MENU KEGIATAN DAN DATA TEKNIS DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2017

MENU KEGIATAN DAN DATA TEKNIS DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2017

JAKARTA, 2-10 Mei 2016 Disampaikan pada: Workshop Penyusunan, Penyampaian, dan Penilaian Usulan DAK TA 2017

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

OUTLINE KEBIJAKAN DAK TA. 2017 BIDANG INFRASTRUKTUR PUPR MENU KEGIATAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2017

TINDAK LANJUT

2

KEBIJAKAN DAK TA. 2017 BIDANG INFRASTRUKTUR PUPR

KRITERIA USULAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA 2017 Kriteria kegiatan DAK yang diusulkan : Prioritas nasional (RKP dan RPJMN) Kebutuhan dan prioritas daerah (RKPD dan RPJMD) Mempercepat penyediaan infrastruktur Pencapaian SPM bidang pelayanan dasar publik Kewenangan Daerah.

44

LINGKUP BIDANG BIDANG/SUBBIDANG DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA 2017 Jenis DAK Bidang Infrastruktur PUPR meliputi: 1. DAK Reguler; 2. DAK Infrastruktur Publik Daerah; dan 3. DAK Affirmasi.

Lingkup DAK Bidang Infrastruktur mencakup:  Bidang Transportasi (Subbidang Jalan)  Bidang Kedaulatan Pangan (Subbidang Irigasi),  Bidang Perumahan dan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Subbidang Perumahan, Subbidang Air Minum, Subbidang Sanitasi)

55

KLASIFIKASI PER JENIS DAK TA 2017 DAK REGULER Berdasarkan usulan daerah yang sesuai dengan kegiatan strategis daerah dan kebutuhan daerah.

DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH Berdasarkan tematik untuk mendukung 6 prioritas nasional yaitu: 1.Kedaulatan Pangan (40 kab/kota), 2.Percepatan Pertumbuhan Industri dan KEK (12 KEK di Luar Jawa dan 14 Kawasan Industri), 3.Kemaritiman dan Kelautan (30 Kabupaten (PP/PPI), 4.Pembangunan Pariwisata (10 KSPN), 5.Daerah Tertinggal (122 Daerah Tertinggal) 6.Kawasan Perbatasan (41 Lokasi Prioritas).

DAK AFIRMASI Mendukung kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan, tertinggal, kepulauan, dan transmigrasi. Jumlah daerah yang masuk kategori perbatasan, tertinggal, kepulauan, dan transmigrasi berdasarkan data dari Bappenas, Kemendes PDTT, BNPP, dan Kemendagri. 66

BIDANG/SUBBIDANG YANG DAPAT DIUSULKAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT JENIS DAK JENIS DAK NO

1

BIDANG

SUBBIDANG

REGULER

IPD

AFIRMASI

PROV

KAB/ KOTA

PROV

KAB/ KOTA*)

PROV

KAB/ KOTA

Kedaulatan Pangan

Infrastruktur Irigasi

√

√

-

√

-

√

2

Transportasi

Infrastruktur Jalan

√

√

-

√

-

√

3

Infrastruktur Perkim, Air Minum dan Sanitasi

Perumahan

-

√

-

-

-

√

Infrastruktur Air Minum

-

√

-

√

-

√

Infrastruktur Sanitasi

-

√

-

√

-

√

Keterangan: *) Berdasarkan tematik (mendukung 6 prioritas nasional yaitu Kedaulatan Pangan, Percepatan Pertumbuhan Industri dan KEK luar Jawa, Kemaritiman dan Kelautan, Pembangunan Pariwisata, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan. 7

MENU KEGIATAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2017

MENU KEGIATAN

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR SUBBIDANG IRIGASI DAK Reguler/IPD/Afirmasi 1. Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa

Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa dilakukan untuk jenis bangunan antara lain bendungan/waduk/reservoir/embung/situ dan tampungan air lainnya untuk keperluan air irigasi; bangunan utama (bendung/intake,dll); Saluran (induk/primer, sekunder, tersier, pembuang/drainase,suplesi, dll); bangunan pelengkap lainnya (bangunan bagi/sadap, pintu air, gorong-gorong, talang, siphon, pintu bilas, jembatan dan jalan inspeksi, got, saluran drainase, kantong lumpur, dll).

