MEJA HIJAU
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KINERJA EKSEKUTIF DI KOTA MEDAN
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara OLEH: JHONNY NADEAK 117005087 / HK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
Universitas Sumatera Utara
(LEMBAR PENGESAHAN) JUDUL TESIS
: PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KINERJA EKSEKUTIF DI KOTA MEDAN
NAMA N.I.M.
: JHONNY NADEAK : 117005087
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
MENYETUJUI KOMISI PEMBIMBING
Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS Ketua
Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, M.Hum Anggota
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H
Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum Anggota
Dekan Fakultas Hukum
Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Sistim pemerintahan daerah dilaksanakan sebagai konsekuensi dari demokrasi di dalam negara kesatuan. Selain dianut asas dekonsentrasi juga dianut asas desentralisasi yang ditekankan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah untuk mengurusi rumah tangga sendiri secara nyata dan seluas-luasnya. Otonomi daerah memberikan hak kepada penyelenggara di daerah untuk melaksanakan pembangunan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada daerah tersebut, namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama, bagaimanakah pengaturan fungsi pengawasan anggota DPRD menurut peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah? Kedua, bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD Kota Medan terhadap kinerja eksekutif di kota Medan tahun 2011 dijalankan? Ketiga, apa saja tindakan anggota DPRD Kota Medan untuk melakukan fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Medan? Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, asas-asas, kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundangundangan di bidang pelaksanaan otonomi daerah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan fungsi pengawasan anggota DPRD menurut UUPD dan UUMD3 tidak diatur secara komprehensif walaupun UUPD telah diubah sebanyak dua kali tetapi pengaturan fungsi pengawasan DPRD hanya sebatas check and balances dan tidak diberi kewenangan penegakan hukum bagi DPRD. Pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD Kota Medan terhadap kinerja eksekutif di Kota Medan tahun 2011 masih belum memiliki sistim pengawasan yang ideal mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut pengawasan. Tindakan-tindakan anggota DPRD Kota Medan dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Kota Medan hanya bersifat rekomendasi dan saran-saran semata selanjutnya dilakukan pemantauan secara berkesinambungan. Disarankan, pertama, agar diatur mekanisme pengawasan triwulan dalam UUPD bersamaan dengan pengaturan kewajiban laporan KDH kepada DPRD secara berkala per triwulan. Kedua, agar DPRD Kota Medan menggunakan mekanisme pengawasan triwulan walaupun belum diatur dalam UUPD dan KDH wajib menyampaikan laporannya secara berkala per tiga bulan sehingga realisasi ABPD atas kinerja KDH mudah untuk dideteksi secara dini. Ketiga, agar KDH dalam pertanggungjawaban kinerjanya di hadapan anggota DPRD, masyarakat dan media harus berpedoman pada prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (prinsipprinsp good government). Kata Kunci : Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kota Medan, dan Otonomi Daerah.
Kinerja
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkann kehadirat Tuhan Yang Maha pengasih dan penyayang, atas segala berkat da kasih karunia-Nya yang selalu menyertai penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan atas penyertaan Tuhan penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Eksekutif di Kota Medan”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Magister Hukum (MH) di Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum. Penulis menyadari sungguh bahwa sebagai manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, sehingga penulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran kearah penyempurnaan sangat penulis harapkan. Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyelesaian penulisan ini banyak rintangan yang dihadapi, namun kesemuanya dapat dihadapi
dengan penuh kesabaran dan berkat bantuan dan
bimbingan, pengarahan serta ide-ide yang sangat berharga dari para pihak dan senantiasa mengharapkan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai penolongku. Karena itu penulis menhanturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat yang setinggi-tingginya dari lubuk hati yang paling dalam kepada yang saya muliakan yaitu: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu. DMT dan H.Sc (CTM)., Sp.A(K), Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
3. Bapak Prof. Budiman Ginting, SH., M.Hum Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang sangat perduli terhadap penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 5. Bapak Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, M.Hum selaku Anggota Komisi Pembimbing dengan penuh perhatian memberikan dorongan, masukan-masukan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 6. Ibu Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan perhatian, bimbingan dan arahan, masukan, semangat, petunjuk serta nasehat yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 7. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, MHum selaku penguji yang telah banyak memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 8. Bapak Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, MH. selaku penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam rangka penyelesaian tesis ini. 9. Seluruh Guru Besar dan Dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. 10. Karyawan Tata Usaha Kampus Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Kakanda Fika, Kakanda Fitri, Kakanda Yuli, Mas Udin, Bang Hendrik, Bang Hendra Sibarani, Bang Julhiman, yang memberikan dorongan, semangat kepada penulis selama mengikuti studi Program Studi Magister Ilmu Hukum. 11. Sahabat-sahabat satu angkatan penulis Marulianus Jawak, SH. Nasrun Pasaribu, SIK, Irwan Peter Pasaribu, SH., Miswarudin, SE, Novi, dan teman yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, sebagai teman penulis sharing dalam menyelesaikan tesis ini.
