PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

PETUNJUK TEKNIS Perencanaan Kegiatan Infrastruktur

i

ii


DAFTAR ISI DAFT AR ISI | i BAB I | PENDAHULUAN 1.1.

Maksud dan Tujuan | 2

1.2.

Ruang Lingkup | 2

BAB II | PERENCANAAN TEKNIS

(PENYUSUNAN DED DAN PROPOSAL KEGIATAN) 2.1.

Mekanisme Perencanaan Teknis | 4

BAB III | VERIFIKASI KELAYAKAN DED DAN PROPOSAL 3.1.

Mekanisme dan Pembagian Tugas Tim Pelaksanaan | 42

3.2.

Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan | 45

BAB IV | KETENTUAN TEKNIS 4.1.

Jalan dan Bangunan Pelengkapnya | 52

4.2

Jembatan | 63

4.3

Tambatan Perahu | 71


i

4.4

Drainase Pemukiman | 74

4.5

Prasarana Air Bersih | 78

4.6

Prasarana Irigasi | 87

4.7

Prasarana Persampahan | 93

4.8

Prasarana Pembangkit Listrik/Penerangan Umum | 93

4.9

Prasarana Bangunan Gedung | 95

4.10 Prasarana Mandi, Cuci, Kakus | 113

LAMPIRAN | 121

ii


BAB I PENDAHULUAN

PETUNJUK TEKNIS Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 1

BAB I PENDAHULUAN Persiapan & perencanaan teknis merupakan salah satu tahapan (tahap awal) kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana. Yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM dalam rangka Penyusunan Usulan Kegiatan Sarana & Prasarana sebelum melaksanakan proses pelaksanaan pembangunan (fisik/konstruksi) sarana & prasarana. Keseluruhan proses kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Dokumen yang disebut Dokumen Perencanaan Teknis/DED/Proposal Usulan Kegiatan KSM. Kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi KSM, terutama :  Untuk mendapatkan usulan kegiatan yang baik dan layak secara teknis, keuangan dan aman terhadap lingkungan & sosial (safeguards);  Untuk memampukan masyarakat dalam membuat rencana pelaksanaan kegiatan;  Memenuhi persyaratan bagi KSM untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan; Baik KSM sebagai Pelaksana Kegiatan Lingkungan maupun Kegiatan Lingkungan yang diusulkan oleh KSM untuk dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Program.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM dalam rangka memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan lingkungan program PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM agar memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan program PNPM Mandiri Perkotaan.

1.2. RUANG LINGKUP Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan Lingkungan, yang mencakup : Organisasi KSM, Komponen Kegiatan Lingkungan, Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan, Langkah-langkah teknis Penyusunan Usulan Kegiatan dan Tatacara Verifikasi Kelayakan Usulan Kegiatan Lingkungan. Buku ini juga sekaligus dapat digunakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan PLPBK yang sumber dananya berasal dari BLM.

2


BAB II PERENCANAAN TEKNIS (PENYUSUNAN DED DAN PROPOSAL KEGIATAN)


3

BAB II PERENCANAAN TEKNIS (PENYUSUNAN DED DAN PROPOSAL KEGIATAN) Kegiatan perencanaan teknis secara substansi bermakna sebagai media pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat dalam merencanakan pembangunan lingkungan permukiman diwilayahnya, khususnya dalam pengelolaan kegiatan perencanaan. Sehingga hasil dari pembangunan ini akan mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras dan lestari yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal. Seluruh kegiatan infrastruktur yang direncanakan atau akan dilaksanakan melalui BLM PNPM Mandiri Perkotaan (Paket, PLPBK dan Reguler) harus dapat memberikan manfaat secara langsung dan sebesar-besarnya bagi warga miskin. Untuk kegiatan perencanaan teknis / penyusunan DED khususnya kegiatan PLPBK diharapkan UPL dapat mengkoordinasikan atau membentuk tim perencanaan teknis, dan tim ini bisa dari unsur masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan atau menunjuk pihak lain yang memiliki keahlian dibidang perencanaan teknis baik individual maupun tim. Proses dan tahapan perencanaan teknis / penyusunan DED tetap mengacu pada mekanisme tahapan perencanaan yang sudah diatur dalam buku perencanaan ini.

2.1

MEKANISME PERENCANAAN TEKNIS

Secara umum mekanisme perencanaan teknis mencakup dua tahapan yaitu Persiapan dan Perencanaan Teknis, masing-masing tahapan tersebut secara rinci dapat dilihat pada diagram alir Perencanaan Teknis kegiatan Infrastruktur (gambar 1 dan 2) sebagai berikut :

4


Secara detail diagram alir perencanaan teknis diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: A.

Tahapan Persiapan, kegiatan tahapan persiapan ini dilaksanakan untuk:   

Memastikan kelengkapan dokumen PJM/Renta kegiatan infrastruktur reguler dan memastikan dokumen RTPLP yang sudah disepakati untuk kegiatan PLPBK; Pembentukan/penunjukan tim perencanaan teknis atau penyusunan DED yang dikoordinasikan oleh UPL; Coaching/Konsolidasi langkah-langkah perencanaan/penyusun DED dan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan KSM;

Muatan utama coaching ini lebih difokuskan pada materi : a. Penjelasan tentang perencanaan teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan :  Informasi umum kegiatan, seperti Nama, Volume, Tujuan/Manfaat proyek, Penerima Manfaat, dll;  Status penyediaan lahan lokasi proyek dan perijinan pembangunan yang diperlukan;  Data hasil Survey Teknis; Desain/Gambar dan Spesifikasi Teknis pekerjaan;  Rencana Pengamanan Dampak yang telah disusun (Kegiatan Terlarang/List Negatif dan Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan & Sosial)  Daftar Kuantitas Pekerjaan, berikut rincian/cara perhitungannya;


5

b. c. d. e. B.

 Jadwal Induk Pekerjaan;  Perkiraan/pagu alokasi dana dan Sumber dananya;  Data hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat dan Referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan. Penjelasan Bentuk Proposal, substansi dan tatacara penyusunannya; Pengorganisasian KSM untuk melaksanakan tugas/tanggunjawabnya; Menyepakati kriteria penilaian kelayakan proposal yang akan diajukan KSM. Menyepakati batas waktu penyampaian proposal kepada BKM/(UPL;

Tahapan perencanaan teknis, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahapan pelaksanaan perencanaan teknis adalah sebagai berikut: a. Penyediaan Lahan Untuk mewujudkan bangunan infrastruktur, tentunya diperlukan ketersediaan lahan/tanah (termasuk bangunan/tanaman produktif/aset berharga lainnya yang terkena) sebagai lokasi pembangunannya. Sementara disisi lain, tanah memiliki sifat yang terbatas dan keberadaannya dilindungi oleh hukum. Tidak ada pihak manapun yang diperkenankan membangun tanpa seijin pemilik tanah karena bukti kepemilikan diakui secara sah dalam hukum. Dan jika terjadi pelanggaran (membangun diatas tanah tanpa seijin pemiliknya) maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, PNPM Mandiri Perkotaan menempatkan kegiatan penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan infrastruktur sebagai bagian penting yang tak terpisahkan dari proses pembangunan infrastruktur tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat sejak awal penyiapan kegiatan pembangunan infrastruktur.

b. Survey dan Investigasi 

Survey Teknis

Sebelum dilakukan penyusunan Desain bangunan maka terlebih dahulu harus dilakukan Survey teknis. Sasaran survey teknis ini adalah untuk mendapatkan datadata/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang sebenarnya. Jenis data/informasi yang diperlukan tergantung pada jenis infrastruktur yang akan dibangun. Seperti : Kondisi fisik lokasi (luasan, batas-batas, topografi), kondisi tanah (keras/lunak), keadaan air tanah, peruntukan lahan, rincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan, dll. Data-data/informasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan dalam menentukan desain/rancangan dan gambar rencana bangunan yang akan dibangun. Pelaksanaan Survey ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga. Oleh karena itu, sebelum melakukan survey, relawan/masyarakat yang akan terlibat perlu dibekali dengan pemahaman teknik dan diorganisasi, terutama mencakup :  Jadwal, Urutan kegiatan, cara pelaksanaan dan hasil Survey yang akan diperoleh;  Cara penggunaan formulir survey dan cara penggunaan alat survey yang akan digunakan;  Kebutuhan dan penyediaan peralatan dan instrument yang dibutuhkan, seperti : patok-patok, meteran, formulir suirvey, peta desa, dll;

6


Apabila jenis kegiatan yang akan disurvey cukup banyak maka sebaiknya relawan/masyarakat dibagi atas beberapa tim kerja sehingga proses survey dapat berlangsung lebih efektif. Data/informasi yang diperoleh dari hasil Survey dan pengukuran ini harus dicatat dan disimpan/diarsipkan. Perlu menjadi perhatian juga sebelum melakukan survai untuk perencanaan, harus dilakukan konsultasi awal dengan pemerintah setempat (Lurah/Kepala Desa). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Institusi, sehingga pekerjaan perencanaan ini tidak akan mendapatkan rintangan. Pada kegiatan survey teknis ini, juga sekaligus membuat dokumentasi/photo awal (0%) pada lokasi yang akan dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang diambil/potret disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan dibangun, misalnya untuk Jalan/drainase/saluran irigasi/air bersih perpipaan dapat diambil pada beberapa titik lokasi (awal, tengah dan ujung akhir atau tempat lain yang dianggap penting) sedangkan untuk bangunan seperti MCK, jembatan, air bersih non perpipaan, rehab perumahan/pendidikan/kesehatan, dll, cukup diambil dari sisi yang berbeda yaitu sisi depan, samping atau belakang). Penting untuk diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 0% ini, nantinya akan menjadi pengambilan gambar pada saat pelaksanaan konstruksi, yaitu kondisi 50% dan 100%. Selain survey teknis prasarana juga perlu dilakukan survey ketersediaan tenaga kerja/bahan/alat. Hal ini untuk membantu dalam pemilihan teknologi konstruksi yang akan dipergunakan dimana sedapat mungkin menggunakan konstruksi/bahan lokal yang berkualitas dan konstruksi yang mudah dilaksanakan oleh masyarakat/tenaga kerja setempat. Beberapa prosedur sebagai contoh yang umum dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan survei prasarana adalah :

c. Survey Swadaya Masyarakat Swadaya masyarakat merupakan salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, perencanaannya harus dilakukan dengan realistis sehingga bersama-sama dengan dana dari sumber dana bantuan (APBN/APBD/Swasta lainnya) dapat diintegrasikan dan dihitung secara teliti dan realistis untuk membiayai pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sasaran dari survey & investigasi swadaya masyarakat ini adalah untuk memperoleh/meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan (pembiayaan) infrastrukturnya. Indikator keluarannya adalah : Diketahuinya siapa, apa saja bentuknya dan berapa besarnya swadaya yang akan diberikan oleh masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Jenis dan nilai dari swadaya yang dikontribusikan oleh masyarakat pada dasarnya tidak dibatasi, namun demikian sesuai dengan kebijakan dan mekanisme program maka komponen keswadayaan masyarakat yang dapat diperhitungkan untuk kegiatan pembangunan prasarana KSM disini, hanyalah difokuskan pada bentuk/komponen, yaitu : Tenaga Kerja, Bahan/Material Bangunan, Peralatan Kerja, Administrasi proyek, Dana Tunai, Konsumsi dan Lahan lokasi proyek.


7

Waktu pelaksanaan survey swadaya ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan survey calon tenaga kerja dan survey harga satuan upah/bahan/alat. Tatacara pelaksanaannya adalah Tim Survey secara langsung mendatangi semua warga pemanfaat dan melakukan wawancara/dialog langsung, sekaligus memastikan kesanggupan untuk merealisasikannya. Hal-hal yang perlu ditanyakan adalah nama, alamat, jenis kelamin warga yang berswadaya, bentuk dan jumlah swadaya yang akan diberikan. Seluruh informasi hasil kegiatan tersebut dicatat sekaligus untuk dilaporkan/disampaikan pada rembug kesepakatan swadaya masyarakat nantinya. Contoh formulir pencatatan survey swadaya masyarakat seperti tabel berikut : Tabel 1 : Data Survey Swadaya Masyarakat

Cara Pengisian formulir :  Kolom No : Diisi nomor urut;  Kolom Nama : Diisi Nama warga yang berkontribusi;  Kolom L/P : Diisi Jenis kelamin (L : Laki-laki, P : Perempuan);  Kolom Alamat : Diisi alamat lengkap warga yang berkontribusi;  Kolom Bentuk Swadaya: Diisi bentuk swadaya, khusus swadaya tenaga kerja supaya Langsung diisi dengan kualifikasinya seperti Mandor, dll.  Kolom Volume & satuan: Diisi jumlah swadaya dan satuannya;  Kolom Tandatangan : Diisi Tandatangan langsung warga yang berkontribusi

Catatan :  Bila ada sumbangan uang tunai sebaiknya langsung diarahkan dalam bentuk bahan/alat/administrasi sehingga nantinya tidak menyulitkan pertanggungjawaban keuangannya dan memudahkan proses perhitungan dalam integrasi sumber-sumber dana dalam RAB nanti.  untuk swadaya tenaga kerja agar bentuk swadayanya langsung diidentifikasi apakah sebagai tukang atau pekerja dan dinyatakan dalam bentuk jumlah hari berkerja bukan dengan cara mengurangi harga upahnya sehingga dalam perhitungan anggaran pekerjaan akan lebih mudah dengan menggunakan standar harga yang sama dengan upah yang dibayarkan;  Lahan (Tanah,Tanaman Produktif dan asset lain yang terkena lokasi kegiatan), disini tidak perlu disurvey lagi karena hal ini dapat langsung diperoleh dari hasil perencanaan teknis (kegiatan penyediaan lahan);

d. Rembug ”Kesepakatan Swadaya Masyarakat” Hasil Survey & Investigasi Swadaya masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya, selanjutnya harus disepakati bersama oleh warga pemanfaat melalui Forum Rembug atau Musyawarah warga. Hasil kesepakatan ini pada dasarnya merupakan komitmen awal masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan wilayahnya, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses pelaksanaan

8


pembangunan infrastruktur, swadaya masyarakat ini dapat bertambah dari yang disepakati ini. Sasaran kegiatan ini adalah untuk menyepakati rencana/target swadaya masyarakat yang akan dikontribusikan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selanjutnya hasil Kesepakatan swadaya masyarakat dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan Swadaya Masyarakat. Rembug Kesepakatan Swadaya ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan rembug Kesepakatan harga satuan hasil survey KSM dengan mengundang/melibatkan BKM, Tim Teknis Pemda, pemerintah kelurahan/desa setempat, tokoh masyarakat bersamasama dengan seluruh warga anggota KSM. Dalam proses pelaksanaan rembug, Tim Survey KSM menyampaikan hasil survey swadaya yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan pembahasan dan menyepakati kontribusi swadaya masyarakat secara bersama-sama. Hasil Kesepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Swadaya dengan melampirkan Daftar nama-nama warga yang berswadaya termasuk jenis dan kuantitas bentuk swadayanya.

e. Survey dan Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat Sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana kegiatan maka harga-harga satuan upah/bahan/alat yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan harus merupakan hasil survey sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok setempat/terdekat dan disepakati bersama melalui rembug warga. Sebagai referensi data/informasi harga satuan upah/bahan/alat bagi KSM untuk menyusun RAB proposal pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan hasil rembug kesepakatan harga yang diselenggarakan oleh UPL pada saat perencanaan teknis sebelumnya. Meskipun demikian, KSM tetap harus melakukan survey harga sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok setempat/terdekat, kemudian memilih harga terendah dan menyepakati secara bersama-sama dalam rembug KSM. Apabila seluruh harga satuan upah/bahan/alat terendah hasil survey KSM adalah sama dengan harga satuan terendah yang telah disepakati bersama dalam rembug pada saat perencanaan teknis, maka KSM dapat langsung menggunakan harga hasil kesepakatan tersebut tanpa perlu melakukan rembug kesepakatan harga kembali dari hasil survey yang dilaksanakannya, tetapi bila terdapat satu atau lebih harga satuan terendah yang berbeda maka harus dilakukan kesepakatan hasil survey dan dibuat justifikasi/alasannya secara realistis. Tatacara survey dan kesepakatan harga satuan ini, secara rinci mengacu pada penjelasan tatacara survey dan kesepakatan harga satuan yang dilakukan pada tahap perencanaan teknis sebagaimana telah diuraikan dimuka.

f. Survey Calon Tenaga Kerja Daftar Calon Tenaga Kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh KSM diperoleh berdasarkan hasil survey calon tenaga kerja. Tenaga kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan diprioritaskan dan diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat setempat, baik laki-laki maupun


9

perempuan. Kehadiran tenaga kerja dari luar lokasi/kelurahan dibatasi, kecuali bilamana dilokasi kelurahan tersebut tidak cukup tersedia tenaga kerja yang dibutuhkan. Informasi ketersediaan tenaga kerja proyek sangat penting diketahui dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini terutama karena akan menjadi dasar pemilihan teknologi/metode kerja pelaksanaan pembangunan fisik. Selain jumlah, kualifikasi tenaga kerja juga sangat penting diketahui dari hasil survey, terutama untuk memperoleh kepastian apakah kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan oleh tenaga kerja yang ada dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan program. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja (seperti Mandor/Ketua regu kerja, Tukang dan Pekerja) terutama guna menjamin cara pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan secara benar sehingga dapat memenuhi kualitas fisik yang baik. Sasaran kegiatan ini adalah untuk memperoleh calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Adapun indikator keluarannya adalah Jumlah Calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan (swadaya maupun tenaga kerja yang akan dibayar) diketahui/tercatat. Apabila KSM akan menggunakan peralatan berat dalam pelaksanaan pekerjaannya maka selain calon tenaga kerja, KSM juga harus melakukan survey dan menyampaikan daftar peralatan berat yang akan dipergunakan. Tatacara pelaksanaan :  Untuk calon tenaga kerja dari swadaya masyarakat pada prinsipnya mengacu pada informasi swadaya tenaga kerja hasil dari kesepakatan Swadaya Masyarakat;  Untuk tanaga kerja yang akan mendapat upah maka Tim Survey secara langsung mendatangi warga yang memiliki pengalaman/keterampilan yang sesuai kebutuhan, kemudiaan menanyakan kesediaannya untuk menjadi tenaga kerja.  Waktu pelaksanaan Survey Tenaga kerja ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan survey swadaya dan survey harga satuan, khususnya terkait informasi tenaga kerja.  Informasi/data yang perlu dicatat survey dari calon tenaga kerja meliputi : nama, jenis kelamin, status kemampuan ekonomi saat ini (mampu, kurang mampu/miskin), umur, alamat dan tandatangan persetujuaannya.  Pencatatan hasil survey dapat dibuat seperti contoh Formulir Survey Calon Tenaga Kerja berikut.

10


Contoh formulir Pencatatan Survey Tenaga Kerja dapat dibuat seperti contoh berikut :

g. Penyusunan Desain Teknis (Pembuatan Desain, Gambar-gambar, Spesifikasi Teknis) Persyaratan utama suatu infrastruktur yang dibangun adalah terpenuhinya mutu/manfaat bangunan tersebut sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu siapapun yang menginginkan suatu bangunan, perlu menentukan syarat penggunaan seperti apa yang diinginkannya dari bangunan tersebut. Membuat Desain, Spesifikasi & Gambar-gambar perencanaan teknik, secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya untuk menentukan persyaratan bangunan yang diinginkan agar bangunan dapat berfungsi baik, menjamin keselamatan (keamanan/kekuatan termasuk kenyamanan) dan kesehatan masyarakat penggunanya. Dalam praktek pengelolaan proyek infrastruktur, lazimnya pernyataan-pernyataan tentang mutu bangunan dituangkan secara tertulis dan dalam proses penyusunannya diawali dari proses Desain/perancangan, Gambar-gambar & Spesifikasi Teknis, kemudian diuraikan juga secara terbatas dalam Daftar Kuantitas (jenis pekerjaan dan volumenya), RAB (jenis pekerjaan dan volume yang diperhitungkan/dibiayai) dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan seperti SPPD-L/SPPB. Kemudian pada tahap pelaksanaan pembangunannya, semua dokumen tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai pedoman mewujudkan mutu bangunan. Selain itu, mengingat bahwa wujud bangunan sebagai tujuan bersama masih merupakan sesuatu yang akan datang atau masih bersifat belum nyata maka dokumen-dokumen tersebut sangatlah penting keberadaanya sejak awal hingga akhir proyek. Sasaran kegiatan ini adalah untuk menentukan persyaratan mutu sesuai kriteria dan persyaratan teknis bangunan. Adapun indikator keluarannya, adalah : •

Diketahuinya tingkat pelayanan prasarana (siapa/apa dan berapa banyak yang menggunakan) sesuai kebutuhan, termasuk mengetahui apakah ada keterkaitan kesatuan fungsi pelayanan dengan infrastruktur lainnya);

•

Diketahuinya kelengkapan system/komponen bangunan sesuai standar teknis bangunan tersebut;

•

Adanya perhitungan dimensi konstruksi sesuai tingkat pelayanan (bila perlu), termasuk bila kondisi tanah dasar jelek;


11

•

Diketahuinya tataletak (termasuk keadaan sekitar) dimana bangunan akan dibuat sesuai kebutuhan;

•

Diketahuinya ukuran-ukuran bagian bangunan/konstruksi secara detail, seperti tebal plesteran; ukuran daun pintu, ukuran balok/kolom, ukuran papan lantai jembatan, tebal plat beton jembatan/gorong-gorong, Dinding pasangan ½ bata/Batako, dll, sesuai persyaratan teknis bangunan;

•

Diketahuinya ukuran-ukuran pokok bangunan (panjang, tinggi/kedalaman, lebar/diameter), termasuk bangunan pelengkap sesuai persyaratan teknis bangunan (bila ada);

•

Diketahuinya bidang-bidang mana yang terletak dimuka, sampaing kiri/kanan dan belakang bangunan sesuai persyaratan teknis bangunan;

•

Diketahuinya perbandingan campuran yang digunakan, misalnya plesteran campuran 1 semen : 4 pasir; pondasi pasangan batu kali camp. 1: 4, beton bertulang campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerili, pasangan bata/Batako camp 1sm : 5psr dll, sesuai persyaratan teknis bangunan;

•

Diketahuinya jenis bahan yang digunakan, misalnya Kuda-kuda/gelagar/lantai kayu kelas II, atap seng/genteng beton, dll.

a) Desain, berdasarkan hasil Survey kondisi lapangan dimana bangunan akan dibuat dan persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan maka dipilih alternatif-alternatif desain/rancangan bangunan yang sesuai. Dalam pemilihan desain ini juga harus telah mempertimbangkan kemungkinan dampak lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan pekerjaan nanti. Bila bangunan yang dikehendaki cukup kompleks atau kondisi tanah jelek maka seringkali dibuat perhitungan konstruksi untuk memperoleh ukuran/komposisi suatu konstruksi guna menjamin keamanan bangunan. Hasil Desain ini kemudian dituangkan dalam Gambar-Gambar teknik/gambar perencanaan. b) Spesifikasi Teknis, dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan-persyaratan teknis dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan/bangunan yang ingin diwujudkan tersebut. Spesifikasi Teknis merupakan dokumen persyaratan teknis/standar bangunan yang secara garis besarnya berisi : uraian penjelasan dari tiap jenis pekerjaan (lingkup kegiatan), komposisi campuran, persyaratan material/peralatan, ketentuan/peraturan terkait yang harus diikuti, Metode Pelaksanaan, Cara pengukuran pekerjaan, dll). c) Gambar-gambar, berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi teknis ini, lalu dibuat gambar-gambar teknis bangunan dimana sering gambargambar tersebut dicantumkan juga hal-hal penting yang berkenaan dengan mutu prasarana tersebut. Terdapat beberapa macam gambar rencana yang dibuat pada tahap ini, yaitu : 1) Gambar Peta Lokasi, kita dapat mengetahui lokasi dimana bangunan akan dibangun; 2) Gambar Situasi, kita dapat mengetahui tataletak termasuk mana awal dan akhir pekerjaan atau menjelaskan keadaan sekitar dimana bangunan akan dibuat.

12


3) Gambar Denah, kita dapat mengetahui (membaca) ukuran-ukuran pokok (panjang dan lebar) bangunan termasuk bangunan pelengkap (bila ada). 4) Gambar Pandangan/Tampak, kita dapat mengetahui bidang-bidang mana yang terletak dimuka, sampaing kiri/kanan dan belakang bangunan. 5) Gambar Penampang/Potongan, biasanya gambar ini dibuat dalam 2 arah (memanjang dan melintang). Dari gambar ini kita dapat mengetahui ukuran tinggi, lebar bangunan/bagian bangunan. Selain itu, pada gambar ini juga dicantumkan spesifikasi teknis tiap konstruksi seperti perbandingan campuran yang digunakan (misalnya plesteran campuran 1 semen : 4 pasir), jenis bahan yang digunakan (misalnya kayu kelas II, atap genteng beton), dll. Untuk lebih memehami hubungan bagian-bagian struktur yang dianggap sangat penting maka perlu dibuat gambar lebih detail dari gambar potongan, seperti Detail Sambungan Kuda-kuda, detail sambungan balok/kolom, detail Pondasi, detail Kusen Pintu/Jendela, dll. 6) Khusus untuk bangunan yang mempunyai bentuk sama seluruhnya atau sebagian dapat menggunakan gambar typikal/prototype. Semua Desain/Gambar-Gambar Teknik dan spesifikasi teknis yang dibuat harus diverifikasi kelayakannya oleh tim verifikasi yaitu dari unsur LKM/UPL, konsultan pendamping (bidang Teknik) dan Disetujui oleh Tim Teknis /Dinas PU setempat. Hasil Verifikasi ini sekurang-kurangnya harus memberikan jaminan bahwa rencana bangunan dapat bermanfaat bagi warga miskin, rencana teknis bangunan sesuai standar teknis (bangunan dapat berfungsi optimal, menjamin keselamatan (kekuatan & keamanan) dan kesehatan warga pengguna, tidak menimbulkan dampak negatif atas lingkungan dan sosial-budaya setempat serta mudah & aman diakses oleh warga pengguna bangunan). Kriteria desain untuk setiap jenis infrastruktur yang direncanakan harus mengacu pada kriteria desain standar yang dikeluarkan oleh Departemnen Pekerjaan Umum atau instansi teknis terkait lainnya. Kegiatan perencanaan teknis/penyusunan DED kegiatan infrastruktur PLPBK maupun reguler pada dasarnya sama, yang membedakan adalah keluaran/output dokumen perencanaan PLPBK lebih lengkap dibanding dokumen perencanaan (proposal) kegiatan infrastruktur reguler, untuk isi dokumen perencanaan/proposal kegiatan infrastruktur reguler tetap menggunakan outline proposal yang sudah diberlakukan pada buku petunjuk teknis sebelumnya. Adapun standard keluaran kegiatan perencanaan teknis (penyusunan DED) kegiatan infrastruktur PLPBK sekurang-kurangnya berisi 4 (empat) komponen sebagai berikut: Tabel 2: Daftar Isi Dokumen Perencanaan Teknis (DED) Kegiatan PLPBK

NO

KOMPONEN

SUB KOMPONEN 1. Gbr denah Situasi (site plan)

1

Gambar Rencana

2. Gbr Tampak 3. Gbr potongan (melintang dan memanjang) 4. Gbr Detail Potongan


13

1. Analisa Harga Satuan 2. Harga Satuan 3. Perhitungan Kuantitas Pekerjaan 2

RAB

4. Perhitungan Volume Kebutuhan Bahan/Alat/Upah 5. Rekapitulasi Pekerjaan 6. Perhitungan RAB (masing-masing kegiatan) 7. Jadual Pelaksanaan 1. Uraian Umum Pekerjaan 2. Ketentuan Ukuran

3

RKS

3. Lingkup Pekerjaan 4. Persyaratan Bahan

4

Dokumen Lain

5. Persyaratan Pelaksanaan 1. Penyediaan Lahan Lokasi Kegiatan ianfrastruktur 2. Perijinan terkait pelaksanaan pembangunan yang diperlukan (bila ada) 3. Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards)

h. Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial Selain ketentuan terkait dengan penyediaan tanah/lahan, ketentuan/peraturan lain yang menjadi persyaratan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah adanya perlindungan/pelestarian terhadap lingkungan. Sasaran kegiatan adalah : untuk mewujudkan bangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif sosial dan lingkungan. Adapun Indikator keluaran kegiatan adalah : • • •

Ada/tidaknya kegiatan yang dibangun atau bahan bangunan yang digunakan tidak termasuk dalam Daftar/List Negatif yang telah ditetapkan; Ada/tidaknya Dampak negatif terhadap Lingkungan & Sosial akibat dari pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan; Tersedia atau tidaknya tindakan antisipasi/pengamanan dampak negatif sosial dan lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan proyek ini;

Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah : 1). Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus telah mengkaji alternatif desain lainnya yang tepat untuk memperkecil dampak negatifnya; 2). Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), serta menghindari kawasan lindung yang

14


telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kecuali jika usulan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan lindung; dan 3). Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus dilengkapi dengan suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya. Setiap proposal kegiatan infrastruktur(proyek/sub-proyek) akan diperiksa dengan prosedur/kriteria pemeriksaan lingkungan Pemerintah untuk memastikan tidak ada sub-proyek/proyek yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada pemeriksaan awal, tipe proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan potensi dampak terhadap alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk menentukan kegiatan tersebut layak atau tidak. Catatan:Secara lebih detail penjelasan terkait hal ini dapat dilihat pada penjelasan buku Suplemen, Petunjuk Teknis Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards).

i. Menentukan Lingkup Pekerjaan Konstruksi Lingkup pekerjaan konstruksi/proyek adalah keseluruhan pekerjaan/kegiatan konstruksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan bangunan yang memenuhi persyaratan mutu sesuai standar teknis bangunan yang telah ditetapkan. Kemudian dari setiap pekerjaan tersebut perlu diketahui Kuantitas/Volumenya, Metode Pelaksanaannya dan Urutan pelaksanaannya. (1). Menentukan/Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan konstruksi Untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur maka secara teknis harus ada gambar perencanaan infrastruktur, minimal gambar tampak, denah, potongan (memanjang, melintang) dan gambar detail konstruksi dari infrastruktur yang akan dibangun tersebut, termasuk spesifikasi teknisnya. Sebab dari gambar-gambar tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk membangun infrastruktur tersebut sampai selesai. Pada tahap ini juga termasuk mengetahui lingkup aktivitas dari setiap jenis-jenis pekerjaan, satuan pengukurannya, batasan/syarat teknis kekuatannya seperti komposisi campurannya, dimensi, persyaratan material/peralatan, ketentuan/peraturan terkait yang harus diikuti dalam pelaksanaannya. Hasil identifikasi ini selanjutnya dapat dibuat dalam bentuk Tabel seperti contoh untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu, berikut : Tabel 3 : Contoh Data Identifikasi Jenis-jenis Pekerjaan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Item Pekerjaan Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar/Badan Jalan Penimbunan Badan Jalan Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu) Galian Tanah Parit Pekerjaan Beton Pekerjaan Ps. Batu Kali

Satuan M2 M3 M3 M3 M2 M3


15

Catatan : •

Oleh karena hasil identifikasi jenis-jenis pekerjaan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan biaya kegiatan maka perlu dipahami/diketahui cakupan lingkup aktivitas didalam setiap jenis pekerjaan tersebut, sehingga tidak terjadi pengulangan kegiatan/tumpang tindih pembiayaan. Misalnya Pekerjaan Galian Tanah, Pekerjaan Galian tanah ini mencakup aktivitas/biaya : membersihkan lokasi pekerjaan, memasang patok/bouwplank, mendatangkan tenaga kerja/peralatan kerja, melaksanakan penggalian tanah sesuai ukuran yang ditetapkan pada gambar, membuang tanah bekas galian dan pengamanan pekerjaan. Dari contoh tersebut maka dalam daftar Hasil Identifikasi Pekerjaan seharusnya tidak ada item pekerjaan tersendiri untuk pembuangan tanah bekas galian tetapi kegiatan tersebut telah diperhitungkan pada pembiayaan pekerjaan Galian Tanah (tidak akan terjadi tumpang tindih pembiayaan).

