melalui cara-cara kekerasan; c. mendorong terjadinya konflik kekerasan primordial; d. menggunakan cara-cara kekerasan untuk melakukan suatu perubahan sosial politik. (6) Kegiatan-kegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya dapat dilaksanakan oleh dinas-dinas intelijen nasional serta intelijen pertahanan dan luar negeri setelah mendapat persetujuan dari pejabat negara yang berwenang.

Page 21 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI (7) Kegiatan-kegiatan intelijen tidak boleh melanggar hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi yang meliputi delapan hak dasar, yaitu: a. hak untuk hidup; b. hak untuk bebas dari penyiksaan; c. hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi; d. hak untuk bebas dari perbudakan; e. hak untuk mendapatkan pengakuan yang sama sebagai individu di depan hukum; f. hak untuk memiliki kebebasan berpikir, keyakinan nurani dan beragama. Pasal 7 (1) Kegiatan-kegiatan intelijen sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 ditujukan untuk menghasilkan informasi strategis yang eksklusif dan memenuhi syarat “velox et exactus”, yaitu komprehensif, tepat waktu, terkini dan akurat; (2) Informasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Page 22 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI diwujudkan dalam suatu Pusat Data Intelijen Strategis yang menjadi dasar bagi penguatan sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi strategis bidang keamanan nasional; (3) Kegiatan intelijen dilakukan untuk untuk menghasilkan berbagai produk intelijen yang dapat meningkatkan kesiagaan stratejik negara; (4) Kesiagaan stratejik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi kemungkinan terjadinya kejutan-kejutan stratejik, operasional dan taktis dari elemen-elemen musuh, serta untuk menghilangkan atau mengurangi niat musuh untuk mengambil langkah-langkah permusuhan; (5) Kesiagaan stratejik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan melalui pemberian peringatan stratejik bagi pembuatan kebijakan yang didapat melalui rangkaian kegiatan intelijen.

(1) Produk melalui Page 23 of 115

Pasal 8 Intelijen dihasilkan pengolahan atas

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

informasi-informasi intelijen yang diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat terbuka, tertutup, dan tak terduga; Produk intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat nilai akurasi sesuai persyaratan “velox et exactus”; Tata cara dan prosedur penentuan tingkat nilai akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Kepala LKIN; Produk intelijen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat kerahasiaan; Tata cara dan prosedur pengukuran untuk menentukan tingkat kerahasiaan sebuah produk intelijen ditetapkan melalui keputusan Kepala LKIN; Pemanfaatan produk intelijen disesuaikan dengan tingkat nilai akurasi dan kerahasiaan produk intelijen.

Pasal 9 (1) Seluruh produk intelijen yang dihasilkan melalui kegiatankegiatan intelijen tidak boleh Page 24 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI dimusnahkan dan wajib didokumentasikan, disimpan serta dipelihara dalam berbagai bentuk penyimpanan data, baik secara manual maupun elektronik; (2) Produk-produk intelijen yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan tertutup untuk akses publik sementara waktu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keamanan nasional; (3) Penutupan produk intelijen untuk akses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Kepala LKIN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi publik dan rahasia negara; (4) Keputusan Kepala LKIN tentang penutupan produk intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara tertulis dan menyatakan secara jelas: a. alasan penutupan produk intelijen untuk akses publik; b. jangka waktu penutupan produk intelijen; c. bentuk penyimpanan produk intelijen; d. lembaga negara yang

Page 25 of 115

NO DIM

38. 39.

40. 41. 42.

RUU

Bagian Kedua Tujuan Pasal 5 Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kesejahteraan nasional. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 6 (1) Intelijen Negara


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

Tetap

Diubah

Tetap

Tujuan intelijen untuk menangani ancaman idealnya dihubungkan dengan UU Keamanan Nasional, sehingga kalimat “eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kesejahteraan nasional” dihilangkan.

Tetap

Diubah

USULAN KOALISI bertanggung-jawab untuk menyimpan produk intelijen. (5) Produk-produk intelijen yang dinyatakan tertutup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibuka dan dinyatakan sebagai informasi publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi publik dan rahasia negara. Pasal 10 Tujuan Intelijen Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan produk Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman nyata terhadap Keamanan Nasional.

Pasal 11 Fungsi Intelijen Fungsi penyelidikan dihapus, (1) Fungsi intelijen negara adalah fungsi pengamanan diganti pengumpulan informasi, analisis

Tetap Page 26 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

TANGGAPAN KOALISI dengan kontra-intelijen dan fungsi penggalangan diganti dengan operasi tertutup (covert action), dijelaskan di bagian penjelasan. Empat ayat dihapus Ditambahkan tentang fungsi intelijen merujuk penjabaran Pacivis 1. Intelijen nasional (BIN) untuk tugas dalam negeri di isu strategis. Dalam penjelasan disebutkan bahwa BIN menangani kasus intensitas tinggi/nasional (tidak menggunakan terminologi kewenangan khusus Pacivis, menggunakan penyadapan dengan otoritas pengadilan dan surat, dimasukkan kontra intelijen terhadap pihak asing yang menginfiltrasi, di bawah Mendagri) 2. Intelijen strategis (BIS) untuk ancaman luar negeri, tidak ada masalah dengan kewenangan khusus BIS, di bawah Menhan 3. Intelijen militer yang melekat pada institusi Mabes TNI, hanya

Page 27 of 115

USULAN KOALISI

(2)

(3)

(4)

(5)

informasi untuk digunakan oleh pengambil kebijakan, kontraintelijen dan operasi tertutup; Seluruh dinas-dinas intelijen menjadi bagian dari komunitas intelijen nasional; Komunitas intelijen nasional ditata dalam satu model koordinasi melingkar yang menempatkan Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) di titik pusat lingkaran dan berfungsi sebagai koordinator kerja sama lintas lembaga; Komunitas intelijen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan kerja dan koordinasi seluruh dinas intelijen negara yang terkait dengan masalah keamanan nasional; Dalam model koordinasi melingkar, anggota komunitas intelijen nasional terdiri dari dinas-dinas intelijen yang tergabung dalam lima tipe organisasi: a. intelijen nasional yang menjalankan fungsi-fungsi intelijen untuk mengantisipasi ancaman keamanan dalam negeri yang hanya terdiri dari satu

NO DIM

43.

RUU

(2)

Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, dan


USULAN PEMERINTAH

Redaksional: (2) Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menghapus kata ” informasi” di antara kata

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

menjalankan tugas operasi organisasi, yaitu Badan perang, koordinir di bawah Intelijen Negara (BIN); Asintel Mabes TNI. b. intelijen stratejik yang Dijelaskan dalam Penjelasan menjalankan fungsi intelijen “dengan demikian intelijen pertahanan dan luar negeri teritorial tidak perlu ada” untuk mengantisipasi 4. Intelijen instansional yang ancaman keamanan yang menjalankan tugas intelijen bersifat eksternal yang hanya yustisia yang dilakukan oleh terdiri dari satu organisasi, instansi Kepolisian, Bea yaitu Badan Intelijen Cukai dan Imigrasi. Strategis (BIS); Dijelaskan dalam c. intelijen-intelijen militer yang Penjelasan “dengan melekat pada satuan-satuan demikian intelijen kejaksaan TNI dan hanya menjalankan tidak perlu ada” tugas operasi perang; 5. Dimana intelijen kepolisian d. intelijen instansional yang melaksanakan fungsi operasi menjalankan fungsi intelijen intelijen untuk menunjang yustisia yang dilakukan oleh penegakan hukum, intelijen kepolisian, intelijen ketertiban umum dan bea cukai, intelijen imigrasi; keamanan dalam negeri. (6) Masing-masing dinas intelijen 6. Penjelasan: Intelijen Bea sebagaimana dimaksud pada ayat Cukai melaksanakan fungsi (3) huruf (a), (b), (c), dan (d) sesuai UU Bea Cukai memiliki ruang lingkup kerja, 7. Penjelasan: Intelijen Imigrasi fungsi, dan misi khusus, serta melaksanakan fungsi sesuai tetap menjadi satu kesatuan dengan UU Keimigrasian sistem kerja dan koordinasi di dalam koordinasi LKIN. Penyelidikan Penyelidikan dipandang tidak Dihapus sebagaimana relevan sebagai aktivitas atau dimaksud pada ayat kegiatan intelijen (1) terdiri atas serangkaian upaya, Page 28 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

kegiatan yang “menjadi” dan kata ”intelijen”. dilakukan secara Alasan: (lihat DIM No. 19) terencana, terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi informasi intelijen, serta menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. 44.

(3)

45.

(4)

Pengamanan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan/atau stabilitas nasional. Penggalangan Redaksional: (4) sebagaimana dimaksud Pemerintah mengusulkan pada ayat (1) terdiri frasa “dan berproses” dihapus

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Pengertian keamanan bisa terlalu luas dan diluar dari apa yang dimaksud sebagai kegiatan intelijen, yaitu dalam pengertian kontra-intelijen.

Dihapus

Penggalangan Sama seperti pengertian sebagaimana keamanan yang meluas, dimaksud pada ayat sementara konteks

Dihapus

pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Page 29 of 115

NO DIM

RUU


atas serangkaian karena frasa “serangkaian kegiatan yang kegiatan” sudah menunjukkan dilakukan secara suatu proses. terencana, terarah, dan berproses untuk mempengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan/atau stabilitas nasional.

46. 47.

Bagian Keempat Ruang lingkup Pasal 7 Ruang lingkup Intelijen Negara meliputi:

48.

a.

dalam negeri;

USULAN PEMERINTAH

USULAN KOALISI

(1) terdiri atas penggalangan intelijen lebih serangkaian sempit pada operasi tertutup kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah, untuk mempengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan/atau stabilitas nasional.

Tetap

Dihapus

Tetap

Redaksional: Pembagian ruang lingkup Intelijen Negara dapat berdasarkan kriteria ancaman terhadap keamanan nasional ataupun sektor yang ditanganinya. Selanjutnya Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambah kata ”Intelijen”,

TANGGAPAN KOALISI

a. Intelijen Negeri;

RUU Intelijen Negara tidak Dihapus keseluruhannya secara tegas membagi wilayah sudah dijelaskan Pasal 11 kerja antara intelijen luar negeri, intelijen dalam negeri, intelijen militer, dan intelijen instansional, khsususnya yang terkait dengan penegakan hukum. Dalam Terlalu luas dan melibatkan Dihapus institusi non-intelijen seperti pemerintah daerah, sebaiknya difokuskan pada Badan Intelijen Negara (BIN)

Page 30 of 115

karena

NO DIM

RUU

TANGGAPAN PEMERINTAH sehingga Intelijen Dalam Negeri merupakan terjemahan dari domestic/security intelligence Redaksional: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambah kata ”Intelijen”, sehingga Intelijen Luar Negeri merupakan terjemahan dari foreign/secret intelligence Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena hal ini merupakan salah satu komponen intelijen strategis. Dipertimbangkan dihapus: Idem

49.

b.

luar negeri;

50.

c.

ideologi;

51.

d.

politik;

52.

e.

ekonomi;

Dipertimbangkan dihapus: Idem

53.

f.

sosial budaya;


54.

g.

Pertahanan keamanan;

dan/atau Redaksional: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambah kata ”Intelijen” dan mengganti kata ”keamanan” menjadi ”militer”

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

b. Intelijen Luar Negeri;

Sebaikanya dikhususkan pada Badan Intelijen Strategis (BIS)

Dihapus

Tidak relevan intelijen mengurusi masalah idelogi.

Dihapus

Idem, tidak relevan intelijen mengurusi politik yang bisa diinterpretasikan sangat luas. Idem, tidak relevan intelijen mengurusi ekonomi yang bisa diinterpretasikan sangat luas. Idem, tidak relevan intelijen mengurusi sosial budaya yang bisa diinterpretasikan sangat luas. c. Intelijen Pertahanan Terlalu luas peran militer yang dan/atau Militer; ada, peru difokuskan pada masa perang dan disebut sebagai dinas intelijen militer.

Page 31 of 115

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU

55.

h.

56.

i.

57.

j.

