ASOSIASI TERHADAP DRAFT RUU DEWAN PENASIHAT PRESIDEN

www.parlemen.net

MATRIKS MASUKAN UJI PUBLIK (5) LIMA DI PROVINSI & RDPU PAKAR/ASOSIASI TERHADAP DRAFT RUU DEWAN PENASIHAT PRESIDEN

SEKRETARIAT PANSUS RUU DPP-KN TAHUN 2006

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

MATRIKS MASUKAN UJI PUBLIK LIMA PROVINSI & RDPU PAKAR/ASOSIASI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG DEWAN PENASIHAT PRESIDEN No. 1.

Substansi Materi Draft RUU Dewan Penasihat Presiden

Masukan RDPU Pakar & Asosiasi

Masukan Uji Publik Lima Provinsi

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....... TAHUN ........... TENTANG DEWAN PENASIHAT PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1. RUU tentang Dewan Penasehat Presiden pada prinsipnya pembicara menganggap sudah cukup memadai dengan catatan bahwa istilah yang tercantum dalam Pasa! 16 UUD Negara RI Tahun 1945 adalah Dewan Pertimbangan. Prof. Mustopadidjaja AR. 2. Judul RUU sesuai dengan nomenklatur dalam Pasal 16 UUD 1945 yaitu menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Menurut LAN pengertian dari kata Pertimbangan Iebih tepat dari kata Penasihat. (Lembaga Administrasi Negara)

1. Pada Pasal 16 UUD 1945 judul RUU telah ditentukan mengapa yang digunakan kata Penasihat bukan Pertimbangan (Masukan dari Prov.Jatim) 2. Nomenklatur RUU Dewan Penasihat Presiden harus disesuaikan dengan bunyi Pasal 16 UUD 1945 "...dewan pertimbangan ". (Masukan Prov.Kalbar)

2.

Menimbang:

3.

a. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna;

Usulan untuk substansi Menimbang: Diktum Pertimbangan butir a, b, c dan d belum menonjolkan aspek sosiologis, aspek sosiologis yang dimaksud antara lain : a. volume pekerjaan Presiden yang semakin bertambah; b. variasi problema-problema yang muncul, dan c. kekuatiran akan semakin beratnya


www.parlemen.net No.



Masukan Uji Publik Lima Provinsi tanggung jawap Presiden dalam membuat keputusan yang vital artinya bagi kehidupan suatu bangsa. (Masukan Prov.Maluku)

b. bahwa tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dikenal dan berlangsung sejak lama sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakibatkan perubahan struktur ketatanegaraan yang memerlukan sebuah lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Dewan Penasihat Presiden; 7.

Mengingat:

8.

Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 21 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Usulan untuk substansi Mengingat : Agar ditambahkan Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden karena adanya masa jabatan bagi Dewan Penasihat Presiden.(Masukan Prov.Maluku)





10.

MEMUTUSKAN :

11.

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PENASIHAT PRESIDEN

12.

BAB I KETENTUAN UMUM

13.

Pasal 1

14.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

15.

1. Dewan Penasihat Presiden adalah lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16.

2. Presiden Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Presiden, adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17.

BAB II KEDUDUKAN

18.

Pasal 2

19.

20.

Dewan Penasihat Presiden merupakan kekuasaan pemerintahan negara.

bagian

dari


DPP tidak dianggap sebagai lembaga seperti DPA. Dipertanyakan bahwa sebagai lembaga negara saja tidak dapat berbuat banyak apalagi di bawah presiden, sehingga perlu dirumuskan agar DPP bisa lebih efektif dalam posisi di bawah presiden.(Masukan Prov.Kalbar)

Pasal 3




21.

Dewan Penasihat Presiden dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

22.

Pasal 4

23.

Dewan Penasihat kepresidenan

Presiden

berkedudukan

di



kantor

24.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

25.

Pasal 5

26.

(1) Dewan Penasihat Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pernerintahan negara.

27

(2) Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan, baik atas permintaan maupun tanpa permintaan Presiden.

28

(3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil keputusan kelembagaan dan bersifat kolektif.