•

Dari pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat dalam P2KP, banyak dijumpai tidak dilakukan dan tidak ada pekerjaan pembersihan lapangan dalam daftar kuantitas pekerjaan, oleh karena itu pada tahap identifikasi ini perlu menjadi perhatian agar identifikasi pekerjaan dilakukan secara lengkap agar dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Terkait dengan pembiayaannya nanti, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi melalui gotong-royong.

•

Untuk beberapa pekerjaan persiapan yang lazim ada dalam pekerjaan kontraktor proyek, disini perlu dipertimbangkan secara matang karena pendekatan pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan oleh warga setempat. Misalnya pengadaan kantor/direksi keet, gudang, barak tenaga kerja, dll. Hal seperti ini mungkin tidak diperlukan secara khusus atau dapat disediakan melalui swadaya masyarakat (mengoptimalkan sumberdaya dimasyarakat setempat).

(2). Menentukan Kuantitas/Volume Jenis-jenis pekerjaan Kuantitas/Volume pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya pekerjaan yang harus dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran pekerjaannya. Data yang diperlukan adalah Daftar Pekerjaan yang telah diidentifikasi dan Gambar rencana (untuk mengetahui dimensi/ukuran pekerjaan). Berdasarkan jenis pekerjaan yang telah diidentifikasi sebelumnya maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan volume setiap pekerjaan, sebagai berikut :  Siapkan Daftar Pekerjaan dan Gambar-gambar Rencana untuk mengetahui ukuran-ukuran dari pekerjaan (panjang, lebar, tinggi/tebal);  Agar diperoleh ketelitian dan memudahkan perhitungan volume pekerjaan maka sebaiknya perhitungan dilakukan per item pekerjaan sesuai urutan item pekerjaan pada daftar pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. Cara melakukan perhitungan dapat dibuat Tabel seperti Contoh perhitungan berikut : Tabel 4 : Contoh Perhitungan Volume Pekerjaan No

Uraian Pekerjaan

Satuan

1.

Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu)

M3

Sketsa dan Perhitungan T= 20cm

L= 2,5m

P (panjang)= 200m

Dst.

16


Vol. = P x L x T = 200 x 2,5 x 0,2 = 100

Volume

100

Karena Perhitungan Volume Pekerjaan tersebut akan menjadi acuan pada perhitungan biaya dan pelaksanaan pembangunan prasarana maka perhitungan volumenya harus cukup teliti, sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami.  Buat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh pekerjaan. Setelah seluruh jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan selesai dihitung volumenya (langkah 2 diatas), buatlah Daftar Rekapitulasi Kuantitas berupa tabel yang menggambarkan/memuat volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara keseluruhan kegiatan (proyek). Contoh bentuk Daftar Kuantitas Pekerjaan dapat dibuat seperti tabel / formulir berikut. Tabel 5 : Contoh Daftar Kuantitas Pekerjaan

C a r a Pengerjaan Formulir :  Kolom No. : Isi nomor urut jenis pekerjaan;  Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan  Kolom Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran pekerjaan  Volume/Kuantitas: Diisi dengan nilai volume pekerjaan (3). Menentukan Metode/Cara Pelaksanaan Pekerjaan Secara sederhana yang dimaksudkan dengan metode kerja disini adalah cara bagaimana setiap kegiatan/pekerjaan akan dilaksanakan atau lebih terkait dengan teknologi apa yang akan dipergunakan, Apakah setiap pekerjaan akan dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja (manual) atau dengan peralatan (mekanis) atau kombinasi dari keduanya. Hasil kegiatan ini dapat diketahui metode kerja dari setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Untuk menentukan metode kerja ini, diperlukan data dari hasil survey tentang ketersediaan tenaga kerja atau peralatan yang ada (dapat disediakan) dan kondisi lokasi pekerjaan, seperti apakah memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dengan cara manual atau mekanis, termasuk apakah kondisi jalan kerja dan ketersediaannya dari dan kelokasi pekerjaan memungkinkan bila akan menggunakan peralatan berat/besar. Selain itu juga harus dipertimbangkan seberapa besar rencana volume pekerjaan yang harus dibuat dengan metode yang dipilih, dikaitkan dengan waktu yang tersedia sehingga pemilihan metode kerja ini betul-betul dapat mendorong upaya pencapaian kualitas yang baik dan kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia Penentuan metode kerja dalam uraian ini, lebih difokuskan pada bagaimana masyarakat memperoleh dasar untuk memahami cara menghitung biaya pekerjaan, karena didalam penentuan metode kerja ini akan secara jelas diketahui apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap pekerjaan, apakah tenaga kerja atau peralatan. Sehingga hal ini diharapkan akan membantu masyarakat dalam menghitung


17

volume kebutuhan tiap pekerjaan (khususnya tenaga kerja/alat) karena dengan telah dipilihnya metode kerja tiap pekerjaan maka tentunya akan memudahkan dalam menentukan jenis analisa harga satuan setiap pekerjaan (sebagai referensi ”koefisien” perhitungan volume kebutuhan tiap pekerjaan). Misalnya bila harus menggunakan peralatan berat (seperti mesin gilas) maka harus mengacu pada analisa untuk pekerjaan Jalan/Jembatan (analisa K/E) tapi bila menggunakan tenaga kerja maka cukup dengan analisa pekerjaan yang biasa dipergunakan untuk pekerjaan bangunan seperti SNI atau BOW. Sesuai dengan azas pemilihan teknologi dalam pelaksanaan program P2KP maka diprioritaskan pemilihan metode kerja manual (dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat sesuai kualifikasi pekerjaan) dengan tetap memprioritaskan pencapaian kualitas pekerjaan yang baik. Namun demikian, kadang-kadang tidak dapat dihindari untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan peralatan atau beresiko tinggi (dapat menimbulkan kehilangan harta benda dan kerusakan lingkungan) yang meskipun dapat dilakukan secara manual tetapi hasilnya tidak dapat menjamin kualitas yang baik maka pekerjaan tersebut harus menggunakan peralatan atau tenaga terampil/khusus, misalnya pekerjaan pemadatan perkerasan jalan, pengelasan gelagar besi jembatan, dll. (4). Menentukan Urutan Pekerjaan Konstruksi Kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (berurut-urutan) untuk menghasikan bangunan/infrastruktur. Urutan atau susunan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dibuat berdasarkan urut-urutan (logika) pelaksanaan kegiatan dilapangan. Acuannya adalah selain pada urutan logika konstruksi bangunan juga mempertimbangkan metode kerja yang dipergunakan (khususnya bila ada penggunaan peralatan berat). Sebagai alat bantu sederhana untuk mengecek urut-urutan kegiatan pembangunan infrastruktur, maka terhadap setiap kegiatan dapat dibuat pertanyaan :  Apakah Kegiatan ini didahului oleh kegiatan sebelumnya ?  Apakah kegiatan ini diikuti oleh kegiatan berikutnya ? Berikut diberikan contoh lingkup kegiatan yang disusun tidak berurutan dan berurutan pada Pembuatan Saluran Drainase berikut : Tabel 6: Contoh Menentukan Urutan Kegiatan

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

18

Kegiatan Tidak Berurutan Pembersihan Lapangan Pemasangan Bouwplank Urugan Pasir dasar saluran Galian Tanah Urugan kembali bekas galian Pasangan Batu Kali Meratakan & pemadatan urugan Plesteran dan acian


1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Kegiatan Berurutan Pembersihan Lapangan Pemasangan Bouwplank Galian Tanah Urugan Pasir dasar saluran Pasangan Batu Kali Urugan kembali bekas galian Meratakan & pemadatan urugan Plesteran dan acian

Contoh : Dari Tabel diatas (Kolom Kegiatan Terurut), dapat dilihat bahwa Kegiatan Pasangan Batu Kali dilaksanakan setelah selesai “Kegiatan Memasang Pasir Urug didasar saluran” dan selanjutnya diikuti oleh “Kegiatan Urugan/Timbunan kembali tanah bekas galian”, dst.

j. Pembuatan/Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pada dasarnya semua jenis kegiatan pembangunan sarana & parasana dapat dikerjakan langsung oleh KSM dengan cara swadaya masyarakat, seperti bergotong royong. Namun karena jumlah infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat cukup banyak dan tidak semua kegiatan tersebut dapat dipenuhi (mampu ditangani) dengan cara swadaya maka melalui program PNPM (kegiatan Lingkungan), disediakan stimulan bantuan dana (dari pinjaman Luar Negeri) untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersebut. Jadi penting untuk dipahami/dilihat bahwa dana BLM/PNPM hanyalah merupakan pendukung dari swadaya masyarakat sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan pembangunan sarana & prasarana yang dihasilkan dapat lebih banyak. Hal ini juga berarti bahwa melalui program PNPM ini, masyarakat harus senantiasa mengupayakan sebanyak-banyaknya swadaya (termasuk sumber-sumber pendanaan dari pemerintah atau pihak swasta setempat) dan tidak berhenti hanya dengan adanya dana BLM saja. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/proyek/sub-proyek adalah merupakan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasarana sesuai dengan rencana (Gambar dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan). Sesuai ketentuan program PNPM MP dalam pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maka pembiayaan usulan kegiatan prasarana yang akan dibangun oleh masyarakat berasal dari dana Swadaya masyarakat dan dana BLM/PNPM MP. Oleh karena itu maka nilai RAB kegiatan prasarana adalah merupakan gabungan perhitungan biaya dari kedua sumber dana tersebut. Atau dengan kata lain bahwa didalam perhitungan RAB Kegiatan/Prasarana, sudah harus dengan jelas memperlihatkan besarnya komponen dana swadaya dan komponen dana PNPM MP /BLM. Kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/prasarana merupakan tahap yang cukup penting dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan proses/langkah-langkah kegiatannya, agar hasil yang diperoleh paling mendekati nilai biaya pada saat pelaksanaan kegiatan (realistis) serta sesuai dengan ketentuan PNPM MP dan dapat dipertanggunjawabkan. Adapun manfaat RAB adalah :  Untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesiakan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan;  Mengetahui jumlah/volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan;  Sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, khususnya pada saat melakukan pengadaan tenaga kerja, bahan dan alat, baik menyangkut jumlah, jenis, maupun harga satuannya masing-masing.


19

 Hal yang perlu dipahami disini bahwa RAB sifatnya adalah suatu perkiraan/rencana, artinya bahwa nilai volume maupun harga satuan tiap jenis tenaga/bahan/alat yang paling menentukan dalam penyelesiaan pekerjaan ádalah nilai kebutuhan nyata (realisasi) dilapangan. Dan seharusnya nilai realisasi ini sama atau tidak berbeda jauh dengan RAB yang dibuat sebelumnya;  Untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dibuat didalam dokumen proposal usulan pelaksanaan kegiatan KSM. Sedangkan Hasil/Keluaran yang diharapkan dari seluruh proses perhitungan RAB adalah :  Masyarakat memperoleh/mengetahui volume/kuantitas kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat termasuk administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan/menyelesaikan seluruh pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapakan agar pada saat pelaksanaan konstruksi nantinya KSM lebih mudah dan efisien dalam mengelola/mengalokasian dana-nya (tidak terjadi pembelanjaan yang berlebih yang mengakibatkan pemborosan dana);  Mayarakat mengetahui total nilai biaya kegiatan dari kontribusi swadaya masyarakat dan total kebutuhan dana dari BLM.  Adanya integrasi kontribusi swadaya warga dengan dana BLM PNPM MP; Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penyusunan RAB :  RAB disusun oleh KSM, yaitu Ketua Panitia dibantu oleh anggota KSM yang mampu dan memahami cara pembuatan RAB;  RAB harus disusun secara teliti/hati-hati dan benar sehingga diperoleh nilai RAB yang seimbang dengan biaya pelaksanaan pembangunan prasarana yang telah direncanakan (RAB realistis). Atau dengan kata lain bahwa RAB yang disusun tidak berlebihan (pemborosan) atau kekurangan dana (kualitas atau kuantitas pekerjaan tidak dapat dipenuhi);  RAB bersifat terbuka, artinya siapapun warga boleh mengetahui RAB;  Dana BLM/PNPM tidak dapat digunakan untuk membiayai ganti rugi. Masalah ganti rugi harus diselesaikan oleh masyarakat sendiri;  Apabila terjadi kekurangan dana pada tahap pelaksanaan pembangunan,  maka harus diusahakan/ditambah melalui swadaya agar memenuhi kualitas/kuantitas pekerjaan sesuai yang direncanakan;  Dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan dana maka harus digunakan kembali hanya pada paket kegiatan tersebut dengan cara menambah volume atau menyempurnakan parasarana yang dibangun tersebut; Informasi atau data-data awal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penyusunan RAB : 1. Rencana Swadaya berdasarkan hasil rembug/musyawarah ”Kesepakatan Swadaya Masyarakat” (Berita Acara Rembug Swadaya); 2. Harga Satuan Upah/Bahan/Alat berdasarkan hasil rembug/musyawarah ”Kesepakatan Harga Satuan” (Berita Acara Rembug Harga); 3. Gambar-gambar rencana prasarana yang akan dibangun, termasuk data-data pendukung hasil survey teknik sebelumnya; 4. Metode/Cara pelaksanaan setiap kegiatan (apakah menggunakan tenaga kerja atau peralatan);

20


5. Menyiapkan formulir-formulir perhitungan RAB yang diperlukan. Setelah data-data hasil kegiatan tersebut (poin 1,2,3) diperoleh maka proses perhitungan RAB dapat dilakukan sesuai langkah-langkah berikut : 1) Perhitungan Volume/Kuantitas Pekerjaan 2) Perhitungan Volume/Kuantitas Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat 3) Perhitungan Anggaran Biaya Ketiga langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Perhitungan Volume/Kuwantitas Pekerjaan Yang harus dipersiapkan :  Gambar Rencana Detail yang sudah mencantumkan semua ukuran prasarana dan spesifikasi (jenis/kualitas dari material/alat) yang harus dipenuhi serta didukung dengan data-data hasil survey teknis.  Formulir perhitungan Kuantitas Pekerjaan (Form : RAB 2 & 2A). Langkah – langkah Perhitungan Volume Pekerjaan : 1. Buat daftar inventarisasi jenis-jenis (item) kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bangunan prasarana sebagaimana yang direncanakan. Daftar item pekerjaan tersebut harus sudah mencantumkan satuan pengukurannya. Sebagai contoh misalnya : Tabel 7 : Contoh Data Identifikasi Jenis-jenis Pekerjaan Item Pekerjaan

Satuan

1. Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar/Badan Jalan 2. Penimbunan Badan Jalan

m2 m3

3. Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu)

m3

4. Galian Parit 5. Pekerjaan Beton

m3 m2

6. Pekerjaan Saluran Ps. Batu Kali

m3

Untuk menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan prasarana/infrastruktur maka secara teknis harus ada gambar perencanaan infrastruktur, minimal gambar denah dan potongan dari prasarana/infrastruktur yang akan dibangun tersebut. Sebab dari gambargambar tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk membangun infrastruktur tersebut sampai selesai. Apabila gambar-gambar tidak tersedia maka diperlukan orang yang sudah mempunyai pengalaman dalam melakukan pekerjaan yang sama dengan prasarana yang hendak dibuat, misalnya tukang atau mandor bangunan. Kemudian Urutan jenis-jenis atau item pekerjaan tersebut hendaknya dibuat sesuai urutan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. 2. Lakukan perhitungan kuantitas/volume tiap jenis/item pekerjaan. Volume pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya pekerjaan yang harus dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran pekerjaannya. Ketentuan perhitungan volume tiap item pekerjaan adalah :


21

 Volume harus sesuai dengan satuan pengukuran pekerjaannya atau dengan kata lain bahwa setiap item pekerjaan yang satuan pengukurannya berbeda mempunyai cara perhitungan volume pekerjaan yang berbeda pula. Misalnya ; Volume pekerjaan penyiapan badan jalan yang diukur dalam satuan meterpersegi (m2) = panjang tanah dasar yang akan disiapkan x lebar yang harus disiapkan; Berbeda dengan Volume Penimbunan Badan Jalan yang diukur dalam satuan meterkubik (m3) = panjang timbunan x lebar x tinggi (atau tebal) timbunan.  Sedangkan ukuran (panjang, lebar, tinggi/tebal) harus sesuai dengan yang direncanakan (sesuai ukuran pada gambar). Agar diperoleh ketelitian dan memudahkan perhitungan volume pekerjaan maka sebaiknya perhitungan dilakukan per item pekerjaan sesuai urutan item pekerjaan pada daftar yang telah dibuat sebelumnya. Cara melakukan perhitungan dapat dibuat format Tabel Contoh perhitungan Volume Pekerjaan sederhana (Form-RAB2A). Karena Perhitungan Volume Pekerjaan tersebut akan menjadi acuan pada pelaksanaan pembangunan prasarana maka perhitungan volumenya harus cukup teliti, sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami. Tabel 8 : Contoh Perhitungan Volume Pekerjaan Uraian No Satuan Sketsa dan Perhitungan Pekerjaan 1.

Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu)

m3

T= 20cm

L= 2m

Volume 80

P (panjang)= 200m Vol. = P x L x T = 200 x 2 x 0,2 = 80 Dst. 3. Buat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh pekerjaan. Daftar Rekapitulasi Kuantitas ini berupa tabel yang menggambarkan/memuat volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara keseluruhan kegiatan (proyek). Adapun sumber informasinya adalah hasil perhitungan langkah 2 diatas. Adapun Contoh bentuk fomatnya adalah seperti pada tabel / formulir (RAB-2) berikut. Tabel 9 : Daftar Rekapitulasi Kuantitas/Volume Pekerjaan

22


Cara Pengerjaan Formulir :  No. Urut : Isi nomor urut jenis pekerjaan;  Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan  Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran pekerjaan  Volume/Kuantitas Diisi dengan nilai volume pekerjaan 2). Perhitungan volume/kuantitas kebutuhan pekerjaan (Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan/Material dan Peralatan) Komponen kebutuhan untuk melaksanakan suatu kegiatan konstruksi yang harus diperhitungkan biayanya disini adalah mencakup komponen Tenaga Kerja, Bahan Bangunan, Peralatan dan Administrasi. Untuk komponen Tenaga Kerja, Bahan dan Alat harus dihitung berdasarkan kebutuhan tiap jenis/item pekerjaan yang akan dilakukan dilapangan sedangkan untuk administrasi dihitung sekaligus untuk keseluruhan penyelesaiaan pekerjaan atau proyek/sub-proyek (tidak diperhitungkan langsung pada tiap jenis/item pekerjaan). Perhitungan Volume kebutuhan disini mencakup 3 tahapan, yaitu : a. Perhitungan Volume Kebutuhan Total Pekerjaan/Proyek; b. Perhitungan Volume Kebutuhan Swadaya masyarakat; c. Perhitungan Volume Kebutuhan BLM/PNPM; d. Masing-masing tahapan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Perhitungan Volume Kebutuhan Total Pekerjaan/Proyek Sebagai dasar perhitungan Volume Kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan peralatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasarana adalah Hasil Perhitungan Kuantitas/Volume tiap item Pekerjaan sebelumnya (lihat Langkah 2) dan rencana metode pelaksanaan pekerjaan yang dipilih. Metode kerja disini lebih kepada apakah pekerjaan dilakukan secara padat karya (menggunakan tenaga manusia) atau dengan menggunakan peralatan (mesin). Langkah – langkah Perhitungan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat dan administrasi untuk seluruh kegiatan proyek : 1. Hitung kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan. Lakukan perhitungan ini sampai semua jenis (item) pekerjaan selesai. Sebagai dasar acuan jenis-jenis pekerjaan dapat mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. 2. Buat Rekapitulasi Kebutuhan total Tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek. 3. Hitung kebutuhan administrasi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek. Masing-masing langkah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan. Cara pelaksanaannya adalah : a. Berdasarkan metode pelaksanaan yang dipilih, maka setiap item pekerjaan, perlu diidentifikasi/ditentukan semua jenis/macam dari :  Tenaga Kerja yang diperlukan, misalnya Mandor/ketua kelompok, Tukang, Pekerja;


23

 Material/bahan yang dibutuhkan, misalnya pasir, semen, besi, dll;  Peralatan Kerja yang dibutuhkan, misalnya beton molen, mesin gilas, dll. Untuk alat seperti cangkul, linggis, ember dapat dikelompokan menjadi satu set alat dan biasa disebut alat bantu; Kemudian harus ditentukan/diketahui besarnya kebutuhan dasar untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan tersebut atau biasa disebut koefisien dari setiap jenis/macam Tenaga Kerja, Material/bahan, Peralatan Kerja. Hasil identifikasi dan koefisien masing-masing tenaga kerja, bahan dan alat dicatat untuk masing-masing item pekerjaaan yang ada. Berdasarkan data hasil poin a,b, Lakukan perhitungan kebutuhan untuk semua jenis/item kegiatan selesai. Sebagai dasar acuan jenis-jenis pekerjaan dapat mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. Prinsip dasar perhitungan Volume kebutuhan ini adalah : koefisien tiap jenis kebutuhan dikali volume tiap jenis pekerjaan. Dengan demikian maka kebutuhan untuk masing-masing jenis/macam dari Tenaga Kerja, Bahan, Alat, dapat dihitung dengan rumus umum berikut :

b.

c. d.

e.

Volume TK

=

Koefisien TK

x

Volume Pekerjaan

Volume Bahan

=

Koefisien Bahan

x

Volume Pekerjaan

Volume Alat

=

Koefisien Alat

x

Volume Pekerjaan

Untuk memudahkan proses perhitungan Kebutuhan tiap item pekerjaan maka dapat dibuat formulir seperti Formulir RAB-3 berikut. Tabel 10 : Perhitungan Kebutuhan Volume per Item Pekerjaan

.

Cara Pengerjaan Formulir :

 Uraian : Diisi nama tiap jenis komponen biaya Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan yang sesuai kebutuhan pekerjaan tersebut;

24


 Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran tiap jenis komponen biaya pekerjaan  Volume/Kuantitas per satu satuan pekerjaan (koefisien): Diisi dengan nilai volume persatuan pekerjaan  Jumlah/Volume Kebutuhan : Diisi dengan nilai Volume/kebutuhan untuk masing-masing Tenaga Kerja, Bahan dan Alat. Caranya Tuliskan hasil Perkalian antara angka Koefisien dengan Volume Item Pekerjaan; 2) Buat Rekapitulasi Kebutuhan total Tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proyek. Dasar perhitungan rekapitulasi ini adalah hasil perhitungan volume kebutuhan tiap pekerjaan (lihat langkah 1 diatas). Prinsip perhitungannya adalah Jumlah total masing-masing kebutuhan tiap jenis/macam dari Tenaga Kerja, Bahan dan Alat yang dibutuhkan pada tiap jenis pekerjaan dijumlahkan untuk seluruh jenis pekerjaan yang ada. Untuk memudahkan proses perhitungan maka dapat dibuat tabel bantu seperti berikut : Tabel 11 : Tabel Perhitungan Rekapitulasi Kebutuhan Bahan, Alat & Tenaga Kerja :

Dst….

Alat Bantu

Mesin Gilas

Beton Molen

Vol. Kebutuhan Alat Dst….

Bt Bata

Bt. Kali

Kerikil

Pasir

Volume Kebutuhan Bahan Semen

Pekerja

Tukang

Ka. Tukang

No Uraian Pekerjaan

Mandor

Vol. Kebutuhan T. Kerja

(HOK) (HOK) (HOK) (HOK) (Zak) (M3) (M3) (M3) (Buah) (…..) (Jam) (Jam) (Set) (….)

1 2 dst

Total

Cara Pengerjaan Formulir :  No : Diisi Nomor urut pekerjaan;  Uraian Pekerjaan : Diisi nama tiap jenis pekerjaan;  Kolom Volume Kebutuhan Tenaga Kerja (Mandor/Ka. Tukang, Tukang,Pekerja) diisi nilai volume/jumlah masing-masing sesuai jenis pekerjaannya;  Kolom Volume Kebutuhan Bahan dan Volume Kebutuhan Alat, prinsip pengisiannya sama dengan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja  Baris Total pada setiap kolom kebutuhan : Diisi hasil penjumlahan Volume Kebutuhan dari kegiatan pertama (baris teratas) sampai kegiatan terakhir (baris terbawah); Hasil perhitungan rekapitulasi ini akan menjadi masukan volume total kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat untuk perhitungan biayanya. Salinlah nilainilai total dari setiap jenis kebutuhan yang ada pada tabel tersebut kedalam


25

Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) untuk masing-masing komponen yang sesuai. 3) Hitung Kebutuhan Administrasi yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek. Komponen kegiatan administrasi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek, disini hanya mencakup kegiatan administrasi minimal yang harus dibuat/dilakukan oleh KSM selama pelaksanaan konstruksi, yaitu mencakup komponen :  Pembuatan Papan Nama Proyek;  Pembuatan administrasi Harian dan Mingguan Lapangan;  Pembuatan Laporan Kegiatan KSM (Kemajuan Dwi-Mingguan dan Pertanggungjawaban/Akhir);  Photo copy (seperti dokumen proposal, laporan, administrasi, dll);  Pengadaan ATK yang diperlukan;  Dokumentasi/photo-photo kegiatan (0%, 50%, 100%);  Materai secukupnya;  Pengujian Kualitas Air Minum (1 sampel/contoh benda uji), hanya untuk infrastruktur Air Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya. Besarnya volume kebutuhan untuk tiap komponen administrasi tersebut pada dasarnya dihitung sesuai kebutuhan lapangan. Dalam hal volume setiap komponen tidak dapat diperkirakan dengan pasti maka dapat digunakan volume 1 (satu) dengan satuan ”Lumpsum” (Ls), kecuali untuk pengujian kualitas air minum, yaitu 1 (satu) sampel/contoh benda uji. Hasil perhitungan ini akan menjadi masukan volume total kebutuhan kegiatan administrasi untuk perhitungan biaya proyek. Salinlah nilai-nilai volume dari setiap jenis kebutuhan administrasi tersebut kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) untuk komponen administrasi. Beberapa hal yang perlu dipahami berkaitan dengan penggunaan koefisien tenaga kerja, bahan dan alat :  Koefisien selalu dinyatakan dalam bentuk angka, bisa angkanya bulat (1, 2, dst) atau angka pecahan (ada angka dibelakang koma seperti 0,003 atau 0,03, dst);  Angka koefisien dapat berbeda-beda untuk tiap jenis tenaga kerja, bahan, alat serta untuk tiap jenis pekerjaan;  Angka koefisien biasanya diperoleh dari hasil pengujian yg dilakukan khusus untuk itu (meskipun juga ada yang bisa dihitung sendiri), sehingga didalam penyusunan RAB umumnya koefisien mengacu pada referensi/sumber yang diterbitkan secara resmi seperti Analisa BOW, Analisa SNI, Analisa K, informasi yang diterbitkan oleh pemerintah, dinas/sektor terkait di daerah;

26


Pengertian KOEFISIEN :  Yang dimaksud dengan koefisien tenaga kerja atau biasa disebut produktivitas tenaga kerja disini adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dikerjakan/diselesaikan oleh seorang tenaga kerja dalam satu satuan waktu tertentu atau banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan dalam satu satuan waktu tertentu. Satuan yang digunakan adalah Hari Orang Kerja (HOK). Satu HOK biasanya sama dengan 6 sampai 8 jam kerja (sesuai kondisi setempat). Sebagai contoh, misalnya untuk pekerjaan 1 M3 pasangan pondasi batu kali adukan 1semen : 4 pasir, maka koefisien tenaga kerja adalah :  0,18 untuk Mandor/Kepala Kelompok  0, 12 untuk Kepala Tukang Batu  1,20 untuk Tukang Batu  3,60 untuk Pekerja Pengertiannya adalah 0,18 mandor + 0,12 kepala tukang + 1,2 tukang + 3,6 pekerja, bekerja bersama dalam 1 hari dapat menyelesiakan 1 m3 pasangan pondasi batu kali.



Yang dimaksud dengan koefisien bahan/material disini adalah banyaknya/jumlah bahan/material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan. Satuan yang digunakan adalah sama dengan satuan pengukuran bahan, misalnya pasir dinyakatakan dalam m3, semen dinyatakan dalam zak, dst.

Sebagai contoh, misalnya untuk pekerjaan 1 M3 pasangan pondasi batu kali adukan 1semen : 4 pasir, maka koefisien bahan :  1,20 M3 untuk batu kali  0,522 M3 untuk pasir pasangan  2,86 untuk zak semen



Yang dimaksud dengan koefisien alat/peralatan atau biasa disebut juga produktivitas peralatan adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dihasilkan oleh suatu peralatan dalam satu satuan waktu tertentu atau banyaknya suatu peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan/menyelesiakan pekerjaan dalam satu satuan waktu tertentu. Satuan yang digunakan adalah jam atau hari untuk peralatan besar/berat seperti excavator, mesin gilas, dll sedangkan untuk peralatan bantu seperti cangkul, pacul, linggis, dll dinyatakan dalam satuan buah atau set. Sebagai contoh, misalnya untuk pemadatan pekerjaan lapis pondasi sirtu per m3 dengan menggunakan alat mesin gilas, maka koefisien alat mesin gilas adalah 0,083 per m3.