2. Peningkatan jaringan irigasi/rawa

Peningkatan jaringan irigasi/rawa mencakup pembuatan saluran pasangan batu/linning plat beton, atau peningkatan mercu menjadi pasangan batu/beton pada bendung yang mercunya terbuat dari bronjong, atau peningkatan Irigasi Sederhana menjadi irigasi Semi Teknis, dan/atau menjadi Irigasi Teknis.

3. Pembangunan jaringan irigasi/rawa

Pembangunan jaringan irigasi/rawa untuk menyediakan jaringan irigasi baru di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya, bilamana jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik. 9

MENU KEGIATAN

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG JALAN DAK Reguler/IPD/Afirmasi 1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan   



Pemeliharaan berkala jalan mencakup perbaikan dan pembentukan/pelapisan ulang permukaan jalan. Pemeliharaan berkala jembatan mencakup pengecatan ulang, pelapisan permukaan aspal, pembersihan menyeluruh jembatan, pemeliharaan pelekatan/landasan, perbaiki longsor dan erosi tebing, dll. Rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap jenis kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, adapun jenis pekerjaannya disesuaikan dengan kondisi kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi jembatan meliputi perbaikan railing, perbaikan kerusakan pada jembatan (pilar,abutment, penahan erosi dan perlindungan gerusan pada pondasi, dan penggantian lantai jembatan dan perbaikan oprit jembatan).

2. Peningkatan jalan dan jembatan

Peningkatan jalan mencakup peningkatan/perkuatan struktur atau peningkatan kapasitas berupa pelebaran jalan, peningkatan dari jalan tanah ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal.

3. Pembangunan jalan dan jembatan

Pembangunan jalan mencakup pembuatan/pembukaan jalan baru sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan dan mengacu pada standar teknis jalan dengan umur rencana minimal 10 tahun. 10

MENU KEGIATAN

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR SUBBIDANG AIR MINUM DAK Reguler/ DAK Infrastruktur Publik Daerah 1. Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum a. Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier b. Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) murah perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan c. Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin kawasan kumuh perkotaan 2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum a. Pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR (apabila kapasitas produksi SPAM eksisting/terpasang sudah maksimal) DAK Affirmasi 1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

a. Pembangunan SPAM Perdesaan dan SPAM kawasan khusus (* berdasarkan tematik)

11

MENU KEGIATAN

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR SUBBIDANG SANITASI DAK Reguler/Infrastruktur Publik Daerah 1. 2. 3. 4. 5.

6.

IPAL komunal (dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat melayani minimal 50 KK) Kombinasi IPAL komunal dengan MCK (melayani minimal 50 KK, minimal 25 SR) Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (pada IPAL Sanimas yang sudah ada, untuk melayani minimal 50 KK) Tangki Septik Komunal (dengan media bakteri, 5 - 10 KK) Perpipaan dan Tangki Septik Individual media bakteri (minimal satu lokasi 20 unit. Usulan prasarana ini khusus bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang sudah beroperasi, dan berkomitmen mengeluarkan perda/perbup/perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan) MCK Plus (maksimal 4 Pintu) *)

Ket: *) Khusus untuk DAK IPD

DAK Affirmasi 1. 2. 3.

IPAL Skala kawasan (minimal 200 SR melayani minimal 200 KK) IPAL Komunal (minimal 50 SR, melayani minimal 50 KK) Toilet Umum 12

MENU KEGIATAN

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR SUBBIDANG PERUMAHAN DAK Reguler/Afirmasi 1. Pembangunan rumah baru (PB) Rumah Swadaya bagi MBR Pembangunan rumah atau perbaikan total adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang. 2. Peningkatan kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi MBR Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.

13

TINDAK LANJUT

TINDAK LANJUT

UNTUK PEMERINTAH DAERAH

1. Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi DAK segera mengundang Dinas PUPR dan Balai/Satker terkait agar menyusun Proposal DAK TA. 2017. 2. Pemerintah Daerah segera menyusun Proposal DAK TA. 2017 yang terdiri dari bidang: infrastruktur irigasi, infrastruktur jalan, infrastruktur perumahan dan permukiman, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi; 3. Proposal sesuai format disampaikan kepada Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Gubernur selaku penanggungjawab Tim Koordinasi Daerah dan diserahkan paling lambat tanggal 9 Juni 2016; 4. List daerah penerima DAK beserta alokasinya akan disampaikan melalui Perpres tentang Rincian APBN TA. 2017; 5. Daerah penerima DAK perlu segera membentuk Tim Koordinasi DAK di tingkat Provinsi yang tugasnya memantau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh DAK. 15

16

FORMAT USULAN RENCANA KEGIATAN PROPOSAL DAK TA. 2017

Format Surat Pengantar KOP KEPALA DAERAH

Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

...................... ...................... ...................... ......................