Pasal 5 ayat (3) dan (4), dinilai agak paradoks antara secara kolektif dan individual. Agar dibalik ayat 4 menjadi ayat 3, sehingga pendapat individual menjadi pendapat kolektif. (Masukan Prov. Sumatera Utara)

29.

(4) Presiden dapat meminta nasihat dan pertimbangan kepada anggota Dewan Penasihat Presiden secara individual.

Bab III tentang tugas dan fungsi, I agar nasihat yang diberikan secara individual dapat segera disampaikan melalui ketua

Usulan untuk substansi BAB III TUGAS BIDANG Judul Bab III diperbaiki menjadi TUGAS BIDANG, hal itu didasarkan pada materi-materi di Pasal 5 tentang tugas dan Pasal 6 tentang bidang ekspertis. (Masukan Prov.Maluku)

Apakah Presiden hanya terbatas menerima masukan Dewa Penasihat & lembaga lain yang sejenis tidak dapat menvampaikan nasihat. (Masukan dari Prov.Jatim)





Masukan Uji Publik Lima Provinsi untuk menghindari ABS (Asal Bapak Senang) dan like and dislike. (Masukan Prov. Sumatera Utara)

30. 31.

Pasal 6 Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Penasihat Presiden melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan di bidang: a. politik; b. pertahanan dan keamanan; c. ekonomi; d. keuangan; e. hukum; f. aparatur dan administrasi negara; g. otonorni daerah; h. agama; dan sosial kemasyarakatan.

1. Berangkat dari asas efisiensi dan efektivitas, lembaga ini tidak diperlukan. Namun jika atetap diadakan, lembaga penasehat presiden sebaiknya diintegrasikan dengan fungsi yang lebih makro dan strategis (misalnya Dewan Keamanan Nasional). Dr. Indria Samego, APU 2. Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan fungsi pertimbangan atau nasihat dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan & keamanan, agama, hukum, otonomi daerah, dan aparatur dan administrasi negara. (Lembaga Administrasi Negara) 3. Untuk Iebih mengefektifan kinerja presiden dalam menjalankan roda pembangunan sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam kampanye pemilu, presiden dibantu oleh dewan penasehat yang terdiri dari : • Dewan Penasit Ekonomi (Council of Economic Adviser); • Dewan Penasihat Politik dan Keamanan Nasional (Nasional

1. Pada RUU DPP harus ada bidangbidang strategis untuk kepentingan pembangunan yang perlu diakomodasi dalam Pasal 6 misalnya, bidang pendidikan/agama atau budaya bisa dimasukkan ke dalam bidang sosial budaya dan kemasyarakatan. (Masukan Prov.Kalbar) 2. Perlunya diakomodasi urusan lain ke dalam bidang kerja DPP seperti urusan kesehatan, pendidikan, lingkungan dan agama. (Masukan Prov.Kalbar) 3. Pasal 6 huruf i, tentang bidang sosial kemasyarakatan, hendaknya dimasukan juga mengenai 'lingkungan hidup', sehingga tertulis 'sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup. (masukan Prov. Sumatera Utara) 4. Pasal 6 mengatur tentang operasionalisasi tugas dewan penasehat presiden yaitu memberi nasehat berdasarkan ekspertis di bidang-bidang tertentu. Istilah melaksanakan fungsi dalam pasal ini sebaiknya diganti dengan memberi






Politik and Security Council ),

nasehat. (Masukan Prov. Maluku)

• Dewan Penesihat Kesejahteraan Sosial (Social Security Council) yang terdiri dari orang-orang yang kompemten di bidangnya (masingmasing 5), berwawasan luas, dan berintegritas tinggi yang bertugas: 1. membantu menajamkan arah dan prioritas pembangunan nasional 2. membantu menyeiaraskan jalannya proses pembangunan nasional 3. membantu menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dan urgen yang dihadapi pemerintah, secara konseptual dan operasional melalui dengar dan atau konsultasi dengan kementrian terkait. Prof. Ir. Insang Gonarsyah, Ph.D 32

