Labi-Labi, 27 November 2014 Nomor : 20/Pid.Sus/2004/PN.Labi Lampiran : 1(satu) berkas Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor:20/Pid.Sus/2004/PN.Labi Kepada Yth. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Jalan Kramat Nomor 57. Jakarta Pusat Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Nama : Advokat Batu Cincin, S.H Alamat : Jln.Kayu lapuk Kelurahan Buaya, Labi-Labi Pekerjaan : Advokat No. Telepon : 082187102010232 Selanjutnya disebut: Pelapor.Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan (majelis hakim/hakim) pada Pengadilan Negeri Labi-Labi (yang memeriksa dan mengadili perkara/ yang mengeluarkan penetapan) dengan Register Perkara Nomor: 20/Pid.Sus/2004/PN.Labi tanggal 11 April 2004 (tanggal putusan/penetapan) dengan susunan majelis hakim sebagai berikut: 1. A.S. Mantapnian,SH,MH sebagai (Hakim Ketua) 2. Mangadek,SH sebagai (Hakim Anggota) 3. Datuk,SH sebagai (Hakim Anggota) Selanjutnya disebut: Terlapor.Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Advokat Advokat Batu Cincin, S.H adalah Kuasa dari Terdakwa Bacin alias Bacun dalam Perkara Pidana Nomor: 20/Pid.Sus/2004/PN.Labi di Pengadilan Negeri Labi-labi ; 2. Bahwa pada tanggal 11 April 2004 Majelis Hakim Perkara Nomor: 20/Pid.Sus /2004/PN.Labi telah mengeluarkan Penetapan isinya: - Menyatakan bahwa saudara Batu Cincin, S.H belum memenuhi syarat sebagai advokat untuk beracara di Pengadilan Negeri Labi-labi dalam perkara No. : 20/Pid.Sus /2004/PN.Labi karena tidak bisa menunjukkan Berita Acara Sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi; - Menyatakan saudara Batu Cincin, S.H tidak berhak mendampingi terdakwa dalam perkara No. 20/Pid.Sus /2004/PN.Labi; - Memerintahkan kepada saudara Batu Cincin, S.H untuk meninggalkan persidangan 3. Bahwa Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor: 20/Pid.Sus /2004/PN.Labi Aquo telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Hakim : Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/ IX/2012 dan 02/PB/ P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Pasal-5 ayat(1) “Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua sama kedudukannya didepan hukum dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakukan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi dibidang peradilan yang memikul tanggung-jawab menegakkan hukum
yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang”; ( Demikian laporan pengaduan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hormat Pelapor,
Advokat Batu Cincin, S.H Lampiran: 1. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Pelapor atau kuasanya; 2. Surat Kuasa Khusus Melapor ke Komisi Yudisial (Pelapor menggunakan kuasa); 3. Fotokopi salinan putusan/penetapan (laporan terkait dengan putusan/penetapan); 4. Bukti-bukti pendukung lain terkait laporan(rekaman audio, surat pernyataan,dll).
