DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL NO.

NASKAH RUU USULAN DPR

1.

2.

RANCANGAN

TANGGAPAN PEMERINTAH

NASKAH RUU USUL PERUBAHAN

Tetap

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR…… TAHUN ……

NOMOR…… TAHUN ……

TENTANG

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;

Kata “yang” setelah frasa Sistem Jaminan Sosial Nasional dihapus.

Menimbang: a. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;

3.

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum dengan prinsip nirlaba guna mengelola dana amanat yang dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta;

Frasa “yang berbentuk badan hukum dengan prinsip nirlaba guna mengelola dana amanat yang dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta” diusulkan untuk dihapus. Ditambahkan frasa “jaminan sosial”.

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial;

4.

c.

Penyempurnaan redaksional, sekaligus menegaskan tujuan penyusunan RUU ini adalah untuk pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial.

c.

5.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Tetap

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

bahwa amanat Pasal 5 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional belum dilaksanakan;

bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, badan penyelenggara jaminan sosial dibentuk dengan Undang-Undang;

1

NO. 6.

NASKAH RUU USULAN DPR Mengingat:

TANGGAPAN PEMERINTAH Tetap

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8.

Dengan Persetujuan Bersama

NASKAH RUU USUL PERUBAHAN Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kata “dan” dihapus, sesuai dengan butir 31 lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tetap

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

dan

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

9.

Menetapkan: UNDANG – UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Tetap

Menetapkan: UNDANG – UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

10.

BAB I

Tetap

BAB I

KETENTUAN UMUM 11.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Pemerintah belum dapat menerima materi pengaturan pembentukan badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dalam RUU ini, karena RUU ini hanya membentuk 1 (satu) badan hukum BPJS. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang menyatakan bahwa “Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial” dan putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 007/PUIII/2005 yang diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2005.

2

NO.




12.

2. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pemerintah mengusulkan untuk menghapus Pasal 1 angka 2 karena pengertian ini menggambarkan 5 (lima) program yang telah diatur dalam UU SJSN, sehingga pengertian ini merupakan muatan UU SJSN.

13.

3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

Pemerintah mengusulkan untuk menghapus angka 3, konkordan DIM 12.

Pasal 1

14.

4. Dana Amanat adalah dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badanbadan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

Pemerintah mengusulkan untuk menghapus angka 4, konkordan DIM 12.

Pasal 1

15.

5. Peserta adalah setiap orang warga Negara Indonesia termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Menunggu hasil pembahasan DIM 11.

16.

6. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya, dan/atau ahli waris peserta.


17.

7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.


18.

8. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.


19.

9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.


3

NO.



20.

10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.


21.

11. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.


22.

12. Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang selanjutnya disingkat DJSN, adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Mohon dipertimbangkan untuk dihapus karena tidak sesuai dengan uraian fungsi DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU SJSN.

23.

13. Pimpinan BPJS adalah organ BPJS yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan jaminan sosial untuk kepentingan dan tujuan sistem jaminan sosial nasional, serta mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan.


24.

14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tetap


Dalam hal fungsi ini akan dipergunakan sebagai definisi dalam RUU BPJS maka perlu terlebih dahulu merevisi fungsi DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU SJSN.

14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4

NO.



25.

BAB II

Pemerintah mengusulkan dihapus karena berdasarkan angka 74 Lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas dan tujuan masuk ke dalam Bab I Ketentuan Umum.

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

26.

Bagian Kesatu

Dihapus.

Asas 27.


Konkordan DIM 25.

Pasal 2 BPJS mengelola jaminan sosial berdasarkan pada asas: a. manfaat;

Konkordan DIM 12.

28.

b. keadilan;

Konkordan DIM 12.

29.

c. kegotongroyongan;

Konkordan DIM 12.

30.

d. nirlaba;

Konkordan DIM 12.

31.

e. keterbukaan;

Konkordan DIM 12.

32.

f.

kehati-hatian;

Konkordan DIM 12.

33.

g. akuntabilitas;

Konkordan DIM 12.

