www.parlemen.net
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN DAN PENASIHAT PRESIDEN
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
www.parlemen.net
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN DAN PENASIHAT PRESIDEN NO
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTATAH
USUL PERUBAHAN
1
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN DAN PENASIHAT PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- Pengaturan mengenai keberadaan dewan pertimbangan dengan tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, ditemukan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 (Pasal 16).
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN... TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- Dari sejarah persidangan serta teknik penulisan dapat diketahui, bahwa maksud pembentuk UUD dengan istilah dewan pertimbangan bukan merupakan nomenklatur. Karena itu Pemerintah berpendapat bahwa judul RUU ini masih dapat didiskusikan secara mendalam. - Pemerintah mengusulkan perubahan judul menjadi "Dewan Pertimbangan Presiden", tanpa perlu traumas terhadap DPA yang sudah menjadi sejarah, karena kedudukan keduanya berbeda.
2
Menimbang : a. bahwa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang merupakan amanat dari rakyat, Presiden dalam melaksanakan tugasnya memerlukan nasihat dan pertimbangan agar kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan negara;
Untuk mempertajam perumusan menyarankan penyempurnaan Menimbang.
Pemerintah konsiderans
a bahwa Presiden dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar, memerlukan nasihat dan pertimbangan agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi serta kepemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
www.parlemen.net NO
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTATAH
USUL PERUBAHAN
sda
b bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam UndangUndang;
3
b. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan;
4
c. bahwa tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dikenal dan berlangsung sejak lama dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Disarankan dihapus
5
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden;
Disesuaikan dengan usul perubahan di atas.
6
Mengingat :
Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden;
Tetap.
7
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Tetap.
8
MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN
Disesuaikan dengan usul perubahan judul dalam DIM No.1
Menetapkan:
MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
TENTANG
www.parlemen.net NO
9
RUU DPR PERTIMBANGAN DAN PRESIDEN.
TANGGAPAN PEMERINTATAH PENASIHAT
BAB I KETENTUAN UMUM
Tetap
10
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
11
1 Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden yang selanjutnya disebut Dewan Penasihat Presiden adalah lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kedudukan yuridis dewan pertimbangan berada di bawah Presiden, maka untuk kejelasan dan sekaligus menghindari penafsiran yang berbeda, Pemerintah menyarankan penambahan kata "pemerintah" setelah kata "lembaga".
12
2 Presiden Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Presiden, adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tetap.
13
BAB II KEDUDUKAN
- Saran perubahan sistematika. Pengaturan substansi Bab II dan Bab III dapat disatukan, sehingga judul Bab II menjadi "KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI"
14
USUL PERUBAHAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN.
Pasal 2 Dewan Penasihat Presiden merupakan bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melekat pada kekuasaan Presiden.
Tetap.
- Rumusan disesuaikan dengan saran perubahan judul dalam DIM No.1.
Pasal 1 1 Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
- Jika saran di atas disetujui, Pemerintah mengusulkan penambahan "Bagian Kesatu" denganjudul "Kedudukan"
Bagian Kesatu Kedudukan
- Pemerintah berpendapat perlu kejelasan mengenai makna penggunaan frasa "merupakan bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melekat pada kekuasaan Presiden".
Pasal 2 Dewan Pertmbangan Presiden berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- Pemerintah
mengusulkan
penyempurnaan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
www.parlemen.net NO
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTATAH substansi dan perumusan disesuaikan dengan saran perubahan judul dalam DIM No.1,
15
Pasal 3 Dewan Penasihat Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Presiden.
Disarankan dihapus, substansi Pasal ini sudah tertampung dalam Pasal 2 RUU usulan pemerintah.
16
Pasal 4 Dewan Penasihat Presiden berkedudukan di kantor Presiden.
- Perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan "kantor Presiden".
17
BAB III TUGAS DAN FUNGSI
Disesuaikan dengan usul Pemerintah dalam DIM No.13, Bab III diubah menjadi "Bagian Kedua" tentang "Tugas dan Fungsi".
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
18
Pasal 5 (1) Dewan Penasihat Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.
Substansi tetap, perubahan rumusan disesuaikan dengan usul perubahan dalam DIM No,1.
Pasal4 (1) Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.
19
(2) Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan, diminta atau tidak diminta oleh Presiden.
