PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM JALAN KABUPATEN

SK No. 77 / KPTS / Db / 1990

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM JALAN KABUPATEN

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Perencanaan Umum Jalan Kabupaten

DAFTAR ISI

Halaman 1.

MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................... 1

1.1 Kebutuhan akan Perencanaan .................................................................................. 1 1.2 Tujuan ..................................................................................................................... 2 2.

RUANG LINGKUP PROSEDUR PERENCANAAN ........................................... 3

2.1 Kelompok Tugas ..................................................................................................... 3 2.2 Pencakupan Jaringan Jalan dan Prosedur Penyaringan ........................................... 6 2.3 Pengertian Kategori Pekerjaan ................................................................................ 9 2.4 Rangkuman Prosedur Perencanaan ......................................................................... 11 3

KEBUTUHAN SUMBERDAYA ........................................................................... 19

3.1 Kebutuhan Staf ....................................................................................................... 19 3.2 Tugas Utama ........................................................................................................... 21 3.3 Jadwal Keseluruhan Tugas ..................................................................................... 23 3.4 Pembiayaan ............................................................................................................. 23 3.5 Kebutuhan Sumber Daya Lainnya .......................................................................... 24

Modul 1 : Gambaran Umum


1

MAKSUD DAN TUJUAN

1.1

KEBUTUHAN AKAN PERENCANAAN

1. Tugas yang sangat penting mengenai perencanaan dan persiapan program pekerjaan tahunan untuk jaringan jalan kabupaten, sudah mulai dilakukan secara sistematis. Sebelumnya kebanyakan program disusun berdasarkan usulan-usulan àd-hoc' yang diajukan oleh kabupaten yang kurang didukung dengan perencanaan yang memadai atau dengan evaluasi sehingga didapat pilihan alternatif yang prioritas. Persiapan program lima tahun dengan bantuan konsultan untuk mendapatkan Bantuan Luar Negeri (BLN), tidak menunjukkan sebagai suatu cara yang efisien dan memuaskan. Dalam kenyataannya aspirasi dan kemampuan daerah kurang dipertimbangkan karena terlalu banyaknya petunjuk dari instansi di tingkat pusat yang memaksakan suatu kerangka kerja yang kaku dan kurang dapat diterima di dalam pemilihan proyek untuk jangka panjang. Rencana-rencana yang dihasilkan dengan cara ini cenderung sudah kadaluarsa, bahkan sebelum pelaksanaannya dapat dimulai. 2. Peranan kabupaten dalam mempersiapkan program penanganan jaringan jalan sendiri jelas diperlukan untuk menjamin adanya keluwesan dalam mengadakan perubahan-perubahan sesuai kebutuhan daerah dan untuk mengalihkan tanggung jawab instansi tingkat pusat ke tingkat kabupaten. Pada saat yang sama, Pemerintah Pusat dan pihak donor memerlukan jaminan bahwa program semacam ini mempunyai dasar yang rasional dan disusun secara sistimatis. Demikian pula dengan sumber daya ekonomi nasional yang jumlahnya terbatas, supaya dapat digunakan seefisien mungkin. 3. Prosedur perencanaan jalan semacam ini perlu diperkenalkan kepada kabupaten. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa tidaklah cukup hanya dengan menyerahkan suatu buku petunjuk begitu saja untuk diterapkan secara bersama. Untuk memperkenalkan suatu prosedur secara efektif, perlu didukung oleh program pelatihan, bimbingan dan bantuan teknis di tingkat kabupaten, termasuk pengarahan yang tegas dari instansi yang tingkatnya lebih tinggi. Kegiatan ini telah mulai dilakukan sejak tahun 1990 seiring dengan SK No. 77 - Dirjen Bina Marga 4. Keberhasilan juga mungkin dapat lebih dicapai dari pendekatan terpusat yang menerima kenyataan bahwa untuk mencakup seluruh jaringan jalan sekaligus dalam sekali studi tidak dapat dilaksanakan. Karena itu perlu dipertimbangkan bahwa untuk mengalihkan prosedur perencanaan dari tingkat pusat ke daerah harus dilakukan melalui suatu periode peralihan beberapa tahun, dimana instansi di tingkat propinsi harus ikut melakukan peranan pemeriksaan dan pengawasan yang dahulu hampir semuanya dilakukan oleh pusat. 5. Keperluan mendasar dalam proses perencanaan adalah untuk membuktikan bahwa dari setiap proyek dapat diharapkan suatu tingkat pengembalian (rate of return) yang dapat dipertanggung-jawabkan. Tanpa melakukan hal ini paling tidak akan memboroskan beberapa sumber daya yang disediakan untuk proyek jalan kabupaten. Untuk memberikan program pekerjaan yang potensial dan melibatkan berbagai proyek dalam skala besar, diperlukan latihan perencanaan yang cukup banyak dengan lengkap. 6. Alasan utama diperlukannya masukan perencanaan dalam skala besar bukannya karena kerumitan metodologi yang diusulkan, namun karena besarnya jumlah Modul 1 : Gambaran Umum

1


proyek yang berdiri sendiri yang harus dinilai dan banyaknya jenis proyek yang terlibat. Pengalaman dari beberapa tahun pelaksanaan studi jalan kabupaten di Indonesia telah menunjukkan bahwa karena besarnya variasi jenis jalan, mulai dari jalan aspal yang dilewati beberapa ribu kendaraan per hari sampai dengan jalan setapak yang tidak dapat dilewati kendaraan, menyebabkan setiap proses perencanaan harus mempertimbangkan ruas-ruas jalan atas dasar kondisi masingmasing dengan suatu bentuk penaksiran yang sesuai supaya rekomendasi yang dihasilkan mempunyai kelayakan yang memadai. 7. Bagian pokok dari proses perencanaan ini meliputi suatu kegiatan survai pengumpulan data yang diperlukan, terutama dalam hal lokasi jalan, panjang dan kondisinya saat ini, serta informasi mengenai tingkat lalu lintas atau jumlah penduduk pengguna jalan yang bersangkutan (informasi seperti ini seringkali tidak tersedia sulit didapatkan). 8. Bagian pokok berikutnya adalah kegiatan evaluasi proyek dengan dengan menggunakan data hasil survai di atas. Ada beberapa metode penaksiran atau evaluasi yang dapat dilaksanakan; metode yang paling sederhana yakni penyusunan peringkat proyek dengan menggunakan cara indeks menunjukkan korelasi yang lemah dari hasil evaluasi ekonomi. Karena itu pada prosedur ini cara tersebut tidak digunakan dan dipakai suatu sistim yang tetap berhubungan langsung dengan kriteria ekonomi konvensional. Sistim ini tidak memerlukan tambahan data survai dan waktu analisa yang berarti, ataupun tingkat keahlian yang lebih tinggi dari pada yang dibutuhkan oleh metode yang paling sederhana tadi.

1.2

TUJUAN

1. Tujuan umum dari Prosedur Perencanaan dan Penyusunan Program ini adalah : Untuk menyusun prioritas penangan jalan sesuai dengan dana yang tersedia dengan cara yang efisien, agar menunjang pembangunan ekonomi dan sosial daerah tersebut. 2. Tujuan khusus-nya adalah untuk : Memberi pengetahuan kepada staf kabupaten di dalam melaksanakan pekerjaan survai, analisa dan evaluasi, sesuai dengan prosedur yang sistematis dan menuju ke arah persiapan yang tepat waktu dari program tahunan dalam standar yang konsisten. Memberi kepastian bahwa alokasi sumber daya berdasarkan kategori pekerjaan (yakni, pekerjaan berat, pemeliharaan dan pekerjaan ringan lain) ditentukan secara rasional. Memberi kepastian bahwa penentuan pemilihan prioritas pekerjaan berat, didasarkan atas kriteria ekonomi yang sederhana namun rasional, sehingga dapat memberikan tingkat kepercayaan yang memadai baik bagi donor maupun instansi pemerintah bahwa investasi yang diusulkan telah sesuai. Mendokumentasikan dan membangun `database' dari informasi mengenai jaringan jalan untuk keperluan pemantauan dan perencanaan lebih lanjut. Dapat mencakup perencanaan bagi semua pembiayaan jalan kabupaten, tanpa melihat darimana sumber pendanaannya.


2


2

RUANG LINGKUP PROSEDUR PERENCANAAN

2.1

KELOMPOK TUGAS

1. Prosedur perencanaan dibagi dalam lima komponen utama atau kelompok tugas, dimana setiap kelompok tercakup dalam bagian terpisah dalam buku petunjuk ini :

Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5

: : : : :

KAJI ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE SURVAI ANALISA PENAKSIRAN BIAYA PERSIAPAN PROGRAM TAHUNAN

2. Bagan alir yang telah disederhanakan pada Gambar 1 menunjukkan rangkaian pokok kegiatan-kegiatannya. Gambar 2 menunjukkan aliran tugas serta keterkaitannya satu sama lain secara lebih terinci. 3. Perencanaan harus dilihat sebagai suatu siklus kegiatan yang berkesinambungan dengan maksud untuk menyusun suatu gabungan informasi mutakhir mengenai seluruh jaringan jalan. Informasi perencanaan disusun untuk memberikan suatu program tahunan, namun prosesnya tidak hanya berhenti disitu. Program tahunan harus merupakan bagian dari suatu strategi untuk jangka yang lebih panjang bagi seluruh jaringan, yaitu rencana yang bergulir dan mencakup beberapa tahun. 4. Siklus perencanaan dengan pembagian waktunya secara umum digambarkan seperti di bawah ini.

DAUR PERENCANAAN TAHUNAN

Kaji Ulang Program

Kaji Ulang & Pemutakhiran Database

Des

Jan - Feb Okt-Nop Survai Pemeliharaan Terinci

Survai Penjajagan Kondisi Jalan S1

Sep -Nop

Apr

Sep Survai Disain Sep-Nop


Penyusunan Program

Survai S2 – S8

Mei - Jun Jul - Agu

Analisa dan Penaksiran Biaya

Penyaringan dan Penyusunan Peringkat

3



4



5


2.2

PENCAKUPAN JARINGAN JALAN DAN ROSEDUR PENYARINGAN

1. Prosedur Perencanaan ini dimaksudkan untuk diterapkan pada seluruh jaringan jalan kabupaten secara sistematis. 2. Data survai terbaru yang dapat diandalkan dari setiap ruas dalam jaringan jalan harus tersedia sehingga pilihan pekerjaan yang diperlukan dapat dipertimbangkan dan disusun dalam urutan prioritas. Alokasi dana yang rasional hanya dapat dibuat bila datanya lengkap untuk seluruh jaringan jalan. 3. Jaringan jalan tersebut dibagi dalam dua bagian : Jalan mantap (stabil ; selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya sudah `baik/sedang' yang hanya memerlukan pemeliharaan. Jalan tidak mantap (tidak stabil ; tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya `rusak/rusak berat' yang memerlukan ‘pekerjaan berat' (rehabilitasi, perbaikan, konstruksi), termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda-4. 4. Untuk menjaga kemutakhiran data inventarisasi jalan seluruh jaringan (agar umur datanya selalu tidak akan lebih dari tiga tahun) perlu dilakukan hal berikut : Pada jalan-jalan yang mantap, setiap tahunnya harus dilakukan `Survai Penjajagan Kondisi Jalan' (S1) Pada jalan-jalan yang tidak mantap, setiap tahunnya harus dilakukan ‘Survai Penyaringan Jalan’ (S2) pada sepertiga bagian jalan saja, sehingga seluruh bagian jalan dapat tercakup dan selesai disurvai dalam daur tiga tahun. Pada jalan-jalan yang tidak mantap, dibagi dalam tiga bagian yang kira-kira sama, lalu setiap tahun satu bagian harus dicakup dalam `Survai Penyaringan Jalan' (S2), sehingga seluruh bagian jalan dapat tercakup dan selesai disurvai dalam daur tiga tahun. 5. Pada prinsipnya semua jalan mantap setiap tahunnya harus mendapatkan prioritas untuk ditangani dengan pemeliharaan rutin dan/atau berkala. Untuk itu, informasi survai yang terbaru diperlukan untuk menentukan kebutuhan teknis yang tepat, karenanya survai tahunan sangat perlu dilaksanakan. Survai S1 digunakan untuk memperbaharui informasi inventarisasi jalan sebagai bagian dari prosedur perencanaan yang sekaligus digabung dengan survai penyaringan pemeliharaan tahap pertama dalam persiapan pemeliharaan tahunan (lihat petunjuk terpisah untuk Persiapan Program Pemeliharaan Jalan Kabupaten). 6. Di banyak kabupaten, jaringan jalan yang tidak mantap masih lebih besar dari jaringan jalan yang mantap dan dana untuk pekerjaan berat yang diperlukan melebihi dana yang tersedia. Karenanya diperlukan suatu sistim untuk menyaring dan menyusun urutan proyek, terutama yang berdasarkan kriteria ekonomi. Survai penyaringan kondisi jalan (S2) dikaitkan dengan survai-survai lain yang mengukur permintaan akan angkutan, dilakukan untuk keperluan tersebut. 7. Manfaat peningkatan suatu jalan dapat dihitung dengan cara, membandingkan kondisi jalan saat ini dengan yang diharapkan, dan dengan memperkirakan jumlah Modul 1 : Gambaran Umum

6


lalu lintas yang diharapkan. Manfaat ini kemudian dapat diperbandingkan dengan perkiraan biaya peningkatan jalan, untuk memberikan tingkat pengembalian ekonomi proyek (misalnya, Net Present Value = nilai bersih saat ini atau NPV/Km). Kemudian sejumlah proyek dapat disusun peringkatnya dan proyek yang NPV/kmnya tertinggi harus dipilih untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Dengan cara ini baik kabupaten maupun secara nasional dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin keadaan kelangkaan dana tersebut. 8. Jaringan jalan yang tidak mantap selanjutnya dapat dibagi lagi kedalam dua kelompok : Jalan terbuka yang dapat dilalui kendaraan roda-4 untuk sepanjang tahun. Jalan tertutup yang tidak dapat dilalui kendaraan roda-4 untuk sepanjang atau sebagian tahun. 9. Permintaan akan angkutan pada jalan yang terbuka bagi kendaraan roda-4, bisa diperkirakan dengan baik melalui survai lalu lintas yang ada (S5). Sedangkan pada jalan yang tertutup lalu-lintas yang ada bukan merupakan suatu ukuran yang baik bagi permintaan angkutan yang potensial, untuk itu dilakukan perkiraan dari jumlah penduduk yang terlayani oleh jalan dan dari tingkat hambatan akses yang dialami sekarang. Data ini diperoleh langsung dari survai penduduk (S7) dan survai hambatan lalu-lintas (S8). 10. Gambaran bagaimana jaringan jalan kabupaten dicakup oleh studi perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.

CAKUPAN SURVAI JARINGAN JALAN

Tahun ke - 1

Tahun ke - 2

Tahun ke - 3

Wilayah Perencanaan 1



Jalan Kondisi Rusak / Rusak Berat ' Tertutup Roda-4 '



S2, S7 dan S8

S2, S7 dan S8

S2, S7 dan S8

Jalan Kondisi Rusak / Rusak Berat ' Terbuka Roda-4 '



S2 dan S5

S2 dan S5

S2 dan S5

Jalan Kondisi Baik /Sedang

Survai Tahunan S1 dan 20% S5


T D K M A N T A P M A N T A P

7


11. Karena jaringan jalannya berkembang, maka lebih banyak jalan yang akan pindah dalam kelompok mantap dan memerlukan survai tahunan untuk pemeliharaan. Data lalu lintas juga diperlukan untuk kelompok ini, supaya standar teknis dan standar biaya yang sesuai dapat diterapkan. Target yang harus dicakup adalah paling sedikit 20 % dari jaringan yang mantap dilakukan survai lalu-lintas setiap tahunnya, sehingga tidak akan ada ruas jalan yang data lalu lintasnya lebih lama dari lima tahun. 12. Pada saat informasi tentang kebutuhan pemeliharaan dan tingkat lalu- lintas telah meningkat, sistim prioritas secara ekonomi dilakukan juga terhadap pekerjaan pemeliharaan berkala yang terpadu dengan sistim untuk pekerjaan berat. 13. Meskipun telah dilakukan pemeliharaan, beberapa jalan yang mantap akan memburuk ke kondisi `rusak/rusak berat', sementara lainnya mungkin memerlukan pelebaran atau perkuatan karena lalu-lintasnya meningkat. Karena itu setiap tahunnya, sejumlah ruas dicakup dalam survai S2, sebagai hasil dari survai penjajagan (S1) sebelumnya. 14. Pada saat jaringan jalannya berkembang dan menjadi mantap, maka proporsi ruas jalan yang dievaluasi dengan metode lalu lintas akan bertambah, namun sebagian besar jalan tanah akan tetap perlu dievaluasi dengan metode kependudukan. Sebagian kecil ruas, khususnya jalan baru yang menuju wilayah pertanian potensial yang luas atau jalan-jalan baru yang akan mengalihkan rute lalu lintas, tidak dapat dicakup oleh metode evaluasi umum dalam prosedur perencanaan ini, sebagai gantinya diperlukan "studi khusus" yang harus dilaksanakan oleh staf dengan kemampuan khusus pula. 15. Diagram di bawah ini menggambarkan bagaimana jaringan jalan akan dicakup oleh jenis-jenis studi yang berbeda. KATEGORI STUDI PERENCANAAN JALAN TERBUKA BAGI KENDARAAN RODA 4

JALAN TERHAMBAT DAN TERTUTUP BAGI KENDARAAN RODA 4 HAMBATAN

HAMBATAN

HAMBATAN

JALAN AKSES

JALAN AKSES

JALAN AKSES

RENDAH

SEDANG

TINGGI

PENAKSIRAN MANFAAT LALU LINTAS PENAKSIRAN MANFAAT PENDUDUK STUDI KHUSUS


8


2.3

PENGERTIAN KATEGORI PEKERJAAN

1. Untuk keperluan perencanaan dan penyusunan program, pekerjaan jalan ini dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar sebagai berikut : a. Pekerjaan pemeliharaan : untuk jalan berkondisi `baik/sedang' b. Pekerjaan berat : untuk jalan berkondisi `rusak/rusak berat' (pembangunan baru, peningkatan, rehabilitasi) c. Pekerjaan penyangga : untuk jalan berkondisi `rusak/rusak berat' 2. Ditinjau dari nilainya, pekerjaan berat dapat dibedakan dengan pekerjaan ringan (yakni pekerjaan pemeliharaan dan penyangga) seperti yang juga ditunjukkan pada matriks biaya (lihat tugas 4) PEMBANGUNAN BARU (PB) PEKERJAAN BERAT (PK)

PENINGKATAN (PK) REHABILITASI (RE) PEMEL. PERIODIK (MP) PEMELIHARAAN (M) PEMEL. RUTIN (MR)

PEKERJAAN RINGAN

PENYANGGA (H) DARURAT

PEKERJAAN PEMELIHARAAN (M), harus dilakukan terhadap semua ruas jalan yang berkondisi baik/sedang dan harus mendapatkan prioritas untuk ditangani. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar permukaan ruas jalan mendekati kondisi semula, dan juga diperlukan agar suatu proyek pekerjaan berat memungkinkan untuk tetap bertahan sesuai dengan umur disain yang direncanakan. Pekerjaan ini terutama terdiri dari pekerjaan rutin tahunan, pelapisan ulang berkala serta pekerjaan drainase. PEKERJAAN BERAT (PK), dimaksudkan untuk meningkatkan jalan yang sesuai dengan tingkat lalu lintas yang diperkirakan, biasanya merupakan pembangunan kembali perkerasannya. Pekerjaan berat ini dapat berupa pembangunan baru, peningkaaan atau rehabilitasi dengan umur rencana paling sedikit 10 tahun. Sebagian besar jaringan jalan di kabupaten memerlukan pekerjaan berat, dan hal ini diperkirakan akan menyerap hampir semua biaya yang tersedia setelah dikurangi dengan biaya untuk semua pekerjaan pemeliharaan. Untuk memudahkan penggolongan pekerjaan dalam tahap perencanaan ini, maka singkatan `PK' digunakan untuk menunjukkan semua jenis pekerjaan berat. PEMBANGUNAN BARU (PB) pada umumnya terdiri atas pekerjaan untuk meningkatkan jalan tanah atau jalan setapak agar dapat dilalui kendaraan roda 4. Kondisi jalan yang berat ini, memerlukan biaya yang besar dan biasanya pekerjaan tanah yang besar pula. Modul 1 : Gambaran Umum

9


PEKERJAAN PENINGKATAN (PK) dapat dikatakan untuk meningkatkan standar pelayanan dari jalan yang ada; baik yang membuat lapisan permukaan menjadi lebih halus, seperti pengaspalan terhadap jalan yang belum diaspal, atau menambah Lapis Tipis Aspal Beton LATASTON/Hot Rolled Sheet pada jalan yang menggunakan lapisan penetrasi (LAPEN); atau menambah lapisan struktural untuk memperkuat perkerasannya; atau memperlebar lapisan perkerasan yang ada (yang kurang lebarnya). PEKERJAAN REHABILITASI (RE) diperlukan bila pekerjaan pemeliharaan rutin yang secara teratur harus dilaksanakan itu diabaikan atau pemeliharaan berkala (pelapisan ulang) terlalu lama ditunda sehingga keadaan lapisan permukaan semakin memburuk. Yang termasuk dalam kategori ini ialah perbaikan terhadap kerusakan lapisan permukaan seperti lubang-lubang dan kerusakan struktural seperti amblas, atau kerusakan tersebut kurang dari 15-20 % dari seluruh perkerasan yang biasanya berkaitan dengan lapisan aus baru. Pembangunan kembali secara total biasanya diperlukan bila kerusakan struktural sudah tersebar luas sebagai akibat dari diabaikannya pemeliharaan, atau kekuatan disain yang tidak sesuai, atau karena umur rencana sudah terlampaui. PEKERJAAN PENYANGGA (H), adalah pekerjaan tahunan dengan biaya rendah yang diperlukan untuk menjamin jalan terbuka bagi lalu-lintas yang ada atau untuk menjaga agar kondisi jalan tidak lebih memburuk atau makin parah. Hal ini dilakukan bila pekerjaan berat yang telah ditentukan tidak dibenarkan karena tingkat lalu-lintasnya rendah atau karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Dana yang memadai perlu dicadangkan untuk pekerjaan penyangga ini. PEKERJAAN DARURAT, adalah pekerjaan yang sangat diperlukan untuk membuka kembali jalan yang baru saja tertutup untuk lalu-lintas kendaraan roda 4 karena mendadak terganggu, misalnya akibat tebing yang longsor atau jembatan yang roboh. Dana untuk pekerjaan darurat ini tidak dapat disiapkan sebelumnya, tetapi sebaiknya perlu dicadangkan dalam jumlah yang sepadan. PEKERJAAN JEMBATAN, dapat digolongkan sebagai berikut : PBJ : Pembangunan Baru Jembatan (termasuk Penggantian Bangunan Atas dan Bangunan Bawah Jembatan). PAJ : Penggantian Bangunan Atas Jembatan. PJJ

: Pemeliharaan/Penunjangan Jembatan (termasuk Pemeliharaan berkala, misalnya perbaikan lantai; sedangkan Pemeliharaan Rutin Jembatan dimasukkan ke dalam Pemeliharaan Jalan).


10


2.4

RANGKUMAN PROSEDUR PERENCANAAN

2.4.1

KELOMPOK TUGAS 1 : KAJI ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE

a. Kelompok tugas ini bertujuan untuk mengembangkan dan memutakhirkan sejumlah informasi mengenai ; jaringan jalan, sumber daya, dan kegiatan sosial-ekonomi kabupaten secara keseluruhan. Informasi ini diperlukan untuk mendukung perencanaan, pemantauan dan studi tambahan lainnya. b. Beberapa dari informasi ini bisa didapatkan pada database komputer di tingkat pusat, propinsi, maupun di kabupaten. c. Sebagian besar kabupaten telah mengumpulkan banyak informasi selama kegiatan awal perencanaan, namun perlu untuk dikaji ulang, diperbaiki, dan diperbaharui secara teratur minimal sekali dalam setahun serta disusun dalam format yang standar sehingga perbandingan antar kabupaten akan mudah dilakukan. d. Informasi ini disusun dalam suatu rangkaian formulir K1 - K14. Periode waktu utama untuk memperbaharui atau memutakhirkan formulir K adalah Januari – Pebruari. 1A. Pemutakhiran Data Jaringan Jalan (K1 - K2) : Tugas terpenting adalah untuk memutakhirkan inventarisasi `daftar induk' ruas jalan kabupaten (K1), terutama dalam hal penentuan ruas dan kondisi permukaan jalan secara garis besar. Data ini harus diperbaharui setiap tahunnya dengan menggunakan informasi dari hasil survai jalan (S1, S2) dan informasi pekerjaan (K3/atau RD-1.JK). Tugas berikutnya adalah melakukan kaji ulang secara berkala terhadap pilihan ruas dalam jaringan jalan yang ditetapkan sebagai `strategis' yang harus mendapatkan prioritas khusus (K2). 1B. Pemutakhiran Data Riwayat Pekerjaan (K3 - K4) : Menyusun serta memutakhirkan rangkuman data secara teliti dan sistimatis mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk setiap ruas. Hal ini terutama diperlukan untuk perencanaan pemeliharaan dan pemantauan keefektifan program. 1C. Pemutakhiran Data Sumber Daya (K7- K9) : Menyusun serta memutakhirkan suatu daftar mengenai aspek-aspek sumber daya yang tersedia seperti : peralatan berat, kontraktor, sumber material, upah pekerja/buruh dan harga bahan/material serta staf Tim Perencana Jalan Kabupaten Catatan: Daftar peralatan berat dan kontraktor tidak lagi dicakup dalam buku prosedur perencanaan ini, karena akan dibahas dalam buku prosedur lainnya 1D. Pemutakhiran Data Jembatan (K10) : Menyusun serta memutakhirkan data inventarisasi mengenai lokasi dan karakteristik kondisi setiap jembatan.


11


1E. Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi (K11-K14) : Menyusun serta memutakhirkan informasi data penyebaran penduduk (K11), karakteristik pasar dan pusat kegiatan lainnya (K12), tata guna lahan dan data lainnya per Kecamatan (K13) serta informasi mengenai kegiatan Pembangkit Lalu-Lintas Angkutan Berat dan rencana-rencana pengembangan kawasan (K14 dan survai S6). 1F. Pemutakhiran Peta : Menyusun serta memutakhirkan peta dasar jaringan jalan kabupaten disesuaikan dengan data inventarisasi dalam K1. Beberapa versi peta jalan diperlukan untuk menunjukkan kondisi jalan, ruas jalan strategis dan program tahunan. Tujuan jangka panjangnya adalah menyempurnakan peta dasar jaringan jalan dengan menggunakan peta topografi dan pemeriksaan di lapangan. 1G. Dokumentasi Studi : Menyusun dan menyimpan data secara sistematis mengenai informasi dari formulir K, hasil survai tahunan, data analisa dan program, kemudian meringkasnya dalam bentuk laporan untuk disampaikan pada RAKON. 2.4.2

KELOMPOK TUGAS 2 : SURVAI

a. Survai-survai diperlukan untuk mengumpulkan informasi secara berkala mengenai karakteristik, kondisi dan penggunaan seluruh jaringan jalan. b. Informasinya disusun dalam formulir `S' (S1-S8) ; survai S1-S4 berkaitan dengan pengumpulan data inventarisasi jalan dan data kondisi jalan, survai S5-S8 berkaitan dengan pengumpulan data penggunaan jalan. c. Periode waktu utama untuk melaksanakan survai adalah Maret - April untuk jalan mantap dan April - Mei untuk jalan tidak mantap. 2A. Survai Penjajagan Kondisi Jalan (S1) : Survai ini dilaksanakan setiap tahun pada seluruh jaringan jalan yang `mantap' atau `baik/sedang' untuk memperbaharui data inventarisasi/kondisi jalan (masukan pada tugas 1A/1D) dan membantu proses penyaringan dalam program pemeliharaan. Survai ini harus dilaksanakan pada bulan September - Oktober dengan pencakupan target sekitar 40 Km/hari. Formulir S3 digunakan untuk mengkalibrasi odometer kendaraan pada survai S1/S2. 2B. Survai Penyaringan Ruas Jalan (S2) : Survai ini dilakukan pada sepertiga bagian jaringan jalan yang ‘tidak mantap’ atau `rusak/rusak berat' setiap tahunnya. Survai ini menggabungkan pengumpulan data inventarisasi jalan serta informasi kondisi dan foto jalan yang cukup untuk memungkinkan dilakukannya penaksiran secara umum terhadap manfaat dan biaya rata-rata peningkatan jalan, untuk keperluan penyaringan. Pelaksanaan survai S2 ini ditargetkan rata-rata 10 Km/hari pada ruas-ruas jalan yang terbuka bagi roda-4.


12


2C. Survai Kecepatan (S4) : Survai kecepatan secara sederhana dilaksanakan pada semua ruas yang terbuka bagi roda-4 yang telah dilakukan survai S2, untuk membantu penaksiran kondisi permukaan jalan. 2D. Survai Lalu-Lintas (S5) : Penghitungan lalu-lintas selama dua hari dilaksanakan pada semua ruas yang terbuka bagi roda-4 yang telah dilakukan survai S2, dan paling sedikit 20 % dari jaringan jalan yang `mantap' setiap tahunnya. Data lalu-lintas akan digunakan untuk memperkirakan manfaat dari suatu peningkatan jalan dan untuk menentukan standar disain yang sesuai. Survai lalu lintas diperlukan rata-rata untuk setiap 5 Km bagian jalan. 2E. Survai Kependudukan (S7) : Survai mengenai penyebaran penduduk di dalam desa akan diperlukan untuk jalan-jalan dan jembatan yang tertutup bagi roda-4 sepanjang atau sebagian tahun, dimana lalu-lintas yang ada bukan merupakan ukuran yang baik untuk pengguna potensial dari jalan yang ditingkatkan. Kegunaan S7 adalah untuk mengisi rincian, atas informasi umum yang sudah disusun dalam formulir K11 untuk seluruh kabupaten. 2F. Survai Hambatan Lalu Lintas (S8) : Diperlukan informasi hasil survai mengenai jenis, penyebab dan pengaruh hambatan akses jalan pada jalan yang tidak terbuka bagi kendaraan roda-4, baik sebagian atau sepanjang tahun. Informasi ini digunakan bersama-sama data dari S7 untuk memperkirakan manfaat dari peningkatan jalan dengan menggunakan metodologi `kependudukan'. 2.4.3

KELOMPOK TUGAS 3 : ANALISA

a. Data survai harus disusun secara sistimatis untuk keperluan dokumentasi, pemantauan dan evaluasi proyek. b. Suatu lembar data (A1) disiapkan untuk menganalisa setiap proyek yang telah tercakup dan didukung oleh survai S2 serta setiap proyek pemeliharaan berkala yang tercakup oleh survai S1; foto- foto disusun secara terpisah dalam format yang standar. c. Lembar-lembar analisa data àntara' dipersiapkan untuk mendokumentasikan dan menganalisa data lalu-lintas pada jalan-jalan yang terbuka bagi roda-4 (A2), serta data kependudukan dan hambatan akses jalan pada jalan- jalan yang tidak terbuka bagi roda-4 (A3). d. Informasi yang telah dirangkum dalam formulir A1 ini kemudian digunakan untuk menentukan proyek-proyek yang layak untuk ditangani. Suatu tabel penuntun yang sederhana digunakan dalam menaksir manfaat proyek. e. Tahap analisa terutama akan dilaksanakan pada periode waktu Mei-Juni.


13


3A. Analisa Data Ruas Jalan (A1) : Inventarisasi jalan, kondisi dan data kecepatan yang didapat dari survai S2 dan S4 dirangkum dan diringkas secara grafis dalam format standar dalam lembar data À1' untuk setiap ruas yang disurvai. 3B. Analisa Data Lalu Lintas (A2) : Data lalu-lintas yang didapat dari survai S5, disusun dan disesuaikan untuk dievaluasi lebih lanjut pada lembar analisa A2. Ringkasan datanya dipindahkan ke dalam lembar A1. 3C. Penentuan Proyek : Proyek-proyek yang sesuai untuk dievaluasi lebih lanjut pada dasarnya ditentukan oleh perubahan dalam tingkat lalu-lintas yang ada dan jenis permukaan jalan serta kondisinya. Titik awal dan akhir proyek harus secara jelas didokumentasikan. 3D. Penaksiran Manfaat Lalu Lintas : Evaluasi proyek berdasarkan lalu- lintas yang telah disederhanakan (dengan menggunakan tabel penuntun manfaat) memberikan nilai manfaat per kilometer yang diharapkan untuk tingkat lalu-lintas dan jenis/kondisi permukaan yang ada. 3E. Analisa Proyek Kependudukan (A3) : Informasi pada jalan yang tidak terbuka bagi roda-4 yang didapat dari hasil survai S7 dan S8 disusun dan dianalisa untuk masing-masing ruas pada suatu lembar analisa data kependudukan À3'. Hasilnya dipindahkan ke dalam lembar data proyek A1. 3F. Permasalahan dan Studi Khusus : Beberapa proyek tidak dapat ditangani oleh metode standar dengan evaluasi secara umum. Ini memerlukan `studi khusus' atau perlakuan khusus, misalnya : jalan-jalan yang sangat dipengaruhi oleh kegiatan pertanian yang besar, proyek yang menimbulkan pengalihan lalu-lintas yang besar, proyek pelebaran jalan dan proyek jembatan besar. Beberapa ketentuan berdasarkan perkiraan dan pertimbangan yang memadai dapat digunakan untuk masalah-masalah tersebut, namun diperlukan keahlian khusus untuk melakukan studi secara penuh. Tugas utama Tim Perencana Jalan Kabupaten adalah untuk melaksanakan survai dan mengumpulkan data tambahan yang diperlukan studi khusus tersebut. 3G. Penilaian Lingkungan dan Prosedur Konsultasi : Sejalan dengan Undang-Undang Pemerintah, maka semua proyek harus tunduk pada penilaian lingkungan dan dikonsultasikan dengan masyarakat yang terpengaruh oleh proyek tersebut. Proyek penyaringan lingkungan untuk jalan kabupaten dengan studi lanjutan (bila diperlukan), dahulu dilaksanakan oleh instansi tingkat pusat namun kini kabupaten harus dapat melaksanakannya, termasuk ikut mensyahkan informasi mengenai lingkungan, serta membantu untuk melaksanakan dan memantau rencana pengurangan dampak lingkungannya.


14


Prosedur yang ada sekarang untuk MUSBANG dan pertemuan LKMD/LMD di tingkat desa harus bertujuan pada kepastian bahwa penduduk yang terpengaruh oleh proyek jalan harus benar-benar diberitahu mengenai pembangunan jalan yang diusulkan termasuk penanganan yang benar tentang pembebasan lahan bila hal itu terjadi. 2.4.4

KELOMPOK TUGAS 4 : PENAKSIRAN BIAYA

a. Identifikasi dan penaksiran biaya untuk pekerjaan jalan dan jembatan yang cocok, dilaksanakan mengikuti tahapan analisa tersebut di atas, dengan menggunakan foto, ringkasan data jalan (S1/S2) dan `Matriks untuk Pekerjaan dan Biaya yang sesuai', dikaitkan dengan kondisi jalan dan tingkat lalu lintas yang ada sekarang. b. Hal ini memungkinkan penaksiran biaya yang ditetapkan secara umum, cukup memadai untuk keperluan penyaringan pekerjaan berat, pemeliharaan dan pekerjaan `penyangga'. Perhitungan biaya secara terpisah harus disiapkan pada tahap disain terinci berikutnya untuk proyek-proyek yang telah dipilih. c. `Matriks biaya' sementara masih disiapkan di tingkat pusat bagi kabupaten dan setiap tahun selalu diperbaharui berdasarkan formulir K9 (ringkasan harga material dan upah buruh setempat), yang dibuat oleh setiap kabupaten dan dikirimkan ke pusat. Penyiapan matriks biaya ini nantinya diharapkan akan dapat dilakukan oleh kabupaten sendiri d. Data pekerjaan dan biayanya dimasukkan dalam lembar A1 untuk setiap proyek. 4A. Penilaian Kondisi Jalan : Penilaian subyektif terhadap daya dukung tanah dasar (CBR) dan nilai sisa perkerasan ditentukan dari hasil foto dan data S2. 4B. Penentuan Kelas Rencana Lalu-lintas : Tingkat lalu-lintas yang diperkirakan terjadi sesudah dilakukannya peningkatan jalan, dapat dibaca secara grafis dari matrik biaya berdasarkan kondisi jalan dan lalu-lintas yang ada sekarang. 4C. Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Berat : Biaya pekerjaan berat secara umum per kilometer dapat dibaca dari matriks biaya, sesuai dengan persediaan kondisi jalan serta penentuan Kelas Rencana Lalu-lintasnya. 4D. Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Pemeliharaan : Biaya pemeliharaan secara umum yang diutamakan untuk keperluan anggaran dapat dibaca pada matriks berdasarkan (terutama) pada umur jalan, lalu-lintas dan jenis/kondisi permukaan. Kebutuhan biaya pemeliharaan yang sebenarnya akan didapatkan dari prosedur survai pemeliharaan S1/MS2. Proyek pemeliharaan periodik akan dievaluasi dengan cara yang sama seperti pekerjaan berat.