58.


dengan alas an bahwa dalam komunitas intelijen, intelijen keamanan dianggap sama dengan intelijen dalam negeri (domestic/security intelligence) hukum; Substansi: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambah frasa ”Intelijen Kriminal dan Penegakan” sebelum kata “Hukum” dengan alasan bahwa secara universal dikenal dengan law enforcement intelligence dan juga tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17). sumber daya alam; dan; Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena hal ini merupakan salah satu komponen intelijen strategis. (konkordan dengan DIM No. 48) teknologi informasi dan Dipertimbangkan dihapus: komunikasi. idem Substansi baru: Pemerintah mengusulkan substansi baru untuk mengakomodir intelijen

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

d. Intelijen Kepolisian Dalam hal penegakan hukum, atau Penegakan difokuskan pada dinas-dinas Hukum; intelijen instansional, termasuk di dalamnya kepolisian, bea cukai, dan imigrasi. Sementara intelijen kejaksaan keberadaannya sudah tidak lagi direplukan, mengingat seluruh kerja intelijen yang terkait dengan penegakan hukum, sudah dilakukan oleh kepolisian.

Dihapus

Tidak relevan

Dihapus

Tidak relevan

Dihapus

e. Intelijen Tidak relevan karena sudah Kementerian/Lembag diatur peran BIN sebagai satua Pemerintah satunya intelijen dalam negeri. Nonkementerian; Page 32 of 115

USULAN KOALISI

Dihapus

NO DIM

59.

60. 61.

62.

63.

RUU

BAB III PENYELENGGARAAN INTELIJEN NEGARA


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

BAB III PENYELENGGARA INTELIJEN NEGARA

RUU Intelijen belum dapat memisahkan akuntabiltas antara struktur yang bertanggungjawab dalam membuat kebijakan dengan struktur yang bertanggungjawab secara operasional dalam melaksanakan kebijakan. Semestinya seluruh aktor-aktor keamanan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan tidak terkecuali lembagalembaga intelijen berada di bawah atau menjadi bagian dari struktur departemen/setingkat menteri.

Bab IV PENYELENGGARA INTELIJEN NEGARA

kementerian sebagai intelijen sektoral/departemental. Redaksional: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata “PENYELENGGARAAN” menjadi kata “PENYELENGGARA” karena BAB ini mengatur tentang penyelenggara intelijen (pelaku) dan bukan mengatur mengenai penyelenggaraan (mekanisme/hal-hal yang terkait dengan bagaimana Intelijen Negara dilaksanakan).

Bagian Kesatu Tetap Umum Pasal 8 Tetap Intelijen Negara dilaksanakan oleh: a. penyelenggara Intelijen Substansi: a. Negara; dan Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata ”negara” dengan kata ”nasional” sebab secara universal, Intelijen Negara meliputi intelijen nasional dan intelijen kementerian b. kementerian atau Substansi: b.

Dihapus Pasal 12 Intelijen Negara dilaksanakan oleh: penyelenggara Sudah masuk dalam Pasal 11 Intelijen Nasional; dan

penyelenggara Page 33 of 115

Idem

a. b. c. d.

Badan Intelijen Negara (BIN); Badan Intelijen Strategis (BIS); Dinas Intelijen Militer; Dinas-dinas Intelijen Instansional.

Dihapus

NO DIM

RUU lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi Intelijen.

64.

65.

66.


Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan: menambah frasa ”penyelenggara intelijen” (konsistensi dengan DIM No. 57); - mengganti frasa ”atau pemerintah daerah” dengan kata ”alat negara” (karena Pemerintah Daerah tidak menyelenggarakan fungsi intelijen dan dalam UUDNRI Tahun 1945, TNI dan POLRI disebut sebagai alat negara). Bagian Kedua Redaksional: Penyelenggara Intelijen Pemerintah mengusulkan Negara penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata ”Negara” dengan kata ”Nasional” (lihat DIM No. 60) Substansi baru: Pemerintah mengusulkan substansi baru karena baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis selama ini penyelenggara intelijen nasional adalah Badan Intelijen Negara. Pasal 9 Substansi: (1) Penyelenggara Intelijen Pemerintah mengusulkan Negara sebagaimana substansi pada DIM No. 64 s.d

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Intelijen alat negara dan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan fungsi Intelijen.

Bagian Kedua Penyelenggara Intelijen Nasional

Dihapus

Pasal 9 Penyelenggara intelijen nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara.

Dihapus

Merujuk pada Pasal 12 maka penyelenggara Intelijen Negara adalah: Page 34 of 115

Dihapus

NO DIM

RUU

67.

a.

68.

b.

69.

c.

70.

d.


USULAN PEMERINTAH

dimaksud dalam Pasal 8 DIM No. 68 dipindahkan dan huruf a terdiri atas: ditempatkan dalam DIM No. 93 s.d DIM No. 96 dengan penyempurnaan rumusan (pengaturan mengenai Intelijen TNI, Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dimasukkan dalam kelompok penyelenggara intelijen alat negara dan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan fungsi intelijen) Intelijen Tentara Substansi: Nasional Indonesia; Idem Intelijen Kepolisian Substansi: Negara Republik Idem Indonesia; dan Intelijen Kejaksaan Substansi: Republik Indonesia. Idem Penyelenggara Substansi: Intelijen Negara Idem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk berkoordinasi dengan lembaga koordinasi intelijen negara melalui pimpinan tertinggi dari masing-masing

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

a. Badan Intelijen Negara (BIN); b. Badan Intelijen Strategis (BIS); c. Dinas Intelijen Militer; d. Dinas-dinas Intelijen Instansional.

Dihapus Dihapus

Dihapus Dihapus

Page 35 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

organisasinya. 71.

Substansi baru: Berkaitan dengan DIM No. 63, Pemerintah mengusulkan substansi baru pada DIM No. 69 s.d DIM No. 96 yang mengatur mengenai status dan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang BIN. [substansi diambil dari Pasal 29 dan Pasal 31 RUU. Pasal ini mengatur BIN sebagai LPNK.

Pasal 10 Usulan pengaturan terkait Pasal 13 Badan Intelijen Negara dengan BIN, merujuk pada (1) Organisasi intelijen nasional yang selanjutnya disingkat usulan SANDI. sebagaimana yang dimaksud BIN, merupakan Lembaga pada Pasal 11 ayat (5) huruf a Pemerintah Non terdiri dari satu organisasi Kementerian yang tunggal, yaitu Badan Intelijen berkedudukan di bawah Negara; dan bertanggung jawab (2) BIN hanya menjalankan fungsi langsung kepada Presiden intelijen keamanan dalam negeri; (3) Dalam menjalankan fungsinya, BIN melakukan kegiatan-kegiatan intelijen positif yang mengarah kepada pembentukan sistem peringatan dini serta sistim analisa informasi strategis untuk menghadapi ancaman keamanan nasional; (4) BIN diletakkan di bawah suatu kementerian negara yang bertanggung-jawab atas fungsi keamanan dalam negeri. Pasal 14 (1) Untuk menghadapi hakekat ancaman yang memenuhi empat kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5), BIN dapat melakukan kegiatan-kegiatan intelijen agresif di wilayah kedaulatan hukum nasional; (2) Dalam melakukan kegiatankegiatan intelijen agresif, BIN Page 36 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(3)

(4)

(5)

(6)

Page 37 of 115

tidak boleh melanggar hak-hak dasar sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (7) undang-undang ini; Untuk melakukan kegiatankegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIN harus mendapatkan persetujuan dari Kepala LKIN dan Menteri Negara yang membawahi BIN; Mekanisme persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan secara tertulis oleh Kepala LKIN dan Menteri Negara yang membawahi BIN; Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada suatu satuan tugas intelijen yang dibentuk oleh Kepala BIN untuk menjalankan satu penugasan spefisik untuk menjalankan suatu kegiatan intelijen agresif; Kepala BIN memberikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatankegiatan intelijen agresif kepada Kepala LKIN dan Menteri Negara yang membawahi BIN di akhir pelaksanaan setiap kegiatan intelijen agresif.

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(1)

(2)

(3)

(4)

Page 38 of 115

Pasal 15 BIN dipimpin oleh seorang Kepala BIN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Negara yang membawahi BIN untuk masa jabatan selama-lamanya lima tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk menduduki jabatan yang sama; Kepala BIN bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Negara yang membawahi BIN; Untuk dapat diangkat menjadi Kepala BIN, seseorang harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut: a. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang intelijen dan atau pertahanan dan keamanan nasional, sekurang-kurangnya 15 tahun, b. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang intelijen negara, c. Memilki integritas pribadi dan standar moral yang tinggi. Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian seorang Kepala BIN diatur melalui keputusan

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI Presiden. Pasal 16 (1) Kepala BIN bertugas untuk: a. Memimpin organisasi BIN; b. Menyusun rencana kerja dan menetapkan prioritas kerja organisasi BIN; c. Memberikan arah kegiatan intelijen nasional; d. Menyusun pedoman kerja dan mekanisme penugasan bagi anggota BIN; e. Melakukan kontrol atas kualitas informasi dan produk intelijen yang dihasilkan oleh anggota BIN; f. Melakukan kontrol atas metode kerja anggota BIN; g. Mengembangkan sistem penghargaan dan hukuman untuk anggota BIN; h. Melakukan koordinasi dengan Kepala LKIN; i. Meningkatkan kemampuan organisasional, teknologi dan sumber daya manusia bagi kepentingan negara; j. Melakukan rekruitmen,pendidikan, pelatihan dan pembinaan; k. Menyusun rencana anggaran operasional BIN.

Page 39 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI (2) Kepala BIN secara berkala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada menteri. (3) Kepala BIN memberikan laporan pertanggungjawaban kepada menteri minimal satu kali di akhir masa jabatan Kepala BIN dan dituangkan dalam dokumen serah terima jabatan ke Kepala BIN yang baru.

(1)

(2)

(3)

(4)

Page 40 of 115

Pasal 17 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4), BIN diorganisir ke dalam wilayahwilayah kompartemen intelijen; Penentuan wilayah-wilayah kompartemen intelijen sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mengikuti struktur pemerintahan daerah; Penentuan wilayah-wilayah kompartemen intelijen sebagaimana diatur pada ayat (1) semata-mata didasarkan pada hakekat, jenis, serta sumber ancaman; Penentuan dan pembentukan wilayah-wilayah kompartemen intelijen ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan rekomendasi Kepala LKIN;

NO DIM

72.

RUU


Substansi baru: Konkordan DIM No. 69. Pemerintah mengusulkan substansi baru sebagai landasan hukum bagi BIN sebagai penyelenggara intelijen nasional dalam menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(5) Organisasi BIN dalam wilayah kompartemen intelijen disebut sebagai biro dan dipimpin oleh seorang kepala biro; (6) Biro-biro BIN sebagaiaman dimaksud pada ayat (4) tidak menjadi bagian dari organisasi dan bukan merupakan instrumen dari pemerintah daerah; (7) Kepala biro BIN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala BIN; (8) Kepala biro BIN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merangkap perwakilan LKIN di wilayah kompartemen intelijen tersebut; (9) Sebagai perwakilan LKIN, kepala biro BIN menjalankan fungsi koordinasi bagi seluruh kegiatan komunitas intelijen yang berada di wilayah kompartemen intelijen tersebut. Pasal 11 Usulan pemerintah ini Dihapus (1) BIN merancukan fungsi BIN yang menyelenggarakan akan bertumpang tindih dengan fungsi intelijen dalam fungsi BIS. negeri dan fungsi intelijen luar negeri.

Page 41 of 115

NO DIM 73.

RUU

TANGGAPAN PEMERINTAH negeri Substansi baru: Konkordan DIM No. 69. Pemerintah mengusulkan substansi baru sebagai landasan hukum bagi BIN untuk memperkuat keberadaan BIN di daerah.

74.

Substansi baru: Konkordan DIM No. 69. Pemerintah mengusulkan substansi baru sebagai landasan hukum bagi BIN untuk menempatkan perwakilan di luar negeri

75.

Substansi baru: Konkordan DIM No. 69. Pemerintah mengusulkan substansi baru yang mengatur tugas BIN. Substansi baru: Idem

76.

77.

Substansi baru: Idem

78.