Disarankan kata "wajib" dihapus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 16 UUD Negara RI Tahun 1945.
(2) Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden.
20
(3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil rekomendasi kelembagaan.
Pemerintah mengusulkan perubahan substansi karena nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden lebih bersifat individual, dan sekaligus untuk menghindari komplikasi dalam pengambilan keputusan dewan.
(3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.
21
(4) Setiap Anggota Dewan Penasihat Presiden dapat memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden secara sendiri-sendiri atau bersamasama.
Disarankan dihapus, substansi tertampung dalam usulan DIM No. 20,
- Pemerintah mengusulkan perubahan substansi.
USUL PERUBAHAN
Pasal3 Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Presiden.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
www.parlemen.net NO
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTATAH
22
(5) Presiden wajib memperhatikan dengan sungguhsungguh nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
Disarankan dihapus, karena dengan sendirinya setiap pertimbangan apalagi dari lembaga yang secara khusus dibentuk untuk itu, Presiden memperhatikan pertimbangan tersebut secara matang.
23
Pasal 6 (1) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Penasihat Presiden melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan di bidang:
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) perlu dipertimbangkan kembali agar tidak bersifat membatasi. Disarankan perumusannya dilakukan secara umum, dan sekaligus menghindari keterkaitannya dengan pembagian kewenangan para Menteri sebagai pembantu Presiden.
24
a Politik, pertahanan dan keamanan;
Disarankan dihapus.
25
b Ekonomi dan keuangan; dan
Disarankan dihapus.
26
c Kesejahteraan rakyat.
Disarankan dihapus.
27
(2) Fungsi nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
Pasal 5 Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan Presiden.
Pengaturan rincian pelaksanaan fungsi seperti dalam ketentuan ini dapat berimplikasi pada struktur organisasi dewan. Untuk memberikan fleksibilitas, Pemerintah menyarankan agar hal tersebut diserahkan pengaturannya kepada Presiden guna disesuaikan dengan kebutuhan. Pemerintah mengusulkan ketentuan ini dihapus karena sudah tertampung dalam Pasal 14 RUU.
28
a Pengkajian atas kebijaksanaan pemenntah;
Disarankan dihapus.
29
b Evaluasi dan antisipasi atas kondisi yang berkembang di masyarakat; dan
Disarankan dihapus
30
c Rekomendasi.
Disarankan dihapus.
31
USUL PERUBAHAN
- Pemerintah menyarankan pengaturan substansi Pasal 19 Bab VII tentang Ketentuan Lain-lain, dipindah dan dimasukkan ke dalam susbstansi Bab II tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi. - Secara
teknik
peraturan
perundang-undangan,
Pasal 6 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
6
www.parlemen.net NO
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTATAH dihindari pengaturan bab ketentuan lain-lain jika substansinya dapat dimasukkan ke dalam pembagian yang lain.
USUL PERUBAHAN pertimbangan kepada pihak manapun.
- Substansi Pasal 6 usulan Pemerintah berasal dari Pasal 19 RUU dengan perubahan redaksional. 32
BAB IV SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Sejalan dengan saran Pemerintah dalam DIM No.13, Bab IV menjadi BAB III, judul bab tetap
33
Bagian Pertama Susunan
Tetap.
34
Pasal 7 (1) Dewan Penasihat Presiden terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.
- Pemerintah menyarankan perubahan substansi untuk menghindari susunan dewan tidak bersifat birokratik dan sekaligus menunjukkan bahwa keanggotaan dewan bersifat individual.
BAB III SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 7 (1) Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari seorang Koordinator merangkap Anggota dan 8 (delapan) Anggota.
- Pemerintah mengusulkan perubahan mengenai jumlah keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. 35
(2) Jabatan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden,
Saran perubahan sejalan dengan saran DIM No.33
36
Bagian Kedua Keanggotaan
Tetap.
37
Pasal 8 Anggota Dewan Penasihat Presiden harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
Rumusan disesuikan dengan saran perubahan judul dalam DIM No.1
38
a bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
39
b warga negara Republik Indonesia dan bertempat
(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat secara bergantian di antara Anggota yang ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 8 Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden harus memenuhi persyaratan:
Tetap. Pemerintah menyarankan syarat 'harus bertempat
b. warga negara Indonesia;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
7
www.parlemen.net NO
RUU DPR tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
TANGGAPAN PEMERINTATAH tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia' dihapus.