15


4E. Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Penyangga : Bila ditemukan pekerjaan berat yang tidak layak atau belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana, maka dapat diusulkan pekerjaan alternatif dengan menggunakan biaya pekerjaan penyangga yang telah ditentukan dalam matriks. 4F. Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Jembatan : Suatu matriks biaya yang terpisah digunakan untuk memperkirakan biaya tahap perencanaan yang ditentukan bagi perbaikan jembatan, penggantian atau konstruksi baru dengan menggunakan foto sebagai bukti utama atas kebutuhankebutuhan pada tahap ini. Buku Petunjuk terpisah menjelaskan prosedur secara rinci untuk pemeriksaan, pemeliharaan serta disain jembatan. 2.4.5

KELOMPOK TUGAS 5 : PERSIAPAN PROGRAM TAHUNAN

a. Evaluasi, penyaringan dan penentuan peringkat proyek dilaksanakan sesudah penyelesaian analisa data dan penaksiran biaya. b. Proyek-proyek dalam kondisi baik/sedang dimasukkan dalam daftar pemeliharaan P1 awal. Calon untuk pekerjaan berat disaring dan ditentukan peringkatnya pada `daftar panjang P2' dari hasil studi perencanaan dengan menggunakan kriteria ekonomi (NPV/KM) yang membandingkan antara perkiraan biaya dan manfaat. Proyek-proyek yang layak kemudian dipilih sebagai calon untuk program pekerjaan tahun yang akan datang pada daftar pendek P3 awal/sementara (sesuai dengan formulir UR-1.JK). c. Usulan program UR-1.JK pendahuluan harus sudah selesai pada bulan Agustus sebagai masukan pada RAKORBANG tingkat Propinsi. Proses pemeriksaan dan kaji ulang kemudian dilaksanakan antara September - Nopember termasuk pengkajian elijibilitas pasca-disain yang kemudian menuju pada `daftar pendek' P3 akhir. Sesudah itu usulan anggaran akan disetujui/disyahkan dalam RAKON pada bulan Desember dan didokumentasikan dalam bentuk RD-1.JK. 5A. Evaluasi dan Penyaringan Proyek : Manfaat dari setiap usulan pekerjaan berat (Tugas 3D/E) dapat diperbandingkan langsung dengan biaya per kilometer (Tugas 4C) untuk memberikan ukuran nilai proyek (NPV/KM). Proyek-proyek layak dengan NPV/Km yang lebih besar dari nol dapat disusun berurutan dan dikelompokkan pada daftar P2 untuk menentukan prioritasnya (Tugas 5C). Proyek-proyek yang sudah dalam kondisi `baik/sedang' harus dimasukkan dalam daftar pemeliharaan P1. Beberapa proyek yang belum layak (NV) mungkin cocok untuk pekerjaan `penyangga', sedangkan proyek-proyek `tidak dievaluasi' (NE) lainnya memerlukan studi lebih lanjut karena evaluasi yang dilakukan belum memadai. 5B. Kaji Ulang dan Persiapan Daftar Pemeliharaan (P1) : Daftar pemeliharaan P1 harus memuat semua jalan yang berkondisi baik/sedang yang diklasifikasikan menurut ; tipe permukaan, umur jalan sejak dilakukan pekerjaan berat atau pemeliharaan berkala terakhir, dan tingkat lalu lintasnya. Modul 1 : Gambaran Umum

16


P1 ini disusun di kantor, pada bulan Juli - Agustus, terutama berdasarkan daftar induk K1. Penyusunannya harus disertai dengan perbaikannya dan harus memasukkan jalan-jalan yang sedang dalam peningkatan atau dalam pemeliharaan, ditambah dengan setiap jalan yang layak dipelihara yang ditemukan selama survai S2 yang baru dilaksanakan. Hasilnya akan menjadi dasar bagi Survai Penjajagan Kondisi Jalan (S1) di bulan September - Oktober dan harus dikaji ulang dan diperbaiki dengan memasukkan usulan pekerjaan pemeliharaan awal untuk tahun yang akan datang. P1 terutama digunakan untuk keperluan pendanaan awal, dimana prioritas pendanaannya diberikan pada kebutuhan pemeliharaan. 5C. Persiapan Daftar Panjang Pekerjaan Berat (P2) : Semua studi yang dicakup dalam proses analisa perencanaan (A1) harus didokumentasikan dalam daftar P2, bersama-sama dengan setiap proyek `luncuran' dari studi selama tiga tahun yang lampau, yang belum dilaksanakan. Jadi P2 harus memuat data evaluasi proyek yang baru saja dibuat untuk seluruh bagian dari jaringan yang belum ada pada daftar P1. Proyek-proyek layak harus diurutkan sesuai dengan NPV/Km. Daftar P2 akan dibagi ke dalam empat bagian : Bagian A mencakup proyek `luncuran' yang layak; Bagian B mencakup proyek layak yang baru distudi ; Bagian C mencakup proyek yang tidak layak atau proyek yang tidak dievaluasi tidak termasuk pemeliharaan ; Bagian D mencakup bagian jalan yang baru disurvai yang layak untuk pemeliharaan termasuk hasil evaluasi ekonomi terhadap proyek pemeliharaan berkala. 5D. Kaji Ulang Kebutuhan Anggaran dan Strategi Pekerjaan (P5) : Penaksiran kebutuhan anggaran tahunan dengan batasannya dibuat dengan menggunakan formulir P5, untuk membantu kabupaten dalam menyusun strategi pembiayaan yang pantas untuk pekerjaan jalan, serta untuk menyediakan informasi guna membantu pemerintah pusat dalam pengalokasian dana. 5E. Persiapan Daftar Pendek Pekerjaan Berat (P3/P4) : Kemungkinan kebutuhan anggaran beserta batasannya harus dipertimbangkan didalam pemilihan ruas untuk `daftar pendek' pendahuluan tentang usulan pekerjaan berat (P3, UR-1.JK). Semua proyek dalam P3 harus layak secara ekonomi yang ditunjukkan oleh studi perencanaan. Namun permasalahan setempat perlu juga diperhitungkan, termasuk rencana pembangunan kabupaten dan fungsi jalan. Jalan-jalan berkondisi `rusak/rusak berat' yang terbuka untuk roda-4 tetapi tidak tercantum dalam P3 karena tidak layak atau karena keterbatasan dana harus diberi tanda untuk pekerjaan `penyangga' dan dimasukkan dalam daftar P4. 5F. Kaji Ulang Program dan Dokumentasi Anggaran : Kaji ulang program secara luas dan perbaikannya mungkin diperlukan antara waktu untuk menyusun program pendahuluan di bulan Juli - September dan pematangannya pada RAKON di bulan Desember. Kaji ulang ini meliputi penyaringan lingkungan dan audit studi perencanaan yang dilakukan oleh staf di tingkat pusat atau propinsi. Kaji ulang juga meliputi penyesuaian-penyesuaian dengan kriteria kebijaksanaan di tingkat nasional atau Modul 1 : Gambaran Umum

17


tingkat propinsi, perubahan dalam prioritas kabupaten, perubahan yang timbul dari kaji ulang disain dan elijibilitas pasca-disain, serta penyiapan proyekproyek luncuran yang telah dihitung kembali pembiayaannya. Daftar pendek perencanaan (P3) yang telah diperbaiki perlu dibuat dalam bulan Agustus. Dokumentasi Anggaran akhir (formulir RD-1.JK) harus didasarkan pada elijibilitas biaya disain/DURP.


18


3

KEBUTUHAN SUMBERDAYA

3.1

KEBUTUHAN STAF a. Diperlukan suatu Tim Perencana Jalan di kabupaten yang terdiri dari empat orang staf yang dapat diambil dari staf dinas yang terkait dengan penanganan jalan. Tim akan diminta untuk melaksanakan studi perencanaan selama kurang lebih dua sampai empat bulan setiap tahunnya, mengikuti prosedur dan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Mereka diperlukan dalam sebuah tim yang bekerja dan bertanggung jawab kepada Dinas yang secara langsung menangani jalan (PU/BM/Praswil Kab.), dan secara umum mendapat pengarahan dari Bupati. b. Angota Tim yang bekerja dalam tugas ini harus diangkat melalui Surat Keputusan (SK) dari Bupati. Mereka harus tetap pada kedudukannya paling tidak selama dua tahun, supaya upaya pelatihan dan pengalaman yang telah didapat dapat dimanfaatkan secara optimal. c. Staf yang ditunjuk akan ditempatkan pada posisi tugas seperti di bawah ini, berikut dengan perkiraan waktu yang diperlukan setiap tahun : Posisi

Koordinator Tim Transport Planner Planning Engineer Koordinator Survai Lalu Lintas

Kemungkinan sumber instansi DPU/BM/PW-Kab. Bappeda Kabupaten DPU/BM/PW-Kab. DPU/BM/PW-Kab

Perkiraan kebutuhan waktu per tahun (dalam bulan) 4 2-3 3 1-2 --------10 - 12

d. Salah seorang dari staf di atas, biasanya Planning Engineer atau Transport Planner, ditetapkan pula sebagai staf yang bertanggung jawab atas masalah lingkungan yang berkaitan dengan jalan kabupaten. e. Secara struktural, alternatif usulan kebutuhan staf dapat dilihat pada Gambar 4. Pada pokoknya anggota Tim perencana dapat diambil dinas-dinas yang terkait dengan penangan jalan. Perlu dicatat bahwa tim secara keseluruhan mendapatkan pengarahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang secara langsung menangani jalan.


19


Gambar 4. STRUKTUR TIM PERENCANA JALAN KABUPATEN

BUPATI BAPPEDA

Kepala DPU/ BM/PW Kab.

BAGIAN PEMBANGUN AN

KOORDINATOR PLANNING ENGINEER **

TRANSPORT PLANNER **

KOORDINATOR SURVAI LALULINTAS

ASISTEN SURVAIOR

ASS.TRANSPORT PLANNER

PENGHITUNG LALU LINTAS (diambil dan dilatih secara setempat)

* Mungkin dirangkap dengan posisi Transport Planner ** Mungkin juga sebagai Staff Lingkungan

f. Pengalaman khusus dalam perencanaan umum jalan tidak selalu mutlak diperlukan, karena diharapkan bahwa masing-masing staf dapat mengenali masalah dan mengembangkan kemampuannya setelah mengikuti pelatihan di lapangan, serta berpengalaman dalam menerapkan prosedur. Koordinator Tim atau Transport Planner, jika memungkinkan harus mempunyai : latar belakang pengalaman dalam pengetahuan sosial-ekonomi; kemampuan untuk mengorganisir staf dan melakukan pekerjaan survai serta analisanya dalam jangka waktu tertentu; tingkat ketelitian dalam angka dan presisi data yang wajar; kemampuan berkomunikasi dengan pejabat dan instansi lain dalam menyampaikan tujuan, hasil dan akibat langsung dari studi perencanaan. Planning Engineer harus mempunyai latar belakang dibidang teknik dan beberapa pengalaman pada pekerjaan survai dan prosedur perhitungan biaya pekerjaan jalan. g. Selain dari empat staf perencanaan yang ditugaskan dalam tim itu, masih diperlukan beberapa asisten/pembantu yaitu : Asisten Transport Planner : diperlukan jika jabatan Transport Planner dirangkap oleh Koordinator Tim. Asisten Survaior : 1 - 2 bulan kerja Staf survai PLL : minimal 10 orang atau sejumlah 100 hari orang kerja per tahun (biasanya diambil dari penduduk setempat di sekitar lokasi lalu lintas untuk jangka waktu tertentu)


20


3.2

TUGAS UTAMA

1. Koordinator Tim; bertanggung jawab mengkoordinasi semua tahapan studi perencanaan serta menjaga ketepatan waktu penyelesaian tiap tahap tersebut. 2. Transport Planner : jika dirangkap tugasnya oleh Koordinator Tim maka dengan dukungan Assisten Transport Planner, ia harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tugas-tugas berikut ini :

Kaji Ulang dan Pemutakhiran Database (Kelompok Tugas 1) Survai Penjajagan Kondisi Jalan (2A) - Aspek Inventarisasi Penentuan Proyek (3C) Penaksiran Manfaat Lalu-lintas (3D) Survai dan Analisa Proyek Kependudukan (2E, 2F, 3E) Pengkajian Lingkungan dan Prosedur Konsultasi (3G) - Aspek Tata Guna Lahan Persiapan Program Tahunan (Kelompok Tugas 5)

3. Planning Engineer ; ikut berperan serta dalam Kaji Ulang dan Pemutakhiran Database, termasuk khususnya Data Sumber Daya (1C) dan Persiapan Program Tahunan. Tanggung jawab utamanya adalah :

Survai Penjajagan Kondisi Jalan (2A) - Aspek Pemeliharaan Survai Penyaringan Ruas Jalan (2B) Analisa Data Ruas Jalan (3A) Pengkajian Lingkungan dan Prosedur Konsultasi (3G) - Aspek Engineering Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan (Kelompok Tugas 4)

4. Koordinator Survai Lalu Lintas; mempunyai tanggung jawab dalam : Survai Lalu Lintas (2D) - termasuk pengawasan langsung Survai Kecepatan (2C) Analisa Data Lalu Lintas (3B) 5. Kebutuhan waktu yang dianjurkan bagi tugas-tugas tersebut dapat dibaca pada Gambar 5. Sudah termasuk di dalamnya waktu yang diperlukan bagi pelatihan dan pemantauan survai lalu lintas.


21


Gambar 5. USULAN PENETAPAN TUGAS & TARGET ALOKASI WAKTU PER TAHUN TARGET ALOKASI WAKTU ( hari per orang ) Kode KorTim Trp.Pln/ Plan. EngiTugas / Trnsp. Asstn. Planner Trp.Pln neer 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G

5 5 2 3 5

2A 2B 2C 2D 2E 2F

10

3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G

5 5 3

5 2

5 5 5

5

10 22 *

1 **

* 15

22 ** 6 5

3 3 3 2 7

2 2 5

4A 4B 4C 4D 4E 4F

1 1 5 1 1 2

5A 5B 5C 5D 5E 5F

5 5 5 3 2 5

TOTAL

79

Asumsi

Koor. Total Waktu Waktu Hari Pelaks. di Survai waktu di La- Kenda- (Bln) Kantor pang. La-lin raan

3 2

2

5

2

69

60

1

21

10 10 10 5 10 5 10

10 10 10 5 5 5 10

20 22 0 15 23 0 6 5 5 5 8 2 7

6 5 5 5 8 2 2

1 2 5 1 1 2

1 2 5 1 1 2

5 10 7 3 2 12

5 10 7 3 2 12

229

148

5

2 2

18 20

20 20

2 3

13 20

13 ***

2-3

Jumlah Jaringan Kab. : 1.100 Km Pencakupan Survai S1 : 350 Km : 40 km/hari : 10 pos PLL Pencakupan Survai S2 : 200 Km : 10 km/hari : 15 pos PLL Dengan Survai S7/S8 : 50 % : 15 lokasi S7/S8

Keterangan :

1-2 5

*

Dilakukan pada hari yang sama seperti 2B/2D

**

Dilaksanakan bersama-sama dengan 2E

2-3

5

5

1-2

1-2

81

63

7-12

} Asumsi : 0.75 hari } pengawasan per PLL

*** Dilaksanakan bersama-sama dengan 2B


22


3.3

JADWAL KESELURUHAN TUGAS

1. Gambar 6 menunjukkan target jadwal kegiatan perencanaan. Kegiatan survai utama biasanya dilaksanakan antara Maret - April untuk survai Peningkatan dan Oktober Nopember untuk survai pemeliharaan, lalu analisanya antara Mei - Juni dalam tahun kerja yang bersangkutan, sehingga usulan program pendahuluan untuk konsultasi berikutnya bisa dipersiapkan dari bulan Juli - Agustus, sedangkan pekerjaan disain dimulai dari bulan September. 2. Koordinator Tim bertanggung jawab dalam penyusunan jadwal dan biaya survai dan kegiatan perencanaan setiap tahunnya untuk memperjelas ruang lingkup dan jadwal waktu kegiatan perencanaan yang diusulkan. Biasanya hal ini dilaksanakan dalam bulan Januari segera setelah program pendahuluan tahun sebelumnya selesai. 3. Koordinator Tim harus membicarakan jadwalnya dengan Kepala DPUK/DPU-BMK dan Ketua Bappeda Kabupaten dan memastikan bahwa dana yang diperlukan akan dialokasikan untuk melaksanakan survai pada waktunya. Ia kemudian harus memantau dan melaporkan kemajuan survainya secara teratur kepada Kepala DPUK/DPU-BM-K, serta mengkonsultasikannya dengan Ketua Bappeda Kabupaten. 4. Contoh format untuk membuat jadwal kegiatan perencanaan dapat dilihat pada Gambar 7 : di situ harus terdaftar setiap ruas yang akan tercakup dalam survai dan rencana mingguan untuk survai dan analisa. 5. Periode bulan Oktober - Nopember dapat pula dipergunakan untuk proses dokumentasi, tindakan lanjutan dan studi khusus serta pemutakhiran data sumber daya.

3.4

PEMBIAYAAN

1. Biaya untuk studi perencanaan jalan ini harus disisihkan sebagai `komponen khusus' dari Biaya Umum Proyek Jalan Kabupaten*). Kebutuhan dana untuk studi perencanaan tahunan bagi semua pekerjaan jalan disediakan secukupnya (± 0.25% dari total biaya proyek). 2. Koordinator Tim bertanggung jawab dalam mengusahakan kebutuhan dana untuk melaksanakan jadwal perencanaan tahunan dan membahasnya bersama-sama dengan Kepala Dinas PU/BM/PW-Kab dan Ketua Bappeda Kabupaten. Mereka bersamasama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana untuk Tim Perencana Jalan Kabupaten dapat disediakan agar Tim tersebut dapat melaksanakan kegiatan perencanaan yang telah dijadwalkan pada waktunya.

.

.

*) Biaya Penyusunan Perencanaan Program dan Perencanaan Teknis, menjelaskan penggunaannya untuk merencanakan program dan persiapan teknis untuk tahun anggaran berikutnya, seperti pengeluaran untuk kegiatan survai dalam rangka pengumpulan data dan analisa kelayakan program proyek jalan (dari Petunjuk Pelaksanaan Inpres Dati II TA 1994/95, Direktorat Jenderal Pengembangan Wilayah, Departemen Dalam Negeri, 5/4/94). Modul 1 : Gambaran Umum

23


3.5

KEBUTUHAN SUMBER DAYA LAINNYA

1. Diperlukan ruang kerja dengan luas minimal 15 meter persegi yang bersifat permanen dalam kantor (misalnya di DPU/BM-Kab.) yang kira-kira sesuai bagi ruang kerja Tim Perencana Jalan. 2. Kelengkapan yang diperlukan adalah dua atau tiga meja kerja, sebuah meja besar untuk membuka peta atau keperluan rapat, dan tempat penyimpanan dokumen yang dapat dikunci. 3. Bagi keperluan survai harus disiapkan sekitar 63 hari kendaraan dan 63 hari pengemudi dengan jatah BBM mencukupi untuk mencakup panjang 50 - 100 kilometer per hari kendaraan. Kemungkinan diperlukan dua buah kendaraan dalam waktu yang bersamaan. Kendaraan bermotor itu harus terdiri dari jenis jeep dobelgardan dan jenis `kijang' untuk mengangkut anggota survai lalu lintas. Kedua kendaraan dilengkapi masing-masing dengan pengemudi tetap, serta odometer yang bekerja baik. Perubahan mengenai keperluan dan penggunaan kendaraan dimungkinkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing kabupaten. 4. Perlengkapan kantor dan keperluan survai yang diperlukan setiap tahun terdiri atas : kamera (kalau memungkinkan dengan fasilitas pencatat tanggal) 20 rol film serta keperluan dana untuk memproses dan mencetak film sebanyak dua salinan tiap potretnya white board (atau papan penunjuk lokasi foto) lembaran plastik tembus pandang (70 lembar) atau album sederhana bagi penyusunan foto beserta spidol pita ukur (panjang 50 m) stop watch alat penjepit lingkar (ordner) dan kotak map papan penjepit (clip board), pena berwarna dan lain sebagainya kebutuhan dana photocopy formulir dan peta


24



25



26


DAFTAR ISI

Halaman 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2

TUGAS 1 A- PEMUTAKHIRAN DATA JARINGAN JALAN ..................... Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. Tugas 1A/1 – Penyelesaian Dta Ruas K1 ......................................................... Tugas 1A/2 – Penyelesaian Data Segmen dari K1 ........................................... Tugas 1A/3 – Penyelesian Data Lingkungan dari Kiri ..................................... Tugas 1A/4 – Penentuan Jaringan Jalan Strategis (K2) ................................... TUGAS 1B – PEMUAKHIRAN DATA RIWAYAT PEKERJAAN .............. Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. Tugas 1B/1 - Penyelesaian Formulir K3 .......................................................... Tugas 1B/2 – Penyelesain K4 ........................................................................... TUGAS 1C – PEMUTAKHIRAN DATA SUMBER DAYA ......................... Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. Tugas 1C/1 – Penyelesaian K7 ......................................................................... Tugas 1C/2 – Penyelesai K8 ............................................................................. Tugas 1C/3 – Penyelesaian K9 ......................................................................... TUGAS 1D – PEMUTAKHIRAN DATA SOSIAL-EKONOMI .................... Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. Prosedur Penyelesaian K10 .............................................................................. TUGAS 1E – PEMUTAKHIRAN DATA JEMBATAN ................................. Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. Tugas 1E/1 – Data Kependudukan (K11) ........................................................ Tugas 1E/2 – Data Pusat Kependudukan (K12) ............................................... Tugas 1E/3 – Data Kecamatan (K13) ............................................................... Tugas 1E/4 – Kegiatan Pembangkit Lalu Lintas Berat dan Rencana Pengembangan Sektoral .... Penyelesaian S6B (Rencana/Pola Transmigrasi dan PIR/NES) ....................... Penyelesaian S6C (Kegiatan Sektor Pariwisata) .............................................. TUGAS 1F – PEMUTAKHIRAN PETA ......................................................... Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. Tugas 1F/1 – Perbaikan dan Pemutakhiran Peta Dasar Jaringan Jalan ............ Tugas 1F/2 – Penyempernaan Peta Dasar ........................................................ Tugas 1F/3 – Penyempurnaan Peta Dasar ........................................................ TUGAS 1G – DOKUMENTASI STUDI ......................................................... Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. Prosedur ............................................................................................................

Modul 2 : Tugas 1 - Kaji Ulang dan Pemutakhiran Database

1A-1 1A-1 1A-1 1A-7 1A-10 1A-11 1B-1 1B-1 1B-1 1B-5 1C-1 1C-1 1C-1 1C-3 1C-5 1D-1 1D-1 1D-1 1E-1 1E-1 1E-2 1E-5 1E-10 1E-10 1E-15 1E-18 1F-1 1F-1 1F-1 1F-2 1F-3 1G-1 1G-1 1G-1


TUGAS 1 : KAJI ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE WAKTU : JANUARI - PEBRUARI PEMUTAKHIRAN DATA JARINGAN JALAN 1A

PEMUTAKHIRAN DATA RIWAYAT PEKERJAAN 1B

DOKUMENTASI STUDI 1G

TUGAS 1A

1B

1C

1D

PEMUTAKHIRAN DATA SUMBER DAYA 1C

PEMUTAKHIRAN DATA JEMBATAN

PEMUTAKHIRAN PETA 1F

1D

PEMUTAKHIRAN DATA SOSIAL EKONOMI 1E

SURVAI

TUJUAN/PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA JARINGAN JALAN Memutakhirkan Daftar Induk Jaringan Jalan Kabupaten setiap tahunnya berdasarkan informasi dari hasil survai jalan (S1,S2) dan informasi pekerjaan (K3, RD-1.JK) Mengkaji-ulang pilihan ruas dari jaringan jalan yang ditetapkan sebagai 'strategis' untuk mendapatkan prioritas khusus dalam pemeliharan atau studi untuk peningkatan PEMUTAKHIRAN DATA RIWAYAT PEKERJAAN Memutakhirkan data pekerjaan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan pada setiap ruas, untuk keperluan pemantauan dan penanganan lebih lanjut Merangkum data pembiayaan jalan dari seluruh sumber dana setiap tahunnya, untuk keperluan perencanaan dan pemantauan PEMUTAKHIRAN DATA SUMBER DAYA Menyiapkan daftar yang sistematis mengenai sumber-daya yang tersedia seperti; Tim Perencana jalan dan staf pelaksana, sumber material, harga bahan/material dan upah pekerja / buruh, untuk mempersiapkan dan melaksanakan program pekerjaan jalan

pada setiap ruas setiap tahunnya, berdasarkan hasil survai dan informasi pekerjaan

1F

1G

FORMULIR K1, K2, PETA JARINGAN JALAN 1 + 2

K3, K4

K7,K8-K9

PEMUTAKHIRAN DATA JEMBATAN

Memutakhirkan data mengenai lokasi dan karakteristik kondisi setiap jembatan

1E

2

PEMUTAKHIRAN DATA SOSIAL EKONOMI Menyiapkan daftar yang sistematis mengenai data penyebaran penduduk dan karakteristik pasar atau pusat kegiatan di setiap kecamatan untuk keperluan studi perencanaan Menyiapkan data statistik tata guna lahan dan data sosial ekonomi lainnya, serta informasi mengenai sumber pembangkit lalu lintas angkutan berat dan rencanarencana pembangunan, untuk keperluan perencanaan PEMUTAKHIRAN PETA Memutakhirkan peta jaringan jalan supaya selalu sesuai dengan data inventarisasi jalan (K1) Sebagai tujuan jangka panjang, menyempurnakan kualitas peta dasar dengan menggunakan peta topografi dan pemeriksaan di lapangan. DOKUMENTASI STUDI Menyusun dan menyimpan database, hasil survai, analisa dan program tahunan secara sistematis dan meringkasnya dalam bentuk laporan untuk disampaikan dalam RAKON

K10

K11-K12

K13-K14 S6ABC PETA JJ 1+2+3 PETA TOPO LAPORAN, ARSIP


1

TUGAS 1A - PEMUTAKHIRAN DATA JARINGAN JALAN FORMULIR : K1 DAN K2

1.1

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

1. Tugas ini ditujukan untuk memutakhirkan data dalam Daftar Induk Jaringan Jalan Kabupaten (K1), berdasarkan kondisi terkini dari hasil survai perencanaan tahunan dan dari informasi pekerjaan jalan yang sedang berjalan. 2. Selain itu juga mengkaji ulang dan mempebaiki data ruas jalan strategis atau ruas jalan yang menunjang sektor ekonomi prioritas dalam Daftar Usulan Jaringan Jalan Strategis (K2). 3. Tugas ini sebaiknya dilakukan terutama di bulan Januari – Pebruari dengan mengacu pada hasil survai Penjajagan Kondisi Jalan (S1) dan survai Penyaringan Ruas Jalan (S2) serta informasi mengenai pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 4. Perbaikan data pada daftar K1 dilakukan secara manual, langsung pada formulir K1 yang dihasilkan dari database komputer. Hal ini untuk memudahkan operator database komputer dalam melakukan perbaikan yang diperlukan 5. Pemutakhiran daftar K1 dilakukan pada tiga (3) bagian, yaitu data ruas, data segmen dan data lingkungan. 6. Kajiulang dan perbaikan daftar K2 dilakukan secara berkala, hanya jika ada perubahan yang berarti

1.2 TUGAS 1A/1 - PENYELESAIAN DATA RUAS K1 Data ruas pada K1 terdiri dari kolom 1 – 9 , yang merupakan data tetap yang sekali sudah ditentukan dengan benar tidak boleh diubah-ubah lagi, kecuali ada alasan yang dapat diterima. 1.2.1 NOMOR RUAS (KOLOM 1) a. Setiap ruas yang telah ditetapkan di Kabupaten harus diberi tanda dengan angka bulat (contoh : 02, 33, 104). Jangan membuat nomor ruas dalam bentuk desimal (02.1, 02.2, 33.1, 33.2) atau memakai bentuk gabungan angka dan huruf (33A, 33B) atau gabungan angka bulat dan desimal (33, 33.1) untuk membedakan ruas jalan yang menerus. b. Sekali sudah ditetapkan, maka nomor ruas tersebut harus terus dipertahankan dan tidak boleh dirubah (kecuali dengan alasan yang sangat khusus), supaya tidak menimbulkan keraguan dan kesalahan dalam pembacaan peta dan proses database komputer. c. Ruas-ruas baru yang sebelumnya tidak bernomor atau belum masuk di daftar K1, dapat diberi nomor lanjutan dari nomor terakhir yang telah ada sebelumnya, bila sebelumnya telah sampai ruas nomor 100, maka ruas berikutnya harus diberi nomor 101, dst.


1A - 1



1A - 2


d. Bila belum ada kejelasan mengenai status resmi suatu ruas, maka sebagai alternatif dapat digunakan nomor kode sementara yang dapat dipakai sebagai patokan, sebagaimana contoh pada tabel berikut : Kode Sementara 400 500 600 700 800 900 JN/JP/JT

Keterangan Jalan Kota (yaitu 401, 402, 403, ... dan seterusnya) Jalan Irigasi Jalan Baru Jalan Transmigrasi Jalan Perkebunan/PIR atau Jalan Kehutanan/Angkutan Kayu Jalan Desa Jalan Negara/Propinsi/Jalan Toll (gunakan nomor jalan BM/PW yang sudah ditetapkan)

e. Nomor tersebut kemudian dapat diganti dengan nomor yang tetap, bila telah disetujui secara resmi oleh Kabupaten dan telah dilakukan survai perencanaannnya. Bersamaan dengan itu, maka data pada peta dan pada semua yang berkaitan dengan database juga harus diganti. f. Di dalam database, nomor-nomor ruas telah digabung dengan kode Kabupaten dan Propinsi yang mengikuti sistim pemberian kode Biro Pusat Statistik (BPS). Kode tersebut dapat dilihat pada bagian atas formulir K1 di sisi nama Propinsi dan Kabupaten ; misalnya Propinsi Aceh (11), Kabupaten Aceh Selatan (01). 1.2.2 NAMA RUAS (KOLOM 2 / 3) a. Setiap ruas jalan harus diberi nama pangkal dan nama ujung yang khas (berbeda), yang biasanya berdasarkan nama permukiman setempat. b. Titik pangkal ruas (ditentukan sebagai km 0,0 ruas jalan) biasanya merupakan titik yang paling sibuk pada ruas tersebut. c. Penting untuk diperhatikan bahwa sekali nama ruas sudah ditentukan, maka nama tersebut tidak boleh dirubah kecuali dengan alasan khusus yang dapat diterima. Perubahan dapat menyebabkan kekacauan dalam database komputer dan dalam pembacaan peta. d. Contoh penentuan nama dan nomor ruas yang benar dan yang salah, diilustrasikan dalam gambar 1A1 di bawah


1A - 3


Gambar 1A1. CONTOH KESALAHAN DALAM PEMBERIAN NOMOR DAN NAMA RUAS SALAH PETA

Alam Citra 2

Alam

2

Bisa

Citra

Alam

2

Bisa

NO

NAMA

RUAS

RUAS

RUAS

RUAS

2.1

Alam-Citra

2

Alam-Bisa

2.2

Citra-Bisa

2

Bisa-Alam

2

Alam-Bisa

45

Dadu-Citra

45

Citra-Dadu

2

Bisa-Alam

2

Alam-Bisa

45

Alam-Dadu

45

Citra-Dadu

Dadu

45

Citra

NAMA

Dadu

45

Bisa

BENAR

NO

1.2.3 TITIK PENGENAL RUAS JALAN (KOLOM 4 / 5 ) a. Titik pangkal dan ujung setiap ruas jalan harus ditentukan secara jelas dan mengacu pada titik pengenal di lapangan yang spesifik, seperti persimpangan dengan satu / lebih ruas jalan lain, nama tempat atau pengenal fisik lainnya yang sifatnya menetap. b. Persimpangan dengan ruas jalan lain di dalam wilayah kabupaten dinyatakan dengan nomor ruasnya. Misalnya (lihat sket di bawah ini) : titik pangkal ruas 45 ditentukan sebagai (02/02) dan titik ujung ruas (46/47).

47 45

46

02

c. Persimpangan dengan ruas jalan Nasional atau Propinsi dinyatakan dengan pal-km jalan raya yang diukur dari patok kilometer terdekat dengan nama kota acuannya (biasanya ibukota Propinsi), misalnya : JN. Km 14,5 Medan. ke Medan

40

Km 14.0

Km 15.0


1A - 4


d. Pada kasus jalan buntu atau ruas jalan tanpa persimpangan; beri tanda pengenal yang jelas pada titik dimana nomor ruas jalan itu berubah, berdasarkan titik pengenal yang spesifik dan menetap, seperti pada contoh berikut :

SD Kampung Baru KC Bayah MSJ P. Lawas BTS KAB. A KD Kulon

: : : : :

Sekolah Dasar di Kampung Baru Kantor keCamatan Bayah Mesjid P. Lawas Batas Kabupaten A. Kantor Desa Kulon

e. Hindari penggunaan titik pengenal seperti `desa/kampung’ saja, karena tidak memberikan penjelasan yang cukup dimana tepatnya titik pangkal atau ujung ruas tersebut. f. Bila menggunakan titik pengenal ‘jembatan’, pastikan bahwa jembatan tersebut termasuk dalam ruas jalan tersebut atau tidak. Berikan tambahan keterangan seperti pada contoh berikut : Ut.Jbt.S.Siak (Utara Jembatan Sungai Siak) g. Cara penentuan titik pengenal ruas yang benar dan yang salah, diilustrasikan pada gambar berikut : Gambar 1A2. CONTOH KESALAHAN DALAM PENENTUAN TITIK PENGENAL PETA

NO RUAS

NAMA RUAS (PANGKAL/ UJUNG)

2

Alam

46

Esa

TITIK PENGENAL SALAH

BENAR

JN (Jalan Negara)

JN.KM 20.6 BGR

Jln. Desa Bts. Desa Desa Esa

Mesjid Esa

Km 21 Alam Km 20

Citra Bogor

2

Bisa

45 Dadu 46

47

Esa

Kampung Esa 46

2 Citra

Dadu 45

45

Citra

2

2/2

47

1.2.4 PANJANG RUAS (KOLOM 6) a. Panjang ruas yang didasarkan pada pengukuran dengan pita ukur atau odometer yang telah disesuaikan harus dibulatkan menjadi per 100 m. Perbedaan dalam pengukuran dapat terjadi meskipun dengan menggunakan odometer yang telah disesuaikan. b. Jangan terus merubah panjang ruas, sebagai hasil dari beberapa kali survai dengan kendaraan dalam batas 10% dari data yang ada di K1. Namun panjang ruas harus segera diperbaiki, setelah pengukuran disain selesai dilaksanakan.