Substansi baru:

USULAN PEMERINTAH

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIN membentuk perwakilan di daerah. (3) Untuk menyelenggarakan fungsi intelijen luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIN menempatkan perwakilan di luar negeri. Pasal 12 BIN mempunyai tugas:

a. melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen; b. menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah; c. melakukan Page 42 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

Idem

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

perencanaan dan pelaksanaan operasi intelijen; Substansi baru: d. mengatur dan Idem mengoordinasikan intelijen pengamanan pimpinan nasional; Substansi baru: e. membuat Idem rekomendasi yang berkaitan dengan orang asing; dan Substansi baru: f. memberikan Idem pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Substansi baru: Pasal 13 Konkordan DIM No. 69. (1) BIN dipimpin oleh Pemerintah mengusulkan seorang Kepala dan substansi baru yang mengatur dibantu oleh seorang tentang Kepala BIN. Wakil Kepala. Substansi baru: (2) Kepala BIN Idem berkedudukan setingkat Menteri. Substansi baru: (3) Pengangkatan dan Idem pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala BIN ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Substansi baru: Pasal 14 Wewenang khusus yang Konkordan DIM No. 69. (1) Dalam melaksanakan dimaksud di sini bertumpang

USULAN KOALISI

Page 43 of 115

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

Pemerintah mengusulkan substansi baru yang mengatur wewenang BIN.

tugas, BIN memiliki wewenang melakukan intersepsi komunikasi dan/atau dokumen elektronik, serta pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau yang mengancam keamanan nasional (2) Intersepsi komunikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi intelijen. (3) Dalam memeriksa aliran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIN dapat meminta bantuan kepada Bank Indonesia, bank, lembaga keuangan bukan bank, lembaga

tindih dengan wewenang khusus aparat penegak hukum, sehingga untuk menghindari penyalahgunaan wewenang wewenang ini tidak diberikan kepada badan intelijen, kecuali untuk intersepsi dengan persyaratan adanya keputusan pengadilan dan dalam kasus tindak terorisme saja.

86.


87.


Page 44 of 115

USULAN KOALISI

Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU


88.


89.


90.


USULAN PEMERINTAH jasa pengiriman uang dan lembaga analisis transaksi keuangan. (4) Bank Indonesia, bank, lembaga keuangan bukan bank, lembaga jasa pengiriman uang dan lembaga analisis transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan informasi kepada BIN. Pasal 15 (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BIN memiliki kewenangan melakukan pencegahan dan penangkalan dini serta pemeriksaan intensif.

(2) Pencegahan dan penangkalan dini serta pemeriksaan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat Page 45 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Dihapus

Pemberian kewenangan menangkap kepada intelijen melalui istilah pemeriksaan intensif mengancam hak asasi manusia dan merusak mekanisme criminal justice system. Pemberian kewenangan itu sama saja dengan melegalisasi penculikan dalam undang-undang intelijen, mengingat kerja intelijen yang tertutup dan rahasia.

Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU


91.


92.


93.

Substansi baru: Pemerintah mengusulkan substansi baru. Susunan organisasi dan tata kerja merupakan rincian struktur dan tugas BIN yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan

USULAN PEMERINTAH (1) dilakukan terhadap orang yang diduga kuat terkait dengan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau tindakan yang mengancam keamanan nasional. (3) Pemeriksaan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan penegak hukum terkait. Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Page 46 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Dihapus

Dihapus

Dihapus

NO DIM

94.

RUU


USULAN PEMERINTAH

strategis, oleh karena itu seyogyanya diatur dengan Peraturan Presiden. Substansi baru: Pemerintah mengusulkan substansi baru dan sinkronisasi sinkronisasi dengan Pasal 8 (DIM No. 61)

diatur dengan Peraturan Presiden.

95.

Substansi baru: Konkordan DIM No. 64 dan substansi diambil dari DIM No. 64 s.d DIM No. 67 dengan penyempurnaan rumusan.

96.

Substansi baru: Idem Substansi baru: Idem

97.

98.


99.

Substansi baru: Pemerintah mengusulkan penambahan substansi.

Bagian Ketiga Penyelenggara Intelijen Alat Negara dan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan fungsi Intelijen Pasal 17 Penyelenggara Intelijen Alat Negara dan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a. Intelijen Tentara Nasional Indonesia; b. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan d. Intelijen Kementerian atau Lembaga Pemerintah nonKementerian. Page 47 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Dihapus

Dalam Rekomendasi di Pasal 11

Dihapus

Dihapus Dihapus

Dihapus

Dihapus

NO DIM 100.

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Usulan memasukkan pasal Pasal 18 tentang Badan Intelijen Strategis (1) Organisasi intelijen stratejik (BIS) berdasarkan usulan SANDI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) huruf b terdiri dari satu organisasi tunggal, yaitu Badan Intelijen Strategis. (2) BIS hanya menjalankan fungsi intelijen pertahanan dan luar negeri dan diletakkan di bawah Departemen Pertahanan. (3) Dalam menjalankan fungsinya, BIS melakukan kegiatan-kegiatan intelijen positif yang mengarah kepada pembentukan sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi strategis untuk menghadapi ancaman keamanan yang bersifat eksternal. Pasal 19 (1) BIS hanya dapat melakukan kegiatan-kegiatan intelijen agresif untuk menghadapi elemenelemen asing yang menghadirkan ancaman terhadap pertahanan negara. (2) Kegiatan-kegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengungkap, mengikuti, mencegah, menekan, mencegat kegiatan intelijen asing yang Page 48 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Page 49 of 115

ditujukan terhadap lembagalembaga negara yang menjalankan fungsi pertahanan. Dalam melakukan kegiatankegiatan intelijen agresif, BIS tidak boleh melanggar hak-hak dasar sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (7) undang-undang ini. Untuk melakukan kegiatankegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BIS harus mendapatkan persetujuan dari Kepala LKIN dan Menteri Pertahanan. Mekanisme persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan secara tertulis oleh Kepala LKIN dan Menteri Pertahanan. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada suatu satuan tugas intelijen yang dibentuk oleh Kepala BIS untuk menjalankan satu penugasan spefisik untuk menjalankan suatu kegiatan intelijen agresif. Kepala BIS memberikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatankegiatan intelijen agresif kepada Kepala LKIN dan Menteri Pertahanan di akhir pelaksanaan

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI setiap kegiatan intelijen agresif.

(1)

(2)

(3)

(4)

Page 50 of 115

Pasal 20 BIS dipimpin oleh seorang Kepala BIS yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pertahanan untuk masa jabatan selama-lamanya lima tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk menduduki jabatan yang sama. Kepala BIS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Pertahanan. Untuk dapat diangkat menjadi Kepala BIS, seseorang harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut: a. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang intelijen dan atau pertahanan dan keamanan nasional, dan atau diplomasi sekurangkurangnya 15 tahun; b. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang intelijen negara; c. Memilki integritas pribadi dan standar moral yang tinggi. Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian seorang Kepala

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI BIS diatur melalui keputusan Presiden. Pasal 21 (1) Kepala BIS bertugas untuk: a. Memimpin organisasi BIS; b. Menyusun rencana kerja dan menetapkan prioritas kerja organisasi BIS; c. Memberikan arah kegiatan intelijen pertahanan dan luar negeri; d. Menyusun pedoman kerja dan mekanisme penugasan bagi anggota BIS; e. Melakukan kontrol atas kualitas informasi dan produk intelijen yang dihasilkan oleh anggota BIS; f. Melakukan kontrol atas metode kerja anggota BIS; g. Mengembangkan sistem penghargaan dan hukuman untuk anggota BIS; h. Melakukan koordinasi dengan atase-atase pertahanan dan penasehat militer di perwakilan tetap RI di luar negeri; i. Melakukan koordinasi dengan Kepala LKIN; j. Meningkatkan kemampuan organisasional, teknologi dan

Page 51 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI sumber daya manusia bagi kepentingan negara; k. Melakukan rekruitmen, pendidikan, pelatihan dan pembinaan; l. Menyusun rencana anggaran operasional BIS. (2) Kepala BIS secara berkala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pertahanan (3) Kepala BIS memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Pertahanan minimal satu kali di akhir masa jabatan Kepala BIS dan dituangkan dalam dokumen serah terima jabatan ke Kepala BIS yang baru. Pasal 22 (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3), BIS diorganisir ke dalam wilayah-wilayah kompartemen intelijen stratejik; (2) Penentuan wilayah-wilayah kompartemen intelijen stratejik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisa lingkungan strategis; (3) Penentuan dan pembentukan wilayah-wilayah kompartemen intelijen stratejik ditetapkan oleh

Page 52 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Page 53 of 115

Presiden dengan memperhatikan rekomendasi Kepala LKIN; Organisasi BIS dalam wilayah kompartemen intelijen stratejik disebut sebagai biro dan dipimpin oleh seorang kepala biro; Kepala biro BIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dijabat oleh salah satu atase pertahanan yang bertugas di kompartemen intelijen stratejik tersebut; Kepala biro BIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala BIS; Kepala biro BIS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di angkat dan diberhentikan oleh Kepala BIS dan bertugas melakukan koordinasi terhadap kegiatankegatan intelijen stratejik di kompartemen intelijen stratejik tersebut; Kepala biro BIS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merangkap perwakilan LKIN di wilayah kompartemen intelijen stratejik tersebut; Dalam kedudukan sebagai perwakilan LKIN, kepala biro BIS menjalankan fungsi koordinasi seluruh kegiatan komunitas

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

101.

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Usulan memasukkan Pasal tentang Dinas-dinas intelijen (1) militer sebagaimana diusulkan dalam rumusan SANDI.

(2)

(3)

(4)

intelijen dalam wilayah kompartemen intelijen stratejik masing-masing. Pasal 23 Dinas intelijen militer sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) huruf c merupakan bagian dari intelijen negara yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari institusi sipil; Dinas intelijen militer terdiri dari berbagai satuan-satuan intelijenintelijen militer yang melekat pada organisasi Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang; Satuan-satuan intelijen militer sebagaimana disebut pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Asisten Intelijen di tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; Asisten Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi wakil dari organisasi intelijen militer di dalam LKIN.

Pasal 24 (1) Dinas intelijen militer bertugas Page 54 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI untuk: a. Mengumpulkan, menganalisa, menilai dan memberikan data serta informasi mengenai ancaman-ancaman potensial dan nyata, kegiatan-kegiatan, rencana, atau maksud negara asing dan kekuatan militer mereka, organisasi internasional dan organisasi asing, kelompok-kelompok dan individu yang ditujukan terhadap organisasiorganisasi dan fasilitasfasilitas pertahanan negara; b. mengungkap, mengikuti, mencegah, menekan, mencegat kegiatan intelijen asing yang ditujukan terhadap pusat-pusat komando militer, unit-unit tempur, dan organisasi Tentara Nasional Indonesia; c. mengungkap, mengikuti, mencegah, menekan, mencegat kegiatan-kegiatan militer yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran terhadap hukum humaniter; d. membuat dokumentasi tindakan-tindakan kriminal

Page 55 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI yang dilakukan oleh anggota TNI yang menjadi kompetensi peradilan HAM; e. membuat dokumentasi tindakan-tindakan pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh kelompok kriminal transnasional yang terorganisasi. (2) Tugas intelijen militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c merupakan bagian dari intelijen tempur dan semata-mata dilakukan untuk tujuan-tujuan militer. (3) Pelaksanaan tugas intelijen militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agen intelijen militer yang tergabung dalam suatu satuan tugas intelijen militer yang mendapat perintah penugasan khusus yang diberikan secara tertulis oleh perwira intelijen di satuan-satuan intelijen militer. (4) Pelaporan pelaksanaan tugas intelijen militer oleh satuan tugas intelijen militer sebagaimana diatur pada ayat (2) dilakukan oleh komandan satuan tugas intelijen militer kepada perwira intelijen yang memberikan

Page 56 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(5)

(6)

102.

Usulan memasukkan Pasal tentang Dinas-dinas intelijen (1) Instansional sebagaimana usulan SANDI.

(2)

(3) Page 57 of 115

perintah penugasan. Laporan pelaksanaan tugas intelijen militer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh perwira intelijen yang memberikan perintah penugasan kepada Asisten Intelijen di tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di akhir masa penugasan. Tata cara dan prosedur perintah penugasan khusus, dan pelaporan pelaksanaan tugas intelijen militer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) ditetapkan oleh Asisten Intelijen di tingkat Mabes TNI. Pasal 25 Dinas-dinas intelijen instansional sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 5 huruf d menjalankan fungsi intelijen yustisia dan kriminal, serta menjadi bagian dari instansi atau departemen pemerintah; Dalam pelaksanaan fungsi intelijen yang terkait dengan masalah-masalah keamanan nasional, dinas-dinas intelijen instansional harus melakukan koordinasi dengan LKIN; Intelijen instansional tidak

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(4)

103.