34.

h. dana amanat;

Konkordan DIM 12.

35.

i.

portabilitas; dan

Konkordan DIM 12.

36.

j.

kepesertaan bersifat wajib.

Konkordan DIM 12.

37.

Bagian Kedua

Konkordan DIM 25.

Tujuan 38.

Pasal 3 BPJS bertujuan untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menunggu hasil pembahasan DIM 11. program

5

NO.



39.

Bagian Ketiga

Apabila DIM 25 disetujui maka bagian ini dapat menjadi bab tersendiri.

Ruang Lingkup 40.

Pasal 4


Konkordan DIM 12.

Program BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

Jaminan kesehatan;

41.

b.

Jaminan kecelakaan kerja;

Konkordan DIM 12.

42.

c.

Jaminan hari tua;

Konkordan DIM 12.

43.

d.

Jaminan pensiun; dan

Konkordan DIM 12.

44.

e.

Jaminan kematian.

Konkordan DIM 12.

45.

BAB III


STATUS DAN KEDUDUKAN 46.

Pasal 5


BPJS merupakan badan hukum publik wali amanat berdasarkan Undang-Undang ini. 47.

Pasal 6


BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Negara 48.

BAB IV


TUGAS DAN WEWENANG 49.

Pasal 7


BPJS bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial bagi peserta sesuai dengan ketentuan UndangUndang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

6

NO.


50.

Pasal 8




BPJS berwenang untuk: a. memungut iuran program jaminan sosial; 51.

b. menerima bantuan iuran program jaminan sosial;


52.

c.

mengelola dana jaminan sosial peserta jaminan sosial berdasarkan prinsip-prinsip jaminan sosial yang menjadi tanggung jawabnya;


53.

d. menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;


54.

e. melakukan inspeksi, kontrol dan menghentikan pelayanan atau pemberian manfaat jaminan sosial kepada peserta dari pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional;


55.

f.

membuat kesepakatan dengan asosiasi pemberi pelayanan kesehatan tingkat nasional maupun daerah mengenai besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan;


56.

g. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan pemberi pelayanan kesehatan; dan


57.

h. melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran dan pendaftaran pekerja lebih dari 3 (tiga) bulan.


7

NO.


58.

BAB V




HAK DAN KEWAJIBAN 59.

Bagian Kesatu


Hak 60.

Pasal 9


BPJS berhak untuk: a. menerima dan mengelola iuran peserta sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya; 61.

b. menerima dan mengelola dana hasil pengembangan iuran peserta;


62.

c.

memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang berkualitas, baik yang bersumber dari iuran, hasil pengembangan dana, atau dari dana yang dihibahkan Pemerintah dengan melaksanakan prinsip efektifitas dan efisiensi; dan


63.

d. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 3 (tiga) bulan.


64.

Bagian Kedua


Kewajiban 65.

Pasal 10


BPJS berkewajiban untuk: a. memberikan nomor identitas tunggal bagi setiap peserta dan anggota keluarganya yang berlaku untuk semua jenis program jaminan sosial;

8

NO.


66.

b. memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;


67.

c.

memberikan informasi secara aktif dan rinci mengenai hak dan kewajiban setiap peserta beserta rincian prosedur untuk masing-masing program jaminan sosial di kantor BPJS pusat maupun daerah dan dapat diakses dengan mudah melalui media cetak dan elektronik;


68.

d. memberikan informasi saldo Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun berikut hasil pengembangannya kepada setiap Peserta paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;


69.

e. memberikan informasi mengenai kekayaan, hasil pengembangan, dan belanja masing-masing program melalui media cetak dan elektronik;


70.

f.

mengelola Dana Jaminan Sosial yang seluruh hasilnya dipergunakan untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.


71.

g. menyimpan dan mengelola seluruh surplus anggaran sebagai dana cadangan teknis kumulatif;


72.

h. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial; dan


73.

i.


74.

melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada DJSN. BAB VI KEPESERTAAN DAN IURAN



Konkordan DIM 12. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena telah diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 13 UU SJSN.