27

4) Perhitungan Volume Swadaya Masyarakat Perhitungan Volume tiap jenis swadaya yang diberikan oleh masyarakat pada tahap ini mencakup seluruh komponen swadaya masyarakat yang dikontribusikan oleh warga, berupa: Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Administrasi, Dana Tunai, Lahan dan Konsumsi. Data atau informasi utama untuk perhitungan volume swadaya ini adalah Daftar Swadaya masyarakat yang telah disepakati pada Rembug Kesepakatan Swadaya sebelumnya. Sedangkan proses perhitungannya, pada prinsipnya sama dengan membuat rekapitulasi volume kebutuhan proyek diatas, yaitu dengan menjumlahkan semua volume tiap macam bentuk swadaya yang sama, misalnya berapa jumlah dari tiap jenis Tenaga Kerja Mandor, Kepala Tukang, Tukang, Pekerja, semen, alat bantu cangkul, dll. Hasil perhitungan rekapitulasi swadaya ini akan menjadi masukan volume kebutuhan swadaya untuk perhitungan RAB. Salinlah nilai-nilai volume kontribusi swadaya ini kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Swadaya” (Kolom 5) Beberapa hal yang perlu diperhatikan : 1) Apabila ada swadaya dalam bentuk dana tunai yang belum dijadikan menjadi bentuk barang seperti bahan/alat/administrasi pada waktu rembug kesepakatan swadaya masyarakat sebelumnya, maka dalam proses perhitungan RAB ini perlu terlebih dahulu diubah nilainya kedalam bentuk komponen swadaya non dana tunai (berupa barang) yang sebanding, misalnya menjadi bahan semen 1 zak, atau biaya administrasi pembuatan papan nama proyek, dll. 2) Untuk tiap jenis tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang, pekerja) maka perlu diperhatikan bahwa satuannya harus dibuat dalam bentuk HOK, yaitu jumlah hari kerja yang disawadayakan dikali jumlah jam kerja perhari. Besarnya Jam Kerja perhari biasanya 6 sampai 8 jam (dipilih sesuai jam kerja setempat). 5) Perhitungan Volume Kebutuhan BLM/PNPM MP Volume kebutuhan untuk sumber dana dari BLM PNPM hanya mencakup 4 komponen utama biaya konstruksi, yaitu berupa : Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Administrasi (termasuk Biaya Pengujian Kualitas Air Minum, untuk infrastruktur Air Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya). Dasar perhitungannya adalah dilakukan dengan cara Kebutuhan Total Proyek dikurangi dengan Kebutuhan swadaya masyarakat untuk masing-masing komponen tenaga kerja, bahan alat dan administrasi yang sesuai. Proses perhitungannya dapat langsung menggunakan formulir Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4 kolom 6) yaitu ”nilai volume kebutuhan total” (kolom 4) dikurangi ”volume kebutuhan swadaya” (kolom 5). Hasil akhir kegiatan perhitungan volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat ini akan diperoleh gambaran :

28


1. Rekapitulasi dan rincian Volume kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan yang akan digunakan dari seluruh item pekerjaan pembangunan prasarana 2. Rekapitulasi dan rincian Volume/kuantitas kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan dari kontribusi swadaya masyarakat untuk pembangunan prasarana. 3. Rekapitulasi dan Rincian Volume/kuantitas kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan, untuk porsi sumber dana BLM. 6) Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swadaya & BLM Perhitungan RAB disini adalah mencakup perhitungan RAB Prasarana yang dirinci untuk masing-masing sumber dana swadaya (kontribusi warga) dan sumber dana BLM PNPM MP. Prinsip dasar perhitungan RAB ini adalah diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya (RAB) dari setiap komponen yang diperlukan. Sedangkan besarnya biaya setiap komponen adalah Volume setiap komponen dikali harga satuannya. Dasar perhitungan RAB, secara sederhana dapat digunakan rumus berikut :

RAB

=

VOLUME

x

HARGA SATUAN

Adapun proses perhitungan RAB disini, mencakup : A. RAB Swadaya Masyarakat dan RAB BLM/PNPM MP; B. Rekapitulasi RAB Swadaya dan BLM (Diperlukan bilamana usulan kegiatan KSM lebih dari satu jenis). A). Perhitungan RAB Swadaya Masyarakat dan BLM PNPM MP o

Swadaya Masyarakat :

Komponen biaya kontribusi/swadaya masyarakat yang diperhitungkan pada RAB disini, mencakup 7 (tujuh) komponen, yaitu : komponen Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Dana Tunai, Lahan, Konsumsi dan Administrasi proyek; Sebagai dasar perhitungan RAB Swadaya masyarakat adalah data/informasi hasil perhitungan volume kebutuhan/kontribusi swadaya yang telah dibuat sebelumnya dan data harga satuan. Harga satuan yang dipergunakan untuk menilai swadaya ini adalah sama dengan harga satuan yang telah disepakati (hasil survey 3 toko) dan khusus untuk tanah/tanaman produktif, konsumsi dan administrasi maka dapat menggunakan harga pasar setempat. o

BLM PNPM Mandiri Perkotaan :

Komponen RAB kegiatan yang diperhitungkan dari sumber dana BLM PNPM MP adalah mencakup komponen biaya : upah tenaga kerja, material/bahan, peralatan dan biaya Administrasi.


29

Khusus untuk pembiayaan kegiatan administrasi KSM, sangat didorong untuk dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukungan pihak ketiga lainnya. Namun demikian dimungkinkan dapat menggunakan secara terbatas sumber dana dari BLM/PNPM, sepanjang dapat dipastikan penggunaannya oleh konsultan dan ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya. Penggunaan dana tersebut harus diverifikasi baik perencanaannya maupun realisasinya oleh Tim Konsultan dan BKM/UPL. Batasan besarnya pagu per KSM dan cara pengalokasiannya dapat dilihat pada penjelasan Catatan Yang Harus Diperhatikan, pada bagian akhir penjelasan Rekapitulasi RAB. Sebagai dasar perhitungan RAB kegiatan dari sumber dana BLM PNPM MP adalah data/informasi hasil perhitungan volume kebutuhan tenaga kerja, material/bahan, peralatan dan administrasi untuk BLM yang telah dibuat sebelumnya (langkah 10.2.C) dan data Harga satuan hasil survey 3 toko yang telah disepakati. Adapun Penjelasan Cara Perhitungan tiap komponen biaya dalam RAB tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut : Tabel 12 : Tabel Komponen Biaya dalam RAB No

Jenis Komponen

Volume

1.

Tenaga Kerja (Mandor/K.Klp, Tukang,Pekerja, dll)

HOK

2.

Bahan Bangunan (Pasir, Batu, Semen,dll)

Sesuai satuan jenis bahan (m2,m3,zak , dll)

Jumlah Org TK dikali jumlah hari kerja yang diberikan untuk tiap jenis TK. (sesuai jumlah yg telah disepakati KSM) Sesuai jumlah yang telah disepakati KSM untuk tiap jenis Bahan

3.

Alat/Peralatan Kerja (pacul, pengaduk semen, ember beton, dll)

Sesuai satuan jenis Alat (bh, zak, dll)

Sesuai jumlah yang telah disepakati KSM untuk tiap jenis Alat

4.

Administrasi : Sesuai satuan kebutuhan tiap komponen atau digunakan satuan Ls (Lumpsum)

Dihitung sesuai kebutuhan tiap komponen untuk keseluruhan kegiatan/proyek (atau gunakan volume = 1 bila satuannya adalah Ls (Lumpsum)

 Papan Nama Proyek;  Administrasi Harian/Minggu an  Laporan Kegiatan KSM (Kemajuan Dwi-Mingguan

30

Satuan


Harga Satuan (Rp) Sesuai Nilai Upah harian setempat atau untuk tk. Kota dapat memakai UMR perhari

Nilai/Biaya (Rp.) Jum. HOK x Upah perhari

Sesuai Harga satuan dasar tiap jenis bahan termasuk biaya transportnya sampai dilokasi. Sesuai Nilai pembelian/ pembuatan/ sewa, untuk tiap jenis Alat

Jumlah Volume x Harga Satuan Dasar Bahan

Dihitung biaya sesuai kebutuhan tiap komponen

Jumlah Volume x Harga Satuan tiap komponen

Jumlah Volume x Harga Satuan Alat

No

Jenis Komponen

  

 

5.

6.

7.

dan Pertanggungja waban/Akhir); Photo copy Pengadaan ATK Photo-photo kegiatan (0%, 50%, 100%); Materai; Pengujian Kualitas Air Minum

Satuan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Nilai/Biaya (Rp.)

untuk masingmasing komponen

Dana Tunai (Swadaya)

Bila ada swadaya tunai, supaya dijadikan berbentuk non-tunai yang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi (bisa seperti bahan, alat, administrasi) sehingga pada saat dimasukan dalam perhitungan RAB, swadaya dana tunai tersebut sudah terintegrasi atau langsung dipergunakan. Tanah/Tanaman yang terkena proyek : a. Tanah M2 Luas tanah yang Sesuai NJOP (Nilai Jumlah Volume x terkena proyek Obyek Pajak) Harga Satuan setempat Tanah b. Tanaman Batang/ Jumlah tanaman Sesuai nilai Jumlah Volume x Produktif Pohon yang terkena Tanaman dilokasi Harga Satuan proyek setempat Tanah Konsumsi : Ls/paket Sesuai jumlah Sesuai Nilai Total Nilai (dapat dirinci yang ada pembelian/ semua jenis sesuai jenis pembuatan tiap Konsumsi konsumsi dan jenis konsumsi harganya)

Hasil akhir dari perhitungan RAB ini adalah diperolehnya gambaran besarnya nilai rencana swadaya masyarakat dan BLM PNPM MP yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, meliputi : 1. Volume/kuantitas dari setiap bentuk swadaya dan BLM/PNPM MP; 2. Besarnya nilai/biaya setiap bentuk swadaya dan BLM/PNPM MP; Selanjutnya perhitungan RAB Swadaya dan BLM ini dapat langsung menggunakan formulir (Formulir RAB-4), seperti tabel berikut :


31

Tabel 13 : Formulir Perhitungan RAB (Form RAB- 4)

2).

Rekapitulasi RAB (Swadaya dan BLM/PNPM) Rekapitulasi RAB ini pada dasarnya hanya merupakan penggabungan dari masing-masing RAB Swadaya dan RAB BLM/PNPM MP kedalam satu format, bilamana kegiatan KSM lebih dari satu kegiatan. Atau dengan kata lain bahwa bila kegiatan KSM yang ada hanya satu maka Rekapitulasi ini tidak perlu dibuat, cukup formulir RAB-4 saja. Sedangkan prinsip perhitungannya adalah dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan masing-masing biaya tiap komponen yang sesuai dari swadaya dengan BLM untuk tiap kegiatan, misalnya KSM mengusulkan 2 kegiatan yaitu pembangunan MCK dan Jalan Rabat Beton, maka Rekapitulasi yang dilakukan adalah menjumlahkan nilai biaya setiap komponen yang sama pada kegiatan MCK dan kegiatan Jalan Rabat Beton. Untuk memudahkan proses dan cara perhitungan dapat menggunakan formulir Rekapitulasi RAB (Formulir RAB-5) berikut.

32


Tabel 14 : Formulir Rekapitulasi RAB

Catatan yang harus diperhatikan : 1. Apabila satu KSM mempunyai kegiatan prasarana lebih dari satu jenis maka, RAB Swadaya maupun BLM (Formulir RAB-4), sebaiknya dibuat secara terpisah masing masing untuk tiap jenis kegiatan. Contohnya adalah kegiatan pembangunan MCK dan Pembuatan Gorong-gorong oleh satu KSM, maka RABnya dibuat masing-masing untuk MCK dan Gorong-gorong. 2. Bagi KSM yang mempunyai RAB kegiatan lebih dari satu supaya perhitungan biaya administrasi ini diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi duplikasi (tumpang tindih) disetiap RAB kegiatannya. Sebaiknya hanya dicantumkan pada satu Formulir RAB kegiatan saja (tidak pada semua RAB kegiatan yang dibuat). 3. Khusus untuk pembiayaan kegiatan administrasi KSM, (biaya penggadaan dokumen proposal dan LPJ KSM) sangat didorong untuk dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukungan pihak ketiga lainnya. Namun demikian dimungkinkan dapat menggunakan sumber dana dari BLM/PNPM sepanjang dapat dipastikan penggunaannya oleh konsultan (“tidak disalah gunakan”) dan ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya. Sejalan dengan itu, PNPM MP memberikan stimulan dana administrasi kegiatan (tidak harus dihabiskan) dengan batasan, sebagai berikut :  Pagu maksimum Rp.150.000 untuk total Nilai Pekerjaan s/d Rp. 25 Juta per KSM;  Pagu maksimum Rp. 200.000 untuk total Nilai Pekerjaan diatas Rp. 50 Juta per KSM;


33

 Pagu maksimum Rp.350.000 untuk total Nilai Pekerjaan diatas Rp. 100 Juta per KSM;  Untuk Pengujian Kualitas Air Minum, pada infrastruktur Air Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya menyesesuaikan harga setempat.

k. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Secara sederhana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah formulir yang menggambarkan rencana waktu pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan suatu prasarana. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan pada dasarnya memberikan gambaran tentang rencana waktu dan urut-urutan pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur. Rencana jadwal pelaksanaan ini perlu dibuat, karena : 1) Waktu pemanfaatan atau pencairan dana telah ditetapkan batas waktunya; 2) Agar dapat diatur penggunaan (waktu dan jumlah) sumberdaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan prasarana seperti dana, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan; 3) Agar semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dapat berjalan secara teratur dan terarah menuju terwujudnya bangunan/prasarana yang akan dibuat; 4) Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan pembangunan prasarana yang diajukan dalam proposal pelaksanaan kegiatan; Sasaran kegiatan ini adalah diketahuinya jangka waktu pelaksanaan proyek/keseluruhan pekerjaan yang paling realistis dan tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh program. Indikator keluarannya adalah :  Adanya rencana waktu pelaksanaan tiap pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan (tidak terlampau lama atau cepat);  Adanya jadwal pelaksanaan proyek (keseluruhan pekerjaan) yang tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam master schedule program; Adapun Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini berisi : 1) Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2) Volume dari setiap jenis kegiatan yang harus dibuat; 3) Waktu pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan (Durasi); 4) Bobot Kegiatan, yaitu suatu ukuran untuk mengetahui besarnya nilai suatu jenis kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam satuan prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa diartikan, makin besar bobot suatu kegiatan maka makin besar pula nilai pekerjaan tersebut. Nilai pekerjaan ini bisa berupa nilai biaya atau waktunya; Bentuk Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat digunakan bentuk jadwal yang sangat sederhana dan paling umum dipakai, yaitu berbentuk bagan balok (barchart). Prinsipnya kegiatan yang akan dilakukan digambarkan dalam bentuk balok pada skala waktu. Adapun langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut :

34


1. 2. 3. 4.

Tentukan/Identifikasi semua jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; Buat urut-urutan pelaksanaan semua jenis kegiatan tersebut. Tentukan Volume tiap jenis kegiatan (termasuk satuannya); Tentukan ”lamanya waktu setiap jenis kegiatan (biasa disebut juga durasi)”. Satuan durasi ini dapat dinyatakan dalam hari, minggu, dst; 5. Hitung Bobot masing-masing jenis kegiatan 6. Gambarkan ”waktu pelaksanaan” dari tiap jenis kegiatan dalam bentuk bagan balok pada skala waktu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal : (1).

Urut-Urutan Kegiatan

Dalam penyusunan Jadwal Pekerjaan, cara penulisan urutan kegiatan lazimnya disusun/ditulis dari atas kebawah, sehingga secara sederhana susunan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa suatu kegiatan dilaksanakan setelah selesai kegiatan sebelumnya (kegiatan nomor diatasnya) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya (kegiatan nomor dibawahnya). Secara detail penjelasan bagaimana menentukan urut-urutan pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada penjelasan menentukan lingkup pekerjaan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. (2).

Waktu Pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan (Durasi) adalah jumlah waktu (satuannya boleh hari, minggu dan seterusnya) yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Untuk menentukan waktu pelaksanaan dari suatu jenis kegiatan maka pertama kita harus ketahui lebih dahulu volume kegiatan yang akan dibuat (volume rencana), kemudian kita tentukan metode kerja apa yang akan kita pakai. Peranan Metode kerja cukup penting karena akan mempengaruhi durasi pekerjaan. Kemampuan kerja (produktivitas) antara tenaga manusia (metode padat karya) dengan peralatan (metode mekanis) akan sangat berbeda. Metode mana yang akan digunakan, ini sangat tergantung pada kondisi yang ada dilapangan (seperti ketersediaan tenaga kerja atau peralatan), apakah memungkinkan bila menggunakan peralatan besar, bisa dipilih tenaga kerja atau peralatan atau kombinasi antara keduanya (t. kerja dan peralatan). Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya adalah kegiatan yang sederhana, maka penentuan waktu tiap jenis kegiatan disarankan untuk dapat dilakukan dengan cara perkiraan, dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang mempunyai pengalaman seperti tukang atau mandor bangunan agar taksiran waktunya lebih mendekati kenyataan dilapangan (lebih realistis). Untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis kegiatan (durasi), dengan cara perkiraan maka dapat dilakukan dengan memperkirakan langsung durasi setiap item pekerjaan. Atau dapat dilakukan dengan langkah-langkah pendekatan perhitungan sederhana sebagai berikut : a. Perlu di ketahui volume dari tiap jenis kegiatan, volume kegiatan yang besar tentu akan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama dibandingkan dengan


35

volume yang lebih sedikit (dalam kondisi jumlah tenaga kerja/alat yang tetap/sama); b. Perlu ditentukan metode kerja yang akan digunakan, apakah dengan tenaga kerja atau peralatan. Dari Metode kerja yang dipilih, selanjutnya perlu diketahui produktivitas/kemampuan kerja dari setiap tenaga kerja atau peralatan yang akan digunakan. Kemampuan Kerja disini dapat diartikan sebagai “jumlah volume pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh seorang tenaga kerja atau satu unit peralatan persatuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentu ini bisa dipakai satuan hari atau jam kerja. Sebagai contoh, misalnya kemampuan seorang tenaga kerja untuk menggali tanah adalah 3 meterkubik per hari (6 jam kerja) atau kemampuan alat excavator untuk menggali adalah 3 meterkubik perjam (18 m3 perhari). Informasi untuk memperoleh nilai produktivitas tenaga kerja tiap jenis pekerjaan dapat langsung ditanyakan pada masyarakat (tukang/mandor) setempat, sedangkan untuk peralatan dapat diperoleh dari pemilik peralatan atau pengalaman masyarakat atau dari instansi teknis setempat, dll. c. Perlu ditentukan berapa jumlah tenaga kerja (tukang) atau peralatan yang akan digunakan (tersedia). Dari jumlah tenaga kerja atau peralatan ini dapat diketahui berapa volume pekerjaan yang akan dihasilkan secara berkelompok dalam satu satuan waktu tertentu (produktivitas kelompok). Misalnya 4 orang tenaga kerja melakukan pekerjaan galian, maka dalam satu hari, volume galian yang bisa dihasilkan adalah 12 m3 (4 org x 3 m3), begitu juga dengan penggunaan peralatan seperti excavator, dll. d. Berdasarkan informasi ketiga hal tersebut, maka Durasi tiap pekerjaan dapat dihitung dengan cara Volume Kegiatan di bagi jumlah produktivitas kelompok kerja atau peralatan yang akan dipergunakan. e. Lakukan langkah sesuai cara nomor 4) diatas untuk semua jenis kegiatan proyek; Hal Yang perlu diperhatikan adalah : Satuan Waktu (durasi) untuk semua jenis kegiatan harus dibuat sama, apakah hari atau minggu. (3).

Bobot Kegiatan

Bobot Kegiatan disini digunakan untuk mengukur atau mengetahui besarnya nilai suatu jenis kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam satuan prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa diartikan, bahwa makin besar bobot suatu kegiatan maka makin besar pula nilai kegiatan tersebut didalam proyek dan sebaliknya makin kecil bobot suatu kegiatan maka kegiatan tersebut mempunyai nilai lebih kecil didalam proyek (hanya merupakan suatu indikator). Manfaat dengan diketahuinya bobot tiap kegiatan ini, kita dapat membuat prioritas pilihan terhadap kegiatan yang bobotnya besar untuk dijadikan sebagai fokus atau pusat perhatian pengendalian supaya pelaksanaan kegiatan nantinya tidak terlambat, kualitas bangunan baik dan biaya yang digunakan efisien (pengendalian perjenis kegiatan). Manfaat berikutnya adalah pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan (atau progres) kegiatan dilapangan.

36


Cara menentukan bobot tiap kegiatan pada pekerjaan konstruksi/infrastruktur lazimnya dihitung dengan mengacu pada jumlah biaya kegiatan, yaitu biaya kegiatan dibagi jumlah total biaya, kemudian hasil tersebut dikalikan dengan 100 (angka 100 digunakan karena satuan bobot adalah adalah prosen/per seratus). Dan Jumlah keseluruhan bobot kegiatan (proyek) harus sama dengan 100 %. Dalam hal penentuan bobot pekerjaan, maka bila memiliki/melakukan perhitungan biaya per-kegiatan maka dapat menggunakannya sebagai dasar perhitungan bobot, Namun bila tidak tersedia maka sebagai pendekatan untuk menghitung bobot rencana kegiatan ini dapat digunakan waktu (durasi) tiap kegiatan. Cara perhitungannya adalah bobot tiap kegiatan sama dengan jumlah biaya/waktu kegiatan tersebut (durasi) dibagi total jumlah biaya/waktu seluruh kegiatan, kemudian nilainya di kali dengan 100%. Catatan : Penting untuk diperhatikan bahwa bila pendekatan waktu digunakan sebagai acuan perhitungan bobot kegiatan maka “perkiraan waktu setiap kegiatan (durasi)” agar dibuat oleh orang yang cukup paham seperti tukang/mandor sehingga durasi lebih realistis dan dapat menghasilkan bobot yang juga realistis. (4).

Menggambarkan Bagan Balok

Menggambarkan Bagan Balok atau diagram batang pada prinsipnya adalah menggambarkan durasi setiap kegiatan secara horizontal/mendatar pada skala waktu untuk tiap jenis kegiatan. Langkah ini dilakukan mulai dari kegiatan pertama kemudian diikuti oleh kegiatan berikutnya sampai kegiatan terakhir. Untuk menggambarkan bagan balok dari setiap jenis kegiatan, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipahami :



“Skala Waktu” adalah semua kolom-kolom satuan waktu yang ada pada kolom jadwal pelaksanaan. Setiap kolom mewakili satu satuan waktu. Sedangkan Jumlah kolom ini dibuat sesuai jumlah satuan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan semua jenis kegiatan proyek . Misalnya, suatu proyek akan dilaksanakan selama 4 minggu dengan menggunakan satuan waktu minggu maka jumlah kolom mingguan dibuat 4 kolom, masing-masing kolom secara berutan ke kanan mewakili Minggu I, Minggu II, Minggu III dan Minggu IV.



“Durasi” atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis kegiatan, digambarkan sebagai panjang balok yang dibuat.



“Waktu Memulai” setiap jenis kegiatan atau kapan suatu jenis kegiatan dapat dimulai pelaksanaannya adalah merupakan titik awal membuat bagan balok kegiatan tersebut; Berdasarkan urut-urutan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, maka waktu memulai suatu kegiatan pada dasarnya adalah sama dengan waktu berakhirnya kegiatan sebelumnya atau memulai suatu penggambaran balok suatu kegiatan adalah sejajar akhir/ujung balok kegiatan sebelumnya (lihat contoh 1, Pekerjaan Pasangan Bouwplank dengan pekerjaan Galian Tanah), atau Oleh karena suatu proyek terdiri dari banyak jenis kegiatan, sedangkan waktu pelaksanaan proyek sangat terbatas atau ada percepatan penyelesaian, maka kadang-kadang waktu memulai suatu kegiatan tidak harus menunggu selesainya seluruh kegiatan sebelumnya (biasa disebut pelaksanaan bertahap), tetapi dapat

o

o


37

dimulai menjelang berakhirnya kegiatan sebelumnya. Apabila kondisi seperti ini dipilih maka penggambaran baloknya akan terlihat seperti berlapis (lihat contoh 1, Pekerjaan Galian dengan Urugan Pasir).



“Waktu Selesai” suatu kegiatan atau kapan berakhirnya pelaksanaan suatu jenis kegiatan adalah merupakan ujung akhir dari bagan balok kegiatan tersebut; Contoh 1.

Tabel 15 : Contoh Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

l. Penyusunan Dokumen Pengadaan/RKS/Contoh Bentuk Proposal Dokumen pengadaan merupakan produk/hasil kegiatan perencanaan teknis yang akan menjadi acuan/standar dalam pelaksanaan pekerjaan. Beberapa dari dokumen tersebut disediakan copy satu set oleh BKM (UPL) untuk diberikan (gratis) kepada KSM yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu : (a). (b). (c). (d). (e).

38

Dokumen Desain/Gambar-gambar perencanaan teknis dan Spesifikasi Teknis; Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards) Daftar Kuantitas Pekerjaan dan perhitungannya; Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; Hasil Kesepakatan Harga Satuan (Upah/Bahan/Alat) sebagai acuan/referensi;


(f).

(g). (h). (i). (j).

Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat untuk keseluruhan pekerjaan tersebut dan Referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang digunakan sebagai acuan/referensi; Perkiraan besarnya alokasi dana sebagai pagu biaya kegiatan dan sumber dananya yang telah pasti. Contoh Bentuk Surat Perjanjian Kerjasama antara BKM dengan KSM Contoh Bentuk Proposal KSM Rencana Kerja & Syarat-syarat/RKS (bila ada pengadaan Jasa Pemborongan)

Dokumen-dokumen Desain/Gambar perencanaan, Spesifikasi Teknis dan Proposal Pelaksanaan Kegiatan (yang telah terisi KSM) merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana-Lingkungan (SPPD-L). Keseluruhan dokumen ini selanjutnya disebut dokumen Kontrak.

m. Penyusunan Dokumen “Contoh Bentuk Proposal” Pelaksanaan Kegiatan Contoh Bentuk Proposal disini merupakan dokumen yang berisi contoh blanko/formulir proposal pelaksanaan kegiatan yang akan diisi/dibuat oleh KSM. UPL menyusun Contoh Bentuk Proposal dan disepakati/ditetapkan oleh BKM sebagai acuan yang akan diikuti oleh KSM dalam menyusun proposal pelaksanaan kegiatan. Contoh bentuk proposal agar dibuat sesederhana mungkin sehingga KSM mudah memahami dan membuat. Selain itu juga harus disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kerangka penyusunan/pelaksanaan yang sistematis. Adapun cakupan substansi muatan proposal pelaksanaan kegiatan KSM, sekurang-kurangnya mencakup : (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9).

Uraian Singkat Usulan Kegiatan, Daftar Calon Tenaga Kerja yang telah disurvey; Hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat; Hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah disurvey; Daftar Kuantitas Pekerjaan; Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan; Jadwal Pelaksanaan; Rencana Pengadaan; Struktur Organisasi/Susunan Tim Pelaksana Lapangan.

Beberapa formulir dari Contoh Bentuk Proposal yang dibuat tersebut, untuk bagian yang sifatnya tetap/sebagai acuan (hasil perencanaan teknis) sebaiknya sudah tercantum dalam blanko, bila tidak dicantumkan langsung maka harus dijelaskan dan disampaikan secara tertulis kepada KSM. Data ini terutama adalah : Uraian singkat pekerjaan, Daftar Kuantitas Pekerjaan, Kebutuhan total Tenaga Kerja/Bahan/Alat untuk pekerjaan tersebut dan referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan. Sebagai referensi untuk penyusunan Contoh bentuk proposal ini dapat mengacu pada contoh outline proposal kegiatan lingkungan sebagaimana terlampir.


39

40


BAB III VERIFIKASI KELAYAKAN DED DAN PROPOSAL


41

BAB III VERIFIKASI KELAYAK AN DED DAN PROPOSAL Untuk mewujudkan hasil pembangunan sarana & prasarana yang berkualitas, berfungsi baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan maka prosesnya tidak hanya dilakukan pada saat pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan saja, tetapi harus dimulai sejak awal persiapan dan perencanaan teknisnya. Salah satu upaya untuk memastikan bahwa proses dan hasil perencanaan teknis kegiatan yang dilakukan oleh tim perencana dan atau KSM benar-benar telah memenuhi ketentuanketentuan yang dipersyaratakan dalam PNPM MP maka dokumen perencanaan teknis (DED/Proposal) sebagai hasil persiapan dan perencanaan teknis kegiatan harus diverifikasi kelayakannya. Verifikasi kelayakan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menilai kebenaran/kelayakan dari dokumen perencanaan teknis (DED) / proposal usulan kegiatan yang telah dibuat oleh tim perencana dan atau KSM. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan apakah usulan kegiatan yang direncanakan sudah layak atau belum layak untuk dibangun. Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan verifikasi ini adalah adanya rekomendasi atas kelayakan dokumen perencanaan teknis / proposal usulan kegiatan. Adapun substansi yang diverifikasi pada dasarnya adalah seluruh aspek organisasi KSM dan aspek manajemen & teknik kegiatan yang telah dilakukan dalam persiapan dan perencanaan teknis sebagaimana yang tercantum dalama Dokumen perencanaan teknis (DED) dan atau Proposal Usulan Kegiatan KSM. Dan untuk memudahkan proses pelaksanaan kegiatan ini maka aspek-aspek verifikasi tersebut telah di rumuskan dalam bentuk kriteriakriteria kedalam suatu Daftar Periksa atau Formulir verifikasii, sehingga pada tahap pelaksanaannya tinggal mengisi formulir yang telah ada. Pendekatan pelaksanaannya adalah dilakukan secara bersama-sama oleh UPL dan Tim Konsultan (khususnya Faskel Teknik, Askot Infrastruktur dan Tenaga Ahli Infrastruktur), khusus untuk kegiatan PLPBK ditambah dari unsur tim teknis kab./kota yang sudah dibentuk sehingga diharapkan juga terjadi proses belajar bagi UPL (terjadi pemindahan pengetahuan).

3.1 Mekanisme dan Pembagian Tugas Tim Pelaksanaan Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan adalah sebagaimana ditunjukan pada Gambar Diagram Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi. Diagram tersebut dapat dijelakan sebagai berikut : a. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen perencanaan teknis (DED) dan atau proposal usulan kegiatan KSM dan bila diperlukan maka Tim verifikasi dapat menemui pihak KSM atau kunjungan langsung pemeriksaan dilapangan. b. Proses Verifikasi dilakukan secara tim yang terdiri dari UPL dan pihak Konsultan (Faskel Teknik / Askot Infrastruktur) dan ditambah tim teknis kab./kota untuk kegiatan PLPBK. c. Kesimpulan verifikasi berupa Rekomendasi Akhir, selanjutnya dibuat bersama (harus disetujui oleh Askot atau TA. Infrastruktur) dengan kesimpulan dan tindaklanjut sebagai berikut :

42


i. ii.