Universitas Sumatera Utara
Ucapan terima kasih penulis sampaikan secara khusus kepada isteri tercinta dan tersayang Derta Dermawaty Lubis yang dengan sabar memberikan selalu mengigatkan, semangat, dorongan, juga kepada Putriku Kasih Hillary Ronauli Nadeak yang saya cintai Kupersembahkan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya bapak Benyamin Nadeak dan ibu Nursinta br sinaga, yang telah membesarkan saya dan memberikan nasehat-nasehat yang baik sampai bisa menyelesaikan study saya dan menyelesaikan tesisi ini. Ada pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak, kalau tak retak bukanlah gading” yang artinya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan kesempurnaan tesisi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, yang adalah sumber segala berkat, senantiasa menyertai dan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua.
Medan,....Juli 2013 Penulis,
Jhonny Nadeak 117005087
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Jhonny Nadeak
Tempat/Tanggal Lahir
: Dolokniapul 11 April 1976.
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Agama
: Kristen
Alamat
: Jl. Bubu Gg Sentosa No 2 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung-KP.20222.
Pendidikan Formal
: S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU - Lulus Tahun 2013).
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ............................................................................................................
i
ABSTRAK ..............................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR ..........................................................................................
iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................
vi
DAFTAR ISI .........................................................................................................
vii
DAFTAR SINGKATAN ......................................................................................
x
BAB I
: PENDAHULUAN ..............................................................................
1
A. Latar Belakang ..............................................................................
1
B. Perumusan Masalah .......................................................................
10
C. Tujuan Penelitian ...........................................................................
10
D. Manfaat Penelitian .........................................................................
11
E. Keaslian Penelitian .........................................................................
12
F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional.................................
13
1. Kerangka Teori.........................................................................
13
2. Landasan Konsepsional............................................................
29
G. Metode Penelitian ..........................................................................
31
1. Jenis dan Sifat Penelitian .........................................................
31
2. Sumber Data .............................................................................
31
3. Teknik Pengumpulan Data .......................................................
33
4. Analisis Data ............................................................................
33
Universitas Sumatera Utara
BAB II : PENGATURAN FUNGSI PENGAWASAN ANGGOTA DPRD MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH .........................................
35
A. Sistim Pemerintahan Daerah ..........................................................
35
B. Otonomi Daerah .............................................................................
38
C. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD ......................................
44
1. Prinsip Check and Balances .....................................................
44
2. Pengawasan ..............................................................................
53
D. Tugas dan Wewenang serta Kewajiban KDH dan DPRD Dalam Kaitannya Dengan Pengawasan .....................................................
56
E. Pengaturan Fungsi Pengawasan Anggota DPRD Menurut Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Pemerintahan Daerah
63
BAB III : PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN TERHADAP KINERJA EKSEKUTIF DI KOTA MEDAN TAHUN 2011 .........................................................
75
A. Temuan-Temuan
Anggota
DPRD
Dalam
Melaksanakan
Pengawasan Kinerja Pemerintah Kota Medan di Tahun 2011.......
75
B. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Kota Medan Tahun 2011................................................................
83
C. Konsep Pengawasan yang Ideal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan ....................................................................................
93
Universitas Sumatera Utara
BAB IV : TINDAKAN-TINDAKAN ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN UNTUK MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KOTA MEDAN ...........
104
A. Tindakan-Tindakan DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan ...............................................
104
B. Kendala-Kendala Bagi DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan ..................................
118
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN ..........................................................
131
A. Kesimpulan ....................................................................................
131
B. Saran...............................................................................................
133
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................
134
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR SINGKATAN APBD
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anjal
: Anak Jalanan
AMDAL
: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BKD
: Badan Kepegawaian Daerah
BLH
: Badan Lingkungan Hidup
BLU
: Badan Layanan Umum
DBG
: Dana Bagi Hasil
DBD
: Demam Berdarah
DPRD
: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
E-KTP
: Elektronik Kartu Tanda Penduduk
Gepeng
: Gelandangan dan Pengangguran
IMB
: Izin Mendirikan Bangunan
IPAL
: Instalasi Pengelolaan Limbah
Jamsostek
: Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JPKMS
: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat
KDH
: Kepala Daerah
KK
: Kartu Keluarga
KUA
: Kebijakan Umum APBD
LKPJ
: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
PAD
: Pendapatan Asli Daerah
Pemdakot Medan : Pemerintah Daerah Kota Medan PNS
: Pegawai Negeri Sipil
PSK
: Pekerja Seks Komersil
PPAS
: Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
RAPBD
: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Renstra
: Rencana Strategis
RPJM
: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Universitas Sumatera Utara
RKPD
: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKA SKPD
: Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
SDM
: Sumber Daya Manusia
SKPD
: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPPL
: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
Tupoksi
: Tugas pokok dan fungsi
UMK
: Upah Minimum Kabupaten/Kota
UPL
: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UUPD
: Undang-Undang Pemerintahan Daerah
UUMD3
: Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Universitas Sumatera Utara