9

NO.


75.

Pasal 11 Setiap Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

76.

Pasal 12 Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

77.

Pasal 13 Dalam hal peserta merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu, iuran dibayar oleh Pemerintah dalam bentuk bantuan iuran.

78.

Pasal 14 Ketentuan mengenai besaran iuran kepesertaan diatur dengan Peraturan Presiden atas usul DJSN berdasarkan hasil kajian dan penelitian DJSN.

79.

BAB VII



Konkordan DIM 12. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena telah diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 13 UU SJSN.

Konkordan DIM 12. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena telah diatur dalam Pasal 13 UU SJSN.

Konkordan DIM 12. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena telah diatur dalam Pasal 17 ayat (4) UU SJSN.

Konkordan DIM 12. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena sudah diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (6) UU SJSN untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menunggu hasil pembahasan DIM 11.

ORGAN BPJS 80.

Pasal 15


(1) Pimpinan BPJS terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua. 81.

(2) Pimpinan BPJS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.


82.

(3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing membawahi:


a. Pelayanan bidang Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja;

10

NO.




b. Pelayanan bidang Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian; c.

Keuangan dan Investasi;

d. Pengembangan, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi. 83.

(4) Struktur organisasi BPJS tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

84.

Pasal 16



(1) BPJS dapat membentuk kantor perwakilan untuk setiap provinsi 85.

(2) BPJS dapat membentuk kantor cabang untuk setiap kabupaten/kota


86.

Pasal 17


Pimpinan BPJS harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan 87.

b. Menguasai sistem jaminan sosial.

88.

Pasal 18

Menunggu hasil pembahasan DIM 11. Menunggu hasil pembahasan DIM 11.

Untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan BPJS, seorang calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; 89.

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;


90.

c.


91.

d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

sehat jasmani dan rohani;


11

NO.



92.

e. berkelakuan baik;


93.

f.

lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu);


94.

g. memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang jaminan sosial;


95.

h. memiliki integritas dan kepemimpinan menyelenggarakan jaminan sosial;

dalam


96.

i.

tidak merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lain;


97.

j.

tidak menjabat sebagai anggota atau pengurus partai politik;


98.

k.

tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;


99.

l.

tidak sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan; dan/atau


100.

m. Tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.


101.

Pasal 19



(1) Seleksi untuk memperoleh calon Pimpinan BPJS dilaksanakan oleh DJSN. 102.

(2) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJSN membentuk panitia seleksi.


12

NO.


103.

Pasal 20




(1) Panitia seleksi menetapkan 15 (lima belas) orang nama calon Pimpinan BPJS. 104.

(2) Calon Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:


a. 3 (tiga) orang calon ketua; b. 3 (tiga) orang calon wakil ketua Pelayanan bidang Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja; c.

3 (tiga) orang calon wakil ketua Pelayanan bidang Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun;

d. 3 (tiga) orang wakil ketua Keuangan dan Investasi; e. 3 (tiga) orang wakil ketua Pengembangan, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi. 105.

Pasal 21


Hasil penetapan calon Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada DJSN. 106.

Pasal 22


(1) DJSN mengusulkan 15 (lima belas) orang calon Pimpinan BPJS kepada Presiden. 107.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi calon Pimpinan BPJS diatur dengan Peraturan DJSN.


108.

Pasal 23


(1)

Usul calon Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.

13

NO.



109.

(2)

Dewan Perwakilan Rakyat melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Pimpinan BPJS yang disampaikan oleh Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.


110.

(3)

Dewan Perwakilan Rakyat memilih 5 (lima) orang dari 15 (lima belas) orang calon yang diajukan Pimpinan BPJS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.


111.

(4)

DPR menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan kepada Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.


112.

(5)

Presiden mengangkat Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.


113.

Pasal 24 (1)

114.