Diusulkan memasukkan lembaga-lembaga pemerintah (1) yang bisa memberikan perbantuan kepada Intelijen Negara.

(2)

(3)

(4)

Page 58 of 115

memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan intelijen agresif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) dalam undang-undang ini; Fungsi dan tata kerja intelijen instansional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masingmasing instansi tersebut. Pasal 26 Dalam rangka menunjang kegiatan intelijen, LKIN dapat meminta bantuan lembagalembaga pemerintah yang fungsinya terkait dengan masalah-masalah keamanan nasional; Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa informasi, keahlian, teknologi, jaringan kelembagaan dan sumber daya manusia; Lembaga-lembaga penunjang wajib memenuhi permintaan bantuan dari LKIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2); Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi: a. Lembaga Sandi Negara, b. Badan SAR Nasional,

NO DIM

RUU


104.

Paragraf 1 Intelijen Tentara Nasional Indonesia

Tetap

105.

Pasal 10 (1) Intelijen Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi Intelijen Negara

Redaksional: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dan sinkronisasi penempatan pasal. Menetapkan fungsi intelijen TNI dalam bidang pertahanan dan/atau militer.

USULAN PEMERINTAH

Pasal 18 (1) Intelijen Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a menyelenggarakan fungsi intelijen Page 59 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

c. Badan Narkotika Nasional, d. Badan Meteorologi dan Geofisika, e. Badan Pusat Statistik (BPS), f. lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengintaian dan pengindraan, g. Lembaga Elektronika Nasional, h. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, i. Badan Tenaga Atom Nasional. (5) Tata cara dan prosedur permintaan dan penerimaan bantuan ditetapkan bersama oleh Kepala LKIN dengan pimpinan masing-masing lembaga yang bersangkutan. Tidak menjadi rekomendasi Dihapus karena sudah dimasukkan dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24. Dihapus

NO DIM

106.

107.

108.

RUU


USULAN PEMERINTAH

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen strategis dan pembinaan kemampuan intelijen strategis dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

pertahanan dan/atau militer. Redaksional: (2) Penyelenggaraan Pemerintah mengusulkan fungsi intelijen penyempurnaan rumusan sebagaimana karena penyelenggaraan tugas dimaksud pada ayat pokok dan fungsi TNI telah (1) dilaksanakan diatur sesuai dengan sesuai dengan peraturan perundangketentuan peraturan undangan. perundangundangan.

Pasal 11 (1) Intelijen Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Substansi: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan terkait dengan konsistensi rumusan, sinkronisasi, dan pengacuan pasal

Tetap

TANGGAPAN KOALISI

Dihapus

Tidak menjadi rekomendasi karena sudah dimasukkan dalam Pasal 25 tentang intelijen instansional dengan kewenangan yang lebih spesifik. Pasal 19 (1) Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menyelenggarakan fungsi intelijen kepolisian atau penegakan hukum. Penjelasan: Page 60 of 115

USULAN KOALISI

Dihapus

Dihapus

NO DIM

109.

RUU

(2)

Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen kriminal, dan penegakan hukum guna mendukung pelaksanaan tugastugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-


Substansi: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi POLRI telah diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

USULAN PEMERINTAH Fungsi intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksudkan untuk mendukung fungsi kepolisian yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Penyelenggaraan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Page 61 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Dihapus

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Koalisi menolak fungsi Intelijen Kejaksaan yang lebih luas di luar Intelijen Imigrasi yang sudah diatur dalam Pasal 25.

Dihapus

undangan.

110.

Paragraf 3 Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

Tetap

111.

Pasal 12 (1) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen penegakan hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang

Redaksional: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional.

112.

(1)

Substansi: (2) Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI(termasuk dalam bidang intelijen) dalam telah diatur dalam UU Kejaksaan RI.

Pasal 20 Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum.

Dihapus

Penyelenggaraan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dihapus

Page 62 of 115

NO DIM

113.

114.

RUU kejaksaan di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 Tugas, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan/atau Pemerintah Daerah


USULAN PEMERINTAH

Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena sudah tercantum dalam DIM No. 91.

Redaksional: Pemerintah mengusulkan sinkronisasi sistematika dengan mengganti judul ”Bagian Ketiga” menjadi ”Paragraf 4” dan menghapus kata ”dan/atau Pemerintah Daerah” karena Pemerintah Daerah tidak menyelenggarakan fungsi intelijen.

Paragraf 4 Intelijen Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Page 63 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Sudah diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Dihapus

Koalisi menolak unsur intelijen yang dimaksud disini, karena sudah menjadi bagian dari fungsi BIN.

Dihapus

NO DIM 115.

116.

117.

118.

RUU Pasal 14 (1) Selain penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pemerintahan daerah menyelenggarakan fungsi Intelijen pada bidang penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Dalam rangka menjalankan fungsi Intelijen, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pemerintahan daerah wajib berkoordinasi dengan LKIN melalui pimpinan tertinggi dari masingmasing organisasinya. BAB IV PERSONIL INTELIJEN NEGARA Bagian Kesatu Umum


USULAN PEMERINTAH

Substansi: Pemerintah mengusulkan (1) sinkronisasi pasal dan penyempurnaan rumusan.

Substansi: Idem. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian (termasuk fungsi intelijennya) telah diatur dan melekat dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Redaksional: Konkordan dengan DIM No. 15. Dipertimbangkan dihapus: Jika usulan Pemerintah pada

Pasal 21 Intelijen Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian menyelenggarakan fungsi intelijen penyelidikan.

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Fungsi penyelidikan di luar fungsi intelijen, yang dapat ditafsirkan meluas dan berpotensi melanggar hukum dan HAM.

Dihapus

(2) Penyelenggaraan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERSONEL INTELIJEN NEGARA

Dihapus

Diubah

BAB V ANGGOTA INTELIJEN NEGARA Tetap

Page 64 of 115

NO DIM

119.

RUU


USULAN PEMERINTAH

DIM 113 disetujui, maka DIM ini dihapus, maka nomor urut bagian menyesuaikan. Pasal 15 Dipertimbangkan dihapus: Personil Intelijen Negara Pemerintah mengusulkan DIM merupakan warga negara ini dihapus, karena substansi Indonesia yang memenuhi sudah termuat dalam DIM 15. persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas Intelijen.

TANGGAPAN KOALISI

Merujuk SANDI.

pada

rekomendasi

USULAN KOALISI

Pasal 27 (1) Anggota intelijen negara terdiri dari analis intelijen dan pelaksana operasi intelijen; (2) Analis intelijen menjalankan fungsi klasifikasi, analisis, evaluasi, interpretasi dan menyusun rekomendasirekomendasi kebijakan; (3) Pelaksana operasi intelijen menjalankan fungsi pengumpulan informasi baik dari sumber-sumber terbuka, tertutup maupun tak terduga dan melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan penugasan yang diberikan; (4) Analis intelijen dan pelaksana operasi intelijen terdiri dari beberapa jenjang keahlian yang ditetapkan oleh masing-masing dinas intelijen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Seluruh anggota Intelijen Negara diluar Dinas Intelijen Militer adalah sipil. Pasal 28 (1) Pelaksanaan operasional tugas-

Page 65 of 115

NO DIM

120.

121.

122.

123.

RUU


USULAN PEMERINTAH

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Redaksional: Bagian Kesatu Konkordan dengan DIM Hak dan Kewajiban nomor 112. Pasal 16 Redaksional: Pasal 22 Setiap Personil Intelijen Substansi tetap, namun Setiap Personel Intelijen Negara berhak: Pemerintah mengusulkan Negara berhak: sinkronisasi nomor urut pasal. Konkordan dengan DIM No. 15. a. mendapatkan Tetap perlindungan dalam melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi intelijen; b. mendapat perlindungan Tetap bagi keluarganya pada Page 66 of 115

TANGGAPAN KOALISI

Diubah

Diubah

USULAN KOALISI tugas hanya dapat dilakukan atas dasar penugasan atasan langsung dan dipertanggung-jawabkan kepada pemberi tugas; (2) Pelaksana operasional dalam menjalankan tugas operasi di lapangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) wajib tunduk pada seluruh ketentuan dalam undang-undang ini; (3) Tata cara dan prosedur kerja dalam menjalankan tugas analisis dan tugas operasi di lapangan di atur oleh masing-masing lembaga intelijen. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 29 Setiap Anggota Intelijen Negara berhak:

Tetap

Tetap

NO DIM

124.

RUU

c.

saat Personil Intelijen Negara melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi Intelijen Negara; dan mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.


USULAN PEMERINTAH

Tetap

125.

Page 67 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Selain ketiga poin ini perlu adanya penambahan mengenai: 1. Hak personil untuk menolak perintah atasan yang melanggar hukum melalui Sub-komisi intelijen secara tertutup dan dilindungi sebelum perintah dilakukan. Atas laporan tersebut SubKomisi Intelijen harus melakukan penyelidikan. 2. Pemenuhan kesejahteraan dan hak-hak dasar lainnya yang berasal dari APBN 3. Setiap personil intelijen berhak mendapatkan perlindungan atas identitas diri dan keluarga. Dimana pengungkapan identitas intelijen negara hanya dapat dilakukan oleh perintah pengadilan. Diusulkan tambahan pasal berdasarkan usulan SANDI

c. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan; d. berhak untuk menolak perintah atasan yang melanggar hukum melalui sub-komisi intelijen secara tertutup sebelum perintah dilakukan dan mendapatkan perlindungan; e. berhak mendapat pemenuhan kesejahteraan dan hak-hak dasar lainnya yang berasal dari APBN; f. berhak mendapatkan perlindungan atas identitas diri dan keluarga yang hanya dapat dibuka melalui perintah pengadilan.

Pasal 30 (1) Hak anggota intelijen yang gugur diberikan kepada ahli warisnya; (2) Hak anggota intelijen yang menyandang cacat yang

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI diakibatkan karena pelaksanaan tugas operasi di lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) sepenuhnya dijamin oleh negara; (3) Hak anggota intelijen yang diberhentikan dengan hormat sepenuhnya dijamin oleh negara. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah; Pasal 31 Anggota intelijen negara melaksanakan dinas keintelijenan sampai usia paling tinggi 60 tahun. Pasal 32 (1) Anggota intelijen dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat. (2) Anggota intelijen diberhentikan dengan hormat dari dinas intelijen karena: a. Atas permintaan sendiri; b. Menjalani masa pensiun; c. Tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; d. Gugur atau meninggal dunia; e. Menduduki jabatan yang tidak dapat diduduki oleh seorang anggota intelijen;

Page 68 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI f.

Berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas. (3) Anggota intelijen yang telah memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan pertimbangan khusus sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf (f), dapat dipensiunkan dini dan kepadanya diberikan hak pensiun secara penuh. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur oleh Peraturan Pemerintah (5) Anggota intelijen diberhentikan dengan tidak hormat karena: a. Melanggar kode etik intelijen b. Melanggar tata cara, mekanisme dan prosedur penugasan intelijen c. Melakukan metode kerja dan kewenangan khusus tanpa mendapatkan persetujuan dan atau surat perintah khusus dari pejabat yang berwenang d. Bekerja untuk kepentingan asing e. mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata merugikan etos kerja intelijen profesional Page 69 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI (6) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah mempertimbangkan dewan kode etik intelijen. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Pasal 33 (1) Anggota intelijen yang dalam melaksanakan tugas tidak kembali bergabung dengan kedinasannya sebagai akibat dari atau hampir dapat dipastikan diakibatkan oleh tindakan musuh dinyatakan hilang dalam tugas, wajib terus dicari. (2) Anggota intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah 1 (satu) tahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan hak sebagaimana hak anggota intelijen yang gugur. (3) Anggota intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan

Page 70 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang, dengan memperhitungkan hak yang telah diterima oleh ahli warisnya. (4) Pernyataan hilang atau pembatalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan keputusan Kepala LKIN.

(1)

(2)

(3)

(4)

Page 71 of 115

Pasal 34 Setiap anggota intelijen negara berhak mendapatkan perlindungan atas identitas diri dan keluarga. Pengungkapan identitas anggota intelijen negara hanya dapat dilakukan atas perintah pengadilan. Setiap anggota intelijen negara berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan diri dan keluarga. Perlindungan atas keamanan diri dan keluarga anggota intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pemerintah dengan menetapkan prosedur tetap pengamanan terhadap anggota intelijen yang dinilai memiliki resiko keamanan tertentu.

