KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA/PETUGAS ENTRI DATA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)
Maret 2016
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TENAGA PENDUKUNG LAINNYA / PETUGAS ENTRI DATA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)
1.
PENDAHULUAN
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bermaksud melakukan pengadaan 5 (lima) tenaga pendukung lainnya / petugas entri data untuk mendukung kegiatan-kegiatan KPPIP. Kegiatan pokok KPPIP adalah melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi, prioritasi, pengkajian pra-studi kelayakan (Pre-FS) dan debottlenecking, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kemampuan staf dan sosialisasi program dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, lingkup pekerjaan, jangka waktu, output dan dokumen yang dihasilkan, kualifikasi yang dibutuhkan, organisasi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan dari kegiatan rekrutmen ini. 2.
LATAR BELAKANG KPPIP
2.1
Perkembangan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia
2.1.1 Kondisi yang ada Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke 16 di dunia dengan total produk domestik bruto (PDB) hampir mencapai USD 1 trilyun. Pendapatan per kapita Indonesia diprediksi akan meningkat menjadi sebesar US$ 14,900 pada tahun 2025 (peringkat 12 dunia) serta US$ 46,900 pada tahun 2045 (peringkat 7 atau 8 dunia). Jika sesuai dengan rencana Pemerintah, maka Indonesia akan masuk ke dalam negara kategori high income country pada tahun 2025, namun hal ini akan sangat tergantung kepada perkembangan penyediaan infrastruktur di Indonesia. Indonesia memiliki semua hal-hal fundamental yang diperlukan untuk mencapai target tersebut berupa sumber daya alam yang berlimpah, lokasi yang strategis, jumlah penduduk yang besar (tenaga kerja dan pasar yang besar), dan lain lain. Namun perlu disadari bahwa potensi yang dimiliki Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia tidak serta merta bisa terwujud. Terdapat tantangan-tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut: 1) Saat ini Indonesia sedang dilanda fase “krisis infrastruktur” yang terindikasi dari beberapa indikator competitiveness index serta biaya logistik sebagai berikut: a. Biaya logistik di Indonesia mencapai 17% dari total biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha. Angka itu tergolong paling boros dibanding biaya logistik di Malaysia yang hanya 8%, Filipina 7% dan Singapura 6%;
1
2)
3)
b. Biaya logistik di Indonesia mencapai 24% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan biaya logistik paling tinggi di dunia. Keterbatasan infrastruktur: Berdasarkan Global Competitiveness Report 2010, infrastruktur Indonesia berada pada rangking 82 dari 139 negara dan membaiknya pada tahun 2012 menjadi rangking 76 dari 142 negara, namun pada tahun 2012 memburuk menjadi rangking 78 dari 144 negara. Keterbatasan ketersediaan anggaran pembiayaan infrastruktur: Anggaran infrastruktur di Indonesia hanya 3% dari PDB Indonesia, sementara misalnya Pemerintah China menganggarkan setidaknya 8-10% dari PDB.