40
c setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
Tetap.
41
d mempunyai sifat kenegarawanan;
Tetap.
42
e sehat jasmani dan rohani;
Tetap.
43
f
Tetap.
44
g tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;
Pemerintah mengusulkan perubahan.
45
h tidak merangkap jabatan lain;
Disarankan dihapus.
46
i
sanggup bekerja penuh waktu; dan
Disarankan dihapus.
47
j
mempunyai reputasi, pengalaman, dan rekam jejak yang baik di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Pemerintah mengusulkan perubahan.
48
Pasal 9 (1) Masa jabatan Keanggotaan Dewan Penasihat Presiden berlaku sejak diangkat hingga diberhentikan oleh Presiden,
- Pemerintah mengusulkan perubahan sistematika, dengan menempatkan substansi Pasal 9 dalam Bagian Ketiga (periksa DIM No. 55).
(2) Masa jabatan keanggotaan Dewan Penasihat Presiden berhenti dengan berakhirnya jabatan Presiden.
Disarankan dihapus karena substansi sudah tertampung dalam saran DIM No.48 (periksa DIM No.55).
49
jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
USUL PERUBAHAN
g. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
j.
Mempunyai keahlian pemerintahan negara.
tertentu
- Sebagai norma pokok masa jabatan keanggotaan dewan sama dengan masa jabatan Presiden. Karena itu untuk memberi kejelasan mengenai hal tersebut disarankan substansi ayat (1) dan ayat (2) perumusannya digabung.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
8
di
bidang
www.parlemen.net NO
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTATAH
50
Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian
Tetap.
51
Pasal 10 (1) Anggota Dewan Penasihat Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Substansi tetap, nomor pasal disesuaikan dengan usul DIM No. 48 dan perumusan disesuaikan dengan usul perubahan judul dalam DIM No.1
(1) Pasal 9 (1) Anggota Dewan Perimbangan Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
52
(2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Penasihat Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Substansi tetap, perumusan disesuiaikan dengan usul perubahan judul dalam DIM No.1
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden
53
(3) Anggota Dewan Penasihat Presiden diangkat oleh Presiden selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Presiden terpilih dilantik.
Pemerintah mengajukan usul perubahan jangka waktu.
(3) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat oleh Presiden selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan setelah Presiden terpilih dilantik.
54
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Penasihat Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.
Disarankan dihapus.
55
56
Pasal 11 Anggota Dewan Penasihat Presiden diberhentikan dari jabatannya karena:
Ketentuan Pasal 10 usulan Pemerintah berasal dari Pasal 9 RUU (periksa DIM No. 48 dan No.49).
Pasal 10 Masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden berhenti bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan Presiden atau diberhentikan oleh Presiden.
Substansi tetap dan perumusan disesuaikan dengan usul perubahanjudul dalam DIM No.1.
Pasal 11 (1) Anggota Dewan Pertimbangan berhenti dari jabatannya karena:
57
a meninggal dunia;
Tetap.
58
b mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
Tetap.
59
c tidak dapat melaksanakan berkelanjutan; dan/atau
tugas
secara
USUL PERUBAHAN
Pemerintah mengajukan usul perubahan.
Presiden
c. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
9
www.parlemen.net NO
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTATAH
60
d tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
Tetap.
USUL PERUBAHAN
61
Pemerintah mengusulkan penambahan butir baru.
d. alasan lain yang ditentukan oleh Presiden.
62
Penambahan ketentuan baru menjadi ayat (2) Pasal 11.
(2) Presiden memberhentikan sementara Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
63
Pasal 12 Anggota Dewan Penasihat Presiden tidak boleh merangkap jabatan sebagai :
64
a pejabat negara sesuai perundang-undangan
68
b pejabat pemerintahan
Sda
66
c pejabat-pejabat lain
Sda
67
d pimpinan parpol, pimpinan ormas, pimpinan LSM, pimpinan perusahaan dan BUMN, pimpinan organisasi profesi, pejabat struktural di perguruan tinggi.
sda
68
Pasal 13 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Penasihat Presiden dapat mengangkat tenaga ahli dan tenaga administrasi.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat antara lain berdasarkan keahlian, karena itu Pemerintah berpendapat tidak perlu mengangkat tenaga ahli. Perumusan disesuaikan dengan usul perubahan judul dan kata "dapat mengangkat" diubah menjadi "dibantu".