(2)



Masa jabatan Pimpinan BPJS 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Pimpinan BPJS berhenti dari jabatannya karena:


a. meninggal dunia; b. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan; c. masa jabatan berakhir; d.

mengundurkan diri permintaan sendiri;

secara

tertulis

atas

e. tidak lagi memenuhi persyaratan; dan/atau f. diberhentikan atas usul DJSN. 115.

(3) DJSN dapat mengusulkan pemberhentian Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f karena:


14

NO.



a.

melalaikan kewajiban terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan;

116.

b.

merugikan BPJS dan kepentingan peserta jaminan sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil;


117.

a.

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau


118.

d.

melakukan perbuatan tercela.


119.

(4) Dalam hal Pimpinan BPJS berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJSN mengusulkan penggantinya kepada Presiden untuk meneruskan masa jabatan yang digantikan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat.


120.

Pasal 25



(1) Pimpinan BPJS dapat diberhentikan sementara karena: a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan; b. sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan; dan/atau c. digugat karena melakukan tindakan merugikan BPJS atau Peserta. 121.

yang

(2) Dalam hal Pimpinan BPJS diberhentikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pelaksana tugas Pimpinan BPJS yang diberhentikan sementara.


15

NO.



122.

(3) Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada jabatannya apabila dihentikan pemeriksaan atau dibebaskan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


123.

(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dihentikan pemeriksaan atau tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


124.

(5) Pemberhentian sementara Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden.


125.

Pasal 26



(1) Pimpinan BPJS bertugas: a. melaksanakan penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh DJSN; b. menyusun rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran BPJS sebagai penjabaran kebijakan umum program jaminan sosial; c.

menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan akhir tahun buku kepada DJSN; dan

d. memberikan pertanggungjawaban pada akhir masa tugas kepada Presiden melalui DJSN. 126.

(2) Pimpinan BPJS berwenang:

Menunggu hasil pembahasan DIM 11

a. mewakili BPJS di dalam maupun di luar pengadilan;

16

NO.




b. melakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai pengelolaan dana amanat dan mengikat BPJS dengan pihak lain dengan pembatasan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini; dan c.

127.

mengangkat dan memberhentikan karyawan BPJS. Pasal 27


Tindakan dan perbuatan Pimpinan BPJS yang harus mendapat persetujuan tertulis dari DJSN, meliputi jenis, skala, dan nilai investasi. 128.

BAB VIII


PENGAMBILAN KEPUTUSAN 129.

Pasal 28


(1) Setiap keputusan strategis diambil dalam rapat yang dipimpin oleh ketua BPJS. 130.

(2) Dalam hal ketua BPJS berhalangan, pimpinan rapat diserahkan kepada salah satu wakil ketua BPJS sesuai dengan bidangnya.


131.

(3) Rapat BPJS adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pimpinan BPJS.


132.

(4) Keputusan Rapat Pimpinan BPJS diambil dengan musyawarah untuk mufakat.


133.

(5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan dilakukan dalam rapat Pimpinan BPJS yang diperluas dengan mengundang DJSN.


17

NO.



134.

(6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat Pimpinan BPJS melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.


135.

BAB IX



PERTANGGUNGJAWABAN 136.

Pasal 29


(1) Pimpinan BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden melalui DJSN setiap 1 (satu) tahun sekali. 137.

(2)

Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan pada paling sedikit 3 (tiga) media cetak nasional paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.


138.

(2) Pimpinan BPJS bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan dana amanat.


139.

Pasal 30


Pimpinan BPJS wajib menghadiri rapat pertanggungjawaban tahunan yang diselenggarakan oleh DJSN. 140.

Pasal 31


Pada akhir masa jabatan, Pimpinan BPJS wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja BPJS kepada Presiden melalui DJSN. 141.

BAB X


KEKAYAAN DAN BELANJA OPERASIONAL

18

NO.


142.

Bagian Kesatu




Kekayaan 143.

Pasal 32


Modal awal BPJS diperoleh dari Pemerintah 144.

Pasal 33


Penambahan kekayaan berupa aset tetap dapat diambil dari hasil pengembangan dana paling tinggi 2% (dua per seratus). 145.