Peringkat daya saing infrastruktur di Indonesia meningkat lebih tajam dari posisi 78 di tahun 2012 menjadi posisi ke-61 ditahun 2013. Namun nilai investasi di Indonesia pada laporan Bank Dunia untuk kuartal kedua tahun 2013 mengalami penurunan yang disebabkan oleh pelemahan investasi dalam sektor transportasi serta mesin-mesin dan peralatan asing. Peningkatan daya saing suatu negara berbanding sejajar dengan prospek pertumbuhannya, sedangkan infrastruktur sebagai konektivitas antar pusat pertumbuhan merupakan pendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini tidak sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Indeks GCI tersebut diatas menunjukkan bahwa peningkatan daya saing infrastruktur Indonesia masih belum dapat mengimbangi potensi daya saing Indonesia secara keseluruhan Selain itu, defisit energi dan ketenagalistrikan, khususnya di daerah luar pulau Jawa, menyebabkan Indonesia menjadi kurang menarik bagi para investor untuk mengembangkan bisnis di Indonesia1. Permasalahan ini tentu akan mengganggu kemajuan perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Kondisi penyediaan infrastruktur yang kurang memadai saat ini merupakan salah satu penyebab utama mengapa ekonomi di Indonesia saat ini kurang kompetitif2. Dengan angka-angka tersebut, masih banyak kebutuhan infrastruktur yang belum teranggarkan. Pada skema pembiayaan infrastruktur konvensional, Pemerintah Indonesia biasa memenuhi kekurangan anggaran ini dari pinjaman luar negeri. Melihat kondisi perekonomian dunia dan potensi Indonesia, skema pinjaman luar negeri untuk infrastruktur tidak lagi selalu diterapkan oleh Pemerintah dan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pembiayaan infrastruktur. Secara umum, penyediaan infrastruktur di Indonesia terhambat oleh 3 pokok permasalahan, yaitu: (1) Peraturan dan perundangan di bidang infrastruktur yang tidak sinkron dan saling tumpang tindih menghalangi investasi swasta di bidang infrastruktur; (2) Perencanaan persiapan proyek infrastruktur tidak melibatkan semua stake holder terkait; (3) Pelaksanaan proyek yang buruk karena kurangnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan dan pengambilan keputusan yang tidak efektif terhadap proyek-proyek yang sedang terhambat (bottleneck).
1 Berdasarkan survey yang dikerjakan oleh The Asian Foundation, hampir 50% dari 13.000 perusahaan mengalami
pemadaman listrik 3 kali dalam seminggu selama tahun 2010-2012. 2 Global Competitiveness Report
2
2.1.2 Usaha-usaha Yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Pemerintah Indonesia telah merancang paket-paket peraturan perundang-undangan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di Indonesia, diantaranya: (1) Peraturan terkait skema pembiayaan infrastruktur melalui KPS pada Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 yang direvisi terakhir menjadi Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015; (2) Peraturan untuk percepatan penyediaan lahan untuk kebutuhan publik yang dipayungi oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2012 yang memastikan terselesaikannya pembebasan lahan dalam jangka waktu maksimum 583 hari; (3) Revisi dan perbaikan peraturan infrastruktur secara sektoral untuk mendukung Peraturan Presiden terkait KPS; (4) Pembentukan institusi baru untuk mendukung penyediaan infrastruktur, seperti: PT. PII sebagai BUMN penjamin risiko KPS dan PT. SMI dan PT. IIF sebagai BUMN pendukung pembiayaan KPS; (5) Beragam dukungan pembiayaan bagi aplikasi skema KPS, seperti: land capping, land revolving fund, Viability Gap Funding, Government Guarantee; (6) Beragam paket kebijakan ekonomi yang mempercepat pertumbuhan infrastruktur, dan lain sebagainya. Namun demikian, dalam praktiknya usaha penyediaan infrastruktur masih menemui hambatan/bottlenecks dari tumpang tindihnya kebijakan dan kewenangan yang ada di Indonesia. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8% dan juga bersaing dengan negara lain, pembangunan infrastruktur di Indonesia memerlukan percepatan baik dalam tahap persiapan maupun konstruksi. Namun yang dibutuhkan bukan hanya percepatan, namun juga pembangunan infrastruktur yang memiliki kualitas baik dan memenuhi standar internasional. Untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur di Indonesia tersebut diatas, Pemerintah telah memutuskan untuk menyusun proyek-proyek infrastruktur prioritas yang mempunyai dampak secara nasional maupun lokal. Proyek-proyek infrastruktur prioritas yang dipilih akan diberikan perlakuan khusus, misalnya prioritas mendapatkan ijin, alokasi anggaran dan bantuan teknis lainnya. Dalam hal ini, diperlukan sebuah kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur yang tepat sasaran dengan menggunakan standar prioritasi dan perencanaan yang matang sehingga Indonesia dapat memanfaatkan momentum untuk bergabung ke dalam negara-negara emerging market. 2.1.3 Awal Pembentukan KPPIP Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang memiliki tugas untuk merumuskan strategi dan koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur. Dalam perjalanannya, KKPPI memerlukan revitalisasi guna menciptakan momentum dalam rangka usaha menyelesaikan isu-isu strategis infrastruktur melalui pengambilan keputusan yang cepat dan memberikan solusi atas akar permasalahan yang ada. Dalam revitalisasi ini, diperlukan fungsi koordinasi dalam penyusunan rencana percepatan dan standar kriteria untuk prioritasi dan penyiapan proyek infrastruktur serta pengembangan skema pendanaan KPS. Sebagai revitalisasi dari KKPPI, maka Pemerintah berencana membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2015 ini. KPPIP akan memiliki fungsi-fungsi koordinasi, prioritasi, pengkajian Pra Studi Kelayakan dan
3
debottlenecking, monitoring dan evaluasi, peningkatan kemampuan staf dan sosialisasi program bagi penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia, dimana pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara kolektif oleh anggota KPPIP. Sedangkan fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi proyek, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga (K//L) atau instansi terkait. Pengambilan keputusan yang cepat dapat dimungkinkan dengan melakukan perampingan struktur organisasi. Belajar dari pengalaman KPPIP sebelumnya, terdapat 3 komponen kunci pendukung suksesnya implementasi program KPPIP: 1)
2)
3)
Mandat dan fungsi yang spesifik dan jelas: KPPIP hanya akan melaksanakan fungsi prioritasi, Pra Studi Kelayakan (identifikasi awal skema pembiayaan), koordinasi, monitoring, debottlenecking, serta pengambilan keputusan kolektif. Fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh K/L atau institusi terkait; Dukungan regulasi, kewenangan, administratif, dan finansial: KPPIP memiliki mandat yang besar sehingga diperlukan penguatan kelembagaan yang mutlak; Dukungan SDM yang mumpuni: Pelaksana Harian yang diisi oleh PNS maupun non-PNS dengan pengalaman yang relevan di bidangnya merupakan faktor penting terutama dalam upaya mempercepat pengambilan keputusan. Pool of experts juga dibutuhkan untuk keahlian spesifik di sektor-sektor infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, energi dan ketenagalistrikan, air dan kereta) dan penyusunan standar kriteria prioritasi serta melaksanakan Pra Studi Kelayakan.
