KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA • TOR FORUM PEMERHATI HUKUM
"Mewaspadai Pelemahan Lembaga-Iembaga Negara Produk Reformasi"
A. Latar Belakang Upaya Pelemahan lembaga negara produk reformasi terns dilakukan oleh kekuatan kekuatan politik yang tidak menghendaki hukum sebagai panglima di negeri ini. Tak kurang dua lembaga negara seperti KY dan KPK terns dijadikan obyek pelemahan. Yang teranyar adalah putusan MK nomor 43/PUU-XIII/20l5 yang membatalkan wewenang Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim. Dalam putusan aquo, MK menghapus kata "bersamd' dan frasa 44Komisi Yudisiaf' dalam Pasal l4A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 49 Tahoo 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 50 Tahoo 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan putusan ini, KY tidak berwenang lagi dalam proses seleksi calon hakim di tiga lingkungan peradilan. Putusan tersebut menjadi rantai yang tidak terputus dari beberapa indikasi pelemahan Komisi Yudisial sebelumnya. Setidaknya hingga hari ini ada empat upaya besar yang KY. dapat dikategorikan sebagai upaya pelemahan terhadap Pertama, pada taboo 2006, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim MK. Di tahun 2012, Mahkamah Agung membatalkan 8 poin dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan KOplisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Yang paling mutakhir, taboo 2015 lKAHI mengajukan JR UU KY ke MK terkait keterlibatan KY dalam Seleksi Pengangkatan Hakim. Padahal keterlibatan KY dalam seleksi pengangkatan hakim mernpakan upaya menjaga integritas dan profesionalitas calon hakim demi peradilan bersih dan bermartabat.
Kedua, pelemahan KY melalui kriminalisasi Komisioner. Beberapa waktu yang lalu dua
komisioner KY, Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Syahuri, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi. Penetapan ini terkesan ganjil mengingat kedua komisoner tersebut mengeluarkan pernyataan dalam rangka melaksanakan tugas KY. Ketiga, sejumlah rekomendasi KY tidak ditindaklanjuti. Takjarang rekomendasi KY atas pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tak ditindaklanti oleh Mahkamah Agung. Rekomendasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh hakim sarpin hingga kini tak kunjung direspon. • Keempat, Hakim menolak diperiksa KY. Hakim praperadilan Budi Gunawan, Hakim pemeriksa perkara Antasari Azhar, hakim Kasus eksekusi gedung arthaloka hingga mantan ketua MA Bagir Manan, Tak hanya KY, pelemahan terhadap lembaga negara produk reformasi juga dialami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mulai dari kriminalisasi komisionernya sampai yang teranyar adalah diajukannya ROO KPK yang berpotensi mem'preteli' kewenangan strategis yang selama ini menjadi taring KPK dalam pemberantasan korupsi. Beberapa pasal dalam ROO KPK yang akan 'mematikan' KPK secara sistemik adalah Pasal 5 ROO KPK, yang menghendaki keberadaan KPK secara adhoc hanya selama 12 tahun. Kemudian Pasal Pasal 13 yang memberi wewenang KPK untuk menangani masalah korupsi di atas 50 milyar. Pasal pelemahan KPK juga ditunjukkan pada pasal Pasal 22 yang yang mengatur pembentukan '"Dewan Eksekuif' yang diangkat Presiden dan berpotensi mengintervensi kerja-kerja KPK. Selain ada '""Dewan EkseIrutiF juga pada Pasal 39 diatur Dewan Kebonnatan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu komisioner KPK dalam menjalankan tugasnya Sementara Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dulu tidak dikenaI dalam 00 KPK kini melalui Pasal 42 KPK berwenang mengeluarkan SP3 dalam perkara tindak pidana korupsi setelah diketahui tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan sebagaimana diatur pada pasal109 ayat (2) KUHP. Pelemahan dua lembaga produk reformasi tersebut menjadi setting besar dibalik agenda untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang ingin mebunuh semangat dan cita-cita reformasi. Pihak-pihak yang tidak ingin kejujuran dan keadilan menjadi warna dari peradaban yang bernama Indonesia.
Berangkat dari persolan di atas, Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang dilahirkan untuk memanggul semangat dan cita-cita reformasi, khususnya di bidang peradilan perIu berperan aktif untuk mengambil langkah-Iangkah strategis. Salah satunya dengan
F
..
