“Pemerintah dan Pelaksanaan HAM di Daerah”
oleh: Sidarto Danusubroto id b ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
“Membumikan HAM” “Membumikan HAM” • Menerjemahkan HAM hingga ke tingkat lokal • Narasi dan penerapan perlindungan HAM tidak berhenti di level negara, tetapi didorong hingga k i k l k l ke tingkat lokal • Inisiatif bermula dari Kota Metropolitan Gwangju, Korsel tahun 2007 • Resolusi PBB tahun 2013: tekankan pentingnya p g y peran pemerintah lokal dlm promosi & perlindungan HAM
Lanjutan...
• Pelembagaan nilai pemajuan dan perlindungan HAM dalam proses sosial‐politik g lebih dari sekedar di tingkat lokal pembentukan institusi formal, tetapi harus menjadi habitus kehidupan berbangsa menjadi habitus kehidupan berbangsa • Kualitas demokrasi suatu bangsa diukur dari kemampuan negara utk melindungi human rights dan kelompok minoritas
Lanjutan...
• Jaminan akses dan ketersediaan hak & kebutuhan dasar seluruh warga termasuk kebutuhan dasar seluruh warga, termasuk kelompok rentan dan marjinal • Agar pembangunan nasional tidak tinggalkan Agar pembangunan nasional tidak tinggalkan kaum lemah, tertindas • Pembangunan nasional tdk boleh semata kejar Pembangunan nasional tdk boleh semata kejar pertumbuhan secara makro, tapi abaikan ketimpangan, segregasi sosial dan spasial, kemiskinan & keterkucilan sosial (social alientation)
Janji Kemerdekaan Indonesia dan HAM ji d k d i d
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
BHINNEKA TUNGGAL IKA berarti berbeda‐beda tetapi tetap satu jua.
Tujuan Bangsa Indonesia dalam Pembukaan j g UUD 1945 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh l h tumpah t h darah d h Indonesia I d i (janji (j ji perlindungan) dan untuk memajukan k j h kesejahteraan umum (janji kesejahteraan), (j ji k j h ) mencerdaskan kehidupan bangsa (janji pendidikan), dan d d k ) d ikut k serta melaksanakan l k k ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (janji ketertiban)
NAWA CITA 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2 Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang 2. bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah‐daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan g kualitas hidup p manusia dan masyarakat y Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa‐bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor‐sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Yang memiliki arti bahwa negara berkewajiban untuk melindungi l d h k h k dari hak‐hak d masyarakat k Indonesia d
Sambutan Jokowi pada peringatan hari HAM, pada 11 Desember 2015 pada 11 Desember 2015 di Istana Negara : g “Pemenuhan Hak Asasi Manusia bukan semata‐ semata tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Oleh karena itu saya mendukung pelaksanaan dan perbanyakan kota, kabupaten yang ramah terhadap HAM. HAM Seperti di Palu, di Solo, di Wonosobo, di Jayapura dan di tempat‐tempat lainnya” l i ”
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( (RANHAM) ) menurut ketentuan k d l dalam Pasall 1 angka 2 Perpres No. 75 Tahun 2015 adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen,, bentuk jaminan negara atas hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya ada dalam Pasal 28 huruf A‐J. tepatnya dalam Pasal 28I ayat (1) menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, negara terutama pemerintah.
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL RI
Penyelenggaraan l Pemerintah i h Daerah h Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah ini harus memperhatikan dari aspek‐aspek yang berada di dalam daerah tersebut, dan berfungsi untuk mendelegasikan kepentingan pusat yang dinilai akan lebih efektif jika diselenggarakan oleh pemerintah d daerah h tersebut. t b t 16
Penghambat Perlindungan dan Penghormatan g g g HAM (1) • Akan selalu ada kelompok/kekuatan yang menghambat perlindungan HAM • Memprihatinkan : penelitian dari sejumlah Memprihatinkan : penelitian dari sejumlah lembaga riset yang menyebutkan bahwa hampir 80 persen mahasiswa menolak hampir 80 persen mahasiswa menolak Pancasila sebagai ideologi bangsa. Responden kaum muda di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
Penghambat Perlindungan dan Penghormatan g g g HAM (2) • Temuan The Wahid Institute sepanjang 2015 setidaknya ada 190 peristiwa pelanggaran kebebasan setidaknya ada 190 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terjadi di Indonesia. Menurut Direktur The Wahid Institute, Yenny Wahid, , y , angka itu meningkat 23 persen dibanding tahun lalu sebesar 158 peristiwa. • “ Tahun 2015 daerah yang tercatat banyak melakukan pelanggaran adalah provinsi Jawa Barat dengan angka 46 b h S 46 buah. Sementara Komnas HAM, mencatat di Jawa K HAM di J Barat ada 20 pelanggaran kekerasan” ‐ Yenny Wahid
Pemberdayaan HAM di daerah Pemberdayaan HAM di daerah • Lesson learned: kegagalan pencapaian target makro karena lemahnya partisipasi di tingkat k k l h ti i i di ti k t lokal, contoh Millennium Development Goals (MDG ) (MDGs). • Perlu daya dukung di tingkat lokal: sumber y g g daya, sumber dana, kolaborasi pemerintah, p , y p sektor privat, dan masyarakat sipil • Perlu transfer skill dan peningkatan kapasitas di tingkat lokal di tingkat lokal