Dengan terbentuknya KPPIP diharapkan penyediaan infrastruktur strategis dapat dipercepat dengan keterlibatan Pemerintah dari tahap perencanaan, tahap Pra Studi Kelayakan, hingga tahap pembangunan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan seluruh proses penyediaan proyek infrastruktur strategis tidak terkendala oleh persoalan-persoalan yang kini ditemui seperti pengadaan tanah, tata ruang, dan sebagainya. Percepatan penyediaan infrastruktur melalui KPPIP diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik potensi peningkatan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Revitalisasi KKPPI diperlukan untuk menjadi signal positif kepada pasar dan KPPIP perlu melakukan fungsifungsi yang belum menjadi fungsi kelembagaan/komite yang sudah ada dan sedapat mungkin menghindari tumpang-tindih peran dan wewenang dengan kelembagaan/komite yang telah ada. Saat ini Pemerintah telah memilih proyek infrastruktur strategis dan 28 (duapuluh delapan) proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan untuk direalisasikan hingga tahun 2017 dan akan menjadi fokus pertama dari KPPIP. Pemilihan proyek strategis dan prioritas ini melibatkan instansi-instansi terkait pembangunan infrastruktur, mulai tingkat kementerian pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Selain itu, pemilihan juga
4
dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai data atau dokumen infrastruktur yang ada di Indonesia, seperti Sislognas, Blue Book, PPP Book, serta list-list rencana pembangunan infrastruktur strategis lainnya dari berbagai instansi terkait. Dari 28 proyek infrastruktur prioritas tersebut, terdapat 7 (tujuh) proyek diantaranya merupakan proyek yang akan dilaksanakan dengan skema KPS dan proyek lainnya yang ditetapkan Pemerintah melalui Komite PPIP, sehingga dibutuhkan perencanaan debottlenecking yang matang. Identifikasi detail tentang kebutuhan bantuan dalam rangka penyiapan proyekproyek infrastruktur prioritas ini juga menjadi tugas dan fungsi utama dari KPPIP. Kedepannya KPPIP juga memiliki tugas untuk memastikan skema-skema pembiayaan infrastruktur non-konvesional seperti KPS menjadi skema pembiayaan infrastruktur reguler dan menjadi opsi-opsi utama pembiayaan penyediaan infrastruktur. 2.2
Maksud dan Tujuan KPPIP
2.2.1 Maksud Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan KPPIP dimaksudkan untuk memastikan berjalannya kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur melalui koordinasi, prioritisasi, evaluasi dan debottlenecking, serta knowledge management terhadap setiap kegiatan yang dicanangkan dalam proses revitalisasi KPPIP. 2.2.2 Tujuan KPPIP Tahun 2016 Adapun tujuan kegiatan KPPIP pada tahun anggaran 2016 lebih difokuskan pada: 1) Menyusun rekomendasi penyempurnaan regulasi dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur (restrukturisasi dan penguatan kewenangan KPPIP) yang tidak dapat diselesaikan pada TA 2015; 2) Menyusun daftar proyek prioritas 2016; 3) Menyusun Rencana Aksi percepatan infrastruktur prioritas dan memastikan terlaksananya Rencana Aksi oleh pemangku kepentingan; 4) Tersusunnya tim PMO secara lengkap dan panel konsultan yang akan membantu KPPIP dalam menjalankan kewenangannya; 5) Melaksanakan revisi/pengulangan kajian Pre-FS nya berdasarkan standar kualitas kajian Pre-FS bersama dengan K/L; 6) Melaksanakan pengendalian masalah dari proyek infrastruktur prioritas; 7) Menyusun dan melaksanakan rekomendasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas; 8) Menyusun rekomendasi kebijakan pembiayaan infrastruktur yang tepat dengan mempertimbangkan skema pendanaan alternatif di luar APBN; 9) Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang standar prosedur dan kualitas kajian persiapan proyek untuk semua proyek infrastruktur; 10) Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas pegawai dari berbagai kementerian/lembaga terkait infrastruktur. 11) Terimplementasinya sistem pelaporan yang menggunakan sistem TI yang terintegrasi;
5
12)
13) 14)
Memberikan dukungan administrasi, fasilitasi rapat dan konsinyering, perjalanan dinas serta sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tim Pelaksana, Tim Kerja dan Sekretariat KPPIP; Melaksanakan penyusunan laporan yang disertai dengan Buku laporan tahunan KPPIP termasuk didalamnya adalah List Proyek Prioritas; dan Melaksanakan 5 (lima) kajian rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur.