Padang luas tgl.28 Nopember 2014 Nomor : 22/PEN/2013/PTUN.Luas Lampiran : 1(satu) berkas Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 22/PEN/2013/PTUN.Luas Kepada Yth. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Jalan Kramat Nomor 57. Jakarta Pusat Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Nama : Advokat Rejeki Nomplok,SH Alamat : Jalan Kayu Kelurahan Wasir,Kecamatan Batukan, Kota Padang Luas Pekerjaan : Advokat No. Telepon : 0852511122233334 Selanjutnya disebut: Pelapor.Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan (majelis hakim/hakim) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Luas (yang memeriksa dan mengadili perkara/ yang mengeluarkan penetapan) dengan Register Perkara Nomor: 22/PEN/2013/PTUN.Luas tanggal 23 Oktober 2013 (tanggal putusan/penetapan) dengan susunan majelis hakim sebagai berikut: 1. Matahari,SH,MHsebagai (Hakim Ketua) 2. Matahati,SH sebagai (Hakim Anggota) 3. Matabintang ,SH,MH sebagai (Hakim Anggota) Selanjutnya disebut: Terlapor.Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Advokat Rejeki Nomplok,SH adalah Kuasa Supirantembak selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 22/PEN/2013/PTUN.Luas di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Luas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2013 ; 2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Majelis Hakim Perkara Nomor 22/PEN/ 2013/PTUN.Luas telah mengeluarkan Penetapan dalam pertimbangan pada halaman 3 Alenia-1 Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati hal di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tentang Penyumpahan Advokat tertanggal 25 Juni 2010 serta Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 23 Maret 2011, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa REJEKI NOMPLOK,SH selaku Kuasa Hukum Penggugat belum dapat diterima untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara Nomor:22/G/2013/PTUN.Luas oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 22/PEN/ 2013/PTUN.Luas a-quo menetapkan : Menolak REJEKI NOMPLOK,SH selaku Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2013 untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara Nomor: 22/G/2013 /PTUN.Luas ; 3. Bahwa Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor: 22/G/2013/PTUN.Luas A-quo telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Hakim : Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012
dan 02/PB/ P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Pasal-5 ayat(1) “Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua sama kedudukannya didepan hukum dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakukan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi dibidang peradilan yang memikul tanggung-jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang”; Demikian laporan pengaduan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hormat Pelapor,
Advokat Rejeki Nomplok,SH Lampiran: 1. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Pelapor atau kuasanya; 2. Surat Kuasa Khusus Melapor ke Komisi Yudisial (Pelapor menggunakan kuasa); 3. Fotokopi salinan putusan/penetapan (laporan terkait dengan putusan/penetapan); 4. Bukti-bukti pendukung lain terkait laporan(rekaman audio, surat pernyataan,dll).
Kota Kayulapuk, 28 Nopember 2014 Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Klapuk Lampiran : 1(satu) berkas Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.Klapuk Kepada Yth. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Jalan Kramat Nomor 57. Jakarta Pusat Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Nama : Advokat Pasti Menang,SH Alamat : Jalan Macan No.3 Kelurahan ngebut Kecamatan Nabrak, Kota Kayulapuk Pekerjaan : Advokat No. Telepon : 0812799999566 Selanjutnya disebut: Pelapor.Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan (majelis hakim/hakim) pada Pengadilan Negeri Kayulapuk (yang memeriksa dan mengadili perkara/ yang mengeluarkan Putusan Sela dengan Register Perkara Nomor:10/Pdt.G/2014/PN.Klapuk tanggal 11 Juni 2014 (tanggal putusan/ penetapan) dengan susunan majelis hakim sebagai berikut: 1. Sungaimadu,SH,MH sebagai (Hakim Ketua) 2. Sungaisusu,SH,SE,MH sebagai (Hakim Anggota) 3. Sungaianggur,SH,SE,MH sebagai (Hakim Anggota) Selanjutnya disebut: Terlapor.Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Advokat Pasti Menang,SH adalah Kuasa icip-icip selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Klapuk di Pengadilan Negeri Kayulapuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2014 ; 2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 Majelis Hakim Perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/ PN.Klapuk telah mengeluarkan Putusan Sela dalam pertimbangan pada halaman 10 Alenia-1;Menimbang bahwa dalam perkara ini Berita Acara Sumpah yang ditunjukkan/diperlihatkan di persidangan oleh kuasa hukum Penggugat PASTI MENANG,SH bukan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi melainkan berita acara sumpah dari Himpunan Advokat Hebat (HAH); Menimbang bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat PASTI MENANG,SH tidak memperlihatkan/menunjukkan di persidangan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat PASTI MENANG,SH tidak dibenarkan beracara di pengadilan; 3. Bahwa Putusan Sela Majelis Hakim Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.Klapuk Aquo telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Hakim : Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/ P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Pasal-5 ayat(1) “Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua sama kedudukannya didepan hukum dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah
memberikan perlakukan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi dibidang peradilan yang memikul tanggung-jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedabedakan orang”; Demikian laporan pengaduan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hormat Pelapor,
Advokat Pasti Menang,SH Lampiran: 1. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Pelapor atau kuasanya; 2. Surat Kuasa Khusus Melapor ke Komisi Yudisial (Pelapor menggunakan kuasa); 3. Fotokopi salinan putusan/penetapan (laporan terkait dengan putusan/penetapan); 4. Bukti-bukti pendukung lain terkait laporan(rekaman audio, surat pernyataan,dll).