1A - 5


1.2.5 KLASIFIKASI FUNGSI JALAN (KOLOM 7) a. Semua ruas harus ditentukan fungsinya berdasarkan sektor ekonomi yang dilayaninya. Hal Ini akan dipakai sebagai alat untuk memantau perkembangan jaringan jalan serta sebagai alat bantu dalam pemilihan proyek yang berkaitan dengan kebijakan Nasional. b. Untuk setiap ruas hanya ditentukan satu fungsi saja, diantara klasifikasi fungsi berikut ini: JJS : Ruas jaringan jalan strategis (lihat prosedur 1A/3) TRAN : Melayani kawasan transmigrasi PIR : Melayani kawasan perkebunan inti rakyat NMG : Melayani kegiatan ekspor non migas seperti perkebunan besar PAR : Melayani proyek atau kawasan pariwisata JI : Melayani proyek irigasi atau daerah penghasil utama padi UH : Melayani wilayah kehutanan/jalan untuk angkutan kayu gelondongan KOTA : Melayani jalan kota LU : Untuk pelayanan umum c. Kecuali untuk fungsi pelayanan umum atau jalan kota, fungsi ekonomi lainnya harus ditunjang oleh dokumen pendukung sesuai dengan jenis dan skala kegiatan yang dilayani, dengan menggunakan baik itu K2 untuk ruas- ruas strategis, ataupun survai S6 untuk sektor-sektor tertentu. d. Peraturan Pemerintah (PP No. 26/1985) menjelaskan bahwa sebagian besar jalan kabupaten juga ditentukan fungsinya sebagai jalan `lokal' yang menghubungkan antara `pusat' dengan daerah pemukiman (persil), atau menghubungkan antar pusat orde ketiga sebagian kecil jalan kabupaten ditentukan sebagai jalan `kolektor' yang menghubungkan antar pusat orde ke-dua atau pusat orde kedua dan ketiga. 1.2.6 STATUS ADMINISTRASI RUAS JALAN (KOLOM 8) Telah dibuat kode huruf yang menunjukkan kedudukan hukum secara administratif atau yang bertanggung jawab terhadap suatu ruas jalan. K D P H T A JN/JP/JT

: : : : : : :

Kabupaten Desa Perkebunan Kehutanan/angkutan balok kayu Transmigrasi Irigasi/pengairan Nasional/Propinsi/Toll

1.2.7 TERMASUK KECAMATAN (KOLOM 9) a. Suatu kecamatan yang dilayani atau dilewati oleh suatu ruas jalan, harus ditentukan namanya untuk membantu penggambaran ruas pada peta dan sebagai alat bantu dalam pemilihan proyek dimana masalah pemerataan harus diperhatikan. b. Bila suatu ruas melewati lebih dari satu kecamatan, tentukan salah satu saja yang terpenting atau yang mencakup bagian ruas terpanjang.


1A - 6


1.3 TUGAS 1A/2 - PENYELESAIAN DATA SEGMEN DARI KI Kolom 10 - 18 dalam K1 mencatat segmen atau data bagian ruas yang secara berkala perlu diperbaharui bila kondisi jalan berubah. 1.3.1 PAL KILOMETER (KOLOM 10) a. Pal kilometer untuk jalan kabupaten belum biasa digunakan. Karena itu titik pangkal dan ujung suatu bagian ruas harus ditentukan dengan pal km yang diukur di sepanjang ruas dengan pita ukur atau odometer kendaraan yang telah disesuaikan b. Pengukuran tersebut harus dimulai dari titik pangkal yang telah ditentukan dan diberi tanda sebagai Km 0,0. Perhatikan bahwa jumlah panjang seluruh segmen harus sama dengan total panjang ruas. Contoh : Ruas No Panjang total Segmen 1 Segmen 2

: : : :

02 6,6 km Km 0,0 - 3,5 Km 3,5 - 6,6

aspal baik aspal rusak

c. Jangan menggunakan pal km yang diukur dari kota Kabupaten atau kota Propinsi. Sistim ini akan mudah menyebabkan kekacauan bagi ruas jalan kabupaten yang pendek dan bagi keseluruhan jaringan jalan. 1.3.2 LEBAR PERKERASAN (KOLOM 11) a. Lebar rata-rata perkerasan suatu ruas harus dicatat dalam `meter' dengan pembulatan paling kecil 0,5 meter. b. Bahu jalan tidak dimasukkan kecuali untuk jalan tanpa perkerasan, dimana tidak jelas seberapa lebar bahunya. c. Jalan setapak dapat dicatat dengan lebar nominal, yakni satu meter (1,0 m). 1.3.3 TIPE DAN KONDISI PERMUKAAN (KOLOM 12) a. Tipe permukaan harus ditentukan menurut kategori di bawah ini : A B K T C

: : : : :

Aspal Batu Kerikil Tanah Beton

b. Kondisi permukaan rata-rata suatu segmen, terutama yang mencerminkan kualitas berkendaraan (kenyamanannya) atau kekasarannya, ditentukan menurut kategori berikut : B S SR R RB

: : : : :

Baik Sedang Sedang/Rusak Rusak Rusak Berat


1A - 7


1.3.4 HAMBATAN LALU LINTAS (KOLOM 13) Setiap segmen harus ditentukan tingkat aksesnya terhadap kendaraan roda-4, dengan menggunakan kode angka (kode akses dari formulir A3 bila sudah ada) atau kode huruf sebagai berikut :

Terbuka untuk kendaraan roda-4 sepanjang tahun Tertutup untuk kendaraan roda-4 selama 2-6 minggu/tahun Tertutup untuk kendaraan roda-4 pada musim hujan Tertutup untuk kendaraan roda-4 sepanjang tahun Tertutup juga untuk sepeda motor

0 1 2 3 4

TB TB/TMH TMH TST TST

1.3.5 BULAN-TAHUN SURVAI PERENCANAAN TERAKHIR (KOLOM 14) Data ini harus ditunjukkan dengan bulan dan tahun (misalnya 06/94) dari studi perencanaan S2/A1 terakhir, atau dari pelaksanaan survai lalu lintas terakhir (untuk ruas yang berkondisi baik/sedang) namun bukan dari survai S1 yang dilakukan setiap tahun pada semua ruas yang kondisinya baik/sedang. 1.3.6 TAHUN PELAKSANAAN PEKERJAAN (PK/MP) TERAKHIR (KOLOM 15) a. Catat dalam kolom ini (15.1) tahun program pelaksanaan pekerjaan berat terakhir (PK), misalnya 93 (tahun program 1993/94). Tidak perlu memberikan bulan awal dan akhir pelaksanaan pekerjaan. b. Pada versi K1 yang baru, disediakan kolom data yang kedua (15.2) untuk mencatat pekerjaan pemeliharaan periodik yang terakhir (overlay/ pelapisan ulang). 1.3.7 BULAN-TAHUN PERUBAHAN DATA K1 TERAKHIR (KOLOM 16) a. Data dasar K1 mempunyai kolom data untuk pengisian bulan/tahun dari setiap perbaikan yang dibuat pada formulir K1, ini tercatat secara otomatis di komputer. b. Perlu dicatat bahwa pada versi hasil komputer, biasanya dicantumkan pula tanggal di bagian atas, misalnya "Edisi April 1993". Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan-perubahan segmen yang baru harus sudah dibuat dalam kwartal pertama 1993. Hasil cetakan komputer juga mencantumkan tanggal pencetakan pada bagian kanan atas. 1.3.8 KELAS RENCANA LALU LINTAS / KRLL (KOLOM 17) a. Data dasar K1 juga mempunyai kolom data untuk Kelas Rencana Lalu Lintas b. Data ini diperoleh dari data lalu lintas beserta studi perencanaan yang berkaitan dan menunjukkan perkiraan kisaran lalu lintas harian rata-rata roda-4 (LHR) bila jalan tersebut telah ditingkatkan atau sudah dalam kondisi baik/sedang.

KRLL 1 KRLL 2 KRLL 3 KRLL 4 KRLL 5

: : : : :

LHR < 50 LHR 51 - 200 LHR 201 - 500 LHR 501 - 1500 LHR > 1500


1A - 8


c. Penambahan satu angka di belakangnya (.1, .2 atau .3) menunjukkan bagian dari jumlah truk sedang dan berat dalam lalu lintas tersebut (lihat tugas 4B). 1.3.9 LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA / LHR ( KOLOM 18) Data dasar K1 mempunyai kolom data untuk pencatatan total LHR kendaraan roda4 yang ada (17) dan LHR kendaraan roda-4 ekivalen termasuk sepeda motor dan lalu lintas bukan bermotor (18) yang tercatat dalam penghitungan lalu lintas. 1.3.10 JUMLAH PENDUDUK (KOLOM 19) Dalam data dasar K1 juga disediakan kolom data untuk mencatat jumlah penduduk yang dilayani oleh suatu segmen yang terangkum dalam lembar analisa A3. 1.3.11 BULAN TAHUN PERUBAHAN DATA (KOLOM 20) Merupakan catatan dari database komputer yang menunjukkan kapan (bulan tahun) terakhir kali data diperbaharui.


1A - 9


1.4 TUGAS 1A/3 - PENYELESAIAN DATA LINGKUNGAN DARI K1 Kolom 21 – 23 dalam K1 mencatat data lingkungan yang secara berkala perlu diperbaharui bila kondisi lingkungan suatu ruas jalan kabupaten berubah. 1.4.1 STATUS LINGKUNGAN (KOLOM 21) Telah dibuat kode angka yang menunjukkan status lingkungan suatu ruas jalan kabupaten pada saat K1 dibuat atau diperbaharui yaitu : 1 = Menunggu Studi ANDAL 2 = Ditunda menunggu Studi ANDAL 3 = Tercakup dalam PIL sektoral tipe D 4 = Tercakup dalam PIL sektoral tipe ID 5 = Perlu Studi KL / UKL, UPL 1.4.2 KODE DAERAH RAWAN (KOLOM 22) Untuk mengetahui bahwa suatu ruas jalan kabupaten melewati suatu daerah rawan lingkungan telah dibuat kode angka sebagai berikut : 1 = Cagar Alam 2 = Suaka Margasatwa 3 = Hutan Konservasi 4 = HL - TGHK masih hutan 5 = HL - direkomendasikan RePPProt masih hutan 6 = HL – TGHK bukan hutan 7 = HK – direkomendasikan RePPProt bukan hutan 8 = Taman Baru 9 = Taman Nasional 10 = Taman Rekreasi / Wisata 11 = Daerah curam (Informasi Land System) 12 = Lahan Basah (Gambut) 13 = Daerah Pantai / Hutan Bakau 14 = Kawasan Waduk / Danau 15 = Kawasan Bencana Alam 1.4.3 STATUS STUDI LINGKUNGAN (KOLOM 23) Untuk mengetahui status studi lingkungan pada suatu ruas jalan kabupaten telah dibuat kode huruf sebagai berikut : O = Diperlukan penyaringan tahap awal dan kedua S = Cukup dengan sektoral UKL / UPL K = Diperlukan Studi KL U = Sudah dilakukan Studi KL A = Diperlukan Kerangka Acuan untuk ANDAL T = Sudah dibuat Kerangka Acuan untuk ANDAL R = Sudah dilakukan Studi ANDAL Modul 2 : Tugas 1 - Kaji Ulang dan Pemutakhiran Database

1A - 10


1.5 TUGAS 1A/4 - PENENTUAN JARINGAN JALAN STRATEGIS (K2) 1.5.1 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN a. Tujuan pokok dari tugas ini adalah untuk menentukan rute jalan kabupaten yang akan mendapat prioritas tertinggi untuk pekerjaan pemeliharaan, atau bila sesuai untuk pekerjaan rehabilitasi atau peningkatan. b. Sekali pemilihan rute ini dilakukan dengan benar, maka kaji ulang dan perbaikannya (jika diperlukan) cukup dilakukan kira-kira setiap tiga tahun sekali saja. c. Target utamanya adalah menentukan jaringan jalan strategis dengan batas maksimal sekitar 20 persen dari total panjang jaringan jalan yang ada di kabupaten (tidak termasuk jalan negara/propinsi). 1.5.2 KRITERIA Jaringan jalan strategis harus mencakup jalur utama yang melayani hubungan antar berbagai bagian di dalam kabupaten, yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut : a. Ruas jalan yang umumnya bersifat antar kota, yaitu menghubungkan kota kabupaten dengan pusat-pusat administrasi pemerintahan seperti kota kecamatan, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pasar utama ; ini akan meliputi jalan `kolektor' yang menghubungkan kota 'orde' kedua dan ketiga (seperti yang ditetapkan menurut peraturan yaitu : PP No. 26, 1985). b. Ruas jalan alternatif yang salah satunya sudah ditetapkan dan memenuhi hubungan yang memadai, tidak termasuk dalam kriteria ini. c. Ruas jalan yang biasanya sudah menampung tingkat lalu lintas tinggi (atau berpotensi tinggi pada wilayah yang jaringannya belum berkembang secara penuh) pada kenyataannya tingkatan ini bisa berbeda, misalnya, mulai dari di atas 500 LHR di daerah padat penduduk di Pulau Jawa sampai di atas 50 LHR di daerah kurang berkembang di pulau lain. d. Ruas jalan yang biasanya sudah diaspal, kecuali pada daerah yang jaringan jalannya belum dikembangkan. e. Ruas jalan yang melayani sumber-sumber penyebab meningkatnya lalu lintas selain perkotaan, seperti sumber material besar, pabrik atau daerah perkebunan, dapat pula masuk ke dalam kriteria ini asalkan ruas jalannya terbuka bagi lalu lintas umum. f. Ruas jalan yang melayani pangkalan jenis angkutan lain (yakni ruas menuju pelabuhan laut atau sungai, lapangan udara, atau stasiun KA) g. Ruas jalan yang pendek (yakni kurang dari 5 km), tapi bukan bagian dari rute lanjutan, tidak termasuk dalam kriteria ini (kecuali pada vi) h. Ruas jalan di daerah perkotaan tidak termasuk dalam kriteria ini, kecuali kalau ruas tersebut merupakan bagian dari rute lanjutan jaringan jalan strategis yang menghubungkan dua pusat kota. i. Ruas jalan utama antar kabupaten bisa dimasukkan apabila tidak ada jalan negara/propinsi yang memadai untuk jalur tersebut.


1A - 11


j. Bagian ruas jalan negara/propinsi yang berada di dalam kabupaten secara otomatis merupakan bagian dari jaringan jalan strategis, walaupun pemeliharaan atau peningkatannya tidak masuk ke dalam program jalan kabupaten. k. Perlu dicatat, bahwa istilah ‘strategis’ disini didasarkan atas konsep ekonomi. Berbeda halnya dengan istilah `strategis keamanan' yang mengacu pada jalan khusus dengan fungsi keamanan negara, seperti jalan yang berdekatan dengan batas negara (jalan seperti ini tidak tercakup dalam prosedur ini). 1.5.3 PROSEDUR PENGISIAN Pada formulir K2 dan Peta Jaringan Jalan 2 (lihat tugas 1F), tentukan ruas jalan yang akan diusulkan menjadi bagian dari jaringan jalan strategis sesuai langkahlangkah berikut : KELOMPOK A : a. Beri tanda di peta dan cantumkan pada formulir K2 semua ruas jalan nasional dan propinsi, termasuk nomor ruasnya (sesuai dengan nomor Bina Marga). b. Informasi ini bisa diperoleh dari Dinas PU / Bina Marga/prasana wilayah Propinsi KELOMPOK B : a. Beri tanda di peta dan cantumkan pada formulir K2 : ruas jalan terpendek yang menghubungkan setiap kota kecamatan ke jalan nasional / propinsi dan ke ibukota kabupaten. b. Perhatikan: jalur baru secara umum tidak dapat dimasukkan kecuali bila penghematan jarak tempuhnya ke kota kabupaten mencapai paling sedikit 50 persen dari jarak tempuh lewat jalur yang sudah ada; perhatikan juga bahwa jalur baru itu memerlukan studi khusus yang justru memperlambat penyertaannya dalam program. c. Catat pada formulir K2 nama kota yang dilayani ruas jalan itu, instansi mana yang bertanggung jawab untuk pemeliharaannya dan data informasi tentang kondisi perkerasan serta keterbukaan ruas jalan itu (dari formulir K1). KELOMPOK C : a. Beri tanda pada satu jalur langsung yang menerus dan wajar, yang merupakan penghubung antar kota kabupaten dengan ibukota kabupaten di sekitarnya dan cantumkan nomor ruas jalur itu jika belum tercatat pada kelompok A atau B. b. Biasanya jalur ini merupakan ruas jalan yang sudah ada; karena jalur baru hanya akan diterima bila terjadi penghematan jarak tempuh paling sedikit 50 persen dari yang ada. c. Ruas-ruas jalan penghubung antar kabupaten yang bertetangga ini harus ditentukan sebagai jalur strategis. KELOMPOK D : a. Beri tanda dan cantumkan kemungkinan ‘pilihan lain’ untuk dimasukan sebagai jalur strategis, diantara pilihan berikut ini : Ruas jalan lain yang melayani lalu lintas tinggi yang secara khusus merupakan ruas jalan langsung penghubung dua bagian penting di dalam daerah kabupaten.


1A - 12


Ruas jalan lain ke jalan Nasional / Propinsi atau ke ibukota kabupaten, dari sumber penyebab lalu lintas tinggi selain dari kota kecamatan (sebutkan sumber penyebabnya) b. Periksa bahwa total (B+C+D) tidak lebih atau sama dengan 20 persen dari total panjang jaringan jalan kabupaten (dari K1). Jangan masukkan ruas jalan berprioritas rendah bila total tersebut sudah melebihi target. c. Kaji ulang dan sesuaikan usulan itu seperlunya sewaktu konsultasi dengan instansi yang terkait dengan penanganan jalan di Propinsi dan kalau ada dengan konsultan pembimbing, khususnya untuk mendapatkan : Status yang sebenarnya dari ruas jalan kabupaten yang kemungkinannya dalam waktu dekat akan menjadi jalan propinsi untuk keperluan perencanaan pekerjaan, terutama usulan ruas baru. Pandangan Propinsi terhadap perkembangan yang terjadi pada ruas jalan antar kabupaten. Sebaiknya dana dan sumber daya kabupaten tidak dialokasikan ke ruas jalan yang dalam waktu dekat menjadi status propinsi. d. Cantumkan pada formulir K1 (kolom 7) ruas jalan yang termasuk dalam klasifikasi jaringan jalan strategis (JJS).


1A - 13



1A - 14



1A - 15


2

TUGAS 1B - PEMUTAKHIRAN DATA RIWAYAT PEKERJAAN FORMULIR : K3 DAN K4

2.1


1. Untuk menyusun dan menjaga tersedianya catatan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan pada setiap ruas dari jaringan jalan setiap tahunnya. 2. Untuk membuat perencanaan yang sistematis, terutama untuk pekerjaan pemeliharaan dan untuk membantu dalam pemantauan keefektifan program pekerjaan 3. Sumber data bisa didapat terutama dari data anggaran (RD-1.JK) atau dari data kontrak yang memuat semua sumber dana untuk jalan kabupaten, termasuk diantaranya semua pekerjaan jalan yang dibiayai oleh Dana Pembangunan Kabupaten/Kota (DAK/DAU). 4. Formulir K3 digunakan dalam menyusun rincian per ruas untuk setiap tahun program. 5. Formulir K4 merupakan rangkuman semua dana untuk jalan kabupaten per tahun serta cakupan pekerjaannya untuk beberapa tahun. 6. Data riwayat pekerjaan per segmen juga diringkaskan dalam formulir K1 dan P1. 7. Formulir K3 dan K4 harus selalu dimutakhirkan pada bulan Januari setelah anggaran biaya diketahui dan diperbaiki untuk memperhitungkan pelaksanaan yang sebenarnya. Prioritas utama harus ditujukan dalam hal pencatatan secara rinci semua pekerjaan berat dan pemeliharaan berkala. 8. Untuk selanjutnya K3 akan disusun sebagai bagian dari database komputer, meskipun formulir untuk pemasukkan data secara manual mungkin juga akan diperlukan.

2.2

TUGAS 1B/1 - PENYELESAIAN FORMULIR K3 Cakupan dan format K3 hampir mendekati bentuk format dokumen biaya RD-1.JK (lihat tugas 5F) dan tersedia dalam bentuk manual maupun dalam bentuk data base komputer.

2.2.1 PROSEDUR PENGISIAN Formulir K3 harus dibuat secara terpisah untuk setiap ruas jalan, rincian dari semua pekerjaan pada ruas tersebut harus didaftar secara berurutan setiap tahun program. BAGIAN ATAS : NOMOR, PANJANG, DAN NAMA RUAS. a. Kotak-kotak di bagian atas dari formulir K3 harus mencatat data ruas jalan dalam format yang tepat sama dengan K1. b. Perlu diperhatikan bahwa nama dan nomor ruas yang digunakan harus sama dengan yang tertera pada K1, meskipun nama yang dipakai dalam kontrak adalah berbeda. Modul 2 : Tugas 1 - Kaji Ulang dan Pemutakhiran Database

1B - 1



1B - 2


KOLOM 1

: TAHUN PROGRAM PEKERJAAN

Kolom 1 menunjukkan Tahun Program Pekerjaan, untuk sistem tahun anggaran baru digunakan bentuk penuh, misalnya : 2001 KOLOM 2

: PANJANG PEKERJAAN JALAN

Pal Km segmen diukur dengan cara yang sama seperti pada K1, namun segmensegmen pekerjaan mungkin berbeda dengan yang tercatat dalam K1 yang ada. KOLOM 3

: PAL KM AWAL DAN AKHIR SEGMEN PEKERJAAN JALAN

Panjang pekerjaan (kolom 2) harus sama dengan selisih antara kolom (3.2) dan (3.1). KOLOM 4

: JENIS PEKERJAAN JALAN

Jenis pekerjaan diberikan dengan kode standar sebagai berikut : PK MP MS MR PB RE H KOLOM 5

= = = = = = =

Pekerjaan Berat atau Peningkatan Pemeliharaan Berkala/Periodik Pengaspalan Ulang Periodik Pemeliharaan Rutin Pembangunan Baru Rehabilitasi Pekerjaan Penyangga

: TIPE LAPISAN PERMUKAAN PEKERJAAN JALAN

Bila rincian mengenai lapisan permukaan belum diketahui, cukup gunakan A (lapisan aspal) atau K (kerikil). Tipe permukaan jalan yang diusulkan ditentukan secara rinci dengan menggunakan kode-kode seperti berikut ini : PMA = LKP = TAB = KOLOM 6

Penetrasi Macadam (Lapen) Kerikil Padat Tertutup (Kepatup) Lapis Tipis Aspal Beton (HRS)

: LEBAR PERKERASAN PEKERJAAN JALAN

Lebar perkerasan adalah lebar yang diusulkan dalam pekerjaan tanpa memasukkan lebar bahu jalan. KOLOM 7

: BIAYA PEKERJAAN JALAN

Jumlah seluruh biaya pekerjaan harus merupakan biaya kontrak termasuk pajak (diperjelas dengan menyatakan sumber dananya di kolom 14). KOLOM 8

: BIAYA PEKERJAAN JALAN/KM

Biaya pekerjaan jalan/km dihitung secara otomatis oleh komputer dengan membagi kolom 7 dengan kolom 2.


1B - 3


KOLOM 9 : NOMOR URUT JEMBATAN (9.1) ATAU JUMLAH JEMBATAN YANG MENDAPATKAN PEKERJAAN (9.2) Untuk jembatan besar dapat dicatat secara tersendiri. Bila ada sejumlah jembatan yang lebih kecil yang menerima pekerjaan sebagai bagian dari kontrak pekerjaan jalan, maka dapat diberikan data jumlah dari seluruh pekerjaan jembatan. Bila ditemukan jembatan yang berdiri sendiri, masukkan (bila mungkin) pal km jembatan tersebut dalam kolom 3.1. Gunakan urutan nomor jembatan dari formulir K10 di kolom 9.1, sementara bila informasi untuk beberapa jembatan digabung masukkan jumlah jembatan yang bersangkutan dalam kolom 9.2 KOLOM 10 : JENIS PEKERJAAN JEMBATAN Jenis pekerjaan jembatan harus ditentukan dengan menggunakan kode standar (PBJ/PAJ/PJJ/JL/GG). KOLOM 11 : PANJANG DAN LEBAR JEMBATAN Panjang dan lebar jalur jembatan diukur dalam satuan meter. KOLOM 12 : BIAYA PEKERJAAN JEMBATAN Kolom 12 merupakan biaya pekerjaan masing-masing jembatan atau seluruh jembatan dalam satu segmen (jika dijadikan dalam satu kontrak pekerjaan). Masukkan juga biaya ‘oprit’ jembatan bila belum termasuk dalam biaya pekerjaan jalan yang bersangkutan. KOLOM 13 : JUMLAH SELURUH BIAYA PEKERJAAN (JALAN DAN JEMBATAN) Kolom 13 merupakan gabungan pengeluaran untuk jalan dan jembatan untuk pekerjaan dalam satu segmen. KOLOM 14 : SUMBER DANA Isikan sumber dananya dalam kolom 14 dengan menggunakan kode standar : DAU DAK DBH PAD

= = = =

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil / Perimbangan Pendapatan Asli Daerah

Sebutkan sumber-sumber dana lainnya dan masukkan sumber dana dari Luar Negeri (BLN) bila ada, misalnya IBRD. KOLOM 15 & 16 : BULAN/TAHUN PEKERJAAN Kolom 15 dan 16 harus menunjukkan bulan dan tahun awal dimulai dan selesainya pekerjaan yang sebenarnya jika diketahui (misalnya 6/94 sampai 3/95); tanggal ini mungkin berbeda dengan tanggal pada program aslinya. Jangan mengisi tanggal selesainya pekerjaan sebelum diketahui kebenarannya. Modul 2 : Tugas 1 - Kaji Ulang dan Pemutakhiran Database

1B - 4


KOLOM 17 : STATUS PROYEK Kolom 17 merupakan informasi tambahan sesuai dengan status pekerjaannya, misalnya : L ST MY B

= = = =

Proyek `Luncuran' Pekerjaan yang dikerjakan dengan menggunakan dana sisa tender. Kontrak berlanjut ke tahun berikutnya (multi year) Proyek Baru

KOLOM 18 : SUMBER DAN TANGGAL DATA Kolom 18 menunjukkan sumber data dan tanggal data tersebut diterbitkan; biasanya dalam bentuk kode formulir, misalnya : RD-1.JK, CJ dan lain sebagainya. CATATAN : Bila setelah beberapa tahun pekerjaan halaman K3 untuk ruas tersebut sudah penuh, mulailah dengan halaman baru yang diberi nomor urut di bagian atasnya. Pertahankan formulir K3 tersusun secara berurutan berdasarkan nomor ruas.

2.3

TUGAS IB/2 - PENYELESAIAN K4

2.3.1 LINGKUP TUGAS a. K4 merupakan rangkuman tahunan yang berkesinambungan mengenai pembiayaan pekerjaan untuk seluruh jaringan jalan kabupaten, selama enam (6) tahun terakhir. b. Rangkuman ini disusun dengan menjumlahkan data-data yang tercatat di formulir K3, sesuai dengan jenis pekerjaan dan sumber dananya. c. Data ini harus diperbaharui setiap bulan Desember setelah menyelesaikan pengisian K3. d. Bila catatan selama enam tahun telah lengkap, mulailah dengan formulir K4 baru dan satukan dengan yang lama. 2.3.2 PROSEDUR PENGISIAN a. Bagian atas formulir merupakan rangkuman jumlah pengeluaran untuk jalan dalam juta rupiah dengan sumber dana utama, yang dibagi sebagai berikut:

(A) (B) (C) (D)

: : : :

Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana lainnya untuk jalan (PAD / lainnya : sebutkan) Jumlah dana untuk jalan (A+B+C)

Catatan : Pisahkan jumlah (D) dalam komponen dana APBN dan BLN jika ada. Biaya umum dan lain sebagainya harus dimasukkan dalam sub-total biaya.


1B - 5


b. Bagian bawah formulir membagi TOTAL biaya untuk jalan ke dalam lima komponen utama dan juga memberikan rangkuman panjang jalan (kilometer) dan jembatan (meter) : Pekerjaaan Berat (PK) termasuk Pembangunan Baru (PB) dan Rehabilitasi (RE) Pemeliharaan Berkala/Periodik (MP) Pemeliharaan Rutin (MR) Pekerjaan lainnya (harus ditentukan misalnya Pekerjaan Penyangga / Darurat) Biaya umum Catatan : Angka TOTAL yang merupakan jumlah pengeluaran dari ke-lima komponen di atas, harus sama dengan jumlah pengeluaran (D) di bagian atas formulir. Ke-tiga komponen pekerjaan utama di atas (PK,MP,MR) juga harus mempunyai jumlah untuk setiap sumber dana utama.


1B - 6



1B - 7


3

TUGAS 1C - PEMUTAKHIRAN DATA SUMBER DAYA FORMULIR : K5 - K9

3.1


1. Tugas ini ditujukan untuk mencatat secara sistimatis aspek-aspek sumber daya yang tersedia di Kabupaten, untuk keperluan persiapan dan pelaksanaan program serta pengadministrasian dan pemantauan. Sumber daya tersebut mencakup hal-hal seperti peralatan, kontraktor, sumber-sumber material dan jumlah staf. 2. Beberapa dari aspek sumber daya Kabupaten telah tercakup dalam petunjuk teknis atau prosedur lain, misalnya data kontraktor (dulu K6) dan data peralatan (dulu K5) yang tercakup dalam Buku Petunjuk Peralatan yang dikeluarkan oleh Bina Marga dan Bangda : Sistem Pengelolaan Armada Peralatan Dati II. 3. Aspek-aspek yang masih dicakup dalam prosedur perencanaan sekarang ini adalah : K7 K8 K9

= Catatan mengenai staf Tim Perencana Jalan Kabupaten = Sumber-sumber material lokal = Daftar upah buruh dan harga material

4. Formulir-formulir tersebut harus diperbaharui pada bulan Desember setiap tahunnya.

3.2 TUGAS 1C/1 - PENYELESAIAN K7 3.2.1 PROSEDUR a. Formulir K7 digunakan terutama untuk mencatat data staf kabupaten yang terlibat dalam Tim Perencanaan Jalan Kabupaten, mencakup : nama, jabatan dalam Tim, asal instansi, jabatan di instansi dan golongan / pangkatnya. b. Tentukan siapa dari anggota tim perencana atau staf lain yang bertanggung jawab untuk masalah lingkungan dan untuk perencanaan pemeliharaan. c. Dalam formulir ini juga diterangkan informasi mengenai jumlah keseluruhan staf Dinas PU dan staf Bappeda Kabupaten. d. Formulir ini harus diperbaiki setiap tahun dan ditanda tangani oleh pejabat instansi terkait seperti Kepala Dinas PU, BAPPEDA dan Bagian Penyusunan Program Kabupaten, serta dilampiri dengan SK Bupati untuk Tim Perencana. e. Informasi ini akan digunakan didalam penyusunan database mengenai anggota Tim Perencana, untuk keperluan pelatihan serta pemantauan prestasi kerja anggota tim.


1C - 1



1C - 2


3.3

TUGAS 1C/2 - PENYELESAIAN K8

3.3.1 PROSEDUR a. Formulir K8 (yang berkaitan dengan K9) digunakan untuk mencatat sumbersumber utama material lokal untuk pekerjaan jalan di Kabupaten. b. Cantumkan nama sumber material (quarry / sungai / lainnya) pada peta dasar , lalu perkirakan jarak ke ruas terdekat dan sebutkan nomor ruasnya. c. Material yang ada dalam daftar tersebut harus ditentukan dengan kode nomor dan satuan yang sama dengan yang digunakan di daftar K9. d. Harga yang dicantumkan harus berdasarkan pada harga di sumbernya tanpa memasukkan ongkos angkut yang sudah ditentukan secara terpisah dalam K9. e. Berikan keterangan, misalnya apakah sumber material tersebut sampai saat ini masih dipakai, juga mengenai kualitas atau kapasitas produksinya. f. Formulir K8 ini setiap tahun pada bulan Januari harus diperiksa kembali dan diperbaiki.


1C - 3



1C - 4


3.4

TUGAS 1C/3 - PENYELESAIAN K9

3.4.1 LINGKUP TUGAS a. Formulir K9 berisikan daftar harga material lokal dan upah buruh di kabupaten dalam kisaran tertentu, yang digunakan dalam pembangunan jalan kabupaten. b. Daftar harga ini akan digunakan untuk memutakhirkan Matriks Biaya Perencanaan, oleh karena itu K9 harus selalu diperbaharui setiap tahun, paling lambat pada bulan Januari. c. Setiap Kabupaten hanya perlu menyiapkan satu (1) daftar K9, yang dianggap mewakili. d. Kebenaran data tersebut harus diperiksa secara teliti dan harus ditanda-tangani oleh kepala Dinas PU / BM Kabupaten, lalu disampaikan ke Dirjen Prasarana Wilayah Direktorat Bina Teknik atau atau Konsultannya di Jakarta. 3.4.2 PROSEDUR PENGISIAN a. Harga di Quarry / Sumbernya. Harga bahan di quarry / sumbernya (Pelabuhan atau Depo) harus di luar pajak. Bila pajak dimasukkan dan tidak dapat dipisahkan secara tepat, tunjukkan pada harga tersebut dengan tanda bintang ( * ). b. Jarak Angkut Rata-rata Catat jarak angkut rata-rata yang biasa dipakai dan mewakili jarak dari quarry/sumber ke tempat proyek untuk wilayah kabupaten sebagai keseluruhan. Informasi ini harus masuk juga dalam formulir K8 yang melengkapi formulir K9. c. Biaya Angkut per Unit Biaya angkut per unit untuk material dari quarry / sumber dihitung dengan menggunakan prosedur berikut ini (angka / nilai yang tertera hanya untuk ilustrasi saja). (1) Jarak angkut Jarak angkut rata-rata dari quarry ke lokasi proyek = 20 km Kapasitas truk = 3 m3 Kecepatan truk rata-rata = 45 km/jam (2) Biaya Truk Sewa truk Rp 16.000 / jam Pengemudi Rp 8.000 / 5 jam Pembantu/kenek Rp 4.500 / 5 jam Jumlah


= Rp. 16.000 / jam = Rp. 1.600 / jam = Rp. 900 / jam --------------------------= Rp. 18.500 / jam

1C - 5


(3) Waktu angkut Waktu u/ muat Waktu u/ bongkar

= 15.0 menit = 10.0 menit

20 km Waktu u/ perjalanan : 2 x ------------ x 60 menit = 53.3 menit 45 km/jam ------------------ + Jumlah

= 78.3 menit (1.3 jam)

(4) Biaya Angkut Biaya angkut / 3 m3 : 1.3 jam x Rp 18.500

= Rp 24.050,-

Biaya angkut / m3

= Rp 8.016,------------------

: Rp 24.050 / 3

Catatan : Jangan menggunakan perkiraan biaya angkut untuk K9, ataupun untuk Disain & DURP (misalnya : Rp 75,- per ton per km , dan lain sebagainya) d. Biaya Total (tanpa pajak) Biaya total untuk material, bilamana mungkin harus tanpa pajak, tanpa "pengeluaran tambahan" untuk biaya tak terduga, keuntungan kontraktor, inflasi dan lain-lain. e. Pajak Pajak ini termasuk Pajak Penghasilan, Asuransi Tenaga kerja (Astek) dan 10% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk material, (perlu di catat bahwa biasanya hal ini sudah dimasukkan dalam harga material yang dibawa ke kabupaten). f. Pengesahan Bila K9 sudah terisi, lengkapi dengan pengesahannya (K9 harus ditanda tangani oleh kepala DPUK/DPU-BM-K), catat tanggalnya dan nama yang mengesahkannya. g. Pengolahan K9 untuk pembuatan matriks biaya K9 yang telah dilengkapi harus segera dikirimkan ke Jakarta (untuk sementara kepada Ditjen Prasarana Wilayah atau Konsultannya) paling lambat pada akhir Januari, supaya pengolahan komputer untuk pembuatan matriks biaya pekerjaan jalan ( perencanaan ) dapat diselesaikan pada waktunya.