-
-------
membuka kesadaran rakyat dan mendorong partisipsi mereka melalui program forum pemerhati hukum. Program ini akan menghadirkan Komisioner dari KY, Dekan Fakultas Hukum, Pemimpin Media, juga para pakar hukum serta tokoh masyarakat untuk: duduk dalam satu forum ilmiah yang dengan format FGD. Program ini diharapkan akan mampu memperbesar perhatian dan keterlibatan masyarakat di daerah untuk aktif mengawal cita-cita dan semangat reformasi khususnya di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian cita-cita republik untuk: memberikan keadilan sosial bagi seluwh rakyat Indonesia tidak: gugur di tengahjalan.
B. Tujuan • Merefleksikan kondisi aktual penegakan hukum dan pemberantasan korupsi • Membangun kesadaran masyarakat daerah untuk ambit bagian merespon persoalan persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. • Membangun koordinasi dan sinergi peran masing-masing dalam mengawal peradilan bersih dan pemberantasan korupsi
C. Tema "Mewaspadai Pelemahan Lembaga-Iembaga negara produk reformasi"
D. Bentuk Kegiatan - Focus Group Discussion
E. Peserta Jumlah peserta maksimal sejumlah 40 orang terdiri dari :
- Komisi Yudisial
- Tokoh Masyarakat
- Akademisi Hukum
-NGO
- Praktisi Hukum
- Media/Jurnalis
F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Hariffanggal
: Senin, 7 Desember 2015
Tempat
: Denpasar
Waktu
: PukuI, 08.30-12.00
G. Susunan Acara Waktu
Acara
Pengisi/Narasumber
Senin/7 Oktober 2015 08.30 - 09.00
Panitia
Registrasi Peserta •
Pembukaan: - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
09.00 - 09.15
Suwantoro, SE.,MM (Kepala Bagian HUBLA Komisi Yudisial RI)
- Sambutan
Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum (Anggota Komisi Yudisial, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi)
II
"Mewaspadai Pelemahan Lembaga-lembaga Negara Produk Reformasr' T
I I
; 09.15-11.45
.
i
I
I
Akademisi
; Prot. Dr. I Made Subawa
Materi
,SH.,IIH
(Panel)
Jumalis
Rofiqi Hasan (AJI Denpasar)
moderator
LBH Bali
11.45 - 12.00
Penutupan
Me
12.00
Makan Siang
Panitia
Demikian Term of Reference kegiatan forum Pemerhati Hukum dijadikan acuan dalam pelaksanannya.
llll
dibuat lIIJtU.k
Penanggung Jawab, Kepala Biro Umum
Andi Djalal Latief
12/7/2015
MEWASPADAI PELEMAHAN LEMBAGA·LEMBAGA NEGA PRODUK REFORMASI
OLEH: PROF. DR. MADE SUBAWA. SH.MS. GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
II. PEMBAHASAN I. landasan Teori Pembentukan lembaga Negara a. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara b. Teori Pembagian Kekuasaan Negara c. Kedua teori ini melahirkan : lembaga legislative, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif d. Namun Kedua teori tersebut menghasilkan hubungan antar lembaga negaranya berbeda o. Indonesia (UUDNRI Th 1945) menganut model yang mana?
I. AHUlUAN POKOK BAHASAN : I. landasan teori pembentukan lembaga Negara 2. Tujuan pembentukan lembaga Negara 1. Karakter hubungan antar lembaga Negara 4. Sifat wewenang lembaga Negara 5. lembaga legislatif, lembaga Eksekutif dan lembaga Yudikatif adalah lembaga Utama dalam Negara 6. Produk Negarawan Utama menghasilkan SDM Negarawan dalam lembaga Negara 7. Indonesia Negara Hukum 8. Kunci pembentukan wewenang lembaga Negara ~ "Rechts Mag" 9. Wewenang merubah kewenangan lembaga Negara 10. DPD RI
n RI ( termasuk KPK)
2. TUjuan Pembentukan lembaga Negara
Inti tujuan pembentukan lembaga-Iembaga Negara adalah supaya ide
atau tujuan hidup bernegara dapat diwujudkan.
