UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
1
ANATOMI STRUKTUR DEMOKRASI DEMOKRASI YANG TERKONSOLIDASI
MEDIA
Aturan Main (rules of the law)
MASYARAKAT EKONOMI
MASYARAKAT POLITIK
MASYARAKAT SIPIL Governance
Resolusi
Penyusunan
Rekrutmen
konflik
Kebijakan Publik
Politik
Pendidikan
Partisipasi
Komunikasi
Politik
Masyarakat
Politik
Civic Rights
ROAD MAP DEMOKRASI DI INDONESIA ERA ORBA
Negara Otoriter (1966-1998)
Transisi Politik (1998-1999)
ERA SEMI DEMOKRASI Pemerintahan Demokrasi (1999-2004)
PJP Politik (2005-2025) Visi PJP/PJM
Demokrasi Melalui Konsolidasi Demokrasi (Consolidation of Democracy)
ERA DEMOKRASI
Demokrasi yang Terkonsolidasi (Consolidated Democracy) 2025
Syarat Utama •Rechstaat
Arah Kebijakan Pembangunan Struktur politik, peran negara dan masyarakat, budaya dan proses politik, hubungan luar negeri, komunikasi dan informasi
•Birokrasi yang netral & professional •Masy. Ekonomi yang kompetitif •Masy. Politik yang mandiri •Masy. Sipil yang peduli
LINGKUNGAN SOSIAL NASIONAL DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT INTERNASIONAL
INFORMASI
INDONESIA MANDIRI, MAJU, ADIL, MAKMUR
BANGSA BERDAYA SAING TINGGI
MASYARAKAT PENGETAHUAN
ASET PENYEDIA
PENGETAHUAN
PENYEBAR
PEMERSATU PENGGERAK
DEMOKRASI
PEMERATA
PERSAINGAN
MASYARAKAT INFORMASI
PRODUSEN
KOMUNIKASI PERAN PEMERINTAH (REGULATOR DAN EKSEKUTOR RUANG PUBLIK
RUANG CYBER
MEDIA
MODERN
SISTEM KOMUNIKASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF
PERAN KOMUNIKASI
AKURAT TEKNIKAL
TEPAT WAKTU
RELEVAN EFISIEN SEMANTIK
RUANG PRIVAT
RUANG FISIK
MEDIA
TRADISIONAL
SISTEM KOMUNIKASI YANG DEMOKRATIS (NETRAL, SEIMBANG)
INFORMASI BERKUALITAS BERMANFAAT
MENDIDIK MEMBER DAYAKAN
PERILAKU
MENCERAHKAN
NASIONALISME
INFORMASI DAN DEMOKRATISASI PENGUKURAN DEMOKRASI DI RI MELALUI
TRANSPARANSI
MASYARAKAT TAHU HAK & KEWAJIBAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
AKUNTABILITAS •PUBLIK •PENYELENGGARA NEGARA
KOMUNIKASI DAN AKUNTABILITAS
INTERAKSI Create intensive interaction
KEPERCAYAAN Develop trust among people
AKUNTABILITAS PUBLIK
PERENCANAAN BERDASARKAN KEBUTUHAN, PELIBATAN RAKYAT
KEPEDULIAN SOSIAL
Growing care among subculture
STRATEGI PELAYANAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK (PIKP) KOMPONEN KELEMBAGAAN
MASALAH •Informasi Belum Sinergis/Belum Ada Agenda Setting •Akses Informasi Terbatas & Tidak Terkoordinir •Penilaian Subjektif/ Apriori Terhadap Lembaga Negara
Penggunaan Media: •Luar ruang •Tradisional •Cetak •Penyiaran •Tatap muka •Internet - Online
4.Brainware 5.Software 6.Hardware 7.Spiritualware
KEY SUCCESS
3.Kewenangan / Legalitas 4.Akses/ Koordinasi 5.SDM Cukup & Cakap 6.Sarana & Prasarana
GOALS • Pemenuhan Hak Tahu Publik. • Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik.
PIKP
• Citra Positif Lembaga Negara.
Jumlah & coverage informasi yang ada INTENSIFIKASI & XTENSIFIKASI Dukungan terhadap Kebijakan dan program penyelenggara negara
Sejarah singkat UU KIP b. Inisiatif DPR dengan nama awal RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). c. Tahun 2005, RUU KMIP diajukan kepada Pemerintah untuk dimintakan tanggapan dan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM ditunjuk oleh Presiden untuk membahas RUU tersebut bersama DPR; d. Disahkan pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 30 April 2008 menjadi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; e. Diundangkan pada tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 dan berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan.
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9
Filosofi UU KIP • Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan dijamin konstitusi (Pasal 28 F UUD 1945); • Mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (good governance); • Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparasi, partisipasi, dan akuntabilitas; • Memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari KKN; • Mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat.