1C - 6



1C - 7


4

TUGAS 1D - PEMUTAKHIRAN DATA JEMBATAN FORMULIR : K10

4.1


1. Tujuannya adalah untuk menyusun dan menjaga kemutakhiran suatu inventarisasi data, mengenai lokasi dan karakteristik setiap jembatan pada jaringan jalan kabupaten 2. Formulir K10 pada dasarnya merupakan rangkuman dari informasi yang lebih rinci, yang dikumpulkan dari hasil pemeriksaan jembatan secara rutin dan terinci (dengan formulir MS1, B1, B2 dan B3 dari buku Petunjuk Pemeliharaan Jembatan Kabupaten). 3. Dalam prakteknya, kualitas dari informasi tentang jembatan termasuk penentuan datanya, masih ketinggalan dibandingkan data untuk jalan. Data K10 masih harus ditingkatkan secara bertahap dari beberapa sumber termasuk dari survai perencanaan S1 dan S2. Informasi dari inventarisasi data Bina Marga tahun 1990 mengenai jembatan (IJK03) dapat pula digunakan. 4. Tugas yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa data lokasi jembatan sesuai dengan penentuan data ruas yang sama seperti yang ada dalam inventarisasi jalan pada K1, termasuk cara pengukuran lokasi dengan pal km dari awal ruas. 5. Prioritas harus diberikan dalam menyelesaikan pengisian lokasi jembatan, nama, panjang dan lebarnya, sebelum mengumpulkan secara rinci data jenis komponen jembatan dan kondisinya yang memerlukan survai-survai yang lebih rinci. 6. Untuk selanjutnya akan dikembangkan database komputer untuk K10, namun untuk saat ini penyelesaian formulir secara manual perlu diteruskan. 7. Pemutakhiran K10 harus dilaksanakan terutama dalam bulan Januari pada waktu yang sama dengan pemutakhiran K1.

4.2

PROSEDUR PENYELESAIAN K10

1. Untuk setiap ruas harus dibuatkan satu formulir K10 tersendiri. Cantumkan nomor ruas, nama dan panjangnya di bagian atas K10 persis seperti yang tercantum dalam K1. 2. Semua bangunan jembatan yang panjangnya 2 meter atau lebih (diukur antara kedua kepala jembatan) harus dicatat. Lokasi lintasan sungai yang tidak berjembatan juga dimasukkan dan diberi nama. 3. Jembatan dan lintasan sungai harus dicatat dan diberi nomor urut (kolom 1), dimulai dari titik pangkal ruas yang telah ditentukan pada daftar K1. Lokasinya harus ditentukan dengan pal km yang telah disesuaikan dari titik pangkal ruas yang telah ditentukan (kolom 3), dan bila mungkin juga dengan nama-nama sungainya (kolom 2). Bila semua penyeberangan di catat, maka tidak perlu lagi untuk merubah nomor urut jembatan. 4. Kode-kode yang digunakan pada K10 dapat dilihat bersama-sama dengan contoh formulir K10 yang telah diisi lengkap.


1D - 1



1D - 2



1D - 3


5. Keterangan untuk beberapa hal khusus yang diisikan ke dalam K10 adalah sebagai berikut (1) Tipe Penyeberangan/Lintasan (Kolom 4) : JN KA S L

= = = =

Penyeberangan Jalan Penyeberangan Kereta Api Penyeberangan Sungai Lain-lain

(2) Panjang jembatan (kolom 5) Diukur dalam meter di antara kedua kepala jembatan. (3) Lebar jembatan (kolom 6) Harus ditentukan sebagai lebar jalur jalan saja (kolom 6.1) dan total lebar jembatan sampai dengan bagian luar dari sandaran (kolom 6.2). (4) Bangunan jembatan dibagi dalam 5 bagian komponen :

Bangunan atas Lantai (dek) Sandaran (handrail) Pondasi Kepala jembatan dan pilar

(kolom 8 - 11) (kolom 12, 13) (kolom 14, 15) (kolom 16 -18) (kolom 19 -21)

(5) Deskripsi setiap komponen terdiri atas :

Tipe bagian (bangunan atas / pondasi / kepala jembatan) Tipe bahan / material Asal / sumber (hanya bangunan atas) Nilai / tingkat kondisinya

6. Kode rujukan (pada formulir K10L) dan catatan khusus pada uraian komponenkomponen bangunan atas, diberikan secara singkat di bawah ini : (1) Tipe Bangunan Atas B

= Gorong-gorong persegi (kotak)

Gorong-gorong persegi adalah gorong-gorong dengan penampang melintang berbentuk persegi. Y

= Gorong-gorong Pipa

Gorong-gorong pipa adalah gorong-gorong dengan penampang melintang berbentuk lingkaran. Untuk keperluan masukan data, semua gorong-gorong dengan garis tengah (diameter) atau lebar luar sepanjang sumbu jalan > 2,0 meter harus dicatat sebagai jembatan.


1D - 4


KX = Lintasan Kereta Api Lintasan kereta api perlu dicatat sebaik-baiknya, sehingga dapat ditetapkan suatu prioritas untuk dibangun jembatan (bila sangat diperlukan). S

= Jembatan Sementara

Jembatan sementara adalah jembatan yang digunakan sebagai alat hantaran sementara sampai jembatan permanen dibangun. Jembatan sementara dapat berupa rangka, gelagar, pelat atau lainnya. Jembatan Bailey termasuk dalam kategori ini. FX = Ferry Jika penyeberangan sungai dilakukan dengan ferry (untuk kendaraan ataupun tidak), catatlah dalam laporan. Perkirakanlah lebar penyeberangan tersebut. Nyatakanlah dalam catatan, waktu tunggu rata-rata dan perkiraan panjang jembatan yang diperlukan. WX = Pelintasan Basah (Jembatan Limpas) Pelintasan basah adalah jembatan limpas, pelintasan banjir (atau yang serupa); dimaksudkan untuk suatu pelintasan sungai dimana kendaraan melintas melalui sungai di atas pondasi atas di bawah air yang telah dipersiapkan. Setiap pelintasan demikian harus dicatat pada kartu data inventarisasi jembatan, dengan suatu tanda dalam catatan; berapa kali dan berapa lama pelintasan basah ini tidak dapat dilalui dalam satu tahun. Nyatakan perkiraan panjang jembatan yang diperlukan atau bila pelintasan tersebut sudah cocok dengan keadaan sekarang. (2) Sumber / Asal Bangunan Atas Sumber / asal pemasok terutama mengacu kepada negara pembuat dengan cara memberi Kode negara asal dengan huruf tersendiri seperti diberikan pada lampiran formulir K10L. (3) Bahan untuk Bangunan Atas Kode bahan yang digunakan untuk pemeriksaan inventarisasi dapat dilihat pada lampiran formulir K10L. Terdapat sejumlah 21 bahan yang berbeda, yang masing-masing didaftar dengan satu kode huruf. (4) Bahan Lantai Jembatan Kode untuk tiap jenis bahan lantai jembatan harus dibentuk dengan dua huruf yang diambil dari daftar bahan seperti tersebut di atas. Satu huruf untuk jenis bahan bagian perletakan lantai dan huruf lainnya untuk jenis bahan jalur kendaraan, misalnya KA = lantai jembatan kayu dengan jalur kendaraan aspal. (5) Kepala Jembatan dan Pilar, Tipe dan Bahan Disiapkan kode untuk dua bentuk kepala jembatan dan enam jenis pilar. Kode ditentukan dengan satu huruf seperti yang dapat dilihat dalam lampiran formulir (K10L).


1D - 5


(6) Jenis dan Bahan Pondasi Rincian-rincian tertentu mengenai jenis konstruksi pondasi mungkin tidak dapat ditentukan dalam pemeriksaan di lapangan, tanpa penyelidikan lapangan lebih lanjut. Diberikan delapan jenis pondasi, masing-masing ditentukan dengan dua huruf. Apabila terdapat data, maka isilah jenis pondasi tersebut dengan menggunakan kode dari lampiran formulir K10 (K10L), jika tidak ada data, biarkan kolom tersebut tetap kosong. (7) Bahan Sandaran Dipertimbangkan untuk mencakup hal-hal seperti sandaran, pagar pengaman dan tembok ujung sebuah jembatan : yang kesemuanya dimaksudkan sebagai perlindungan kendaraan atau pejalan kaki, dan kadang-kadang juga dijadikan sebagai pelindung untuk bagian-bagian pokok jembatan. Apabila jembatan dilengkapi dengan sandaran beton serta tembok ujung pasangan batu, gunakan kode bahan untuk beton dan pasangan batu, misalnya TM. Bilamana jembatan mempunyai sandaran pipa baja dan tiang beton tanpa tembok ujung pasangan batu, gunakan kode bahan hanya untuk sandaran saja, misalnya B. Kode-kode bahan dicantumkan pada lampiran formulir K10 (K10L). (8) Penilaian Kondisi Digunakan untuk menilai kondisi bagian-bagian jembatan sebagai berikut :

Bangunan atas Sistim lantai jembatan Sandaran (dan pagar pengaman, dll) Pondasi (dan aliran air) Kepala jembatan dan pilar-pilar

Penilaian kondisi jembatan menggunakan skala 0-5 seperti yang ditetapkan pada bagian bawah lampiran formulir K10 (K10L). 7. Bila ruangan pada formulir K10 tidak cukup untuk mendaftar semua jembatan yang ada pada suatu ruas, gunakan halaman kedua, beri nomor halaman pada formulir menurut urutannya. Usahakan formulir yang telah di selesaikan selalu tersusun sesuai dengan urutan nomor ruas.


1D - 6


5

TUGAS 1E - PEMUTAKHIRAN DATA SOSIALEKONOMI

5.1 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 1. Menyusun suatu kerangka kerja mengenai informasi penunjang sosial-ekonomi kabupaten, sebagai tambahan pada data mengenai jaringan jalan dan lalu lintas, untuk medukung studi perencanaan jalan yang sistematis. 2. Menunjang pengembangan jaringan jalan kabupaten yang memperhitungkan rencana dan kebutuhan pengembangan tata ruang dari kabupaten yang bersangkutan. 3. Diperlukan lima jenis informasi, dengan susunan data atau formulir survai seperti berikut : Data kependudukan (K11) Data pusat kegiatan (K12) Data penggunaan lahan kecamatan (K13) Kegiatan pembangkit/penyebab timbulnya angkutan berat (K14/S6A) Rencana pengembangan/pembangunan (S6B/6C) 4. Informasi tersebut di atas, umumnya bisa didapat dari dua sumber utama : Statistik sosial-ekonomi yang telah diterbitkan dan tersedia di tingkat kabupaten atau kecamatan (misalnya : data penggunaan lahan BPN, kabupaten dalam angka, monografi desa) Informasi khusus yang diperoleh dari wawancara dengan manajemen perkebunan (mengenai sumber-sumber pembangkit lalu lintas berat), manager pabrik, quarry, dan lain sebagainya ; atau dari instansiinstansi pemerintah sektoral yang bertanggung jawab atas rencana khusus (seperti : kehutanan, pertanian, irigasi, pariwisata). 5. Informasi ini diperlukan untuk memperkirakan lalu lintas potensial dan penggunaan jalan dimasa datang, serta untuk menafsirkan data lalu lintas; termasuk menentukan pergerakan kendaraan-kendaraan berat yang dapat mempengaruhi disain jalan. 6. Satu copy dari peta dan dokumen pokok Rencana Utama Tata Ruang Kabupaten (RUTR-K), harus selalu disimpan di dalam ruangan Tim Perencana Jalan Kabupaten. Ini akan diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan jalan sudah mengacu kepada tujuan perencanaan pembangunan kabupaten dalam skala yang lebih luas. 7. Tugas-tugas di atas harus dilaksanakan pada bulan Januari – Februari setiap tahunnya.


1E - 1


5.2

TUGAS 1E/1 - DATA KEPENDUDUKAN (K11)

5.2.1 LINGKUP TUGAS a. Perkiraan jumlah penduduk yang dilayani oleh ruas jalan, diperlukan untuk menaksir manfaat dari peningkatan jalan yang sekarang ini tertutup untuk lalu lintas kendaraan roda-4 karena kondisi jalannya. b. Sebagai kerangka kerja untuk tugas ini, maka perlu dibuat (di kantor) suatu tabulasi sebaran penduduk per desa dan per ruas jalan untuk seluruh kabupaten dengan menggunakan formulir K11. Hal ini akan membantu di dalam menentukan ruasruas mana yang memerlukan survai yang lebih terinci (S7). c. Sekali hal ini dikerjakan dengan benar, maka K11 hanya memerlukan kaji ulang dan perbaikan secara berkala bila data survai S7 yang lebih terinci telah diperoleh. Catat tanggal diperbaikinya K11 dan tanggal diselesaikannya survai S7. 5.2.2 PROSEDUR PENYELESAIAN K11 a. Siapkan peta skala besar (diutamakan berdasarkan peta topo skala 1 : 50.000, yakni copy 1 hasil tugas 1F) yang menunjukkan nama dan perkiraan batas tiap desa dalam kabupaten serta jaringan jalan dengan nomor ruasnya. b. Dapatkan suatu daftar dari semua desa per kecamatan yang menunjukkan perkiraan jumlah penduduk yang menetap atas dasar statistik pencatatan terakhir; periksa apakah desa-desa baru telah dimuat pada peta dan ditandai tanpa ada satupun yang tertinggal. c. Siapkan formulir K11 untuk setiap kecamatan (Penentuan Pendahuluan Jumlah Penduduk menurut Ruas Jalan); tulis setiap nama desa beserta jumlah penduduknya pada kolom sebelah kiri dan tulis nomor ruas semua jalan yang ada di dalam kecamatan yang bersangkutan di baris atas. d. Buatlah perkiraan pendahuluan atas keterlibatan tiap desa terhadap satu atau lebih ruas jalan, berdasarkan kenyataan di peta dan dengan menggunakan pedoman berikut ini : Tujuan utama dari tugas ini adalah mencoba menentukan keterlibatan seluruh penduduk desa itu kepada satu ruas jalan yang diperkirakan akan digunakan sebagai jalur pilihan ke pusat kegiatan di luar desa (pasar, dan sebagainya) atau untuk mencapai jaringan jalan utama lainnya. Kelompok penduduk yang sama jangan ditentukan pada lebih dari satu ruas jalan. Jangan mengabaikan satu bagianpun dari penduduk desa, meskipun bagian itu diperkirakan telah dilayani langsung oleh ruas jalan negara atau propinsi daripada oleh ruas jalan kabupaten itu sendiri. Penduduk yang berada di titik pangkal atau ujung yang merupakan persimpangan ruas jalan (misalnya dalam jarak 500 meter dari titik persimpangan dengan ruas jalan yang lebih penting) perlu dipisahkan dan dimasukkan ke dalam jangkauan pelayanan ruas jalan yang lebih penting tadi ke bagian mana ruas jalan itu bersambung. Tandai desa-desa yang jelas terlayani sepenuhnya oleh satu ruas jalan saja dan masukkan jumlah penduduknya pada kolom nomor ruas jalan yang dimaksud.


1E - 2


Bagi desa yang dilayani oleh beberapa ruas jalan dan pembagian jumlah penduduknya meragukan, beri tanda silang ( x ) kolom ruas jalan yang sesuai, dan pada tahap ini jangan mencoba memasukkan jumlah penduduk tersebut (dalam kasus ini ada desa-desa yang nantinya akan memerlukan studi tambahan). e. Minta pada setiap kecamatan untuk menyediakan peta kecamatan dan sket tiap desa di kecamatan itu dengan skala perkiraan (Formulir S7 bisa digunakan) , yang menunjukkan : nama dan lokasi tiap kampung atau pemukiman yang terpisah di dalam wilayah desa jumlah penduduk tiap kampung (data registrasi terakhir) lokasi dan panjang jalan desa, tipe dan kondisi permukaan jalan serta hambatan aksesnya.


1E - 3



1E - 4


5.3

TUGAS 1E/2 - DATA PUSAT KEGIATAN (K12)

5.3.1 LINGKUP TUGAS a. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menentukan lokasi, karakteristik dan ukuran relatif dari semua pasar atau pusat kegiatan yang berarti (cukup besar) di wilayah Kabupaten. b. Informasi ini terutama diperlukan untuk hal - hal sebagai berikut : membantu menafsirkan data lalu lintas dengan menentukan pusat- pusat kegiatan yang diperkirakan menjadi pusat daya tarik untuk melakukan perjalanan ; membantu dalam menentukan dan menjelaskan variasi lalu lintas harian sehubungan dengan hari pasar; membantu dalam menentukan tingkat lalu lintas yang potensial pada ruas jalan yang saat ini mengalami hambatan akses dikaitkan dengan ukuran dan tipe pusat kegiatan luar yang digunakan (tugas 3D). c. Tugas ini menggunakan formulir K12 yang akan mencatat seluruh kota pusat administrasi kecamatan dan kabupaten, serta kota/pusat lainnya yang memiliki pasar. Untuk mengisi data khusus selanjutnya bagi setiap kota yang tercatat tadi, mintalah bantuan staf kecamatan bila perlu mengenai : status administratif informasi pasar fasilitas yang dinyatakan penting d. Hasil pendataan tersebut akan digunakan dalam menentukan ukuran relatif dari pusat-pusat kegiatan itu yang dikelompokkan ke dalam lima (5) ukuran. e. Metode ini merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari hasil studi yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya dan sesuai dengan petunjuk Bappenas terhadap pengertian tingkat orde kota. Penerapan metode pengukuran dari hasil penilaian bagi pusat-pusat kegiatan berdasarkan urutan kategori itu dapat berubah sesuai dengan kenyataan atau faktor-faktor tentang perkembangan karakteristik yang ada. f. Sekali telah dilakukan dengan benar, K12 hanya perlu untuk dikaji ulang dan diperbaiki secara berkala, kira-kira tiga tahun sekali. 5.3.2 KRITERIA a. Tipe Pusat Hubungan antara sistim orde kota oleh Kimprasivil / Bappenas dan penggunaannya dalam prosedur perencanaan jalan kabupaten, dapat dilihat pada table di bawah Kota-kota orde lebih tinggi yakni orde IV, III atau lebih tinggi, biasanya termasuk pusat administrasi kota kabupaten dan beberapa kota kecamatan besar yaitu dengan radius pelayanan paling sedikit 25-50 km dan jumlah penduduk 50.000 jiwa atau lebih yang memiliki fasilitas orde lebih tinggi seperti rumah sakit.


1E - 5



1E - 6


Pusat-pusat sedang dan kecil biasanya hanya memiliki fasilitas orde sedang atau lebih rendah, seperti SMP atau Puskesmas, dengan radius pelayanan kurang dari 25 km dan jumlah penduduk kurang dari 50 ribu jiwa. Radius Pelayanan Maksimum

Indikator penduduk yang dilayani (ribu)

III (lebih tinggi )

> 50 Km

IV

Orde Kota

Tipe Pusat

Skor Kepusatan

> 100

Pusat utama/ Kota Kabupen

> 85

25 - 50 Km

50 - 100

Pusat besar

51 - 85

V

15 - 25 Km

20 - 50

Pusat sedang

30 - 50

VI

7,5 - 15 Km

5 - 20

Pusat kecil

15 - 29

-

< 7,5 Km

<5

Pusat terkecil

< 15

b. Tipe Pasar Pasar dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga kelompok ukuran relatif yang didasarkan pada perkiraan volume kegiatan mingguan. Apabila data khusus tidak ada, maka petunjuk di bawah ini dapat dipakai sebagai indikator ukuran relatif : Ukuran Relatif

Status Admin. Pasar

Frekuensi hari pasar

Tipe Bangunan

Besar

Kabupaten

Setiap hari

Permanen (mis : bang. batu bata)

Sedang

Kecil

Kabupaten

Berkala

Permanen

Kecamatan

Setiap hari

Permanen / Semi permanen

Kecamatan

Berkala

Semi permanen / sementara (mis : bang. kayu atau bambu)


Kegiatan penjualan eceran / fasilitas perdagangan Toko serba ada untuk bahan pokok (misalnya : Toko pakaian, toko emas perhiasan, elekronik, studio foto). Fasilitas perdagangan untuk pedagang partai besar Fasilitas penjualan dengan skala terbatas, (misalnya : bahan bangunan dan 9 bahan pokok). Fasilitas perdagangan dalam jumlah sedang sampai kecil. Umumnya berupa toko kecil atau toko pengecer seperti warung yang menjual kebutuhan hari-hari Tidak ada perdagangan dalam jumlah besar. Merupakan tempat penukaran langsung antara penjual / petani dan pembali.

1E - 7


Pasar "kabupaten" adalah pasar yang secara resmi dikelola oleh kabupaten (termasuk pemeliharaan fasilitasnya) bagi pemasukan pajak (IPEDA); sedangkan pasar kecamatan belum memiliki pengaturan bagi pajak pendapatan pasar dan kebanyakan belum memiliki fasilitas yang permanen. c. Fasilitas Ada 15 macam fasilitas yang sudah ditentukan dan dibagi ke dalam 3 kelompok tipe yang khas sesuai dengan kepentingannya di kabupaten, yaitu : (1) Fasilitas Biasa :

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Puskesmas (tidak termasuk puskesmas pembantu) dan/atau tempat praktek dokter umum Pos Polisi Bank Desa, kantor cabang (BRI) yang melayani Kredit Badan Usaha Unit Desa / BUUD (bukan KUD)

( kolom – 8 ) ( kolom – 9 ) ( kolom – 10 ) ( kolom – 11 ) ( kolom – 12 )

(2) Fasilitas Madya :

Sekolah Menengah Atas (SMA) Apotik Kantor Pos Terminal Bis (atau stasiun Kereta Api) Bioskop permanen


(3) Fasilitas Utama :

Perguruan Tinggi : Politeknik, Akademi, Universitas Rumah Sakit Kantor Telepon/Telegram Hotel dengan Restoran Stadion/Gedung Olah Raga


5.3.3 PROSEDUR PENYELESAIAN K12 a. Catat pada formulir K12, setiap kota dalam wilayah kabupaten yang berstatus administrasi setingkat kecamatan atau yang lebih tinggi dan juga pusat lainnya yang mempunyai pasar termasuk pasar kecil yang tidak dikelola oleh kabupaten. b. Tunjukkan status administrasi dari setiap pusat kegiatan pada kolom 2 di formulir K12, dengan menggunakan petunjuk angka berikut ini :

Kabupaten (lokasi dan kantor kabupaten) Kecamatan (lokasi dan kantor camat) Desa (lokasi dari kantor desa) Tidak ada status administrasinya


= = = =

20 10 0 0

1E - 8


c. Untuk setiap pasar, tunjukkan :

Status administrasi pasar (kolom 3)

= KAB (Kabupaten) atau KEC (Kecamatan)

Tipe konstruksi bangunan pasar (kolom 4)

= P SP S

(Permanen) (Semi Permanen) (Sementara)

Jika berupa pasar khusus (kolom 5) , tunjukkan tipe komoditi perdagangannya, misalnya IK ( ikan ), HE ( hewan/ternak ), SA (sayuran), sedangkan tipe lain- lainnya ditetapkan sebagai UM ( pasar umum ) Tunjukkan hari-hari pasar setiap minggunya (kolom 6) dengan memberi tanda silang ('X'); dan tunjukkan hari pasar mana yang terpenting pada rangkaian kegiatan itu dengan melingkari tanda silang tadi. Tentukan ukuran relatif pasar (kolom 7) dengan mempergunakan informasi dan kriteria di atas serta pengetahuan umum dari kabupaten; berilah kode seperti berikut:

besar : sedang : kecil :

30 20 10

d. Untuk setiap tipe fasilitas dalam kolom 8-12; 14-18 dan 20-24, isilah dengan angka 1 bila fasilitas ada atau 0 bila tidak ada. Untuk pusat sedang/kecil, fasilitasnya harus berada di dalam radius 2 km dari titik pusatnya (misalnya pasar); untuk pusat utama/besar, fasilitasnya harus terletak dalam radius 5 km. e. Hitunglah jumlah angka dengan cara `pembobotan' sebagai berikut :

kolom 13 : jumlah angka dari kolom 8-12 saja

kolom 19 : jumlah angka dari kolom 14-18 dikalikan dengan 3

kolom 25 : jumlah angka dari kolom 20-24 dikalikan dengan 6

Pembobotan di atas dimaksudkan untuk dapat mencerminkan ukuran relatif dari tipe fasilitas yang ada di setiap kabupaten. f. Skor pada kolom 26 merupakan jumlah angka (dengan bobot) yang terdapat pada kolom (2), (7), (13), (19), (25) untuk mendapatkan skor total keterpusatan pada kolom (26), lalu tentukan tipe pusat kegiatan itu dengan memakai kisaran skor dalam kolom (27) sebagai berikut : Pusat kabupaten/utama : > 85 Pusat besar

: 51 - 85

Pusat sedang

: 30 - 50

Pusat kecil

: 15 - 29

Pusat terkecil

: < 15

g. Tandai pada peta topo copy-1 dan peta jaringan jalan 2, semua pusat kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan tanda indikatornya. (lihat tugas 1F).


1E - 9


5.4

TUGAS 1E/3 - DATA KECAMATAN (K13)

5.4.1 RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN K13 a. Diperlukan suatu rangkuman data sosial-ekonomi per kecamatan untuk menyusun program-program tahunan, dalam hubungannya dengan pengembangan kabupaten yang lebih luas. b. Formulir K13 digunakan untuk mencatat informasi mengenai jumlah desa, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga (KK), luas wilayah, penggunaan lahan dan hasil utama daerah besar atau kegiatan-kegiatan lokal yang besar per kecamatan. c. Gunakan sumber data kependudukan yang sama seperti untuk tugas 1E/1 (K.11). d. Data penggunaan lahan bisa didapatkan dari BPN. e. Periksa bahwa jumlah kolom dan pada barisnya benar. f. Sekali formulir K13 dilengkapi dengan benar, maka kaji ulang dan perbaikan hanya diperlukan secara berkala, kira-kira setiap tiga tahun sekali.

5.5

TUGAS 1E/4 - KEGIATAN PEMBANGKIT LALU LINTAS BERAT DAN RENCANA PENGEMBANGAN SEKTORAL

5.5.1 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN a. Diperlukan informasi mengenai sumberutama yang ada atau potensial dalam hal lalu lintas angkutan berat yang mempengaruhi ruas jalan di kabupaten. b. Perhitungan lalu lintas saja, kemungkinan tidak dapat memberikan informasi yang memadai tentang karakteristik lalu lintas angkutan berat tadi. c. Adalah penting sekali untuk mengetahui lebih banyak tentang lalu lintas truk sedang dan berat, yang dapat mempengaruhi pemilihan disain teknis jalan (lihat tugas 4B); dan tentang kecenderungan dari pertumbuhan lalu lintas angkutan berat yang mungkin berbeda dengan pertumbuhan lalu lintas secara umum di kabupaten. 5.5.2

PROSEDUR PENYELESAIAN K14 DAN S6A

a. Informasi kegiatan pembangkit lalu lintas angkutan berat harus dikumpulkan dalam dua tahap sebagaimana berikut : penyusunan daftar ruas jalan yang melayani semua sumber penyebab meningkatnya lalu lintas angkutan berat di kabupaten (K14) survai khusus mengenai kegiatan penyebab meningkatnya lalu lintas (S6A) b. Sebelum survai S2 tetapi setelah survai penjajagan (tugas 2A) dilaksanakan, mulailah mempersiapkan daftar kegiatan utama yang menjadi penyebab meningkatnya lalu lintas angkutan berat, dengan menggunakan formulir K14. c. Daftar ini harus diperluas dan dimutakhirkan sesuai dengan informasi baru yang tersedia. Jika ruas jalan kelihatannya digunakan oleh lalu lintasnya terbangkit oleh kegiatan-kegiatan tersebut, maka pertama-tama, informasi studi harus diperoleh langsung dengan mewawancarai pihak pengelola kegiatan dengan menggunakan formulir S6A. d. Survai ini dilaksanakan oleh transport planner pada waktu yang telah ditentukan bersama-sama dengan survai lainnya (tugas kelompok 2).


1E - 10



1E - 11



1E - 12


e. Beberapa informasi yang diperlukan mungkin bisa diperoleh dari instansi pemerintah di kabupaten. Sumber-sumber lalu-lintas yang layak untuk disurvai dengan S6A, adalah :

Sumber bahan galian/material (kantor setempat, DPU/BM/PW Kab) Perkebunan (kantor perkebunan) Kehutanan dan industri kayu (kantor setempat) Rencana pengairan (Kantor pemerintah : DPU/BM/PW Kab) Rencana pengembangan pertanian (kantor pemerintah : Bappeda) Rencana/Program transmigrasi (kantor SKP, kantor pemerintah setempat) Kegiatan pembuatan bata merah, genteng dan lain-lain (kantor setempat) Pabrik-pabrik (kantor pabrik) Pelabuhan/dermaga (kantor)

f. Masukkan rencana dan proyek pengembangan yang sedang dikerjakan atau yang sudah diangggarkan. Usaha swasta di dalam wilayah perkotaan sebaiknya tidak perlu dicatat kecuali kalau membangkitkan lalu lintas yang cukup berarti pada jalan kabupaten (dibandingkan dengan jalan negara atau propinsi) g. Survai ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi berikut: jumlah lalu lintas truk per hari ke / dari lokasi kegiatan berdasarkan tipe truk dan beban muatan rata-rata. variasi lalu lintas yang terjadi sesuai dengan kondisi iklim atau musim kecenderungan volume lalu lintas dimasa datang h. Formulir S6A tidak dimaksudkan untuk memberikan daftar pertanyaan yang mendalam; beberapa tambahan pertanyaan mungkin dibutuhkan. i. Secara khusus, penting untuk memeriksa ulang bahwa perkiraan volume per hari atau per minggu sesuai dengan perkiraan jumlah perjalanan dikalikan dengan ratarata muatan per truk.


1E - 13



1E - 14


5.6

PENYELESAIAN S6B (RENCANA/POLA TRANSMIGRASI DAN PIR/NES)

5.6.1 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN a. Formulir S6B digunakan untuk memperoleh informasi lebih rinci tentang keadaan proyek transmigrasi dan perkebunan (PIR/NES) yang lalu-lintas kendaraannya beroperasi (akan) di ruas -ruas jalan yang sedang dilakukan studi perencanaannya b. Informasi yang diperoleh merupakan tambahan terhadap informasi tentang lalu lintas angkutan berat yang tercatat pada formulir S6A. 5.6.2

PROSEDUR Informasi yang dikumpulkan dengan formulir S6B ini mencakup hal-hal berikut :

a. Nama kecamatan dimana proyek berada dan nama desa / kampung utama terdekat. b. Nama Proyek, PTP (berapa?) dan nama perusahaan (PT atau lainnya) bila ada c. Tipe proyek : misalnya PIR/NES; perkebunan besar (swasta atau BUMN); SKP/WPP Transmigrasi d. Jenis tanaman pohon untuk ekspor yang telah ditanam atau yang direncanakan, catat data tiap jenis tanaman kalau lebih dari satu macam e. Data terbaru dari total luas areal yang sudah ditanami per jenis tanaman (hektar) f. Rencana atau proyeksi total luas areal yang akan ditanami dalam 5 tahun ini per jenis tanaman (sebut tahun rencananya). g. Produktivitas yang ada : data terakhir dari produksi rata-rata (ton / hektar) yang ada sekarang, sebut jenis produksinya (mis : kelapa segar, minyak kelapa, dsb) h. Rencana atau proyeksi produktivitas : rata-rata produksi ton per hektar yang diharapkan dalam 5 tahun ini (sebut tahunnya) ; jelaskan jenis produksinya. i. Total produksi dalam ton yang ada sekarang ; yaitu data no. (5) x (7) j. Total produksi dalam ton yang diharapkan ; yaitu data no. (6) x (8) k. Bila produksi tanaman perlu diolah terlebih sebelum dipasarkan, tanyakan dimana lokasi pengolahannya (tandai pada peta) l. Tanyakan juga rencana pembangunan tempat pengolahan dalam 5 tahun (jika ada) m. Nama lokasi pelabuhan utama dari tanaman yang akan diekspor atau tempat utama untuk penampungan pertama. n. Perkirakan panjang jalan penghubung (km) yang berkondisi baik/sedang yang hanya perlu pemeliharaan dan kondisi rusak/rusak berat untuk perbaikan atau rehabilitasi; catat total panjang jembatan yang perlu dibangun, diganti atau diperbaiki; kelompokkan jalan penghubung tadi ke dalam pengertian di bawah ini : penghubung langsung ke pusat proyek atau disebut ‘Jalan Penghubung’ penghubung tak langsung, biasanya jalan kabupaten yang menghubungkan `Jalan Penghubung' ke jaringan jalan utama penghubung lokal terpenting atau `Jalan Poros/Utama' yang menghubungkan lokasi di dalam proyek itu sendiri, seperti ke Satuan Pemukiman (SP) atau Kampung Utama (pada proyek PIR/NES disebut `Jalan Produksi' )


1E - 15


penghubung lokal yang kurang penting atau `Jalan Poros' sekunder, di lokasi perkebunan proyek PIR/NES disebut `Jalan Kolektor' yaitu yang menghubungkan langsung ke daerah penanaman. SEKTOR TRANSMIGRASI Berapa jumlah keluarga (KK dan Jiwa) yang sudah ada dan akan ditempatkan di proyek dalam 5 tahun ini. Kapan proyek transmigrasi secara fisik siap, yakni kapan transmigran pertama datang ? (sebut bulan dan tahunnya). Kapan proyek ini wewenangnya diserahkan ke kabupaten ? (sebut bulan dan tahunnya). SEKTOR PIR Berapa jumlah keluarga (atau jumlah buruh) yang bekerja di perkebunan yang diharapkan terlibat dalam proyek PIR pada saat seluruhnya selesai. Apabila areal perkebunan yang tersedia masih belum ditanami, kapan areal tersebut akan mulai ditanami ? Apakah dana untuk penanaman tersebut sudah tersedia ? Apakah proyek tersebut pernah distudi secara teknis dan ekonomis ? PETA Sediakan peta yang menunjukkan areal proyek dan batas-batasnya, lokasi dan nomor ruas jalan masuknya, lokasi pabriknya, kantor utamanya dan lain-lain. SEMUA SEKTOR Penjelasan tentang ruas jalan yang mempunyai prioritas tertinggi di proyek untuk perbaikan, catat nama dan panjang ruas bila memungkinkan. Kalau belum ada jalan penghubung, maka perlu penjelasan mengenai pilihan alat transportasi yang memadai, seperti angkutan sungai, laut dan sebagainya. Penjelasan atas masalah-masalah selain dari jalan penghubung yang berpengaruh terhadap proyek secara khusus, seperti : kondisi lahan, drainase, pengadaan air, faktor adat, dana terbatas, dan seterusnya.


1E - 16



1E - 17


5.7

PENYELESAIAN S6C (KEGIATAN SEKTOR PARIWISATA)

5.7.1 TUJUAN DAN LINGKUP TUGAS a. Formulir S6C harus digunakan untuk mendapatkan latar belakang informasi mengenai proyek-proyek jalan yang digolongkan melayani atraksi/obyek wisata yang sudah ada atau yang diusulkan. b. Beberapa dari informasi ini bisa didapat secara langsung di lokasi obyek wisata, namun sebagian besar hanya bisa didapat dari instansi yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata di tingkat kabupaten, propinsi atau pusat. 5.7.2 PROSEDUR a. Gunakan formulir S6C sebagai daftar periksa didalam melakukan wawancara dengan responden yang berkompeten di kantor obyek wisata atau di instansi pariwisata yang berwenang. b. Satukan data dan peta yang didapat bersama-sama dengan formulir S6C yang telah diisi, lalu gunakan informasi ini sewaktu melakukan kajian perencanaan terhadap ruas jalan yang terkait .