Kegiatan Layak : Dibuat Berita Acara Kelayakan Kegiatan; Layak dengan Penyempurnaan : Dokumen perencanaan teknis (DED) dan atau Proposal & Formulir Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada perencana teknis dan atau KSM melalui UPL untuk dilakukan penyempurnaan sesuai catatan hasil verifikasinya. Segera setelah penyempurnaan maka UPL dapat langsung meyampaikan dokumen perbaikan tersebut kepada Faskel Teknik/Askot Infra/tim teknis untuk diverifikasi kembali. iii. Tidak Layak : Dokumen perencanaan teknis (DED) dan atau Proposal & Formulir Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada UPL dan diteruskan kepada BKM/LKM untuk dibahas status dokumen perencanaan teknis (DED) atau usulan tersebut dalam forum rapat BKM/LKM (Rapat BKM ini harus mengundang perencana teknis dan KSM bersangkutan). Apabila hasil kesepakatan Rapat BKM/LKM mengakibatkan perubahan usulan kegiatan maka harus mengacu prioritas pada RTPLP untuk kegiatan PLPBK dan PJM/Renta Pronangkis untuk kegiatan reguler (harus ada Berita Acara Kesepakatan) dan mekanisme selanjutnya adalah melakukan pembentukan organisasi pelaksana (panitia) kembali bila ternyata usulan kegiatan pengganti tidak akan dilaksanakan oleh KSM ini, tetapi bila tidak mengakibatkan perubahan usulan maka mekanismenya kembali mengikuti mekanisme layak dengan penyempurnaan. d. Setelah proses verifikasi selesai dan hasil rekomendasinya adalah layak maka dilakukan penyusunan Berita Acara Kelayakan dokumen perencanaan dan Kegiatan Lingkungan yang ditandatanagani bersama dan diketahui oleh minimal Lurah/Ka Desa, Ketua RT/RW dan Tokoh masyarakat (Formulir V.3). Berita Acara ini selanjutnya menjadi bahan masukan penetapan prioritas usulan kegiatan. Seluruh Proposal (termasuk penyempurnaanya) dan formulir Verifikasi yang telah diisi agar diarsipkan dikantor UPL/BKM dan Korkot. Selanjutnya dengan mengingat kemampuan UPL yang masih proses belajar, khususnya terkait substansi teknis infrastraktur serta adanya tingkat kerumitan/kompleksitas kegiatan infrastruktur yang cukup bervariasi dilapangan maka dalam pelaksanaan proses verifikasi, dibuat semacam pembagian tanggungjawab substansi, antara UPL dan Tim Konsultan, termasuk juga antar Tim Konsultan sendiri (Faskel Teknik dan Askot Infrastruktur). Pembagian tanggungjawab tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 16 : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Verifikasi No

Tim

1.

Tim UPL

Tugas/Tanggungjawab

Keterangan

1) Melaksanakan verifikasi semua dokumen usulan kegiatan, dengan proioritas pada materi/hal-hal non-teknik sesuai acuan verifikasi; 2) Melaporkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan kepada Faskel Teknik.


43

No 2.

3.

4.

44

Tim

Tugas/Tanggungjawab

Faskel Teknik 1) Melaksanakan verifikasi semua aspek/hal-hal non-teknis sesuai acuan verifikasi; 2) Bertanggyngjawab melaksanakan Verifikasi Teknis terhadap semua jenis Sarana dan Prasarana Sederhana yang bersifat Rehabilitasi/Perbaikan dan atau pembangunan baru. 3) Dalam hal verifikasi yang menjadi tanggungjawabnya, terdapat desain perlu mendapat verifikasi lebih lanjut maka dapat meminta verifikasi lebih lanjut dari Askot Infra. 4) Melaporkan Daftar jenis infrastruktur yang menjadi tanggungjawab verifikasi Askot infra; Askot Infra 1) Melaksanakan verifikasi aspek non-teknis, khususnya terhadap 5 aspek non-teknis yang menentukan “Tidak Layak” (lihat Penjelasan Justifikasi “Tidak Layak”); 2) Melaksanakan Verifikasi Teknis terhadap semua jenis sarana & prasarana yang bersifat Pembangunan Baru dan atau peningkatan 3) Dan terhadap desain pembangunan baru untuk jenis prasarana yang lebih kompleks, yaitu : Jembatan Kayu/Beton diatas 6 meter (termasuk box culvert); Jembatan Baja/Besi, diatas 10 meter; Jembatan Gantung; Saluran Irigasi, Drainase; Prasarana Sumur Dalam/Bor, Perpipaan, IPAS; 4) Dalam hal terdapat desain yang menurut Askot perlu mendapat verifikasi lebih lanjut maka dapat meminta verifikasi dari TA. Infra. 5) Melaporkan Daftar jenis infrastruktur yang menjadi tanggungjawab verifikasi TA. Infra secara tertulis. TA. Infra 1). Memfasilitasi (termasuk menyiapkan SOP) untuk desain pembangunan baru atau peningkatan prasarana yang bersifat lebih kompleks; 2). Melaksanakan verifikasi jenis infrastruktur yang perlu mendapat verifikasi lebih lanjut dari Askot.


Keterangan Semua verifikasi yang dilakukan oleh UPL, tetap dapat diperiksa oleh Faskel Teknik;

Semua verifikasi teknis yang dilakukan oleh Faskel teknik, tetap dapat diperiksa oleh Askot Infra.

Semua verifikasi teknis & non- teknis yang dilakukan oleh Askot infra, tetap dapat diperiksa oleh TA. Infra.

No 5

3.2

Tim

Tugas/Tanggungjawab

Tim Teknis 1). Melakukan verifikasi dokumen perencanaan (unsur dinas) teknis (DED) kegiatan PLPBK yang meliputi: a. Gambar Rencana Kab/Kota b. RAB c. RKS d. Dokumen lain

Keterangan Semua verifikasi teknis & non- teknis yang dilakukan oleh Askot infra/ TA. Infra, tetap dapat diperiksa oleh unsur dinas kab/kota

Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan

Adapun langkah-langkah teknis pelaksanaan Verifikasi dapat diuraikan sebagai berikut : A. Persiapan • Memahami cara melaksanakan verifikasi (termasuk cara pengisian formulir) dari Faskel/Askot Infra; • Menyiapkan Dokumen Proposal yang sudah diterima dari KSM; • Menyiapkan Formulir Penilaian Verifikasi (Formulir : V.1, terlampir); B. Pelaksanaan Verifikasi : 1. Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa/menilai kebenaran atau kelayakan dari setiap dokumen perencanaan teknis dan atau proposal yang ada. Cara pemeriksaan kebenaran/kelayakan untuk setiap aspek verifikasi (pertanyaan) dapat dilihat pada penjelasan Aspek Verifikasi (terlampir). 2. UPL, Faskel Teknis dan Askot Infrastruktur dan tim teknis (unsur dinas) melakukan proses verifikasi sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Gunakan Formulir : V.1 seperti terlampir. 3. Jawaban atas setiap pertanyaan Verifikasi dituliskan pada formulir, Kolom Penilaian Kelayakan, yaitu : a. Apabila hasil pemeriksaan/penilaian adalah diuraikan pada proposal secara benar/ lengkap maka tuliskan jawaban ”Ya” (atau tanda (√)) pada kolom jawaban ”Ya” yang tersedia, dan b. Apabila hasil pemeriksaan/penilaian adalah diuraikan secara tidak benar atau kurang atau tidak ada sama sekali pada proposal maka tuliskan jawaban ”Tidak” (atau tanda (√)) pada kolom jawaban ”Tidak” yang tersedia. c. Apabila terdapat jawaban ”Tidak” (poin 3.b) maka harus dicantumkan/dicatat apa saja kekurangan/kesalahan yang ditemukan. Hal-hal yang menjadi catatan ini dituliskan pada kolom ”Catatan (Penyempurnaan)” yang telah disediakan 4. Berikan Rekomendasi Hasil Verifikasi dengan ketentuan berikut : • Layak : bila semua aspek yang dinilai mempunyai jawaban Ya/Terpenuhi. • Layak dengan Penyempurnaan : bila hasil Penilaian terdapat satu atau lebih Jawaban aspek ”Tidak Layak” atau terdapat catatan penyempurnaan;


45

• Tidak Layak : bila ada jawaban ”Tidak Layak” diantara pertanyaan/kriteria berikut :

46

o

ASPEK ORGANISASI 1) Adakah pengurus/anggota organisasi KSM jelas ? 2) Apakah jumlah anggota KSM dari peremuan, minimal 30%? 3) Apakah sudah dijustifikasi dan dinyatakan layak oleh BKM/LKM? 4) Apakah KSM Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Sarana & Prasarana yang dibangun ?

o

ASPEK MANAJEMEN, TEKNIS KEGIATAN 1) Apakah rencana lahan lokasi Bangunan telah dibebaskan (tidak akan ada dampak sosial)? 2) Apakah Infrastruktur yang dibangun tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang ? 3) Apakah Infrastruktur yang dibangun tidak menimbulkan dampak lingkungan ? 4) Kelayakan Teknis (Perencanaan Desain/Spesifikasi), mencakup : Kesesuaian dengan spesifikasi standar teknis, Keamanan/kenyamanan Pemakaian, Kualitas Bahan Utama, Pencapaian Manfaat/Fungsi Infrastruktur. 5) Cantumkan rekomendasi yang sesuai/dipilih tersebut pada bagian akhir formulir dengan cara mencoret semua alternatif rekomendasi yang tidak dipilih; 6) Buatlah Berita Acara Kelayakan Verifikasi Kegiatan Lingkungan yang ditandatanagani bersama dan diketahui oleh minimal Lurah/Ka Desa, Ketua RT/RW dan Tokoh masyarakat (Contoh bentuk BA, seperti Formulir V.2, terlampir). 7) Hasil Verifikasi (Lembar Verifikasi yang telah diisi dan ditandatangani) dicopy satu rangkap sebagai laporan.


Gambar 2 : Diagram Alir Mekanisme Verifikasi DED & Proposal Kegiatan Lingkungan

Adapun penjelasan masing-masing krteria pada setiap aspek verifikasi adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :


47

48



49

50


BAB IV KETENTUAN TEKNIS


51

BAB IV KETENTUAN TEKNIS Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lingkungan/infrastruktur dalam PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, baik untuk kepentingan umum (kolektif) maupun kepentingan individu masyarakat miskin (individual). Semua jenis kegiatan yang akan direncanakan/dilaksanakan tersebut haruslah memenuhi persyaratan kelayakan teknis kegiatan dan kriteria desain, secara umum jenis-jenis sarana/prasarana yang dibangun oleh PNPM mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut:

4.1. JALAN DAN BANGUNAN PELENGKAPNYA Jalan disini adalah jalan yang dapat berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan atau ke lokasi pemasaran, atau berfungsi sebagai hunian/perumahan, serta juga berfungsi sbagai penghubung desa/kelurahan ke pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya (kecamatan/kabupaten/kota) oleh karena itu dalam merencanakan jalan diperlukan pemilihan teknologi dan jenis kosntruksi yang tepat. Untuk perencanaan standar teknis jalan mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Jalan yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum yang sudah ada, seperti Pedoman Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Dep. PU, 1996. A. Kriteria Pemilihan Teknologi dan Konstruksi Jalan Pembangunan jalan baik berupa pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi Jalan Tanah, Jalan Telford, Jalan Makadam, Jalan Beton, Jalan Aspal, Jalan Sirtu, Jalan Paving Blok dapat mempertimbangkan kriteria-kriteria, pemilihan teknologi & Jenis Konstruksi Jalan berikut. Tabel 17

52


B. Bagian-bagian Jalan Suatu Jalan umumnya terdiri dari bagian-bagian, yaitu : Dawasja, Damaja, Damija, Badan Jalan, Lapis Perkerasan, Bahu Jalan dan saluran tepi.

Gambar 1. Bagian-Bagian Jalan 1) Dawasja (Daerah Pengawasan Jalan), Daerah ini merupakan ruang sepanjang jalan yang dimaksudkan agar pengemudi mempunyai pandangan bebas dan badan jalan aman dari pengaruh lingkungan, misalnya oleh air dan bangunan liar (tanpa izin) 2) Damaja (Daerah Manfaat Jalan), Daerah ini merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan. Daerah Manfaat Jalan hanya diperuntukkan bagi perkerasan jalan, bahu jalan, saluran samping, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. 3) Damija (Daerah Milik Jalan), Daerah ini merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Daerah Milik Jalan diperuntukkan bagi Daerah Manfaat Jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu-lintas di kemudian hari, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. 5) Bahu Jalan, Bahu jalan adalah bagian jalan yang berdampingan dan sama tinggi dengan perkerasan jalan. 6) Saluran Samping Jalan, Saluran Samping Jalan adalah bagian jalan yang berdampingan dengan bahu yang berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air secepatnya. 7) Badan Jalan, Badan jalan merupakan bagian jalan dimana jalur lalu-lintas, bahu, dan saluran samping dibangun. 8) Perkerasan Jalan, Perkerasan jalan merupakan konstruksi jalan yang diperuntukkan bagi jalur lalu-lintas yang umumnya terdiri dari tanah dasar, lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas, dan lapisan permukaan. Untuk jalan dengan lalu lintas ringan, lebar perkerasan diambil 2,5 – 3 meter. 1) Geometrik Jalan Geometrik adalah bentuk dari potongan melintang dan memanjang suatu alur jalan yang mempunyai lebar jalan dan bahu jalan tertentu dan dapat dilalui oleh kendaraan rencana. Alur jalan adalah bagian jalan yang terdiri dari permukaan jalan yang diperkeras, bahu jalan, dan saluran samping.


53

2) Bentuk Badan Jalan  Bentuk Badan Jalan di Daerah Datar Jalan harus dibuat dengan bentuk yang tepat. Pada keadaan biasa, bentuk jalan dibuat miring (4%-6%) kesaluran tepi jalan. Pada daerah yang relatif datar dan lurus, badan jalan dibuat dengan bentuk "punggung sapi" (bagian tengah lebih tinggi + 6-8cm). Ukuran saluran samping minimal 50 cm dalam x 30 cm lebar dasar, berbentuk trapesium.

Pada badan jalan di daerah bukit, saluran samping dibuat di arah bukit. Disarankan kemiringan tebing 1:1, karena lereng yang semakin landai akan semakin stabil dan tanaman tidak bertumbuh dengan baik pada tebing yang hanipir vertikal. Tebing gundul perlu dilindungi dengan salali satu cara yang efektif dan efisien, antara lain: pembuatan teras, saluran diversi, penamanan rumput atau perdu, lapisan batu kosong, pasangan batu, bronjong kawat atau turap kayu. Kemiringan tebing maksinial 2:1 dan dilindungi dengan cara yang efektif. Tinggi pemotongan tebing maksimal disarankan 4,00 meter. Tanah hasil pemotongan harus dibuang secara aman untuk mencegah erosi dan longsor. Karena timbunan sulit dipadatkan secara padat karya, disarankan perkerasan tidak dibuat di atas timbunan baru. Bila perkerasan terpaksa harus dibuat di atas timbunan, maka timbunan maksimal dibatasi 1,50 meter. Timbunan tinggi sering mengalami longsor dan erosi berat.



Bentuk Badan Jalan di Daerah Curam

Konstruksi jalan daerah perbukitan perlu perhatian khusus untuk menjamin stabilitas, untuk mengurangi longsor dan erosi, dan demi keselamatan.

3) Perkerasan Jalan Jenis-jenis konsrtuksi jalan dibedakan atas 3, yaitu Jalan Tanah, Jalan Diperkeras dan Jalan Beraspal.

54


a) Jalan Tanah, merupakan badan jalan tanah yang tidak diberikan lapis perkerasan sebagai penutup. Jalan ini merupakan jalan yang paling sederhana, dapat dibuat dari tanah asli, galian dan timbunan atau campuran tanah dengan bahan bangunan yang lebih baik (pasir, kapur/gamping dll). Jalan tanah sangat peka terhadap air, maka permukaan jalan harus dibuat dengan : Kemiringan 2% - 4% , agar dapat mengalirkan air dengan cepat ke saluran tepi jalan.  Harus dipadatkan, agar air tidak merembes dan dapat menahan beban kendaraan. Umumnya untuk lalulintas kurang dari 50 kendaraan roda 4 perhari. 

Untuk dapat melindungi badan jalan dari pengaruh lalu lintas atau perubahan alam, maka diatas badan jalan diberi lapisan perkerasan (Jalan Diperkeras dan Jalan Beraspal). Jalan Diperkeras biasanya untuk lalu lintas 50-100 kendaraan roda 4 perhari dan Jalan Beraspal untuk lalulintas lebih dari 100 kendaraan roda 4 perhari. Adapun jenis lapis perkerasan yang umum dipergunakan dalam pembangunan jalan adalah : b) Jalan Diperkeras : i.

Perkerasan Sirtu/ Kerikil (pasir campur batu), dimana bahan perkerasan Sirtu terdiri dari campuran pasir batu yang langsung diambil dari alam (sungai) atau campuran antara kerikil ukuran 2–5cm dengan pasir urug, dihamparkan pada permukaan jalan tanah yang telah padat. Agregat (Kerikil) perkerasan sirtu ini harus bebas dari gumpalan lempung, material organik atau lainnya yang tidak dikehendaki dan harus dipadatkan sehingga dapat menghasilkan lapis permukaan yang kuat dan stabil. Ketebalan minimum perkerasan Sirtu ini adalah 12-20 cm dan dipadatkan dengan mesin gilas.

ii.

Perkerasan batu belah (telford), terdiri atas pasir urug, batu belah, batu pengisi dan batu tepi. Batu belah disusun diatas alas pasir urug dengan ketebalan 10-15cm. Badan jalan harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pasir dihamparkan. Perkerasan Telford harus bebas dari akar, rumput atau sampah dan kotoran lain. Sebelum pasir urug dihamparkan terlebih dahulu dipasang Batu Pinggir yang ukurannya lebih besar dan lebih tinggi dari batu belah. Batu belah yang dipergunakan diperoleh dan batu besar yang dibelah-belah, sehingga mempunyai permukaan banyak dan kasar dengan tinggi 15-20 cm. Batu belah dipasang tegak, bagian tumpul di bawah dan yang runcing di atas,


55

dengan tangan, kemudian dipukul dengan palu. Di atas batu belah kemudian diberi batu pengisi/batu pengunci berupa batu pecah dengan ukuran 5—7 cm. Sebagai langkah terakhir dilakukan pemadatan dengan alat pemadat mesin gilas, stamper atau timbris.

56

iii.

Perkerasan Makadam Ikat Basah (Waterbound Macadam), bahan perkerasan Makadam terdiri atas agregat kasar/pokok ukuran 2-5cm, agregat pengunci dengan ukuran 1 – 2 cm dan pasir penutup. Perkerasan Makadam Ikat Basah ini menggunakan agregat kasar dengan gradasi hampir seragam dengan ukuran butir 3-5 cm dengan dipasang setebal kurang lebih 3/2 dari ukuran butir batu pecah. Diatas lapisan batu pecah ini dipasang batu pengunci berupa batu pecah dengan ukuraran antara 1-2 cm, kemudian dilakukan pemadatan dengan mesin gilas, stemper atau timbris. Tebal perkerasan + 20 cm.

iv.

Perkerasan Beton, dibuat dari bahan semen pasir dan kerikil dengan perbandingan campuran 1 semen : 2 pasir : 3 kerilil/batu pecah atau beton tumbuk campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerikil/batu pecah ditambah Air secukupnya. Perkerasan ini dipergunakan untuk jalan lingkungan/ permukiman atau di daerah yang tanah dasarnya labil, mudah pecah, lembek, pada turunan/tanjakan dan diatas singkapan batu. Material pasir dan batu pecah yang dipergunakan untuk perkerasan beton ini harus bersih dari tanah lempung, sampah dan bahan kotoran, kerikil atau batu pecah harus dipilih yang keras. Tebal konstruksi perkerasan beton ini kurang lebih 10 cm. Pemberian air untuk campuran beton tumbuk ini secukupnya saja. Untuk membuat lapisan beton, sebelumnya dipasang cetakan untuk membatasi lebar dan ketebalan yang diinginkan. Adukan beton kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan dipadatkan dengan alat penggetar atau ditusuk-tusuk dengan kayu, kemudian diratakan. Permukaan dibuat kasar dengan menggunakan sapu lidi ke arah menyamping. Setiap 1 meter memanjang dibuat alur/ lebar 1cm dan dalam 2cm. Setiap 2 meter memanjang diberi pemisah selebar 1cm untuk membatasi retak memanjang beton. Pemakaian jalan pada perkerasan beton ini baru dapat dilakukan paling cepat setelah 7 hari terhitung dari selesainya pengecoran beton;

v.

Jalan Paving Blok/Beton Terkunci, lapis perkerasan dari blok beton/paving blok dengan bahan pengisi celah/pengunci antar blok beton dari pasir. Paving blok diletakan diatas lapis pondasi jalan yang terlebih dahulu dihamparkan pasir urug setebal 6-10cm, pada bagian sisi/pinggir perkerasannya diberikan beton pembatas. Jalan dengan paving blok dapat digunakan didaerah lingkungan/permukiman.


Mutu blok beton kelas I/II, fc’= 27- 37,35 MPA. Tebal paving blok sekitar 610cm. Susunan blok beton yang memilki penguncian paling baik adalah pola Tulangan Ikan (TI : 90/45 derajat) dan bentuk blok beton tipe A dan tipe C. Penggunaan paving blok ini sudah dijumpai secara luas, terutama karena bermanfaat :  Mudah dalam pemasangan dan pemeliharaannya;  Mudah ketersediaannya, dapat diproduksi baik secara mekanis maupun manual;  Ukuran paving blok lebih terjamin;  Memperindah lapis permukaan tanah/lingkungan;  Tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;  Antislip bagi kendaraan;  Celah-celah antara paving blok dapat mengalirkan air hujan/air permukaan kedalam tanah sehingga menjaga keseimbangan air tanah;  Mengurangi kecepatan erosi tanah, khususnya pada tanah yang miring;  Mengurangi kecepatan pengaliran air permukaan; vi.

Jalan Beraspal :

•

Lapis Permukaan Buras (Pelaburan Aspal), merupakan hasil penyiraman/penyomprotan aspal diatas permukaan jalan, kemudian ditabur dengan pasir dan dipadatkan sebagai lapis penutup.

•

Lapis Penetrasi (Lapen), dimana bahan perkerasan terdiri dari susunan batu pokok (3-5cm), batu pengunci (1-2cm) dan batu penutup (pasir) dan campuran aspal panas sebagai pengikat diantara tiap lapisan dan dipadatkan sebagai lapis penutup.

•

Lapis Asbuton Agregat (Lasbutag), dimana bahan perkerasan terdiri dari campuran agregat kasar (batu 3-5cm), agregat halus (batu 2-3cm), bahan


57

pelunak/peremaja dan aspal buton yang dicampur secara dingin sebagai pengikat dan dipadatkan sebagai lapis penutup. Lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan Beraspal dibatasi dengan prioritas (1). Perbaikan jalan beraspal yang telah ada (2). Peningkatan jalan Diperkeras yang telah ada. 4) Bahu Jalan Bahu jalan berfungsi sebagai pelindung perkerasan jalan dan sebagai perantara aliran air hujan yang ada di permukaan jalan menuju saluran tepi jalan. Bahu jalan juga berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara bagi kendaraan. Bahu jalan tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan jalan. Adapun persyaratan teknis untuk bahu jalan, sebagai berikut :  Bahu jalan dibuat disebelah kiri dan sebelah kanan sepanjang jalan, dengan lebar minimal 50 cm, Lebar standar 1,0 m.  Bahu jalan dibuat dengan kemiringan sedikit lebih miring dari pada kemiringan permukaan jalan, biasanya 4 - 6 % (sama dengan turun 4 - 6 cm per 1,0 meter lari), demi kelancaran pembuangan air hujan.  Bahan untuk bahu seharusnya terdiri dari tanah yang dapat meresap air sehingga pondasi jalan dapat dikeringkan melalui proses perembesan.  Tanah pada bahu jalan harus dipadatkan.  Ada baiknya kalau rumput ditanam di sebelah luar bahu jalan, dimulai sekitar 20 cm dari pinggir. Rumput tersebut akan membantu stabilitas pinggir jalan, tetapi harus dipangkas secara rutin supaya tidak terlalu tinggi.  Penanaman perdu atau pohon diharapkan diluar bahu jalan (luar saluran, bila ada). Tanaman tersebut akan membantu stabilitas timbunan baru, tetapi tidak boleh terlalu dekat dengan jalan. 5) Pemadatan Tanah Sebelum kegiatan pemasangan perkerasan jalan, semua daerah timbunan harus dipadatkan dengan mesin gilas, stemper, atau timbris. Pemadatan ini sangat membantu menjaga stabillitas dan daya tahan badan jalan. Jalan yang tidak dipadatkan juga mudah terkikis oleh pengaliran air, dan mudah terkena erosi dan longsor. Pemadatan harus secara lapis demi lapis, dengan setiap lapis maksimum 20 cm. Bila dipadatkan dengan lapisan lebih tebal, bagian dalam kurang padat. Pemadatan secara mesin dapat dilaksanakan dengan stemper atau dengan mesin gilas yang berukuran 4-6 ton. Mesin gilas dua ton yang bergetaran dianggap sama dengan mesin gilas 4-6 ton. Mesin gilas 6-8 ton dapat digunakan apabila dapat masuk kelokasi. Pemadatan secara padat karya dilaksanakan dengan timbris.

58


Untuk daerah dimana tanah dasarnya jelek, maka badan jalan harus diadakan perkuatan, misalnya dengan cerucuk kayu atau stabilisasi misalnya dengan semen/kapur. 6) Drainase Air adalah musuh yang paling besar. Jalan menjadi jelek jika badan jalan tidak cepat kering sehabis hujan. Jalan menjadi terputus apabila air dibiarkan melintasi permukaan jalan. Jalan menjadi rusak apabila air dibiarkan mengalir ditengah jalan. Jalan menjadi bergelombang apabila pondasi jalan tidak kering. Perbaikan kerusakan akibat masalah di atas cukup mahal dan sulit, tetapi masalah seperti ini dapat dihindari apabila masalah drainase dipertimbangkan pada waktu prasurvai. Di tempat tertentu, tidak akan ada masalah drainase. Di tempat lain, jalan hampir pasti mengalami masalah berat. Pertimbangan yang paling sederhana adalah sebagai berikut : Jalan yang dapat mengikuti punggung bukit tidak akan mengalami masalah drainase, karena air tidak perlu melintangi jalan. Jalan yang dibuat pada lereng bukit, terpaksa harus ada galian dan timbunan tanah, selokan pinggir jalan, talud, gorong gorong dan sebagainya, dengan biaya konstruksi yang lebih besar. Kemungkinan terkena erosi dan longsor lebih besar Jalan yang dibuat pada daerah cekungan harus dihindari. Keadaan seperti ini harus dihindari karena masalah drainase (pembuangan) air. Kemungkinannya jalan tidak bisa dikeringkan. Ukuran saluran dan perlindungan saluran minimum adalah 50 (dalam) x 30 cm (lebar dasar) dengan bentuk trapesium. Saluran tidak diperlukan apabila terdapat kemiringan tanah asli lebih dari 1 % yang membawa air ke arah luar dari jalan. 7) Saluran Samping Saluran samping diperlukan di sebelah kiri dan kanan badan jalan, kecuali: • Jalan dibuat di punggung bukit, tidak perlu saluran sama sekali. • Jalan dibuat di lereng bukit, tidak perlu saluran di sebelah bawah. Pada keadaan biasa, setiap saluran harus berukuran minimum 50 cm (h/dalam) x 30 cm (b/lebar dasar) x (B/lebar atas 50 cm), dengan bentuk trapesium. Saluran dibuat lebih besar apabila diperkiraan debit air yang harus dibuang sangat besar. Saluran dibuat sejajar dengan jalan, dan dasar saluran harus dibuat dengan kemiringan sangat rendah untuk mengendalikan kecepatan aliran. Kecepatan tinggi menyebabkan erosi tanah, maka perlu terjunan atau


59

pasangan apabila terlalu cepat. Tidak benar jika dasar saluran datar, karena air tidak akan mengalir sama sekali. Ketinggian dasar saluran harus lebih rendah daripada lapisan pasir yang ada di bawah batu perkerasan, demi kelancaran proses perembesan dan pengeringan. Saluran yang peka erosi perlu dilindungi. Perlindungan terdiri dari penguatan talud dan dasar saluran serta pemberian bangunan drop struktur. Tujuan untuk perlindungan saluran adalah untuk mengurangi erosi tanah pada saluran supaya saluran tetap berfungsi dan jalan tidak terkikis. Jenis perlindungan terdiri dari rumput (gebalan), turap, batu kosong, atau pasangan. Bronjong dapat digunakan terutama pada tikungan di tanah yang sangat peka terhadap erosi. Jenis perlindungan dipilih setelah dipertimbangkan: 1) kemiringan saluran dan kecepatan air, 2) jenis tanah (harus yaug peka terhadap erosi), 3) perubahan arah pengaliran pada belokan, dan 4) debit air. 8) Gorong-gorong Gorong-gorong adalah jenis bangunan pelengkap jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air yang harus lewat di bawah jalan, dan dapat dibuat dari bahan beton, pas. Batu, kayu dan sebagainya. Gorong-gorong diperlukan:  Di mana sungai kecil atau saluran irigasi melewati jalan.  Di mana kapasitas saluran samping kurang mampu mengalirkan volume air yang diperkirakan, dan air harus melewati jalan untuk dibuang.  Di mana saluran samping memotong jalan lain pada persimpangan  Di daerah perbukitan, setiap tempat terendah pada profil jalan. Kebutuhan ini dapat dilihat pada gambar ini: Dasar gorong-gorong dibuat dengan kemiringan 2 % untuk memperlancar aliran air. Untuk mengurangi aliran alamiah diganggu, baik didenah maupun di profil kedua ujung gorong - gorong mengikuti garis aliran yang alamiah. Jika garis alamiah tidak diikuti, saluran dan bak harus dilindungi. Ukuran gorong-gorong tergantung debit air yang akan mengalir. Luas lahan yang dapat dikeringkan gorong-gorong pipa beton dan gorong-gorong persegi beton diperkirakan sebagai berikut :

60


J Jenis gorong-gorong yang layak untuk jalan desa/kelurahan adalah gorong-gorong: 1) Pipa beton (bulat), dengan ukuran garis tengah 40 cm s.d. 80 cm. 2) Plat beton, yang dibuat dengan fondasi dari pasangan batu dan lantai dari beton bertulang, berukuran sisi antara 60 cm sampai 1,00 meter. Gorong-gorong plat beton lebih layak di mana buis beton tidak dapat ditanam cukup dalam. 3) Gorong-gorong persegi kayu, dengan dimensi lebar minimal 0,60 m, lebar maksimal 1,00 m, dan tinggi minimal 0,60 m (untuk kemudahan pemeliharaan). Gorong-gorong pipa beton, atau kayu harus ditanam supaya ada lapisan tanah di atasnya minimal 30 cm atau setengah ukuran garis tengahnya, seperti yang digambar di bawah ini: Tiap gorong-gorong dilengkapi bak penampungan air dan bak pembuangan di ujungnya, demi kelancaran pengaliran air dan untuk mencegah erosi. Pembuangan air dari semua saluran dan gorong-gorong harus aman dan dipikirkan untuk mencegah kerusakan akibat pengaliran air yang tidak terkendali. Pembuangan air dengan aman tetap menjadi tanggung jawab perencana jalan. Pembuangan yang aman adalah pembuangan yang mengantarkan aliran air ke sungai atau ke saluran yang mampu mengalirkan volume air tanpa merusak lingkungannya, terutama lahan petani atau rumah penduduk. Pembuangan tersebut dapat melalui sebuah saluran baru khusus untuk pembuangan. Saluran pembuangan dimulai dari gorong-gorong, saluran pinggir jalan yang sudah melebihi kapasitasnya, atau saluran pinggir jalan yang tidak dapat diteruskan. Saluran tersebut berhenti pada sungai atau saluran besar yang sudah ada. Tidak dibatasi panjang saluran pembuangan; panjangnya menurut kebutuhan setempat. Saluran pembuangan disesuaikan dengan debit air yang terbesar, dengan ukuran minimal sama dengan ukuran saluran pinggir jalan yang standar (50 x 30 cm). Saluran pembuangan harus dilindungi seperti saluran-saluran yang lain, dengan diberi pasangan batu, rumput, terjunan, dan sebagainya untuk mencegah erosi dasar dan talud saluran.