Tempat, tanggal

Yth. .............................. di ………………. Yang bertanda tangan di bawah ini, Gubernur/Bupati/Walikota …….................……......, bersama ini mengusulkan kegiatan yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …….................……......Tahun Anggaran 2017. Usulan kegiatan tersebut telah kami rinci menurut bidang/subbidang/subjenis DAK sesuai dengan format dan data teknis yang ditentukan, dengan kebutuhan dana sebagai berikut: 1. 2. 3.

DAK Reguler DAK Infrastruktur Publik Daerah DAK Affirmasi

Rp xxxxx Rp xxxxx Rp xxxxx

JUMLAH Terbilang jumlah DAK sebesar ....................................................................................... .......................................................................................... (dalam huruf)

Rp xxxxx

Usulan DAK tersebut, akan kami laksanakan dengan kesungguhan dan tanggung jawab sesuai jenis kegiatan, satuan, volume dan lokasi kegiatan yang kami usulkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Gubernur/Bupati/Walikota Tandatangan asli dan stempel basah Nama

Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak

FORMAT REKAPITULASI USULAN DAK REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................ YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN …………………

No. I A. B.

DAK Reguler Bidang …..

Jenis/Bidang/Subjenis

Jumlah Bidang Bidang ….. Jumlah Bidang Total DAK Reguler

II

A.

DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) Bidang …..

B.

Jumlah Bidang Bidang ….. Jumlah Bidang Total DAK IPD

III

A. B.

Subbidang

Jumlah

1. Subbidang……… 2. Subbidang………

Rp Rp

-


Rp Rp

-


Rp Rp

-


Rp Rp

-

DAK Affirmasi Subjenis …………. Subjenis …………. Total DAK Affirmasi Total Usulan DAK Terbilang :………….

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp Rp

-

Rp Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Gubernur/Bupati/Walikota Tandatangan asli dan stempel basah

Rp

-

Rp

-

Rp

-

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK REGULER TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG IRIGASI

PROGRAM DALAM NO. KEGIATAN RPJMD/ RKPD A. Subbidang Irigasi A.1 Provinsi 1. Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi 2. Peningkatan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi 3. Pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi

TARGET OUTPUT TARGET OUTCOME RUPIAH VOLUME VOLUME BIAYA/ APBD NON SATUAN SATUAN SATUAN LOKASI 2017 2018 2019 2017 2018 2019 DAK 2017 DAK

M/Buah

Ha

M/Buah

Ha

M/Buah

Ha

A.2 Kabupaten/Kota 1. Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa M/Buah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Peningkatan jaringan M/Buah irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pembangunan jaringan M/Buah irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota

Ha

Ha

Ha 2121

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK IPD TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG IRIGASI

PROGRAM DALAM NO. KEGIATAN RPJMD/ RKPD A. Subbidang Irigasi A.2 Kabupaten/Kota 1. Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Peningkatan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota


M/Buah

Ha

M/Buah

Ha

M/Buah

Ha

2222

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK AFIRMASI TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG IRIGASI

PROGRAM DALAM NO. KEGIATAN RPJMD/ RKPD A. Subbidang Irigasi A.2 Kabupaten/Kota 1. Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Peningkatan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota


M/Buah

Ha

M/Buah

Ha

M/Buah

Ha

2323

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK REGULER TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG JALAN

PROGRAM NO. DALAM RPJMD/RKPD A. Subbidang Jalan A.1 Provinsi

KEGIATAN

SATUAN

1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Provinsi

Km/M

2. Peningkatan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Provinsi

Km/M

3. Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Provinsi

Km/M

A.2 Kabupaten/Kota 1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota

TARGET OUTPUT BIAYA/ VOLUME RUPIAH SATUAN LOKASI APBD 2017 2018 2019 DAK 2017 NON DAK

Km/M

2. Peningkatan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota

Km/M

3. Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kab/Kota

Km/M

2424

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK IPD TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG JALAN

