UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
SAMBUTAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDO:"lESIA
Puji syukur kita panJatkan ke hadira t Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat Ja il karunia-Nya, bahwasanya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 200R tentang Keterbukaan Informasi Publik (U KIP) telah diundangkan. Lahirnya UU KIP ini dilatarbelakangi dari bergulirnya reformasi dalam negara dan hingga sekarang ini perubahan terjadi dalam sistem Pemerintahan negara sudah satu dasawarsa. Adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat da lam setiap proses te~jadinya kebijakan publik. lnformas i merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengemba ngan pribadi dan lingkungan sosialnya, hak memperoleh infonnasi merupakan hak asasi manusia. Oengan adanya UU KIP ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publ ik negara dan Badan Publik nonpemerintah dalam memberikan pelayanan informa i kepa da masya rakat, sekaligus gun a mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Oalam UU KIP ini disyaratkan adanya tuntutan kcterbukaan informasi tidak han v;1 diwajibkan kepada lembaga eksekutif, legislatiL dan yudikatif. tdapi juga badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyel enggara negara. atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBO, sumbangan masyarakat dan/atau Illar negeri. UU KIP ini juga mengatur Informasi Publik apa saja yang dapat diberikan kepada masva rakat dan disamping itu ada Informasi yang dikecualikan tidak dikategorikan seha gai lnformasi Publik yang dapat diakses kepada masyarakat. dengan pertimbangan iniormasi yang dikecualikan tersebut apabila diberikc1I1 danJatau diakses kepaci3 publik dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan IntelektuaL membahayakan sistem
- 11l
penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional, terganggunya kerent ingan ekonomi nasional, mengungkar kerahasiaan pribadi, dan inforrnasi lainnya yang tidak boleh diungkarkan berdasarkan Undang-Undang lain. Dengan adanya UU KTP ini diharapkan agar seluruh elemen bangsa dan setiap lembaga ne gara dapat memahami dalam menafsirkan keterbukaan infonnasi dan pengelolaan in formasi dcngan tujuan good governance dan menuju stabilitas naslOna~ yang lcbih diulamakan. U . KIP ini dalam implemenlasinya memoutuhk.an persiapan yang clikur mcmad ai oagi keslapan Badan Publik yang akan memoerikan layanan lnfonnasl Puolik. maka cliperlukan pcraluran pelaks anaan dalarn bentuk Peraturan Pemerintah yang, harus disiapkan oleh Pemerintah. dan Juknis
Jakarta,
M
Juni 200R
T ERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- IV
KATA PENGANTAR
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang tc lah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 merupakan prcstasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi. di mana keterbukaan merupakan salah satu ciri kebidupan demokrasi. Keterbukaan Informasi Publik mempunyai makna yang luas , karena semua pc ngelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakal. Badan Publik tersebut antara lain lembaga Legislati f. Eksekuti L Yudikati L dan Organisasi Masyarakat yang terkena kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, siapa saja yang menjalankan tugas dan fungsi yang dananya bersumber dari APBN / APBD dan sumbangan dana pllblik. harus menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. amun , terdapatjuga informasi yang dikecualikan tidak bisa disampaikan kepada masyarakat, antara lain informasi strategi dan rahasia bisnis yang menjadi hak perusahaan. informas i rahasia negara, informasi intelijen, dan informasi yang bersifat pribadi. Pengesahan Rancangan UU KIP menjadi Undang-Undang ini merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ole h karena itu, perlu adanya kesadaran bagi selurub clemen bangsa agar setiap lembaga dan badan Pemerintah datam pengelolaan informasi harus dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance), transparansi , dan akuntabili tas. Dengan demikian, membuka informasi bukan saja milik lembaga Pemerintah. tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat. Berlakunya UU KIP ini memerlllkan sosialisasi dalam arti pemahaman pada pol a pikir masyarakat akan arti pentingnya informasi. Oleh karena itu. Direktorat Jellderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI). Departemen Komunika 'i dan Informatika menerbitkan Undang-Undang dimaksud. Jakarta , Juni 2008
DIREKTUR JENDERAL SARANA KOMUNIKASI
DAN DISEMINASIINFORMASI.
FREDDY H. TULVNG
- v
DAFTAR lSI
SAMBUTAN MENTERI KOMUNlKASI DAN INFORMATlKA RI
111
KATA PENGANTAR
v
DAFTAR lSI
VI
...... ..... .. .. .... ... ... ... ... ............. .............. .. .. .. ... ... ... .... .. ... ..... .. ........ .
l DANG·UN DANG REPUBLIK INDO NES IA NOMOR 14
TAHUN 200X TENTANG KETERBUKAAN TNFORMASI PUBLIK
• BAB I • BAB II • BAB III • BAB • BAB • BAB • BAB • BAB
IV V VI VII VIII
• • • • • •
IX X XI XII XIII XIV
BAB BAB BAB BAB BAB BAB
Kctentuan Umum " .................. .. .... ....... .... .... ... .. .. .... ... .... . Asas dan Tujuan ............... .. ............ ..... .. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi
Publik serta Hak dan Kewajiban Badan Publik Informasi Yang Waj ib Disediakan dan Diumumkan ...... Informasi Yang Dikecualikan Mekanisme Memperoleh Infonnasi .... .................. .. . Komisi Informasi ......................................... ....... .. Keberatan dan Penyel esaian Sengketa Melalui
Komisi Infonnasi .............................................. ... . Hukum Acara Komisi Gugatan Pengadilan dan Kasas i ....... ........ .. Ketentuan Pidana ... ..... .... .... .. . ..... .. .......... .. Ketentuan Lain·Lain ...... .. ... .. ....... ... .. .. .. .. .. .. .. ...... .. ....... .. Ketentuan Peralihan ............... .. .. ... ...... .. .... ........ Ketentuan Penutup
2
4
5
8
12
16
18
25
27
30
32
34
34
35
P ENJELASAN ATAS UNDANG· U NDA G REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASr PUBLIK .. . .... .. ................ .. .... .. .. .........
37
I. II.
39
UM U M ... ........ ................ .. ..... ...... .... . PASAL OEM! PASAL ...... .................... ...
- VI
37
........ .. .... .. ......... .......
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa infonnasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. 'bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyeleng garaan negara yang baik; c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pe nyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; d. bahwa pengelolaan informasi pubh k merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c. dan huruf d. perlu mem bentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 1
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Mcngingat:
Pasal 20 , Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasa] 28 J Undang- U ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWA:\ PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : I. lnformasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
2.
3.
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjclasannya yang clap at dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikeJola. dikirim , danlatau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyclenggara dan penyelenggaraan negara danlatau penyelenggara dan penye1enggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- U ndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya bcrkaitan dengan penyelenggaraan negara,
- 2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
4.