Bagian Kedua


Belanja Operasional 146.

Pasal 34


(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat menggunakan penerimaan iuran dan hasil pengembangan dana investasi untuk belanja operasional tahunan. 147.

(2) Belanja operasional tahunan dikeluarkan paling tinggi 5% (lima per seratus) dari iuran yang diterima.


148.

(3) Belanja operasional tahunan dikeluarkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima per seratus) dari dana hasil pengembangan.


149.

Pasal 35


(1) Pimpinan BPJS dan karyawan BPJS memperoleh insentif sesuai dengan kinerja yang dibayarkan dari belanja operasional.

dapat BPJS

150.

(2) Ketentuan mengenai indikator kinerja BPJS untuk perhitungan insentif diatur dengan Peraturan DJSN.


151.

(3) Ketentuan mengenai indikator kinerja karyawan BPJS diatur dengan Peraturan DJSN.


19

NO.


152.

Pasal 36




Ketentuan mengenai sistem penggajian Pimpinan BPJS dan karyawan BPJS diatur dengan Peraturan DJSN. 153.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

154.

Bagian Kesatu

Konkordan DIM 11. Bab ini memuat pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan program yang seyogianya menjadi materi muatan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Konkordan DIM 11 dan DIM 153.

Penyelesaian Pengaduan 155.

Pasal 37

Konkordan DIM 11 dan DIM 153.

(1) BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta. 156.

(2) Frekuensi pengaduan peserta merupakan salah satu indikator kinerja BPJS.


157.

(3) BPJS wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.


158.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPJS.


159.

Pasal 38


(1) Pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi. 160.

(2) Penyelesaian yang dilakukan oleh mediator bersifat final dan mengikat.


20

NO. 161.

NASKAH RUU USULAN DPR (3)

Mediator terdiri dari 3 (tiga) orang ahli di bidang jaminan sosial dan hukum dengan ketentuan sebagai berikut:




a. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak yang mengajukan keberatan; b. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak BPJS; dan c. 1 (satu) orang ditunjuk bersama oleh kedua belah pihak. 162.

(4)

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.


163.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


164.

Bagian Ketiga


Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 165.

Pasal 39 (1)


Dalam hal penyelesaian pengaduan tidak dapat diatasi oleh unit kerja penyelesaian pengaduan dan instansi setingkat di atasnya, atau melalui mekanisme mediasi, sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.

166.

(2) Proses peradilan dilakukan hanya pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan pengadilan banding di Pengadilan Tinggi.


167.

(3) Putusan pengadilan tingkat banding bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum tingkat kasasi.


168.

(4)


Jangka waktu penyelesaian sengketa tingkat Pengadilan Negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan tingkat Pengadilan Tinggi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

21

NO.


169.

BAB XII




LARANGAN 170.

Pasal 40


(1) Pimpinan BPJS dilarang: a. melakukan subsidi silang antar program; 171.

b. mendirikan dan/atau memiliki sebagian fasilitas kesehatan;

atau


172.

c. mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas jaminan social lainnya;dan/atau


173.

d. menanamkan investasi kecuali surat-surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial.


174.

seluruh

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

175.

Pasal 41

Menunggu hasil pembahasan DIM 11 dan Pemerintah memohon penjelasan mengenai urgensi ketentuan pidana guna menghindari adanya kriminalisasi yang berlebihan. Konkordan DIM 174.

Setiap WNI termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang menolak untuk didaftarkan oleh BPJS sebagai Peserta dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan. 176.

Pasal 42

Konkordan DIM 174.

Setiap Peserta yang tidak membayar iuran dalam jangka 6 (enam) bulan berturut-turut dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

22

NO.


177.

Pasal 44



Konkordan DIM 174.

(1) Setiap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 178.

(2) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja 1 – 25 orang yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Konkordan DIM 174.

179.

(3) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja 26 – 100 orang yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Konkordan DIM 174.

180.

(4) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja 100 500 orang yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Konkordan DIM 174.

181.

(5) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja diatas 500 orang yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Konkordan DIM 174.