BAB IV SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

33

Bagian Pertama Susunan

34

Pasal 7

35

(1) Dewan Penasihat Presiden terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

1. Pada Pasal 7, Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari 8 (delapan) orang anggota serta ketua & wakil ketua

1. Dengan jumlah anggota Dewan Penasihat hanya 9 orang, apakah bisa memenuhi kebutuhan Presiden




Masukan RDPU Pakar & Asosiasi menjabat selama 5 (tahun). (Lembaga Administrasi Negara)

36

(2) Ketua dan Wakil Ketua merupakan pimpinan yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

37

(3) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua terpilih, Dewan Penasihat Presiden dipimpin oleh anggota yang tertua usianya.

38

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Dewan Penasihat Presiden

39

Bagian Kedua Keanggotaan

40

Pasal 8

Masukan Uji Publik Lima Provinsi (Masukan dari Prov.Jatim) 2. Usulan perubahan rumusan: DPP terdiri dari atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota yang memiliki kemampuan yang luas sesuai Pasal 6 dan bukan mantan pejabat pemerintah dan pejabat negara serta pengurus Parpol/LSM (Masukan Prov.Kalbar) 3. Pasal 7 jumlah anggota 9 orang untuk 9 bidang sehingga tidak cocok hanya 1 orang, disarankan Iebih dari 1 orang perbidang. (Masukan Prov. Sulawesi Selatan) Pada Pasal 7 ayat (2) masa jabatan ketua dan wakil ketua adalah satu tahun sesuai dengan teori lord acton (Masukan dari Prov.Jatim)

Belum diaturnya hak-hak dan status anggota DPP. Apakah setingkat pejabat negara, eselon 1, atau yang mana





Masukan Uji Publik Lima Provinsi sehingga jelas hak-hak dan wewenangnya. . (Masukan Prov.Kalbar)

41

(1) Anggota Dewan Penasihat Presiden harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi: a. warga negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.

42

(2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Penasihat Presiden harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi: a. mempunyai sifat kenegarawarian; b. tidak menjabat sebagai pimpinan partai politik; c. mempunyai keahlian atau profesional di bidangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; d. mempunyai rekam jejak yang baik selama masa pengabdian di bidangnya; dan dikenal luas oleh masyarakat.

Dalam persyaratan menjadi anggota Dewan Penasehat Presiden, setiap calon anggota memiliki otoritas di bidang tertentu yang tidak dimiliki o!eh Presiden yang akan dibantunya. Dr. Indria Samego, APU

1. Pada pasal 8 tidak disebutkan batasan umur, oleh karenanya perlu ada batasan-batasan mengenai umur anggota Dewan Penasihat (Masukan dari Prov.Jatim) 2. RUU tentang Dewan Penasihat Presiden harus mengatur mengenai batas usia keanggotaan DPP, agar usia penasihat lebih tua dari yang akan dinasihati/Presiden (masukan dari Prov. Sulawesi Selatan) 1. pada Pasal 8 ayat (2) huruf a tidak jelas tolok ukur dari sifat kenegarawanan itu, norma tersebut tidak dijelaskan dan merupakan norma yang kabur. (Masukan dari Prov.Jatim) 2. Persyaratan anggota DPP perlu ditambahkan: integritas yang diakui berbagai kalangan. (Masukan Prov.Kalbar) 3. Perlunya penegasan bahwa anggota DPP bukan dari Parpol (Masukan Prov.Kalbar) 4. Pasal 8 ayat (2) RUU tentang DPP perlu memuat ketentuan batas minimal pendidikan. Persyaratan anggota DPP perlu juga disamakan dengan persyaratan menteri. (masukan dari Prov. Sumatera Utara)




43

Pasal 9

44

(1) Masa jabatan anggota Dewan Penasihat Presiden selama 5 (lima) tahun

45

(2) Anggota Dewan Penasihat Presiden berhenti bersamasama dengan Presiden.

46

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

47

Pasal 10

48

(1) Anggota Dewan Penasihat Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

49

(2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Penasihat Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

50

(3) Anggota Dewan Penasihat Presiden diangkat oleh Presiden selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Presiden terpilih dilantik.