5.
6. 7. 8.
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ata u Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau orga ni sas i nonpemerintah sepanjang sebag ian alau scluruh dananya ber sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negcri. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang bcrfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, me netapkan petunju k teknis standar Iayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa infor masi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang teljadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk men duduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
Pejabat Penge lola In form asi dan Dokumentasi ada lah pej abat yang bertang gung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik. 10. Orang adalah orang perseorangan, kclompok orang, badan hukum, atau ba dan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang mcnggunakan informas i publik sebagaimana diatur da lam Undang-Undang ini. 12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan huku m
9.
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur daJam Undang-Undang ini.
- 3
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Asas
Pasal2
(I) St!tiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seti ap Pengguna lnformasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bcrsifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Infonnasi Publik hams dapa! diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu. biaya ringan, dan cara sedcrhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang l; ndang. kepatutan , dan kepentingan lImllm didasarkan pada pengujian tt!ntang konsekuensi yang timblll apabila sllatu infonnasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menlltllp Informasi Publik dapal melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membllkanya atau sebaliknya. Bagian Kedua
Tuj uan
Pasal3
lIndang- Undang ini bertujuan lIntllk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahlli rencana pembllatan kebijakan publik. program kebijakan publik. dan proses pengambilan keplltllsan publik , serta alas an pengambi Ian suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. mcningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publ ik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- 4
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efeklif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan: e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajal hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kel1idupan bangsa: dan atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Bad:m Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI
PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal4
(I) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik: b. menghadiri pertemuan publ ik yang terbuka untuk lImum untuk memper oleh Infol1llasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dania tau d. menyebarluaskan Infol1llasi Publik sesuai dengan peraturan perundang undangan. (3) Setiap Pemohon Infol1llasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh lnformasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 5
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik PasalS r
IJ
( :2)
Pc:m!guna inCormdsl Puhllk wajih menggunakan ]ni'nrrnasi Pub!!\.; sesliai dcngan kctcntuan peraturan perundang-undangan . Pengguna Informasi Pub Iik waj ib rnencantumk an sum her dan mana ia mem perolch Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kcpcntingan scndiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan keteniuan peraturan perundang-u ndanga n. Bagian Ketiga Hak Badan Publik Pasal6
(I) (2) (\ l
Badan Publik berhak menolak memberikan inform as i yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u ndangan. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-unda nga n In formasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publ ik, sebaga iln ana dimaksud pada ayat (I) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informas i yang berkai tan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak seha t; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. infonnasi yang herkaitan dcn gan rabasia jahatan; dan/atnu c. Informasi Publik yang diminta bclum dikuasai atau didok ul11cntas ikan.
- 6
~~~ f:.Lb
~~l:#
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik
Pasal7
( I)
(2) (3)
(4) (5)
(6)
Badan Publik wajib menyediakan. memberikan daniatau menerbitkan Informasi Publik yang berada d i bawah kewenangannya kepada Pemohun Informasi Pliblik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Sadan Pliblik wajib menyediakan Informasi Publik yang akura!. benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ba dan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah . Sadan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambiI untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik . Pertimbangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik. ekonomi , sosial, budaya. dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sampai dengan ayat (4) Sadan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
PasalS Kewajiban Sadan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan pcraturan perundang-undangan .
- 7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BABIV INFORMASr YANG WAJIB DlSEDlAKAN DAN DIlJMV:VIKA'" Bagian Kcsatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Brrkala Pasal9 ( I) (2)
Set iap Badan Publik w ajib mcng umumkan Informas i Puhlik secara be rkal a. lnfo nnas i Publik sebagaimana dimaksud pada a yat (I) me liputi : a . info rmasi ya ng berkaitan de ngan Badan Publik; b. infonnasi mcngenai kegiatan dan kin e rja Badan Publik tc rkait; c . infonnasi menge nai lapora n keuangan ; dan/atau d . infonnasi lain yan g diann da lam peratura n perundan g-undangan.
(J)
Kc wajiban memberikan dan men ya mpaikan Infonnasi Puhlik sebagaima na dimaks ud pada ayat (2) dil a kukan pa ling singkat 6 (enam) hulan sekali .
(4)
Kewajiban menye barJuas ka n Informasi Publik se bagaimana dimaks ud pada ayat ( I ), disampaikan dengan cara yan g mudah dijan g kau o leh masyarakat dan dalam bahasa ya ng mudah dipa hami.
(5)
Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lehih la njut oleh
(6 )
Ke te ntuan lebih lanjut mengenai ke wajiban Badan Publik Illcmhe rikan dan
Pejahat Penge lola Infonnas i dan Do kumentas i di Badan Puhl ik terkait. menya mpaikan Infonnas i Puhlik seca ra berka la sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2 ), dan ayat (3) diatur dengan PetunJuk Te knis Komi s i Informasi.
Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta PasallO (I )
Badan Publik wajib mengumumkan secara se rta-merta suatu info rmasi ya ng dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum .
- 8 -
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Kewajiban menyebarluaskan Infonnasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan dengan cara yang mlldah dij angkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saal
Pasal!1
(I) Badan PubJik wajib menyediakan Informas i Publik setiap saat yang meliputi : a. daftar seluruh Infonnasi Publik yang berada di bawah penguasaannya. tidak tennasuk infonnasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek tennasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e . perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. infonnasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam per temuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur daJam Undang-Undang ini. (2) Infonnasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyeJesaian sengketa sebagaimana dimaksud daJam Pasal 48 , Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai IntiJrmasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Infomlasi Publik. (3 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pel aksanaan kewajiban Buda n Publik menyediakan Infonnasi Publik y ang dapat diakses o leh Pengguna Infonnasi Publik sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Infonnasi .
- 9
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal12
S<::tlil P tahun Badan Publik wajih mengumumkan layanan inf'(l rm 'b i. yang
Ille liPUli:
;\ .Il1mlah p<:rmintaan informasi yang diterima :
h. \\aklll yang diperlukan Badan Pllblik dalam Illemenllh i ,e lia p per ni nlaan infonnasi ; c. jumlah pemberian da n penolakan permintaan infonnasi: dan/alau d. alasan penolakan pennintaan informasi . Pasal13 ( 1)
( 2)
U ntuk mewujudkan pelayanan cepat, tepal, dan sederhana setiap Badan Publik : a. menunjuk Pejabat PengeloJa Infonnasi dan Dokumentas i; dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan infonnasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Infonnasi Publik yang berlaku secara nasional. Pejabat Pengelola Infonnasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional. Pasal 14
lnformasi Publik yang wajih disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki ol eh negara da lam Undang-Undang ini adalah: a. nallla dan tempat kedudukan. maksud dan tujuan serta Jenis kcgiatan usaha. Jangka waktu pend irian, dan pennodalan , sehagaimana terca ntum clalam anggaran dasar; b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, clan anggota dewan komi saris perseroan; c . laporan tahunan , laporan keuangan , neraca laporan laba rug i, dan laporan tanggungjawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- 10
PRESIDEN
REF'UBLIK INDONESIA
d. hasil penilaian oleh auditor ekstemal , lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi ; f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas: g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai lnfurmasi Publik; h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip prinsip transparansi , akuntabilitas, pertanggungjawaban. kemandirian. dan kewajaran; I. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; J. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; k. perubahan tahun fiskal perusahaan ; I. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi ; m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Sadan Usaha Milik Daerah.