NO DIM

RUU

126.

Pasal 17 Setiap Personil Negara wajib:

127.

a.

128.

b.

129.

c.


USULAN PEMERINTAH

Redaksional: Pasal 23 Intelijen Substansi tetap, namun Setiap Personel Intelijen Pemerintah mengusulkan Negara wajib: sinkronisasi nomor urut pasal. Konkordan dengan DIM No. 15. merahasiakan seluruh Redaksional: a. mengucapkan upaya, pekerjaan, Substansi tetap, namun sumpah atau janji kegiatan, sasaran, Pemerintah mengusulkan Intelijen Negara; informasi, fasilitas sinkronisasi/perubahan khusus, alat peralatan penempatan huruf dan perlengkapan berdasarkan skala prioritas. khusus, dukungan, dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktifitas Intelijen Negara; menaati Kode Etik Redaksional: b. melaksanakan tugas Intelijen Negara; Idem dan fungsi secara profesional; mengucapkan sumpah Redaksional: c. merahasiakan atau janji Intelijen Idem seluruh upaya, Negara; dan pekerjaan, kegiatan, Page 72 of 115

TANGGAPAN KOALISI

Diubah

Pengecualian untuk penyimpangan intelijen tidak boleh dirahasiakan

USULAN KOALISI (5) Perlindungan tidak termasuk perlindungan dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum (6) Prosedur tetap pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan pimpinan lembaga-lembaga intelijen negara. Pasal 35 Setiap Anggota Intelijen Negara wajib:

Diubah

a. merahasiakan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktifitas Intelijen Negara; b. dalam hal terjadi penyimpangan yang mengarah pada pelanggaran hukum dan UU ini maka kewajiban ini gugur. Point b menjadi c

Diubah

Point c menjadi d

NO DIM

130.

131.

RUU

d.


melaksanakan tugas Redaksional: dan fungsi secara Idem profesional berdasarkan rencana kerja operasi sesuai dengan Kode Etik Intelijen Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Redaksional: Sumpah atau Janji Pemerintah mengusulkan penambahan kata “intelijen” untuk menegaskan sebagai sumpah atau janji profesi intelijen dan membedakan dengan sumpah atau janji profesi yang lain. Konkordan dengan DIM nomor 112.

USULAN PEMERINTAH sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personel yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara; dan d. menaati Kode Etik Intelijen Negara.

Bagian Kedua Sumpah atau Janji Intelijen

Page 73 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Ditambahkan: e. melaksanakan tugas dan fungsi Anggota intelijen wajib tunduk secara profesional berdasarkan pada kekuasaan peradilan rencana kerja operasi sesuai umum dengan Kode Etik Intelijen Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Tetap

NO DIM 132.

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Redaksional: Substansi tetap, namun Pemerintah mengusulkan sinkronisasi nomor urut pasal. Konkordan dengan DIM No. 15.

Pasal 24 (1) Sebelum diangkat sebagai Personel Intelijen Negara, setiap calon Personel Intelijen Negara wajib mengucapkan sumpah atau janji Intelijen Negara sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Diubah

Menjadi Pasal 36

133.

(2)

Pasal 18 Sebelum diangkat sebagai Personil Intelijen Negara, setiap calon Personil Intelijen Negara wajib mengucapkan sumpah atau janji Intelijen Negara sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

134.

”Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan

Redaksional: Pemerintah mengusulkan menghapus frasa “objektif, jujur, berani”, karena sudah termasuk dalam kata “professional”. Disamping itu, pemerintah juga mengusulkan menghapus kata ”Intelijen” setelah kata “rahasia”, karena rahasia intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.

(1)

Tetap

Tetap

”Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan Page 74 of 115

Diubah, bagian “Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia negara dalam keadaan bagaimanapun juga.” Membatasi HAM intelijen tersebut sehingga “dalam keadaan bagaimanapun juga” dihapuskan.

”Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, ideologi negara Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945; Bahwa saya akan tunduk dan menjunjung tinggi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak-hak asasi manusia, dan kode etik intelijen negara; Bahwa saya akan taat kepada tata cara, mekanisme dan prosedur penugasan intelijen yang diberikan oleh atasan; Bahwa saya akan menjalankan segala

NO DIM

RUU saya dengan sungguhsungguh, seksama, objektif, jujur, berani, dan profesional. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kode etik Intelijen Negara di setiap tempat, waktu, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Bahwa saya pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban jabatan. Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia Intelijen Negara dalam keadaan bagaimanapun juga.


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

wewenang dalam jabatan saya dengan sungguhsungguh, seksama, dan profesional.

kewajiban secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab; Bahwa saya akan memegang segala rahasia negara sekeras-kerasnya; Bahwa saya akan menjaga integritas pribadi, moralitas dan kehormatan sebagai anggota intelijen negara.”

Bahwa saya akan menjunjung tinggi kode etik Intelijen Negara di setiap tempat, waktu, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Bahwa saya pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban jabatan. Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia negara dalam keadaan bagaimanapun juga.”

135.

USULAN KOALISI

Diusulkan Bagian Ketiga tentang rekrutmen, merujuk pada usulan SANDI.

Bagian Ketiga Rekrutmen dan Pengembangan Kapasitas Intelijen Pasal 37 (1) Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat menjadi anggota intelijen negara; (2) Proses rekrutmen anggota intelijen dilakukan melalui berbagai mekanisme untuk mendapatkan anggota intelijen yang memiliki kualifikasi tinggi;

Page 75 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI (3) Syarat-syarat dan tata cara untuk menjadi anggota intelijen negara diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Page 76 of 115

Pasal 38 Pemerintah wajib mengembangkan kemampuan profesionalisme anggota intelijen negara; Pengembangan kemampuan profesionalisme anggota intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pembinaan, dan pelatihan yang bersifat komprehensif dan berjenjang; Kapasitas kelembagaan intelijen negara dikembangkan untuk meningkatkan kualitas produk intelijen dalam rangka pembentukan sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi; Kapasitas kelembagaan intelijen dikembangkan dengan meningkatkan tiga komponen kapasitas intelijen yaitu jaringan kerja, teknologi, serta kemampuan aparat intelijen; Pengembangan kemampuan aparat intelijen dilakukan melalui pembinaan profesionalisme, penyesuaian dan pengembangan

NO DIM

136.

RUU

Bagian Keempat Kode Etik dan Dewan Kehormatan Intelijen Negara


Redaksional: Pemerintah mengusulkan perubahan judul bagian menjadi Kode Etik dan Dewan Kehormatan Kode Etik. Konkordan dengan DIM nomor 112.

USULAN PEMERINTAH

Bagian Ketiga Kode Etik dan Dewan Kehormatan Kode Etik

TANGGAPAN KOALISI





Page 77 of 115

USULAN KOALISI

metode kerja, dan pengembangan mekanisme; (6) Pembinaan profesionalisme anggota intelijen negara dilakukan melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman di bidang teknis intelijen; (7) Pembinaan profesionalisme didukung dengan pemgembangan sistem rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, serta pengkajian penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi; (8) Pengembangan kemampuan anggota intelijen negara harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hakekat ancaman terhadap keamanan nasional. BAB VI Merujuk pada usulan SANDI KODE ETIK INTELIJEN Kode Etik Intelijen diatur dalam Bab tersendiri Dewan Kehormatan intelijen ditiadakan

NO DIM 137.

RUU

(1)

138.

139.

(2)

Pasal 19 Personil Intelijen Negara dalam menjalankan tugasnya terikat pada Kode Etik Intelijen Negara.

Kode Etik Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga koordinasi intelijen negara.


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Redaksional: Pasal 25 Diubah sesuai dengan usulan Pasal 39 Substansi tetap, namun (1) Personel Intelijen SANDI (1) Anggota intelijen dalam Pemerintah mengusulkan Negara dalam menjalankan tugasnya terikat sinkronisasi nomor urut pasal. menjalankan pada Kode Etik Intelijen; Konkordan dengan DIM No. tugasnya terikat (2) Penegakan Kode Etik Intelijen 15. pada Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kode Etik Intelijen Negara. Intelijen yang dibentuk oleh Kepala LKIN; (3) Ketentuan kode etik dan pembentukan Dewan Kode Etik Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala LKIN. Substansi: (2) Kode Etik Intelijen Dihapus Pemerintah mengusulkan Negara sebagaimana penyempurnaan rumusan dimaksud pada ayat dengan pertimbangan bahwa (1) disusun oleh kode etik intelijen Negara masing-masing berlaku untuk semua penyelenggara penyelenggara intelijen intelijen negara. Negara, oleh karena itu perlu disusun bersama. Substansi baru: (3) Masing-masing Dihapus Pemerintah mengusulkan penyelenggara rumusan baru karena untuk intelijen negara menegakan kode etik maka membentuk Dewan dibentuk Dewan Kehormatan Kehormatan apabila Kode Etik yang bersifat Ad terdapat dugaan Hoc. pelanggaran terhadap Kode Etik Intelijen Negara. Page 78 of 115

NO DIM 140.

141.

142.

143.

144.

RUU


Pasal 20 (1) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Intelijen Negara dilakukan oleh Dewan Kehormatan Intelijen Negara. (2) Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Intelijen Negara yang dilakukan oleh Personil Intelijen Negara. (3) Ketentuan mengenai susunan dan tata kerja Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan lembaga koordinasi intelijen negara. Bagian Kelima Rekrutmen dan Pengembangan Profesi

Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena substansinya telah terakomodir dalam DIM No. 131

Paragraf 1 Rekrutmen

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI (4) Pengawasan pelaksanaan Kode Etik intelijen dilakukan oleh Kepala LKIN.


Dihapus


Dihapus

Redaksional: Konkordan dengan DIM nomor 112.

Bagian Keempat Rekrutmen dan Pengembangan Profesi

Tetap

Masuk dalam Pasal 37 dan Pasal 38

Dihapus

Dihapus Page 79 of 115

NO DIM 145.

RUU Pasal 21 Sumber tenaga Intelijen Negara berasal dari masyarakat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Intelijen Negara lainnya.


USULAN PEMERINTAH

Substansi: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan alasan rekrutmen personel menjadi kewenangan masing-masing penyelenggara intelijen negara.

Pasal 26 a. (1) Sumber rekrutmen personel Intelijen Negara: a. Intelijen Nasional berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara, penyelenggara Intelijen Negara lainnya, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan; b. Intelijen alat Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berasal dari pegawai negeri pada masingmasing penyelenggara Intelijen Negara. 146. (2) Dalam upaya Substansi: (2) Ketentuan mengenai mewujudkan Intelijen Pemerintah mengusulkan syarat dan tata cara Negara yang profesional, penyempurnaan rumusan. rekrutmen personel rekrutmen tenaga sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat pada ayat (1), (1), ditetapkan Page 80 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Sumber rekrutmen harus terbuka luas dengan mempertimbangkan kesamaan kesempatan seluruh warga Negara untuk mengabdi sebagai Intelijen Negara dan kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi semata-mata dari unsur TNI, POLRI atau Kejaksaan.

Dihapus

Dihapus

NO DIM

147.

148.

149.

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

dilaksanakan berdasarkan dengan peraturan persyaratan dan melalui masing-masing seleksi yang diatur lebih penyelenggara lanjut dengan Peraturan Intelijen Negara. Kepala lembaga koordinasi intelijen negara. Paragraf 2 Redaksional: Paragraf 2 Pengembangan Profesi Pemerintah mengusulkan Pengembangan penyempurnaan redaksional Kemampuan Personel karena yang ditingkatkan adalah kemampuan personelnya. Pasal 22 Redaksional: Pasal 27 Ditambahkan tujuan dari (1) Pengembangan Substansi tetap, namun (1) Pengembangan pengembangan kemampuan kemampuan Pemerintah mengusulkan kemampuan (diambil dari usulan Pacivis profesional Personil sinkronisasi pasal dan Personel Intelijen Pasal 29), dimasukan pada Intelijen Negara penyempurnaan redaksional. Negara dilakukan Pasal 38 ayat (3) dilakukan melalui Konkordan dengan DIM No. melalui pendidikan, pendidikan, pelatihan, 15. pelatihan, dan dan penugasan Intelijen penugasan Intelijen secara berjenjang dan secara berjenjang berkelanjutan. dan berkelanjutan. (2) Pengembangan Substansi: (2) Ketentuan mengenai Sudah masuk dalam pasal 38 kemampuan Pemerintah mengusulkan standar, norma, profesional penyempurnaan substansi kriteria, dan sebagaimana dimaksud karena pengembangan prosedur pada ayat (1) diatur kemampuan personel pengembangan lebih lanjut dengan intelijen pada tiap-tiap kemampuan Peraturan Kepala instansi merupakan Personel Intelijen lembaga koordinasi kewenangan dari pimpinan Negara sebagaimana intelijen negara. instansi yang bersangkutan. dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Page 81 of 115

USULAN KOALISI

Dihapus

Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU

150.