1E - 18



1E - 19


6

TUGAS 1F - PEMUTAKHIRAN PETA FORMULIR : PETA DASAR JARINGAN JALAN DAN PETA TOPO

6.1


1. Penggunaan peta-peta yang kualitasnya baik sangat penting untuk suatu perencanaan jalan yang baik. Prosedur yang ada sekarang mempunyai tiga tujuan utama dalam pemetaan : a. Memperbaiki dan memutakhirkan peta-peta jaringan jalan yang ada b. Memberikan informasi yang mutakhir mengenai jaringan jalan c. Meningkatkan kualitas, penyajian dan ketepatan dan peta jaringan jalan 2. Tujuan (a) dan (b) adalah tugas-tugas tahunan yang berulang, sedangkan, tujuan (c) adalah sasaran jangka panjang. 3. Sebagian besar kabupaten saat ini mempunyai peta dasar jaringan jalan ukuran A1 atau A0 yang biasanya berskala antara 1 : 100.000 dan 1 : 250.000. Peta-peta ini dibuat dalam bentuk lembaran kalkir yang dapat diperbaiki dan diperbanyak dengan mudah. Versi yang telah diperkecil menjadi format A3 juga dibuat untuk kemudahan pemakaian. Akurasi dari sebagian besar peta-peta ini yang telah ditingkatkan dengan cara menyesuaikannya dengan peta topo, namun ketepatan untuk hal-hal lainnya masih relatif rendah. 4. Dalam jangka panjang peta jalan hasil olahan komputer dengan Sistem Informasi Geografi (Geographical Information Systems - GIS) akan disiapkan. Informasi gambar tersebut dapat dihubungkan kepada database jaringan jalan (K1), melalui suatu proses `digitasi peta' yang akan dilaksanakan oleh tingkat pusat. Peta jaringan jalan kabupaten yang sudah ada sekarang akan menjadi masukkan pokok dalam proses ini, karena itu sangatlah penting untuk dijaga agar selalu mutakhir dan akurat.

6.2 TUGAS 1F/1 - PERBAIKAN DAN PEMUTAKHIRAN PETA DASAR JARINGAN JALAN 6.2.1 LINGKUP TUGAS & PROSEDUR a. Yang paling diperlukan dari peta dasar jaringan jalan kabupaten adalah bahwa nama dan nomor ruasnya benar dan sama dengan yang tercantum pada daftar K1. Alinyemen horizontal dari ruas-ruas jalannya harus kurang lebih benar dan bersimpangan secara benar dengan ruas lainnya. Namun demikian untuk banyak keperluan perencanaan, suatu pendekatan `Peta Skets' dapat diterima sampai peta yang lebih baik dan lebih sempurna dapat disiapkan. b. Peta dasar harus diperiksa dan diperbaharui setiap tahunnya pada bulan Januari, pada waktu yang sama dengan pelaksanaan kaji ulang dan perbaikan pada K1, yang terutama didasarkan atas bukti hasil survai S1 dan S2. Koreksi harus dilaksanakan pada `kalkirnya'.


1F - 1


c. Tidak perlu melakukan penggambaran ulang seluruh peta, cukup hanya membuat koreksi dan perbaikan. Adapun yang perlu diperiksa adalah sebagai berikut :

Nama dan nomor ruas yang hilang Ketidak-konsistenan, ketidak-benaran atau perbaikan nama dan nomor ruas Nama dan nomor ruas yang tidak terbaca Persimpangan jalan yang salah Skala dan arah kompas yang tidak ada Penambahan ruas yang sebelumnya tidak ada pada peta dan K1 Penambahan tanggal dilakukannya perbaikan

d. Bila di lapangan ditemukan bahwa peta dasarnya ternyata sama sekali tidak cocok / salah, maka harus diberi keterangan mengenai hal tersebut pada peta toponya.

6.3

TUGAS 1F/2 - PETA ACUAN DATA JARINGAN JALAN

6.3.1 LINGKUP TUGAS DAN PROSEDUR a. Peta dasar jaringan jalan harus dicopy, baik dalam ukuran A3 maupun dalam ukuran A1, untuk digunakan didalam pemberian kode warna pada jalan-jalan yang menunjukkan aspek-aspek karakteristik jaringan jalan. b. Ada tiga (3) jenis peta harus disiapkan dan diperbaiki secara berkala, yaitu : Peta 1 Peta 2 Peta 3

: Peta Kondisi Jalan (diperbaiki setiap tahun bersama K1) : Peta Jaringan Jalan Strategis (diperbaiki 3 tahun sekali bersama K2) : Peta Program Tahunan (diperbaiki setiap tahun bersama P3).

c. Lima copy dari setiap peta tersebut di atas harus disiapkan. d. Tambahkan batas wilayah perencanaan yang membagi jaringan jalan dalam tiga wilayah yang kira-kira sama untuk menunjukkan pemusatan kegiatan survai (S2) tahunan. e. Tambahkan pula tempat-tempat (pos) penghitungan lalu lintas. f. Beri kode pada Peta 1 sebagai berikut : (lihat juga tugas 1A/2). Jalan Toll, Nasional dan Propinsi

:

merah

_________

Jalan Kabupaten - Aspal Baik / Sedang - Aspal Rusak / Rusak Berat - Kerikil / Batu Baik / Sedang - Kerikil /Batu Rusak / Rusak Berat

: : : :

biru biru hijau hijau

_________ ______ _________ ______

Jalan Tanah - Terbuka untuk Kendaraan Roda-4 - Tertutup untuk Kendaraan Roda-4

: :

kuning kuning

_________ ______


1F - 2


Kota Kabupaten :

Letak Pos PLL

:

Kota Kecamatan :

Wilayah Perencanaan :

Pasar Utama

:

Daerah Perkebunan

:

Batas Kota

:

Proyek Transmigrasi

:

g. Beri kode pewarnaan pada Peta 2 sebagai berikut (lihat juga tugas 1A/3) : Jalan Toll, Nasional dan Propinsi ( A )

:

merah

Jalan Kabupaten Penghubung Kota Kecamatan ( B ) Antar Kabupaten ( C ) Pilihan ( D )

: : :

biru hijau kuning

h. Beri kode pewarnaan pada Peta 3 sebagai berikut (lihat juga tugas 5E) : Diusulkan untuk Pekerjaan Pemeliharaan : biru Layak untuk Pekerjaan Berat Hasil studi tahun berjalan : merah Luncuran : hijau Belum Layak untuk Pekerjaan Berat : kuning

6.4

TUGAS 1F/3 - PENYEMPURNAAN PETA DASAR

6.4.1 LINGKUP TUGAS a. Tujuan utama dari kegiatan perencanaan ini adalah untuk memperbaiki peta dasar jaringan jalan yang ada di kabupaten. Dengan kata lain bahwa peta kabupaten itu harus diperbaiki berdasarkan peta topografi skala 1 : 50.000 atau 1 : 25.000 (bila memungkinkan). b. Untuk beberapa wilayah mungkin terpaksa menggunakan peta topo dengan skala yang lebih kecil atau peta tata-guna tanah BPN, bila peta topo yang berskala 1 : 50.000 tidak didapatkan. Sekalipun banyak peta topo sudah kadaluwarsa, namun biasanya masih dapat dipergunakan untuk penentuan suatu lokasi secara tepat dari keadaan fisiknya; seperti sungai besar, pemukiman luas, dan paling tidak sebagian dari jaringan jalannya masih sama. c. Perbaikan dan penambahan data dapat dilakukan waktu survai lapangan dan hasilnya segera digambar ulang pada skala yang diperkecil melalui fotocopy (biasanya dengan skala 1:100.000). d. Tugas untuk menyempurnakan peta ini tidak mungkin dikerjakan bagi seluruh wilayah kabupaten sekaligus, tetapi memerlukan waktu beberapa tahun. Untuk sementara, bagaimanapun juga peta sket jaringan jalan yang lebih umum dan mencakup seluruh kabupaten akan terus diperlukan.


1F - 3


6.4.2 PROSEDUR a. Untuk keperluan kegiatan perencanaan jalan di kabupaten dibutuhkan satu set peta topografi skala 1:50.000 yang mencakup wilayah kabupaten tersebut. b. Siapkan lima buah fotocopy dari peta topo asli dan gabung menjadi mosaik yang mencakup setiap wilayah survai. Untuk wilayah yang luas, guna memudahkan pekerjaan di lapangan, maka dianjurkan untuk memperkecil `copy' peta topo tadi menjadi skala 1 : 100.000 dengan cara `fotocopy perkecil'. c. Lima buah copy peta topo tersebut akan digunakan untuk hal-hal berikut ini : Copy-1. Penentuan batas desa, pemukiman dan pusat kegiatan (tugas 1E/1 dan 1E/2) Copy-2. Copy lapangan untuk survai penjajagan (tugas 2 A , juga untuk di pos penghitungan lalu lintas) Copy-3. Copy lapangan untuk survai penyaringan ruas jalan (tugas 2 B dan 2 F) Copy-4. Copy biasa untuk arsip di kabupaten Copy-5. Copy biasa untuk dikirim ke Propinsi / Pusat sebagai dokumentasi. d. Setiap tahun setelah pelaksanaan survai, copy-5 peta topo dari wilayah survai yang sudah diperbaiki datanya, harus dikirim ke propinsi / pusat untuk keperluan dokumentasi. Nantinya, setelah peta dari setiap wilayah survai selesai diperbaiki untuk seluruh kabupaten, maka dimungkinkan untuk membuat peta yang baru untuk seluruh jaringan jalan di kabupaten dalam berbagai ukuran skala. e. Dalam pemberian tanda pada setiap copy Peta Topo tersebut, gunakan standar pewarnaan dan kode-kode berikut ini : Jalan Toll, Nasional dan Propinsi

:

merah

Jalan Kabupaten

:

merah

:

hijau

:

kuning

Jalan Desa / lainnya (terbuka untuk kendaraan roda-4) Jalan setapak (tertutup untuk kendaraan roda-4)

: biru

Persimpangan

:

Sungai

Pusat Pemukiman

:

Jembatan besar (>20m)

Nomor Ruas

:

Tempat Pos PLL

:

14 X

Penyeberangan sungai


: :

1F - 4


7

TUGAS 1G - DOKUMENTASI STUDI FORMULIR : ARSIP DATA, LAPORAN DOKUMENTASI TAHUNAN, IKHTISAR PROGRAM TAHUNAN

7.1 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 1. Dokumentasi data perencanaan memerlukan suatu sistematika dan standarisasi, dengan beberapa tujuan sebagai berikut : Memberi kemudahan dalam mendapatkan bahan referensi pokok mengenai jalan di kabupaten Membantu pemantauan dan penelitian ulang dari data perencanaan jalan kabupaten di tingkat propinsi dan/atau tingkat pusat. Membentuk suatu `data base', yang diawali dari tingkat pusat. Memberikan dasar pembuatan laporan ke pemerintah tingkat pusat dan badanbadan donor dari luar. 2. Selain dari kebutuhan pengarsipan yang sistematis terhadap seluruh formulir dan peta yang telah dilengkapi dan diperbaiki, maka kebutuhan utama lainnya dari kabupaten adalah dua macam laporan tahunan berikut ini : Laporan dokumentasi tahunan Ikhtisar program tahunan

7.2 PROSEDUR 1. Semua formulir asli yang telah dilengkapi untuk kerangka studi, hasil dokumentasi survai, analisa, serta penyaringan proyek dan program (yakni formulir seri K,S, A dan P), harus diarsipkan dalam `map-odner' atau map-kantong dan disimpan di kantor. 2. Untuk memudahkan pekerjaan perencanaan jalan kabupaten selanjutnya, maka disarankan untuk mengelompokkan data & peta, dengan cara sebagai berikut : Formulir seri S harus disimpan rapi berdasarkan ruas jalannya. Formulir seri K, A dan P disimpan bersama-sama berdasarkan tahun programnya. Peta asli harus dikumpulkan dan disimpan bersama-sama untuk memudahkan pencariannya , yaitu meliputi :

Peta Kondisi Jalan (Peta 1) Peta Jaringan Jalan Strategis (Peta 2) Copy peta topo 1-4 Peta Program Tahunan (Peta 3)


1G - 1


3. Ikhtisar Program Tahunan disiapkan sebanyak 10 copy , yang terdiri atas :

P1 - Daftar Program Pekerjaan Pemeliharaan P2 - Daftar Panjang Program Pekerjaan Berat P3 - Daftar Pendek Program Pekerjaan Berat P4 - Daftar Program Pekerjaan Penyangga Peta 3 - Peta Program Tahunan

4. Laporan Dokumentasi Tahunan disiapkan sebanyak 5 copy , yang terdiri atas :

A1-A3 P1-P5 K1-K14 Peta-1 Peta-2 Peta-3 -

Lembar Data Proyek untuk semua proyek yang telah disurvai. Formulir Program / Penyaringan Proyek Formulir Kerangka Kerja / Lembar Dokumentasi Sumber Data Peta Kondisi Jalan Peta Jaringan Jalan Strategis Peta Program Tahunan

5. Copy dari ikhtisar dan laporan tadi harus dikirimkan masing-masing kepada :

Instansi

Ikhtisar Program Tahunan

Laporan Dokumentasi Tahunan

3 2 1 1 1 1

1 1

Instansi Tingkat Kabupaten Instansi Tingkat Propinsi Bangda (Jakarta) Dit.Jen. PPW (Jakarta) PMUC (kalau ada) Pembimbing Perencana Lapangan ( Propinsi / Konsultan - jika ada)


1 1 1

1G - 2


DAFTAR ISI Halaman 1.

TUGAS 2 A- SURVAI PENJAJAGAN KONDISIS JALAN ............................ 2A-1

1.1 Tujuan ................................................................................................................... 2A-1 1.2 Lingkup Tugas ...................................................................................................... 2A-1 1.3 Organisasi Dan Persiapan ..................................................................................... 2A-3 2.

TUGAS 2B – SURVAI PENYARINGAN RUAS JALAN ................................. 2B-1

2.1 Tujuan ................................................................................................................... 2B-1 2.2 Lingkup Tugas ...................................................................................................... 2B-1 2.3 Organisasi Dan Persiapan ..................................................................................... 2B-1 2.4 Prosedur Di Lapangan ........................................................................................... 2B-4 3.

TUGAS 2C – SURVAI KECEPATAN ............................................................... 2C-1

3.1 Ruang Lingkup Dan Tujuan ................................................................................. 2C-1 3.2 Organisasi Dan Persiapan ..................................................................................... 2C-1 3.3 Prosedur ................................................................................................................. 2C-1 4.

TUGAS 2D – SURVAI LALU LINTAS .............................................................. 2D-1

4.1 Ruang Lingkup Dan Tujuan .................................................................................. 2D-1 4.2 Organisasi Dan Persiapan ...................................................................................... 2D-1 4.3 Prosedur ................................................................................................................. 2D-2 5.

TUGAS 2E – SURVAI KEPENDUDUKAN ....................................................... 2E-1

5.1 Ruang Lingkup Dan Tujuan .................................................................................. 2E-1 5.2 Prosedur ................................................................................................................. 2E-1 6.

TUGAS 2F – SURVAI HAMBATAN LALU LINTAS ....................................... 2F-1

6.1 Ruang Lingkup Dan Tujuan .................................................................................. 2F-1 6.2 Prosedur ................................................................................................................. 2F-1

Modul 3 : Tugas 2 - Survai


TUGAS 2 : SURVAI WAKTU : MARET – MEI ( 2B, 2C, 2D, 2E, 2F ) SEPTEMBER - OKTOBER ( 2A )

KAJI ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE 1

SURVAI PENJAJAGAN KONDISI JALAN 2A

SURVAI KECEPATAN

SURVAI PENYARINGAN RUAS JALAN 2B

SURVAI LALU LINTAS 2C

SURVAI KEPENDUDUKAN

2D

2E

ANALISA

TUGAS 2A

SURVAI HAMBATAN LALU LINTAS 2F

3

TUJUAN/PROSEDUR SURVAI PENJAJAGAN KONDISI JALAN Dilaksanakan pada 'seluruh jaringan jalan yang mantap' (kondisi baik/sedang) setiap tahunnya untuk ; memutakhirkan data inventarisasi-kondisi jalan membantu proses penyaringan dalam program pemeliharaan

FORMULIR S1, S3

2B

SURVAI PENYARINGAN RUAS JALAN Dilaksanakan pada 'sepertiga bagian jaringan jalan yang tidak mantap' (kondisi rusak / rusak berat) setiap tahunnya untuk ; memutakhirkan data inventarisasi-kondisi jalan mengumpulkan informasi mengenai kondisi jalan dengan foto, sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam penaksiran biaya peningkatan jalan dan penilaian manfaat, untuk keperluan penyaringan program

S2, S3

2C

SURVAI KECEPATAN Dilaksanakan pada semua ruas yang terbuka untuk kendaraan roda-4 dan telah dilakukan survai S2, untuk membantu penilaian kondisi permukaan jalan.

S4

2D

SURVAI LALU LINTAS Dilaksanakan pada ruas-ruas jalan yang terbuka untuk kendaraan roda-4 (TB, TMH) dan telah di -survai S2, untuk mendapatkan data lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang akan digunakan dalam ; memperkirakan nilai manfaat dari peningkatan jalan menentukan standar disain jalan yang sesuai

S5-A/B/C

2E

SURVAI KEPENDUDUKAN Dilaksanakan pada ruas-ruas jalan yang tidak terbuka (tertutup) untuk kendaraan roda-4 (TMH, TST) dan telah disurvai S2, untuk mendapatkan data penyebaran jumlah penduduk yang akan digunakan dalam ; memperkirakan potensi jumlah penduduk yang akan menggunakan jalan, jika jalan ditingkatkan

S7, K11

2F

SURVAI HAMBATAN LALU LINTAS Dilaksanakan pada ruas-ruas jalan yang tidak terbuka (tertutup) untuk kendaraan roda-4 (TMH, TST) dan telah disurvai S2, untuk mendapatkan data mengenai jenis, lokasi dan lama hambatan yang mempengaruhi akses jalan yang bersangkutan.S7 digunakan untuk ; memperkirakan nilai manfaat yang timbul dari peningkatan suatu jalan Menentukan standar desain jalan yang sesuai

S8



1

TUGAS 2A - SURVAI PENJAJAGAN KONDISI JALAN FORMULIR : S1 DAN P1

1.1

TUJUAN :

1. Memutakhirkan daftar K1 dan peta. 2. Memeriksa daftar P1 dan melakukan penyaringan program pemeliharaan (sekaligus melaksanakan survai persiapan pemeliharaan di lapangan). 3. Menunjang rencana survai-survai selanjutnya.

1.2

LINGKUP TUGAS :

1. Survai penjajagan kondisi jalan (S1) dilakukan setiap tahun pada seluruh jaringan jalan kabupaten yang berkondisi baik dan sedang. 2. Waktu yang disarankan untuk melaksanakan survai S1 adalah bulan September Oktober, karena : Bagi ruas jalan yang pekerjaan pemeliharaan atau peningkatannya sedang berlangsung, maka sudah dapat diperkirakan jenis pekerjaan yang diperlukan pada tahun berikutnya. Survai lapangan termasuk survai terinci untuk pemeliharaan periodik dapat diselesaikan pada waktu mempersiapkan perkiraan biaya sebelum RAKON bulan Desember. Bagian jalan yang kondisinya rusak bisa diketahui dan dimasukkan ke dalam survai perencanaan berikutnya. 3. Pemahaman isi formulir S1 : Kolom-kolom di bagian kiri digunakan untuk mencatat waktu, pal km dari halhal yang perlu dicatat disertai dengan tipe, kondisi dan lebar perkerasan jalan. Juga kolom untuk mencatat nomor foto jika dilakukan pemotretan pada hal-hal yang dianggap perlu. Kolom-kolom di bagian kanan digunakan untuk mencatat rincian karakteristik kondisi jalan dan jembatan, serta penilaian terhadap kerusakan permukaan dan bahu jalan yang diperlukan untuk penyaringan program pemeliharaan. Bagian tengah formulir digunakan untuk mencatat informasi geografis seperti lokasi-lokasi pemukiman, bangunan umum, pasar, simpang jalan, alinyemen jalan dan catatan mengenai kebutuhan suatu pekerjaan jalan yang mendesak, serta catatan tingkat lalu-lintas dan rencana lokasi pos penghitungan lalu-lintas yang sesuai (jika diperlukan). Terdapat juga kotak isian di bagian bawah formulir untuk digunakan dalam penilaian pemeliharaan secara umum.


2A - 1



2A - 2


1.3

ORGANISASI DAN PERSIAPAN

1.3.1

PENGORGANISASIAN TIM

a. Agar pengaturan jadwal survai lebih efisien, diperlukan koordinasi antara Transport Planner dan staf DPU/BM Kab. yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan yang sedang berlangsung. b. Transport Planner harus menyiapkan peta dengan kode warna yang mencakup semua ruas yang ada di P1 (lihat tugas 1F/2), untuk ruas-ruas yang pekerjaan pemeliharaannya masih berlangsung harus diberi kode warna yang berbeda. c. Staf DPU/BM Kab. tadi harus menyiapkan jadwal survai lapangan ke ruas-ruas yang pekerjaan pemeliharaannya masih berlangsung dalam periode SeptemberOktober. d. Kemudian peta dan jadwal tadi didiskusikan untuk menetapkan jadwal survai S1 dengan target kira-kira 30 - 50 km per hari. Jadwal survai ini harus mencakup ruas-ruas yang tidak terdaftar di P1 namun diketahui berkondisi baik/sedang (beri tanda yang jelas pada peta dan jadwal). e. Pada waktu jadwal survai S1 ditentukan, organisasi Tim diharapkan terdiri dari Transport Planner, Maintenance Engineer dan Sopir (yang harus bisa bekerja sama didalam kendaraan yang odometernya bekerja baik) 1.3.2

PERLENGKAPAN YANG DIPERLUKAN DI LAPANGAN.

a. Formulir S1 kosong secukupnya, sesuaikan dengan target survai 30 - 50 km per hari (satu lembar untuk setiap dua km - odometer) b. Satu formulir S3 kosong untuk setiap kendaraan per 5 hari survai c. Papan penjepit untuk menulis d. Alat tulis cadangan e. Daftar K1 f. Daftar P1 (format yang telah dikaji ulang - lihat tugas 5B) g. Peta dasar jaringan jalan (Peta 1) h. Peta Topografi (copy ke 2) i. Meteran (10 m atau lebih) j. Kamera photo dan 2 rol film isi 36 k. Papan penunjuk lokasi foto l. Stapler m. Kalkulator 1.3.3

PROSEDUR DI LAPANGAN

1.3.3.1 KALIBRASI ODOMETER KENDARAAN DENGAN FORMULIR S3 a. Lakukan kalibrasi odometer kendaraan dengan formulir S3 menurut prosedur (lihat formulir dan petunjuk pada halaman berikut). b. Odometer kendaraan jarang memberikan bacaan yang akurat, umumnya memerlukan penyesuaian sekitar 5-10 persen (dibawah), ini suatu kesalahan yang cukup berarti sekalipun pada jarak yang pendek.


2A - 3



2A - 4


c. Faktor penyesuaian odometer akan berlainan antara kendaraan yang satu dengan yang lainnya, dan mungkin akan berbeda dari waktu ke waktu untuk kendaraan yang sama. Oleh karena itu faktor penyesuai ini harus dilakukan untuk masingmasing kendaraan survai setiap kali survai akan dimulai. d. Cara yang termudah untuk melakukannya adalah dengan membandingkan hasil bacaan odometer dengan patok pal km sepanjang 10 km pada ruas jalan negara atau propinsi yang kondisinya relatif datar. 1.3.3.2 PENYELESAIAN BAGIAN ATAS FORMULIR S1 a. Gunakan selalu formulir S1 yang baru setiap kali memulai survai di suatu ruas jalan, dan catat pada bagian atas halaman pertama data survai : titik pengenal pangkal dan ujung sesuai dengan K1 nama kabupaten nama survaior tanggal survai jenis dan nomor polisi kendaraan yang digunakan faktor penyesuai odometer dan tanggal penyesuaian (formulir S3) nomor ruas sesuai dengan data K1 dan peta nama ruas sesuai dengan K1 dan peta nomor halaman b. Untuk halaman kedua dan selanjutnya pada ruas yang sama cukup dituliskan nomor ruas dan nomor halaman saja. 1.3.3.3 CAKUPAN UMUM FORMULIR SURVAI S1 a. Formulir S1 dirancang untuk mensurvai karakteristik jalan yang dilakukan terutama dari dalam mobil yang bergerak secara perlahan dari pangkal ke ujung ruas, dimana odometer mobil digunakan sebagai acuan jarak. b. Secara berkala mobil perlu berhenti untuk melakukan sampel survai berjalan kaki sepanjang 100 meter guna mengetahui kerusakan permukaan jalan termasuk pengukuran lebar jalan. Disamping itu mobil juga perlu berhenti untuk mengukur serta memeriksa jembatan, dan juga untuk memotret kondisi yang mewakili paling tidak satu kali per 5 km atau pada segmen yang homogen. c. Tidak diberikan suatu selang jarak yang tetap untuk mencatat informasi di lapangan selain kerusakan permukaan. Informasi lain beserta bacaan odometernya harus dicatat pada setiap titik dimana terdapat suatu perubahan dalam segmen yang homogen, misalnya permukaan jalan yang berubah secara berarti atau pada lokasi jembatan. d. Karena untuk keperluan penilaian pemeliharaan diperlukan suatu pendekatan yang dapat diandalkan, maka disarankan menggunakan setiap baris pada formulir S1 untuk mewakili 100 meter, sehingga setiap formulir dapat mencakup 2 km. Untuk itu di bagian tengah sudah dicantumkan angka jarak tiap 100 meter berdasarkan angka odometer kendaraan, yang dapat digunakan sebagai acuan jarak pada saat survai.


2A - 5


e. Idealnya sampel berjalan kaki pada survai pemeliharaan ini adalah 10% atau 100 meter untuk setiap kilometer. Untuk itu disarankan supaya dilakukan secara sistimatis, sebagai contoh : antara km 0,5 - 0,6 setiap kilometernya sehingga sampel diharapkan terhindar dari `bias'. Setelah lebih berpengalaman dalam melaksanakan survai ini, mungkin lebih tepat jika mengkonsentrasikan sampel berjalan kaki pada jalan yang sulit sekali untuk dilihat kerusakan permukaannya dari dalam mobil (misalnya retak-retak). Biasanya akan lebih mudah untuk menentukan jenis kerusakan pada jalan yang berkondisi baik atau rusak dari kendaraan yang berjalan. f. Pengisian data pada formulir S1 dilakukan mulai dari bawah ke atas. Buatlah garis melintang jika survai pada suatu ruas telah selesai dan gunakan formulir yang baru untuk memulai dengan ruas berikutnya. g. Diperlukan waktu sekitar 8 jam per hari untuk mencapai target survai sepanjang 30 - 50 km/hari. Dengan asumsi kecepatan rata-rata kendaraan 15-20 km/jam, diperlukan sekitar 3 jam untuk survai berkendaraan dan sekitar 3 jam diperlukan untuk survai berjalan kaki dan berhenti (rata- rata 3-4 menit/km), serta sekitar 2 jam untuk perjalanan pergi-pulang. 1.3.3.4 PENGISIAN BAGIAN UTAMA FORMULIR S1 a. Titik Pengenal Pangkal dan Ujung Ruas Pada saat di pangkal suatu ruas, periksa apakah titik pengenal pangkal ruas pada K1 sudah benar dan jelas, lalu catat data tersebut pada kotak yang tersedia di bawah bagian tengah dari formulir S1. Jika data di K1 tidak jelas atau salah, tentukan data titik pengenal yang benar di pangkal ruas dan masukkan datanya di formulir S1 (lihat tugas 1A/1 untuk keterangan lebih lanjut). Pada halaman ke dua dan selanjutnya untuk ruas yang sama, abaikan pengisian kotak titik pengenal pangkal ruas. Pada saat di ujung ruas, periksa di K1 apakah titik pengenal ujung ruas sudah benar dan jelas. Jika tidak, perbaiki datanya dan catat pada kotak yang tersedia di bagian atas formulir S1, hanya pada halaman pertama saja. b. Waktu Survai Catat waktu survai pada saat mulai di pangkal ruas dan secara berkala selama survai, hal ini akan berguna untuk menyusun kembali formulir S1 sesuai dengan urutannya sewaktu pengolahan di kantor nantinya. Catatan waktu ini secara khusus dapat digunakan untuk maksud survai kecepatan. c. Angka Odometer Pada saat survai dimulai di pangkal ruas, catat angka odometer secara lengkap pada kotak di bagian kiri bawah formulir S1 (misal : 45671,3), selanjutnya angka odometer cukup dicatat secara singkat saja (misalnya 72,5) pada setiap kotak di kolom angka odom. Harus diupayakan pembacaan angka odometer secara benar, jika mengalami kesulitan untuk membacanya minta supir kendaraan untuk membantu.


2A - 6


Jika kendaraan yang dipakai memiliki odometer yang dapat diatur angkanya, maka setiap mulai survai di pangkal ruas odometer diatur pada angka 0,0, lalu catat jarak selanjutnya dimulai dari 0,0. Namun demikian, angka odometer kumulatif (yang tidak dapat diatur) harus tetap dicatat setiap mulai survai di ruas baru. d. Tipe dan Kondisi Permukaan Jalan Catat tipe permukaan jalan hasil pengamatan dengan kode sebagai berikut : A : Aspal

K : Kerikil

B : Batu

T : Tanah

C : Beton

Catat kondisi permukaan jalan beraspal (A) berdasarkan kriteria penaksiran subyektif, dengan kode seperti pada Petunjuk Persiapan Program Pemeliharaan Jalan Kabupaten (Formulir MS2) sebagai berikut : B S

: :

SR : R : RB :

Baik ; pengendaraan halus dan tekstur permukaan jalan rapat Sedang ; kekasaran sedang, tekstur terbuka, beberapa terkelupas dangkal tidak lebih dari 50 % luas Sedang Rusak ; jika sulit membedakan kondisi sedang atau rusak Rusak ; kasar dan terkelupas, beberapa terkelupas dalam Rusak Berat ; perkerasan terkelupas, banyak terkelupas dalam

Untuk jalan tak beraspal, berikan secara sederhana suatu penaksiran yang didasarkan atas kekasaran jalan dan kualitas kenyamanan berkendaraan e. Lebar Perkerasan Jalan Perkirakan dan catat lebar perkerasan jalan setelah melewati bagian 100 m yang pertama dari ruas dan secara berkala selama survai. Periksa paling sedikit satu kali dengan meteran sewaktu melaksanakan bagian survai jalan kaki. f. Ikhtisar Situasi Jalan Bagian tengah dari formulir digunakan untuk mencatat informasi penting di sepanjang jalan dan catatan-catatan mengenai : − Lokasi permukiman dan ciri-ciri bangunan yang mudah dikenali, dilengkapi namanya (misal SD. Kahuripan) − Lokasi dan nama pasar − Simpangan jalan − Alinyemen jalan : kelokan, tanjakan - turunan − Lokasi pos penghitungan lalu lintas − Survai lalu lintas sambil berkendaraan − Catatan karakteristik dan kebutuhan pekerjaan, khususnya saluran drainase. − Nomor yang menunjukkan setiap pengambilan foto g. Jembatan dan/atau Gorong-gorong Masih di bagian ikhtisar situasi jalan ; catat lokasi seluruh jembatan (atau penyeberangan sungai tanpa jembatan) dengan panjang 2 meter atau lebih, cantumkan juga nama jembatan atau sungainya.


2A - 7


Masukkan ke dalam kolom jembatan panjang konstruksi jembatan yang diukur dengan meteran antar kepala jembatan (ikuti prosedur S2 lihat tugas 2B). Jika suatu jenis pekerjaan jembatan dinilai perlu dilakukan, isi kolom jenis pekerjaan dengan salah satu kode sebagai berikut : PBJ : Pembangunan Jembatan Baru; perbaikan total/jembatan baru PAJ : Penggantian bangunan Atas Jembatan; pengantian struktur lantai PJJ : Pemeliharaan Jembatan; perbaikan ringan termasuk penggantian lantai JL : Jembatan Limpas Tambahkan catatan dan foto jika diperlukan, atau jika jembatan dalam kondisi baik tulis kode B (Baik). Tulis `X' dan beri catatan jika tidak terdapat jembatan atau penyeberangan sungai tanpa jembatan. Catat data gorong-gorong dan jembatan dengan panjang kurang dari 2 meter yang memerlukan perbaikan , tulis kode `GG' pada kolom panjang jembatan. h. Kerusakan Permukaan Tipe dan tingkat dari setiap kerusakan permukaan jalan diamati secara visual dari kendaraan tanpa berhenti, ditambah dengan survai berjalan kaki pada sampel segmen 100 m per km yang dilaksanakan secara sistematis sepanjang waktu mengijinkan antara km 0,5 - 0,6 di setiap bagian kilometer jalan. Kerusakan permukaan dikelompokkan, diamati, diberi kode dan dinilai seperti halnya pada formulir MS2 dalam Petunjuk Teknis Persiapan Program Pemeliharaan Jalan Kabupaten. Metode survai yang digunakan dalam S1 lebih sederhana dan tidak memerlukan perkiraan kuantitas secara rinci. Meskipun demikian sistim penilaian dan pemberian skor kerusakan tetap digunakan, supaya penyaringan dan pengelompokan segmen jalan untuk mengkategorikan kebutuhan pekerjaan pemeliharaan masih tetap sesuai dengan survai yang lebih rinci (MS2) nantinya. Kerusakan permukaan jalan diklasifikasikan sebagai berikut :

A. B. C. D. E. L. K.

Jalan Beraspal Tampak permukaan / tekstur (tidak digunakan untuk penilaian) Lubang-lubang Legokan-legokan / amblas Retak-retak (tipe buaya) Alur bekas roda ( + rusak tepi) Bahu jalan Kemiringan melintang

Jalan Tak Beraspal

F. G. H. I. J. K.

Lubang-lubang Titik-titik lembek Erosi permukaan Alur bekas roda Bergelombang Kemiringan melintang

Jadi terdapat 6 kategori kerusakan permukaan yang ditetapkan untuk penilaian jalan beraspal dan 6 kategori untuk jalan tak beraspal.