Pasal15 Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adal a h: a. asas dan tujuan; b. program umum dan kegiatan partai politik ; c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya: d . pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: e. mekanisme pengambilan keputusan partai ; f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- 11
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
g . informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang bcrkaitan dcngan panai politik.
Pasal 16 Informasi Publik yang wajih disediakan oleh organisasi nonpemcrintah dalam Undang-Lndang ini adalah : a . asas dan tujuan; b. program dan kegiatan organisasi: c . nama, alama!. susunan kepengurusan, dan perubahannya: d. pengelolaan dan penggunaan dana yang hersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara danlatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , sLlmbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri; e. mekanisme pengambi Ian keputusan organisasi; f keputusan-kepLltusan organisasi; danlatau g. infonnasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan .
BABV
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal17
Sctiap Badan Publik wajib membuka akscs hagi setiap Pemohon Infonnasi Puhlik lImuk mendapatkan Infonnasi Publik, kecuali: a . Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Infonnasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum , yaitu infonna i yang da pat: I. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pi dana; 2 . mengungkapkan identitas infonnan, pelapor, saksi, dan/ atau korhan yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang her hubungan dengan pencegahan dan penanganan segala hentuk kejahatan transnasional ;
- 12
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keJuarganya; dan/atau S. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan d iberikan kcpada Pemohon lnformasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindllngan hak atas keka yaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon i nformasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitll: I. informasi tentang strategi, intelUen, operasi, taktik dan teknik yang ber kaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat ten tang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; S. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain ter batas pada segal a tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat
membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. d. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kcpada Pemohon lnformasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- 13
PRESIDEN
REF'UBLIK INDONESIA
, Informasi PlIblik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasl PlIblik, dapat merugikan ketahanan ckonomi nasional: i. rcncana awal pembelian dan pcnjualan mata uang nasional atau asing. ~aham
dan aset vital mi l ik negara:
rcncana awal peru bah an nilai tukar. suku bunga. dan model operasi in s titlls i kcuangan; 3. rcncana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pel11crintah, pCfllba han pajak , tarif, atau pendapatan negaraJdaerah lainnya; 4. rcncana awal penjualan atau pembclian tanah atau properti: 5. rencana awal investasi asing ; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau Icmbaga kcuangan lainnya ; danJatau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : 1. posisi , daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi intemasional; 2. korespondensi diplomatik antamegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menj:llankan hubungan intemasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negen. g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pcmohon In tormasi Publ ik dapat mcngungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kcsehatan fisik. dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pcndapatan, dan rekening bank seseorang; 4 . has il-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas , intelektualitas , d a n re komendasi kemampuan seseorang; dan/atau
- 14
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan fonnal dan satllan pendidikan nonfonnal. I. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan PubJik, yang menu rut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi aLau pengadilan: J. infonnasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
Pasal18 (I) Tidak tennasuk dalam kaLegori infonnasi yang dikecualikan adalah informasi berikut: a. putusan badan peradilan; b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam atau pun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum; f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau g. infonnasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal [I ayat (2). (2) Tidak Lennasuk infonnasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik . (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang da pat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hurufa, hurufb, hurufc, hurufd, hurufe, huruff, hurufi, dan hurufj. (4) Pembukaan infonnasi yang dikecualikan sebagai mana dimaksud pad a ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan pennintaan izin kepada Presiden.
- 15
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(5) Pemlintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kcpentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dcngan kcuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh .Iak sa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden. (6 ) Izin tertulis sebagaimana dimak sud pada ayat (3)' ayat (41, dan ayat (:--1 diberik an oleh Presiden kepada KepalaKepolisian RepubiIk Indon es Ia . .laksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi , Pimpinan Lcmbaga J\ ega ra Pcnegak Hukum lainnya , atau Ketua Mahkamah Agung. (7) Dengan mempertimbangkan ke pentingan pertahanan dan keamanan ncgara dan kcpentingan umum , Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 0) , ayat (4). dan ayat (5).
Pasal19 Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Infonnasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.
Pasal20 (I) Pcngecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 humf a , huruf b. huruf c. hllrufd, hllrufe, dan hurufftidak bersifat pennanen. (2) Kctentuan lebih lanjut mengcnai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BABVI
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
Pasal21
Mekanisme untuk memperoleh lnfonnasi Publik didasarkan pada prinsip ccpat, tepat waktu, dan biaya ringan.
- 16
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal22 (I) Setiap Pemohon Infonnasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Infonnasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Infonnasi Publik , subjek dan fonnat infonnasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Infonnasi Publik . (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Infonnasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis. (4 ) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan pennintaan Infonnasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat pennintaan diterima . (5) Dalam hal pennintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elek tronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan pennintaan. (6) Dalam hal pennintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman infonnasi . (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a. infonnasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak: b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai infonnasi yang diminta apabila infonnasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima pennintaan mengetahui keberadaan infonnasi yang diminta; c. penerimaan atau penolakan pennintaan den gan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal pennintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi icfonnasi yang akan diberikan; e . dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 , maka in fonnas i yang di kecua 1i kan terse but dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya ;
- 17
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
\K'
(q)
f. alat penyampai dan format informasi yang akan diherikan ; dan/atau g. biaya serta cara pembayaran untul< memperoleh informasi yang diminta. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerj3 herikutnya dengan membcrikan alasall secara tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan inf'ormasi kepada Ba dan Puhlik diatur oleh Komisi Informasi .
BAB VII
KOMISI INFORMASI
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal23
Komisi Infonnasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan 'ndang Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standa r layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal24
(I) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusal, Komisi Inform3si provinsi , dan jika dibutuhkan Kom i i Informasi kabupatenfkota. (2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara. (3) Komisi lnfomlasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komi si lnformasi kabupatenlkota berkedudukan di ibu kota kabupatenfkota.