61

9) Perlindungan Tebing Tebing merupakan bagian yang sering menjadi masalah karena longsoran atau erosi tanah. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki stabilitas tebing. Cara tersebut dapat digunakan secara tunggal atau gabungan, misalnya dibuat saluran diversi, diteras, dan ditanami rumput. Di bawah ini dibahas jenis-jenis perlindungan yang dapat diterapkan pada tebing. a) Saluran diversi digunakan untuk menangkap air yang mengalir dari lereng di atas menuju tebing, supaya air tidak terbuang melalui tebing. Air saluran diversi harus dibuang ke tempat yang lebih aman. b) Teras bangku sangat layak untuk tebing, asal lahan dapat dikorbankan untuk membentuk teras dan jenis tanah dapat dibentuk dengan stabil. Teras dibuat sejajar dengan kontur (hampir datar, dengan kemiringan maksimal 2%). Setiap 10 meter lari, air diterjunkan dari saluran teras ke bawah, dan penerjunan harus diperkuat seperti bangunan terjun yang lain. Teras dibuat dengan lebar minimal 50 cm dan tinggi maksimal 1,00 meter. c) Talud batu kosong dapat disusun pada tebing, tetapi sebelumnya tebing harus dikepras supaya tidak tegak lurus. Aliran air permukaan harus dialihkan dari talud batu kosong melalui saluran diversi. d) Talud pasangan batu relatif kuat, tetapi relatif mahal. Pasangan batu harus dibuatkan sulingan untuk membuang air tanah dari belakang tembok. Ujung suling harus diberi saringan kecil dari ijuk. Pasangan batu harus dibuat dengan pondasi yang kuat, karena pasangan batu tidak fleksibel sama sekali. Ukuran bawah pasangan batu harus disesuaikan dengan kondisi tanah setempat. e) Bronjong adalah cara yang kuat dan cukup fleksibel, tetapi relatif mahal. Supaya posisi bronjong stabil dan tidak lari, dasar bronjong yang paling bawah didukung dengan tiang pancang, dengan jarak setiap tiang pancang 1-114 m, serta dan ukuran 12-15 cm, serta dipancang sampai lapisan tanah keras. Bronjong dibuat lapis demi lapis dan disambung. Setiap lapis (baris) harus dibuat datar (sama tingginya). f)

Turap kayu/bambu, relatif murah, sebab umumnya merupakan bahan lokal. Bahan kayu bisa berupa balok atau persegi. Bahan bambu harus yang sudah tua, beruas pendek dan hanya diambil bagian pangkalnya saja. Turap ini bisa dibuat pada posisi tegak, dengan tinggi 1,0 hingga 1,5m dengan jarak tiang 0,75 - 1,00m.

g) Perlakuan Vegetatif, Penanaman bahan-bahan vegetatif untuk menstabilkan lereng atau mengurangi erosi (murah dan mudah sekaligus memiliki fungsi estetika).

62


4.2. JEMBATAN 1 Jembatan adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai atau jurang yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat. Tujuan dari pembangunan jembatan di sini adalah untuk sarana penghubung pejalan kaki atau lalu-lintas kendaraan ringan. Konstruksinya sederhana, dengan mempertimbangkan sumberdaya setempat (tenaga kerja, material, peralatan, teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Jembatan yang dibangun dalam program ini adalah jembatan yang melengkapi system lalulintas ekonomi dan transportasi masyarakat :  Jembatan pada jalan desa/kelurahan yang menghubungkan desa/kelurahan dengan wilayah desa/kelurahan lain sebagai prasarana perhubungan ekonomi dan sosial masyarakat;  Jembatan pada jalan desa/kelurahan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi (seperti pasar, TPI, dll) ke outlet (jalan poros desa/kelurahan/jalan dengan fungsi yang lebih tinggi/dermaga);  Jembatan pada jalan desa/jalan lingkungan yang menghubungkan RW/dusun/perkampungan dengan pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, produksi, outlet;  Jembatan pada jalan desa/jalan lingkungan yang menghubungkan desa/kelurahan dengan pusat kegiatan produksi (seperti pertanian, perkebunan, dll). Pembangunan jembatan baik berupa pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi Jembatan Kayu, Jembatan Gelagar Besi, Jembatan Beton dan Jembatan Gantung hendaknya mempertimbangkan kriteria-kriteria, pemilihan Jenis Konstruksi Jembatan berikut. Tabel 18 : Tabel Alternatif Pemilihan Jenis Konstruksi Jembatan Jenis Konstruksi

Fungsi

Ukuran Konstruksi

Jembatan Kayu

Kendaraan roda 4 beban ringan (as tunggal 5 ton)

- Lebar maks. 3,5m - Panjang Bentang maks. 6m (dapat 12m dgn pilar ditengah)

Jembatan Gelagar Besi (lantai kayu) Jembatan Beton

Kendaraan roda 4 beban ringan (as tunggal 5 ton) Kendaraan roda 4 beban ringan (as tunggal 5 ton) - Pejalan Kaki - Kendaraan roda 2

-

Jembatan Gantung

Lebar maks. 3,5m Panjang Bentang maks. 12 m Lebar maks. 3,5m Panjang Bentang maks. 6 m Lebar maks. 1,5m Panjang Bentang maks. 60 m

 Untuk bentang yang lebih besar maka desain konstruksi harus mendapat persetujuan Tenaga Ahli/Konsultan dan Dinas Teknis/PU setempat;

1

Standar teknis jembatan mengacu pada Pedoman Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan- Dep. PU Tahun 1996 .


63

A. Pemilihan Lokasi & Layout Jembatan Panjang pendek bentang jembatan akan disesuaikan dengan lokasi setempat. Penentuan bentangnya dipilih yang sangat layak dari beberapa lokasi yang telah diusulkan. Pemilihan lokasi mempertimbangkan kebutuhan transportasi, persyaratan teknis dan estetikaarsitektural. a) Pertimbangan aspek transportasi berkaitan dengan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Perencanaan yang kurang tepat terhadap kapasitas lalu lintas harus dihindari. Selain karena hal itu akan mempengaruhi lebar jembatan juga pemilihan type/jenis konstruksi jembatannya. Sebagai misal, karena jembatan dibangun pada jalan yang menghubungkan pusat kegiatan perekonomian masyarakat maka mungkin lebih diperlukan adalah jembatan beton bukan jembatan kayu karena pertimbangan perkembangan lalu lintas kedepan. b) Persyaratan teknis yang perlu dipertimbangkan, antara lain :  Penentuan geometri struktur, alinemen horisontal dan vertikal, sesuai dengan lingkungan sekitarnya;  Pemilihan sistem utama jembatan dan posisi lantai/dek;  Penentuan panjang bentang optimum sesuai syarat teknik, arsitektur dan biaya;  Pemilihan elemen-elemen struktur atas dan struktur bawah, terutama tipe pilar dan pondasi/abutmen;  Pendetailan struktur atas, seperti sandaran, penerangan, lantai, balok jembatan, perletakan;  Pemilihan bahan yang paling tepat untuk struktur jembatan berdasarkan pertimbangan struktural dan estetika. c) Aspek estetika (pandangan yang sesuai dan harmonis dengan lokasi) jembatan merupakan salah satu faktor penting pula dipertimbangkan dalam perencanaan, terutama jembatan yang berada ditengah-tengah kelurahan/desa. Kesesuaian estetika dan arsitektural akan memberikan nilai lebih kepada jembatan yang dibangun. Pertimbangan layout jembatan terhadap topografi setempat : a) b) c) d) e) f)

tempat yang ideal untuk memungkinkan bentang jembatan sangat pendek; pondasi dapat dibuat sehemat mungkin; Posisi jembatan tidak berada di tanjakan/turunan jalan dan tikungan sungai; pada tebing sungai yang tidak terlalu tinggi Pada sungai yang lurus Pada tanah keras

Setelah dilakukan layout, selanjutnya dilakukan penyelidikan/survey lokasi : a) Untuk mengetahui kondisi fisik lokasi, misalnya keadaan lereng, singkapan batu, situasi geografis & geologi ketersediaan bahan, alat dan transportasi kelokasi. b) Untuk mengetahui kondisi pondasi setempat, termasuk titik-titik pilar pada potongan melintang sungai, kondisi lapangan yang kurang menguntungkan seperti daerah patahan geologi, tanah lunak, dll.

64


B. Pembebanan Jembatan sederhana untuk lalu lintas ringan volume rendah direncanakan dengan pembebanan : beban merata 300 kg/m2 dan beban kendaraan ringan roda 4 : as depan 1,5 ton & as belakang 3,5 ton. C. Syarat minimum ruang bebas a) Tinggi Jagaan minimum, tinggi bebas minimum terhadap banjir 50 tahunan direncanakan sebagai berikut : Kondisi

Sifat Aliran Air/Sungai Tenang Deras Tenang Deras Tenang

Daerah Datar Daerah Perbukitan Irigasi

Tinggi Jagaan dari Muka Air Banjir (MAB) 0,6 m 1,0 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m

b) Ruang bebas untuk lalu lintas air dibawah jembatan harus disediakan sesuai kebutuhan lalu lintas yang bersangkutan (misalnya untuk lalu lintas perahu, dsb). D. Bangunan Bawah Jembatan Bagian jembatan yang berfungsi memikul bangunan atas jembatan dan meneruskannya ketanah, pada umumnya berada di dalam tanah, seperti : kepala jembatan, pilar, pondasi dan sayap jembatan. Jembatan untuk kendaraan beban ringan umumnya menggunakan pondasi langsung, kecuali jika tanahnya lembek/gambut menggunakan tiang pancang kayu. a) Pondasi Langsung Pasangan Batu Kali


65

b) Pondasi Tiang Pancang Kayu untuk tanah lembek/gambut. Jika tanahnya lembek/gambut, pondasi jembatan kayu dapat menggunakan tiang pancang kayu.  Kayu yang digunakan harus kayu mutu klas kuat I. Ukuran kayu : o Ukuran balok kayu persegi 15 x 15 cm s/d 30 x 30 cm o Ukuran kayu gelondongan/bulat, diameter 24cm s/d 34cm  Kedalaman pancang yang disyaratkan minimal 3 m dan maksimum 6m  Rumus Engineering News, Pemukulan tiang pancang dengan gravitasi :

 Ujung tiang pancang kayu diruncingkan dan diberi sepatu (kepala tiang pancang), dipancangkan dengan cara dipukul dengan palu beton berat 80-100kg (ukuran 30x30x50cm), dengan tinggi jatuh 50-100cm;  Penghentian pemancangan apabila pada 10 kali pemukulan terakhir dengan tinggi jatuh 100cm, jumlah penurunan kumulatif 5cm;  Penyambungan tiang pancang dengan cara sambungan lidah (memotong kedua ujung tiang pada ujungnya setebal ½ tebal tiang dengan panjang sambungan 3kali tebal tiang), kemudian diklem dengan plat besi 3cmx0,3cm dan diikat dengan kawat dia.3mm atau diperkuat dengan paku.  Diatas tiang dipasang balok kayu 30x30cm yang menghubungkan 2 tiang pancang dengan cara diklem dengan plat atau menggunakan paku pengapit dari besi beton 6mm. E. Bangunan Atas Jembatan Bangunan jembatan yang langsung memikul beban lalulintas, pada umumnya berada diatas permukaan tanah, seperti : lantai, balok jembatan, sandaran, perletakan. a) Jembatan Kayu Konstruksi bangunan atas terdiri dari gelagar kayu dengan lantai kayu, sedangkan bangunan bawah bisa pondasi langsung kayu, pasangan batu atau tiang pancang kayu. Panjang bentang maksimum 6 meter (untuk satu bentang) dan lokasi memungkinkan dapat dibuat lebih dari satu bentang dengan menambah pondasi pilar ditengah. Kayu yang digunakan untuk konstruksi harus dari kayu kualitas baik, minimal kayu klas 2, seperti meranti merah, kruing, rasamala atau kayu lokal yang kualitasnya sesuai persyaratan. Kayu mempunyai beberapa keuntungan :  Kayu relatif ringan, biaya transportasi dan konstruksi lebih murah, dan dapat dikerjakan dengan peralatan yang sederhana;  Pekerjaan-pekerjaan detail dapat dikerjakan tanpa memerlukan peralatan khusus dan tenaga ahli tinggi, misalnya pada sambungan cukup dengan menggunakan bor;

66


 Lantai kayu dapat dipasang tanpa menggunakan besi beton dan begesting sehingga menghemat biaya;  Kayu tidak mudah dipengaruhi oleh korosi seperti baja/besi dan beton;  Kayu merupakan bahan yang sangat estetik, bila didesain dengan benar dan dipadukan dengan lingkungan sekitar. Kerugiannya antara lain :  Relatif mudah rusak oleh perubahan cuaca, pelapukan dan mudah ditumbuhi lumut/jamur sehingga kebutuhan pemeliharaan lebih sering dilakukan, biaya pemeliharaan cukup tinggi disbanding beton/baja;  Kayu menjadi terbatas terutama karena panjangnya terbatas sehingga lebih cocok hanya untuk jembatan dengan bentang pendek, bila lebih panjang harus menambah pilar jembatan (biaya mahal);  Ukuran kayu gelagar yang digunakan tidak umum tersedia dipasaran (pesanan khusus) sehingga menjadi sulit tersedia dan biaya lebih tinggi terutama pada daerah perkotaan/daerah tidak memiliki kayu;  Lemahnya pengetahuan mutu kayu yang baik, akan cenderung mendorong masyarakat untuk menggunakan kayu yang tersedia disekitar (local) meskipun kualitas rendah (pengawasan kualitas bahan harus lebih tinggi);

Ketentuan bngunan atas jembatan kayu:  Bahan lantai Kayu papan ukuran 8/25 cm;  Bahan tihang Sandaran kayu Kaso 5/7 cm dipaku pada balok tepi;  Bahan Lintasan Roda Kendaraan, papan 4/30 cm sepanjang jembatan;  Oprit pada pangkal jembatan menggunakan tanah pilihan/sirtu dipadatkan;


67

Tabel 19 : Tabel Dimensi Gelagar Kayu untuk Jembatan Kayu Lalulintas Ringan

b) Jembatan Gelagar Besi Konstruksi bangunan atas adalah gelagar besi, lantai kayu sedangkan bangunan bawah adalah pondasi langsung pasangan batu.  Panjang bentang adalah 6m s/d 15m  Konstruksi jembatan gelagar besi dengan dua perletakan sistem simple beam.  Besi gelagar yang digunakan adalah besi profil I;  Penyambungan/ikatan antara gelagar besi dengan balok lantai menggunakan baut dengan plat siku pengaku dan tidak melubangi sayap besi gelagar karena akan mengurangi kekuatan strukturnya;  Kayu papan lantai ukuran 8/25 cm, pengikatan dengan 2 baut sekrup diameter 10mm dan plat pengapit kegelagar jembatan.  Lintasan Roda Kendaraan, papan 4/30 cm sepanjang jembatan;  Sandaran Besi L.40.60.5, L.70.70.7, L.90.150.10mm  Oprit pada pangkal jembatan menggunakan tanah pilihan/sirtu dipadatkan; Tabel 20 : Tabel Dimensi Gelagar Kayu untuk Jembatan Kayu Lalulintas Ringan

Penggunaan jembatan gelagar besi mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian dibandingkan jembatan kayu, diantaranya : Beberapa keuntungan :  Gelagar besi memberikan kekuatan yang lebih besar dan masa pakai yang lebih lama dibandingkan kayu;

68


 Gelagar besi memberikan masa pakai yang relative lebih lama dibandingkan kayu (pemeliharaan lebih ringan dari gelagar kayu);  Lantai kayu dapat dipasang tanpa menggunakan besi beton dan begesting sehingga menghemat biaya;  Gelagar Besi tersedia dengan ukuran yang lebih panjang dari kayu sehingga dapat dibangun untuk bentang yang lebih panjang tanpa pilar (tiang tengah), penghematan biaya pondasi; Beberapa Kerugian :  Gelagar besi cukup berat dan panjang sehingga memerlukan alat angkut khusus dan ketersediaan jalan kelokasi yang cukup (biaya transport mahal bahkan mungkin sulit didatangkan kelokasi yang terpencil);  Pekerjaan konstruksi cukup berat sehingga memerlukan peralatan/tenaga khusus untuk pemasangan dilapangan, biaya dan pengawasan tinggi;  Pekerjaan-pekerjaan detail dikerjakan memerlukan peralatan khusus dan tenaga ahli misalnya pada sambungan dengan pengelasan;  Biaya gelagar besi lebih mahal dibandingkan beton dan kayu;  Besi dipengaruhi oleh korosi sehingga pada daerah tertentu perlu antisipasi/pemeliharaan khusus untuk hal ini; Ketersediaan dipasaran, khusus didaerah luar jawa masih terbatas, biaya mahal dan sulit dibangun; c). Jembatan Beton Untuk desain dan konstruksi jembatan beton dapat mengacu pada standar Bina Marga untuk jalan/jembatan kabupaten, terutama untuk bentang yang lebih besar/panjang, seperti paket 10m, 15m, 20m, 25m. Bangunan atas jembatan beton adalah : Balok, lantai, sandaran, kerb dan perletakan yang semuanya terbuat dari beton bertulang dengan mutu beton struktur, minimum mutu beton K-225. Sedangkan pondasinya adalah pondasi pasangan batu (meskipun juga dapat digunakan beton bertulang). Bentuk umum yang masih cukup sederhana dan ekonomis dari jembatan beton bertulang ini adalah type slab dan type balok-T cor ditempat dengan bentang 6-8m. Penggunaan jembatan beton mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian dibandingkan jembatan kayu dan jembatan gelagar baja, diantaranya : Beberapa keuntungan :  Lantai dan gelagar beton bertulang yang menyatu memberikan kekuatan yang lebih besar dan masa pakai yang lebih lama dibandingkan gelagar/lantai kayu;  Kebutuhan pemeliharaan seharusnya lebih ringan;  Harga tidak terlalu jauh berbeda dengan kayu dan lebih murah dari gelagar besi;  Dapat dibangun dilokasi yang tidak tersedia kayu dan pengangkutan gelagar besi sulit, material dan tenaga kerja relative mudah diperoleh didaerah setempat;  Masyarakat mendapat keterampilan baru, yaitu cara menggunakan bahan beton;


69

Beberapa Kerugian :  Perencana desain dan pelaksanaan (pengawasan) memerlukan tenaga ahli/berpengalaman dimana terbatas didaerah setempat;  Perlu pengawasan intensif selama pelaksanaan dilapangan sehingga terjamin kualitasnya;  Perlu keterampilan dan ketelitian tenaga kerja, khususnya pekerjaan beton dan pembesian agar menjamin kualitas;  Memerlukan perancah untuk bisa mengerjakan beton sehingga ada biaya tambahan untuk pekerjaan beton;  Sangat peka terhadap penurunan pondasi, maka perlu pondasi yang terjamin kuat (struktur dan tanahnya);  Lebih sulit dipelihara bila ada kerusakan. Kerusakan sulit diketahui sampai dengan jembatan ambruk, maka lebih berbahaya;  Tanpa pengawasan yang tinggi, sangat beresiko kegagalan;  Besi/Beton dipengaruhi oleh korosi sehingga pada daerah tertentu perlu antisipasi/pemeliharaan khusus untuk hal ini; d) Jembatan Gantung Konstruksi bangunan atas jembatan gantung berupa : tiang pilon/menara, kabel utama, kabel pengaku, kabel penggantung dengan lantai dan pagar pengaman/sandaran. Sedangkan bangunan bawah berupa pondasi dari pasangan batu/beton. Konstruksi jembatan gantung lebih cocok untuk bentang yang panjang dengan dasar sungai yang dalam. Pada lokasi tebing yang tingginya tidak sama, penentuan bentang jembatan diusahakan agar kemiringan bentang utama jembatan maksimum 1:20. Panjang jembatan gantung disini adalah 15-60m dengan perbedaan panjang kelipatan 5 m. Lebar jembatan 1,5m.

70


Contoh Gambar Potongan Memanjang dan Denah Jembatan Gantung:

4.3. TAMBATAN PERAHU Yang dimaksud dengan tambatan perahu adalah tempat untuk mengikat/ menambat perahu-perahu saat berlabuh. Terdapat 2 tipe tambatan perahu : a. Tambatan tepi, digunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai. b. Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup landai, dibangun menjalar ketengah. Sedangkan dari konstruksinya dibedakan atas : a. type 1 lantai, Tipe ini cocok untuk daerah hulu sungai, dimana perbedaan muka air pasang dan surut tidak terlalu besar; b. type 2 lantai, Tipe ini cocok untuk daerah hilir sungai, dimana perbedaan muka air pasang dan surut cukup besar, karena dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Perencanaan tambatan perahu haruslah merupakan bagian kelengkapan sistem pelayanan masyarakat, baik sudah ada maupun yang akan direncanakan akan dibangun, seperti : TPI, dermaga bongkar muat, tempat parkir, gudang dan jalan penghubung ke permukiman. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam penempatan/pemilihan lokasi tambatan perahu :  

Sedapat mungkin ditempat yang strategis sehingga sehingga warga pengguna mempunya jarak pencapaian yang relatif sama; Pada sungai/pantai yang lurus / tidak pada bagian berbelok dan tidak terletak didaerah dengan kondisi erosi yang aktif/besar;


71

     

Lalulintas perahu dan kegiatan berada disekitar tamabatan perahu; Tidak pada pantai yang ombaknya cukup besar (pantai dengan tinggi gelombang maksimum 40 cm); Sekitar lokasi harus bersih; Lokasi untuk penempatan bahan bangunan, tempat kerja dan tambatan perahu harus tersedia. Pada lalu linta sungai yang padat dan sempit tidak menggunakan tipe tambatan dermaga; Kedalaman tepi sungai/pantai tidak lebih dari 6m.

Persyaratan teknis tambatan perahu :  

Tambatan yang digunakan untuk perahu berukuran maksimum panjang 16m, lebar 3m, bobot mati perahu 2 ton. Kriteria pemilihan jenis konstruksi tambatan perahu (lihat tabel berikut) No 1. 2. 3. 4.

 

1.



72

Perbedaan Muka Air Pasang Surut (MAP) Kurang dari 2 meter Lebih dari 2 meter Kurang dari 2 meter Lebih dari 2 meter

Jenis Konstruksi Tambatan Dermaga berlantai Satu Tambatan Dermaga berlantai Dua Tambatan Tepi berlantai Satu Tambatan Tepi berlantai Dua

Kekuatan standar untuk tambatan perahu pada beban lantai maksimum 300kg/m2. Jenis kayu yang yang digunakan untuk tambatan perahu adalah kayu kuat kelas I dan kayu awet kelas I. Ukuran-ukuran bagian konstruksi tambatan perahu : No



Bentuk Tepi Pantai/Sungai Landai Landai Curam Curam

Jenis Konstruksi

Ukuran (cm)

Tiang

Jarak antara maksimal

6 x 12 8 x 12 8 x 15 15 x 15 2. Sekur (menyilang 5 x 10 antar tiang pancang) 6 x 12 3. Gelagar Melintang 8 x 12 8 x 15 4. Gelagar Memanjang 8 x 12 8 x 15 5. Lantai 3 x 20 3 x 30 Pada tiang pancang bagian luar di pasang balok fender sebagai tumbukan perahu;

1, 00 meter 1, 50 meter 1, 75 meter 2, 00 meter 1, 50 meter 2, 00 meter 1, 50 meter 2, 00 meter 1, 50 meter 2, 00 meter Rapat Rapat pengaman terhadap

Pada bagian tepi papan lantai dipasang patok tambat dari bahan baja ulir dengan jarak antara patok 2 meter;


Contoh Gambar situasi Tambatan Perahu:


73

4.4. DRAINASE PERMUKIMAN Drainase permukiman merupakan sarana atau prasarana dipermukiman untuk mengalirkan air hujan dari suatu tempat ketempat lain agar lingkungan perumahan bebas dari genangan air. Hal ini sering ditunjukan dengan terjadinya air yang meluap dari saluran drainase bahkan banjirpun dapat terjadi yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kebutuhan pembangunan drainase permukiman, antara lain:  Berkurangnya kapasitas drainase yang ada atau tidak tersedia drainase yang akan mengalirkan air permukaan;  Timbulnya genangan air didaerah permukiman; Ketentuan umum pembangunan drainase permukiman adalah :  Drainase permukiman yang dibangun pada proyek ini harus terintegrasi dengan sistem/jaringan drainase yang sudah ada atau harus sampai pada tempat pembuangan air (saluran drainase/sungai/laut).  Pembangunan drainase diusahakan mengindari perlintasan dengan bangunan yang telah ada, namun bila terpaksa maka desain dan pelaksanaannya wajib mendapat persetujuan dari instansi pengelola bangunan tersebut. Misalnya melintasi jalan kab/provinsi/nasional, irigasi teknis, jaringan/bangunan listrik, telepon, dll.  Prioritas pembangunan drainase dengan urutan : perbaikan/peningkatan drainase lama karena kapasitas/fungsinya sudah berkurang dan pembangunan baru.

74




Air hujan yang masuk kesaluran air hujan adalah air hujan yang tidak tercemar dan bukan air limbah

Jenis drainase disini dapat meliputi saluran air hujan dan sumur resapan di permukiman. A.

Saluran Resapan Air Hujan

Fungsi saluran untuk mengalirkan air hujan ke saluran yang lebih besar/badan air dan meresapkan sebagian air. Ukuran saluran ditentukan berdasarkan kapasitas volume air yang akan ditampung (luas daerah tangkapan) dan intensitas curah hujan 5 tahunan, debit air dan daya resap tanah (permeabilitas >/= 2cm/jam); Saluran resapan air hujan ditempatkan dengan luas daerah maksimum 5Ha dengan sistem pengaliran tersier dan maksimum 25Ha dengan sistem pengaliran tersier dan sekunder. Luas area (catchment area) maksimum 5 Hektar No 1. 2. 3. 4.

Type Rumah/Luas Tanah T.21/60 T.36/75 T.45/90 T.70/110

Jumlah rumah (unit) 150 120 100 28

Panjang Saluran (m) 750 720 750 224

Sistem Pengaliran Tersier Tersier Tersier Tersier

Luas area (catchment area) maksimum 25 Hektar No 1. 2. 3. 4.

Type Rumah/Luas Tanah T.21/60 T.36/75 T.45/90 T.70/110

Jumlah rumah (unit) 750 600 750 140

Panjang Saluran (m) 3.730 3.600 3.730 1.120

Sistem Pengaliran Tersier Tersier Tersier & Sekunder Tersier & Sekunder

Sitem saluran dapat terbuka atau tertutup : Persyaratan saluran terbuka : o Saluran berbentuk persegi, trapesium, ½ lingkaran dia. minimum 20cm; o Kemiringan saluran minimum 2%; o Kedalaman saluran minimum 40cm; o Bahan bangunan : tanah liat, beton, batu bata, batu kali; Persyaratan Saluran tertutup : o Saluran dilengkapi dengan lubang kontrol pada setiap jarak minimal 10meter dan pada setiap belokan; o Kemiringan saluran minimum 2%; o Kedalaman saluran minimum 30cm; o Bahan bangunan : PVC, tanah liat, beton, batu bata, batu kali; B.

Saluran tersier tipe I dan II dari beton pracetak berlubang :  Luas penampang (A), type I = 0,16 m2 ; Type II = 0,12 m2  Keliling Basah (O), type I = 1,02 m ; Type II = 0,86 m


75

 Kemiringan saluran type I dan II = 2%  Mutu Beton (K225) atau campuran 1 semen : 2pasir : 3 kerikil  Besi tulangan yang digunakan, Type I : besi diameter 6mm berulir; Type II besi diameter 6 mm tanpa ulir/polos;  Tebal selimut beton = 25 mm (2,5 cm)  Bahan-bahan yang digunakan adalah semen, kerikil/batu pecah dan pasir beton;  Untuk kepentingan pemasangan/penanganan maka pada kedua dinding samping (kiri/kanan) diberi lubang secukupnya. Setelah pemasangan dilapangan, lubang ini ditutup/ditambal dengan adukan semen dan pasir.  Sebelum pemasangan model saluran dilapangan, maka dasar galian tanah dasar saluran harus dipasang pasir urug atau kerikil diameter 1cm setebal 10 cm, diratakan dan dipadatkan; C.

Saluran Tersier dan Sekunder dari Pasangan Bata dan Batu Kali  Saluran dibuat kedap air. Agar saluran dapat meresapkan sebahagian air hujan kedalam tanah, maka pada jarak tertentu harus diberi sumur resapan (misalnya saluran hujan tersier dapat diberi sumur resapan setiap jaran 25 m dan untuk saluran air hujan sekunder dapat diberi sumur resapan setiap jarak 50 meter). Diameter sumur resapan dapat dibuat dengan menyesuaikan lebar saluran, sedangkan untuk kedalamannya 1 – 1,5 meter. Sumur resapan tersebut harus diberi kerikil atau batu pecah sampai pada permukaan sumur resapan atau bagian dasar saluran, ukuran butir kerikil atau batu pecah 5 – 10 cm.

76


Contoh-contoh type saluran:


77

D.

Sumur Resapan Air Hujan (SRAH)

Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) adalah prasarana untuk menampung dan meresapkan air hujan (bukan air limbah) kedalam tanah. Air hujan yang diresapkan berasal dari bidang tanah, atap bangunan dan permukaan tanah yang dikedapkan/perkeras untuk menjaga keseimbangan system tata air dilingkungan dan menyelamatkan sumberdaya air untuk jangka panjang. Persyaratan pembangunan SRAH harus mempertimbangkan keamanan bangunan disekitar (jarak kesumber air 3m, jarak ke pondasi bangunan min. 1m dan tangki septik min. 5m). Bentuk SRAH dapat berupa sumur persegi/bulat dan dapat diterapkan pada lahan datar/pekarangan dengan permukaan air tanah min. 1,5m dari muka tanah dan nilai permeabilitas tanah min. 2cm/jam. SRAH pada luas area maksimum 5 Hektar No

Type Rumah/Luas Tanah

Jumlah rumah (unit)

1. 2. 3. 4.