Pasal 12 (1) Untuk kelancaran peiaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Pertimbangan Presiden dapat dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
69
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan tenaga ahli dan tenaga
Peraturan Presiden yang didelegasikan dalam ketentuan in hanya mengatur mengenai persyaratan
(2) Ketentuan Iebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan
peraturan
Pemerintah mengusulkan agar Pasal 12 dihapus dan pengaturan pelarangan perangkapan jabatan cukup digantungkan pada peraturan perundang-undangan lain. sda
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
10
www.parlemen.net NO
RUU DPR administrasi Dewan Penasihat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Presiden.
TANGGAPAN PEMERINTATAH tenaga ahli, sedangkan tenaga adminsitratif tunduk pada persyaratan yang umum berlaku.
USUL PERUBAHAN dengan Peraturan Presiden.
70
BAB V MEKANISME KERJA
Disesuaikan dengan usul Pemerintah dalam DIM No. 13, diubah menjadi Bab IV, judul tetap.
BAB IV MEKANISME KERJA
71
Pasal 14 Ketentuan mengenai mekanisme kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Penasihat Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Dewan Penasihat Presiden.
Pengaturan mengenai mekanisme kerja pelaksanaan tugas dan fungsi dewan diatur dengan Peraturan Presiden
Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dan ketentuan mengenai pengangkatan koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Presiden.
72
BAB VI PEMBIAYAAN DAN HAK KEUANGAN
Disesuaikan dengan usul pemerintah dalam DIM No.13, diubah menjadi Bab V, judul tetap.
BAB V PEMBIAYAAN DAN HAK KEUANGAN
73
Pasal 15 (1) Pembiayaan Dewan Penasihat Presiden dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Substansi tetap, perubahan nomor pasal dan perubahan judul sesuai dengan usul Pemerintah dalam DIM No.1.
Pasal 14 (1) Pembiayaan Dewan Pertimbangan Presiden dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
74
(2) Anggaran Dewan Penasihat Presiden ditempatkan pada anggaran kepresidenan.
Disarankan dihapus.
75
(3) Hak keuangan anggota Dewan Penasihat Presiden ditetapkan dengan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disarankan menjadi ayat (2).
76
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
77
Pasal 16 Anggota Dewan Penasihat Presiden dapat mengikuti
(2) Hak keuangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disarankan dihapus, periksa saran pemerintah dalam DIM No.31. Disarankan dihapus, diserahkan kepada Presiden.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
11
www.parlemen.net NO
RUU DPR sidang kabinet alas permintaan Presiden.
78
Pasal 17 Anggota Dewan Penasihat Presiden dapat mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan atas pemintaan Presiden.
sda
79
Pasal18 Anggota Dewan Penasihat Presiden dapat ditugaskan sebagai utusan khusus Presiden di dalam negeri maupun ke luar negeri.
sda
80
Pasal 19 Anggota Dewan Penasihat Presiden tidak dibenarkan memberikan pernyataan dan menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada masyarakat.
81
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
82
Pasal 20 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan diundangkannya undang-undang ini, Penasihat Presiden telah terbentuk,
TANGGAPAN PEMERINTATAH
Periksa saran pemerintah dalam DIM No. 31.
Disesuaikan dengan usul Pemerintah dalam DIM No.13, diubah menjadi Bab VI.
(2) Dengan terbentuknya Dewan Penasihat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh lembaga atau perorangan yang melakukan fungsi sebagai penasihat kepada Presiden dihapuskan.
84
Pasal 21 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pemerintah mengusulkan perubahan jangka waktu,
Pasal 15 Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Dewan Pertimbangan Presiden harus telah terbentuk.
Pemerintah mengusulkan perubahan substansi.
Pasal 16 Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden; dinyatakan tidak berlaku.
setelah Dewan
83
USUL PERUBAHAN
Tetap.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
12
www.parlemen.net NO
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTATAH
85
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tetap.
86
Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Tetap
USUL PERUBAHAN
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 87
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
Penulisan Menteri Hukum dan HAM RI, disempurnakan
MENTERI HUKUM DAN HAM RI,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
HAMID AWALUDDIN HAM ID AWALUDDIN 88
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK TAHUN ...... NOMOR ..........
INDONESIA
Tetap.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
13