51

Pasal 11

52

Anggota Dewan Penasihat Presiden diberhentikan dari jabatannya karena: a. meninagal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara



Terdapat ketidaksinkronan antara masa jabatan anggota Dewan Presiden 5 tahun dengan di ayat selanjutnya yang menyebutkan bahwa anggota dapat diberhentikan dari jabatannya karena kehendak presiden, yang berarti bisa kurang dari 5 tahun. Dr. Indria Samego, APU

1. Untuk memperkuat kinerja, masa kerja minimal 2,5 tahun untuk efektifitasnya. (Masukan Prov.Kalbar) 2. Masa jabatan Ketua DPP sebaiknya 5 tahun, sedangkan batas pendidikan perlu dimuat dalam RUU DPP. (masukan dari Sumatera Utara) 1.






tertulis c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan. d. kehendak Presiden; dan/atau e. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan. 53

Pasal 12

54

Anggota Dewan Penasihat Presiden tidak boleh merangkap jabatan sebagai: a. ketua dan hakim agung pada Mahkamah Agung; b. ketua dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; c. pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; d. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; e. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; f. pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri; h. Jaksa Agung; atau pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

55

Pasal 13

56

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Penasihat Presiden dibantu oleh staf yang mendukung kegiatan administrasi.

57

(2) Ketentuan tebih lanjut mengenai staf pendukung Dewan Penasinat Presiden akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pada Pasal 12 tentang larangan rangkap jabatan dengan penambahan butir, selanjutnya menjadi : pejabat dilingkungan perguruan tinggi, pejabat BUMN/BUMD dan pejabat lain di sektor swasta.(Lembaga Administrasi Negara)

Pada Pasal 13 ayat (1) disarankan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden dibantu oleh satu kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris yang setara dengan eselon 1 b. (Lembaga Administrasi Negara)




58

BAB V MEKANISME KERJA

59

Bagian Pertama Tata Cara Rapat

60

Pasal 14

61

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Penasihat Presiden melakukan rapat-rapat untuk merumuskan nasihat dan pertimbangan.

62

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penasihat Presiden dapat mengundang ahli/pakar di luar bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

63

(3) Rapat-rapat dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan dan permintaan dari Presiden.

64

(4) Ketentuan tata cara rapat-rapat ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Dewan Penasihat Presiden

65

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Nasihat dan Pertimbangan

66

Pasal 15

67

(1) Nasihat dan pertimbangan Dewan Penasihat Presiden wajib disampaikan kepada Presiden dalam hal terjadi kebijakan pemerintah yang menimbulkan silang pendapat di masyarakat luas



Keanggotaan DPP tidak perlu dibatasi dengan pembidangan. Pasal 14 ayat (2) RUU tidak perlu pembatasan keahlian. Demikian juaa , istilah 'mengundang', dalam pasal tersebut tidak tepat, lebih tepat istilah 'meminta'. (Masukan Prov. Sumatera Utara)

1. Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta Pasal 16 ayat (2) dan (3) dihapuskan untuk memperkuat sistem presidensial sehingga tidak memungkinkan adanya campur tangan DPR kecuali Pasai 13





Masukan Uji Publik Lima Provinsi (1) yang tidak dapat dibubarkan. (Masukan Prov.Kalbar) 2. Pada Pasal 15 ayat (1) istilah ‘silang pendapat', dirasakan kurang cocok, harus dicarikan istilah lain (Masukan Prov. Sulawesi Selatan)

68

(2) Nasihat dan Pertimbangan Dewan wajib disampaikan kepada Presiden dalam hal Presiden meminta nasihat dan pertimbangan dari Dewan Penasihat Presiden.

69

(3) Selain nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Penasihat Presiden dapat menyampaikan nasihat dan pertimbangan yang dianggap penting oleh Dewan Penasihat Presiden.

70

(4) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disampaikan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

71

(5) Ketentuan Iebih lanjut tentang tata cara penyampaian nasihat dan pertimbangan diatur dengan Peraturan Presiden.