Ide atau tujuan bernegara di Indonesia dapat ditelusuri :
a. Pembukaan UUDNRI Th 1945; b. Pasal 1 ayat (l ),(2), dan (3) UUDNRI Th 1945; c. Pasal 18 UUDNRI Th 1945. d. DII.
1
12/7/2015
3. Karakter hubungan antar lembaga Negara Karakter hUbungan antar lembaga Negara pasca amandemen UUDNRI Th 1945 adalah "Perhimbangan kekuasaan".
5. lembaga Negara Utama
lembaga Negara utama dalam UUDNRI Th 1945 adalah :
a. Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif); b. Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutif); dan c. Bab IX Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif). d. KY merupakan lembaga negara utama yang ada pada rumpun kekuasaan kehakiman.
4. 5ifat wewenang lembaga Negara Berdasarkan Teori kewenangan ada tiga : a. Atribusi wewenang; b. Delegasi wewenang; dan c. Mandat Sifat wewenang lembaga Negara dalam UUDNRI Th 1945 adalah bersifat "atribusi".
6. SDM Negarawan dalam lembaga negara. Hal yang utama dan sangat mendasar adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki karakter negarawan berdasarkan spirit Pancasila. b. Seharusnya Partai Politik sebagai Produk SDM Negarawan yang berkarakter Pancasila. c. KPU menentukan syarat-syarat minimal SDM calon negarawan utamanya dalam pemilihan DPR,DPD,DPRD, Presiden dan Kepala Daerah.
a.
2
12/7/2015
7. Indonesia Negara Hukum Hukum yang dianut adalah hukum yang bersumber Pada Pancasila. (Periksa Pasal 2 UU No.12 tahun 2011 : "Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Negara". b. Prinsip-prinsip hukum harus mengutamakan : • Keadilan; • kemanfaatan; dan • Kepastian hukum. Demikian pula halnya dalam penyelenggaraan kewenangan lembaga lembaga negara di Indonesia.
8. Dasar pembentukan lembaga Negara adalah Hukum (Rechts Mag) Dasar pembentukan lembaga Negara adalah berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan, jadi kuncinya "Rechts Mag). Demikian pula halnya di dalam penyelengaraan kewenangan lembaga-Iembaga negara harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum.
9. Wewenang merubah kewenangan lembaga Negara Karakter wewenang lembaga-Iembaga Negara adalah atribusi, yakni yang dibentuk oleh pembentuk Konstitusi (UUD). Di Indonesia yang berwenang merubah UUD atau kewenangan atribusi dalam UUDNRI Th 1945 adalah MPR Rl (Pasal 37). Demikian pula halnya dengan KY, bahwa kewenangan yang ada pada KY adalah bersifat atribusi.
lEMBAGA NEGARA PRODUK REFORMASI YANG lEMAH : 10. DPD RI. *DPD RI lemah dalam membentuk UU *Iihat Pasal 20 dan *Pasal 22 D UUDNRI Th 1945
a.
12/7/2015
11. Presiden RI
Dalam system Pemerintahan Presidensiil;
*kedudukan Prsiden kuat,
'wakil Presiden "Ban serep",
*Menteri-menteri Negara adalah pembantu Presiden.
Bagaimanakah seharusnya system kepartaian dalam system
Pemerintahan Presidensiil untuk mendapat kedudukan Presiden "kuat"?
Bagaimana pula praktek sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia
12. KY RI
Dalam Pasal 24B ayat (l) UUDNRI Th 1945 ditentukan :
a. Komisi Yudisial bersifat mandiri; b. Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan
MemOUnVili wewenilng Jilin dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat. serta perilaku hakim.
?
III. PENUTUP A.Kesimpulan I. lembaga negara, khususnya KY dibentuk oleh MPR RI. 2. Mengurangi, menambah ataupun meniadakan kewenangan dari lembaga-Iembaga negara , khususnya kewenangan KY adalah merupakan kewenangan MPR RI. B. Rekomendasi Mahkamah Konstitusi menjaga, mengajegkan dan meluhurkan Konstitusi termasuk lembaga-Iembaga negara yang ada di dalamnya(UUDNRI Th 1945). 2. Bila ada penambahan, pengurangan ataupun menghapuskan kewenangan lembaga-Iembaga negara dalam UUDNRI Th 1945, itu h merupakan kewenangan MPR RI. I.
4