2A - 8


Skor penilaian diberikan untuk setiap kategori kerusakan tersebut (tergantung pada apakah jalan tersebut beraspal atau tidak) dalam 6 kolom yang tersedia di bagian kanan formulir S1. Sebagai contoh, pada kolom yang diperuntukkan L dan J, penilaian terhadap bahu jalan diberikan jika jalan tersebut beraspal atau penilaian diberikan terhadap luas jalan yang bergelombang jika jalan tersebut tidak beraspal. Suatu sistem penilaian yang terdiri dari empat angka / tingkatan, digunakan untuk menggambarkan tingkat kerusakan seperti pada MS2, yaitu : 1 2 3 4

= = = =

Baik Sedang Rusak Rusak Berat

Untuk kerusakan permukaan kategori B sampai J, tingkat kerusakan ditentukan berdasarkan pada persentase luas kerusakan yang terjadi terhadap luas seluruh perkerasan per satuan jarak (misalnya per 100 m), seperti berikut : Jalan Beraspal B C D E

Lubang-lubang Legokan / amblas Retak-retak Alur bekas roda Jalan Tak Beraspal

F G H I J

Lubang-lubang Titik-titik lembek Erosi permukaan Alur bekas roda Bergelombang

(1) Baik 0-1 0-5 0-3 0–3

Tingkat kerusakan ( % luas ) (2) (3) (4) Sedang Rusak Rsk Berat 1-5 5 – 15 > 15 5 - 10 10 – 50 > 50 3 - 12 12 – 25 > 25 3-5 5 – 25 > 25

(1) Baik 0-3 0-3 0-3 0-5 0-3

Tingkat kerusakan ( % luas ) (2) (3) (4) Sedang Rusak Rsk Berat 3 - 10 10 - 25 > 25 3 - 10 10 - 50 > 25 3 - 10 10 - 25 > 25 5 - 15 15 - 50 > 50 3 - 10 10 - 50 > 50

Untuk katagori K (kemiringan melintang jalan) dilakukan penilaian sebagai berikut : 1 = Baik : 4-2% 2 = Sedang : 2 - 0 % (hampir datar) 3 = Rusak : tidak rata, kemiringan buruk 4 = Rusak Berat : tidak berbentuk Untuk katagori L (kondisi bahu jalan) dilakukan penilaian sebagai berikut : 1 2 3 4

= = = =

Baik Sedang Rusak Rusak Berat


: : : :

Bentuk dan kemiringan memadai Bentuk dan kemiringan buruk Bahu terlalu tinggi/rendah < 10 cm Bahu terlalu tinggi/rendah > 10 cm atau tanpa bahu padahal diperlukan

2A - 9


Bahu jalan pada jalan tidak beraspal diasumsikan integral (jadi satu) dengan perkerasan. Kondisi permukaan / tekstur (A) tidak termasuk dalam penilaian, tetapi termasuk di S1 untuk keperluan penilaian kondisi secara umum (lihat bahasan tipe / kondisi permukaan di atas) i. Penentuan dan Penilaian Tingkat Kerusakan Kode angka 1 - 4 harus dimasukkan pada setiap kolom jenis tingkat kerusakan yang bersangkutan, lalu dijumlahkan untuk memberikan nilai total antara 6 24 pada kolom total penilaian di bagian bawah formulir. Jika memungkinkan penilaian harus didata dan dijumlah untuk setiap 100 m bagian sampel, kemudian dirata-ratakan per kilometer, lalu dihitung dengan menjumlah skor per 100 m dan membaginya dengan 10. Dalam kasus lain, mungkin lebih praktis untuk mencatat penilaian yang mewakili pada bagian 100 m sampel jalan kaki dan menggunakannya untuk menggambarkan satu kilometer atau sepanjang bagian lain yang sesuai. Suatu pedoman harus dibuat untuk `Petunjuk Teknis Persiapan Program Pemeliharaan Jalan Kabupaten', guna menunjukkan bagaimana mengenali dan menilai kerusakan permukaan jalan. Untuk menaksir tingkat kerusakan secara baik, hanya akan didapat dengan pengalaman, bagi yang baru pertama kali menggunakan S1 harus mengawalinya dengan membawa meteran untuk mengukur luas kerusakan secara langsung pada setiap bagian 100 m sebagai suatu latihan. Sebagai pedoman, kisaran persentase luas di atas memiliki ukuran dalam meter persegi per kilometer dengan asumsi lebar perkerasan 4 meter; untuk suatu bagian 100 m angka-angka tersebut harus dibagi dengan 10; sebagai contoh : suatu bagian jalan beraspal dengan lubang-lubang seluas 4 - 20 m2 , akan masuk dalam kategori sedang. Tipe kerusakan Jalan Beraspal B Lubang-lubang

Tingkat Kerusakan ( m2 / km ) Baik Sedang Rusak Rsk Berat (1) (2) (3) (4) 0 - 40 40 – 200 200 - 600 > 600

C Legokan / amblas

0 - 200

200 – 400

400 - 2000

> 2000

D Retak-retak

0 - 100

100 – 500

500 - 1000

> 1000

E Alur bekas roda Jalan Tak Beraspal F Lubang-lubang

0 - 100 (1) 0 - 100

100 – 200 (2) 100 – 400

200 - 1000 (3) 400 - 1000

> 1000 (4) > 1000

G Titik-titik lembek

0 - 100

100 – 400

400 - 1000

> 1000

H Erosi permukaan

0 - 100

100 – 400

400 - 1000

> 1000

I

0 - 200

200 – 600

600 - 1000

> 1000

0 - 100

100 – 400

400 - 2000

> 1000

Alur bekas roda

J Bergelombang


2A - 10


j. Drainase Penilaian terhadap keberadaan drainase/parit samping dilakukan untuk setiap jarak 1 km, dengan memberi tanda pada kotak (kode M) yang terdapat di bagian tengah formulir, gunakan kriteria yang serupa dengan formulir MS2, yaitu : 0 1 2 3 4 5

= = = = = =

Tidak ada, tidak perlu Baik Sedang (cukup pembersihan saja) Rusak (perlu perbaikan kecil) Rusak Berat Tidak ada, tapi perlu

Hasil penilaian, diberikan pada segmen yang sesuai di bagian bawah formulir. Catatan mengenai kebutuhan pekerjaan drainase juga perlu dibuat untuk bagian yang bersangkutan di S1. k. Pekerjaan Darurat Catatan dan foto harus dilakukan untuk kebutuhan pekerjaan darurat yang memungkinkan seperti kerusakan akibat banjir, longsor pada tebing atau jalan. Kebutuhan akan pekerjaan darurat ini harus segera dilaporkan kepada kepala DPU/BM Kab. l. Pemotretan Pemotretan diperlukan untuk membantu menaksir jenis pemeliharaan yang diperlukan pada saat pengolahan di kantor nantinya, dan sebagai bukti bahwa survai telah dilakukan. Pemotretan terutama dilakukan pada saat sampel survai berjalan kaki, tetapi juga pada suatu bagian jalan atau jembatan memerlukan penanganan khusus. Paling tidak harus ada satu foto yang mewakili untuk setiap jarak 5 km dan tidak lebih dari satu foto per kilometer. Gunakan papan penunjuk lokasi foto seperti halnya pada survai S2 ; catat nomor foto pada kolom `no. foto' di baris yang sesuai dengan pal km-nya dan jika perlu beri catatan dan arah pemotretan. Lampirkan foto yang telah dicetak bersama-sama formulir S1 untuk ruas yang sama. m. Mengakhiri Survai di Ujung Ruas Di ujung ruas, buat garis melintang pada formulir jika survai di ruas tersebut sudah selesai, kemudian gunakan formulir S1 baru untuk ruas yang berikutnya. Kembali ke halaman pertama untuk ruas yang sama dan isi titik pengenal ujung ruas dan periksa apakah data sudah lengkap. Hitung perbedaan angka bacaan odometer di pangkal dan ujung ruas dan masukkan pada kotak di bagian kanan atas halaman pertama. Kalikan angka tersebut dengan Faktor Penyesuai Odometer (FPO) untuk mendapatkan panjang ruas yang sudah disesuaikan, kemudian masukkan pada kotak yang tersedia di bawahnya (KM YSD).


2A - 11


Periksa hasilnya dengan panjang ruas di daftar K1, jika ada perbedaan yang berarti ( > 10% ), periksa apakah survai berakhir di tempat yang benar ; jika ada keraguan lakukan survai ulang. Lengkapi kotak penilaian pemeliharaan di bagian bawah formulir untuk setiap bagian 2 km. Tentukan, segmen yang homogen dengan pal km; penilaian untuk drainase; gabungkan penilaian rata-rata untuk kerusakan permukaan; dan jenis pekerjaan pemeliharaan yang kemungkinan diperlukan dengan cara memberikan kode 'X' pada satu atau beberapa kotak isian yang sesuai (lihat penjelasan di bawah untuk petunjuk lebih lanjut). Berikan komentar mengenai pekerjaan yang disarankan pada bagian bawah dari formulir S1 sebagai catatan untuk analisa di kantor nantinya. Jika untuk kembali harus melalui ruas yang sama, periksa kembali hasil penilaian kerusakan permukaan yang telah dibuat dan perbaiki dimana perlu penilaian kerusakan permukaan. Periksa kebenaran penomeran halaman, jika urutannya telah sesuai, satukan dengan stapler.


2A - 12



2A - 13


1.3.4

DOKUMENTASI SETELAH SURVAI

1.3.4.1 SEGMENTASI a. Gunakan FPO (Faktor Penyesuai Odometer) untuk menyesuaikan hasil bacaan odometer. Masukkan mulai dari titik 0,0 di formulir S1 ; seluruh titik-titik penting di sepanjang ruas ke dalam km YSD, seperti pada contoh berikut : Titik-titik penting

Titik pangkal ruas Perubahan kondisi jalan Simpangan jalan Titik ujung ruas

Odometer Km Odom 74367,1 68,7 69,5 71,5

0,0 1,6 2,4 4,4

FPO

Km YSD

0,94 0,94 0,94 0,94

0,0 1,5 2,3 4,1

b. Kaji ulang data di formulir S1 untuk membagi ruas dalam segmen-segmen yang homogen dalam hal tipe permukaan, kondisi dan kerusakan untuk keperluan penilaian pemeliharaan. Buat segmen seperlunya, hindari untuk membuat banyak segmen dengan jarak pendek (ratusan meter saja), beberapa pengambilan rata-rata mungkin diperlukan. c. Kaji kembali dan perbaiki ringkasan dari segmen, penilaian dan usulan kategori pekerjaan pemeliharaan di dalam kotak isian penilaian pemeliharaan pada bagian bawah formulir S1. Suatu penilaian pendahuluan harus sudah dibuat selama survai lapangan. d. Masukkan dalam kolom 14/15 pada format P1 yang baru (lihat tugas 5B), pal km awal dan akhir segmen yang telah diperbaiki. Pastikan kesemuanya mencakup keseluruhan ruas secara lengkap dan konsisten dengan total panjang ruas; bisa saja hasilnya berbeda dengan yang sudah ada di P1. Format baru hasil komputer akan menyediakan tempat / ruang untuk memasukkan hasil rata-rata segmen, sepanjang jumlah km yang diperlukan. e. Penilaian umum tipe dan kondisi permukaan yang sudah ada di format P1 kolom 8/9 di P1 harus sesuai atau diperbaiki. Catat bahwa ini adalah penilaian umum dari kondisi yang mencerminkan kekasaran permukaan dan kualitas pengendaraan. Hal ini biasanya berkaitan dengan kerusakan permukaan tetapi mungkin juga tidak. f. Suatu penilaian umum pemeliharaan dari segmen, dibuat dengan menjumlahkan dan merata-ratakan kode tingkat kerusakan permukaan untuk setiap 100 m segmen. Jika pengisian kode yang menggambarkan untuk segmen 100 m terlupa atau terlewat, jangan sampai pengisiannya lalu rancu dengan kondisi kerusakan yang ditemui pada tempat-tempat lainnya. Sebagai alternatif, penilaian yang mewakili mungkin sudah dapat ditentukan untuk setiap bagian kilometer dari bagian sampel berjalan kaki. g. Masukkan kode tingkat penilaian pemeliharaan S1 (6 - 24) untuk setiap segmen yang telah ditentukan pada kolom-16 pada P1. Angka-angka penilaian yang sama seperti pada MS2 (6 - 24) harus diisikan nantinya pada kolom-17 jika survai MS2 juga dilakukan untuk segmen tersebut.


2A - 14


1.3.4.2 PEMILIHAN USULAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN a. Kategori pekerjaan pemeliharaan harus ditentukan dalam kotak isian penilaian pemeliharaan di bagian bawah formulir S1, dan juga dalam daftar P1 pada kolom ringkasan, seperti berikut : (nilai 6 - 10) Pemeliharaan Rutin (MR)

(nilai 11- 16) Pemeliharaan Periodik (MP)

•

Ringan (R)

•

•

Sedang (S)

•

•

Berat

(B)

• • •

Pengaspalan tipis ulang Pelapisan aspal / pengkerikilan ulang Pekerjaan drainase Pekerjaan jembatan Pekerjaan campuran

(nilai 16 - 24 ) Pekerjaan / Penanganan lainnya • •

Pekerjaan Penyangga (H) Pekerjaan Berat (PK) : rehabilitasi / rekonstruksi

b. Harus dicatat bahwa pemilihan pekerjaan pemeliharaan pada tahap ini hanyalah untuk tujuan penyaringan saja. Survai penegasan yang lebih rinci (MS2) akan dilakukan untuk seluruh segmen, jika hasil penilaian sesuai untuk pekerjaan pemeliharaan periodik. c. Pertimbangan teknis berdasarkan pengalaman diperlukan untuk melakukan pemilihan ini. Dalam Petunjuk Teknis untuk Persiapan Program Pemeliharaan Jalan Kabupaten, telah tersedia pedoman bagaimana melakukan pertimbangan ini dan harus dipelajari dengan seksama oleh survaior S1. d. Beberapa àturan umum' mungkin dapat dijadikan pedoman secara hati-hati pada tahap perencanaan, didasarkan atas penaksiran dari hasil penilaian ; Engineer harus selalu berupaya untuk menentukan penyebab dari kerusakan sebagai dasar untuk menyarankan pekerjaan, daripada hanya menangani gejalanya. Sebagai contoh, tidak seharusnya untuk selalu menambal lubanglubang jika itu terus terjadi, karena disebabkan oleh drainase atau kemiringan jalan yang buruk. Pada banyak kasus, kerusakan permukaan dapat mencerminkan masalah struktur yang lebih jauh, yang memerlukan pekerjaan berat untuk mengatasinya. Segmen yang dinilai antara 6 - 10 biasanya akan memerlukan pemeliharaan rutin saja, hal ini mungkin mencakup umumnya jalan pada 2-3 tahun pertama setelah pekerjaan berat terakhir, pelapisan aspal atau pengaspalan ulang. Perbedaan antara kebutuhan pemeliharaan ringan, sedang, berat ditentukan (terutama) pada luas dari penambalan lubang/legokan yang diperlukan ( baik : 1, sedang : 2, atau rusak 3, secara berurutan), dengan total penilaian tidak lebih dari 10. Pemeliharaan ringan mungkin hanya diperlukan pada jalan baik (1) untuk lubang/legokan dan harus mencakup jalan-jalan pada tahun pertama sejak mendapat pekerjaan berat, pelapisan aspal atau pengaspalan ulang. Pekerjaan periodik mungkin diperlukan pada segmen dengan penilaian antara 11-16. Pelapisan aspal dan pengaspalan ulang biasanya tidak diperlukan pada tiga tahun pertama sejak mendapat pekerjaan berat, pelapisan aspal atau pengaspalan ulang.


2A - 15


Pengaspalan ulang mungkin sesuai dimana tampak permukaan dinilai `sedang' (luas terkelupas dangkal antara 10% - 50% ) dan satu atau beberapa kerusakan dinilai 'sedang' (2) tapi tidak satupun `rusak' (3). Pelapisan aspal mungkin sesuai dimana tampak permukaan dinilai `rusak' dengan lapisan yang terkelupas cukup luas atau dalam, satu atau beberapa kerusakan dinilai berat, tetapi lubang-lubang tidak melebihi 15-20% dari luas. Beberapa segmen mungkin memerlukan pekerjaan periodik yang lain seperti drainase atau perbaikan jembatan yang mana harus ditentukan lebih lanjut. Beberapa segmen mungkin memerlukan suatu campuran pekerjaan yang tidak tertentu antara pengaspalan ulang di suatu tempat dengan pekerjaan lain, tetapi pengaspalan ulang secara penuh atau pelapisan aspal tidak sesuai. Hal ini bisa ditentukan sebagai pekerjaan campuran. Catat bahwa, segmen-segmen yang ditentukan untuk pekerjaan periodik harus selalu mencakup pekerjaan rutin pada segmen yang sama dan pada tahun yang sama. Beberapa segmen akan terlalu rusak untuk pekerjaan pemeliharaan secara konvensional dan idealnya harus tercakup oleh prosedur S2 / A1 untuk dinilai kemungkinannya mendapat pekerjaan berat, tetapi biasanya pekerjaan penyangga (H) termasuk penambalan lubang yang luas dengan agregat, mungkin merupakan pilihan alternatif. Segmen- segmen tersebut mungkin memiliki penilaian lebih dari 16. Bagaimanapun, pada kasus dimana bahu jalan yang rusak berat memiliki penilaian di atas ambang pekerjaan pemeliharaan, pelapisan aspal dan perbaikan bahu jalan mungkin tetap sesuai. Pekerjaan pemeliharaan mungkin berguna dimana lubang dalam/tampak pondasi tidak melebihi 20% dari luas. 1.3.5

PENYELESAIAN P1 - BAGIAN KANAN

Kolom 18 (Usulan Pendahuluan) : a. Panjang segmen yang akan dipelihara harus dimasukkan ke kolom 18 dalam km (ketelitian satu angka di belakang koma), dan harus cocok dengan panjang segmen yang ditentukan dalam kolom 15 dikurangi kolom 14 (km akhir - km awal). b. Biasanya hanya satu tipe pemeliharaan yang dipilih untuk setiap segmen; ini harus mencerminkan kebutuhan pemeliharaan yang dominan untuk bagian ruas jalan tersebut (catat bahwa pemeliharaan periodik juga mencakup biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan rutin). c. Jika dipertimbangkan bahwa suatu segmen memerlukan dua atau lebih tipe pemeliharaan yang dominan, maka terdapat dua pilihan yaitu : Bagi segmen tersebut ke dalam dua atau lebih sub-segmen dengan menentukan km awal/akhir dikolom 14/15 dan kemudian tentukan pilihan tipe pemeliharaan untuk tiap segmen; atau Masukkan panjang km yang terpisah untuk dua atau lebih pemilihan tipe pemeliharaan untuk segmen yang sama, pastikan bahwa total panjang yang terpisah tadi cocok dengan total panjang segmen sebagaimana ditentukan pada kolom-15 dikurangi kolom-14.


2A - 16


d. Panjang km hanya akan dimasukkan ke dalam kolom drainase, jika terdapat bagian jalan dimana tipe pemeliharaan drainase merupakan pekerjaan yang dominan, dan tidak terdapat usulan pekerjaan tipe pemeliharaan lainnya yang cukup berarti. e. Jika pemeliharaan jembatan dibutuhkan, jangan memasukkan panjang km kedalam kolom jembatan; tetapi masukkan jumlah panjang jembatan yang memerlukan pemeliharaan berkala dalam `meter', atau bertanda `x' untuk menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan perbaikan yang berarti namun belum diukur. f. Pilihan tipe pemeliharaan berkala ` campuran' dapat dipilih jika tidak terdapat suatu tipe pemeliharaan yang dominan. Sebagai contoh : suatu pekerjaan campuran yang tidak pasti antara penambalan lubang dan bagian 'overlay' yang pendek dengan perbaikan gorong-gorong dan bahu jalan. Kolom 19 / 20 (Perkiraan Biaya) : a. Pada tahap perencanaan ; biaya/km dan total biaya yang telah diperhitungkan (misalnya dari MS2) dapat dimasukkan ke dalam kolom 19 / 20, untuk tujuan perkiraan biaya. b. Jika tidak terdapat dasar yang memadai (dari MS2 / lainnya) untuk perkiraan biaya pemeliharaan bagi segmen tersebut, biarkan kolom 19 / 20 kosong. Program komputer akan memberikan perkiraan biaya secara umum untuk setiap tipe pekerjaan pemeliharan yang didasarkan atas : tipe permukaan, lebar jalan, tingkat lalu-lintas dan kabupatennya. c. Perkiraan biaya ini harus diperbaiki setelah MS2 dilakukan, kemudian DURP akan dilengkapi pada saat penyusunan anggaran terakhir, berdasarkan pada analisa biaya pekerjaan yang sebenarnya dari hasil pengukuran (disain). d. Pada segmen-segmen yang disarankan untuk pemeliharaan rutin, alokasi dananya hanya ditentukan secara umum dan biasanya tidak akan dilakukan survai tertentu sampai pekerjaan pemeliharaannya sendiri siap untuk dimulai. Bagaimanapun ruasruas ini harus sudah dalam pengawasan dan pemeliharaan secara teratur. e. Ruas-ruas yang disarankan untuk pemeliharaan periodik perlu disurvai MS2 untuk menentukan pekerjaan yang dibutuhkan, volume serta biayanya secara lebih rinci. Kolom 21 / 22 : a. Bandingkan data K1 dan peta dengan data S1 untuk nomor ruas, nama ruas, titik pengenal, panjang ruas, lebar perkerasan dan KRLL. Jika data di K1 dianggap salah, maka perbaiki data tersebut secara manual pada P1 dan beri tanda pada kolom-21 (kebutuhan revisi K1) untuk mengingatkan bagian perencanaan agar merubah data K1. b. Periksa juga (dari K3 atau RD-1.JK) apakah riwayat pekerjaan jalan sudah benar dan perbaiki kode M1-M10 pada kolom-12 jika perlu. c. Akhirnya masukkan data bulan dan tahun dari survai S1 yang baru dilengkapi pada kolom-22.


2A - 17


2

TUGAS 2B - SURVAI PENYARINGAN RUAS JALAN FORMULIR : S2

2.1

TUJUAN

1. Mendokumentasikan karakteristik fisik dan lingkungan dari setiap ruas secara sistematis, baik untuk keperluan inventarisasi maupun untuk keperluan evaluasi pekerjaan jalan. 2. Mendapatkan informasi-informasi tertentu yang akan digunakan dalam menentukan kebutuhan akan peningkatan jalan dan penentuan biaya secara umum (Tugas 4), serta perkiraan manfaat dari peningkatan jalan (Tugas 3D).

2.2

LINGKUP TUGAS

1. Survai S2 dilaksanakan setiap tahun terhadap (+/-) sepertiga dari total panjang ruas jalan kabupaten yang berkondisi `rusak/rusak berat'. 2. Pendokumentasian mencakup kegiatan survai/pengamatan langsung dan pembuatan foto yang biasanya terkait dengan pembacaan odometer kendaraan survai. Semua hasil pengamatan tersebut dicatat pada formulir S2, dimana satu lembarnya mencakup satu kilometer (odometer) bagian jalan. 3. Formulir S2 terdiri dari lima bagian yang meliputi: odometer / pal-Km; catatan foto; penentuan titik pengenal, jembatan dsb. ; kode indikator untuk karakteristik permukaan jalan, kelandaian jalan, panjang dan lebar jembatan, penggunaan lahan ; serta catatan mengenai kondisi jalan, foto-foto, dan lain sebagainya. 4. Bila suatu ruas baru untuk pertama kalinya disurvai, maka harus dipastikan bahwa hasil survai ini akan dipakai untuk memperbaiki data inventarisasi ruas K1, termasuk titik-titik pengenalnya.

2.3


2.3.1

PEMILIHAN WILAYAH PERENCANAAN UNTUK SURVAI

a. Jaringan jalan kabupaten harus dibagi dalam tiga `wilayah perencanaan' yang kurang lebih sama luasnya. Selanjutnya, setiap tahun survai S2 harus dilaksanakan terhadap semua jalan yang kondisinya `rusak/rusak berat' di salah satu wilayah perencanaan tersebut, secara bergantian selama tiga tahun. b. Tujuannya adalah untuk dapat mencapai cakupan survai yang sistematis terhadap seluruh jaringan jalan kabupaten dalam waktu putaran tiga tahun. c. Pendekatan yang termudah adalah dengan membagi jaringan jalan ke dalam tiga kelompok kecamatan yang sudah tercatat menurut nomor ruas di formulir K1. d. Batas wilayah perencanaan (perkiraan) harus diberi tanda pada Peta Jaringan Jalan 1, sebagai bagian dari tugas 1F/2 dan diberi nomor I, II, III untuk menunjukkan usulan pencakupan tahunannya. e. Dengan menggunakan K1 dan peta, tentukan dalam wilayah perencanaan yang telah dipilih, jumlah panjang ruas yang diberi kode warna sebagai yang rusak/rusak berat termasuk jalan batu dan jalan tanah, untuk dilakukan survai tahunannya. Gunakan jumlah panjang tersebut untuk merencanakan program survai S2.


2B - 1



2B - 2


2.3.2

CAKUPAN SURVAI

a. Target pencakupan survai S2 pada jalan-jalan yang dapat dilalui kendaraan roda-4 adalah 10 -15 km per hari, termasuk waktu yang diperlukan untuk melaksanakan survai kecepatan (pada waktu perjalanan kembali). b. Rata-rata diperlukan tiga-empat kali berhenti masing-masing selama lima menit untuk empat kali pemotretan per kilometernya; terdiri dari dua kali wajib berhenti (foto) dan satu atau dua kali berhenti (foto) jika diperlukan. c. Waktu rata-rata untuk survai harian yang dibutuhkan akan menjadi 5-6 jam pada jalan-jalan yang dapat dilalui kendaraan roda-4, ditambah waktu yang diperlukan untuk perjalanan dan jenis survai-survai lainnya. d. Untuk jalan-jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda-4, akan diperlukan waktu yang lebih lama, terutama bila harus berjalan kaki dan menggunakan pita ukur untuk mengukur panjang segmen ruas jalan. 2.3.3

PENGORGANISASIAN TIM

a. Diperlukan suatu tim yang beranggotakan minimum dua orang untuk melakukan survai. b. Kepala surveyor bertanggung jawab untuk mencatat semua data serta pengambilan foto dan asisten surveyor membantu melakukan pengukuran dan menyiapkan papan lokasi foto untuk mendokumentasikan setiap foto. 2.3.4

PERSIAPAN

a. Siapkan kendaraan yang odometernya masih bekerja baik dengan pembacaan interval 100 m. Setiap selang waktu tertentu Odometer tersebut harus dikalibrasi dengan menggunakan formulir S3 (lihat formulir dan catatan di Tugas 2A). b. Bila jalan tertutup untuk kendaraan bermotor atau bila kendaraan bermotor yang dipakai odometernya tidak bekerja, maka survai harus dilaksanakan dengan berjalan kaki dan untuk pengukurannya digunakan pita ukur. c. Perlengkapan yang harus dibawa ke lapangan :

20-30 formulir S2 kosong untuk satu hari survai papan penjepit papan lokasi foto dengan sistem penomoran yang dapat diganti-ganti cadangan ball-point pita ukur (50 m atau lebih) kamera dengan tiga rol film daftar K1 peta dasar jalan (peta 1) copy-3 peta topo sejumlah formulir survai lainnya (S1/S4/S6/S7/S8) stapler


2B - 3


2.4

PROSEDUR DI LAPANGAN

2.4.1

PERSIAPAN PENDAHULUAN

Pengkalibrasian Odometer Kendaraan Kalibrasikan odometer kendaraan dengan menggunakan prosedur S3 (lihat formulir dan catatan dalam Tugas 2A). Penyelesaian Bagian Atas Formulir S2 a. Masukkan pada setiap lembar pertama formulir S2, untuk setiap ruas yang disurvai:

nama kabupaten nomor ruas seperti pada K1 nama pangkal dan ujung ruas seperti pada K1 tanggal dilaksanakannya survai nama pelaksana survai/survaior jenis kendaraan untuk survai nomor (polisi) kendaraan untuk survai faktor penyesuai odometer (dari survai kalibrasi S3) tanggal dilakukannya survai penyesuaian odometer nomor lembar (kanan bawah)

b. Mulailah dengan formulir baru untuk setiap bagian kilometer. Untuk formulir S2 kedua dan seterusnya dalam ruas yang sama, hanya perlu dimasukkan lagi nomor ruas dan nomor urut lembarnya. c. Pada ujung ruas, periksa bahwa seluruh formulir S2 telah diberi nomor halaman yang benar dan pada masing-masing lembar tercatat nomor ruasnya. Susun dalam urutan yang benar dan satukan dengan stapler. Kaji Ulang dan Perbaikan Penentuan Ruas a. Kaji ulang, periksa dan perbaiki sesuai kebutuhan ; rincian penentuan ruas yang ada pada K1 seperti yang ditentukan dalam Tugas 1A dan 2A. b. Untuk mendokumentasikan perubahan-perubahannya, gunakan formulir S1 yang secara khusus untuk perbaikan data seperti:

2.4.2

nama pangkal ruas nama ujung ruas titik pengenal pangkal ruas titik pengenal ujung ruas PROSEDUR PENGUKURAN JARAK

a. Bila survai dengan kendaraan bermotor, catat angka odometer pada titik pangkal suatu ruas jalan dan pada tiap interval jarak satu kilometer sepanjang ruas jalan itu pada kotak di bagian sudut kiri bawah formulir S2.


2B - 4


b. Sebagai kontrol, pada waktu menyusun kembali formulir S2, (catat juga bacaan angka odometer pada akhir tiap bagian kilometer di sepanjang ruas pada sudut kiri atas formulir; angka ini kemudian diulang pada lembar berikutnya sebagai awal bacaan odometer pada bagian kilometer berikutnya. c. Keterkaitan khusus terhadap ruas jalan (km 0-1, 1-2 dan seterusnya) perlu juga dicatat pada kotak yang bertanda AWAL KM dan AKHIR KM. d. Hasil bacaan odometer dicatat juga pada kolom bagian kiri, bilamana dijumpai halhal penting yang dicatat pada kolom lain di formulir itu (misalnya titik pangkal, jembatan, perubahan tipe permukaan). e. Titik ujung tiap ruas jalan harus dicatat dengan jelas, pada formulir dengan angka bacaan odometer dan simpul ruas jalan atau nama lokasi, dan juga pada peta dengan tanda yang jelas. Juga catat AKHIR RUAS KM yang berkaitan dengan ruas itu, pada kotak yang tersedia. Kosongkan untuk sementara kotak KM YSD pada tahap ini. 2.4.3

PROSEDUR SURVAI PEMOTRETAN

a. Pemotretan harus dilakukan oleh Survaior sesuai dengan petunjuk sebagai berikut: Pada titik pangkal, titik ujung, dan tiap 500 meter sepanjang ruas jalan yang disurvai; pemotretannya dibidik ke arah titik ujung ruas (bila ini menentang matahari, pemotretan dapat dibidik ke belakang ke arah awal ruas). Pemotretan jembatan diambil dari sisi jalan yang harus memperlihatkan lantai/ permukaan jembatan, dan bila memungkinkan juga struktur penopang bangunan bawahnya. Bila jembatan dalam kondisi rusak, dianjurkan untuk melakukan pemotretan khusus dari samping, terhadap bangunan bawah jembatan tersebut. Pemotretan juga perlu dilakukan bila ada hal khusus yang menarik di sepanjang ruas jalan, misalnya: − − − − − − − −

simpul utama/persimpangan bagian ruas jalan yang rusak berat, seperti: bagian jalan terendam air/banjir gorong-gorong rusak/putus tempat longsor bagian jalan yang terkena erosi perubahan tipe perkerasan/kondisi tempat pos PLL

Pemotretan pada sungai yang tidak ada jembatannya dari kedua sisi sungai, agar dapat memperlihatkan bentuk dan kondisi kedua sisi sungai tersebut b. Semua pemotretan harus dilengkapi dengan catatan masalah secara rinci pada kolom CATATAN yang tersedia di bagian kanan formulir S2. c. Setiap rol film (berwarna, isi-36) harus ditandai dengan nomor tersendiri segera setelah dibeli. Tanda penomoran ini harus dilekatkan pada rol film, bukan pada tabung plastiknya.


2B - 5


d. Pada saat memulai survai di sebuah ruas jalan baru, nomor rol film yang dipakai harus ditulis pada kotak yang tersedia di bagian atas formulir S2. Setiap kali pemotretan dilakukan, nomor fotonya harus dicatat pada kolom yang tersedia, sebaris dengan pencatatan angka odometer. Tunjukkan arah pemotretan pada formulir S2 kalau pemotretannya berlawanan dengan arah survai (pemotretan ke belakang). e. Jika memungkinkan, pergunakan alat potret yang dilengkapi dengan fasilitas tanggal pengambilan. Sebagai tambahan, gunakan sistem yang standar untuk menunjukkan lokasi pemotretan, berupa `papan lokasi foto' yang akan muncul di sudut kiri bawah setiap foto yang secara jelas menampilkan nama kabupaten, nomor ruas, dan angka pal kilometer dengan satu angka di belakang koma. f. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah: Foto permukaan jalan adalah tujuan utama dari pemotretan, namun jika keadaan memungkinkan ambil jarak sepanjang 100 meter ke depan dengan cara tidak membungkuk; ini akan memungkinkan terlihatnya bahu jalan, selokan dan tata guna tanah di sepanjang ruas itu yang akan sangat berarti bagi engineer. Pada pangkal dan ujung ruas perlu dibuat masing-masing dua foto yang arahnya saling berhadapan. Usahakan agar tulisan pada `papan lokasi foto' dapat terlihat dengan jelas, namun jangan sampai posisi papan tersebut mengganggu obyek pengambilan foto (yaitu keadaan permukaan jalan). Untuk itu `papan' harus diletakkan kurang lebih tiga meter dari alat potret. Kendaraan yang dipakai harus diusahakan agar tidak menghalangi pandangan pada foto. Hindarkan pantulan sinar matahari bila menggunakan "white board" sebagai papan lokasi foto. Hentikan pengambilan foto sebelum cuaca menjadi gelap agar hasilnya memadai. Jangan lupa untuk mengganti angka pal-km pada papan lokasi foto di setiap titik pemotretan, dan periksa ulang bahwa angka-angka yang tercantum itu sesuai dengan angka kilometer pada formulir S2. g. Setelah survai selesai, film-film yang sudah terpakai harus segera dicuci-cetak dengan ukuran kartu pos sebanyak dua kali. Tulis nomor film negatifnya pada formulir S2. Tulis juga nama kabupaten, nomor ruas jalan dan pal kilometer pada setiap cetakan foto dengan spidol bilamana tulisan pada papan lokasi foto ternyata kurang jelas. h. Dua set cetakan foto itu supaya disusun pada lembaran rangkuman yang memuat beberapa foto per halamannya secara berurutan sehingga akan memudahkan dalam meneliti dan memperbandingkan secara cepat untuk bagian jalan tertentu (sebagai contoh, lihat format pada halaman berikut). i. Sebagai alternatif, album foto dengan lembaran plastik tembus pandang akan cocok sekali untuk penyusunan ini. Satu set cetakan foto disimpan di kabupaten dan satu set lainnya diserahkan kepada PP-PPJKK propinsi untuk keperluan pemantauan selanjutnya.


2B - 6



2B - 7


2.4.4

PENGGUNAAN INDIKATOR SECARA DIAGRAMATIS Bagian tengah dari formulir S2 harus digunakan untuk menunjukkan informasi secara skematis pada pal km yang sesuai, seperti contoh berikut: lokasi dan nama simpul persimpangan, termasuk nomor ruas dan arah ruas simpangannya lokasi dan nama titik pusat permukiman jembatan perubahan tipe perkerasan jalan bagian ruas jalan yang tidak dapat dilalui data penting lainnya

2.4.5

Pasar Lawan 46 Sojokerto 902 Sp. Lawan Tidak dapat dilalui

X (gorong-gorong)

KRITERIA PENENTUAN TIPE DAN KONDISI PERMUKAAN JALAN

a. Gunakan kode berikut untuk menentukan tipe permukaan jalan: A : Penetrasi Macadam (PM) atau permukaan beraspal lainnya ( jika lapisan aspalnya sudah hilang, beri tanda dengan A(B) jika lapis pondasinya Batu Telford atau A (K) jika Kerikil / batu pecah ) B : Telford atau permukaan batu lainnya (dihampar dengan tangan) K : Kerikil atau permukaan batuan lainnya termasuk JAPAT / AWCAS T : Tanah (jika sulit ditentukan tipenya antara tanah dan kerikil, beri tanda K/T) b. Catat tipe permukaan jalan setiap 500 meter dalam kotak yang tersedia pada tiap lembar formulir dan pada setiap titik (sesuai dengan hasil bacaan odometer) dimana perubahan tipe permukaan terjadi. c. Catat kondisi permukaan ruas jalan setiap 500 meter dalam kotak yang tersedia dan juga catat pada setiap titik dimana kondisinya berubah sesuai dengan hasil bacaan odometer. d. Gunakan kode dan kriteria berikut ini sesuai dengan tipe permukaannya : Permukaan Beraspal B (Baik) : Permukaan jalan mulus tanpa retakan sehingga kendaraan dapat melaju dengan nyaman pada kecepatan yang diinginkan tanpa lonjakan yang berarti (tampaknya hanya ditemui pada ruas jalan yang baru dibangun). S (Sedang) : Permukaan jalan dalam kondisi relatif mulus meski terdapat keretakan dengan tambalan berat atau sedikit bergelombang atau terkadang berlubang dangkal. Kendaraan dapat melaju relatif lancar pada batas kecepatan minimum tanpa sering melakukan gerak menghindar terhadap kerusakan. R (Rusak) : Permukaan jalan tidak rata karena berlubang-lubang atau terkadang perkerasannya rusak atau banyak bergelombang. Kendaraan harus melakukan gerak menghindar sehingga penumpang merasa kurang nyaman.