Bagian Keenam Perlindungan Personil Intelijen Negara

151. (1)

152.

153.

(2)

Pasal 23 Negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap Personil Intelijen Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen.


USULAN PEMERINTAH dengan peraturan masing-masing penyelenggara Intelijen Negara. Bagian Kelima Perlindungan Personel Intelijen Negara

Redaksional: Substansi tetap, namun Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Konkordan dengan DIM No. 15 dan DIM No. 112. Redaksional: Pasal 28 Substansi tetap, namun (1) Negara wajib Pemerintah mengusulkan memberikan penyempurnaan redaksional perlindungan sesuai dengan kaidah bahasa terhadap setiap Indonesia dan sinkronisasi Personel Intelijen pasal Negara dalam Konkordan dengan DIM No. melaksanakan tugas 15. dan fungsi Intelijen. Tetap

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan pribadi dan perlindungan terhadap keluarganya. BAB V Redaksional: KERAHASIAAN INFORMASI Pemerintah mengusulkan INTELIJEN penyempurnaan redaksional karena komunitas intelijen tidak mengenal istilah “informasi intelijen” sebab

BAB V RAHASIA INTELIJEN

Page 82 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Sudah masuk pada Pasal 29, Pasal 33 dan Pasal 34

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Diusulkan merujuk pada UU Rahasia Negara dan UU Keamanan Nasional, dengan memperhatikan prinsip informasi publik dalam UU Keterbukaan Informasi Publik,

BAB VII KERAHASIAAN INFORMASI INTELIJEN

NO DIM

154.

155.

156.

RUU


USULAN PEMERINTAH

“intelijen” merupakan informasi yang telah diolah. Konkordan dengan DIM No. 20. Pasal 24 Substansi: Pasal 29 (1) Informasi Intelijen Pemerintah mengusulkan (1) Rahasia intelijen bersifat rahasia. penyempurnaan rumusan dan merupakan bagian sinkronisasi pasal. dari rahasia negara. Konkordan dengan DIM No. 20.

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

sementara masyarakat sipil mengusulkan mengikut rancangan RUU alternatif Rahasia Negara Pengaturan rahasia intelijen Dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 jo Pasal 39 RUU Intelijen masih menimbulkan multitafsir dan bersifat karet. Pengaturan yang karet dan multitafsir ini mengancam kebebasan informasi, kebebasan pers dan demokrasi itu sendiri. (2) Informasi Intelijen Substansi: (2) Rahasia negara Diubah sesuai usulan Koalisi Pasal 40 sebagaimana dimaksud Pemerintah mengusulkan sebagaimana tentang informasi Intelijen Informasi yang merupakan rahasia pada ayat (1) meliputi: penyempurnaan rumusan. dimaksud pada ayat negara di bidang Intelijen meliputi: (1) memiliki masa a. Sistem intelijen strategis; retensi. b. Sistem komunikasi strategis; c. Kriptologi; d. Perintah operasi rahasia; e. Strategi dan taktik intelejen (metode); f. Anggota kecuali kepala intelejen dan beberapa jabatan strategis lain di dalam struktur intelejen; g. Aktivitas intelijen (termasuk aktivitas spesial); h. Sumber intelijen a. sistem intelijen negara; Dipertimbangkan dihapus Dihapus Pemerintah mengusulkan DIM No. 148 s.d DIM No. 153 dihapus dan dimasukan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) Page 83 of 115

NO DIM 157.

158.

159.

160.

161.

162.

RUU

b. akses-akses yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatannya; c. data intelijen kriminal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; d. rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnacional; e. dokumen tentang intelijen berkaitan dengan penyelenggaraan Keamanan Nasional; dan f. personil Intelijen negara berkaitan dengan penyelenggaraan Keamanan Nasional.


USULAN PEMERINTAH

(DIM No. 146). Dipertimbangkan dihapus Idem

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Dihapus

Dipertimbangkan dihapus Idem

Dihapus


Dihapus


Dihapus


Dihapus

Substansi baru: (3) Pemerintah mengusulkan substansi baru penambahan ayat baru dengan alasan ada rahasia intelijen tertentu yang perlu dilindungi terus menerus dalam jangka panjang.

Ketentuan mengenai masa retensi rahasia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap rahasia intelijen yang Page 84 of 115

Dihapus

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Mengenai kerahasiaan informasi, UU ini harus merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Rahasia Negara.

Dihapus

Idem

Dihapus


Idem

Dihapus

Dipertimbangkan dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

apabila dibuka dapat membahayakan keamanan nasional. 163.

Pasal 25 (1) Kerahasiaan Informasi Intelijen ditentukan oleh Masa Retensi Informasi Intelijen.

164.

(2) Masa Retensi Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (duapuluh) tahun. (3) Masa Retensi Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewa Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (4) Masa Retensi Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinyatakan berakhir apabila sengaja atau tidak sengaja informasi Intelijen diketahui oleh masyarakat. (5) Masa Retensi Informasi

165.

166.

167.

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan DIM No. 155 s.d DIM No. 159 dihapus karena substansinya telah terakomodir dalam DIM No. 154. Dipertimbangkan dihapus Idem

Idem

Dipertimbangkan dihapus Page 85 of 115

NO DIM

RUU Intelijen sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) dapat dinya-takan selesai sebelum masa retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan berdasarkan penetapan pengadilan.

168.


Pasal 26 Informasi Intelijen yang dapat diakses publik, yaitu:

170.

a. Informasi Intelijen selain dari informasi Intelijen yang bersifat rahasia

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Pasal 30 Setiap orang dilarang membuka rahasia intelijen. penjelasan: Yang dimaksud dengan “membuka” adalah menyampaikan rahasia intelijen kepada pihak dan/atau lembaga yang tidak mempunyai kaitan dengan penyelenggaraan intelijen.

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Substansi baru: Pemerintah mengusulkan substansi baru (norma larangan) untuk dijadikan sebagai landasan bagi ketentuan pidana

169.

USULAN PEMERINTAH

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan DIM No. 161 s.d DIM No. 165 untuk dihapus karena pada dasarnya intelijen tidak dapat diakses oleh publik kecuali hal-hal yang telah dipublikasikan oleh penyelenggara intelijen. Dipertimbangkan dihapus Idem Page 86 of 115

NO DIM

171.

172.

173.

174.

175.

RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); b. Informasi Intelijen yang telah berakhir masa retensinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); c. Informasi Intelijen yang telah diketahui oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4); dan d. Informasi Intelijen yang digunakan untuk kepentingan pengadilan dan berdasarkan penetapan pengadilan. BAB VI LEMBAGA KOORDINASI INTELIJEN NEGARA


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI


Idem

Dihapus


Idem

Dihapus


Idem

Dihapus

Disesuaikan dengan Konsep LKIN yang disulkan SANDI

BAB VIII LEMBAGA KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

Dihapus seluruhnya dan dimasukan Usulan SANDI pasal 10, 11, 12

Pasal 41 (1) Komunitas intelijen nasional ditata dalam satu model koordinasi melingkar cakra byuha yang menempatkan Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) di titik pusat lingkaran dan berfungsi sebagai koordinator kerja sama lintas lembaga.

Substansi: BAB VI Pemerintah mengusulkan KOORDINASI INTELIJEN perubahan judul bab. Bab ini NEGARA mengatur mekanisme koordinasi penyelenggara intelijen negara. Substansi baru: Pasal 31 - Pemerintah mengusulkan (1) Kepala BIN karena rumusan baru. jabatannya - Pemerintah belum melihat melaksanakan urgensi pembentukan fungsi sebagai lembaga baru dalam koordinator Undang-Undang. penyelenggara - Selama ini koordinasi intelijen negara. penyelenggara negara Page 87 of 115

NO DIM

176.

RUU


USULAN PEMERINTAH

dilaksanakan oleh Kepala BIN, oleh karena itu Pemerintah mengusulkan penguatan lembaga yang sudah ada. Substansi baru: (2) Idem

177.


178.

Substansi baru: Pemerintah mengusulkan rumusan baru, mengatur tugas Kepala BIN sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara.

179.


Koordinasi penyelenggara intelijen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan penyelenggara Inteljien Negara. (3) Kepala Perwakilan BIN di Daerah mengoordinasikan penyelenggara intelijen di daerah. Pasal 32 Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai koordinator penyelenggara Intelijen negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala BIN bertugas: a. menyediakan bahan pertimbangan berdasarkan masukan dari Intelijen Negara Page 88 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Idem

(2) LKIN dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Idem

(3) LKIN merupakan lembaga pemerintah non-departemen

Idem

(4) LKIN merupakan lembaga sipil yang menjadi bagian dari sistem keamanan nasional.

Idem

(5) LKIN berfungsi untuk melakukan koordinasi antar dinas intelijen yang menjadi bagian dari komunitas intelijen negara.

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH kepada Presiden dalam penentuan kebijakan dan strategi nasional; mengoordinasikan aktivitas Intelijen baik di dalam negeri maupun luar negeri; memfasilitasi dan membina aktivitas intelijen alat negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; memadukan produk intelijen; dan

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Idem

(6) LKIN tidak memiliki wewenang dan kapasitas operasional untuk secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan intelijen. (7) Struktur Organisasi LKIN terdiri atas seorang Kepala yang dibantu oleh:

180.


b.

181.


c.

182.


d.

183.


e.

melaporkan penyelenggaraan koordinasi intelijen negara kepada Presiden.

Idem

184.

Substansi baru: Pasal 33 Pemerintah mengusulkan Kepala BIN sebagai rumusan baru, mengatur Koordinator Intelijen

Idem

Page 89 of 115

Idem

Idem

a. Satu orang sekretaris utama yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan keuangan LKIN; b. Satu orang deputi bidang analisa intelijen yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua informasi intelijen yang didapat dari kegiatankegiatan intelijen yang dilakukan oleh komunitas intelijen negara untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh Presiden; c. Satu orang deputi bidang operasi intelijen yang bertanggung jawab dalam

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

wewenang Kepala BIN sebagai Negara sebagaimana koordinator penyelenggara dimaksud dalam Pasal 32 intelijen negara. ayat (1) berwenang:

185.


a.

menetapkan tata cara koordinasi intelijen negara;

Idem

186.


b.

menetapkan prioritas intelijen negara; dan

Idem

187.


c.

membentuk satuan tugas khusus untuk menyelenggaraka n operasi intelijen gabungan.

Idem

188.

Bagian Kesatu Kedudukan

Dipertimbangkan dihapus Konkordan dengan DIM No. 166. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus.

Idem

Page 90 of 115

USULAN KOALISI mengkoordinasikan kegiatan operasi intelijen yang dilakukan oleh komunitas intelijen negara yang didasarkan atas penugasan dari Presiden; dan d. Satu orang deputi bidang pengembangan kapasitas kelembagaan intelijen yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan informasi, teknologi dan sumber daya manusia antara LKIN dengan semua dinas-dinas intelijen. (8) Struktur organisasi dan tata kerja LKIN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Presiden melalui keputusan Presiden. Pasal 42 (1) Kepala LKIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Kepala LKIN diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan selama-lamanya lima tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk menduduki jabatan yang sama.

NO DIM 189.

190.

191.

192.

193.

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Pasal 27 Dipertimbangkan dihapus Lembaga koordinasi intelijen Idem negara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Bagian Kedua Dipertimbangkan dihapus Fungsi Idem

Idem

(3) Kepala LKIN merupakan pejabat negara setingkat menteri.