- 18
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Bagian Ketiga Susunan Pasal25 (11
-" ( -)
(3)
(.:\) (5)
Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah ? (tlliuh ) \)1":111 :; \ ; 111 ~ 11: •.' 11ct'rminkan un sur pemerintah dan unsur masyarakat. Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atall KOlllisi III i"ormasi bhllpate ll kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unslir pCI11~rintah clan un sur masyarakat. Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dall didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota_ Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi . Pemilihan sebagaimana dimakslld pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah selumh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
Bagian Keempat Tugas Pasal26 (I)
(2)
Komisi Informasi bertugas: a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi danJatau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon lnformasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini: b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Komisi Informasi Pusat bertugas : a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi danJatau Ajudikasi nonlitigasi; b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah
- 19
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
selama Komisi lnfonnasi provinsi dan/atau Komisi lnfo nnas i kabllpalen i kota belum terbentuk; dan c . memberikan laporan men genai pelaksanaan lugasnya berdasarkan l1 ndang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyal Repuhlik Indonesia selah lin sekali atau sewaktu-waklujika dill1mta. (J) Komisi Informasi provinsi danialau Komisi Infonnasi kabupa len/ kola he r tugas menerima, ll1emeriksa. dan memulus Sengketa Intimllasi Puhlik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigas i.
Bagian Kelima
Wewenang
Pasal27 (l) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi lnfonnasi memiliki wewenang: a. memanggil danlatau mempertemukan para pihak yang bersengketa; b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Infonnasi Publik ; c. meminla keterangan atau menghadirkan pejabat Bada n Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Infonnasi Publik; d. mengambil sumpah seliap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Infonnasi Publik; dan e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Infonnasi. ( 2) Kewenangan Komisi Infonnasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Infonnasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Ba dan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupatenlkota selama Komisi Infonnasi di provinsi atau Komisi Infomlasi kabupaten/ kota tersebut belum terbentuk. (3) Kewenangan Komisi Infonnasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- 20
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(4)
Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/ kota meliputi kewenangan penyeJesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupatcn.: kota yang bersangkutan
Bagian Keenam Pertanggungjawaban Pasal28 (I)
(2)
(3 )
(4)
Komisi Informasi Pusat bertanggungjawab kepada Presiden dan mcnyampai kan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas. dan we\venangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Repubtik Indonesia . Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubemur dan me nyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas. dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat D aerah provinsi yang bersangkutan . Komisi Informasi kabupatenlkota bertanggung jawab kepada bupati/ walikota dan menyampaikan Japoran tentang pelaksanaan fungsi. tugas, dan we wenangnya kepada Dewan Perwaki l an Rakyat Daerah kabupatenl kota yang bersangkutan. Laporan \engkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I). ayat (2). dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum .
Bagian Ketujuh Sckretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi Pasal29 ( I) (2) ~3)
Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi lnformasi di laksanakan oleh sekretariat komisi . Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Sekretariat Komisi lnformasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditctapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan 111 formatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
- 21 -
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(4)
Sekrctariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pcjabat yang tugas dan wcwcnangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bcrsangkutan.
i .')
Sckretariat Komisi In formasi kllbupateni kota di laksanakan olch pejabat yang l11empunyai tugas dan wewe.nang di bidang komunikasi dan infonllasi di lingkat kabupaten/kota yang bersangkutlln.
(6)
Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada :\nggaran Pcndaparan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Infom1asi provinsi dan!atau Komi s i Informasi kabupaten/ kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah kabupatcn/ kota yang bersangkutan.
Bagian Kedelapan Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal30 ( I)
Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
mcmiliki pengalaman dalam akti v itas Badan Puhlik:
be rsedia mclepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan PlIblik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi: g . bersedia bekerja penuh waklu: h. bcrusia paling rendah 35 (tiga plllllh lima) tahun: dan f.
(:!)
I. sehat j iwa dan raga. Rekrutmcn calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan olch Pt'lllerintah sccara terbuka, jujur, dan objektif
- 22 -
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Daftar calon anggota Komisi lnformasi wajib diumumkan kcpada masyarakat. (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian lerhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan d iserta i a lasan.
(3)
Pasal31
(I) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmcn sebagaimana di maksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Pcrnakilan RakY3l Republik Indonesia oleh Presiden sejumJah 21 (dua puluh satu) orang caJon. (2) Dewan Perwakilan Rakyat RepubJik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan. (3) Anggota Komisi lnformasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Pasal32
( I)
Calon anggota Komisi lnformasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupatenlkota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi da n/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling ban yak 15 (lima belas) orang ca lon . (2) Dewan Pern'akilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupatcn/ kota mcmilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Inlormasi kabupaten! kota melalui uji kepatutan dan kelayakan. (3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komi si Intormasi kabupatcn i kota yang tclah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/ atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabllpaten/kota selan,illtnya ditetap kan oleh gubcrnur dan/atau bllpati/walikota.
- 23
PRE51DEN
REPUBLIK INDDNE51A
Pasal33 r\nggota Komisi fnformasi diangkat untuk masajabatan 4
(~mrat)
tahun dan dura!
diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
Pasal34 ( I)
PClllberhentian anggota Komisi fnformasi dilakukan berdasarkan keputusan KOlllisi Informasi sesual dengan tingkatannya dan diusulkan kcpada Prcsidcn untuk Komisi Informasi Pusa!. I-;epada gubemur untuk KOlllisi Informasi provinsi , dan kepada bupati/\.\'alikota untuk Komisi Inforillasi kabupatenl kota untuk ditetapkan.
(2) Anggota Komisi fnformasi berhenti atau diberhentikan karena
a . meninggal dunia; b . telah habis masa jabatannya; e. mengundurkan diri; d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan aneaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara; e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang ber sangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau f. melakukan tindakan tereela dan/atau melanggar kode etik, yang putusan nya ditetapkan oleh Ko misi Informasi . (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan mclalui Keputusan Presiden untuk Ko misi lnformasi Pusat, keputusan gubcrnur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota. (4) Pergantian antarwaktu anggota Komis i Info rmasi d ilakuka n oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubemur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Ko misi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkons ultasi den gan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk KOlllisi Informasi kabupaten/kota .
- 24
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu oiambil clari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang Iclah di laksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota KOlllisi In formasi rada pc riode dilllaksud. BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal35
(I) Setiap Pemohon informasi Publik dapat Illengajukan keberatan secara ter tulis kepada atasan Pejabat Pengeiola Informasi dan Dokulllentasi berdasar kan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagailllana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya inforlllasi berkala sebagailllana dilllaksud dalalll Pasal9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagailllana yang diminta: e. tidak dipenuhinya permintaan inforlllasi ;
f pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyalllpaian informasi yang Illelebihi waktu yang diatur dalam Undang Undang ini. (2) Alasan sebagaimana dilllaksud pada ayat (l) hmufb sampai oengan huruf g dapat diselesaikan secara Illusyawarah oleh kedua belah pihak.