T.21/60 T.36/75 T.45/90 T.70/110

150 120 100 28

Luas bid. Tadah tiap rumah minimum (m2) 18 27 32 47

Minimum SRAH yang terpasang ditiap rumah, Ø 80cm 1 buah 1 buah 2 buah 3 buah

4.5. PRASARANA AIR BERSIH Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Kualitas Air minum harus memenuhi standar kualitas air minum yang berlaku, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan 907/Menkes/SK/VII/2002. Pembangunan prasarana Air Bersih ini bersifat mendekatkan akses air bersih dan atau memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat, khususnya warga miskin. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam penyusunan perencanaan sistem penyediaan air bersih, mencakup : 1). Persyaratan Umum Persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam penyusunan perencanaan Sistem penyediaan air bersih adalah sebagai berikut :  Tersedianya data sumber air baku mencakup kuantitas, kualitas dan kontinuitas.  Perencanaan sistem air bersih harus memenuhi persyaratan teknis air bersih yang berlaku.  Perencanaan sistem harus merupakan karya yang terbaik dan termurah dalam pembangunan dan operasi & pemeliharaan. Dilakukan oleh masyarakat setempat dengan pendampingan oleh Konsultan pendamping, terutama pada tahap survai lapangan (data lapangan) dan penentuan ketersediaan air baku.

78


2). Persyaratan Lokasi Lokasi yang dapat diusulkan untuk perencanaan sistem air bersih adalah lokasi yang mempunyai sumber air yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang dapat diolah secara sederhana. Evaluasi Lokasi Mata Air :  Hitung Jarak Mata air, jika jarak mata air kedaerah pelayanan memenuhi ketentuan (kurang dari 6 km), maka mata air dapat dipergunakan;  Jika lokasi mata air berada didesa lain atau jalur pipa melalui desa lain, maka mata air belum dapat dipergunakan, kecuali ada ijin dan kesepakatan bersama untuk mata air dan jalur yang akan dilalui pipa;  Bandingkan beda tinggi antara mata air dan daerah pelayanan, dapat dikategorikan sebagai berikut :

 Tanah Lokasi harus sudah mendapat ijin atau dihibahkan oleh pemiliknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum;  Lokasinya bukan didaerah yang terkena banjir;  Untuk SGL/SPT, jarak dengan sumber pencemaran air (resapan, tangki septik/cubluk), galian sampah minimum 15 meter; 3). Pemilihan Sumber Air Baku Dari masyarakat diperoleh informasi sumber-sumber air baku yang berpotensi. Sumber air baku (Mata Air, Air Tanah, Air Hujan, Air Permukaan) dipilih yang berpotensi baik dari segi kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya.


79

80


Untuk menetapkan jenis sumber yang akan digunakan, maka dapat digunakan alat bantu berupa diagram pemilihan teknologi penyediaan air bersih perdesaan. Diagram ini terdiri atas dua jenis diagram, yaitu diagram untuk jenis sistem yang dilayani secara perpipaan (Gambar 1A) dan diagram untuk jenis sistem yang dilayani secara non perpipaan (Gambar 1B). Berdasarkan jenis sumber yang dapat dimanfaatkan tersebut, maka dipilih jenis teknologi yang sesuai dengan jenis sumber air baku dan yang layak untuk diterapkan dengan menggunakan teknologi yang sederhana, serta murah dan muddah dalam pengoperasian dan perawatan. 4). Pengukuran Debit a. Sumber Mata Air Secara sederhana cara pengukuran debit air yang berasal dari Mata Air dilakukan sebagai berikut :

dapat

• Siapkan ember kosong dan ukur terlebih dahulu volume/isinya (dalam liter). • Sumber air dibendung sementara, lalu buat pancuran air; • Letakan ember kosong dibawah pancuran air, Catat waktu (dalam detik) mulai air masuk sampai ember penuh; • Hitung Debit Air (dalam liter per detik) dengan cara volume air/isi ember (dalam liter) dibagi jumlah waktu yang dipergunakan mengisi ember sampai penuh (dalam detik). Sebagai misal, Isi ember 20 liter, penuh terisi air selama 5 detik maka debit airnya adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4 liter/detik. • Untuk mendapatkan nilai rata-rata debit air, maka lakukan pengukuran tersebut 35. Selanjutnya hitung Debit Air rata-rata hasil pengukuran tersebut. b. Sumber Air Permukaan (Sungai) Cara pengukuran debit air sungai secara sederhana, seperti dijelaskan pada bagian berikut ini : • Siapkan alat pelampung (batang pisang atau botol diisi air) untuk kecepatan permukaan air sungai. • Siapkan pita ukur • Siapkan pengukur waktu (jam/stopwatch). • Tentukan lokasi pengukuran pada bagian sungai yang lurus dan permukaannya relatif datar. • Tentukan jarak pengukuran (50-100m). • Tentukan luas penampang aliran dengan mengukur kedalaman (tinggi muka air) dikalikan dengan lebar penampang (m2) di daerah lokasi pengukuran yang telah ditetapkan. • Perhitungan kecepatan aliran air sungai : • Hanyutkan pelampung (batang pisang atau botol diisi air) ke dalam aliran sungai sampai sebagiannya tenggelam untuk mengetahui waktu tempuh sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan (50-100m). Jarak ini tidak boleh terlalu besar untuk mencegah agar pengapung tidak menyimpang dari arahnya karena pengaruh angin. Agar supaya pengapung itu, meempunyai kecepatan sama dengan kecepatan air maka ia harus dilepas pada jarak 25-40m sebelum titik awal perhitungan waktu. Waktu yang dibutuhkan oleh pengapung tersebut untuk melalui jarak tersebut


81

dicatat (dalam detik). Hitung kecepatan aliran (m/detik) dengan cara membagi jarak pengukuran (m) dengan waktu pengukuran (detik). • Untuk mendapatkan nilai rata-rata kecepatan air permukaan, maka lakukan pengukuran tersebut 3-5. Selanjutnya kecepatan rata-rata diperhitungkan sama dengan 0,8-0,9 kali hasil pengukuran kecepatan permukaan tersebut. • Hitung Debit Air (Q) sungai dengan rumus : Kecepatan Aliran Rata-rata (V) dikali Luas Penampang Air (A) : 5). Pengukuran Kualitas Air Baku Pengukuran kualitas air baku dilakukan dilaboratorium, kemudian hasilnya dibandingkan dengan standar kualitas yang berlaku, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan 907/Menkes/SK/VII/2002. Secara umum ada beberapa indikator yang secara visual dapat diukur di lapangan di antaranya: 1. Kekeruhan Perhatikan kekeruhan bilamana kekeruhan tinggi dalam periode yang lama, maka sungai dapat dipakai dengan memperhitungkan biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan. 2. Rasa Tes rasa air, jika rasa air payau atau asin, maka cek hasil laboratorium terhadap kandungan Klorida, jika hasil laboratorium tidak ada, lihat nilai EC. Jika nilai EC menunjukkan lebih dari 1.500 micro S/cm, maka ada salinitas, air tidak dapat dipergunakan sebagai sumber air. (EC Meter adalah salah satu alat pengukur suhu yang digunakan untuk mengukur daya hantar listrik dan dapat memberi informasi tentang kadar garam). 3. Warna dan Bau Periksa warna dan bau air, jika ditemukan warna dan bau, maka penyebab timbulnya harus diperiksa. Untuk menjamin kualitas air tersebut dapat digunakan sebagai sumber air.

82


Untuk bahan yang berbau, berasa, kekeruhan dan berwarna diperlukan pengolahan air. Pada umumnya air yang berasal dari air permukaan (sungai, waduk, embung, saluran irigasi) berwarna keruh sehingga perlu diolah terlebih dahulu. a) Saringan (Saringan Pasir Lambat, Saringan Karbon Aktif) Pengolahan jenis ini dapat dilakukan bila kualitas air mempunyai kondisi : kondisi air bau tanah dan bau besi; kondisi air rasa tanah dan rasa besi; kondisi air terlalu banyak kapur. b) Bahan Kimia atau Koagulan Pengolahan air dengan bahan kimia tergolong lebih sulit dan penentuan pengolahannya harus dilakukan percobaan dan menguji tingkat keasaman air terlebih dahulu untuk menentukan bahan koagulan. Contoh pengeolahan air dengan koagulan, yaitu bila air mengandung zat mangaan (Mn) atau zat besi (Fe) yang biasanya ditandai dengan : Air berwarna kuning setelah ditampung; kotoran mengumpal dan tidak mudah larut dalam air.


83

6). Perhitungan Kebutuhan Air

a). Penentuan Jumlah Penduduk (Pemanfaat) Data jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dipakai untuk menentukan daerah pelayanan dengan rumus perhitungan adalah sebagai berikut : 1. Cari data jumlah penduduk awal perencanaan. 2. Tentukan nilai prosentase pertambahan penduduk pertahunnya (r). 3. Hitung pertambahan nilai penduduk sampai akhir tahun perencanaan (misal 5 tahun) dengan menggunakan salah satu metode, misalnya metode geometrik. P = Po (1 + r )n Dimana : P = jumlah penduduk sampai akhir tahun perencanaan Po = jumlah penduduk awal perencanaan r = prosentase pertambahan penduduk pertahun n = umur perencanaan

b). Penentuan Kebutuhan Air Bersih Kebutuhan air total dihitung berdasarkan jumlah pemakai air yang telah diproyeksikan untuk 5 – 10 tahun mendatang dan kebutuhan rata-rata setiap pemakai setelah ditambahkan 20 % sebagai faktor kehilangan air (kebocoran). Kebutuhan total ini dipakai untuk mengecek apakah sumber air yang dipilih dapat digunakan. Kebutuhan air bersih ini didasarkan atas pelayanan dengan menggunakan Hidran Umum (HU) dengan perhitungan sebagai berikut : 1. Hitung kebutuhan air bersih dengan mengkalikan jumlah jiwa yang akan dilayani sesuai dengan tahun perencanaan (P) dikali kebutuhan air perorang perhari (q) dikali faktor hari maksimum (fmd = 1,05 – 1,15). Q = Pxq Qmd = Q x fmd Dimana : Qmd = kebutuhan air minimum (liter/hari) P = jumlah jiwa yang akan dilayani sesuai tahun perencanaan (jiwa) q = kebutuhan air per orang per hari (liter/orang/hari) fmd = faktor maksimum ( 1,05-1,15) 2. Hitung kebutuhan total air bersih (Qt), dengan faktor kehilangan air 20 % dengan persamaan : Qt = Qmd x 100/80 3. Bandingkan dengan hasil pengukuran debit sumber air baku apakah dapat mencukupi atau tidak, jika tidak mencukupi cari alternatif sumber air baku lain. 7). Penentuan Sistem Penyediaan Air Sistem penyediaan air minum didasarkan pada :  Ketersediaan sumber air baku dengan prioritas air baku dari mata air, air tanah, air permukaan dan air hujan dengan membandingkan kehandalan (kualitas, kuantias dan kontnuitas) air baku.

84


 Pengolahan air, yaitu pengolahan lengkap atau tidak lengkap, yang berdasarkan dari hasil pemeriksaan kualitas air baku;  Sistem pendistribusian, yaitu gravitasi atau pemompaan;  Sistem pelayanan yang berupa sambungan rumah/langsung dan hidran umum/kran umum. a).

Alternatif Jenis Sarana & Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang diperlukan dalam sistem penyediaan air bersih/minum sesuai dengan sumber air baku serta sistem pengolahannya dapat dilihat pada tabel berikut :

b). Kriteria Desain Kriteria disain untuk setiap sistem penyediaan air minum, pipa transmisi dan pipa distribusi disajikan dalam tabel-tabel berikut ini : c).

Sistem Pengolahan Air

Dalam menentukan Sistem Pengolahan Air Bersih akan tergantung oleh kualitas sumber air baku, namun demikian pada umumnya diusahakan harus sederhana, murah dalam biaya pembangunan dan pemeliharaan serta mudah dalam pembangunan dan operasional & pemeliharaanya. Berdasarkan pengalaman, instalasi pengolahan air sederhana yang umum ada dan digunakan diantaranya adalah sebagai berikut :


85

1. Bangunan Intake (Penyadap) Berupa pipa sadap (PVC/GI) yang dihitung dengan formula sebagai berikut :

4Q πv

φ =

Dimana : ф = Diameter pipa (m) Q = Debit aliran (m/detik) v = Kecepatan aliran (m/detik)

2. Bangunan Bak Pengumpul : Volume bak pengumpul

=

Waktu detensi (td) x Qt

Volume bak pengumpul

=

Panjang (P) x Lebar (L) x Tinggi (T)

Dimensi bak pengumpul : • Panjang (P)= (3 - 4) x Lebar (L) • Kedalaman (T) = 1 – 1,5 m 3. Bangunan Saringan Pasir Lambat (SPL) Luas Permukaan (A)

= =

Qt (m3/dtk) v filtrasi P (m) x L(m)

Jumlah unit bangunan SPL minimum = 2 unit, Dimensi SPL : • Panjang (P) = (2 - 3) x Lebar (L) • Tinggi media pasir = 0,7 - 1 m d). Sistem Pendistribuasian Penyaluran air dapat dilakukan dengan sistem perpipaan gravitasi maupn dengan cara mekanis/pompa. (a) Penentuan dimensi perpipaan transmisi dan distribusi dapat mengunakan rumus : Q A

= =

VxA 0,785 x D2

Dimana : Q = Debit Air (m3/detik) V = Kecepatan pengaliran (m/detik) A = Luas Penampang Pipa (m2) D = Diameter pipa (m) Kualitas pipa berdasarkan tekanan yang direncanakan; untuk pipa bertekanan tinggi dapat menggunakan pipa Galvanis (GI) medium atau pipa PVC kelas AW, 8 s/d 10 kg/cm2) atau pipa berdasarkan SNI, seri (10-12,5); (b). Pompa Hitung Daya Pompa yang diperlukan berdasarkan data total tekanan (head) yang tersedia dengan rumus :

86


Daya Pompa (P)

=

Q.w.H 75 . л

Dimana : P = Daya Pompa (tenaga kuda) 3 Q = Debit Air (m /detik) 3 w = Density (kg/cm ) H = Total Tekanan (m) л = efisiensi pompa (60-75%)

e).

Sistem Pelayanan (Bangunan HU/KU)

Bangunan Hidran Umum cara perhitungannya sama dengan bak penampung, namun umumnya bangunan HU berupa tabung dari fiberglass dengan volumenya sudah ditetapkan (2 m3 dan 4 m3), mengingat jarak maksimum antara hidran umum maksimum 200 meter, maka umumnya jumlah HU lebih dari satu.

4.6. PRASARANA IRIGASI Irigasi yang dimaksud dalam program ini adalah sebagai berikut :  Irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat kelurahan/desa  Irigasi ini bukan bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah masuk dalam inventarisasi DPU Pengairan Tujuan pembangunan jaringan irigasi perdesaan, yaitu;  Meningkatkan produksi pangan terutama beras.  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air irigasi.  Meningkatkan intensitas tanam.  Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan jaringan irigasi perdesaan. Lingkup pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi sederhana dibatasi dengan prioritas sebagai berikut :  Perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada.  Peningkatan irigasi perdesaan yang telah ada.  Pembangunan baru irigasi perdesaan. Karena proses pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi peredesaan (mulai dari penyuluhan, survai, desain sampai pelaksanaan konstruksi) harus dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, maka urutan prioritas ditetapkan sebagai berikut :  Diutamakan pekerjaan perbaikan atau rehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada, dan tidak memerlukan kajian teknis yang berat.  Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi yang telah ada, yang benar-benar diperlukan.  Pembangunan jaringan irigasi baru yang sangat diperlukan. Meskipun membangun irigasi baru dimungkinkan (sekalipun merupakan prioritas terakhir), harus dihindari pembangunan bendung baru. Pembangunan bendung baru memerlukan kajian teknis yang berat seperti: Pengumpulan data hidrologi dan hidrometri, penyelidikan tanah, dsb. secara akurat dan kajian teknik yang berat, yang kesemuanya itu memerlukan waktu panjang. Maka sangat sulit mempertanggungjawabkannya jika harus membuat bendung sejak persiapan perencanaan sampai selesai konstruksi hanya dalam waktu satu tahun saja.


87

Jenis infrastruktur Bangunan Pengairan/Irigasi yang dapat dibangun antara lain : Embung, Bendung Cerucuk, Bendung Bronjong, Saluran Pembawa & Boks Bagi, Bangunan Pelindung Pantai Sederhana dgn Turap, Bangunan Penahan Longsoran Tanah, dll. Standar Irigasi sederhana mengacu pada Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan Bangunan Pengairan untuk Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Pengairan - Dep. PU Tahun 1995. Kriteria pembangunan Irigasi yang perlu diperhatikan :  Irigasi tidak tercatat dalam buku inventaris PU Pengairan  Luas areal irigasi perdesaan maksimum 60-100 Ha  Pengelolaan, Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi perdesaan dilaksanakan oleh P3A atau kelompok tani.  Pembangunan irigasi baru sederhana harus memenuhi ketentuan :  ada sumber air cukup, adanya sawah (tadah hujan);  ada petani, kualitas air memenuhi;  tanah/sawah baik untuk pertanian (padi);  ada pemasaran hasil produksi;  daerah irigasi bukan merupakan daerah banjir rutin,  kapasitas bangunan mampu untuk mengalirkan debit air yang direncanakan,  pembagian air akan lebih adil/merata.  Usulan bendung baru dari pasangan batu atau beton terbatas pada :  panjang bendung maksimum :5 m, sedangkan untuk panjang > 5 m sebaiknya dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait.  tinggi bendung maksimum : 3m  debit banjir rencana : 30 m/dtk  Pembangunan Embung harus memenuhi ketentuan :  Berada didaerah tadah hujan paling luas 100Ha;  Kolam embung berkapsitas maksimum 100.000 m3  Tinggi maksimum tubuh embung 5 m  Pelimpah Tanah, berupa saluran terbuka kapasitas paling besar sama dengan banjir 50 tahun;  Embng milik masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan bukan termasuk dalam daftar inventarisasi PU;  Rehabilitasi Irigasi harus memenuhi ketentuan :  Lingkup Kegiatan :  saluran atau bangunan yang fungsi pelayanan sudah berkurang;  perbaikan saluran talud atau penahan tebing;  perbaikan bangunan terjun, pembagi dan bangunan sadap  Kriteria Kegiatan :  bangunan masih kuat dan akan bertahan lama;  bangunan akan tetap stabil;  kapasitas bangunan akan mampu mengalirkan debit rencana;  mudah dioperasikan petani;  dapat menjamin pembagian air;  melindungi irigasi dari pengaruh alam;

88


A. Perhitungan Debit Andalan Debit andalan dihitung 80 % dari debit rata-rata minimum sumber air untuk setiap 2 minggu. Debit andalan akan rnenentukan luas areal sawah irigasi yang dapat dilayani oleh sumber air. Luas maksimum area yang dapat dilayani irigasi dapat dihitung dengan rumus : A = Qp / IWR Dirnana : A = Maksimum luas area pelayanan irigasi (ha) Qp = Debit andalan (m3/det) IWR = Kebutuhan air irigasi (lt/det/ha) Untuk irigasi desa IWR = 1.75 lt/det/ha (NWR=1,4 lt/dt/ha), diambilkan dari data irigasi teknis yang berada dekat den lokasi proyek. Untuk keperluan perencanaan Bendung pada Irigasi perdesaan perhitungan debit air tersedia di sungai dapat digunakan cara yang praktis dan sederhana yaitu dengan cara estimasi/pendekatan berdasarkan tinggi muka sungai : a) Dengan menanyakan kepada penduduk setempat yang terdekat den lokasi sungai mengenai keadaan tinggi elevasi muka air pada kea air banjir tertinggi, muka air normal, muka air rendah(tinggi muk di sungai yang sering terjadi selama 1 tahun). Informasi ini digun untuk menggambarkan penampang basah sungai. Untuk menghitung debit andalan digunakan data tinggi air dari an pengamatan 5-6 bulan. b) Dalam menghitung debit dibutuhkan data luas tampang melintang kecepatan air : Qa = Ar . V Dimana : Qa = Debit air (m3/det) Ar = Luas penampang basah rata-rata (m2), V = Kecapatan air (m/det) Kecepatan air dapat dihitung dengan cara sederhana, yaitu pengukuran kecepatan air secara langsung dengan menggunakan pelampung (lihat metode pengukuran debit air baku, perencanaan air bersih). B. DESAIN 1. Bangunan Utama a). Bendung Sederhana  Bendung berfungsi untuk meninggikan permukaan air sungai sesuai dengan kebutuhan dan membelokkan air ke saluran pembawa sesuai dengan debit yang dibutuhkan.  Digunakan pada daerah irigasi yang elevasi permukaan sawahnya lebih tinggi dibanding dengan elevasi permukaan air sungai rendah.  Bendung ditempatkan pada alur sungai yang lurus dan dasar sungai relative stabil


89

 Panjang bendung tidak lebih dari 0,8 lebar rata-rata dasar sungai.

b).

 Bendung sederhana dapat terbuat dari pasangan batu, bronjong dan cerucuk. Perhitungan Debit Banjir Rencana

Debit Banjir Rencana dihitung guna menentukan panjang bendung, tinggi tembok samping dan penampung sungai di bagian hulu bendung, serta menentukan kedalaman dan panjang lantat olak. Dihitung dari bangunan-bangunan air yang terdapat di dalam sungai, misalnya, bendung dan lain-lain. Rumus Bendung : Q = m.b.d Vg d dimana : Q = debit banjir b = panjang bendung d = tinggi peluapan = 2/3 .H H = tinggi air di atas mercu, take water depth m = angka penaliran (1,3-1,35) g = gravitasi (9,81 m/dt2) c) Bendung Bronjong Bendung bronjong adalah bangunan air sederhana yang sifatnya tidak permanen, dibuat dari susunan atau tumpukan bronjong kawat diisi batu kali, melintang sungai yang lebarnya lebih kecil dari 15 m dan berfungsi menaikkan muka air sungai sehingga air sungai dapat dialirkan ke daerah irigasi tadah hujan yang akan dikembangkan. Pada arus surgai yang mengangkut batu. kayu dan air sungai agresif, bendung bronjong tidak disarankan pemakaiannya. Perencanaan Teknis Bendung : Kemiringan bagian hilir bendung 1:1 sampai 1:2 dan untuk hulu dengan kemiringan 1:1. Ukuran bronjong dapat disesaaikan dengan kebutuhan dengan ketebalan 0,5 m, kawat yang digunakan adaiah kawat yang digalvanis dengan diameter minimal 3 mm. Untuk mengurangi bocoran pada bendung bronjong dapat dipakai lapisan ijuk yang dipasang diantara kotak bronjong. Dengan demikian butir-butir tanah akan tertahan. Tinggi bendung maksimum 2,50 m. Panjang lantai 2 - 2,5 tinggi bendung. Panjang tubuh bendung kurang dari 15 m. Elevasi mercu bendung direncanakan berdasarkan perhitungan tinggi air saluran ditambah 20 cm, sebagai kehilangan tinggi pada mercu bendung karena tubuh bendung terbuat dari bronjong yang lolos air.

90


d) Waduk/Embung  Pada umumnya bangunan waduk/embung berfungsi untuk menampung air hujan dan digunakan untuk irigasi air minum dan lain-lain.  Waduk/embung dibuat pada daerah cekung atau pada alur sungai kecil yang memungkinkan untuk menjadi penampung air.  Dipilih pada daerah yang berjenis tanah tidak porous (lolos air).  Tubuh tanggul waduk/embung pada umumnya dibuat dari timbunan tanah pudel, bangunan intake dan pelimpah dibuat dari pasangan batu yang ditempatkan pada tanah asli.  Bila terjadi bocoran pada tanggul, maka diatasi dengan cara : • Menebalkan tanggul bagian luar • Membuat inti lapisan kedap air • Dibuat pasangan batu atau diberi lapisan kedap air di bagian dalam tanggul • Membuat drain filter di kaki tanggul luar dari pasangan batu kosong atau bronjong.  Stabilitas tanggul diperhitungkan terhadap : Rembesan, Stabilitas lereng dan penurunan.  Untuk keperluan air irigasi perlu dibuat bangunan pengambilan.  Disain Teknis : • Pembuatan peta situasi genangan maupun lokasi bangunan embung dilaksana dengan alat optik atau pipa (slang) plastik. • Daya dukung tanah pondasi minimum 1 kg/cm2 (1 ton/m2) • Koefisien rembesan maksimum K < 10 -5 m/det. • Kemiringan badan embung, minimum hilir =1:3, hulu = 1: 3,5. • Tinggi embung > 3 m dibuat berem selebar 2 m • Lebar puncak embung minimum 4,00 m • Bila lapisan kedap air berada < 2,00 m dari dasar tanah pondasi dibuat paritan (cut off) lebar paritan 2,00 m. • Tinggi jagaan minimum 1,00 pada tinggi air minimal e)

Mata Air

 Sumber air ini berfungsi sebagai sumber air utama atau sebagai suplesi.  Untuk mata air ini biasanya dibuatkan bangunan penampung air, dialirkan ke jaringan irigasi, melalui bangunan pengambilan yang dapat diatur.  Konstruksi bangunan penampung air dibuat dari pasangan batu.  Apabila diperlukan dibuat bangunan pelimpah untuk membuang limpahan (over topping). Catalan : Dalam menentukan elevasi dasar bangunan pengambilan harus hati-hati agar mata air nantinya tidak berpidah atau mati. f)

Air Tanah

 Air tanah adalah air yang berada pada lapisan bagian bawah tanah.  Kandungan air tanah terdapat pada lapisan tanah yang terbentuk dari bahanbahan tanah berpasir dan kerikil.  Lapisan tanah yang mengandung air tanah biasanya dibatasi oleh : • Bagian bawah dengan lapisan kedap air • Bagian atas muka air tanah berhubungan dengan atmosfir


91

 Air tanah terdapat di daerah cekungan atau di daerah datar dekat pantai;  Pemanfaatan dan syarat-syarat : • Letak air tanah tidak lebih dari 2.00 m dari permukaan tanah. • Dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. • Pemanfaatan untuk pertanian terbatas pada tanaman palawija dan sayuran.  Disain Teknik : • Cara mengumpulkan air tanah dilakukan dengan membuat sumur gali yang dapat diperkuat dengan pipa beton Ø 0,80 - 1.00 m atau pasangan batu/batu bata. • Kedalaman air dalam sumur 1.50 - 2.00 m. • Pada tanah yang banyak mengandung pasir disarankan pada dasar sumur di beri lapisan ijuk yang diberi pemberat batu. • Untuk menaikkan air dapat dilakukan dengan : Pompa air mekanis (pompa dragon), ditimba, system senggot (jawa) g)

Saluran Pembawa, Alat Ukur Debit dan Bangunan Penguras i) Saluran Pembawa Untuk pengaliran air irigasi diperlukan saluran pembawa. Kapasitas saluran irigasi ditentukan oleh kebutuhan air irigasi sehingga perencanaan saluran harus diperhitungkan dengan biaya murah, pemeliharaan paling rendah, serta aman terhadap erosi dan sedimentasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas yang paling umum dibuat adalah saluran berbentuk trapesium ii) Pemilihan jenis saluran hendaknya mempertimbangkan     

Fungsi jaringan irigasi dengan kondisi fisik dalam keadaan baik Saluran lama yang ada Biaya pemeliharaan murah Pengoperasian mudah " Aspirasi atau tradisi masyarakat setempat.

iii) Perencanaan Saluran  Saluran pembawa dapat berupa saluran tanah, pasangan batu atau beton.  Kapasitas rencana saluran dihitung berdasarkan kebutuhan air irigasi dengan memperhatikan faktor efisiensi dan dimensi saluran yang ada.  Saluran pembawa juga harus mempertimbangkan debit air hujan yang masuk. iv) Saluran pasangan hanya digunakan pada tempat-tempat yang porous (tanah berongga) sedangkan pada tempat-tempat rawan dapat dibuat saluran tertutup.

92


4.7. PRASARANA PERSAMPAHAN Persyaratan umum pembangunan prasarana persampahan :  Lokasi dipilih pada tempat yang jauh dari sumber air bersih, bukan didaerah banjir dan mudah dijangkau oleh alat transportasi sampah (mobil angkutan sampah) untuk memudahkan pengangkuatan ketempat pembuangan akhir (TPA);  Lokasi TPS harus dimusyawarahkan dan sepakati bersama oleh warga, terutama warga disekitar lokasi TPS akan dibangun sehingga tidak menimbulkan konflik sosial;  Penyediaan TPS berikut Gerobak Sampah diutamakan bagi kelurahan/desa yang terjangkau oleh jaringan/sistem persampahan kota atau mempunyai akses yang dekat ke tempat pembuangan akhir sampah (dengan gerobak sampah mampu dibuang sendiri ke lokasi TPA). Sedangkan untuk daerah dengan kepadatan penduduk yang masih rendah dan tanah cukup luas (perdesaan), pembungan sampah dapat dilakukan dengan cara menggali lubang sampah ditanah dipekarangan untuk dibakar atau ditimbun tanah kembali setelah penuh.  Pengumpulan sampah dari rumah-rumah sekurang-kurangnya 2 hari sekali dan pembungan sampah dari TPS sekurang-kurangnya seminggu sekali dengan volume sampah minimal, untuk menghindari bau, mencegah pencemaran lingkungan dan kemungkinan sarang vektor penyakit (lalat).  Masyarakat bersedia membentuk kelembagaan pengelola pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana berikut pembiayaannya secara swadaya. Anggota masyarakat yang menggunakan jasa pengelolaan sampah akan dimintai kontribusi berupa dana/iuran sampah. Dengan cara tersebut diharapkan memperoleh lingkungan permukiman yang bersih dan sehat. Bangunan TPS dibuat dari konstruksi sederhana, sesuai kondisi sosial setempat dan dapat menggunakan bahan lokal, seperti dari pasangan batu/batu bata. Ukuran TPS sekurangkurangnya mempunyai kapasitas (isi) 2 m3 dengan jarak antar TPS sekurang-kurangnya 150m.

4.8. PRASARANA PEBANGKIT LISTRIK/PENERANGAN UMUM Prasarana/kegiatan lingkungan penerangan umum yang dibangun dalam PNPM merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat umum/kepentingan umum bagi masyarakat miskin yang pengelolaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat, bentuk kegiatannya kebutuhan akan listrik bukan saja pada penerangan jalan/tempat umum (Tiang + Lampu) dan Pembangkit Listrik (Genset/PLTM + Jaringan + Rumah Genset), namun bisa dikembangakan pada pemenuhan listrik dengan tenaga mikro hidro, listrik tenaga matahari, listrik tenaga angin, dalam buku petunjuk teknis sebagai contoh adalah pembangkit listrik Tenaga Mikrohidro. Adapun tahapannya sbb:


93

a. Persiapan dan Penggalian Tanah Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) ditempatkan di jaringan irigasi pada lokasi yang mempunyai bangunan terjun atau got miring dengan tinggi terjun (perbedaan tinggi antara muka air udik dan muka air hilir), h, kurang dari 3,0 m dan debit aliran , Q, tidak kurang dari 80 l/dt. Tanah untuk penempatan PLTM yang letaknya di sebelah bangunan terjun disiapkan dengan cara membersihkan, meratakan, dan memasang patok-patok dan palang-palang penjuru yang diperlukan. Untuk membuat bangunanbangunan tangki tekan, saluran hulu, saluran hilir, dan rumah PLTM dilakukan penggalian tanah di sebelah bangunan terjun. b. Pembuatan Tangki Tekan, Saluran Hulu, Dan Saluran Hilir Pada lubang galian dibuat bangunan-bangunan tangki tekan, saluran hulu, dan saluran hilir dari pasangan batu. Tangki tekan dilengkapi dengan pintu pengatur, jembatan pelayanan, dan saringan sampah. Lubang masuk aliran dari tangki tekan ke turbin dibuat dari koker beton bertulang. Pondasi turbin dan generator dan generator dengan lubang-lubang angkur dibuat pada pangkal saluran hilir. c.