PROGRAM NO. DALAM RPJMD/RKPD

KEGIATAN

SATUAN


A. Subbidang Jalan A.1 Kabupaten/Kota 1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota

Km/M


Km/M


Km/M

2525

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK AFIRMASI TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG JALAN

PROGRAM NO. DALAM RPJMD/RKPD

KEGIATAN

A. Subbidang Jalan A.2 Kabupaten/Kota 1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota

SATUAN


Km/M


Km/M


Km/M

2626

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK REGULER TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG AIR MINUM

PROGRA M NO. DALAM RPJMD/ RKPD

TARGET OUTPUT VOLUME

KEGIATAN

Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum 1. Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN 2. Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) murah perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. 3. Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR.

SATUAN

2017

2018

2019

BIAYA/ SATUAN 2017

TARGET OUTCOME VOLUME

SATUAN

Liter/ detik

SR

Liter/ detik

SR

Liter/ detik

SR

Liter/ detik

SR

2017

RUPIAH DETAIL LOKASI (Dusun/Kampung, APBD 2018 2019 Desa, Kecamatan, DAK NON Kab/Kota) DAK

2727

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK IPD TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG AIR MINUM



KEGIATAN

Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum 1. Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN 2. Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) murah perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. 3. Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR.

SATUAN

2017

2018

2019

BIAYA/ SATUAN 2017

TARGET OUTCOME VOLUME

SATUAN

Liter/ detik

SR

Liter/ detik

SR

Liter/ detik

SR

Liter/ detik

SR

2017


2828

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK AFIRMASI TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG AIR MINUM


TARGET OUTPUT VOLUME KEGIATAN

SATUAN

2017

2018

2019

BIAYA/ SATUAN 2017

TARGET OUTCOME VOLUME SATUAN

2017


Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Pembangunan SPAM Perdesaan pada desa-desa rawan air, terpencil dan tertinggal, serta SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar dan perbatasan

Liter/ detik

SR

2929

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK REGULER TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG SANITASI

NO.

KEGIATAN

TARGET OUTPUT

B. Sub Bidang Sanitasi 1 IPAL komunal (dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat melayani minimal 50 KK) 2 Kombinasi IPAL komunal dengan MCK (melayani minimal 50 KK, minimal 25 SR) 3 Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (pada IPAL Sanimas yang sudah ada, untuk melayani minimal 50 KK) 4 Tangki Septik Komunal (dengan media bakteri, 5 - 10 KK) 5 Perpipaan dan Tangki Septik Individual media bakteri (minimal satu lokasi 20 unit. Usulan prasarana ini khusus bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang sudah beroperasi, dan berkomitmen mengeluarkan perda/perbup/perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan)

2017 2018 2019 SATUAN

BIAYA/ SATUAN 2017

2017

Tercantum DANA LOKASI dalam OUTCOME SSK/ Rp. 2018 2019 SATUAN RPI2JM (Ya/Tidak)

Unit

KK

Rp.

-

Unit

KK

Rp.

-

Unit

KK

Rp.

-

Unit

KK

Rp.

-

Unit

KK

Rp.

-

3030

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK IPD TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG SANITASI

NO.

KEGIATAN

TARGET OUTPUT

B. Sub Bidang Sanitasi 1.

2.

3.

IPAL Skala kawasan (minimal 200 SR melayani minimal 200 KK) IPAL Komunal (minimal 50 SR, melayani minimal 50 KK) Toilet Umum

2017 2018 2019 SATUAN

BIAYA/ SATUAN 2017

2017

Tercantum DANA LOKASI dalam OUTCOME SSK/ Rp. 2018 2019 SATUAN RPI2JM (Ya/Tidak)

Unit

KK

Rp.

-

Unit

KK

Rp.

-

Unit

KK

Rp.

-

3131

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK AFIRMASI TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG SANITASI

NO.

KEGIATAN

TARGET OUTPUT

B. Sub Bidang Sanitasi 1 IPAL komunal . (dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat melayani minimal 50 KK) 2 Kombinasi IPAL komunal dengan MCK . (melayani minimal 50 KK, minimal 25 SR) 3 Pengembangan Jaringan Perpipaan dan . Sambungan Rumah (pada IPAL Sanimas yang sudah ada, untuk melayani minimal 50 KK) 4 Tangki Septik Komunal . (dengan media bakteri, 5 - 10 KK) 5 Perpipaan dan Tangki Septik Individual . media bakteri (minimal satu lokasi 20 unit. Usulan prasarana ini khusus bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang sudah beroperasi, dan berkomitmen mengeluarkan perda/perbup/perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan) 6 MCK Plus . (Maksimal 4 Pintu)

2017 2018 2019

SATU AN

Tercantum DANA dalam SSK/ RPI2JM 2019 SATUAN Rp. (Ya/Tidak)

OUTCOME BIAYA/ SATUAN 2017

2017

2018

Unit

KK

Rp.