Dengan terbentuknya KPPIP diharapkan penyediaan infrastruktur strategis dapat dipercepat dengan keterlibatan Pemerintah dari tahap perencanaan, tahap pra-studi kelayakan, hingga tahap pembangunan infrastruktur. Sehingga diharapkan seluruh proses penyediaan proyek infrastruktur strategis tidak terkendala oleh persoalan-persoalan yang kini ditemui seperti pengadaan tanah, tata ruang, dan sebagainya. Percepatan penyediaan infrastruktur melalui KPPIP diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik potensi peningkatan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Revitalisasi KPPIP diperlukan untuk menjadi signal positif kepada pasar sehingga perlu melakukan fungsi-fungsi yang belum menjadi fungsi kelembagaan/komite yang sudah ada dan sedapat mungkin menghindari tumpang-tindih peran dan wewenangdengan kelembagaan/komite yang telah ada. 2.2.3 Susunan dan struktur Organisasi KPPIP KPPIP merupakan komite lintas kementerian/lembaga/departemen pemerintah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1) Komite (Tingkat Menteri): diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN); a. Tim Pelaksana Harian (Eselon 1): adalah tim pembuat keputusan yang dilakukan secara kolektif dr tingkat Eselon I sampai dengan Eselon II, diketuai oleh Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Kemenko Perekonomian dengan sekretaris Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah-Kemenko Perekonomian, dan anggota Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktur Jenderal Anggaran - Kemenkeu, Deputi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum - BPN, dan Deputi Perencanaan Investasi - BKPM; b. Tim Teknis Pelaksana (Eselon 2): dengan anggota Asisten Deputi Bidang Perumahan, Pertanahan, dan KPS - Kemenko Perekonomian dengan anggota Direktur KPS - Bappenas, Direktur Alokasi Dana Pembangunan - Bappenas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiko (PPRF), Direktur Anggaran I, II, dan IIIKemenkeu, Kepala Biro Hukum - Kemenko Perekonomian, Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah – BPN dan Direktur Perencanaan InfrastrukturBKPM. Tim Teknis dalam pelaksanaan tugasnya akan dibantu oleh para tenaga ahli senior dibidangnya. 2) Sekretariat: diketuai oleh Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah– Kemenko Perekonomian dan wakil sekretaris Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan KPS Kemenko Perekonomian dan didukung dengan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K),
6
3)
Pemegang Uang Muka (PUM) dan Petugas Administrasi (PA) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana APBN dan penandatangan kontrak serta Pejabat/Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat/Unit Penerima Hasil Pekerjaan (UPH) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses pengadaan KPPIP; ULP dan UPH masing-masing terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang staf (termasuk 1 orang Ketua); Tim Konsultan, terdiri dari: a. Direktur Program (Team Leader): sebagai pimpinan Tim Konsultan akan melapor kepada Tim Teknis untuk hal-hal yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan pekerjaan dan kepada P2K untuk hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan; b. Tim Tenaga Ahli Senior: terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Jalan dan Jembatan, 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Transport, 1 orang Tenaga Ahli Sektor Energi dan Ketenagalistrikan, 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Sumber Daya Air dan Lingkungan, 1 orang Tenaga Ahli Senior Pengembangan Kapasitas, 1 orang Tenaga Ahli Senior Human Resources, dan 1 orang Tenaga Ahli Senior Finansial,; c. Tim Tenaga Ahli Lainnya: terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli Komunikasi, 1 orang Tenaga Ahli Informasi dan Teknologi, d. Tim Pengadaan: terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli Procurement (Pengadaan Barang dan Jasa) Senior dan 2 orang Tenaga Ahli Procurement (Pengadaan Barang dan Jasa); e. Staf Penunjang: terdiri dari 1 orang Manajer Kantor, 1 orang Eksekutif Sekretaris, 6 orang Tenaga Pendukung Teknis, 2 orang Tenaga Pendukung Administrasi dan 6 orang Tenaga Pendukung Lainnya.
Struktur organisasi KPPIP adalah sebagai berikut
7
3.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari pengadaan Tenaga Pendukung Lainnya/Petugas Entri Data adalah untuk mendukung pencapaian kinerja KPPIP melalui pemilihan tenaga petugas entri data yang handar untuk melaksanakan tugas berkaitan dalam proses entri data 30 (tigapuluh) proyek prioritas KPPIP Tahun 2016 dan 225 Proyek Strategis Nasional (PSN) ke dalam sistem aplikasi Teknologi Informasi KPPIP. Tujuan dari pengadaan Tenaga Pendukung Lainnya/Petugas Entri Data adalah membantu dalam pencapaian kinerja KPPIP tahun 2016 melalui tersedianya Petugas Entri data yang handal dalam melakukan proses input data 30 (tiga puluh) proyek prioritas KPPIP tahun 2016 dan 225 Proyek Strategis Nasional (PSN) ke dalam sistem system teknologi informasi. 4.