Idem

Pasal 28 (1) Lembaga koordinasi intelijen negara menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) baik di wilayah dalam negeri maupun luar negeri. (2) Selain menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara melakukan fungsi koordinasi Intelijen Negara. Bagian Ketiga Tugas


Idem

(4) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala LKIN, seseorang harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut: a. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang intelijen dan atau pertahanan negara dan atau keamanan nasional, dan atau diplomasi sekurangkurangnya 20 tahun,


Idem

b. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang intelijen negara,

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan dihapus, substansi dipindahkan ke DIM No. 73 (Pasal 12)

Idem

c. Memilki integritas pribadi dan standar moral yang tinggi.

Page 91 of 115

NO DIM 194.

195.

RUU


USULAN PEMERINTAH

Pasal 29 Dipertimbangkan dihapus (1) Dalam rangka Idem menyelenggarakan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara bertugas. a. melakukan Dipertimbangkan dihapus pengkajian dan Idem penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Idem

(5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta persyaratan calon kepala LKIN ditetapkan oleh Presiden melalui keputusan Presiden.

Idem

Pasal 43

196.

b.

menyampaikan Dipertimbangkan dihapus produk intelijen Idem sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;

Idem

197.

c.

melakukan Dipertimbangkan dihapus perencanaan dan Idem pelaksanaan operasi Intelijen ; dan

Idem

Page 92 of 115

(1) Kepala LKIN merupakan anggota tetap dewan keamanan nasional dalam kedudukannya sebagai penasihat utama Presiden di bidang intelijen. (2) Sebagai penasihat utama Presiden di bidang intelijen, Kepala LKIN berkedudukan sebagai Analis Pratama yang memiliki kewajiban untuk memberikan taklimat kebijakan tentang masalah-masalah keamanan nasional secara langsung kepada Presiden ataupun dalam forum dewan keamanan nasional. (3) Kepala LKIN bertanggung jawab kepada Presiden atas terselenggaranya seluruh kegiatan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) di atas.

NO DIM 198.

199.

200.

201.

202.

RUU d.

USULAN PEMERINTAH

memfasilitasi dan Dipertimbangkan dihapus membina kegiatan Idem Inteiljen di instansi pemerintah.

(2) Dalam rangka menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), lembaga koordinasi intelijen negara bertugas: a. menyediakan bahan pertimbangan berdasarkan masukan dari Intelijen Negara kepada Presiden dalam penentuan kebijakan dan strategi nasional; b. mengoordina sikan aktivitas kontra Intelijen baik di dalam negeri maupun luar negeri;

c.


TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Idem

(4) Sebagai penanggungjawab terselenggaranya koordinasi intelijen, Kepala LKIN memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabatpejabat di lingkungan LKIN. (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta persyaratan calon-calon pejabat di lingkungan LKIN ditetapkan oleh Kepala LKIN sesuai dengan persyaratan pegawai negeri sipil.

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan dihapus dan substansi tugas dipindahkan menjadi tugas Kepala BIN sebagai koordinator (DIM No.170 s.d DIM No. 174)

Idem


Idem

(6) Kepala LKIN secara berkala melaporkan penyelenggaraan koordinasi kegiatan-kegiatan komunitas intelijen kepada Presiden.


Idem

mengoordina Dipertimbangkan dihapus sikan penggalangan Idem baik di dalam negeri

Idem

(7) Kepala LKIN memberikan laporan pertanggungjawaban minimal satu kali di akhir masa jabatan Kepala LKIN dan dituangkan dalam dokumen serah terima jabatan ke Kepala LKIN yang baru. Dihapus

Page 93 of 115

NO DIM

203.

204.

205.

206.

207.

RUU maupun di luar negeri; d. menyusun Kode Etik Intelijen Negara dan membentuk Dewan Kehormatan Intelijen Negara; dan e. menyelengga rakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Bagian Keempat Wewenang


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI


Idem

Dihapus


Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Dipertimbangkan dihapus Pemerintah mengusulkan untuk dihapus. Pasal 30 Dipertimbangkan dihapus (1) Untuk melaksanakan Idem tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara berwenang: a. menyusun rencana Dipertimbangkan dihapus Page 94 of 115

NO DIM

208.

209.

210. (2)

211.

212.

213.

214.

RUU dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh; b. menyediakan Intelijen bagi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi sesuai kepentingan dan prioritasnya; dan c. melakukan kerjasama dengan Intelijen negara lain. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) lembaga koordinasi intelijen negara berwenang: a. mengoordinasikan kebijakan di bidang Intelijen; b. mengoordinasikan fungsi-fungsi Intelijen pada masing-masing Intelijen Negara; dan c. menata dan mengatur sistem Intelijen Negara. Bagian Kelima


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI


Idem

Dihapus


Idem

Dihapus


Idem

Dihapus


Idem

Dihapus


Idem

Dihapus


Idem

Dihapus

Dipertimbangkan dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Page 95 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

USULAN KOALISI

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Wewenang Khusus

215. (1)

216.

(2)

217.

(3)

Pemerintah mengusulkan dihapus, substansi dipindahkan ke DIM No. 83 (Pasal 14) Pasal 31 Dipertimbangkan dihapus Selain wewenang Idem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara memiliki wewenang khusus melakukan intersepsi komunikasi dan pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat untuk membiayai terorisme, separatisme, dan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Intersepsi komunikasi Dipertimbangkan dihapus sebagaimana dimaksud Idem pada ayat (1) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen; Dalam memeriksa aliran dana sebagaimana Dipertimbangkan dihapus dimaksud pada ayat (1), lembaga koordinasi Idem

TANGGAPAN KOALISI

Page 96 of 115

NO DIM

218.

219.

220.

RUU


USULAN PEMERINTAH

intelijen negara dapat meminta bantuan kepada Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga jasa pengiriman uang. (4) Bank Indonesia, Pusat Dipertimbangkan dihapus Pelaporan dan Analisis Idem Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga jasa pengiriman luang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan informasi kepada lembaga koordinasi intelijen negara sesuai dengan peraturan perundangundangan. Bagian Keenam Dipertimbangkan dihapus Organisasi Pemerintah mengusulkan dihapus. Pasal 32 Dipertimbangkan dihapus (1) Lembaga koordinasi Idem intelijen negara dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh Page 97 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

Idem

Dihapus

NO DIM 221.

222.

223.

224.

225. 226.

RUU seorang wakil kepala. (2) Keanggotaan lembaga koordinasi intelijen negara meliputi pimpinan tertinggi Inteljien Negara. Pasal 33 Pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kepala lembaga koordinasi intelijen negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pengangkatan kepala dan wakil kepala, pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga koordinasi intelijen negara diatur dengan Peraturan Presiden. BAB VII PEMBIAYAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembiayaan Pasal 35 Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Intelijen Negara dan pelaksanaan tugas lembaga koordinasi


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI


Idem

Dihapus


Idem

Dihapus


Idem

Dihapus

Tetap

BAB IX PEMBIAYAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Tetap

Tetap

Redaksional: Penyempurnaan redaksi dengan menghapus frasa “dan pelaksanaan tugas lembaga koordinasi intelijen negara”,

Pasal 34 Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan intelijen negara dibebankan pada Page 98 of 115

Perlu ditekankan bahwa seluruh pengeluaran intelijen diambil dari APBN dan larangan untuk tidak mengambil dari anggaran daerah atau lainnya

Pasal 44 Pembiayaan kegiatan intelijen negara merupakan bagian integral dari pembiayaan publik yang tunduk kepada prinsip transparansi dan

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

intelijen negara dibebankan konkordan dengan DIM No. Anggaran Pendapatan dan Koalisi mengusulkan untuk pada Anggaran Pendapatan 166 (Bab VI) Belanja Negara. mengikuti rekomendasi SANDI dan Belanja Negara.

227.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

228.

Pasal 36 Laporan dan tanggung jawab kegiatan disampaikan secara tertulis oleh Intelijen Negara kepada Presiden melalui

Tetap

Substansi: Pemerintah mengusulkan (1) penyempurnaan rumusan, pertanggungjawaban masingmasing penyelenggara

Pasal 35  Belum dapat memisahkan Laporan dan akuntabiltas antara struktur pertanggung yang bertanggungjawab dalam jawaban membuat kebijakan, dengan penyelenggara struktur yang Page 99 of 115

USULAN KOALISI akuntabilitas publik menurut ketentuan sistem keuangan negara Pasal 45 (1) Seluruh kebutuhan intelijen negara dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2) Menteri-menteri terkait dan kepala LKIN merencanakan seluruh kebutuhan anggaran bagi kepentingan pembiayaan kegiatan intelijen negara yang dilakukan oleh masing-masing lembaga di bawahnya (3) Pembiayaan intelijen negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan intelijen negara. (4) Seluruh dana kontingensi bagi kegiatan-kegiatan intelijen negara dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Kedua Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pasal 46 Pengawasan terhadap lembaga dan dinas-dinas intelijen negara dilakukan secara berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan konsentrik

NO DIM

RUU


Kepala lembaga koordinasi intelijen negara dilaksanakan intelijen negara. sesuai mekanisme yang berlaku selama ini.

USULAN PEMERINTAH Intelijen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Presiden.

Page 100 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

bertanggungjawab secara operasional dalam melaksanakan kebijakan. Sudah semestinya ke depan seluruh aktor-aktor keamanan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tidak terkecuali lembaga-lembaga intelijen, berada di bawah atau menjadi bagian dari struktur departemen/kementerian.  Diusulkan untuk mengikuti rekomendasi dari SANDI.

yang dilakukan oleh: a. Lembaga atau dinas intelijen itu sendiri, b. Presiden, Menteri dan Kepala LKIN, c. Dewan Perwakilan Rakyat, d. Masyarakat sipil. Pasal 47 (1) Pimpinan lembaga dan dinasdinas intelijen melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan fungsi dan kegiatan intelijen di lingkungan internal masing-masing. (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penetapan tata cara, mekanisme dan prosedur penugasan bagi anggotaanggota intelijen; b. penetapan tata cara, mekanisme dan prosedur pelaporan bagi anggotaanggota intelijen; c. penegakan kode etik intelijen; d. penerapan sistem penghargaan dan hukuman bagi anggota intelijen; e. penetapan tata cara, mekanisme dan prosedur

NO DIM

229.

RUU



USULAN PEMERINTAH

(2)

Laporan dan pertanggung jawaban penyelenggara Intelijen alat negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan masingmasing.

Page 101 of 115

TANGGAPAN KOALISI

Idem

USULAN KOALISI pengaduan terhadap kegiatan-kegiatan intelijen yang bertentangan dengan hukum. Pasal 48 (1) Presiden melakukan pengawasan terhadap Kepala LKIN; (2) Presiden, Menteri-menteri terkait dan Kepala LKIN melakukan pengawasan eksekutif terhadap keseluruhan pelaksanaan fungsi intelijen; (3) Pengawasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. penetapan prioritas keamanan nasional yang harus dilaksanakan oleh lembaga dan dinas-dinas intelijen negara; b. perumusan kebijakan negara tentang keamanan dan intelijen nasional; c. penetapan alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan intelijen; d. pemberian tugas bagi lembaga dan dinas-dinas intelijen negara; e. penetapan tata cara, mekanisme dan prosedur penyampaian produk; intelijen dari lembaga dan

NO DIM

230.

RUU



USULAN PEMERINTAH

(3)

Laporan dan pertanggung jawaban Kepala BIN sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara, disampaikan secara tertulis kepada Presiden.