-

Unit

KK

Rp.

-

Unit

KK

Rp.

-

Unit

KK

Rp.

-

Unit

KK

Rp.

-

Unit

KK

Rp.

-

LOKASI

3232

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK REGULER TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG PERUMAHAN

No

PROGRA M DALAM RPJMD/ RKPD

KEGIATAN


SATU AN 2017 2018 2019

Sub Bidang Perumahan 1 Pembangunan Baru Unit . (PB) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2 Peningkatan Unit . Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

BIAYA/ SATUAN 2017

TARGET OUTCOME VOLUME SATUA N 2017 2018 2019

RUPIAH LOKASI

KK

Desa/ Kelurahan

KK

Desa/ Kelurahan

DAK

APBD NON DAK

3333

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK AFIRMASI TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG PERUMAHAN

No

PROGRA M DALAM RPJMD/ RKPD

KEGIATAN


SATU AN 2017 2018 2019

Sub Bidang Perumahan 1 Pembangunan Baru Unit . (PB) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2 Peningkatan Unit . Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

BIAYA/ SATUAN 2017

TARGET OUTCOME VOLUME SATUA N 2017 2018 2019

RUPIAH LOKASI

KK

Desa/ Kelurahan

KK

Desa/ Kelurahan

DAK

APBD NON DAK

3434

DATA PENDUKUNG DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2017

DATA PENDUKUNG DAK TA. 2017

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG IRIGASI

NO.

DATA TEKNIS / JENIS DATA

1

Luas Irigasi Kewenangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015;

2

Kondisi jaringan irigasi -

Rusak sedang Rusak Berat

3

Indeks Pertanaman (Realisasi); - IP Padi - IP Total Rencana IP 2017 - IP Padi - IP Total

4

Kepedulian;

5

Pelaporan

- Dana OP - Perda Irigasi - RP2I / RPIJM - Komisi Irigasi - Tim Koordinasi -

Laporan Triwulanan tertulis tahun berjalan Laporan e-Mon terakhir Isian Form RTI (aplikasi e-Mon) Progres status terakhir: Fisik Keuangan

VOLUME

SATUAN

.................

Ha

................. ................

Ha Ha

................. ................. ................. .................

% % % %

................. ................. ................. ................. .................

Rupiah Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak

................. ................. ................. ................. .................

Ada/Tidak Tanggal Ada/Tidak % %

KETERANGAN Merupakan total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota Merupakan total luas daerah irigasi dalam kondisi rusak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota Merupakan perbandingan luas tanam padi dalam satu tahun di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total luas tanam padi provinsi/kabupaten/kota dalam satu tahun

Terdiri dari Pemenuhan dana O&P; Perda Irigasi; RPIJM (Usulan DAK); Komisi Irigasi; dan Tim Koordinasi.

Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Irigasi TA. 2015 pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Irigasi TA. 2015 secara nasional. 3636


PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG JALAN

NO.

DATA TEKNIS/ JENIS DATA

1

Panjang jalan kabupaten/kota (km);

2

Panjang jalan provinsi (km);

VOLUME

SATUAN

KETERANGAN

Km

Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten /kota berdasarkan SK Bupati/Walikota

.................

Km

Merupakan total panjang jalan Status Provinsi berdasarkan SK Gubernur

4

Panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat (km); .................

Km

Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten/Kota dengan kriteria rusak ringan dan rusak berat sesuai dengan Juknis DAK

5

Panjang jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat (km); .................

Km

Merupakan total panjang jalan Status Provinsi dengan kriteria rusak ringan dan rusak berat sesuai dengan Juknis DAK

6

Kinerja jalan;

%

Merupakan persentase peningkatan kondisi mantap dari tahun anggaran sebelumnya.

