PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DENGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Nomor : Nomor :
O79.all1.B03lDNl2012 HK.303/A.05/SU/BMKG-2012 TENTANG
PENEMPATAN PER^ALATAN UNTUK PENYELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DALAM RANGKA MENUNJANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
Pada hari ini, Rabu, Tanggal Delapan Belas, Bulan Januari, Tahun bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini.
1.
Prof. Dr. IRAWATI
Dua ribu dua
belas
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya
dan (WRSO) Organisasi berdasarkan Keputusan Rektor lnstitut Teknologi Bandung Nomor : 047/SK/K01/KP/2010 tanggal 06 Februari 2O1O tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor lnstitut Teknologi Bandung Periode 2A1O 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lnstitut Teknologi Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Tamansari No.64, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
-
2.
Dr. ANDI EKA SAKYA, M.Eng
Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa No 2 Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
I
y,fo
Dengan Memperhatikan:
Piagam Kesepakatan Bersama antara lnstitut Teknologi Bandung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kerjasama Pendidikan dan Penelitian
Dalam Bidang llmu dan Teknologi Kebumian tanggal 14 April 2009,
Nomor:
009A/K01/DN/2009 dan Nomor: HK-303/8. 1/KB/BMKG-2009.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik Hak Pakai Tanah di Komplek
Observatorium
Bosscha ITB sesuai Persil No 105 dengan luas total 1 .610 Ha;
2.
PIHAK KEDUA adalah pemakai tanah seluas 4.000 M2 bagian dari persil no 105 milik PIHAK PERTAMA;
3.
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan sebagaimana termaksud di atas bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama penempatan peralatan untuk penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam rangka menunjang tri dharma perguruan tinggi di atas tanah yang terletak di Komplek Observatorium Bosscha ITB Kecamatan Lembang, Provinsi Jawa Barat, dan selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling mengikatkan diri, dengan memakai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA
(1)
Ruang Lingkup Kerjasama ini adalah Tanah Hak Pakai seluas t 4.000 m2 yang terletak di Komplek Observatorium Bosscha ITB Lembang tertuang dalam Persil 105 dengan total luas 1.610 Ha di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat milik PIHAK PERTAMA dan di atas tanah tersebut PIHAK KEDUA dengan ijin PIHAK PERTAMA menempatkan peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
(2)
Ruang Lingkup Kerjasama ini dimaksudkan untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan penunjang pusat penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat serta sebagai media pertukaran data informasi ilmu pengetahuan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
(1)
Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini berlaku terhitung mundur terhitung mulai tanggal 14 April 2009 dan berakhir pada tanggal 14 April 2AM;
(2)
Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berakhir, apabila: jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir;
(3)
Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir karena ketentuan pada ayat
(2)
berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama dapat
P'|
diperpanjang, dengan ketentuan PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Permohonan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama.
Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN
(1)
PIHAK PERTAMA memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk mempergunakan tanah seperti yang tersebut di dalam pasal 1 ayat 1 sesuai dengan rencana peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 aVat (2'1,
{2)
PIHAK PERTAMA berhak menunjuk dan mengangkat pejabat dan/atau petugas untuk melakukan pengawasan terhadap tanah dan bangunan yang dipakai dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA agar sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan aturan serta ketentuan yang berlaku;
(3)
PIHAK KEDUA wajib mengosongkan bangunan objek pinjam pakai tersebut dalam keadaan baik, apabila Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan tidak diperpanjang;
(4)
PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara, menjaga dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang dianggap perlu dan bermanfaat untuk keselamatan terhadap tanah dan bangunan yang dipakainya. Pasal 4 BANGUNAN
PIHAK KEDUA diperbolehkan mendirikan bangunan di atas tanah pinjam pakai dari PIHAK PERTAMA dengan ketentuan:
a.
Bangunan yang akan didirikan harus sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayal (2) dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan sesuai dengan rencana detail dalam Perjanjian Kerjasama ini;
b.
Bangunan yang akan didirikan harus mempunyai Surat lzin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
c. d.
Memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
e.