Page 102 of 115

TANGGAPAN KOALISI

Idem

USULAN KOALISI dinas-dinas intelijen negara; f. pemberian persetujuan bagi pelaksanaan kegiatankegiatan intelijen agresif dan operasi-operasi intelijen khusus; g. penetapan tata cara, mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban dari pimpinan lembaga dan dinasdinas intelijen negara; h. penetapan tata cara, mekanisme dan prosedur kerjasama intelijen dengan pihak asing/internasional. Pasal 49 (1) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan fungsi intelijen; (2) Pengawasan parlemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Pengawasan terhadap pelaksanaan UndangUndang ini oleh lembaga dan dinas-dinas intelijen; b. Persetujuan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kegiatan-kegiatan intelijen; c. Pembentukan sub-komisi khusus di dalam Dewan

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(3)

(4)

(5)

Page 103 of 115

Perwakilan Rakyat yang secara khusus bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatankegiatan intelijen. Sub-komisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari Kepala LKIN mengenai pelaksanaan fungsi intelijen negara; Sub-komisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki kewenangan untuk meminta Presiden menangguhkan kewenangan khusus lembaga dan dinas intelijen negara yang secara nyata telah melanggar peraturan perundangundangan, hak asasi manusia dan kode etik intelijen. Sub-komisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki kewenangan untuk membuka produk-produk intelijen yang dinyatakan tertutup bagi akses publik untuk kepentingankepentingan proses penegakan hukum, proses pengungkapan kasus-kasus pelanggaran hak

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(6)

(7)

(8)

(9)

Page 104 of 115

asasi manusia dan atau proses penyingkapan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga dan dinas-dinas intelijen. Sub-komisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berwenang untuk menerima pengaduan, laporan atau informasi yang bersumber dari masyarakat atau anggota Intelijen Negara terkait penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran oleh lembaga dan dinas-dinas intelijen Sub-komisi khusus DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari 7 (tujuh) anggota DPR yang berasal dari komisi-komisi yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan negara,politik luar negeri, hukum dan politik dalam negeri, serta keuangan. Pemilihan dan penetapan anggota DPR untuk menjadi anggota sub-komisi khusus diatur melalui peraturan tata tertib DPR. Anggota sub-komisi khusus DPR wajib mengucapkan sumpah atau janji untuk

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI menjaga kerahasiaan negara serta identitas anggotaanggota intelijen negara, sebagai berikut: Sumpah anggota sub-komisi khusus intelijen DPR: Demi Allah saya bersumpah: bahwa saya akan memegang segala rahasia negara sekeras-kerasnya; bahwa saya tidak akan mengungkapkan identitas anggota-anggota intelijen negara untuk kepentingan dan alasan apapun; bahwa saya tidak akan mengungkapkan setiap informasi yang diperoleh dari lembaga, badan, dan dinas intelijen yang karena sifatnya dinyatakan tertutup untuk akses publik untuk kepentingan dan alasan apapun. Janji anggota sub-komisi khusus intelijen DPR: Saya berjanji: bahwa saya akan memegang segala rahasia negara sekeraskerasnya; bahwa saya tidak akan

Page 105 of 115

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI mengungkapkan identitas anggota-anggota intelijen negara untuk kepentingan dan alasan apapun; bahwa saya tidak akan mengungkapkan setiap informasi yang diperoleh dari lembaga, badan, dan dinas intelijen yang karena sifatnya dinyatakan tertutup untuk akses publik untuk kepentingan dan alasan apapun.

231.

Bagian Ketiga Pengawasan

Tetap

Idem

Page 106 of 115

(10) Pelanggaran atas sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan negara yang harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 49 (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja dinas intelijen dan lembagalembaga pengawas intelijen. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga-lembaga sampiran negara serta organisasiorganisasi masyarakat sipil.

NO DIM

232.

RUU


USULAN PEMERINTAH

Pasal 37 Redaksional: (1) Pengawasan kebijakan, Pemerintah mengusulkan (1) kegiatan, dan penyempurnaan redaksional. penggunaan anggaran Intelijen Negara dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 36 Pengawasan penyelenggaraan intelijen negara dilakukan komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi intelijen.

TANGGAPAN KOALISI

Idem

USULAN KOALISI (3) Lembaga-lembaga sampiran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dan tidak terbatas pada Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 50 (1) Pengawasan yudisial dilakukan dalam hal terjadi dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan pelangaran hukum oleh anggota, lembaga dan dinasdinas intelijen berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yudisial juga meliputi pengawasan dalam proses otorisasi intersepsi komunikasi yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara dan intelijen instansional; (3) Seluruh anggota intelijen tunduk kepada kekuasaan peradilan umum. Pasal 51 (1) Korban berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, restitusi, kompensasi, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan,

Page 107 of 115

NO DIM

233.

234.

RUU

(2) Dalam rangka pengawasan untuk melakukan pendalaman dan penyelesaian masalah terhadap kebijakan, kegiatan, dan penggunaan anggaran Intelijen Negara, Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi masalah Intelijen Negara dapat membentuk Panitia Kerja sesuai dengan kebutuhan. (3) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib


USULAN PEMERINTAH

Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan dihapus. Mekanisme pengawasan seperti yang saat ini berlaku (rapat dengar pendapat dengan Komisi)

TANGGAPAN KOALISI

Idem

Substansi: (2) Pengawasan Idem Pemerintah mengusulkan sebagaimana penyempurnaan rumusan. dimaksud pada ayat Page 108 of 115

USULAN KOALISI sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; (2) Negara berkewajiban untuk melakukan pemulihan efektif kepada korban, termasuk pemenuhan hak-hak korban, bilamana terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota intelijen; (3) Mekanisme pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban diatur melalui peraturan pemerintah. Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU


menjaga kerahasiaan Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UndangUndang ini. 236. 237.

238.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 38 Setiap orang yang dengan sengaja membocorkan informasi Intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 39 Setiap orang yang karena kelelaiannya mengakibatkan bocornya informasi Intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

(1) dilakukan dengan tetap menjaga rahasia Intelijen sebagaimafna dimaksud dalam Pasal 30. Tetap Substansi: Pemerintah mengusulkan: - Konkordan dengan DIM No. 20. - Menghapus pidana minimum khusus untuk memberi keleluasaan hakim memutuskan sanksi pidana penjara maupun denda. - Sanksi pidana yang bersifat komulatif pada dasarnya sudah memberatkan.

Pasal 37 Setiap orang yang dengan sengaja membuka rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 5 (lima) bulan.

Dihapus, merujuk pada KUHP, UU KIP dan UU Rahasia Negara Untuk perorangan non anggota intelijen.

Substansi:

Pasal 38 Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terbukanya rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda

Idem

Idem

Page 109 of 115

Pasal 39 RUU Intelijen masih menimbulkan multitafsir dan bersifat karet. Pengaturan yang karet dan multitafsir ini mengancam kebebasan informasi, kebebasan pers dan demokrasi itu sendiri.

BAB X KETENTUAN PIDANA Dihapus

Dihapus

NO DIM

RUU


tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 239.

Pasal 40 (1) Setiap Personil Intelijen Negara yang membocorkan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan upaya, pekerjaan, kegiatan Inteiljen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan dengan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak

Substansi: Pemerintah mengusulkan rumusan, dengan alasan: - Frasa “seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan upaya, pekerjaan, kegiatan Inteiljen Negara” sudah tertampung dalam Pasal 23 huruf c. - mengenai pidana konkordan dengan DIM No. 228.

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) bulan. Pasal 39 Isi tetap, pasal diubah Setiap Personel Intelijen Negara yang dengan sengaja melanggar kewajiban sebagaimana Pasal 23 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Page 110 of 115

USULAN KOALISI

Pasal 52 Setiap anggota Intelijen Negara yang dengan sengaja melanggar kewajiban sebagaimana Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 10 (sepuluh) bulan

NO DIM

RUU


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 240.

241.

242.

Substansi baru: Perubahan nomor urut pasal. Pemerintah mengusulkan rumusan baru dengan membedakan perbuatan yang disengaja dengan kelalaian.

Pasal 40 Setiap Personel Intelijen Negara yang karena kelalaiannya melanggar kewajiban sebagaimana Pasal 23 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 3 (tiga) bulan. (2) Dalam hal tindak pidana Redaksional: Pasal 41 sebagaimana dimaksud Perubahan nomor urut pasal. Dalam hal tindak pidana pada ayat (1) dilakukan Pemerintah mengusulkan sebagaimana dimaksud dalam keadaan perang, penyempurnaan rumusan. dalam Pasal 37, Pasal 38, dipidana dengan Pasal 39 dan Pasal 40 ditambah 1/3 (sepertiga) dilakukan dalam keadaan dari masing-masing perang, dipidana dengan ancaman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) maksimumnya. dari masing-masing ancaman pidana. Pasal 41 Substansi: Pasal 42 Setiap Personil Inteljien Perubahan nomor urut pasal. Setiap Personel Inteljien Negara yang melakukan Mengenai pidana konkordan Negara yang melakukan intersepsi komunikasi di luar dengan DIM No. 228. intersepsi komunikasi di fungsi penyelidikan, luar kewenangan pengamanan, dan sebagaimana dimaksud penggalangan sebagaimana dalam Pasal 14 dipidana Page 111 of 115

Idem

Pasal 53 Setiap anggota Intelijen Negara yang karena kelalaiannya melanggar kewajiban sebagaimana Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 3 (tiga) bulan.

Idem

Pasal 54 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dilakukan dalam keadaan perang, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masingmasing ancaman pidana.

Koalisi menolak kewenangan intersepsi diatur dalam UU ini, harus diatur di UU lain berikut sangsinya, termasuk yang dilakukan anggota intelijen.

Dihapus

NO DIM

243. 244.

245.

RUU dimaksud dalam pasal 31 dipidana dengan pedana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 (1) Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan, lembaga koordinasi intelijen negara sudah terbentuk. (2) Sebelum lembaga koordinasi intelijen negara dibentuk, Badan Intelijen Negara tetap dapat melaksanakan tugasnya.


USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Tetap Dipertimbangkan dihapus: Pemerintah mengusulkan dihapus, konkordan dengan DIM No. 166 (Bab VI)

Diubah pasalnya, isi tetap


Diganti (2) “Setelah peraturan perundangan ini berlaku maka seluruh peraturan perundangundangan lain yang mengatur tentang intelijen dinyatakan tidak berlaku” (3) Penyesuaian merujuk pada Pasal 53 UU Pacivis, kecuali kepala BIN menjadi kepala LKIN

(4)

“Parlemen membentuk SubKomisi Intelijen selambat- (4) Page 112 of 115

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 Pada saat berlakunya undangundang ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan, lembaga koordinasi intelijen negara sudah terbentuk, lengkap dengan segala perangkatnya. Keberadaan dan fungsi lembaga, badan maupun dinas intelijen yang ada tetap berlangsung sampai dengan terbentuknya lembaga, badan maupun dinas intelijen berdasarkan UndangUndang ini. Untuk pertama kali, Kepala BIN karena jabatannya menjalankan fungsi Kepala LKIN sampai terbentuknya LKIN dan ditetapkannya Kepala LKIN berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam waktu selambat-

NO DIM

246.

247. 248.

RUU


USULAN PEMERINTAH

Pasal 43 Tetap Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai: a. Kode Etik Intelijen Tetap Negara; b. Dewan Kehormatan Dipertimbangkan dihapus: Intelijen Negara; Pemerintah mengusulkan dihapus karena diganti dengan Dewan Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

lambatnya dalam dua kali masa persidangan.”

lambatnya 1 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, Presiden harus menyesuaikan organisasi, fungsi, ruang lingkup, tata kerja dan tugas dari lembaga, badan, dinas intelijen negara yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. (5) Dalam waktu selambatlambatnya dua kali masa persidangan DPR sejak berlakunya Undang-Undang ini, DPR harus sudah membentuk sub-komisi khusus intelijen yang dimaksud dalam UndangUndang ini. (6) Setelah peraturan perundangan ini berlaku maka seluruh peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang intelijen dinyatakan tidak berlaku. Pasal 56

Diubah Pasalnya, isi tetap

Tetap Dihapus

Page 113 of 115

Dihapus

NO DIM 249. 250.

250.

251.

252. 253.

254.

RUU


c. Rekrutmen Intelijen Negara; dan d. Pengembangan kemampuan Intelijen Negara, harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya UndangUndang ini. Pasal 44 Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UndangUndang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya UndangUndang ini.

Tetap

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Intelijen Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang ini. Pasal 46

USULAN PEMERINTAH

TANGGAPAN KOALISI Peraturan rekruitmen melalui PP

diatur

USULAN KOALISI Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Substansi: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan mengganti frasa “Peraturan Pemerintah” menjadi “Peraturan Presiden”, karena tidak ada delegasi ke Peraturan Pemerintah. Tetap

Pasal 44 Seperti usulan DPR, pasal Peraturan Presiden berubah, isi tetap sebagai aturan pelaksanaan UndangUndang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya UndangUndang ini. Tetap

Tetap

Sudah ada dalam ketentuan peralihan.

Tetap

Pasal berubah, isi tetap Page 114 of 115

Pasal 57

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Dihapus

Pasal 58

NO DIM

255.

RUU Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal ................... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


USULAN PEMERINTAH

Tetap

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ................ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

Page 115 of 115

TANGGAPAN KOALISI

USULAN KOALISI

Tetap

Tetap

Matriks Tanggapan Koalisi tentang RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA dan DAFTAR INVENTARIS MASALAH 24 Mei 2011

Recommend Documents