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10
PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN UU KIP •
Prinsip Keterbukaan dengan sistim MALE (Maximum Access Limited Exemption). Sebelumnya seluruh informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah/lembaga negara adalah milik pemerintah/negara kecuali yang dibuka ke publik, dengan berlakunya UU ini berubah menjadi informasi publik yang dimiliki oleh pemerintah/ negara adalah milik publik kecuali yang ditutup atau dirahasiakan.
•
Prinsip Kemudahan Akses Informasi (access to information) Sebelumnya akses informasi sangat terbatas/tertutup, dengan UU ini setiap orang berhak mendapatkan akses informasi yang utuh, akurat, dan mutakhir baik secara pasif (pejabat publik menyediakan informasi tanpa diminta oleh pemohon) yang disebut dengan people right to know; maupun secara secara aktif (pejabat publik wajib menyediakan dan memberikan informasi apabila ada permintaan) yang disebut obligation to tell.
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11
Filosofi UU KIP PELAKSANAAN UU KIP PRINSIP-PRINSIP 3. Prinsip Partisipasi Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun pembentukan perundang-undangan merupakan salah satu aspek dari pilar demokrasi.
4. Prinsip Keadilan Dengan memiliki hak akses informasi maupun hak akses partisipasi maka masyarakat mendapatkan akses keadilan.
5. Prinsip Pro aktif Badan publik secara pro aktif wajib menyediakan, mengumumkan, menerbitkan informasi publik yang dimiliki, tanpa harus diminta terlebih dahulu, apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi pidana maupun denda.
6. Prinsip Kemudahan Mekanisme mendapatkan informasi publik yang diatur oleh UU ini bagi pemohon informasi disusun dengan memperhatikan prinsip kemudahan.
7. Prinsip Kerahasiaan yang tidak permanen Dalam menetapkan informasi yang dirahasiakan maka harus didahului dengan uji konsekuensi bahaya dengan mempertimbangkan bahwa menutup informasi tersebut adalah lebih baik bagi negara daripada membukanya dan Informasi yang dirahasiakan tersebut tidak bersifat permanen.
Hal-hal yang perlu disiapkan Instansi / Badan Publik • Penyusunan Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi Publik • Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KL – Badan Publik • Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan • Peraturan tentang Pengumpulan Informasi Publik • Jadual Persiapan Pelaksanaan
Organisasi dan PPID Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
PPID
Pengelolaan Informasi
Dokumentasi dan Arsip
Pelayanan Informasi
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Filosofi UU KIP TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
Pengarah : Menteri/Pimpinan K/L ◦ Sekretaris Jenderal; ◦ Inspektur Jederal; ◦ Para Dirjen ◦ Para Kepala Badan (Pimpinan Satker)
Filosofi UU KIP PPID ESLONISASI
• • • • •
PPID : Kepala Unit Kerja ( Eselon II). Bidang Pelayanan Informasi : (Eselon II / III) Bidang Pengelolaan Informasi : (Eselon II / III) Bidang Dokumentasi dan Arsip : (Eselon II/ III) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : (Eselon II / III)
PEDOMAN INFORMASI & Filosofi UU PENGELOLAAN KIP DOKUMENTASI
• Ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Menteri/Pimpinan K/L . • Pedoman ini dijadikan sebagai acuan dan wajib dilaksanakan oleh setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga dalam pengeloaan Informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Filosofi UU KIP
Di tetapkan dengan menggunakan Keputusan Menteri Semua Informasi Publik yang beradi di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat diakses oleh pemohon kecuali yang dikecualikan. Informasi Publik yang dikecualikan diusulkan oleh Pimpinan Satuan Kerja. Usulan dari Pimpinan Satuan Kerja mendapatkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.
Filosofi UU KIP PENGUMPULAN INFORMASI PUBLIK
Ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Menteri. Pengumpulan informasi publik meliputi seluruh informasi hasil kerja di masing-masing satuan kerja yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
Filosofi PPID UU KIP PP 61 Psl .1 (9) PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. [23 Agustus 2010; Psl 21 (1)]
Filosofi KIP TUGASUU & TANGGUNGJAWAB PPID PP 61 Pasal 14 (1) a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; e. Pengujian Konsekuensi; f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya; g. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. PP 61 Pasal 14 (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Filosofi KIP TUGASUU & TANGGUNGJAWAB PPID • Pengumpulan & pendataan informasi yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di BP dlm rangka pembuatan & pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurangkurangnya 1 (satu) kali dlm sebulan & menyimpannya sesuai dgn peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan. [PERKI No. 1 Psl (7)] • Mengumumkan Informasi Publik dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat melalui media yang secara efektif menjangkau seluruh pemangku kepentingan; [PERKI No. 1 Psl 8. (2-3)] • Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik & memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak; [PERKI No. 1 Psl 8.(4a-d & 5)] • Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik. [PERKI No. 1 Psl 8.(4e)]
Filosofi KIP TUGASUU & TANGGUNGJAWAB PPID • Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan [PERKI No. 1 Psl (9)] • Bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. [PERKI No. 1 Psl 10]
Terima Kasih
“Komunikasi lancar, informasi benar”
24