LINGKUP PEKERJAAN
Lingkup pekerjaan Tenaga Pendukung Lainnya Petugas Entri Data (dan tidak terbatas) pada: 1. Melakukan entri data terhadap proyek-proyek prioritas tahun 2016 ke dalam system Informasi yang telah dikembangkan KPPIP; 2. Memastikan tugas-tugas yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan target waktu dan target input data; 3. Melakukan koordinasi pembagian penugasan antar sesama tim petugas data entri; 4. Melakukan koordinasi dengan Tim Database dan website Maintenance KPPIP dalam pengelolaan data input serta Tenaga Ahli yang tekait lainnya terkait data sumber yang akan di input; 5. Selalu proaktif dalam melakukan update data secara mingguan maupun bulanan melalui interaksi/komunikasi yang intensif kepada pihak-pihak yang memiliki sumber data; 6. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada Pimpinan KPPIP maupun tenaga ahli yang ditunjuk sebagai atasan; 7. Membuat laporan kemajuan berdasarkan hasil kerja (baik secara individu, maupun kelompok) untuk disampaikan kepada Pimpinan. 5.
KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN
Kualifikasi yang dibutuhkan untuk Tenaga Pendukung Teknis Pengelola Sistem Informasi, adalah : 1. Pendidikan Min. Sekolah Kejuruan (SMK) bidang Informatika/elektro maupun SLTA dari sekolah Negeri/Swasta yang terakreditasi dengan nilai rata-rata UN 8,00 dari skala 10; 2. Memiliki motivasi kerja yang baik, berkepribadian sopan dan energetik; 3. Menguasai minimal Ms. Office (word, excel, Power Point, dan access) dan lebih diutamakan bila memahami troubleshotting komputer;
8
4.
5. 6.
7.
Memiliki kemampuan dalam melakukan entri data dengan kecepatan input data yang cukup baik, dibuktikan pada saat seleksi dan lebih diutamakan jika sudah memiliki pengalaman pada proyek pemerintah/swasta lebih dari 1 (satu) tahun; Mampu bekerja independent dan efektif bekerja dalam tim dan bersedia bekerja penuh waktu (full time). Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (melampirkan surat pernyataan bermaterai). Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan jika belum memiliki bersedia membuat NPWP jika telah diterima bekerja.
6.
KELUARAN YANG DIHASILKAN
Keluaran yang dihasilkan oleh Tenaga Pendukung Lainnya Petugas Entri Data, adalah: 1. Database proyek prioritas KPPIP 2016 dan proyek strategis nasional di dalam aplikasi system KPPIP; 2. Data-data yang terlindungi secara baik dan aman; 3. Laporan secara berkala terkait kemajuan pekerjaan dan kendala yang dihadapi sesuai kebutuhan KPPIP. 7.
JANGKA WAKTU KEGIATAN
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 9,5 (Sembilan koma lima) bulan kalendar. Diharapkan pekerjaan sudah dapat dimulai pada tanggal 16 Maret 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Tenaga Pendukung Lainnya – Petugas Entri Data perlu bekerja secara penuh waktu (fulltime) dengan perkiraan input 5 (lima) orang selama 9,5 bulan atau sebesar 47,5 (empat puluh tujuh koma lima) Orang Bulan.
Jan
8.
Feb
Mar
Apr
Month – 2016 Mei Juni Juli
Ags
Sept
Okt
Nov
Des
MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) akan bertindak sebagai Pemberi Tugas dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pejabat yang berwenang menandatangani kontrak. PPK bertanggung jawab mengelola kegiatan yang berhubungan dengan kontrak dan pembiayaan, termasuk memproses tagihan dari Penyedia Jasa
9
9.
PEMBIAYAAN
Pembiayaan Tenaga Pendukung Lainnya / Petugas Entri Data akan dibebankan kepada APBN Kegiatan KPPIP Tahun Anggaran 2016. Proses pengadaan menggunakan APBN KPPIP Tahun Anggaran 2016. Jakarta,
Maret 2016
STAFF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU SEKRETARIS TIM PELAKSANA KPPIP
WAHYU UTOMO
10
