1
ffi t,
@
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
KEPALA KEPOLISIAN RESOR DOMPU DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DOiIPU Nomor
:Bt 2a93
Nomor: arIof:o94fvtucs
AX12O16
lrxl20L6
TENTANG
PE1AYANAN KESEHATAN TER.HADAP MASYARAKAT POLRI DI PEDESAAN DAN DI DAERAH TERPENCILYANG TIDAK TER'ANGKAU FASILTTAS KESEHATAN, PE}IA1{GAI{A[ WABAH PEI{YAKIT }IENU[.AR, DAN BAKTI SOSIAL Pa
t.
AKBPJONWESLYARIANTO,S.I.K. Selaku Kepala Kepolisian Resor Dompu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poliklinik Polres Dompu yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Kabupaten Dompu' selanjutnya disebut " PIHAK PERTAMA "
2.
GATOT GUNAWAN PP,SKtl,Il.Mkes Selaku Kepala Dinas Kesehatan Dompu yang beralamat Jalan Udang Kelurahan Bali Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA "
PIHAK PERTAiiA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA Pll{AK" dan secara sendiri-sendiri di sebut "P|HAK".
2
Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan
:
a. Bahwa PIHAK PERTATA merupakan alat Negara yang berperan
dalam hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Penegakan pelayanan kepada memberikan perlindungan, pengayoman masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri; dan
dan
b.
Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana pemerintahan dalam bidang kesehatan yang berperctn dalam memberikan pelayanan kepada masyaEkat sehingga dapat mensejahteraan masyarakat dibidang kesehatan serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan keepakatan bersama pada pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Polri di pedesaan dan di daerah terpencil yang tidak terjangkau fasilitas kesehatan, penanganan wabah penyakit menular dan bakti sosial dengan mempefiaUkan hal-hal sebagai berikut :
1.
Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2.
Undang-undang nomor
36 tahun 2(D9 tanggal 13 Oktober 2009
tentang
Kesehatan;
3. 4.
Permenkes R[ Nomor: 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKN;
5.
Peraturan Gubernur NTB Nomor:
Surat Kepala pusat kedokteran dan kesehatan Polisi Republik Indonsia nomor: Bl3gl2ElUPusdokkes tentang permintaan naskah MoU dengan Dinkes Provinsi;
2
Tahun 2015 tentang Sistem rujukan
pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi NTB.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIIIAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama (MOU) dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat polri di pedesaan dan daerah terpencil yang tidak terjangkau fasilitas kesehatan, penanganan wabah penyakit menular dan bakti sosial dengan ketentuan sebagai berikut :
di
3
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal
(1).
1
Maksud Kesepakatan bersama ini adalah
a,
:
menyamakan pemahaman dalam pola tindak secara terpadu dan
terkoordinasi antara PARA PIHAK,
b.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan kerja sama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Polri di pedesaan dan di daerah terpencil yang tidak terjangkau fasilitas kesehatan, penanganan wabah penyakit menular dan bakti sosial.
(2).
Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah
:
a.
Sebagai pedoman bersama dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Polri di pedesaan dan di daerah terpencil yang tidak terjangkau fasilitas kesehatan, penanganan wabah penyakit menular dan giat bakti .
b.
Terwujud peningkatan kerjasama dan koordinasi PARA PIHAK dalam melakanakan pelayanan kesehatan masyarakat Polri dipedesaan dan didaerah terpencil yang tidak tefangkau fasilitas kesehatan, penanganan wabah penyakit menular dan giat baKi. BAB
II
RUANG LINGKUP Pasal 2
Ruang lingkup kesepakahn bersama ini meliputi
(1).
:
Proses pelal$anaan pelayanan kes€hatan kepada anggota masyarakat Polri di pedesaan dan di daerah terpencil yang tidak terjangkau fasilitas kesehatan (2). Proses penanganan kepada masyarakat pada saat terjadi wabah penyakit menular. (3). Proses pelaksanaan pada kegiatan bakti sosial yang bertempat di pedesaan dan di daerah terpencil yang lokasinya tidak terjangkau fasilitas kesehatan.