- 25
Pasal36 , i,
i:::
I .;)
Kcheratan diajlli-;an ,)leh Pcl11olw[1 Inrorln~bi Puhli\, da la m lan!Lb \\ al-. lli palin;; lambat 3D (ti ga flllll1h) hmi L 'q[! ~cte1ail dll cl1l1lKa nn\ ] ~ d~b
(I)
(2)
paya penyelesa ian Sengketa Infonnasi Publik diaJlIkan kt:pacl:t Komi si InCormasi Pll~al d;'lI1/atau Komi si Infonnas i provins i dan !atau K()l11i si In tl)rlllasi kabupatell.' kota scsuai dengan kewenangann ya apabila tang~apall ,·Hasall Pej abat Pengelola Illformas i dan Dokllmcntasi dalal1l proses keher
; II
]8
Komisi illlllrlllasi f'lI~ , lt d:11l KUlll isi illfNma s i prc)\ Ill si dall ' :ltall K,.Jl ni :.r Inr'mm
- 2h -
PRESIDEN
REPUBLIK INDONe:SIA
I ~ I PWSCS pell ye ies
!nd~1
,1\
:Ii ,
11 p;tl ill:c
dara! dlseiesaik:m dal am \Vaktll i O(j IScr;l\Lhl h;u l h·:n , Pasal39
i 'lltUS;1I1 Kllll1isl Inf() ITi1a SI '.ClIl O: b cra sa i dari
l-;csepa kd l ili
I I IC: "It!1 \l\' (1;:!" ;
i'u ,1 ( 1\
'!IU! dan llle ll ~i k al
BABIX
HLKlJM ACARA KOMISI
Bagian Kesatu
l\1ediasi
Pasal40
(I) Penyelesaian sengketa mela lui Mediasi merupaKan pililHln para pihak dan bersifat sukarela. ( ~) Penye lesaian sengketa melalui Mediasi han )'a dapat dilakukan tcrhadap pokok perk ara yang terdapat dalam Pasid ~5 ayat ( I) hururh. hunll' c. hlll'lIi" d. huruf c. huru!" f. dan hurut' g. 1 .<) Kescpakal<1n para pihak dalalll proses Mcdiasl l.lilll<1llgkul d:!lalil benill" rutu sa n ~vkdiasi Komisi Informasi . Pasal 41
f)alam prosc> \ 'k diasi anggota Komisi Inforlllasi berper:!I!
~ dl:lg.:li Il1nk\l lll'
Bagian Kedua
Ajudikasi
Pasal42
Pcnyeiesaiall Scngketa Inll)J'll1asi Publik I11clalui Ajudik :l>i nonlliiga ,i o lch Komisl Intl)[Jllas i han v(l dapat dit cmpllh apabiJa lIpaya Media si din Ll takan tida!.; krha~il
-
., -;
_
I
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa . atau sa lah satu at au para pihak yang bersengketa mcnarik diri dari perundingan . Pasal43
( I) (2 ) (3 )
(--+)
Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memlltlls perkara palin!! sedikit 3 (tiga) orang anggota kOl11isi atau lebih dan harus berJllmlah gasal. Sidang Komi si lnformasi bersifat terbllka lInwk umul11 . Dal am hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokllmcn-do kllmen yan g termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalalll Pasal 17. Illaka sidang pemeriksaan perkara bcrsifat tertlltup. Anggota Komi si I nfonnasi wajib menjaga rahasia doklll11en sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bagian Ketiga Pemeriksaan Pasal44
Dalam ha l Komisi Infonnasi menerima permohonan penye lcsaian Sengkcla ln fo rma si PlIblik, Komi si Infonnasi memberikan sa linan pennohon an (cr sebut kepada pihak terlllohon. (2 ) Pih ak tellnohon sebagaimana dimak sud pad a aya t ( I ) ad alah pimpinan Ba dan Pliblik atau pejabat terkait yan g ditunjuk yang diden gar keteranga nn ya dal am proses pelllerik saan. (.;) Da lam hal pihak termohon sebaga illlana dilllakslld p:-td:-t ayat (21. KOllli si [nfo rlllas i dapat metlllltus untuk me ndenga r kcteranga n ter-se bllt seem'a li san atallplln tertult s. (4 ) Pelllohon Inforlllasi Publik dan tcnnohon dapat I1lL' \ \
- 28
Bagian Keempat Pcmbuktian Pasal .. 5 , ' I
i~ )
BJd dll Publil-; h:lrll ~ I11cll1buktik
( I)
( ~\
Plitusan Komisi In fo rmasi tentang pemberian atau penolakiln akses tcrhadap se lurllh atau sebagian infonnasi yang diminta berisikan sa lah satll perintah di bawah ini: CI . ll1embatalkan plltusan atasan B
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(,) (.:j) (~)
b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya clalal1l J:lngka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Ullciang Undang ini: atau c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atall memlllllSkan mcngenai biaya penelusuran clan/atau penggandaan informasi. Putusan Komisi Infonnasi diucapkan clalam siclang tcrbuka unlllk llmUI11. kccuali plltusan yang menyangkut infonnasi yang clikecualikan. Komisi Informasi wajib memberikan salinan putllsannya kepada para pihak yang bersengketa. Apabila ada anggola komisi yang clalam memutus sualu perkara memiliki renclapat yang berbeda dari putusan yang diambil, penclapat anggota komisi tcrsebut clilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisa hkan dari putusan tersebut. BABX GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI Bagian Kesatu Gugatan ke Pengadilan Pasal47
( I)
0)
Pengajllan gugatan clilakllkan melailli pengaclilan tata llsaha ncgara ap:lbiJa yang digugat aclalah Badan Publik negara. Pengajuan gugatan di lakukan melailli pengadi Ian negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik sclain Baclan Pllblik negara sebagaim3na dimaksud pada ayat (1) . Pasal48
(I)
Pengajuan gugatan se bagaimana climakslIci daJam Pasal 47 ayat (I) clan ayat (2) hanya clapat ditempuh apabiJa salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan ticlak menerima putusan Ajudikasi dari KOllli si
- 30 -
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2)
Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan. sidang di Komisi Jn formasi dan di pengadi Ian bersifat tertutup, Pasa! 49
( I)
(2)
Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan ncgcri dalam penyelesaian Sengketa lnfonnasi Publik tentang pcmberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian infonnasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: a, membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik: I, memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik: atau 2, menolak memberikan sebagian atau seluruh inforl11asi yang dil11inta oleh Pemohon lnfonnasi Publik, b, menguatkan putusan Komisi Infonnasi dan/atau memeri nta hkan Badan Publik: I. l11el11berikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik: alau ') menolak l11emberikan sebagian atau seluruh inforl11asi yang diminta oleh Pemohon lnfonnasi Publik. Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan ncgeri da lam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok kcberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (I) huruf b sampai dengan huru f g berisi salah satu perintah berikut: a, memerintahkan Pejabat Pengelola Infonnasi dan Dok umentasi untuk l11enjalankan kcwajibannya scbagaimana ditentukan dalam Undang Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian infonnasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini: b, menolak pennohonan Pemohon Infonnasi Publik; atau
- 31
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c . mcmutuskan biaya penggandaan informasi. b . Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri mcmhcrikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
Bagian Kedua
Kasasi
Pasal50
Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadi Ian negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat da lam waktu 14 (empat belas) hari scjak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.
BABXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal51
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara me lawan hukum dipidana dengan piLiana penjara paling lama I (satu) tahull daniatau pidana denda paling banyak RpS .OOO.OOO,OO (Iimajuta rupiah) .
Pasal52 Badan Puhlik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak m e mberikan, Lianl atau tidak menerbitkan lnformasi Publik hcrupa lnformasi Publik sccara berkal a . Informasi Puhlik yang wajih diumumkan secara serta-merta. Informasi Publ ik yan g waj ib tcrsedia setiap sa at. dan ia tau Infonnasi Publik yang harus diherikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, da n mengakibatkan ke rugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama I (satu) tah u n dan/at a u pidana denda paling banyak RpS.OOO.OOO,OO (lima juta rupiah) .
- 32
PRESIDEN
REF'UBLIK INDONESIA
Pasal53
Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan. merusak . dan/arau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk mcdia apa pun va ng dilindungi llegara daniatau yang berkaitan dcngan kcpcntingan lImum di pi dana dengan pidana pcnJara paling lama 2 (dua) lahun cbn,atau pidana dcnda paling banyak Rp 10.000.000.00 (scpuluh juta nlpiah ). Pasal54
( I ) Seliap Orang yang dengan sengaj a dan tanpa hak mcngakses dan/alau mem peroleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a. huruf b. huruf d. huruf f. huruf g. huruf h, huruf i. dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) lahun dan pidana denda paling ban yak Rp I 0.000.000.00 (sepuluh jura rupiah). (2)
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau mem peroleh dan/atau memberik an informasi yang dikecualikan sebagaimana dialur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.00 (dua puluh jUla rupiah) . Pasal55
Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yan g ridak benar atau men yesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pi dana penjara paling lama I (salu) lahun dan /atau pi dana denda paling banyak RpS .OOO.OOO ,OO (lima j uta rupiah) . Pasal56
Setiap pelanggaran yang dikcnai sanksi pidana dalam Undang- Li ndang ini dan Juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus. yang bcrlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang Icbih khusus lersebut.
- 33
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 57
Tuntutan pidana bcrclasarkan Undang-undang ini merupakan ddik aLiuan dan diajukan melalui peradilan uillum .
BAR XII
KETENTUA1" LAIN-LA[1"
Pasal58
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi olch Badnn Publik negara diatur dengan Peraturan Pemcrintah .
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal59
Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat I (satu) tahun scjak diundangkannya Unclang-Undang ini Pasal60 Komisi Inrorma~i provinsi hanls sudah clibcntuk paling lambat sejak diunclangKannya L nclang-Lndang ini.
1 (Lilla)
taiIun
Pasal61
Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik lwrus Il1claksanakan kewajibannya bcrdasarkan Undallg-l jnclang. Pasal62
Pcraturan Pcmerintah sudah harus ditctapkan seJak diberlakukannya Undang Undang ini .
- 34
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB XIV
KETENTUAN PENUTLP
Pasal 63
Pada
,3:1L
bcrlal-:lIll\'a Undang-Lndan g Illi SCllllla r,: r:I(Uran
p~rund~lIl'-'-- lI IHj :ll l ~d n
\ :lI1g b~rl-:aitan dengan pcrulehan infonnasl yang Ldah ada t~laP bcrlal-:lI,cpalljallg
lidal-: bc:rrentangan dan hclum diganti bcrdasarkan l lndan g-Undall!,: ini . Pasal64
( I) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun scjak tanggal diundangl-:an . (2) PenYlIsunan dan pcnetapan Peralliran Pemerintah, pctunj uk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana. serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun seJak Undang-Undang ini diundang kan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memcrintahkan pengllndangan Undang-Undang ini dengan penempatann ya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 April
200~
PRESlDEN REPUBUK INDONESIA.
ltd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
- 35
PRESIDEN
REPUBLIK INDDNESIA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008
MENTF.RI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA Rl
- 36
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAA N I"lFORMASr PlJRUI(
1.
UMUM Dalam Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan mem peroleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari , memperoleh, memiliki. dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia . Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Infonnasi. perlu dibentuk undang-undang yang mengatur ten tang keierbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan , mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sehagai salah satu wujud dari ke hidupan berhangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mcwujudkan penyc lenggaraan negam yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi scsuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik. penyelenggaraan negara tersebut makin darat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak herarti tanra jaminan keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterhukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang herkaitan dengan (I) hak setiap Orang
- 37
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
untuk memperoleh Infonnasi; (2) kewajiban Radan Publik menycdiakan dan melayani permintaan Informasi secara cepa!. tepat waktu, biaya ringanl proporsionat dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan ter halas: (4) kewajihan Badan Puhlik lIntllk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi . Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka ak ses alas lnformasi Publik yang bcrkaitan dengan Sadan Publik lersehul untllk Illasyarakat luas. Lingkup Sadan Publik dalam Undang-undang ini meliputi Icmbaga eksekutif, yudikatiL Iegislatif, serta penyelenggara negara lain nya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerinrah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak hcrhadan hukum, seperti lemhaga swadaya masyarakat, perkllmpulan, serta \lrganisasi lainnya yang Illengelola atau menggunakan dana yang sebagian al
- 3R
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasa l I Cukup jelas. Pasal ::! Ayat (I) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat(3) Yang dimaksud dengan "tepat waktu" adalah pemenuhan alas permintaan Infonnasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. "Cara sederhana" adalah Infonnasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami . "Biaya ringan" adalah biaya yang dikenakan secara proporsional ber dasarkan standar biaya pada umumnya. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "konsekucnsi yang timbul" adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi hcrdasarkan Undang-Undang ini apabila su atu Informasi dihuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutllp harus didasarkan pada kepent ingan publik. Jika kepentingan puhlik yang k'hih hcsar dapat dilindungi dengan menutup suatu lnrorlllasi. Intorlll
- 39
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5 Clikup Jelas. Pasal6 Ayat (I) Cukup Jdas. Ayat (2) Cukup Jelas . Ayat(3) Hurufa Yang dimaksud dengan "membahayakan negara" adalah bahaya te r hadap kedaulatan negara, kcutuhan wilayah Negara Kesatuan Repllhli h. Indonesia, dan kcselamatan hangsa dari ancaman dan ganggllan terhadap keutuhan hangsa dan ncgara. Lebih lanjut ll1engcnai Inll1rmasi yang membahayakan negara ditetapkan oleh Komi s i Informasi. Hurufb Yang dimakslId dengan "persaingan usaha tidal.. sl'hal " adal:lh Ill'r saingan antarpelaku lI sa ha dalalll ll1enjalanKaIl ~l'giat:1I1 prodll h. si ddn atau pemasaran barang dan ' ataujas:1 yang dila~lI~:11l ,kll,.::1\l (ara tld:lh. jlljUL mclawan hU~lIlll, atau Il1l'l1ghal11hat pnS:I III"::lll u':IIi:I . I dll 11 lanjllt mengcnai Inlllrll1asi pLTSa ill~:11l 1":lh:1 tidah. 'l'kll dlll·I:1J1h.:111 "kll Komisi 'lllll)rmasi. Hliruf c
ClIkup Jelas .