72

BAB VI PEMBIAYAAN DAN HAK KEUANGAN

73

Pasal 16

74

(1) Pembiayaan tugas-tugas Dewan Penasihat Presiden dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

75

(2) Anggaran Dewan Penasihat Presiden ditempatkan pada anggaran kepresidenan.




76

(3) Hak keuangan anggota Dewan Penasihat Presiden ditetapkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan.

77

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

78

Pasal 17

79

Anggota Dewan Penasihat Presiden dapat mengikuti sidang kabinet atas permintaan Presiden.

80

Pasal 18

81

Anggota Dewan Penasihat Presiden dapat mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan atas pemintaan Presiden.

82

Pasal 19

83

Anggota Dewan Penasihat Presiden tidak dibenarkan memberikan pemyataan dan menyebarluaskan hasil nasihat dan pertimbangan kepada masyarakat.



Pada pasal 17 disarankan menjadi " anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat mengikuti sidang kabinet, sebagai pendengar atau pengamat atas permintaan Presiden". (Lembaga Administrasi Negara)

Pada Pasal 18 disarankan menjadi 'Anggota Dewan Penasihat Presiden dapat mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan atas permintaan Presiden, sesuai dengan lingkup bidangnya dan merupakan masalah yang bersifat intemasional". (Lembaga Administrasi Negara)

Pasal 18 kunjungan kerja Penasihat Presiden agar tidak untuk jalan jalan memboroskan keuangan negara. Kunjungan kerja diperlukan agar para penasihat berinteraksi dengan masyarakat sehingga mengetahui secara langsung apa yang dirasakan oleh rakyat. (Masukan Prov.Sulawesi selatan)

1. Tentang larangan penyebarluasan nasihat & pertimbangan, membuat Dewan Penasihat tidak komunikatif pada mas arakat. (masukan dari Prov. Jatim) 2. Pada Pasal 19 sebaiknya anggota Dewan Penasihat apat





Masukan Uji Publik Lima Provinsi menyebarluaskan nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (masukan dari Prov. Jatim) 3. Pasal 19 disarankan dihapus jika tidak ada klausul tambahan yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan. (Masukan Prov.Sumatera Utara)

84

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

85

Pasal 20

86

(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka seluruh lembaga atau perorangan yang melakukan fungsi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden disesuaikan dengan Undang-Undang ini

87

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

88

Disahkan di Jakarta Pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Bagaimana dengan badan-badan penasihat yang sudah ada apakah diakomodasi oleh RUU ini. (Masukan dari Prov. Jatim)

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO






Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ........ NOMOR...


www.parlemen.net

MATRIKS MASUKAN UJI PUBLIK LIMA PROVINSI & RDPU PAKAR/ASOSIASI TERHADAP PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG DEWAN PENASEHAT PRESIDEN No 1

Substansi Materi Draft RUU Awal



RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....... TAHUN ....... TENTANG DEWAN PENASIHAT PRESIDEN

2

I. UMUM

3

Berbagai perubahan mendasar di bidang ketatanegaraan telah dilakukan melalui perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut antara lain menyangkut kelembagaan negara atau alat-alat perlengkapan negara. Perubahan kelembagaan negara diantaranya terkait dengan pembentukan lembaga negara baru atau pendefinisian ulang terhadap fungsi dan kedudukannya.

4

Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum perubahan, Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia diatur di dalam Bab tersendiri. Setelah perubahan, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung diganti dengan suatu dewan pertimbangan yang ditempatkan dalam satu rumpun Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sebuah dewan yang


www.parlemen.net No




mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden masih tetap diperlukan, namun statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden 5

Keberadaan suatu dewan pertimbangan bagi penguasa pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya otokrasi atau pemerintahan yang hanya dilakukan oleh satu orang. Otokrasi dapat menimbulkan terjadinya pemerintahan yang tirani, otoriter, diktatorial, atau totaliter. Untuk menghindari hal-hal tersebut, selain dibentuk alat-alat perlengkapan lain, masih dirasakan perlu adanya suatu dewan pertimbangan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden agar keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. Mengingat fungsinya tersebut, maka dewan pertimbangan harus berisi orang-orang yang jujur, adil, berkelakuan tidak tercela, negarawan, dan mempunyai keahlian atau profesional di bidangnya serta dikenal luas oleh masyarakat.