Pembuatan Inlet Dan Outlet Setelah tangki tekan, saluran hulu, dan saluran hilir selesai dibuat sampai batas inlet dan outlet, lubang galian diurug kembali kecuali pada bagian inlet dan outlet. Pada saluran irigasi, di sekitar inlet dan outlet dibuat dam pengeringan (kisdam) dari karung pasir dan tanah. Tanah pembatas antara saluran dan lubang galian digali. Inlet dan outlet saluran hulu dan saluran hilir dapat dibuat dalam keadaan kering. Untuk menghemat biaya kisdam, sebagai alternatif, inlet dapat dibuat lebih dulu dengan memasang kisdam hanya pada inlet. Setelah inlet selesai dibuat, pintu pengatur ditutup rapat dan kisdam pada inlet dibongkar untuk dipergunakan lagi pada pembuatan outlet.

d. Pembuatan Rumah Pembangkit Setelah saluran hulu dan saluran hilir selesai lengkap sampai dengan inlet dan outletnya, sisa lubang galian diurug kembali, permukaan tanah diratakan dan dipadatkan. Untuk pekerjaan selanjutnya kisdam dapat dibongkat, namun pintu pengatur harus ditutup rapat. Pembuatan rumah pembangkit dimulai dengan pembuatan lantai dari pasangan bata diplester dan plat beton untuk bagian yang terdapat di atas saluran. Dudukan turbin dan generator lengkap dengan angkurnya dipasang pada lantai. e. Pemasangan Turbin, Generator, Dan Panel Kontrol Setelah rumah pembangkit selesai dibuat, turbin, generator, dan panel kontrol dapat dipasang. Pemasangan turbin dan generator pada dudukannya menggunakan waterpass dua arah agar as turbin maupun as generator benar-benar horizontal. Untuk penyelesaiannya digunakan pengganjal dari potonganpotongan plat tebal sampai plat tipis. Panel kontrol digantung pada dinding.Kabel-kabel tegangan rendah ditarik mulai dari panel kontrol di rumah pembangkit sampai ke rumah-rumah penduduk melalui tiangtiang besi atau beton. Setelah ujicoba dengan pengawasan dari instansi yang berkompeten, dan siap dioperasikan.

94


4.9. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG Prasarana bangunan gedung terdiri dari gedung sarana kesehatan, sarana pendidikan, rumah dan pasar untuk lebih jelasnya sbb: A. PRASARANA KESEHATAN yang dimaksud disini adalah prasarana dan saran untuk menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, melalui upaya kesehatan yang berbasis masyarakat (UKBM). Kegiatan UKBM yang dikembangkan dalam program ini antara lain adalah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos bersalin desa (Polindes), dalam cakupan layanan wilayah kelurahan/desa. Lingkup pembangunan sarana/prasarana kesehatan dasar disini hanyalah mencakup penyediaan fisik/bangunan sederhana termasuk meubelair yang diperlukan, tetapi tidak termasuk penyediaan tenaga/peralatan medis, transportasi, komunikasi dan obat-obatan. Prioritas pemilihan pembangunan prasarana kesehatan dasar adalah sebagai berikut:  Rehabilitasi/perbaikan bangunan yang telah ada karena fungsi bangunan berkurang;  Peningkatan bangunan yang telah ada agar mampu mendukung penyelenggaraan kegiatan utama sesuai fungsi organisasinya, misalnya gedung Polindes yang ada dikembangkan menjadi Poskesdes.  Kelurahan/desa yang telah memiliki kelembagaan/kepengurusan tetapi belum memiliki bangunan/masih menumpang pada bangunan lain dalam menjalankan kegiatan utama sesuai fungsinya;  Kegiatan yang dilaksanakan harus dikoordinasikan dengan pemerintah desa/kelurahan dan instansi teknis kesehatan setempat.  Pembangunan Poskesdes tidak diprioritaskan bagi Desa/kelurahan yang terdapat sarana kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit). Persyaratan teknis bangunan mengacu pada standar teknis bangunan gedung sederhana tahan gempa yang ditetapkan Kementerian PU sedangkan terkait dengan kebutuhan ruangan bangunan mengacu pada standar teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. 1). Poskesdes (Pusat Kesehatan Desa) Poskesdes dikelola oleh masyarakat yang dalam hal ini kader, relawan dengan bimbingan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan di Poskesdes minimal seorang Bidan. Pembinaan Poskesdes dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor. Pembinaan teknis medis secara periodik dilakukan oleh Puskesmas, sedangkan hal-hal non teknis medis dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan lintas sektor di tingkat Kecamatan. 2). Posyandu Pengelola Posyandu dipilih dari dan oleh masyarakat melalui musyawarah pada saat pembentukan Posyandu. Pengurus Posyandu sekurang-kurangnya terdiri dari Pembina, seorang ketua, seorang sekertaris dan seorang bendahara ditambah dengan kader posyandu yang selanjutnya ditetapkan oleh Lurah/Kades. Susunan pengurus bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan permasalahan setempat.


95

Lokasi pembangunan posyandu sebaiknya ditempat yang relatif datar dan ditengahtengah lingkungan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Sebagai contoh desain dan pengaturan ruangan posyandu dapat dilihat dibawah :

MODEL POSKESDES - 60 Pos Kesehatan Desa LUAS BANGUNAN: ± 60 m2

96


SKALA 1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

100

200

300

400

500

O

B. PRASARANA PENDIDIKAN Prasarana pendidikan yang dimaksud disini adalah prasarana dan saran untuk menunjang pelayanan pendidikan dasar bagi masyarakat yang dikelola oleh masyarakat/pemerintah, tetapi tidak termasuk prasarana pendidikan dasar yang dikelola oleh swasta/yayasan. Pembangunan sarana/prasarana pendidikan dasar yang dikembangkan dalam program ini antara lain adalah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Taman Kanak-kanan (TK), Rehabilitasi bangunan Sekolah Dasar/sederajat, termasuk meubeler (seperti meja, bangku, papan tulis) tetapi tidak termasuk tenaga pengajar dan buku-buku pelajaran. Prioritas pemilihan pembangunan prasarana pendidikan dasar adalah :  Rehabilitasi/perbaikan bangunan pendidikan dasar yang telah ada karena fungsi bangunan berkurang;  Peningkatan bangunan yang telah ada agar mampu mendukung penyelenggaraan kegiatan utama sesuai fungsinya, misalnya penambahan ruangan belajar/ruang guru termasuk fasilitas sanitasi.  Pembangunan baru untuk PAUD, TK termasuk fasilitas bermain, terutama bagi kelurahan yang telah memiliki kelembagaan/kepengurusan tetapi belum memiliki bangunan/masih menumpang pada bangunan lain dalam menjalankan kegiatan utamanya.  Pembangunan baru untuk PAUD, TK termasuk fasilitas bermain, bagi kelurahan yang belum memiliki kelembagaan/kepengurusan tetapi bersedia membentuk pengelola pemanfaatan & pemeliharaan bangunan segera setelah usulan kegiatan disetujui. Seluruh pembangunan prasarana pendidikan yang dibangun disini harus dikoordinasikan dan tidak bertentangan dengan kebijakan/perencanaan umum dari pemerintah desa/kelurahan dan dinas/sektor Pendidikan dan Kebudayaan di daerah setempat. Persyaratan teknis bangunan mengacu pada standar teknis bangunan gedung (sederhana) tahan gempa atau untuk rehabilitasi SD mengacu pada standar teknis bangunan SD tahan gempa yang ditetapkan Departemen PU sedangkan terkait dengan kebutuhan ruangan dan kelengkapan fasilitas bangunan mengacu pada standar teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. C. PRASARANA PERUMAHAN/PERMUKIMAN Pembangunan prasarana perumahan yang didanai dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah merupakan kegiatan pembangunan rumah yang diperuntukkan bagi keluarga miskin di kelurahan PNPM MP yang memiliki hak atas tanah dan memiliki rumah yang tidak layak huni bila dilihat dari aspek kesehatan, kenyamanan dan keamanan penghuninya. Pembangunan rumah ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu, pertama rehabilitasi dan kedua pembangunan baru, penentuan kategori ini didasarkan pada hasil survey yang dilaksanakan sebelumnya. Oleh karena itu besaran alokasi pagu dana BLM PNPM MP untuk rehabilitasi dan pembangunan baru rumah layak huni maksimum sebesar Rp. 15 juta per unit, Dana yang berasal dari BLM PNPM MP tersebut merupakan stimulan bagi masyarakat untuk merehab/membangun konstruksi rumah yang sudah direncanakan dan disepakati bersama.


97

Dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah tinggal tersebut, calon pemanfaat harus dilibatkan sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Untuk memenuhi standar kualitas bangunan rumah yang layak huni harus memperhatikan / memenuhi persyaratan dan kriteria-kriteria sebagai berikut: 1. Syarat dan ketentuan Umum Beberapa faktor dan syarat yang harus dipenuhi dalam merencanakan bangunan rumah tinggal adalah kekuatan, keawetan, keindahan dan kesehatan. Untuk lebih jelasnya bisa diuraikan sbb: a. Kekuatan: suatu bangunan harus mempunyai konstruksi yang kuat untuk melindungi penghuni dari bahaya keruntuhan sehingga penghuni dapat merasakan ketentraman selama tinggal didalamnya. b. Keawetan: bengunan seharusnya direncanakan agar berumur panjang, sebab yang kuat dan awet akan memeberikan rasa aman dan tentram bagi penghuninya, untuk itu mendapatkan keawetan yang baik perlu diperhatikan jenis bahan yang digunakan, hanya memmperhatiakan standar mutu dan kualitas, serta cara pelaksanaan pekerjaan yang betul sesuai dengan prosedur yang benar. Selain itu untuk menambah keawetan perlu dipelihara dan dikontrol secara berkala terhadap kerusakan-kerusakan bagian-bagian yang harus diganti atau diremajakan. c. Keindahan: Keindahan bangunan akan memberikan kebanggaan kepada penghuninya dan juga menambah nilai banguan tersebut . Untuk menjadikan bangunan indah, perlu diperhatiakan proporsi antara struktur dan organisasi ruang yang sesuai dengan fungsi bangunan. d. Kesehatan: Perencanaan bangunan harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungannya, untuk menjaga kesehatan, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah tersedianya pembuangan air kotor dan kotoran (sanitasi), pembungan sampah / limbah yang lain dan memperhatikan pencahayaan, penghawaan, suhu udara serta kelembaban dalam ruangan. 2. Persyaratan Pokok Rumah Yang Lebih Aman (Tahan Gempa) Struktur sebuah bangunan rumah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: Struktur bangunan bagian Atas, yaitu struktur bangunan yang berada diatas permukaan tanah, yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian atap dan rangka bangunan (dinding dan kolom) dan Struktur Bagian Bawah, yaitu struktur bangunan yang berada dibawah permukaan tanah yang dimaksud disini adalah pondasi, kedua struktur tersebut dalam pelalsanaannya harus memnuhi persyaratan sbb: a. b. c. d.

98

Kualitas bangunan yang baik Keberadaan dan dimensi struktur yang sesuai Seluruh elemen struktur utama tersambung dengan baik Mutu pengerjaan yang baik


Gambar 1 : Contoh Struktur Bangunan Atas

3. Persyaratan Komponen Bangunan Rumah: Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah tinggal layak huni harus memenuhi minimal komponen kelengkapan bangunan sebagai berikut: No

Komponen Bangunan

Persyaratan

1

Penutup Atap

Umum

2

Kuda-kuda

Kuat (Tahan gempa)

3

Pondasi

Kuat (Tahan gempa)

4

Kolom, balok pengikat (sloof), ringbalk

Kuat (Tahan gempa)

5

Dinding

Umum

6

Pintu, Jendela

Umum

7

Lantai

Umum

8

Kamar Mandi , WC

Umum

9

Saluran pembuang air kotor & kotoran (sanitasi)

Umum

4. Persyaratan Kualitas Bahan Bangunan A. BAHAN BETON  Perbandingan isi campuran beton terdiri dari : 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil Catatan: perlu diperhatikan penambahan air dilakukan sedikit demi sedikit dan


99

disesuaikan agar beton dalam keadaan pulen (tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental)  Ukuran kerikir yang baik 10 mm - 20 mm dengan gradasi yang baik

B. BAHAN CAMPURAN ADUKAN (MORTAR) Perbandingan isi untuk campuran adukan / mortar terdiri dari: 1 bagian semen : 4 bagian pasir bersih dan air secukupnya.

C. BAHAN PONDASI Pondasi terbuat dengan menggunakan batu belah / batu sungai yang keras D. KAYU Menggunakan kayu yang berkualitas baik, yaitu Kayu harus kering, tidak cacat, bewarna gelap, serat cukup rapat, tidak ada retak, berat dan lurus. 5. Persyaratan Struktur Utama dan Ukuran Bangunan sebuah rumah harus mempunyai struktur rangka yang terdiri atas kolom, balok pengikat/sloof, dan balok keliling/ringbalk yang terbuat dari beton bertulang yang terletak di atas pondasi yang kuat dan stabil. Selain itu sudut-sudut bangunan juga harus tersambung dengan dinding yang berfungsi sebagai penyekat ruangan. Agar bangunan berkualitas baik (kuat) maka ukuran kolom, balok pengikat/sloof dan balok keliling/ring harus memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, untuk lebih jelasnya ukuran dan spesifikasi struktur bangunan rumah dijelasan sebagai berikut:. A. PONDASI  Jika keadaan tanah cukup keras, fondasi batu dapat dibuat dengan ukuran sebagai berikut :  Lebar atas pondasi minimal 30 cm  Lebar bawah pondasi minimum, 60 cm  Tinggi pondasi minimum 60 cm,

100


 Jika keadaan tanah lunak, maka terlebih dahulu dilakukan perbaikan tanah dasar dengan menggunakan timbunan tanah keras atau penguatan tanah dasar dengan menggunakan trucuk (dimensi pondasi menyesuaikan kondisi lapangan) Gambar Pondasi batu kali

B. BALOK PENGIKAT / SLOOF Spesifikasi balok pengikat/sloof harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  Balok pengikat / sloof dengan dimensi minimal 15 cm x 20 cm  Ukuran tulangan utama diameter 12 mm,  Ukuran tulangan begel diameter 8 mm  Jarak antar begel 15 cm.  Tulang sengkang harus dibengkokan dengan sudut 135°  Ketebalan selimut beton adalah 15 mm Gambar Pembesian Balok Pengikat/Sloof


101

C. KOLOM Spesifikasi kolom harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  Ukuran Kolom minimal 15 cm x 15 cm;  Jarak antar kolom maksimum 3 meter;  Tulangan utama baja diameter 12 mm,  Tulangan begel baja diameter 8 mm  Jarak antar begel 15 cm,  Tulang sengkang harus dibengkokan dengan sudut 135°  Ketebalan selimut beton adalah 15 mm

D. BALOK KELILING (RING BALK) Spesifikasi balok keliling/ring balk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  Ukuran balok keliling / ring balk minimal 12 cm x 15 cm;  Tulangan utama baja diameter 12 mm;  Tulangan begel baja diameter 8 mm  Jarak antar begel 15 cm.  Ketebalan selimut beton adalah 15 mm

E. STRUKTUR ATAP Spesifikasi struktur rangka atap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Kuda-kuda Kayu:  Ukuran minimum balok kayu untuk kuda-kuda adalah 8 cm x 12 cm.  Menggunakan kait besi / baja pada sambungan kuda-kuda

102


 Struktur atap dipilih yang sesuai dengan jenis penutup atap dan dipasang dengan benar.


103

b. Sopi-sopi /Ampig  Sopi-sopi /gunung-gunungan /ampig harus diberi kolom dan balok miring dari beton bertulang (sebagai bingkai) dengan dimensi 12 cm x 15 cm dan penulangan utama diameter 12 mm, tulangan begel diameter 8 mm, selimut beton 1 cm (sama dengan balok keliling / ring balk).  Ampig terbuat dari susunan bata yang direkatkan dengan campuran adukan 1 semen : 4 pasir dan diplester, diajurkan bahan ampig menggunakan bahan ringan seperti papan dan GRC utnuk meminimalisir akibat yang parah bila ampig robok saat terjadi gempa. Gambar 6: Sopi-sopi (gunung-gunungan)

c. Ikatan angin Untuk memperkuat kerangka atap rumah terhadap pengaruh angin maka diperlukan ikatan angin pada kuda-kuda (rangka atap) dengan konstruksi seperti gambar berikut :

104


6. Hubungan Antar Elemen Struktur a. Hubungan Pondasi- Balok pengikat/sloof


105

b. Hubungan Balok Pengikat/Sloof - Kolom

c. Hubungan Kolom –Dinding

d. Hubungan Kolom – Balok Keliling/Ringbalk

106


7. Langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

a. Pembentukan KSM pembangunan Rumah, yang keanggotaanya adalah terdiri dari b. c.

d. e.

penerima manfaat dan relawan yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan. Memastikan kepemilikan hak tanah dan rumah atas nama calon penerima manfaat dengan bukti surat kepemilikan yang syah. Melakukan Survey teknis dengan melakukan identifikasi tingkat kerusakan per sub komponen bangunan rumah dan data pemilik rumah dengan menggunakan format survey kerusakan rumah (Form Survey RTLH). o Status tanah (pererima manfaat harus mempunyai hak atas tanah) o Identifikasi kerusakan termasuk kategori rusak ringan , rusak sedang atau rusak berat. o Membuat desain/gambar rencana rehab/membangun baru meliputi: • Gambar Denah • Gambar tampak depan/samping • Gambar potongan memanjang dan melintang • Gambar Pondasi • Gambar Struktur • Gambar pembesian • Detail sambungan ( Sambungan kayu , sambungan besi) Langkah perencanaan dan pelaksanaan berikutnya seperti kegiatan Infrastruktur yang lain atau dapat mengacu pada petunjuk teknis perencanaan dan pelaksanaan Infrastruktur. Persyaratan teknis bangunan mengacu pada standar teknis bangunan rumah tahan gempa dan POB pembangunan rumah yang ditetapkan Departemen PU.


107

Form Survey RTLH

DATA HASIL SURVEY KERUSAKAN RUMAH Nama Pemilik : ……………………………............... Alamat /RT/RW : ………………………………………….. Kelurahan

No

: …………………………………………..

Komponen Bangunan

(1) 1 Atap

(2)

2 Plafon

3 Dinding

4 Pintu & Jendela

5 Lantai

6 Fondasi

7 Utilitas

Sub Komponen Bangunan (3) a. Penutup Atap b. Rangka Atap c. List Plank & Talang Sub Total a. Rangka Plafon b. Penutup & List Plafon c. Cat Sub Total a. Kolom & Balok Ring b. Bata / Dinding Pengisi c. Cat Sub Total a. Kusen b. Daun Pintu c. Daun Jendela Sub Total a. Struktur Bawah b. Penutup Lantai a. Fondasi b. Sloof Sub Total a. Listrik b. Instalasi Air Hujan & Pasangan Rabat Beton Keliling Bangunan Sub Total JUMLAH TOTAL

NILAI TINGKLAT KERUSAKAN

108


Bobot ( % ) Tingkat Kerusakan Terhadap Kerusakan Bobot Nilai (%) Seluruh Maksimum (%) (4x6) Bangunan (4) (5) (6) (7) 10.56% 100% 11.62% 100% 2.06% 100% 24.24% 4.67% 100% 5.06% 100% 1.41% 100% 11.14% 9.66% 100% 13.68% 100% 1.65% 100% 24.99% 2.70% 100% 2.47% 100% 5.15% 100% 10.32% 2.89% 100% 8.96% 100% 11.85% 11.15% 100% 3.30% 100% 14.45% 1.79% 100% 1.22% 100%

3.01% 100.00%

…………….%

D. PRASARANA PERDAGANGAN Prasarana/kegiatan Perdagangan yang dibangun dalam proyek ini merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat umum/kepentingan umum bagi masyarakat miskin, misalnya Pasar Desa (termasuk Kios didalamnya) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dll. a). Pasar Pasar yang dimaksudkan disini adalah pasar desa/kelurahan yang merupakan suatu tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi jual beli. Persyaratan utama untuk pembangunan pasar adalah adanya penjual dan pembeli serta barang/komoditas yang diperjual belikan. Lingkup kegiatan pembangunan pasar desa/kelurahan diprioritaskan pada :  Rehabilitasi atau perbaikan bangunan pasar lama yang telah ada;  Peningkatan bangunan/fasilitas pasar yang telah ada sehingga mampu memberikan pelayanan secara lebih optimal;  Pembangunan pasar baru yang benar-benar dibutuhkan. Kriteria rehabilitasi/peningkatan pasar lama yang perlu diperhatikan, antara lain :  Pasar lama yang ada masih terdapat aktivitas perdagangan dan pedagang yang ada/calon pedagang bersedia memanfaatkan pasar secara rutin;  Bangunan pasar lama masih kuat dan akan tetap stabil;  Tersedia lokasi yang cukup untuk peningkatan bangunan/fasilitas pasar lama sehingga mampu meningkatkan pelayanannya.  Lokasi pasar lama tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah setempat; Kriteria pembangunan baru pasar desa/kelurahan, antara lain :  Belum tersedia pasar terdekat, dengan jarak kurang lebih 5 km;  Sudah ada beberapa bakal calon (embrio) pedagang;  Jumlah yang cukup dari calon pedagang yang bersedia dan terdaftar untuk memanfaatkan pasar secara rutin;  Ada komoditas/barang dagangan setempat yang akan diperjual-belikan;  Tersedia lahan yang siap dipergunakan sesuai kebutuhan luas pasar tanpa menimbulkan dampak lingkungan dan social bagi warga;  Lokasi pasar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat; 1). Potensi dan Lokasi Pasar Survey potensi dan kebutuhan terhadap pembangunan baru pasar secara sederhana dapat dilakukan pada beberapa penduduk dan tokoh masyarakat di sekitar lokasi pasar di dalam desa maupun di luar desa dengan menggunakan peta desa lengkap serta jalan porosnya.  Di lokasi rencana sudah ada beberapa (embrio) pedagang di tempat calon pasar tersebut.  Jarak kepasar yang terdekat dengan lokasi rencana kurang lebih 5 km.  Lokasinya strategis (pertigaan jalan/perempatan jalan kendaraan atau tempat persinggahan kendaraan umum). dekat pemukiman penduduk dan transportasinya mudah di jangkau.  Jumlah yang cukup untuk calon pedagang yang mendaftar (untuk menentukan luas pasar).  Secara umum untuk Jumlah Pembeli = Jumlah Penduduk x Koefisien (koef. maks. = 1)


109

2). Calon Pengguna dan Kebutuhan Luas Bangunan Pasar a. Calon pengguna pasar Calon pengguna pasar adalah pedagang yang akan menggunakan pasar tersebut secara rutin. Jumlahnya adalah jumlah pedagang pada embrio pasar ditambah dengan calon pedagang baru yang bersedia dan terdaftar pada saat sosialisasi/survey khusus yang dilaksanakan. Pendaftaran bagi para calon pengguna pasar dilakukan dengan formulir/blanko, diantaranya mencakup tentang : nama, alamat, pedagang harian atau mingguan, jenis dagangan serta iuran yang disepakati untuk retribusi dan tanda tangannya.

b. Kebutuhan Luas Bangunan Pasar Setelah diketahui jumlah calon pedagang yang mendaftarkan, maka untuk menentukan kebutuhan luas bangunan pasar bisa ditentukan dengan mamperkirakan secara rata-rata kebutuhan lahan berdagang untuk tiap satu orang pedagang = 4 m2. Maka kcbutuhan luas bangunan Pasar = Jumlah calon pedagang x 4 m2. Ada dua jenis bangunan yang dibutuhkan di dalam pasar.  Los pasar, bangunan besar yang digunakan bersama-sama antar pedagang yang bagian atasnya terlindungi, sedangkan sisi-sisinya terbuka.  Kios-kios, bangunan yang bagian atas maupun sisi-sisinya terlindungi dan

110


pada sisi bagian depannya bisa di tutup dan dibuka. Setiap kios berukuran sekurang-kurangnya 3m x 4m. Untuk menentukan jumlah kios bisa diambil angka 50% x jumlah pedagang harian, walaupun angka sebenarnya perlu di sepakati Iebih lanjut dengan para calon pedagang terutama menyangkut dana yang tersedia. 3). Kebutuhan Sarana Penunjang Pasar Pada setiap bangunan pasar memerlukan sarana penunjang yaitu. MCK, Parkir Kendaraan, Bak Sampah dan Listrik. Untuk menentukan kebutuhan sarana penunjang tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan berikut. (a) MCK, Jumlah kebutuhan MCK sama dengan Jumlah Calon Pedagang dibagi 15, dimana angka 15 merupakan perkiraan kemampuan pelayanan 1 unit per hari. MCK harus tersedia air bersih yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya. (b) Parkir, luas lahan (m2) kebutuhan parkir sama dengan Jumlah Pedagang dikali luas lahan per kapita pedangan (m2). Luas lahan per kapita pedagang sekurangkorangnya 10 m2. Untuk lebar lahan parkir sekurang-kurangnya 10m. (c) Bak Sampah, Ukuran Bak sampah ditentukan berdasarkan volume timbulan sampah per pedagang (sebesar 0,1m3/hari). Untuk tinggi bak 1,5 m maka luas bak sampah yang diperlukan adalah Jumlah pedagang dikali 0,1 m3 dibagi 1,5m. (d) Listrik, Bila diperlukan maka pasar dapat disediakan listrik berdasarkan kebutuhan rata-rata per orang pedagang di Los Pasar sebesar 100VA dan per Kios rata-rata 450 VA. Pasar juga harus dilengkapi dengan drainase air hujan yang terintegrasi dengan system drainase kota yang ada atau tempat pembuangan air (sungai, sumur resapan, laut, danau, dll). Drainase dapat dibuat terbuka atau ditutup. 4). Tata Ruang Pasar Penataan ruang pasar memperhatikan letak pasar dengan jalan masuk utama yang ada disekitarnya. Penataan ruang pasar dapat diatur seperti contoh gambar berikut :


111

Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan terkait dengan penataan ruang pasar tersebut, seperti diuraikan pada table berikut :

5). Teknis (1) Bahan Bangunan Bahan bangunan yang digunakan adalah bahan setempat yang tersedia dengan kriteria sebagai berikut : a. Bahan bangunan yang digunakan harus memenuhi persyaratan bahan bangunan yang tercantum dalam SNI b. Kemudahan penyediaan bahan bangunan c. Kemudahan pelaksanaan konstruksi d. Keandalan konstruksi (2) Konstruksi Konstruksi bangunan dibuat sederhana sehingga tidak diperlukan perhitunganperhitungan konstruksi, namun apabila daya dukung tanahnya kurang baik maka perlu dilakukan perhitungan. Persyaratan teknis bangunan mengacu pada standar teknis bangunan gedung (sederhana) tahan gempa yang ditetapkan Kementerian PU.

112


Gambar Denah Pasar Desa

4.10. PRASARANA MANDI, CUCI, KAKUS 1). Ketentuan Umum  MCK Komunal yang dibangun merupakan kebutuhan bagi warga miskin dan warga pengguna bersedia untuk memelihara.  Sumber air di MCK harus terjamin (tersedia dalam 24 jam), kualitas (air bersih) dan kuantitasnya agar prasarana MCK dapat berfungsi dengan baik;  Lokasi dan waktu tempuh dari rumah warga pemanfaat adalah 2 menit (jarak kurang/lebih 100m) dan luas daerah pelayanan maksimum untuk 1 MCK adalah 3Ha.  Limbah MCK harus dikontrol dengan baik sehingga tidak mengganggu dan mencemari lingkungan. Resapan dan saluran pembuangan harus lancar dan tidak meresap ke sumur disekitarnya.  Bangunannya sederhana, sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan mempertimbangkan budaya setempat;  Keperluan wanita dan laki-laki terpisah dan kapasitas satu unit MCK sebagai berikut.


113

2). Bagian-bagian MCK a. Sumber Air Sumber air MCK harus memenuhi syarat air bersih :  







  

Kualitas air tidak berasa, berbau, berwarna dan tidak pula keruh; Penyediaan air bersih dapat dari PDAM, air tanah, sumur bor/gali/mata air dan kuantitas air sekurang-kurangnya untuk mandi 20 ltr/orang/hari, cuci 15 lt/org/hr, kakus 10 lt/org/hr. Air Bersih Perpipaan/PDAM dengan ketentuan : o Pipa air bersih dapat digunakan pipa PVC diameter sekurang-kurangnya 12,5 mm. o Pipa sebaiknya tertanam dalam tanah atau dilindungi dengan baik. Sumur pompa tangan/mesin, dengan ketentuan : o Sekeliling sumur pompa harus ada lantai kedap air selebar 1,20 m o Pipa selubung sumur harus terbuat dari bahan kedap air dengan kedalaman minimum 2 meter dari permukaan lantai Sumur Gali dengan ketentuan : o Sekeliling sumur gali harus ada lantai kedap air selebar 1,20 m o Dinding sumur gali harus terbuat dari konstruksi yang aman, kuat dan kedap air sampai ketinggian 0,75 meter keatas dan 2 meter kebawah permukaan lantai. Mata Air dilengkapi dengan bak penangkap air. Air Hujan dengan Bak Penampung Air Hujan; Lokasi sumur minimal 10 meter dari sumber pengotoran (cubluk/resepan).

b. Kamar Mandi dan WC     

 

114

Kamar Mandi/WC boleh tanpa atap bila sesuai kebiasaan masyarakat setempat; Lantai dibuat tidak licin dengan kemiringan kearah tempat pembuangan +1%. Tinggi dinding sekurang-kurangnya 160 cm. Pintu dari Bahan tahan air atau PVC dengan ukuran lebar 60-80cm dan tinggi 160cm. Ventilasi udara dan sinar/cahaya alami tersedia sekurang-kurangnya seluas 0,5m2, bila tidak cahaya alami tidak memungkinkan maka disediakan penerangan lampu/listrik secukupnya. Air bekas mandi dapat dibuang ke saluran atau peresapan; Luas lantai KM sekurang-kurangnya 2m2 (1,0m x 2,0m) dengan ukuran bak sekurang-kurangnya 0,5m2 .