Huruf d Ynn g dimnkslld lkng.all "rah:hi:1 .I:ln:II:111" :1":11:111 1':111:1,,,1 ~ :11l'-C ml~ nyang~lIt 11I~a s dalall1 '1I:llllj :lh:II:lll 1\:ld:11I I'ubl;h. ,11:IU IUt-::h IIl'g.:lr:1 lalllnya yallg ditctaph.all hl'ld:I';:II·h.all I'l'I':ltl1r:11l I'l'IllIld : 1I1C!-tIlHlall~dll. HlIrlli' C Yang dima~slld dCllgan "1111(1m\;\,i I'unlih. \':lIlg dilllllll:1 l'l'hlill di~lIa s al
- 40
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 7 Cukup jelas. Pasal
~
Cukup Jelas.
Pasal 9 Ayar ( I ) Yang dimaksud dengan "berkala" adalah secara rut 111 , teratur, dan dalam jangka waktu rerrentu. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "lnformasi yang bcrkaitan dengan Badan Publik" adalah Informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan , maksud dan tujuan, ruang Iingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Huruf b yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bersangkutan yang Illclipllti hasil dan prestasi yang dicapai serra kemampuan kerjanya. Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jclas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat(4)
Clikup .ielas .
Ayat (5)
Cukup jelas.
- 41
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
Ayat (6)
Cukup jclas . Pasa l 10 Ayat (I) Yang dirnabud dengan " sert:l -Illcrta " ad
Cukup jclas . Pasal II Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14
Huruf a C ukup Jelas. Hurufb Cukup Jelas. ]-I uruf c Cukup jclas. Ilmufti Cukup Jelas. I luruf e Cu kup jcla s. Huruff Cukup jelas.
- 42
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Huruf g Cukup jelas. Hurufh Yang dlmaksud dcngan: I. " transparansi" adalah kctl'rbuJ,..1 ~1I1 (b l.lil1 Il1cl ~ il,,.,.111;1"an pI"< h~' " pengambilan keputus:m dan J,.clCrbui-;;I.1I1 daldlll 1ll1'Ilgl'Il1Uk :l~,ill Informasi materiil dan relevan Il1cllgcndi Pl'l'lI~:lhaall: 2. "kemandirian" adalah Sllatu i-;eadaan di Illana pcrusalw:lIl dikelola secara profesional tanpa bcntllrall kcpclltingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak scsuai dcngan peraturan perundang undangan dan prinsip korlPorasi yang sehat; 3. "akuntabilitas" adalah Ikejelasan fllngsi. pelaksanaan. dan pertanggungjawaban organ perusahaan schingga pengelolaan perusa haan terlaksana secara efekti f; 4. " pertanggungjawaban" adalah kesesuaian di dalam pengelolaan peru ahaa n terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; 5. "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam mcmenuhi hak hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasari-;an perjanjian dan peraturan perundang-undangan . Humf i Cukup jelas. Hurufj Cukup jelas. Hurufk Cukup jelas. Hururt Cukup jelas . Hurufm Cukup jelas.
- 43
.f7.~~ ".~
I·; \.~f,
~,!~
~,
"'.P/
'~;::P
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Hurufn Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara/ badan usaba milik daerah " adalah Undang- 'ndang No mor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha M ilik Negara. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terhatas. scrta Undang-Undang yang mL'ngatllr scktor kegiatan lIsaha badan usaha l11ilik ncgara/badan usaha milik daerah yang bcrlakuumum bagi selufuh pelaku lI saha dalam sektor kegiatan usaha tersebut. Pasal 15 Hunlfa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc LukliP jelas. Hurufd Cukup jclas. Huruf e Cukup jclas. HuruJ" f Cukup jelas. HuruJ"g Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dcngan partai politik-- adalah U ndang- Undang tentang Partai Politik. Pasal 16 Yang dimaksud dcngan "organisasi nonpemerintah" adalah organisasi haik herbadan hukull1 maupun tidak berbadan lmkum yang mcliputi perkumpulan. lcmbaga swadaya masyarakat. badan lIsaha nonpemerintah yang sebagian arau seluruh dananya bersumber dari APBNI APBO, sumbangan masyarakat. dan/atau lliar negeri.
- 44
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 17 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Angka I Yang dimaksud dengan "Informasi yang terkait dengan sistcm pertahanan dan keamanan negara " adalah lnformasi tentang: I. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem komunikasi strategis pertahanan. sistem pendllkung strategis pertahanan, pllsat pemandll, dan pengendali operasi militer; 2. gelar operasi militer pada perencanaan operas i militer, komando dan kendali operasi mil iter, kemampuan operasi satuan mil iter yang digelar, misi taktis operasi militer. gelar taktis opcrasi militer, tahapan dan waktll gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar mil iter, dan kemampllan. kerawanan, lokasi. serta anal isis kondisi fisik dan moral mllsuh ; 3 sistem persenjataan pad a spcsifikasi tcknis opcrasional alat perscnjataan militer. kinerja dan kapabilitas teknis opcrasional alat persenjataan mili ter. kerawanan sistem perscnjataan miJiter. serta rancang banglln dan pllrwarupa pcrscnJataan militer; Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Clikup jelas.