7

Prosentase dana APBD untuk menangani Jalan Provinsi / Kabupaten di luar DAK

8

Karakteristik Kewilayahan: yaitu wilayah prioritas seperti daerah tertinggal, perbatasan, KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN, dan KSCT;

9

Tingkat konektivitas dan kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas ke Pelayanan Dasar

10

Pelaporan

.................

Laporan/ e-Mon

11

Alokasi Dana APBD untuk pemeliharaan rutin

.................

%

Merupakan alokasi Dana APBD untuk pemeliharaan rutin jalan

12

Tingkat mobilitas (Panjang Jalan / 1000 Penduduk)

.................

%

13

Tingkat Aksesibilitas (Panjang Jalan / Luas Wilayah)

.................

%

Merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan terhadap 1000 penduduk Merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan terhadap luas wilayah

14

Jumlah Penduduk (^1000 Penduduk)

.................

1000 Penduduk

15

Luasan wilayah yang ditangani jalan (A)

.................

Km2

.................

.................

%

.................

Merupakan kontribusi pendanaan APBD di luar DAK untuk sektor jalan pada provinsi/kabupaten/kota Merupakan daerah dengan kategori daerah tertinggal, perbatasan, KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN, dan KSCT

Ya / Tidak

%

Merupakan rasio panjang jalan eksisting yang sudah terbangun (poin 1 atau 2) terhadap rencana panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Jalan TA. 2015 pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan (Data dari Biro PAKLN)

Merupakan jumlah penduduk dalam suatu provinsi/kabupaten/kota Merupakan luas wilayah suatu provinsi/kabupaten/kota

3737

TABEL KELENGKAPAN PROPOSAL DAK SUBBIDANG JALAN

LIST KELENGKAPAN PROPOSAL: •Daftar lampiran usulan ruas jalan yang akan ditangani •Data teknis yang telah terverifikasi •Stripmap / Grafik Gitar rencana penanganan TA 2017 •Rencana Strategis ( Rencana Penganan) TA 2017 – 2019 Format Lampiran Usulan Ruas Jalan Yang Akan Ditangani KRITERIA KESIAPAN NO

NAMA RUAS

USULAN BIAYA (Rp)

PANJANG RUAS (Km/M)

DESAIN PERENCANAAN

KETERSEDIAA N LAHAN

DUKUNGAN PRIORITAS*

*Keterangan Dukungan Prioritas: •Mendukung jalan status yang lebih tinggi (jalan Nasional / Provinsi) •Menunjang daerah potensial ( Pelabuhan, Industri, Pertanian dan Pariwisata) •Membuka daerah perbatasan dan terisolir

38


PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG AIR MINUM

No.

JENIS DATA

VOL

SAT

KETERANGAN

1.

Jumlah penduduk desa/kelurahan berpenghasilan rendah/MBR

...

Rumah Tangga

2.

Cakupan penduduk yang belum mendapat pelayanan air minum

...

Rumah Tangga

3.

Kapasitas belum termanfaatkan / idle capacity dari SPAM IKK dan PDAM

...

Liter/detik

4.

Kinerja Pelaporan

...

%

6.

Indeks Kinerja Sambungan Rumah (SR)

…

SR

Merupakan jumlah rumah tangga/penduduk miskin di kabupaten/kota yang bersangkutan Merupakan jumlah penduduk yang belum terfasilitasi sistem penyediaan air minum (belum memiliki akses air minum aman) pada kabupaten/kota yang bersangkutan Merupakan selisih antara total kapasitas yang mampu dihasilkan oleh SPAM IKK/PDAM terbangun terhadap kapasitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat/pelanggan Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK Bidang Air Minum tahun 2015-2016 pada kabupaten/kota yang bersangkutan Merupakan realisasi SR terbangun berdasarkan rencana/target SR pada usulan rencana kegiatan (URK) DAK Bidang Air Minum tahun 2014-2015

3939


PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG SANITASI

NO. JENIS DATA 1 Cakupan pelayanan sanitasi (Tahun 2015)

2 Detail cakupan pelayanan sanitasi Kabupaten/Kota Tangki Septik Individual SPAL Tangki Septik Komunal (≤ 10 KK) Setempat MCK Akses Layak (KK) Air Limbah

Tangki Septik Komunal (> 10 KK) SPAL Terpusat

IPAL Komunal IPAL Kawasan IPAL Kota

Akses Dasar (KK)