    

Luas lantai WC sekurang-kurangnya 2m2 (1,0m x 2,0m) dengan ukuran bak sekurang-kurangnya 0,1m2 . Kloset Jongkok untuk WC; keperluan wanita dan laki-laki terpisah. Bak kontrol, bak untuk memeriksa dan membersihkan pipa saluran. Pipa saluran, pipa untuk menyalurkan air limbah dari jamban ke cubluk atau tangki septic, PVC diameter sekurang-kurangnya 10cm. Kemiringan sekurangkurangnya 2%. Belokan 90 derajat sebaiknya dihindari dengan membuat 2 kali belokan 45 derajat atau bak kontrol.

c. Tempat Cuci Umum     

Tempat Cuci boleh terbuka atau diberi atap. Luas lantai sekurang-kurangnya 10m2. Lantai dibuat tidak licin dengan kemiringan kearah tempat pembuangan +1%. Tempat menggilas pakaian dapat berdiri atau jongkok. Air bekas cuci dapat dibuang ke saluran atau peresapan; Bila dilengkapi dengan dinding, pintu, ventilasi dan penerangan maka berlaku ketentuan-ketentuan seperti pada KM/WC juga dapat diterapkan.

d. Saluran Pembuangan Air Limbah   

Air yang masuk ke saluran pembuangan air limbah harus mengalir dengan lancar sampai ketempat pembuangan akhir/drainase. Saluran dibuat kedap air bila disekitarnya terdapat sumur air bersih dengan jarak 8 meter agar tidak merembes ke sumur. Diameter minimum 10 cm;

e. Septictank dan Peresapan  Septicktank Berfungsi untuk menampung tinja, urine dan air gelontoran sekaligus mematikan bakteri aerob dan anaerob.  Konstruksi dapat dibuat dari pasangan batu bata, spesi campuran 1 semen : 3 pasir atau Beton, campuran 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil Volume konstruksi tergantung dari jumlah pemakai, dapat dihitung dengan pendekatan table berikut :


115









Tangki septik empat persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 2 : 1 sampai 3 : 1. Lebar tangki sekurang-kurangnya 0,75 m dan panjang tangki sekurang-kurangnya 1,50 cm. Tangki air dalam tangki sekurang-kurangnya 1,00 m dan keadalaman maksimum 2,10 m. Tinggi tangki septik adalah tinggi air dalam tangki, ditambah dengan ruang bebas air sebesar (0,20 – 0,40) m dan ruang penyimpanan lumpur. Dasar tangki dapat dibuat horizontal atau dengan kemiringan tertentu untuk memudahkan pengurasan lumpur. Dinding tangki septik harus dibuat tegak. Tangki septik ukuran kecil yang hanya melayani satu keluarga dapat berbentuk bulat dengan diameter sekurang-kurangnya 1,20 m dan tinggi sekurang-kurangnya 1,00 m. Penutup tangki septik maksimum terbenam ke dalam tanah 0,40 m.

 Peresapan Berfungsi untuk membuang air limbah dari septictank sehingga didalam septictank tinggal material pada saja. Syarat teknis peresapan : 







116

Konstruksi dapat dibuat dari pasangan batu/bata tanpa spesi/plesteran agar air dapat masuk meresap kesela-sela batu tapi konstruksi harus cukup kuat untuk menahan tanah tidak runtuh. Jarak peresapan dengan sumur air bersih, sekurang-kurangnya untuk : tanah lempung 6 m , tanah normal 10 m dan tanah berpasir 25 m. Jarak ke pondasi bangunan minimal 1,5m dan jarak ke pipa air bersih minimal 3m. Pada daerah dengan topografi yang miring, elevasi letak resapan harus lebih rendah dari elevasi sumur air bersih agar air resapan tidak masuk ke sumur. Dimensi bangunan resapan tergantung dari jumlah pemakai, dapat dihitung dengan pendekatan table berikut :



117

GAMBAR DENAH & POTONGAN MCK B 10 DRAIN

60

20 15 T. CUCI

100

BAK KONTROL

A

BAK AIR

PIPA Ø 3"

200

10

A

POMPA

15 385

50

10

100

20

15 20

90

20

180

20 60 10

330

15

100

15

120

15

165

10

440

DENAH MCK TYPE A

RING BALOK

+ 2.00 PAS. DINDING BATA

200

PAS. BATA KEDAP AIR

BAK KONTROL

60

PAS. BATU KALI URUGAN TANAH

10

60

BETON BERTULANG

± 0.00 - 0.20

PIPA Ø 3"

KE SUMUR RESAPAN

150

10

25 50

10 - 0.80 - 1.00

20

PAS. BATU BATA

10

60

10

10 115

60

10

10 135

60

10 175

LANTAI KERJA PASIR URUG PAS. BATU KOSONG

20 20

90

20

180

20 20

POTONGAN A - A

118


PASIR

GAMBAR DENAH & POTONGAN SEPTIK TANK DAN RESAPAN TANAH URUG

VENTILASI Ø 1 1/4"

LAPISAN IJUK MANHOLE

KERIKIL

MANHOLE

PVC Ø 4" BERLUBANG BATU PECAH

PIPA DARI KLOSET PVC Ø 4"

OUTLET PVC Ø 4"

BETON (1PC : 2PS : 4KR)

PASANGAN BATA (1 PC : 2 PS)

POTONGAN A

PIPA DARI KLOSET PVC Ø 4"

VENTILASI Ø 1 1/4"

OUTLET PVC Ø 4" PVC Ø 4"

A

A MANHOLE

MANHOLE

DENAH TANGKI SEPTIK & RESAPAN (1)


119

DAFTAR LAMPIRAN No

120

Judul Formulir

Kode Format

1

COVER PROPOSAL

2

SURAT PENGANTAR

3

DATA USULAN KEGIATAN

Form - 1

4

SURAT PERNYATAAN HIBAH/IJIN PAKAI/IJIN DILALUI/GANTI RUGI

Form - 2

5

DAFTAR CALON PEKERJA PROYEK

6

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN SWADAYA MASYARAKAT

7

HASIL KESEPAKATAN HARGA SATUAN UPAH/BAHAN/ALAT

8

GAMBAR DESAIN ( SITUASI, DENAH, POTONGAN DAN DETAIL )

Form-GBR-1

9

DOKUMENTASI KEGIATAN

Form Photo

10

PENILAIAN TERHADAP DAFTAR KEGIATAN TERLARANG

Form - 4

11

DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN dan REFERENSI

Form - 5

12

DAFTAR KUANTITAS PEKERJAAN

RAB-2

13

RENCANA ANGGARAN BIAYA SWADAYA DAN PNPM/BLM(RAB)

RAB-4

14

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Form-6

15

DAFTAR RENCANA PENGADAAN BAHAN/MATERIAL

Form-7

16

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA

Form - 8

17

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN O & P PRASARANA

Form - 9

18

REFERENSI DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN

Form - 10

19

LEMBAR VERIFIKASI KELAYAKAN PROPOSAL

Form – V1

20

BERITA ACARA VERIFIKASI KELAYAKAN PROPOSAL

Form – V2


PR-1

TK-1 Form - 3 RAB-1

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN

NAMA BKM

:______________________

KELURAHAN :______________________

JENIS KEGIATAN :___________________________________ ___________________________________

JUMLAH BIAYA

: 1. Swadaya

Rp:___________________

2. PNPM/BLM Rp:___________________ Total Biaya

Rp:___________________

CAKUPAN ISI : UJI IDENTIFIKASI DAMPAK

F-1

USULAN KEGIATAN

F-2

PERNYATAAN KONTRIBUSI LAHAN

RAB-2

DAFTAR KUANTITAS PEKERJAAN

DAFTAR CALON TENAGA KERJA

RAB-4

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

TK-1

F-5

KESEPAKATAN SWADAYA

F-6

JADWAL PELAKSANAAN

RAB-1

KESEPAKATAN HARGA

F-7

DAFTAR RENCANA PENGADAAN

F-Gbr

GAMBAR

F-8

TIM PELAKSANA

F-Photo

PHOTO

F-9

PERNYATAAN KESANGGUPAN OPERASI & PEMELIHARAAN (O&P)

F-3

F-4

LIST NEGATIF


121

SURAT PENGANTAR

Form SP‐1

Kepada Yth : Badan Keswadayaan masyarakat ( BKM ) Kelurahan/Desa : .................................... Kecamatan : .................................... Kab/Kota : .................................... di Tempat Bersama ini kami sampaikan Proposal pelaksanaan kegiatan infrastruktur pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) yaitu : NO NAMA KEGIATAN

VOL

BLM

1 2 dst

SUMBER PENDANAAN SWADAYA SUMBER APBD MASY. LAIN

TOTAL BIAYA

LOKASI

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, atas kerjasama dan dukungannya disampaikan banyak terima kasih. ...................., ........................ 20 ...... KSM........................................ Ketua (....................................)

122


FORM - 1

A. DATA USULAN KEGIATAN Kota/Kabupaten

:

Kecamatan

:

Kelurahan/Desa

:

Nama BKM

: Jumlah Pengurus & Anggota KSM/Panitia (Org)

Nama KSM KSM

:

Kegiatan

:

L

:

Volume Pekerjaan

:

Jumlah Biaya

:

Alasan Pembangunan Prasarana

:

Lokasi Pekerjaan

:

:

Metode Konstruksi

:

Status Tanah Lokasi Kegiatan

:

Jumlah

Lingkungan

Nama Pekerjaan )*

Penerima Manfaat

P

(Meter/Unit)** SWADAYA (Rp)

Dusun/RT/RW

Jumlah :

PNPM/BLM (Rp)

: …………….........................................

......... KK

Gotong Royong

TOTAL BIAYA (Rp)

Miskin :

…...... KK

Semi Gotong Royong

Miskin :

...... %

Kerjasama Pihak Ketiga

Tanda )* : Diisi sesuai DetailSub Komponen Kegiatan Infrastruktur (SIM) Tanda )** : Coret yang tidak perlu


123

FORM - 2

PERNYATAAN HIBAH / IJIN PAKAI/IJIN DILALUI/GANTIRUGI*) Yang bertanda tangan dibawah ini , Saya: Nama : ................................................... No. KTP : ................................................... Pekerjaan : ................................................... Alamat : Jl. ................................................. RT/RW/Dusun …………... ............... Kel /Desa ………………..............., Kab./Kota ........................................ Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah, Nomor : ............................................. Tanggal ........................................dari Notaris/PPAT/Instansi lain yang Sah. Dengan ini menyatakan bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk : Hibah/Ijin Pakai selama..........tahun/Ijin Dilewati selama ........... tahun/Gantirugi*), berupa : Bentuk Kontribusi

Volume & Satuan Asset

Alamat Asset

Sketsa Peta Lokasi

1. Tanah/Lahan

Cantumkan : 1. Batas dan status kepemilikan kanan, kiri, depan dan belakang tanah warga 2. Bagian atau seluruh lahan milik warga disertai ukuran luas 3. Jalan sekitar lahan untuk identifikasi lokasi 4. Batas bagian tanah yang akan diberikan

2. Tanaman Produktif 3. Asset lainnya (sebutkan) Syarat/Bentuk Kontribusi Yang disepakat dengan Pemilik : ...............................................................................................

Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan : ............................................., untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat umum sesuai rencana kegiatan : ............................................................., di Lokasi ............................................................. oleh KSM : .................................................................... Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. . ……………….. , …………………………. 20..... Yang Menerima, Lurah/Ka Desa

Yang Memberikan, Pemilik Materai Rp.6.000

(_______________________)

(_______________________)

Mengetahui : Nama

Jabatan BKM/Mewakili Ketua KSM Ketua RT/Mewakili

*) Pilih yang sesuai;

124


Tandatangan

TK - 1

Diverifikasi Oleh : Faskel Teknik,

Diverifikasi Oleh : UPL,

Dibuat Oleh : Ketua KSM

(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)


125

FORM-3

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN SWADAYA MASYARAKAT Pada hari ini…………… tanggal ….. bulan ………. tahun 200…. bertempat di ........…………………… Kelurahan/Desa …………………., telah dilaksanakan Rembug Kesepakatan Swadaya Masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan : ......................................................, oleh KSM : ...................................................... Atas nama warga masyarakat penerima manfaat kegiatan, disepakati bahwa jika usulan kegiatan KSM tersebut, disetujui oleh Badan Keswadayaan Masyarakat, kami sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya sebagai berikuti : Jenis Swadaya 1. Tenaga Kerja : a. Mandor b. Kepala Tukang c. Tukang d. Pekerja

Volume

Sat. HOK HOK HOK HOK

Juml. Laki-laki (L) Juml. Perempuan (P) 2. Bahan :

Org Org

a. Batu Kali

M3

b. Semen c. Kerikil d. Pasir e. Benang/Ember/ Linggis/Cangkul,dll Dst

Zak M3 M3

Jenis Swadaya 3. Peralatan : a. Truk/Mobil Pengangkut b. Mesin Gilas

Volume

Sat.

4. Administrasi Rp.

5. Dana/Uang Tunai 6. Tanah/ Tanaman : a. Tanah b. Tanaman Produktif c. Asset Lainnya

M2 Btg

7. Konsumsi Daftar Rincian Nama-nama dan bentuk Swadaya terlampir. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………………………. 200…. Mengetahui, Dibuat, BKM/UPL, Lurah/Ka. Desa Ketua KSM/Panitia

(……………..………)

(……………………)

(……………………)

Atas nama warga masyarakat , No

126

Nama

Jabatan

1.

Ketua RT …..

2.

Ketua RW …..


Alamat

Tanda Tangan

RAB-1


127

FORM – 128


FORM-Photo


129

FORM-4

PENILAIAN TERHADAP DAFTAR KEGIATAN TERLARANG (NEGATIF LIST) Apakah usulan kegiatan, termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang untuk dibiayai oleh dana PNPM Mandiri Perkotaan ? No

BUTIR / ITEM

YA

1.

Pembangunan atau Rahabilitasi gedung Kantor Pemerintah atau kantor BKM

2.

Pembangunan atau Rahabilitasi Rumah Ibadah, termasuk infrastruktur lainnya yang secara langsung berada didalam lokasi rumah ibadah; Pembebasan Lahan; Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, sumbangan politik, dll); Kegiatan Militer atau semi-militer (pembelian/perdagangan senjata dan sejenisnya); Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti :  Membangun didalam dan atau berbatasan langsung dengan area yang dilindungi seperti : Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut, Kawasan pantai berhutan bakau (Mangrove), Kawasan Resapan Air, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Hutan Wisata, Daerah Pengungsian Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Cagar Budaya & Ilmu Pengetahuan, Lokasi Situs Purbakala, lokasi peninggalan sejarah;  Penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbes; .  Kegiatan produksi dan pengolahan yang menghasilkan emisi atau effluent cair dan gas kecuali kegiatan dalam skala kecil dan kegiatan-kegiatn yang telah direview dan diberikan sertifikat oleh Bappedalda berdasarkan standar kontrol polusi air dan udara.  Memanfaatkan dan atau menghasilkan bahan-bahan limbah berbahaya, termasuk pestisida dan herbisida, dan produk terkait lainnya;  Memproduksi, memproses, pengolahan, penyimpanan atau penjualan produk tembakau atau produk yang mengandung tembakau.  Memproduksi atau menggunakan bahan yang membahayakan ozon;  Memproduksi, menyimpan dan pengangkutan cairan, gas atau emisi yang berbahaya (termasuk kategori limbah berbahaya- B3);  Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan, pengadaan kayu dan peralatan perkayuan. Pengadaan Kayu diatas 3M3 per kegiatan harus memiliki SKSHH/FAKO  Pembangunan MCK, Kakus/Jamban tanpa Septictank dan resapan;  Bangunan/fasilitas Persampahan yang belum terintegrasi dengan sistem persampahan kota yang sudah ada;  Drainase yang belum terintegarasi dengan sistem drainase kota yang telah ada atau drainase tanpa pembuangan akhir;.  Jaringan Listrik (termasuk lampu penerangan) yang pengelolaan O&Pnya bukan oleh masyarakat;  Berdampak negatif terhadap penduduk asli;  Berdampak negatif terhadap kelestarian budaya lokal; Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga Bank; Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan atau pihak ketiga lainnya; Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan nilai-nilai PNPM Mandiri Perkotaan

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

130

TIDAK




(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)


FORM-5

DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN Hasil uji identifikasi dampak negatif terhadap lingkungan yang mencakup uraian jenis potensi dampak dan Rencana Tindakan penanganan/mitigasinya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. Kemudian kami akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengamanan tersebut, pada saat perkembangan kegiatan kira-kira mencapai kemajuan 50% dan 100% guna memastikan bahwa seluruh pengamanan dampak telah kami lakukan. No

POTENSI/SUMBER DAMPAK NEGATIF

UPAYA PENANGGULANGAN/ MITIGASI

PEMANTAUAN PENYELESAIAN (50%) (100%)

..............................................., ............................200.... Diverifikasi Oleh : Faskel Teknik,



(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)

(Lihat Referensi Daftar Uji Dampak Lingkungan-Lampiran 4)


131

RAB - 2

132




(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)


RAB - 4




(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)


133

FORM – 6 134


FORM-7




(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)


135

FORM-8

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA Ketua KSM

Sekretaris

PELAKSANA LAPANGAN

BENDAHARA

Ketua Regu Kerja/ Mandor

LOGISTIK

Ketua Regu Kerja/ Mandor

MASYARAKAT SUSUNAN TIM PELAKSANA KSM :

No 1.

NAMA

POSISI Ketua/Penanggungjawab

2. 3. 4. 5. 6. 7. Dst

Sekretaris Bendahara Pelaksana Lapangan Logistik/Pengadaan Ketua Regu Kerja (Mandor) Ketua Regu Kerja (Mandor)

Susunan Tim Pelaksana Lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi Lapangan/SDM KSM

136




(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)


FORM-9

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGOPERASIAN & PEMELIHARAAN PRASARANA Yang bertanda tangan dibawah ini, kami : Nama Jabatan Alamat

: …………………..................................………............................ : Ketua KSM............. ………………………................................, Kel./Desa ................................. Kecamatan ........................... ................................................................................ : Jl. .................................... Dusun/RT/RW ……………............

Kab./Kota

Menyatakan kesanggupan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana & prasarana yang kami bangun, yaitu : No

Jenis Sarana & Prasarana

Lokasi (Jl/Dusun/RT/RW)

1. 2. 3. dst Struktur Organisasi & Pengurus Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana tersebut akan kami sampaikan setelah kami ditetapkan sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. ……………….. , …………………………. 20..... Yang Menyatakan , Ketua KSM ……………… Materai Rp.6.000

(……………………………) Mengetahui : No 1

Nama

Jabatan BKM/Mewakili

2

UPL

3

Ketua RW/Mewakili

4

Ketua RT/Mewakili

Tandatangan


137

FORM-10

REFERENSI DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN No

1

2 3

4 5

6

7 8

9 10 11

138


ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASI

PRASARANA JALAN, JEMBATAN, GORONG-GORONG, TAMBATAN PERAHU Resiko Longsor akibat Kegiatan Pemindahan trase/jalur jalan atau bangunan ke Galian/Timbunan Tanah diarea tempat lain yang lebih aman lereng/tebing Batasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/panas Dibangun tanggul atau turap penahan Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan Dipasang pelindung tebing diarea terkena arus sungai/pantai Jembatan mengganggu lalu lintas Perletakan jembatan diperbaiki/disesuaikan perahu Jembatan/T.Perahu merubah Tata letak dipindahkan untuk menghindari masalah arah/aliran sungai Perletakan jembatan diperbaiki/disesuaikan Dipasang pelindung tebing diarea terkena arus sungai/pantai Meningkatnya erosi pada tebing Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan Meningkatnya erosi pada saluran Dasar saluran diperlandai pinggir/samping Dipasang penahan pelindung tebing saluran Dipasang gorong2 bantu untuk mengurangi debit (sub drainase) Perkerasan khusus pada badan jalan disekitar saluran, seperti beton, aspal, dll. Jalan tanah meningkatkan debu Permukaan jalan dipadatkan Permukaan jalan diberikan perkerasan dari bahan berbutir kasar (kerikil/sirtu) Jalan menutup/memotong aliran Dipasang gorong2 sesuai aliran alamiah/drainase air alamiah/drainase Saluran samping/drainase terjadi Drainase dibuat dari bahan pasangan batu/bata atau pendangkalan/ sedimentasi beton Drainase dibuat mengikuti kemiringan alamiah Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan atau saluran kota yang ada (terintegrasi) Jalan baru akan menebang banyak Pemindahan trase/jalur jalan ke tempat lain yang pohon-pohon lebih aman Tidak ada pembuangan akhir /ada Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan akhir genangan air dari (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem drainase/Gorong-gorong Drainase kota; Bangunan tidak nyaman/aman Dibuat pagar pengaman pada Tikungan Jalan yang tajam Dibuat penahan longsor diderah tebing/lereng atau badan jalan


No

12


ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASI Dibuat pagar pengaman pada jembatan dan di pintu masuk/ keluar jembatan (kiri+kanan) Dibuat tembok pengaman pada gorong-gorong (kiri+kanan) Dibentuk O&P kegiatan dan ada rencana kegiatan pemeliharaan

Belum terjamin O&P kegiatan

PRASARANA IRIGASI 1.

Resiko Longsor akibat Kegiatan Galian/Timbunan Tanah diarea lereng/tebing

Pemindahan jalur Saluran atau bangunan ke tempat lain yang lebih aman Batasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/panas Dibangun tanggul atau turap penahan Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan Dipasang pelindung tebing diarea terkena arus sungai/pantai Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami di daerah kemiringan Dipasang penahan pelindung tebing saluran

2

Meningkatnya erosi pada tebing atau dinding saluran tanah

3

Konsentrasi air tidak terkendali disaluran/sawah

Pengaturan penggunaan Air

Saluran terjadi pendangkalan/sedimentasi akibat erosi dari dinding sal. Tanah/Tebing

Dasar saluran diperlandai

4

5

Belum terjamin O&P kegiatan

Dibuat pintu-pintu air Saluran dibuat dari bahan pasangan batu atau beton Saluran dibuat mengikuti kemiringan alamiah Saluran pembuangan dibuat sampai ketempat pembuangan Dibentuk O&P kegiatan dan ada kegiatan pemeliharaan

PRASARANA AIR BERSIH 1 2

3 4 5 6

Galian Sumur (sumur dangkal) longsor Galian sumur dalam/bor bisa memunculkan bahan2 tambang yang bisa berbahaya, seperti minyak,gas Kualitas air sumur bercampur mineral/bahan2 berbahaya bagi kesehatan Sumur Gali (sumur dangkal) longsor Sumur terlalu dekat dengan MCK/WC Air Sumur tercampur air permukaan/Air Rembesan

Dibuat turap penahan tanah Dinding Sumur menggunakan Cincin Beton Koordinasi dengan dinas pertambangan & geologi/ instansi terkait sebelum kegiatan dimulai; Dilakukan Pengujian dimanfaatkan

kualitas

air

sebelum

Dinding Sumur dibuat menggunakan Cincin Beton Lokasi Sumur dan Septicktank/Resapan minimal 11 meter Dibuat bibir sumur yang cukup tinggi Lokasi Sumur dicari tempat yang tidak sering banjir


139

No


7

Mata Air tercampur air permukaan

8

1

2

3 4 5 6 7

1.

ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASI

Dibuat Pelindung disekitar mata air untuk mencegah air masuk Daerah sekitar mata air diberi pelindung jalur hijau Belum terjamin O&P kegiatan Dibentuk O&P kegiatan dan ada kegiatan pemeliharaan PRASARANA MCK, JAMBAN, SALURAN LIMBAH RUMAHTANGGA

Tidak ada saluran pembungan limbah cair domestik (MCK,Jamban,Air Cucian Dapur,dsb) Pipa sanitasi dipermukaan tanah yang sangat rawan thd sinar matahari, terinjak, dan kenakalan manusia Bangunan MCK, Jamban, Drainase air limbah, tidak sesuai standar teknis Septicktank/Resapan MCK/WC terlalu dekat dengan Sumur. Jenis bangunan Septicktank tidak sesuai jenis tanah Tidak ada pembuangan akhir dari saluran MCK, WC, Saluran Limbah Rumah Tangga/ada genangan air Belum terjamin O&P kegiatan

Dibuat saluran pembuangan sampai pembuangan atau drainase yang ada

Resiko Longsor akibat Kegiatan Galian/Timbunan Tanah diarea lereng/tebing

Pemindahan jalur atau bangunan ke tempat lain yang lebih aman Batasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/panas Dibangun tanggul atau turap penahan

ketempat

Dibuat Septictank dan Resapan untuk MCK/Jamban Tanam pipa sanitasi dari kakus keseptictank Buat Lubang septicktank

Kontrol

dan

Pipa

Udara

Desain/Spesifikasi teknis disesuaikan ketentuan standar teknis bangunan

untuk dengan

Jarak lokasi Septicktank/Resapan dengan Sumur minimal 11 meter Jenis bangunan Septicktank disesuaikan dengan daya resap tanah Dibuat Drainase sampai ketempat pembuangan akhir (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem Drainase kota; Dibentuk O&P kegiatan dan ada rencana kegiatan pemeliharaan PRASARANA DRAINASE PERMUKIMAN

Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan Dipasang penahan pelindung tebing saluran 2

Meningkatnya erosi pada tebing

Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami di daerah kemiringan Dipasang penahan pelindung tebing saluran

3

4

140

Saluran terjadi pendangkalan/sedimentasi akibat erosi dari dinding sal. Tanah/Tebing Tidak ada pembuangan akhir drainase/ada genangan air

Dasar saluran diperlandai Saluran dibuat dari bahan pasangan batu atau beton Saluran dibuat mengikuti kemiringan alamiah Saluran pembuangan dibuat sampai ketempat pembuangan Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan akhir (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem


No


ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASI Drainase kota;

5 6

1 2 3

Bangunan Drainase Tiidak sesuai standar teknis Belum terjamin O&P kegiatan

Desain/Spesifikasi teknis disesuaikan dengan ketentuan standar teknis bangunan Dibentuk O&P kegiatan dan ada kegiatan pemeliharaan PRASARANA PERSAMPAHAN Bangunan Sampah Tiidak sesuai Desain/Spesifikasi teknis disesuaikan dengan standar teknis ketentuan standar teknis bangunan Tidak ada Pembuangan Sampah TPS dibuat terintegrasi dengan Sistem persampahan dari TPS kota; Belum terjamin O&P kegiatan Dibentuk O&P kegiatan dan ada kegiatan Persampahan pemeliharaan


141

Form : V.1

LEMBAR VERIFIKASI KELAYAKAN USULAN KEGIATAN KSM LINGKUNGAN No

ASPEK YANG DIVERIFIKASI

PENILAIAN KELAYA KAN YA

A

ASPEK ORGANISASI

1

Adakah pengurus, anggota, serta aturan organisasi yang jelas ? Apakah jumlah anggota organisasi KSM dari perempuan, minimal 30% ? Apakah KSM telah Mendaftar pada BKM/LKM dan dinyatakan layak ? Apakah Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Sarana & Prasarana? Adakah kontribusi Swadaya masyarakat ? ASPEK MANAJEMEN, TEKNIS KEGIATAN Apakah Prasarana yang diusulkan sesuai dokumen PJM-Pronangkis ? Apakah rencana lahan lokasi Bangunan telah dibebaskan (tidak akan ada dampak sosial)?

2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6

TIDAK

CATATAN (PENYEMPURNAAN)

Adakah calon tenaga kerja yang akan terlibat ? Adakah Kesepakatan Harga Hasil Survey (minimal 3 toko setempat) ? Adakah Gambar sederhana Infrastruktur ?

9

Adakah dokumentasi/photo kondisi awal (0%) ? Apakah rencana Bangunan tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang ? Apakah rencana Bangunan tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) Lingkungan? Adakah Daftar Kuantitas Pekerjaan?

10

Adakah Perhitungan RAB (Swadaya & BLM/PNPM) ?

11

Adakah Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ?

12

Adakah Rencana Pengadaan Kegiatan ? Adakah Struktur Organisasi/Susunan Tim Pelaksanaan Kegiatan ? Apakah rencana Bangunan layak secara teknis? (Kesesuaian spesifikasi dengan standar teknis, Kualitas Bahan Utama, Pencapaian Manfaat, dan Keamanan/kenyamanan Pemakai). 1. Apakah Lokasi Yang Dipilih sesuai dengan Jenis Infrastruktur yang direncanakan ? 2. Apakah Desain/Spesifikasi & kualitas bahan utama yang direncanakan baik/kuat (sesuai persyaratan stándar teknis bangunan) ?

7 8

13 14

142


No

PENILAIAN KELAYA KAN

ASPEK YANG DIVERIFIKASI

YA

TIDAK

CATATAN (PENYEMPURNAAN)

3. Apakah bangunan utama dan pelengkap dari prasarana sudah direncanakan (minimal untuk menjamin keamanan bagi pemakai atau agar usia pemakaian prasarana lebih lama) ? 4. Apakah desain sudah memperhatikan kebiasaan lokal? 5. Apakah KSM Mampu mengerjakan sendiri Prasarana tersebut? (Untuk pekerjaan pemadatan perkerasan (Kerikil/Sirtu, Telfor, Makadam) agar diupayakan menggunakan mesin gilas/pemadat); 6. Apakah desain sudah mempertimbangkan pencapaian manfaat dari prasarana (setelah bangunan selesai dapat langsung bermanfaat), khususnya prasarana seperti Air Bersih, Drainase, dll; 7. Dan lain2 persyaratan/standar teknis yang dianggap prinsip pada bangunan (lihat Pedoman Teknis perjenis prasarana); JUSTIFIKASI KELAYAKAN : Nama Yang Memverifikasi

Rekomendasi Hasil Verifikasi *)

Tandatangan

LAYAK /

(..............................................)

UPL: ______________________ Faskel Teknik : ______________________ Askot/TA Infrastruktur : ______________________

LAYAK DENGAN PENYEMPURNAAN / TIDAK LAYAK

(..............................................) (..............................................)

Unsur Dinas/Tim Teknis Kota/Kab ______________________

(..............................................)

*) Pilih Yang Sesuai


143

Form : V.2 BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELAYAKAN USULAN KEGIATAN LINGKUNGAN Pada hari ini ………………tanggal ………………bulan……………tahun ……….telah dilaksanakan verifikasi kelayakan proposal usulan kegiatan KSM Lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan skala prioritas, Renta PJM pronangkis. Berdasarkan kesepakatan hasil verifikasi maka dinyatakan bahwa kegiatan berikut : Rekomendasi Kelayakan

Uraian Kegiatan 1. Nama pekerjaan

:………………………………….

2. Lokasi

:………………………………….

3. Volume

:………………………………….

LAYAK untuk dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM yang ada

4. Nilai Kegiatan

5.

a. Swadaya

: Rp…………………………….

b. BLM PNPM

: Rp…………………………….

c. TOTAL (a+b)

: Rp…………………………….

Nama KSM/Panitia

:………………………………….

Secara lengkap hasil verifikasi terlampir (Formulir Verifikasi Form V.1). Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ............................,. tgl......................................

Pengusul :

Tim Verifikasi : Faskel Teknik

U P L,

Ketua PANITIA

(…………………………)

(…………………………)

(…………………………)

Askorkot Infra (…………………………) No

144

Mengetahui/Saksi-saksi :

Nama

Jabatan

1

Lurah/Kades

2

Ketua RW

3

Ketua RT

4

To Mas/Mewakili


Tandatangan 1 2 3 4

KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 48048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR

Recommend Documents