6

Penyebutan Dewan Penasihat Presiden dimaksudkan agar tidak dimaknai seperti sebuah dewan pertimbangan yang sejajar dengan Presiden atau lembaga negara lain pada masa sebelurn perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diatur mengenai nama dewan pertimbangan dimaksud.

7

Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan, dan pengaturannya dalam undang-undang. Undang-Undang ini mengatur mengenai keberadaan suatu dewan pertimbangan dengan penyebutan Dewan Penasihat Presiden.


www.parlemen.net No


8

Undang-Undang ini mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, susunan dan keanggotaan, pembiayaan dan hak keuangan. Sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian, ketentuan mengenai staf pendukung, mekanisme kerja, pembiayaan dan hak keuangan, dengan Peraturan Presiden.

9

II. PASAL DEMI PASAL

10

Pasal 1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Huruf a Yang dimaksud dengan bidang politik meliputi politik dalam negeri dan politik luar negeri. Huruf b Cukup jelas


www.parlemen.net No 25


Cukup jelas Huruf e

28 29

Cukup jelas Huruf f

30 31

Cukup jelas Huruf g

32

33

Yang dimaksud dengan bidang otonomi daerah termasuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah Huruf h

34 35

Cukup jelas Huruf i

36

37 38 39

40 41


Huruf d

26 27


Yang dimaksud dengan bidang sosial kemasyarakatan meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, Pasal 7 Ayat (1) Dan jumlah keanggotaan Dewan Penasihat Presiden sebanyak 9 (sembilan) orang, setiap anggota membidangi 1 (satu) bidang tugas. Ayat (2) Cukup jelas


www.parlemen.net No 42


Cukup jelas Ayat (4)

45 46 47

Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1)

48 49

Cukup Jelas Ayat (2)

50 51 52

Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1)

53 54

Cukup Jelas Ayat (2)

55 56 57 58 59 60

61


Ayat (3)

43 44


Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Huruf a Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang Huruf b


www.parlemen.net No


62 63

Huruf c Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, atau tidak hadir dalam rapat-rapat tanpa keterangan apapun selama tiga bulan berturut-turut. Huruf d

66 67

Cukup jelas Huruf e

68

69 70 71 72 73

74


Cukup jelas

64

65


Apabila dinyatakar, sebagai terdakwa, maka yang bersangkutan dinyatakan non aktif atau diberhentikan sementara dari jabatannya. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Staf yang mendukung tugas dan fungsi Dewan Penasihat Presiden merupakan stat atau pegawai di iingkungan kantor kepresidenan yang diperbantukan. Ayat (2)


www.parlemen.net No


75 76 77

Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

80

81

Yang dimaksud dengan pakar/ahli adalah orang yang ahii dan profesional di bidang tertentu. Pakar/ahli yang diundang adalah pakar/ahli yang kepakaran/keahliannya tidak dimiliki oleh anggota Dewan Penasihat Presiden. Ayat (3)

82 83

Cukup jelas Ayat (4)

84 85 86 87 88 89 90 91 92


Cukup jelas

78 79


Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)


www.parlemen.net No


93

94 95 96 97 98 99 100 101



Penetapan hak keuangan dengan Peraturan Presiden dimaksudkan agar anggota Dewan Penasihat Presiden tidak menerima hak keuangan ganda, yaitu melakukan pekerjaan selain keanggotaan Dewan Penasihat Presiden dengan menerima pendapatan tetap yang merugikan anggaran negara. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas

102 103

TAMBAHAN INDONESIA NOMOR ........

LEMBARAN

NEGARA

REPUBLIK


ASOSIASI TERHADAP DRAFT RUU DEWAN PENASIHAT PRESIDEN

Recommend Documents