2B - 8


RB (Rusak Berat) : Permukaan jalan dalam kondisi rusak berat dengan banyaknya lubang besar dan bagian yang amblas ditambah drainasenya buruk atau tidak memadai. Kendaraan harus berjalan lambat atau sering hampir berhenti agar tidak terguncang, sehingga penumpang merasa sangat tidak nyaman. Permukaan Tidak Beraspal B (Baik) : Permukaan jalan secara keseluruhan padat dan mulus sehingga kendaraan dapat melaju dengan nyaman pada kecepatan yang dikehendaki tanpa adanya lonjakan yang berarti (jarang ditemui di lapangan). S (Sedang) : Permukaan jalan relatif padat dan mulus, tapi sedikit bergelombang, atau terkadang lubang-lubang dangkal. Kendaraan dapat melaju relatif lancar pada batas kecepatan minimum tanpa sering melakukan gerak menghindar. R (Rusak) : Permukaan jalan tidak rata akibat banyaknya lubang, atau terkadang rusaknya perkerasan, atau banyaknya gelombang. Kendaraan harus melakukan gerak menghindar sehingga penumpang merasa tidak nyaman. RB (Rusak Berat) : Perkerasan jalan dalam keadaan rusak berat dengan banyaknya lubang besar dan bagian yang amblas ditambah drainasenya buruk atau tidak memadai. Kendaraan harus berjalan lambat agar tidak terguncang, sehingga penumpang merasa sangat tidak nyaman. Permukaan Batu/Telford Biasanya digolongkan sebagai Rusak (R) atau Rusak Berat (RB). Namun ditinjau dari sudut analisa biaya konstruksi, beberapa kondisi permukaan Telford dapat digolongkan sebagai Sedang (S). 2.4.6

PROSEDUR UNTUK PENGUKURAN GEOMETRIK JALAN

a. Lebar Perkerasan Jalan Ukur lebar perkerasan jalan (dalam meter) dengan pita ukur setiap 500 meter dan pada setiap titik dimana terdapat perubahan lebar perkerasan yang mencolok. Untuk jalan dengan perkerasan Aspal (A), Batu (B) atau Kerikil (K), ukur lebar permukaan hamparan material tanpa lebar bahu jalannya. b. Gabungan Lebar Perkerasan dan Bahu Jalan Untuk tipe perkerasan lain yang tidak dapat dibedakan secara jelas bahu jalannya, ukur saja gabungan lebar perkerasan dan bahu jalannya. Untuk semua ruas jalan, ukur lebar keseluruhan dari perkerasan dan bahu jalan, yaitu jarak antara kedua parit / selokan samping bila dijumpai atau antara kedua tepi bagian jalan yang dapat dilewati kendaraan bermotor.


2B - 9


c. Kelandaian Jalan Bedakan kelandaian jalan dalam tiga kategori berikut ini: D : Datar atau relatif datar B : Berbukit, bergelombang atau berombak; kelandaiannya sedang, pada umumnya kendaraan jarang memerlukan pindah gigi persneling. G : Kelandaian yang curam, umumnya kendaraan sering pindah gigi persneling Catat kelandaian jalan yang dominan sesuai dengan kategori di atas pada setiap jarak 500 meter dan juga catat dimana terdapat perubahan kelandaian yang berarti, pada suatu titik tertentu. 2.4.7

SURVAI JEMBATAN

a. Berhentilah pada setiap jembatan yang panjangnya 2,0 meter atau lebih, dan ukur panjang serta lebarnya (dalam meter) dengan pita ukur. Lakukan pula pemotretan serta catat angka yang terbaca pada odometer. b. Lebar dan panjang jembatan harus diukur seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini: Lebar Jembatan Lebar

Sandaran

Jalan kendaraan

Catatan : untuk kepentingan perencanaan, lebar jalan kendaraan yang harus diukur adalah bagian yang dapat dilalui kendaraan sampai batas rel pengaman, bukan lebar keseluruhan. Panjang Jembatan Satu Bentang Panjang jembatan (x) merupakan hasil pengukuran antara dua kepala jembatan.

X


2B - 10


Panjang Jembatan Banyak Bentang Total panjang jembatan antara dua kepala jembatan (x) yakni jumlah panjang dari bentang a, b dan c yang diukur. Gambarkan pada bagian catatan: skets penampang jembatan dari samping.

a

b

c

X

Sungai tanpa Jembatan Ukur lebar (y) disertai pengambilan foto dari lintasan sungai tanpa jembatan, baik sungai besar maupun kecil; ukur ketinggian tanah di sisi sungai pada kedua tepinya. Gambarkan pada formulir S2 sket penampang sungai tersebut. y

Kebutuhan Pekerjaan Catat tipe pekerjaan jembatan yang kemungkinan diperlukan sebagai berikut, dengan tambahan keterangan dalam kolom catatan. PBJ PAJ PJJ B/S

: : : :

Jembatan baru atau pembangunan kembali Hanya penggantian bangunan atas Perbaikan kecil, misalnya penggantian dek Kondisi baik/sedang


2B - 11


2.4.8

DATA PENGGUNAAN LAHAN

a. Catat penggunaan lahan yang utama pada bagian kanan dan kiri jalan setiap 500 m dan pada setiap titik bila ada perubahan yang mencolok. b. Gunakan kode standar berikut: S T P De Ko H TK

: : : : : : :

Sawah (Padi) Tegalan/Ladang (Tanaman pangan palawija) Perkebunan (Tanaman keras) Desa/Perkampungan (Perumahan dengan pekarangan/kebun) Kota/perkotaan (Perumahan/bangunan tanpa pekarangan) Hutan (Pepohonan dengan semak-semak) Tanah Kosong/Padang Rumput

c. Tentukan penggunaan tanah lainnya sesuai keperluan. 2.4.9

CATATAN TAMBAHAN LAIN Beri keterangan khusus dalam hal: Rincian terhadap pengambilan foto yang tidak standar, seperti permasalahan, arah, dan sebagainya Rincian terhadap kondisi jalan, terutama tingkat dan penyebab kerusakan serta bagian ruas jalan yang tertutup bagi kendaraan roda-4. Informasi tentang ruas jalan yang bersambungan,dan ruas jalan penghubung Informasi tentang kegiatan ekonomi yakni nama dan lokasi dari perkebunan, sumber material, usaha dan pabrik pengolahan, pasar dan sebagainya. Contoh dari penampang melintang jalan .


2B - 12


3

TUGAS 2C - SURVAI KECEPATAN FORMULIR : S4

3.1


1. Survai kecepaten dimaksudkan untuk mendapatkan suatu perkiraan atas kecepatan normal dari kendaraan bermotor roda-4 yang beroperasi di suatu ruas jalan. Informasi ini diperlukan untuk memberikan petunjuk mengenai kondisi umum jalan tadi, yang akan digunakan didalam menghitung biaya operasi kendaraan. 2. Survai kecepatan dilakukan pada setiap ruas jalan dalam studi dengan menggunakan formulir S4. Suatu perkiraan kecepatan di setiap ruas jalan dengan memakai satu kendaraan roda-4 dianggap sudah cukup memadai.

3.2


1. Pelaksanaan survai kecepatan - S4 dapat digabungkan dengan pelaksanaan survai kondisi jalan - S2, yaitu pada saat perjalanan kembali di ruas jalan yang sama. 2. Yang perlu dipersiapkan untuk survai ini adalah : Kendaraan roda-4 dengan odometer yang dapat dibaca untuk untuk setiap interval 100 meter, seperti yang digunakan pada survai lainnya. Sebuah stop watch atau jam-tangan dengan ketelitian sampai detik. Satu lembar formulir S4 untuk setiap ruas jalan.

3.3

PROSEDUR

1. Tempuh panjang ruas jalan itu sekali saja pada setiap arah, dengan kecepatan normal yang nyaman sesuai kondisi jalannya. Usahakan untuk mengikuti kecepatan rata-rata kendaraan lain pada ruas jalan itu. Bila ini tidak memungkinkan, pilih kecepatan tertentu yang mendekati kecepatan maximum yang nyaman dan aman untuk melintasi ruas itu. 2. Jangan mengurangi kecepatan yang sudah dipilih atau berhenti untuk melakukan aktivitas lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan survai. 3. Catat angka bacaan odometer kendaraan dan waktunya, untuk hal-hal berikut : pada titik pangkal dan titik ujung perjalanan (catat juga namanya) pada titik dimana terdapat perubahan tipe perkerasan atau kondisi ruas jalan, yang harus dicatat dalam formulir. pada titik dimana kendaraan bergerak kembali atau terpaksa harus berhenti (catat lama waktu setiap kali berhenti, serta alasannya mengapa berhenti). pada ruas jalan yang panjang, catat paling tidak setiap 5 kilometer sekali. 4. Jika titik pangkal atau titik ujung ruas jalan terletak di daerah perkotaan, dimana kecepatan kendaraan terhambat oleh kepadatan lalu- lintas atau faktor lain, mulai dan akhiri survai pada titik batas daerah perkotaan, sehingga kecepatan yang tercatat mewakili kondisi yang serupa dari sebagian besar panjang ruas jalan itu. Catat pada formulir bila hal ini terjadi dan catat pula bila kepadatan lalu lintas atau faktor penyebab lain di luar kondisi jalan menjadi penghambat kecepatan laju kendaraan survai di ruas jalan tersebut.


2C - 1



2C - 2


4

TUGAS 2D - SURVAI LALU LINTAS FORMULIR : S5A, S5B DAN S5C

4.1


1. Penghitungan lalu-lintas (PLL) dilakukan untuk menentukan: Lalu lintas harian rata-rata (LHR) pada tiap ruas jalan. Sebaran tipe pemakai jalan pada tiap ruas jalan. 2. Kedua informasi tersebut akan digunakan didalam : Pemilihan standar disain yang cocok untuk tiap ruas jalan. Penentuan prioritas untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan. 3. Pendekatan yang biasa dilakukan adalah penghitungan selama dua hari penuh (masing-masing 12 jam), dilaksanakan paling tidak pada satu pos penghitungan di setiap ruas jalan kabupaten dalam wilayah survai. Secara umum dapat diasumsikan; diperlukan rata-rata 1 pos penghitungan untuk tiap 5 km dari ruas yang disurvai. 4. PLL harus dilakukan pada semua ruas jalan, tidak termasuk ruas jalan yang secara jelas tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda-4. Walaupun demikian, apabila ruas jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda-4 karena suatu masalah yang sifatnya sementara, tangguhkan pelaksanaan PLL sampai jalan tersebut dapat dilewati lalu lintas (bila hal itu dapat diharapkan terjadi dalam periode survai). 5. Bila ruas tersebut terdiri dari beberapa bagian jalan yang tipe permukaannya berbeda, misalnya sebagian aspal dan sebagian lagi batu/telford, maka pada masingmasing bagian ruas itu diperlukan PLL selama 2 hari untuk tiap pos. (Tetapi bila ada bagian tipe ruas yang kurang dari 500 meter maka harus digabung dengan bagian lainnya). 6. Kalau suatu ruas mempunyai tipe permukaan yang sama dan panjangnya 10 km atau lebih, paling tidak harus ada 2 pos PLL masing-masing untuk 2 hari penghitungan. Demikian pula, bila suatu ruas terbagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan tipe permukaannya dan salah satu bagian mempunyai panjang 10 km atau lebih, maka harus diadakan paling tidak dua pos penghitungan pada bagian tersebut.

4.2


1. Di tiap kabupaten, seorang staf dari DPUK/DPU-BM-K harus ditunjuk sebagai koordinator survai lalu lintas untuk mengawasi program survai ini serta bertanggung jawab penuh untuk seluruh tahapan pelaksanaan survai. 2. Survai penghitungan lalu lintas harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu studi perencanaan. Pelaksanaan survai penghitungan lalu lintas beserta analisanya, umumnya memerlukan waktu antara 2 sampai 3 bulan. 3. PLL dilaksanakan di setiap pos secara manual. Di setiap pos PLL sebaiknya ditempatkan dua orang petugas PLL. Namun jika lalu lintasnya rendah atau jarak antar pos cukup dekat, cukup ditempatkan seorang petugas saja. Petugas tersebut dapat diambil dari staf DPU/BM Kab. atau tenaga setempat. Paling tidak satu (1) orang harus ada di pos PLL setiap saat. Tim PLL harus dilengkapi dengan jam tangan, ballpoint (warna hitam) papan berjepit (clipboard) dan formulir S5A secukupnya.


2D - 1


4. Untuk menghemat biaya dan keperluan pengaturan angkutan serta akomodasi bagi tim PLL, disarankan agar tim tersebut ditempatkan di daerah sekitar tempat tinggalnya atau tempat bekerjanya dan melaksanakan PLL pada semua ruas yang ada di daerah tersebut. Namun supaya jumlah staf PLL yang perlu dilatih tidak terlalu banyak, diusulkan agar tiap tim melaksanakan setidak-tidaknya 5 pos penghitungan, kecuali kalau jaringan jalannya masih jarang dan belum berkembang. 5. Koordinator Survai Lalu lintas harus mengunjungi setiap pos PLL paling tidak dua sampai tiga kali pada setiap hari penghitungan, guna memeriksa kebenaran dari pelaksanaan PLL. Setiap kesalahan yang terjadi harus diperbaiki di lokasi pos PLL, pada saat itu juga.

4.3

PROSEDUR

4.3.1

KRITERIA UNTUK PENEMPATAN POS PLL

a. Kriteria yang terpenting ialah ; lokasi pos penghitungan lalu lintas harus dipilih secara seksama, di tempat yang tingkat lalu lintasnya dianggap dapat menggambarkan keadaan lalu lintas pada ruas jalan secara keseluruhan, atau pada bagian ruas jalan yang tercakup dalam survai PLL. b. Bila memungkinkan, lokasi pos PLL yang sesuai harus sudah ditentukan pada saat survai (S1/S2) sebelumnya, oleh Koordinator Survai lalu lintas dan bukan oleh tim PLL. c. Pilihlah lokasi pos PLL dengan menggunakan petunjuk berikut ini: Pilih satu pos di setiap ruas jalan atau bagian ruas jalan kalau ruas tersebut terdiri dari beberapa bagian ruas jalan dengan tipe permukaan yang berbeda. Suatu ruas atau bagian ruas yang mempunyai panjang 10 km atau lebih, harus dibagi sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian ruas jalan yang mempunyai panjang lebih dari 10 km. Titik yang tepat untuk membagi suatu ruas ialah di suatu kampung atau persimpangan yang dapat menyebabkan tingkat LL nya berubah. Bila tidak ada tempat semacam itu, bagilah dengan bagian yang sama. Semua bagian ruas harus dipertimbangkan secara terpisah untuk maksud survai PLL. Biasanya lokasi pos PLL ditempatkan pada kurang lebih 1/3 dari titik pangkal ruas jalan yang dianggap lebih penting / ramai. Hindari memilih lokasi pos yang letaknya berdekatan dengan pasar, sekolah, mesjid, pusat desa, atau tempat ramai lainnya. Biasanya sebagian besar arus lalu lintas tak bermotor akan menggunakan bagian ruas jalan tersebut, sehingga tidak mewakili gambaran ruas jalan secara keseluruhan. Pilih lokasi pos PLL yang sekaligus merupakan tempat berteduh, seperti warung. Lokasi harus ditunjukkan dengan jelas pada gambar peta sket dan foto di formulir laporan PLL (S5C), yang memungkinkan untuk ditemukan kembali dalam pelaksanaan PLL berikutnya. Semua pos PLL harus diberi nomor, dan diusulkan agar nomor ruas dijadikan nomor pos. Kalau ruas terbagi ke dalam beberapa bagian, nomor pos PLL harus dibedakan atas huruf; contoh 33 A dan 33 B merupakan dua pos PLL di Ruas nomor 33.


2D - 2



2D - 3


4.3.2

KRITERIA UNTUK WAKTU PENGHITUNGAN

a. Penghitungan lalu lintas selama dua hari di setiap pos, sebaiknya dilakukan pada Hari Pasar (HP) dan Bukan Hari Pasar (BHP) di kota atau kampung yang terletak dalam wilayah pengaruh ruas jalan. Keragaman lalu lintas dari hari ke hari sangat dipengaruhi oleh pasar. Tentukan pasar apa yang berpengaruh di setiap ruas jalan dan pada hari apa pasar tersebut berlangsung (gunakan formulir K12). jika memungkinkan, lakukan PLL untuk ruas jalan yang bersangkutan pada waktu hari pasar yang sesuai. Penghitungan lainnya dilakukan pada waktu bukan hari pasar. Apabila HP yang terjadi itu setiap hari atau tidak ada, maka hari PLL ditentukan pada saat hari teramai pada pasar yang bersangkutan. b. Penting sekali untuk meliput keragaman lalu lintas pada hari pasar dan bukan hari pasar jika hanya terdapat satu hari pasar yang paling berpengaruh dalam seminggu, dibandingkan jika terdapat dua atau lebih hari pasar. c. Penghitungan harus tetap dilaksanakan meski jatuh pada hari Jum'at dan Minggu, kecuali kalau diperoleh informasi bahwa lalu lintas setempat terlalu tinggi atau terlalu rendah pada hari- hari yang bersangkutan. d. Penghitungan harus dilakukan selama 12 jam, biasanya antara jam 06.00 (pagi) sampai jam 18.00 (sore). Penghitungan dapat dimulai setiap saat antara jam 05.00 dan 07.00 (pagi) apabila saat tersebut merupakan waktu yang terbaik untuk mencatat seluruh lalu lintas harian. Bila telah diputuskan untuk memulai PLL selain dari jam 06.00 pagi, maka ketetapan waktu tersebut juga harus berlaku untuk seluruh pos penghitungan di kabupaten yang bersangkutan. 4.3.3

PROSEDUR PENGHITUNGAN

a. Hitung semua kendaraan, pejalan kaki dan pikulan yang melewati pos PLL. Jangan menghitung binatang yang lewat, kecuali yang menarik gerobak atau dokar dan yang membawa beban/barang (baris atau tipe nomor 6). b. Catat lalu lintas untuk setiap satu jam pada satu lembar formulir S5A. Gunakan formulir baru untuk menghitung LL pada periode jam berikutnya. Pada bagian atas setiap formulir, harus diisi keterangan mengenai pos PLL dan catat pula waktu dan keadaan cuacanya. Demikian juga halnya, apabila tidak ada lalu lintas selama jamjam penghitungan, maka waktu dan keadaan cuaca harus tetap ditulis pada formulir untuk jam yang bersangkutan. c. Penghitungan lalu lintas untuk masing-masing arah dicatat secara terpisah. Nyatakan arahnya dengan jelas pada masing- masing kolom dalam satu formulir (S5A) dan jangan diubah letak kolom arah tersebut. Gunakan nama arah lalu lintas sama dengan nama ruas, yakni kolom (1) dari pangkal sedangkan kolom (2) dari ujung. Bila volume LL-nya tinggi, disarankan agar menggunakan formulir S5A secara terpisah untuk masing-masing arah, dan satu orang dari tim PLL ditunjuk untuk mencatat arus LL untuk setiap arah. Total kedua arah tersebut dapat dicatat pada salah satu set formulir. d. Berikan tanda yang jelas dan benar pada kolom arah dan baris tipe pemakai jalan untuk setiap kendaraan, pejalan kaki atau pikulan yang melewati pos PLL. e. Gunakan ballpoint atau pena untuk mengisi formulir S5A, sebab bila diisi dengan pensil ada kemungkinan nantinya akan ditolak.


2D - 4


f. Kotak-kotak isian data lalu-lintas pada formulir S5A harus diisi dengan tanda ' / ' yang mewakili satu penghitungan, setiap kotak diisi paling banyak dengan 5 buah tanda, contoh : //// KODE NOMOR DAN KATEGORI LALU LINTAS : Kendaraan tidak bermotor : 1. Pejalan kaki; orang yang tidak / sedikit membawa barang, termasuk anak-anak. 2. Pikulan dan penggendong barang; orang yang menggendong / memikul barang, termasuk pikulan kosong. 3. Sepeda dengan sedikit atau tanpa barang } Hitung juga 4. Sepeda dengan muatan barang (bukan orang) } sepeda dan becak 5. Becak } meski didorong 6. Kendaraan lain, seperti gerobak yang ditarik hewan///hewan yang membawa beban. (Catat di formulir S5C - no.6 : tipe yang paling banyak melalui ruas jalan ini) Kendaraan bermotor : 7. Sepeda motor, skuter dan kendaraan bermotor roda dua lainnya 8. Microbus atau tipe kendaraan ringan lainnya yang ber-as belakang tunggal dan berroda tunggal, biasanya digunakan untuk angkutan penumpang 9. Pick-up atau tipe kendaraan ringan lainnya yang ber-as belakang tunggal dan berroda tunggal, biasanya digunakan untuk angkutan barang 10. Bis sedang dan bis besar, ber-as belakang tunggal dan ber-roda ganda 11. Truk ringan, dengan daya angkut maksimum antara 4,0 - 8,0 ton, ber-as belakang tunggal dan ber-roda ganda (mis : Mitsubishi Colt, Toyota Dyna) 12. Truk sedang, dengan daya angkut maksimum antara 6,0 - 12,0 ton, ber-as belakang tunggal dan ber-roda ganda (mis: Mitsubishi Fuso) 13. Truk berat / besar, dengan daya angkut maks. lebih dari 8 ton, ber-as belakang ganda dan ber-roda ganda (Truk gandengan termasuk dalam kelompok ini ) 14. Sedan dan Jeep 15. Tipe kendaraan khusus yang namanya diberikan pada saat survai. (jika ada tipe kendaraan khusus yang biasa digunakan di daerah tertentu, seperti bemo atau traktor roda-4, hitung jumlahnya yang lewat dan tulis namanya pada setiap formulir dalam kolom tipe - 15, dan catat tipe yang paling banyak lewat di ruas jalan ini di formulir S5C - No. 7 ) 4.3.4

PROSEDUR UNTUK MELENGKAPI FORMULIR

a. Staf PLL harus menjumlahkan total lalu lintas untuk setiap jam dalam formulir S5A pada hari itu juga, termasuk pemberian nilai 0 (nol) apabila tidak ada lalu lintas yang terhitung. Koordinator survai harus memeriksa hal tersebut dan menyelesaikan formulir himpunan LL dua arah (S5B). Kalau volume lalu lintasnya rendah dan kemampuan staf PLL-nya cukup memadai, maka formulir himpunan tadi dapat pula dikerjakan oleh staf bersangkutan.


2D - 5


b. Isilah satu formulir S5C untuk setiap pos PLL, segera setelah pekerjaan PLL selesai. Ini harus dikerjakan oleh koordinator survai berkoordinasi dengan penghitung lalu lintas. c. Perlu diperhatikan bahwa lokasi pos harus digambar secara jelas pada peta sket, sehingga dapat dikenali kembali bila PLL diperlukan lagi di kemudian hari. Tunjukkan jarak pos PLL dalam kilometer dari titik pengenal yang jelas (misalnya persimpangan). Lakukan pemotretan terhadap pos PLL selama dilakukan penghitungan dan lampirkan pada S5C untuk mendokumentasikan pelaksanaan survai dan letak posnya. d. Setiap kejadian khusus yang mempengaruhi tingkat lalu lintas selama penghitungan harus dicatat dalam bagian 4 dari S5C. e. Perhatian khusus harus diberikan terhadap lalu lintas truk, termasuk catatan pada S5C ( no. 5 ) mengenai jenis muatannya; mungkin perlu dilaksanakan survai S6 untuk menentukan secara lebih rinci mengenai sumber dan muatan yang meningkat karena adanya kegiatan khusus setempat, seperti quarry atau perkebunan (lihat Tugas 1E/4). f. Penting sekali untuk memeriksa apakah bagian atas formulir S5A dari setiap pos PLL telah dilengkapi dengan jelas dan dikelompokkan menjadi satu, dan apakah formulir penghitungan untuk masing-masing pos PLL tetap terpisahkan. g. Bagian atas dari tiap lembar formulir S5A, S5B dan S5C harus diisi lengkap. Tiap formulir S5A harus ditanda tangani oleh pelaksana PLL pada saat survai dilaksanakan. Tiap formulir S5B dan S5C harus ditanda tangani oleh koordinator survai LL yang juga bertanggung jawab dalam analisa data lalu lintas. h. Jumlah dan perkiraan waktu kunjungan pos PLL oleh koordinator harus dicatat pada S5C (bagian 8). i. Bila fomulir yang digunakan dalam survai lalu lintas tidak diisi dan ditanda tangani dengan benar, maka hasil tersebut tidak akan diterima sebagai dasar untuk melakukan analisa. j. Setelah PLL selesai, isi formulir S5A tidak boleh diubah atau disalin; hanya formulir S5A asli yang sudah ditanda tangani di lapangan atau foto copynya yang akan diterima sebagai hasil PLL. Peranan Koordinator Survai Lalu Lintas a. Menentukan pos PLL dan jadwal survai b. Merekrut/mendapatkan dan melatih penghitung lalu lintas. c. Mengawasi pelaksanaan survai dengan mengunjungi pos PLL paling sedikit dua atau tiga kali sekali untuk memeriksa apakah penghitung lalu lintas melaksanakan tugasnya dengan benar, meneliti pola lalu lintasnya dan mengambil alih penghitungan lalu lintas untuk beberapa waktu guna memberi kesempatan penghitung lalu lintas untuk beristirahat. d. Memeriksa bahwa pengisian formulir S5A diselesaikan dengan benar. e. Menyelesaikan dan menanda-tangani formulir S5B dan S5C, termasuk sket pos PLL dan foto. f. Menyusun formulir dan menganalisa datanya (Tugas 3B).


2D - 6



2D - 7



2D - 8



2D - 9



2D - 10


5

TUGAS 2E - SURVAI KEPENDUDUKAN FORMULIR : K11 DAN S7

5.1


1. Survai kependudukan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai taksiran sebaran penduduk dari semua desa / kampung yang terpengaruh oleh pelayanan suatu ruas jalan, yang saat ini tertutup untuk lalu lintas kendaraan roda-4 atau yang lalu lintasnya rendah akibat kondisi jalannya. 2. Informasi ini sangat diperlukan untuk membantu memperkirakan besarnya manfaat yang akan terjadi, jika proyek peningkatan ruas jalan tadi dilaksanakan. 3. Tugas ini mendasarkan pada kerangka data kependudukan (atau justru menajamkan datanya bila perlu), yang sudah disiapkan sebelumnya untuk seluruh wilayah kabupaten dalam tugas 1E/1. 4. Untuk menaksir sebaran penduduk ini diperlukan suatu kajian terhadap informasi yang sudah dikumpulkan dalam formulir K11 dan survai khusus yang meliputi kunjungan singkat ke kantor kepala desa dari desa / kampung yang terpilih, dengan menggunakan formulir S7. 5. Biasanya survai S7 dan S8 (Tugas 2F) dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan dikoordinasikan dengan survai S2 (Tugas 2B), pada jalan- jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda-4. 6. Sasarannya ialah untuk melaksanakan studi pada semua ruas jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor, di `wilayah perencanaan' yang telah ditentukan untuk dilakukan survai tahunannya.

5.2

PROSEDUR

5.2.1

PEMILIHAN RUAS UNTUK DISURVAI

a. Pada wilayah perencanaan yang sudah ditentukan, mungkin terdapat begitu banyak jalan setapak untuk dicakup survainya dalam satu tahun. Karena itu survai harus diprioritaskan untuk ruas-ruas jalan yang dipilih dengan mengikuti kriteria berikut: Jalan tersebut harus mengalami hambatan akses yang cukup berarti (terhambat), yaitu tidak dapat dilalui kendaraan bermotor atau tingkat lalu lintasnya sangat rendah (dibawah normal) yang diakibatkan oleh kondisi jalannya yang rusak Masukkan setiap ruas jalan terhambat yang merupakan bagian dari `jaringan jalan strategis / JJS' (Formulir K2/Tugas 1A/3). Pilih dari K11 dan prioritaskan ruas-ruas yang melayani paling tidak sekitar 2000 orang. Bila suatu jalan tingkat lalu-lintasnya rendah namun kondisi jalannya sedang, maka ruas tersebut tidak perlu disurvai kependudukan, karena usulan pekerjaan berat tidak dapat dibenarkan bagi jalan tersebut Bila dari K11 diketahui bahwa suatu (beberapa) desa hanya dilayani oleh satu ruas jalan saja, maka ruas jalan tersebut tidak perlu disurvai kependudukan.


2E - 1


PERLU DISURVAI

5.2.2

TIDAK PERLU DISURVAI

PROSEDUR PENYELESAIAN S7

a. Himpun dan kaji kembali semua ruas jalan yang terpilih untuk studi kependudukan yang berkaitan dengan kerangka data kependudukan. Hal ini sudah terhimpun sebelumnya di dalam tugas 1E/1, yakni formulir K11, peta Topo 1 dan peta sket dari setiap desa jika telah diserahkan sebelumnya oleh tiap kecamatan (formulir S7). b. Tentukan desa-desa yang akan disurvai yang memenuhi kriteria tersebut di atas, dimana sebaran penduduknya kurang jelas atau memerlukan penegasan. Siapkan program survai, bersama-sama dengan kebutuhan survai dalam tugas 2F. c. Survaior harus membawa copy K11 untuk kecamatan yang bersangkutan dan copy peta topo ke setiap kantor desa pada masing-masing desa yang memerlukan survai ini, kemudian catat pada formulir S7 hal- hal berikut : nama beserta lokasi setiap pemukiman pada desa itu (kampung, dusun, RK dan lain sebagainya); lokasi ruas jalan kabupaten dan desa yang dapat atau tidak dapat dilalui kendaraan roda-4, dan bila ada tuliskan nomor ruas serta panjangnya, jembatan utama, penyeberangan sungai yang tidak ada jembatannya; perkirakan batas desa dan wilayah RK/Kampung; keadaan alam seperti sungai, danau; ruas jalan penghubung dan nama desa yang bertetangga; arah dan jarak ke pusat kegiatan yang terletak di luar desa; perkiraan skala dari peta sket yang dibuat. d. Catat pada formulir S7 semua nama pusat pemukiman yang terdapat dalam desa beserta perkiraan jumlah penduduknya, sambil memeriksa apakah masing-masing desa sudah ditandai lokasinya pada peta sket dan jumlah total penduduknya sudah sesuai dengan angka-angka resmi jumlah penduduk desa masing-masing. Tanyakan kepada kepala desa tentang perkiraan kasar jumlah penduduknya atau jumlah kepala keluarga dari tiap kampung bila tidak ada catatan resmi.


2E - 2



2E - 3


e. Minta bantuan kepala desa pada waktu penentuan jumlah penduduk yang dilayani tiap ruas jalan (kecuali jalan desa kecil) pada desa itu; ikuti petunjuk sebagai berikut : seluruh penduduk desa harus ditentukan keterlibatannya pada satu ruas jalan yang paling memungkinkan digunakan untuk mencapai pusat kegiatan di luar desa tersebut, atau untuk mencapai jaringan jalan utama lainnya; kelompok penduduk yang sama itu jangan ditentukan pada lebih dari satu ruas jalan; dan juga jangan sampai ada bagian-bagian tertentu dari kelompok penduduk yang terlewatkan penduduk yang dilayani oleh bagian ruas jalan dekat titik simpul (misalnya, dalam jangkauan 500 meter dari persimpangan dengan ruas jalan yang lebih penting) harus dipisah dan ditentukan keterlibatannya pada ruas jalan yang lebih penting tadi, ke arah mana bagian ruas jalan itu bersambung. Contoh : E SKALA

F

0

500

1000 M

04 01

B

A

C

D

02

Penduduk Kampung Ditentukan keterlibatannya pada ruas jalan

03

A

B

C

D

E

F

01

02

02

03

04

01

f. Selesaikan atau perbaiki formulir K11 bagi semua desa yang telah dilakukan survai kependudukan. Catat tanggal dilaksanakannya survai S7 pada K11. Periksa dengan teliti apakah semua bagian dari desa yang bertetangga di dalam wilayah survai telah diliput secara benar. g. Untuk desa-desa yang sangat kecil, dengan peta sket yang sama dalam satu lembar formulir S7 dapat dicakup beberapa desa sekaligus. Namun setiap desa tersebut tetap harus dikunjungi.


2E - 4


6

TUGAS 2F - SURVAI HAMBATAN LALU LINTAS FORMULIR : S8

6.1


1. Ruas jalan yang dipilih untuk studi kependudukan, kemungkinan besar mempunyai hambatan berupa; tertutup bagi kendaraan roda-4 sepanjang tahun atau sebagian waktu dalam setahun, atau mempunyai tingkat lalu lintas kendaraan roda-4 yang rendah sebagai akibat dari kondisi jalannya yang sangat parah. Hal semacam ini dapat dikatakan sebagai jalan terhambat atau jalan yang tidak dapat diandalkan. 2. Untuk menentukan manfaat dari perbaikan ruas jalan itu diperlukan data tentang; berapa kali dan untuk berapa hari per tahunnya ruas jalan tersebut tertutup, kejelasan mengapa dan dimana ruas itu tidak dapat dilalui, adakah ruas jalan alternatif lain; dan sudah berapa lama ruas jalan itu dalam kondisi demikian.

6.2

PROSEDUR

1. Gunakan formulir S8 untuk keperluan survai ini; untuk setiap pusat pemukiman yang ada di sepanjang ruas diperlukan satu formulir S8 yang harus diisi berdasarkan wawancara dengan kepala desa/kampung atau penduduk lainnya. 2. Pelaksanaannya biasanya digabung dalam suatu survai lapangan bersama-sama dengan survai penyeberangan penduduk (tugas 2E/formulir S7) dan survai penyaringan (Tugas 2B/ Formulir S2). 3. Pekerjaan survai itu harus dilakukan oleh salah seorang Transport Planner; tidak dapat dibenarkan untuk memberikan tugas ini kepada staf yang masih muda dan belum berpengalaman atau kepada pejabat desa. 4. Pada saat melaksanakan survai, survaior harus membawa hal-hal berikut ini : Copy formulir K12 yang telah dilengkapi datanya Copy - 3 peta topo Copy formulir S2 bila telah diselesaikan 5. Pada saat di lokasi survai, survaior harus menyelesaikan setiap pertanyaan sampai dengan `Jenis Angkutan yang Dipakai Survaior ke Lokasi Survai'. 6. Pertama-tama responden harus ditanya mengenai pusat kegiatan yang paling sering dikunjungi oleh penduduk, dan berapa jarak antara pusat kegiatan tadi dengan tempat wawancara. 7. Di dalam wawancara ini yang penting ialah memeriksa bahwa nama pusat kegiatan dari responden tersebut tercantum dalam K12. Jika namanya tidak ada di K12, tanyakan secara rinci mengenai pusat kegiatan itu seperti yang diperlukan dalam K12. Juga tanyakan mengapa pusat kegiatan itu yang lebih disukai dari pada yang ada di K12, dan catat alasan-alasannya pada ruang kosong di bawah kotak Nama Pusat Kegiatan di formulir S8. 8. Untuk pertanyaan berikutnya sampai dengan nomor 5.3, jawaban yang diberikan responden harus dicatat. Jika memungkinkan, survaior harus memeriksa ulang dan mencoba untuk memperjelas jawaban-jawaban tidak konsisten yang diberikan responden.


2F - 1


9. Di dalam mengisi pertanyaan nomor 2, responden mungkin tidak mengetahui lokasi hambatan berdasarkan pal kilometer pada ruas dan hanya mengetahui nama lokasinya. Dalam hal ini survaior harus memeriksa lokasi tersebut dari peta topo, atau formulir S2 dan cantumkan perkiraan pal kilometernya. 10. Lengkapi pertanyaan nomor 6 dari jawaban nomor 2,3,4 dan 5. Bagian pertama dari pertanyaan ini, berikan tanda silang `X' pada kotak yang sesuai untuk setiap tipe hambatan yang ada di antara lokasi survai dan pusat kegiatan. 11. Sebelum mengakhiri wawancara, survaior harus menyelesaikan sket diagram untuk membantu menafsirkan dan memeriksa informasi-informasi yang dicatat dalam wawancara terdahulu yang menunjukkan : Nama pasar/pusat kegiatan luar. Jarak perjalanan dari pasar ke pangkal ruas (seperti yang diukur oleh survaior) Lokasi tempat dilakukannya survai dan jarak perjalanannya dari pangkal ruas (seperti yang diukur oleh survaior) Penyebab utama hambatan akses yang sejauh ini ditemukan di sepanjang ruas Pal-Km dari pangkal ruas sampai titik dimana hambatan akses dimulai. Kode hambatan akses yang menunjukkan tingkat hambatan pada bagianbagian di sepanjang ruas jalan sampai batas titik survai. Gunakan diagram untuk menunjukkan lokasi dan jaraknya kira-kira pada skala yang benar. 12. Akhirnya selesaikan bagian 7 yang berkaitan dengan riwayat dari ruas tersebut.