4
BAB
IIT
PEI.AYAI{AN KESEHATAN Pasal 3
(1).
(2).
(3).
Pelayanan kesehatan kepada anggota Polri/PNS Polri dan keluarga dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, apabila PIHAK PERTAMA berhalangan memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota Polri/PNS Polri dan keluarga dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atau apabila PIHAK KEDUA berhalangan memberikan pelayanan maka PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota PolrilPNS Polri dan keluarga yang bertempat tinggal di pedesaan dan di daerah terpencil yang tidak terjangkau fasilitas keehatan. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan pelayanan keehatan kepada masyarakat pada umumnya pada saat terjadi wabah penyakit menular berupa pelayanan kegawatdaruratan, rawat jalan, rawat inap serta melaksanakan proses rujukan dengan indikasi medis; PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan instansi terkait pada pelaksanaan kegiatan bakti sosial yang bertempat di lokasi yang tidak terjangkau fasilitas kesehatan.
BAB
IV
BIMBINGAN TEKI{IS Pasal
(1).
(2).
4
PIHAK PERTAMA memberi informasi kepada PIHAK KEDUA tentang penyakit menonjol yang sering dialami oleh masyarakat Polri dan masyarakat pada umumnya, wabah penyakit menular yang sering terjadi di wilayah tersebut dan menentukan tempat dilaksanakan kegiatan Bakti Sosial. lika terdapat prosedur atau hal lainnya yang tidak dimengerti oleh PIHAK KEDUA, dapat dilakukan koordinasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui telepon;
BABV I.AFOR,AI{ HASIL PELAYANAI{ XESEHATAI{ Pasal 5
1.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama memberikan mmukan dalam pembuatan laporan hasil pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Polri
5
dpedesaaan dan didaerah terpencil yang tidak terjangkau fasilitas kesehatan, wabah penyakit menular dan dalam giat bakti sosial'
2.
Laporan hasil pelapnan kesehatan dikeluarkan dari Dinkes lGbupaten Dompu setelah disetujui PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
3.
Dinkes Kabupaten Dompu membantu dalam membuat laporan hasil pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Polri dipedesaan dan didaerah terpencil yang tidak terjangkau fasilitas kesehatan, wabah penyaklt menular dan dalam giat bakti
BABW PER'AI{IIAI{ WAKru ,AI{GKA Pasal 6
Kerjasama ini berlaku untuk jangka waKu 5 (lima) tahun sejak di tanda tangani oleh dan berlaku mulai 6 September 2016 sampai dengan PIHAK dan PIHAK
I
II
5 September 2021.
BAB VII FORCE MA'EURE
Pasl 7
ini terjadi kejadian-kejadian yang diluar pihak kekuasaan kedua belah diantaranya karena angin topan, banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau terkena Perafuran Pemerintah, yang mengakibatkan kedua belah pihak Udak bisa melanjutkan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan muslawarah untuk menyelesaikan masalahnp.
Apabila selama berlakunya perjanjian
PEMUruSAil
/
BAB VIII PEII|BATALA]{ PERJAIT IAN Pasal 8
Perjanjian ini dapat setiap saat dibatalkan sebelum habisnya masa berlaku, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: Kedua belah pihak Udak dapat memenuhi kewajibannya dan ahu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalarn perjanjian ini.
l.
2.
Dalam hal terjadinya furce Majeureseperti dimaksud dalam Pasal 7 perjanjian ini.
5
BAB
XI
LAIN.I-AIT{ Pasal 9
Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal )ang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam sebuah Addendum berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Addendum tersebut merupakan bagian yang rnengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini. BAB X PENUruP Pasal 10
Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Dompu dalam mngkap dua, dilengkapi dengan meterai png cukup dan mempun,yai kekuatan hukum yang sama bagi Pihak Pertama ataupun Pihak Kedua.
PIHAK KEDTJA
DINAS KESEHATAN KAB. DOMPU
GATOTCUNAWAI'I PP, SKM. M.MKes PEMBINA l.nama Muda(IV/c) NIP 19551122 198903 1014
7702U99