Pemberdayaan HAM di daerah Pemberdayaan HAM di daerah • Pada tingkat lokal, konsep dan gagasan mengenai HAM menjadi sebuah aktualisasi yang paling riil atas pengakuan sebuah negara terhadap nilai‐nilai tersebut. • Tidak mungkin suatu negara dianggap berhasil dalam penghargaan p g g HAM jjika dalam kehidupan p sehari‐hari warganya masih dijumpai infrastruktur yang tak ramah terhadap kaum difabel, kesulitan akses terhadap hak d dan k b h kebutuhan d dasar sepertii pendidikan didik d dan kesehatan, atau pun adanya perilaku diskriminatif terhadap kaum minoritas. minoritas
Human Right Cities around the World Human Right Cities around the World
Human Right Cities around the World Human Right Cities around the World
Apresiasi terhadap Pemerintah Daerah dalam p p Mewujudkan Kota Ramah HAM •
•
Kabupaten Bojonegoro, dengan sejarah konflik yang dimulai sejak zaman Majapahit, dengan pemicu politisasi agama dan etnis yang rentan t j di terjadinya pelanggaran l HAM Namun HAM. N sejak j k Pak P k Suyoto S t menjadi j di Bupati B ti Bojonegoro, mulai terdapat titik awal penyadaran akan pentingnya penegakan HAM dengan metode mendekati berbagai komponen di masyarakat, mengumpulkan lembaga agama dari pelbagi pihak serta membuka ruang dialog antar‐tokoh agama dan masyarakat. Hal tersebut ditunjukan dengan peresmian pendirian Gereja Bethany di Jalan Sawunggaling Kota Bojonegoro pada Bulan Maret 2015 yang perijinannya terkatung‐katung sekitar 25 tahun silam. Sikap Kang Yoto, sapaan akrab Bupati Bojonegoro yang gemar berbagi pada umat juga ditunjukkan kepada anak‐anak pengungsi Etnis Rohingya, Myanmar. Ketika itu, itu Bupati menyatakan siap mengasuh lima hingga 10 anak‐anak pengungsi etnis Rohingya, yang berada di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kota Langsa, pada pertengahan Mei 2015 lalu, lebih karena persoalan kemanusiaan.
Apresiasi terhadap Pemerintah Daerah dalam p p Mewujudkan Kota Ramah HAM • Kabupaten Wonosobo adalah kabupaten yang memiliki komunitas Ahmadiyah y terbesar yyakni sejumlah j kurangg lebih 6000 pengikut. Hak mereka dalam berkeyakinan dilindungi oleh pemerintah kabupaten. Tak ada insiden kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah terjadi di Kabupaten Wonosobo. • Kota Palu, yang dilakukan oleh mantan walikota Rusdi M Mastura pada d tahun h 2012 lalu l l telah l h mengajukan j k permintaan maaf kepada korban peristiwa 1965. Hal itu dilakukannya murni berdasarkan alasan kemanusiaan. Bagi beliau, para korban peristiwa 1965/1966 harus dipulihkan hak‐haknya agar mereka dapat berkontribusi maksimal bagi g p pembangunan g awal Kota Palu.
Pancasila dan HAM
Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia disetiap silanya il t k d terkandung makna k yang melindungi li d i HAM HAM warga Indonesia
HAM menurut P Pancasila il Pancasila sebagai g p pandangan g hidup p dan staat fundamentalnorm bangsa Indonesia, bertindak sebagai dasar hukum bagi berlakunya penegakan H k Asasi Hak A i Manusia i di Indonesia. Di di I d i i dalam keseluruhan sila‐sila Pancasila, mengandung adanya jaminan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dari masyarakat yang berdasarkan Hak Asasi Manusia. Manusia
Sila Sila Pertama • Ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung makna perlindungan terhadap HAM “seseorang bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing‐masing” S j l d Sejalan dengan keinginan dari Masyarakat dunia k i i d iM k td i “dalam Deklarasi Universal tentang HAM di pasal 2”
• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Mengandung makna perlindungan HAM Mengandung makna perlindungan HAM “ setiap orang berhak untuk diperlakukan sama dan dipandang sama didepan hukum, dan persamaan derajat antar manusia haruslah d j t t i h l h ditegakkan” Sesuai dengan keinginan dari Masyarakat Dunia Sesuai dengan keinginan dari Masyarakat Dunia “dalam Deklarasi Universal tentang HAM di pasal 7”
Sila Kedua
• Persatuan Indonesia Mengandung makna Perlindungan HAM “ d “adanya unsur pemersatu yang dilandaskan dil d k dengan semangat gotong royong dan rela berkorban, serta menempatkan kepentingan b bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi d N di t k ti ib di ataupun golongan” Sesuai dengan keinginan dari Masyarakat Dunia Sesuai dengan keinginan dari Masyarakat Dunia “dalam Deklarasi Universal Pasal 1”
Sila Ketiga
Sila Keempat
• Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Mengandung makna perlindungan HAM “adanya adanya unsur untuk menyelesaikan masalah unsur untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat, sehingga melindungi kepentingan dan hak berpendapat ti ti tiap‐tiap pihak” ih k”
Sila Kelima
• Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Mengandung makna perlindungan HAM adanya Asas Keadilan dalam HAM yang Asas Keadilan dalam HAM yang “adanya dikandung dalam sila ini, untuk menjunjung tinggi keadilan demi kepentingan umum gg p g dan menghapuskan diskriminasi dan pembedaan antar individu”
Perjuangan Kaum Intelektual THE FOUNDING FATHERS
JAGA NILAI NILAI HAM YANG SUDAH DIBANGUN OLEH JAGA NILAI NILAI HAM YANG SUDAH DIBANGUN OLEH PAHLAWAN PENDIRI BANGSA. JANGAN SAMPAI TERKIKIS !
TERIMA KASIH
@sidarto_ds