Angka 4
Clikup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
- 45
PRE51DEN REPUBLIK INDONESIA
!\ngka 6 Yang dimaksud dengan "sistem persandian negara" adalah segala se sualU yang berkaitan dengan pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi data dan fnformasi ten tang material sandi dan jaring \ilng digunakan, metode dan teknik apli'kasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi ber,;andi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil anal isis dan personil sandi yang melak sanakan. Angka 7 Yang dimaksud dengan "sistem intelijen negara" adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masing-masing agar Jebih terarah dan terkoordinasi secara efekti f, efisien, sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi ber bagai bentuk dan si fat potensi ancaman ataupun peluang ya ng ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif dan rele van yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional. Huruf d CllkllP Jelas. Huruf e Cllkup Jclas. Huruf r Cllkup .Ie\as. Hurufg Cukllp jclas. Hurl] f h CllkliP jclas. Hurllfi "Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau surat surat antar-Sadan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak discdiakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakll
- 46
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
kan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dihuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan. yakni dapat: I. mengurangi kebcbasan. keberanian. dan keJuluran dalam pengajuan usul. komunikasi, atau pertukaran gagasan ,;ehubungan dengan proses pengambilan keputusan: menghambat kesuksesan kebijakan karcna acianya pcngungkapan secara prematur; J. mengganggu keberhasilan dalam suatu pwses negosl3s i yang akan at au sedang dilakukan. Huruf j Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal2J Yang dimaksud dengan "' m an diri" adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya tennasuk dalam memutuskan Sengketa lnfonnasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kcsatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud "Ajudikasi nonlitigasi" adalah penyelesaian sengketa
- 47
PRE51DEN
REPUBLIK INDONE51A
Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekllatan setara dcngan putusan pengadilan. rasal 24 Cllkup jeJas. Pasal 25 Cukup Jclas Pasal26 Ayat (l) ClIkup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan " prosedur pelaksanaan pcnyelesaian sengketa" adalah prosedur beracara di bidang pcnye lesaian sengketa Inf()rmasi yang dilakukan oleh Komisi lnformasi. Hurufh
Cukup jelas.
HlIruf c
Cllkup jelas.
A)'at (3)
Cukllp Jclas .
Pasal 27 Ayat (I) Huruf a
Cukllp jelas. Hurllfb ClIkup Jclas Hurui'c Cukllp Jclas.
- 48
P ,RESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Hurufd Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "'kode eli""' adalah ped\)mall perilaku ',, 2 n ',' mengikat setiap anggota Komi si !niormasl. ya ng penetap,1I111\;t dilakukan olch Komi si !nformasi Pusat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasa! 28 Cukup jelas. Pasal29 Ayat (I) "Pejabat pelaksana kesekretariatan" adalah pejabat strukturall instansi pe merintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Ayat(2) Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah menteri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika. Ayat(3) Cukup jelas, Ayat (4) Cukup jelas, Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas,
- 49
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal30 Ayat (I) Hurufa Cukup Jelas . J! uruf b
C'lIkup Jclas . I !lIruJ'c Cukllp Jclas. Huruf d Cukup je/as. Humfe Cukup je!as. Hliruff Clikup jelas. Huruf g Cukup jeias. Huruf h Cukup jelas. Huruf j "Sehatjiwa dan raga" dibllktikan melalui suratketerangan tim pengliJi kesehatan resmi yang ditetapkan olch pemerintah. Yang dimaksud dengan "tcrbuka" adalah bahwa Informasi s ctiap tahapan proses rekrutmen hanls diumumkan bagi publik. Yang dimaksud dengan 'jujur" adalah bahwa proses reknltmcn bcrlangsung adil dan nondiskriminatifberdasarkan L;ndang- Undang ini . Yang dimaksud dc ngan "obiektif' adalah bahwa proses rekrlltme n hams mendasarkan pada kriteria yang dianlr oleh ndang-l Jndan g ini . ,'\yat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
- 50
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat(4)
Cukup jelas.
Pasal31 Cukup jelas. Pasal32 Cukup jelas. Pasal33 Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (I) Cukup jelas. Ayat (2) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas. Huruff Yang dimaksud dengan "tindakan tercela" adalah mencemar kan marta bat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi. Ayat (3)
Cukup jelas.
- 51
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
:\yal ( 4) rant! dimak slid clengan "pengg:l lllian 3nlar\\aktu anggola KOll1isl Ini<Jrlllasi" adalah pcngangkawn :lllggo ta K"fl1isi Ini"orllla s l haru IIntu k I]leng .~antikan anggo(a 1<()ll1i .' Infollllasi \;111 :' l('lilll hnhenli
Cukup Jelas r asal 35 Ayat ( I) Pcngaluan ke beratan secara [enul is kepada atasan Pejabat Pcn gcl ola lnfollllasi dan Dokumeotasi sekurang-kurangnya berisikan nama dan, atau instansi asal pengguna Informasi. alasan mengajukan keberatan, tUJuan menggunakan Informasi , dan kasus posisi permiotaan Infonnasi dimak sud _ Yang dimaksud dengan " atasan Pejabat Pengelola Informas i dan Do kulllentasi" adalah pejabat yang mcrurakan atasan langsung pcjabat ya ng bcrsangkutan daniatau ,Hasan dari atasan langsung pejabat ya ng hcrsangkutan _ Ilurllf a
C ukup jelas_
Huruf b
Cu kllp jelas
I [uruf c Yang dimakslid dengan "ditanggapi" adalah respons dari Radan Publik scsuai dengan kL'tcntllan pel ayanan yang telah diatur dalam petunjllk tcknis pelayanan Informasi Pllblik. Huruf d
ClIkllp jelas_
Hurufc
('lIkllp jelas_
- 52
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal36 Cukup jelas. Pasal37 Ayat (\) Upaya penyelesaian Sengketa Infonnasi Publik melalui Komisi Infonnasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Infonnasi dan Dokumentasi. Ayat (2)
Cukup jeJas.
Pasal38 Cukup jelas. Pasal39 Cukup jelas . Pasal40 Cukup jelas. Pasal41 Cukup jelas . Pasal42 Cukup jelas.
- 53
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal43 Cukup jelas. Pasal44 Cukup j elas . Pasal45 Cukup jelas. Pasal46 Cukup jelas. Pasal47 Ayat (I) Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usa'ha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal48 Cukup jelas . Pasal49 Cukup jelas. Pasal50 Cukup jclas. Pasal 51 Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini mel iputi setiap orang perseorangan,
- 54
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini . Pasal52 Yang dapat dikenakan sanksi pi dana terhadap tindak pidana yant( dilakuka n oleh korporasi dijatuhkan kepada: a . badan hukum, perseroan , perkumpulan, atau ya yasan; b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pi dana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau c. kedua-duanya. Pasal53 Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang per seorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal54 Ayat (I) Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meJiputi setiap orang perse orangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik se bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Ayat (2 ) Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perse orangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik se bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal55 Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang per seorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini .
- 55
PRESIDEN
REPUBLIK INDONEBIA
rasal56 Cukup jelas. Pasal 57 Clikup jelas . Pasal5X Cukup jelas. Pasal 59 Clikup jelas . Pasal60 C lIkup jelas. Pasal61 C uk up jelas. Pasal62 C ukup jelas. Pasal63 C ukup jelas. Pasal64 C Ukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4846
- 56
,