182.

Pasal 44

Konkordan DIM 174.

Setiap pemberi kerja yang sudah mendaftarkan pekerjanya tetapi tidak membayarkan iuran pekerjanya sesuai dengan kewajiban pemberi kerja dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 183.

Pasal 45

Konkordan DIM 174.

(1) Pimpinan BPJS yang melakukan subsidi silang antar program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

23

NO.



184.

(2) Pimpinan BPJS yang mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Konkordan DIM 174.

185.

(3) Pimpinan BPJS yang mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas jaminan sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Konkordan DIM 174.

186.

(4) Pimpinan BPJS yang menanamkan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Konkordan DIM 174.

187.

Pasal 46



(1) Presiden melalui DJSN sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan laporan kinerja BPJS sebagai pertimbangan kebijakan keuangan yang diambil Pemerintah. 188.

(2) Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter Pemerintah yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah harus mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program jaminan sosial.


189.

Pasal 47


(1) Dalam hal terjadi wabah atau bencana alam, manfaat program jaminan sosial menjadi kewajiban Pemerintah.

24

NO.



190.

(2) Dalam hal Pemerintah belum dapat memenuhi kewajiban membayarkan manfaat program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS dapat terlebih dahulu membayarkan manfaat program jaminan sosial tersebut sepanjang tidak mengancam solvabilitasnya.


191.

(3) Terhadap pembayaran yang dilakukan oleh BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah berkewajiban memberikan penggantian atas biaya manfaat dan biaya administrasi program jaminan sosial paling lama 1 (satu) tahun.


192.

BAB XV

Tetap

KETENTUAN PERALIHAN 193.

194.

Pasal 48 (1)

Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) diakui keberadaannya dan tetap melaksanaan program jaminan sosialnya.

(2)

Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) harus melebur ke dalam BPJS paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.


BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Tetap

Pasal 48 (1) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) diakui keberadaannya dan tetap melaksanaan program jaminan sosialnya.

Pemerintah mengusulkan untuk menghapus Pasal 48 ayat (2). Konkordan DIM 193.

25

NO.


195.

Pasal 49 (1)

196.

197.

(2)

Peserta Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dialihkan menjadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peserta Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) tetap mendapatkan haknya sebagai peserta sesuai dengan program yang diikutinya. Pasal 50

Kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dialihkan menjadi kekayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program. 198.

Pasal 51 Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik



Pemerintah mengusulkan untuk menghapus Pasal 49 ayat (1). Konkordan DIM 194.

Pemerintah mengusulkan Pasal 49 ayat (2).

untuk

menghapus

Konkordan DIM 194.

Pemerintah mengusulkan untuk menghapus Pasal 50. Konkordan DIM 194.

Pemerintah mengusulkan untuk menghapus Pasal 51. Konkordan DIM 194.

26

NO.




Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dialihkan menjadi karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 199.

BAB XVI


KETENTUAN PENUTUP 200.

Pasal 52


Pimpinan BPJS harus sudah terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku. 201.

Pasal 53 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

202.

203.

Pemerintah mengusulkan Pasal 53 huruf a.

menghapus

untuk

menghapus

untuk

menghapus


a.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1991);

b.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992);

Pemerintah mengusulkan Pasal 53 huruf b.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1995), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468); dan

Pemerintah mengusulkan Pasal 53 huruf c.

c.

untuk



27

NO. 204.


d.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1981), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

205.

Pasal 54 Undang-Undang diundangkan.

206.


ini

mulai

berlaku

Pemerintah mengusulkan Pasal 53 huruf d.

untuk

NASKAH RUU USUL PERUBAHAN menghapus


Tetap pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 54 Undang-Undang diundangkan.

Tetap

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

28

NO. 207.

NASKAH RUU USULAN DPR Disahkan di Jakarta

TANGGAPAN PEMERINTAH Tetap

NASKAH RUU USUL PERUBAHAN Disahkan di Jakarta

Pada tanggal ..............

Pada tanggal ..............



ttd

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

29

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Recommend Documents