Tangki Septik Individual Belum Aman Cubluk

Lainnya

Buang Air Besar Sembarangan

VOLUME

SATUAN % KK Jiwa

KETERANGAN Merupakan persentase jumlah rumah tangga yang belum terfasilitasi sarana dan prasarana sanitasi di kab/kota yang bersangkutan

Unit KK Unit KK Unit KK Unit

Jumlah total Infrastruktur Jumlah total KK terlayani infrastruktur Jumlah total Infrastruktur Jumlah total KK terlayani infrastruktur Jumlah total Infrastruktur Jumlah total KK terlayani infrastruktur Jumlah total Infrastruktur

KK

Jumlah total KK terlayani infrastruktur

Unit KK Unit KK Unit KK Unit KK Unit KK

Jumlah total Infrastruktur Jumlah total KK terlayani infrastruktur Jumlah total Infrastruktur Jumlah total KK terlayani infrastruktur Jumlah total Infrastruktur Jumlah total KK terlayani infrastruktur Jumlah total Infrastruktur Jumlah total KK terlayani infrastruktur Jumlah total Infrastruktur Jumlah total KK terlayani infrastruktur

KK

Jumlah total KK 4040


PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG SANITASI

NO.

JENIS DATA

VOLUME Sampah Dikelola Mandiri di Sumber Sampah Terproses 3R

Timbulan Sampah Sampah Terangkut ke TPA

Persampahan

Sampah Tidak Terproses

SATUAN m³/Hari % Unit m³/Hari

KETERANGAN Volume sampah per hari Prosentase terhadap total timbulan sampah Jumlah total Infrastruktur TPS 3R Volume sampah per hari

%

Prosentase terhadap total timbulan sampah

m³/Hari % m³/Hari %

Truk Sampah Sarana Khusus untuk Alat Berat Bulldozer Persampahan Alat Berat Excavator Drainase 3

4

Unit Unit Unit Ha

Wilayah Genangan

%

Kesiapan program investasi, yang dilihat dari a) Strategi Sanitasi Kota (SSK)/ Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Ya/ Tidak

c) Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)

Ya/ Tidak

Kinerja Pelaporan DAK Subbidang Infrastruktur Sanitasi

%

Volume sampah per hari Prosentase terhadap total timbulan sampah Volume sampah per hari Prosentase terhadap total timbulan sampah Jumlah Unit Jumlah Unit Jumlah Unit Luas Hektare tergenang Prosentase wilayah tergenang terhadap luas wilayah Kabupaten/Kota Merupakan dokumen rencana dalam pembangunan sektor sanitasi Merupakan dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah yang dikeluarkan oleh kepala daerah Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK subbidang infrastruktur sanitasi TA 2015 pada kab/kota yang bersangkutan 4141

DATA PENDUKUNG DAK TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG PERUMAHAN

No.

JENIS DATA

1.

Memiliki unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang perumahan serendahrendahnya setingkat Eselon III.

Ya / Tidak

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang Membidangi Perumahan

2.

Mempunyai program/kegiatan sejenis yang bersumber dari APBD

Ya / Tidak

Merupakan program/Kegiatan replikasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Baru Rumah Swadaya bersumber dari APBD

3.

Jumlah Rumah yang ada

4. 5. 6. 7.

8.

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Termasuk dalam Program Penanganan Kawasan Kumuh Penanganan tuntas secara sistematik desa/kelurahan atau kecamatan. Kinerja pelaporan tahun sebelumnya

Termasuk daerah tertinggal, dan/atau kawasan perbatasan, dan/atau pulau-pulau kecil terluar.

VOL

... ...

SAT

KETERANGAN

dan

Unit

Merupakan Jumlah Rumah yang ada di Kab/Kota yang bersangkutan

Unit

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan

Ya / Tidak

SK Bupati/Walikota tentang penetapan kawasan kumuh

Ya / Tidak

Penanganan tuntas secara sistematik desa/kelurahan atau kecamatan.

Ya / Tidak

Kepatuhan terhadap penyampaian laporan triwulanan baik secara manual maupun secara E-Monitoring

Ya / Tidak

- Daerah Tertinggal adalah lokasi kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal; - Kawasan Perbatasan, diprioritaskan pada lokasi yang tercantum pada Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Pulau-pulau kecil terluar adalah kabupaten/kota ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4242

MENU KEGIATAN DAN DATA TEKNIS DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2017

Recommend Documents