Apabila jangka waktu berakhir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 AVat (2) Perjanjian ini, maka bangunan yang berdiri di atas tanah milik PIHAK PERTAMA apabila tidak dibongkar menjadi hak dan milik PIHAK PERTAMA;
Atau apabila jangka waktu berakhir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, bangunan yang berdiri di atas tanah milik PIHAK PERTAMA tidak dibongkar maka PIHAK KEDUA wajib untuk merobohkan dan mengembalikan seperti keadaan semula sebelum berdirinya bangunan dan segala beban dan biaya untuk itu menjadi kewajiban PIHAK KEDUA;
klu
Pasal 5 PEMBATASAN HAK
(1)
Selama masa Perjanjian Kerjasama berlangsung dengan dalih dan/atau alasan .apapun PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan hak pakai kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK PERTAMA;
(2)
Selama masa Perjanjian Kerjasama berlangsung dengan dalih dan/atau alasan apapun PIHAK KEDUA dilarang mengontrakan atau menjaminkan objek pakai kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya;
(3)
PIHAK KEDUA dilarang mengubah fungsi peruntukan berupa Tanah Hak Pakai seluas t 4.000 m' yang terletak di Komplek Observatorium Bosscha ITB Lembang sehingga bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW, Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), baik sebagian maupun seluruhnya;
(4)
Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dilarang untuk membuat saluran air, melakukan kegiatan penggalian seperti menggali batu-batuan, tanah liat dan/atau benda-benda lain yang terdapat di atas dan/atau di dalam tanah yang dipakainya.
Pasal 6 PEMBATALAN PINJAM PAKAI
(1)
Perjanjian Kerjasama ini dapat dibatalkan apabila:
a. PIHAK KEDUA
melanggar, lalai, wanprestasi dan/atau cidera janji terhadap ketentuan, kewajiban atau persyaratan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak. Pembatalan Perjanjian Kerjasama karena melanggar, lalai, wanprestasi dan/atau cidera janji tidak mengurangi atau menghapuskan hak dan atau kewajiban dari PIHAK PERTAMA terhadap Hak dan Kewajiban (Liability) yang diperoleh dari Perjanjian Kerjasama ini yang telah ada atau timbul sebelum pengakhiran dan pembatalan terjadi;
b. PIHAK KEDUA atas kehendaknya sendiri menghentikan hak pakai tanah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama.
(2\
Dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PIHAK PERTAMA harus terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak peringatan pertama;
(3)
Dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAIITIA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum
pelaksanaan pembangunan dimulai dan segala biaya dan beban yang timbul baik pada saat sebelum maupun sesudah dibangun menjadi kewajiban PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib untuk mengembalikan Tanah Hak Pakai milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan semula dan/atau kosong.
?"
r$"
Pasal 7 KEWAJIBAN ATAS BERAKHIRNYA PERJANJIAN
(1)
(2)
.
Dalam hal terjadinya pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka PIHAK KEDUA wajib rnengosongkan dan menyerahkan seluruh objek pinjam pakai kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal Surat Pemberitahuan Pembatalan diterima oleh masing-masing pihak;
Apabila di atas tanah tersebut terdapat bangunan yang menjadi milik PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus segera melakukan pembongkaran bangunan termaksud dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh PIHAK KEDUA, sehingga pada saat diserahkan kepada PIHAK PERTAMA kondisi objek kembali pada keadaan semula (kosong);
(3)
Bilamana PIHAK KEDUA sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\, PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Peringatan Pembongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari;
(4)
Semua kerugian akibat terjadinya pembatalan merupakan tanggung jawab sepenuhnya masing-masing pihak, dan tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim apapun kepada masing-masing pihak secara mutatis mutandis.
I
Pasal KETENTUAN SANKSI Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1)
Apabila terjadi perselisihan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
(2)
Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Bandung.
Pasal 10 KETENTUAN LAIN.LAIN (1)
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA;
f14
M
(2)
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan isi perjanjian ini meskipun terjadi perubahan organisasidan pimpinan pada kedua belah pihak.
Pasal 11 BIAYA KERJASAMA Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 12 PERUBAHAN PERJANJIAN
Apabila terjadi perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan yang mempengaruhi Perjanjian Kerjasama ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan-perubahan dan penyesuaian atas Perjanjian Kerjasama ini.
Pasal 13 AddendumlAmandemen Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini baik perubahannya maupun tambahannya, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dan surat perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
Pasal 14 PENUTUP
Demikian Perjanjian Kerjasama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Kerjasama ini. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA,.bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA,
lt,l F.\ ;,i.\ in -? rl/ \\.
9570904 198303
I
001
.o.,