2F - 2



2F - 3



2F - 4



2F - 5


DAFTAR ISI

Halaman 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7. 7.1 7.2

TUGAS 3A – ANALISA DATA RUAS JALAN ............................................. 3A-1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 3A-1 Prosedur Penentuan Ruas Jalan ........................................................................ 3A-1 Pembuatan Ikhitisar Data Ruas Jalan ................................................................ 3A-4 TUGAS 3B – ANALISA DATA LALU LINTAS ............................................ 3B-1 Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. 3B-1 Prosedur Penyesuaian Data ............................................................................... 3B-1 Kaji Ulang Hasil Penghitungan Lalu Lintas ..................................................... 3B-3 Penghitungan Lalu Lintas Tambahan/Ulangan ................................................. 3B-4 TUGAS 3C – PENENTUAN PROYEK .......................................................... 3C-1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 3C-1 Prosedur Penomoran Proyek ............................................................................. 3C-1 Prosedur Penentuan Proyek .............................................................................. 3C-2 Ilustrasi Penentuan Proyek ................................................................................ 3C-3 Kriteria Penentuan Proyek ................................................................................ 3C-4 Prosedur Penaksiran Karakteristik Proyek ........................................................ 3C-4 TUGAS 3D – PENAKSIRAN PEMANFAAT LALU LINTAS ...................... 3D-1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 3D-1 Kriteria Lalu Lintas dan Kondisi Jalan ............................................................. 3D-2 Prosedur ............................................................................................................ 3D-5 TUGAS 3E – ANALISA PROYEK KEPENDUDUKAN ............................... 3E-1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 3E-1 Analisa Data ...................................................................................................... 3E-1 Prosedur Penyelesaian Formulir A3 ................................................................. 3E-3 Penanganan Ruas Jalan yang Memiliki Dua Arah Jalan Keluar ....................... 3E-10 Penyesuaian Bagi Ruas Cabang ........................................................................ 3E-10 Penanganan Ruas Jalan Tanpa Hambatan ......................................................... 3E-11 TUGAS 3F – STUDI DAN PERMASALAHAN KHUSUS ............................ 3F-1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 3F-1 Proyek Pengalihan Lalu Lintas (Tugas 3F/1) ..................................................... 3F-1 Proyek Jembatan (Tugas 3F/2) ......................................................................... 3F-11 Proyek Pelebaran Jalan (Tugas 3F/3) ................................................................ 3F-22 Studi Pengembangan Pertanian (Tugas 3F/4) ................................................... 3F-25 Jalan Perkotaan (Tugas 3F/5) ............................................................................ 3F-27 Jalan Berlalu-Lintas Tinggi (Tugas 3F/6) ......................................................... 3F-28 TUGAS 3G – PENILAIAN LINGKUNGAN DAN PROSEDUR KONSULTASI ........... 3G-1 Penilaian Lingkungan (Tugas 3G/1) ................................................................. 3G-1 Prosedur Konsultasi (3G/2) .............................................................................. 3G-8

Modul 4 : Tugas 3 – Analisa

TUGAS 3 - A N A L I S A WAKTU : MEI - JUNI SURVAI 2

ANALISA DATA RUAS JALAN 3A ANALISA DATA LALU LINTAS 3B

ANALISA PROYEK KEPENDUDUKAN PENENTUAN PROYEK

3E

STUDI DAN PERMASALAHAN KHUSUS 3F

PENILAIAN LINGKUNGAN & KONSULTASI 3G

3C PENAKSIRAN MANFAAT LALU LINTAS 3D

TUGAS 3A

PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN

4

EVALUASI & PENYARINGAN PROYEK 5A

PERSIAPAN PROGRAM TAHUNAN

TUJUAN / PROSEDUR ANALISA DATA RUAS JALAN Merangkum dan meringkas data-data dari survai S2 dan S4 dalam format standar pada lembar A1 untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari masing-masing ruas yang disurvai.

5

FORMULIR S2, S4, A1

3B

ANALISA DATA LALU – LINTAS Merangkum data dari survai S5 pada lembar analisa A2 dan menghitung LHR ekivalennya untuk keperluan penentuan KRLL dan penaksiran manfaat. Ringkasan hasilnya kemudian dipindahkan ke dalam lembar analisa A1.

3C

PENENTUAN PROYEK Menentukan bagian proyek yang rasional untuk dievaluasi lebih lanjut berdasarkan ; tingkat lalu-lintas, jenis permukaan dan kondisi jalan.

A1

PENAKSIRAN MANFAAT LALU – LINTAS Menaksir nilai manfaat per-kilometer yang diharapkan terjadi karena jalan ditingkatkan, berdasarkan tingkat lalu-lintas dan tipe / kondisi permukaan jalan yang ada sekarang dengan menggunakan tabel penuntun manfaat lalu-lintas yang sudah disiapkan oleh tingkat pusat.

A2, TABEL MANFAAT L.L

ANALISA PROYEK KEPENDUDUKAN Mengevaluasi proyek jalan yang memiliki hambatan akses untuk kendaraan roda-4, berdasarkan metoda perkiraan lalu-lintas yang potensial akan terjadi jika jalan ditingkatkan. Penaksiran nilai manfaat per-kilometer dilakukan berdasarkan hasil survai penyebaran penduduk pemakai jalan (S7) dan survai hambatan lalu-lintas (S8) , yang dianalisa untuk setiap ruas pada lembar analisa A3.

S7, S8, A3

3D

3E

3F

STUDI DAN PERMASALAHAN KHUSUS Proyek jalan yang tidak dapat ditangani oleh metoda standar dengan evaluasi secara umum, memerlukan studi atau perlakuan khusus. Proyek akan dievaluasi secara non-standar / khusus menurut jenis kasusnya, misalnya ; proyek pengalihan lalu-lintas yang besar, jalan yang sangat dipengaruhi oleh kegiatan produksi pertanian, pelebaran jalan, proyek jembatan besar, dsb.

3G

PENILAIAN LINGKUNGAN DAN PROSEDUR KONSULTASI Proyek-proyek jalan yang diusulkan harus melalui suatu proses penilaian aspek lingkungan dan sudah dikonsultasikan dengan masyarakat yang terpengaruh proyek. Proses penilaian lingkungan untuk saat ini masih dilakukan oleh instansi tingkat pusat, namun kabupaten harus mengetahui dan ikut mensahkan informasi mengenai lingkungan serta membantu melaksanakan dan memantau pengurangan dampak lingkungan dari proyek. Masyarakat yang terpengaruh oleh proyek harus diberitahu sebelumnya mengenai pembangunan jalan yang diusulkan, termasuk penanganan yang benar dalam hal ganti rugi tanah jika memang diperlukan.

S5-B/C, A2

S6A/B/C/A4 FORM/ CEKLIS KHUSUS


1

TUGAS 3A : ANALISA DATA RUAS JALAN FORMULIR : A1 - (S2, S3 DAN S4)

1.1

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 1. Maksud dari analisa data ruas jalan ini adalah untuk merangkum informasi yang diperoleh pada waktu survai penyaringan ruas jalan (Formulir S2) ke dalam formulir yang lebih sesuai, untuk keperluan : penyederhanaan analisa biaya penyederhanaan penaksiran `manfaat lalu lintas' pemantauan dokumentasi data inventarisasi ruas jalan 2. Untuk keperluan tersebut di atas dipakai Lembar Data Proyek A1. 3. Formulir A1 pada bagian kiri mencakup informasi mengenai : karakteristik yang ada pada setiap ruas jalan, yang dilengkapi dengan kolom untuk pengisian data bagian ruas jalan per kilometer hingga sepanjang sepuluh kilometer. 4. Bagian kanan formulir akan digunakan untuk menentukan proyek peningkatan atau pemeliharaan berkala dan pengisian ringkasan data proyek, biaya proyek serta manfaatnya. 5. Foto-foto hasil pemotretan survai harus dikumpulkan secara terpisah sesuai dengan petunjuk pada survai penyaringan ruas jalan (S2).

1.2

PROSEDUR PENENTUAN RUAS JALAN 1. Gunakan formulir kosong A1 untuk mengisi data pokok setiap ruas jalan dan tulis pada sudut kiri atas semua informasi berikut ini : nama kabupaten nama dan nomor ruas jalan titik pengenal pangkal dan ujung ruas panjang ruas jalan dari bacaan odometer (ODOM) dan yang sudah disesuaikan (YSD) berikut faktor penyesuai odometer (FPO) - lihat S3 2. Sebagian besar informasi ini seharusnya sudah dikumpulkan pada waktu survai sebelumnya dan dicatat pada formulir K1, yakni Daftar Induk Jaringan Jalan Kabupaten, tetapi penting untuk diperiksa lagi apakah informasinya masih konsisten dengan informasi hasil survai penyaringan ruas jalan. 3. Lihat Tugas 1A/1 tentang bagaimana menentukan titik pengenal ruas jalan. 4. Jika hasil survai menunjukkan odometer kendaraan tidak dapat digunakan, tulislah panjang perkiraan pada kotak KM YSD dan beri penjelasan bagaimana ruas jalan itu diukur pada kotak ODOM (misalnya: pita ukur/meteran).


3A -1



3A -2



3A -3


1.3

PEMBUATAN IKHTISAR DATA RUAS JALAN 1. Buat ikhtisar data ruas jalan setiap kilometer, dengan menggunakan angka odometer kendaraan yang belum disesuaikan. 2. Mulailah dari Km 0,0 pada bagian bawah formulir A1, yaitu titik yang bertepatan dengan nama serta titik pengenal. Bila panjang ruas jalan melebihi 10 kilometer, lanjutkan ikhtisar data ruas jalan tersebut pada lembar kedua (dengan memberi nomor halaman yang berurutan pada kotak yang tersedia di sudut kanan atas); ulangi prosedur penentuan data ruas dan panjang ruas jalan lalu catat kembali lanjutan panjang kilometernya pada formulir baru dari bagian bawah ke atas (dimulai dari Km 10, 11, 12, dan seterusnya). 3. Buat garis mendatar sebagai penutup pada kilometer ujung ruas jalan dan tarik garis diagonal pada bagian sisa yang kosong. 4. Prosedur pengisian ikhtisar data ruas jalan adalah sebagai berikut : Pada kolom bagian kiri formulir, tunjukkan pada pal km yang sesuai; lokasi persimpangan jalan, nomor ruas yang bersimpangan lokasi dan nama pemukiman, sungai/jembatan, dan sebagainya. Pada kolom-kolom bagian tengah, tunjukkan perubahan pokok dari karakteristik jalan. Gunakan data rata-rata atau yang dominan bila terdapat banyak variasi perubahan pada kilometer yang sama. Beri tanda '+' untuk setiap lokasi pemotretan dan tanda '(x)' untuk setiap lokasi PLL; periksa apakah lokasi pos PLL juga tercantum pada peta topo. Tulis S8 untuk menunjukkan perkiraan lokasi survai S8 jika dilaksanakan. Catat kecepatan rata-rata kendaraan untuk tiap bagian ruas jalan (dari formulir S4). Catat lebar lintasan sungai tanpa jembatan dan beri tanda (misalnya x 25) pada kolom yang sesuai. Demikian pula dengan sungai yang mempunyai jembatan, catat panjang dan lebarnya. Gunakan tinta warna hitam dalam merangkum seluruh data pada formulir ini sejelas dan serapi mungkin, agar memberikan hasil copy yang memadai. 5. Informasi mengenai riwayat pekerjaan jalan (bila tersedia dari formulir K3 yang telah disusun sebelumnya) harus dipindahkan ke ruang yang disediakan di pojok kiri bawah dari lembar A1. Masukkan keduanya baik pekerjaan berat (PK) maupun pemeliharaan berkala (MP). Ini diperlukan untuk dokumentasi dan untuk membantu membuat penilaian bagi kebutuhan pekerjaan lebih lanjut (Tugas 4).


3A -4


2

TUGAS 3B - ANALISA DATA LALU LINTAS FORMULIR : A2 (S5A, S5B DAN S5C)

2.1

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 1. Data lalu lintas yang langsung diperoleh dari lapangan harus diubah ke dalam bentuk perkiraan lalu lintas harian rata-rata (LHR), termasuk untuk penyesuaian lalu lintas pada malam hari yang tidak terekam dan variasi lalu lintas yang disebabkan hari pasar. 2. Lalu lintas kendaraan tak bermotor dan sepeda motor harus diubah ke dalam bentuk èkivalen kendaraan roda-4' sebagai dasar keperluan penyederhanaan evaluasi proyek. 3. Data itu harus dikaji ulang untuk memeriksa terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pencatatan data serta untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasinya.

2.2

PROSEDUR PENYESUAIAN DATA 1. Pada kolom A dan B formulir A2, catat TOTAL hasil dua kali penghitungan lalu lintas @ 12 jam (biasanya pukul 6.00-18.00 sebagaimana tercatat pada formulir S5B). Catat pula waktu pelaksanaan PLL yang sebenarnya di lapangan. Jelaskan apakah penghitungan dilakukan pada HP ataukah BHP di daerah pengaruh ruas jalan itu (seperti tercatat pada formulir S5C) dan cantumkan nama pasar yang paling mempengaruhi lalu-lintas di lokasi pos PLL. 2. Periksa ulang data penghitungan lalu lintas; Tipe kendaraan 5, 12 dan 13 tidak umum dijumpai di jalan kabupaten, bila ada yang tercatat periksa ulang apakah pemindahannya dari formulir S5A untuk penghitungan tiap jam sudah benar. Apabila jumlah truk (tipe 10-13) yang lewat tercatat cukup banyak atau tidak tercatat selama periode PLL, maka Koordinator Survai Lalu Lintas harus melengkapi pertanyaan No. 5 pada formulir S5C. 3. Perlu diadakan pemeriksaan ulang terhadap formulir laporan S5C tentang tipe angkutan ditarik hewan dan yang paling banyak dipakai di ruas itu (seperti gerobak, dokar, kuda beban), masukkan ke dalam tipe 6 bila tercatat adanya tipe angkutan tersebut; 4. Jika tercatat adanya kendaraan tipe 15, ulangi penentuannya dari formulir S5A dan S5C. Jika ternyata sejenis dengan salah satu dari 14 tipe lainnya, tambahkan ke dalam jumlah tipe tadi. Jika tidak sejenis, masukkan ke dalam baris tipe 15 pada formulir A2. (Dalam hal lebih dari satu tipe kendaraan yang tercatat sebagai tipe 15 pada satu pos PLL, masukkan saja nama tipe kendaraan yang paling banyak lewat); 5. Bandingkan ke dua angka tiap tipe kendaraan yang tercatat pada kolom A dan B. Jika angka yang tertinggi melebihi dua kali lipat dari angka terendah, periksa ulang apakah data yang dipindahkan dari formulir S5A sudah benar; 6. Masukkan dan periksa ulang SUB-TOTAL (1-6 dan 8-15) serta TOTAL seluruhnya (1-15) pada kolom A dan B;


3B - 1



3B - 2


7. Hitung rata-rata dua hasil penghitungan untuk tiap tipe kendaraan dengan jalan menjumlahkan angka pada kolom A dan B kemudian dibagi dua. Catat hasilnya di kolom C. Masukkan dan periksa ulang SUB-TOTAL beserta TOTAL; 8. Sesuaikan angka rata-rata lalu lintas dari penghitungan 12 jam menjadi 24 jam dengan jalan mengalikan angka di kolom C dengan faktor yang tertera di kolom D. Masukkan hasilnya di kolom E, kemudian bulatkan angkanya. Masukkan dan periksa sub total dan nilai manfaat total di kotak pada bagian bawah dari kolom E. (Faktor penyesuai pada kolom D memberikan kemungkinan bagi lalu lintas malam hari yang tidak tercatat dan merubah data lalu- lintas ke dalam bentuk èkivalen kendaraan roda-4' sebagai dasar bagi keperluan evaluasi proyek); 9. Hitung jumlah lalu lintas rata-rata kendaraan roda-4 saja selama 24 jam dengan mengalikan sub total kendaraan nomor 8-15 yang ada di kolom C dengan faktor penyesuai 12/24 jam yang ada. Masukkan segera hasilnya ke dalam kotak KRLL di bagian bawah kolom C. 10. Hitung proporsi Bauran Kendaraan Berat (BKB) untuk keperluan penaksiran biaya nantinya (Tugas 4B) ; tambahkan data lalu lintas (yang belum disesuaikan) untuk jenis 12 + 13 (truk sedang dan berat, bila ada) dalam kolom C, lalu bagi dengan jumlah total (yang belum disesuaikan) untuk kendaraan roda 4 (total 8-15) ; kemudian kalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentasenya.

2.3

KAJI ULANG HASIL PENGHITUNGAN LALU LINTAS 1. Setelah semua penghitungan lalu lintas dianalisa, maka hasil tiap penghitungan tadi perlu dikaji ulang untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan atau didapatkan tingkat lalu lintas yang tidak menggambarkan lalu lintas normal pada suatu ruas jalan. 2. Jika setelah pemeriksaan data terdapat permasalahan seperti di bawah ini, catat permasalahannya dalam kotak yang tersedia pada bagian bawah forumolir A2. a. Lalu lintas pada hari pasar (HP) lebih rendah dari pada bukan hari pasar (BHP); b. Ada perbedaaan mencolok antara lalu lintas yang tercatat pada dua hari yang berbeda (bila keduanya HP atau BHP). Yang dimaksud perbedaan mencolok adalah bila salah satu hasil penghitungan melebihi sampai dua kali lipat dari yang lainnya untuk suatu tipe kendaraan, atau SUB TOTAL kendaraan bermotor (8- 15) pada salah satu hari lebih dari 25% di atas hari lainnya, kecuali bila keduanya mencatat kurang dari 50 kendaraan bermotor per hari ; c. Permukaan ruas jalan aspal dalam kondisi baik atau sedang, namun lalu lintasnya kurang dari 50 kendaraan roda-4 per hari (SUB- TOTAL 8-15 pada kolom D); d. Ruas jalan bukan aspal dan dalam kondisi rusak atau rusak berat namun lalu lintasnya melebihi 200 kendaraan roda-4 per hari; e. TOTAL (1-15) meragukan jika dibandingkan dengan jumlah pada bagian ruas lain yang berhubungan, misalnya pada akhir bagian ruas jalan (jalan tembus) lebih besar dari pada yang dekat dengan persimpangan dengan ruas utama; f. Laporan S5C (No.4) dapat memberikan alasan mengapa data penghitungan lalu lintas tidak menunjukkan tingkat lalu lintas yang normal;


3B - 3


g. Sesuai dengan kriteria lokasi pos PLL yang terdapat pada peta sketsa di formulir laporan, lokasi itu sangat tidak sesuai untuk melakukan penghitungan lalu lintas yang mewakili ruas itu.

2.4

PENGHITUNGAN LALU LINTAS TAMBAHAN/ULANGAN 1. Bila terdapat masalah seperti tercantum di atas dan ruas jalannya terpilih untuk mendapat pekerjaan berat, maka penghitungan lalu lintasnya harus diulang guna menentukan data LHR yang masuk akal. 2. Bila suatu proyek yang telah ditentukan untuk dilaksanakan, ternyata tidak memiliki PLL pada lokasi yang tepat, maka perlu dilakukan penghitungan lalu lintas tambahan pada bagian ruas jalan tersebut yang merupakan bagian dari proyek yang bersangkutan.


3B - 4


3

TUGAS 3C - PENENTUAN PROYEK FORMULIR : A1

3.1

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 1. Suatu proyek merupakan hasil penentuan dari satu bagian ruas jalan untuk keperluan perhitungan biaya, evaluasi dan penganggaran dari berbagai kategori pekerjaan dalam rencana tahun program tertentu. Hal ini dapat berupa satu ruas jalan secara penuh atau bagian dari satu ruas, tapi bukan gabungan dari dua ruas atau lebih. 2. Data proyek ditabulasi pada bagian kanan atas lembar formulir data proyek A1 (Data ruas jalan dengan karakteristik yang ada pada tiap ruas, ditabulasi di bagian kiri lembar data proyek bila hasil survai penyaringan ruas jalan telah dianalisa, lihat tugas 3A).

3.2

PROSEDUR PENOMORAN PROYEK 1. Setiap proyek jalan yang sudah ditetapkan masuk ke dalam sistim perencanaan perlu diberi nomor khusus bagi pendokumentasian serta pemantauan dengan komputer di tingkat pusat). 2. Proyek-proyek ditentukan dengan sistim pemberian kode, seperti contoh berikut : 90

32

07

002

0

Tahun Usulan Konstruksi (1990/91)

Kode Propinsi (mis: Jawa Barat)

Kode Kabupaten (mis: Garut)

Nomor Ruas Kabupaten

Kode Sub Proyek pada Ruas ybs

Dua angka pertama menunjukkan tahun dimana program yang bersangkutan sedang disiapkan; namun bila proyek ditunda, nomor ini harus tetap dipakai sampai pekerjaan yang direkomendasikan selesai dilaksanakan, meskipun jika proyek tersebut ditunda untuk tahun-tahun berikutnya. Empat angka selanjutnya menunjukkan kode propinsi dan kabupaten berdasarkan sistim pemberian kode standar yang digunakan Biro Pusat Statistik (lihat Lampiran). Angka terakhir menunjukkan nomor ruas kabupaten seperti yang tertera di K1. Pemberian kode sub-proyek seperti 002.1, 001.2 dst. harus digunakan kalau satu ruas jalan dibagi ke dalam dua proyek atau lebih untuk evaluasi dan pelaksanaan pekerjaan jalan. Nomor ruas yang sudah tercantum di formulir K1 seperti 02.1, 02.2 dst, jika memungkinkan harus ditentukan ulang atau digabung kembali misalnya menjadi 02. 3. Proyek-proyek tersebut mungkin akan dibagi lebih lanjut oleh Planning Engineer ke dalam segmen-segmen terpisah untuk keperluan perhitungan biaya, tetapi kesemuanya ini akan dijumlahkan kembali untuk keperluan evaluasi (Bila perlu nomor segmen tersebut dapat ditambahkan pada angka terakhir dari nomor proyek, misalnya 004.11 atau 003.02). Modul 4 : Tugas 3 – Analisa

3C - 1


4. Proyek `jembatan saja' sebagai proyek yang terpisah dapat pula ditentukan dengan cara ini ; misalnya, 004.01 menunjukkan proyek jembatan yang terpisah pada ruas nomor 04.

3.3

PROSEDUR PENENTUAN PROYEK 1. Untuk setiap proyek diperlukan satu set lembar data proyek A1 yang lengkap. 2. Pada bagian sebelah kanan atas lembar ini, proyek-proyek tadi harus diberi pengenal berdasarkan nomor proyek, pal kilometer (yang sudah disesuaikan) sepanjang ruas jalan berupa titik awal dan titik akhir serta panjang proyek itu; sebagai contoh, ruas jalan dengan panjang 14 kilometer mungkin dibagi menjadi 2 proyek: No. Proyek (1)

Pal Km Awal (2)

Pal Km Akhir (3)

Panjang Proyek (Km) (3) - (2)

008.1

0,0

6,0

6,0

008.2

6,0

14,0

8,0

3. Bila data ruas jalan terdiri dari satu proyek tetapi dicatat pada dua lembar atau lebih yakni ruas jalan yang panjangnya lebih dari 10 kilometer, lengkapi data proyek di bagian atas lembar kerja A1 pada halaman pertama, dan biarkan bagian data proyek pada halaman dua (dan selanjutnya) kosong. 4. Bila suatu ruas jalan mempunyai panjang kurang dari 10 kilometer dan dibagi ke dalam dua proyek atau lebih, buat copy lembar kerja tadi berikut data ruas jalannya; gunakan lembar kerja asli untuk memasukkan data proyek yang pertama, lalu copynya untuk memasukkan data proyek yang kedua. Coret atau buat garis diagonal pada bagian data ruas jalan yang tidak berhubungan dengan proyek yang sedang dievaluasi pada lembar kerja yang bersangkutan (asli maupun copynya), lalu buat garis mendatar yang memotong kolom data ruas jalan pada titik perpotongan kedua proyek; dengan demikian terdapat lembar kerja terpisah bagi masing-masing proyek. 5. Bila data suatu ruas jalan terdiri dari dua proyek dan tercatat dalam dua lembar atau lebih, masukkan data proyek kedua ke dalam lembar kerja asli kedua atau berikutnya. Buatlah garis mendatar (tanpa menarik garis diagonal) pada kilometer yang merupakan batas kedua proyek tersebut. 6. Dua ruas jalan yang terpisah jangan digabung menjadi satu proyek untuk menghindari nomor proyek yang membingungkan.


3C - 2


3.4

ILUSTRASI PENENTUAN PROYEK

KM 0,0 - 5,1

KM1005,1 - 10,0 LHR

50 LHR

5.1

0,0 A

10.0

AS

Pembagian berdasarkan perubahan arus lalu lintas di pusat pemukiman (M).

D

KM 0,0 - 4,0 0,0

KM - 10,0 1004,0 LHR

50 LHR

4.0

AS

10.0

BRB

Pembagian berdasarkan arus lalu lintas dan tipe/kondisi permukaan pada titik dimana terdapat perubahan tipe permukaan.

D

KM 0,0 - 5,6

KM 5,6 - 9,8

0.0

40 LHR 5.6

BR

9.8

TRB

Pembagian berdasarkan tipe/kondisi permukaan dan perubahan arus lalu lintas yang diduga terjadi

G

B

D

(meskipun tidak ada pos PLL yang kedua) di pusat

B

D

pemukiman (M), dimana tipe permukaannya berubah.

Catatan : perubahan kelandaian jalan tidak cukup mencolok untuk menentukan proyek

KM 0,0 - 5,1

1205,1 LHR KM - 9,5

80 LHR 5.1

0,0

AS

9.5

AS

Pembagian pada persimpangan atas dasar arus lalu lintas dan kelandaian jalan.

D

BG

KM 0,0 - 10,0

120 LHR

105 LHR

0,0

10.0

AS

AR

AS

ARB

AS

AR

Merupakan satu proyek, karena perubahan dari arus lalu lintas tipe/ kondisi permukaan, dan kelandaian jalan

D

B

D

tidak cukup mencolok untuk membenarkan pembagian

B

proyek, yaitu ; rata- rata aspal sedang/rusak rata-rata LHR = 112, kelandaian jalan secara umum datar.

KM 0,0 - 10,0 50 LHR 0,0

10.0

BR

BRB

BR

TR

BR

Merupakan satu proyek, karena tidak ada alasan untuk memperkirakan perubahan yang berarti dari arus lalu

D

lintas; rata-rata tipe/kondisi permukaan jalan batu rusak ; tidak ada perubahan pada kelandaian jalan.


3C - 3


3.5

KRITERIA PENENTUAN PROYEK 1. Bila memungkinkan, titik awal dan akhir proyek harus searah dengan titik pangkal dan ujung ruas jalan atau simpul ruas jalannya. 2. Bila ruas jalan dibagi ke dalam 2 proyek atau lebih , titik pengenal di lapangan harus ditentukan sejelas mungkin untuk menandai titik awal dan akhir proyek, sebagai tambahan pada Pal KM; sebagai contoh hal ini dapat berupa titik persimpangan jalan, maupun titik-titik yang dapat dikenali pada pemukiman dan hal itu harus ditentukan pada bagian inventarisasi di lembar data proyek A1. 3. Kriteria utama untuk menentukan proyek didasarkan pada urutan kepentingannya Perubahan mencolok pada lalu lintas kendaraan roda-4 yang melintasi jalan Perubahan mencolok pada tipe atau kondisi permukaan. Perubahan mencolok pada kelandaian jalan. 4. Jangan membagi ruas jalan ke dalam beberapa proyek, bila perubahannya relatif sedikit. Sebagai contoh; abaikan bagian pendek dengan permukaan aspal sedang pada ruas jalan yang tipe-kondisinya dominan aspal rusak, atau bagian kecil yang tingkat kelandaian jalannya berbukit dibanding dengan dominasi tingkat kelandaian jalan yang datar pada suatu ruas jalan, atau perbedaan yang kecil pada arus lalu lintas (± 25% atau ± 10 LHR kendaraan roda 4, bila komposisi lainnya sama). 5. Secara umum coba hindari proyek-proyek yang sangat pendek (kurang dari 2 kilometer) atau proyek-proyek yang sangat panjang (lebih dari 15 kilometer), kecuali bila ada alasan yang tepat untuk itu. Kebanyakan proyek sebaiknya mempunyai panjang kurang dari 10 kilometer. 6. Semua proyek harus juga ditentukan dengan pal kilometer dari ruas jalan yang tercakup.

3.6

PROSEDUR PENAKSIRAN KARAKTERISTIK PROYEK 1. Karakteristik `yang ada' dari setiap proyek yang harus dimasukkan ke dalam bagian ikhtisar proyek pada lembar data proyek A1, adalah sebagai berikut : Tingkat lalu lintas rata-rata Kelandaian jalan rata-rata Lebar perkerasan yang ada Tipe dan kondisi jalan yang ada 2. Karakteristik yang `diusulkan' untuk setiap proyek, yaitu tipe permulaan dan lebar perkerasan, akan dimasukkan ke dalam lembar data proyek A1 setelah Kelas Rencana Lalu Lintas (KRLL) ditentukan, hal ini akan dicakup dalam tugas 4B.

3.6.1 TINGKAT LALU LINTAS RATA-RATA a. Pindahkan data lalu lintas yang sudah disesuaikan (ekivalen) dari kolom E formulir A2 ke tempat yang tersedia di bagian bawah lembar A1 (lihat tugas 3B). b. Bila ada dua penghitungan lalu lintas pada bagian proyek yang telah ditentukan, ternyata secara kasar menunjukan tingkat lalu lintas yang relatif sama, hitung terlebih dahulu rata-rata untuk dua penghitungan tersebut. Modul 4 : Tugas 3 – Analisa

3C - 4


3.6.2 KELANDAIAN JALAN RATA-RATA a. Karakteristik kelandaian jalan diperlukan untuk memberi petunjuk mengenai kondisi jalan secara umum. Hal ini mungkin berpengaruh terhadap biaya pekerjaan dan pada kasus tertentu mungkin akan diperlukan juga dalam penyesuaian manfaat dari biaya operasi kendaraan. b. Penentuan kelandaian jalan rata-rata, dilakukan dengan cara menentukan jenis yang paling dominan dalam suatu ruas jalan, yakni `datar' (D) atau `bukit' (B), berdasarkan data dari kolom ikhtisar data ruas jalan dan foto dari survai S2. Bila bukti data dan foto meragukan, asumsikan jenis kelandaian jalan itu `datar'. c. Pembagian proyek berdasarkan kelandaian jalan, hanya akan dilakukan jika perubahan yang ada sangat jelas dan cukup panjang, dan diyakini akan dapat menimbulkan perbedaan yang cukup besar dalam biaya operasi kendaraan. 3.6.3 LEBAR PERKERASAN YANG ADA a. Tentukan lebar perkerasan yang dominan di sepanjang bagian ruas jalan, dengan pembulatan setengah meter (yaitu 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; dan seterusnya). b. Bila perkerasan tersebut tidak dapat dibedakan dengan bahu jalan pada jalan tanah atau jalan kerikil, maka tentukan lebar permukaan jalan yang biasanya dilewati kendaraan. c. Bila jalur jalan tersebut berupa jalan setapak, ambil lebar nominal (yakni 1,0 meter) 3.6.4 TIPE DAN KONDISI PERMUKAAN JALAN YANG ADA a. Penilaian tipe dan kondisi permukaan yang ada pada suatu jalan merupakan aspek terpenting dalam menentukan suatu proyek, sebab karakteristik ini menentukan satuan nilai manfaat ekonomis yang ditimbulkan dari perbaikan jalan tersebut. b. Tingkat kekasaran atau ketidak rataan permukaan jalan yang berpengaruh terhadap biaya operasi kendaraan di jalan (seperti ; keausan ban, biaya pemeliharaan kendaraan dsb.), biasanya ditentukan dengan suatu perangkat khusus yaitu ‘roughness meters’. Untuk studi jalan kabupaten sekarang ini, tingkat kekasaran jalan cukup ditaksir secara subyektif berdasarkan tiga sumber informasi di bawah ini: Penaksiran subyektif dari hasil survai penyaringan ruas jalan (S2), serta dari ikhtisar data ruas jalan di lembar data proyek A1; Foto-foto yang diambil sewaktu survai penyaringan ruas jalan (S2); Survai kecepatan (S4), dimana sering merupakan petunjuk yang baik bagi kondisi permukaan. Informasi dari ketiga sumber ini harus diperbandingkan untuk menghasilkan kesesuaian atau kepastian dalam mengambil keputusan. c. Hubungan yang khas antara kondisi dan kecepatan, dapat dilihat pada Tabel 3C1. Bila petunjuk kecepatan tidak sesuai, periksa kembali pada formulir survai kecepatan (S4), untuk melihat apakah ada faktor tertentu yang mempengaruhi hasil survai kecepatan atau ada kesalahan dalam perkiraan. Amati juga standar foto yang ada di dalam buku pedoman foto jalan, untuk dapat membantu memastikan kondisi permukaan jalan. Bagaimanapun juga, bila sumber informasi tersebut tidak sesuai, beri prioritas pada foto sebagai faktor penentu terakhir. Modul 4 : Tugas 3 – Analisa

3C - 5


d. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memperoleh penilaian rata-rata secara menyeluruh dari suatu proyek jalan. Bila terlihat adanya perubahan tipe/kondisi permukaan yang luas pada suatu ruas jalan, maka ruas jalan harus dibagi ke dalam 2 proyek atau lebih. e. Gunakan istilah standar pada Gambar 3C1 berikut ini bagi penaksiran tipe/kondisi permukaan : Tabel 3C1 PENAKSIRAN KONDISI JALAN BERDASARKAN KECEPATAN Kecepatan (Km/Jam)

Tipe dan Kondisi Permukaan Jalan

Kisaran

Rata-rata

Aspal (A)

40 +

45

Baik

30 – 45

40

25 – 40

35

Sedang

25 – 35

30

Sedang/Rusak

Sedang

20 – 30

25

Rusak

Sedang/Rusak

15 – 25

20

15 – 20

17

10 – 20

15

10 – 15

12,5

5 - 15

10


Kerikil (K)

Batu (B)

Tanah (T)

Baik

Sedang

Rusak Rusak Berat

Rusak Rusak Berat

Rusak Rusak Berat Rusak Berat

3C - 6


4

TUGAS 3D - PENAKSIRAN MANFAAT LALU LINTAS FORMULIR : A1 & TABEL PENUNTUN MANFAAT LALU LINTAS

4.1

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 1. Usulan proyek pekerjaan berat dan pemeliharaan berkala perlu dievaluasi secara tersendiri sesuai dengan kriteria ekonomi. Evaluasi ini diperlukan untuk membantu pemilihan ruas jalan bagi program tahunan serta untuk memastikan bahwa sumber dana yang terbatas itu dialokasikan pada proyek terbaik sesuai peringkatnya. 2. Prosedur evaluasi tersebut akan menentukan apakah suatu proyek menghasilkan tingkat pengembalian ekonomi (economic rate of return) yang minimal atau tidak, yakni apakah proyek tersebut secara ekonomis layak atau tidak, dan proyek-proyek layak yang mana yang akan mendapat prioritas. 3. Bila sebuah ruas jalan telah dibangun atau diperbaiki, maka : Biaya operasi kendaraan (ban, bahan bakar, keausan, dan sebagainya) akan berkurang, sehingga bermanfaat bagi pengendara dan penumpang; waktu tempuh perjalanan mungkin berkurang; penambahan frekwensi perjalanan mungkin terjadi; perjalanan yang sekarang menggunakan kendaraan tak bermotor atau jalan kaki, mungkin di masa yang akan datang beralih menggunakan kendaraan bermotor. biaya pemeliharaan di kemudian hari atau biaya untuk menjaga agar jalan tetap terbuka, mungkin berubah. Seluruh manfaat potensial tersebut diukur dan dijumlahkan secara `sistematis', untuk diperbandingkan dengan perkiraan biaya peningkatan jalan. 4. Manfaat potensial tersebut akan berlangsung untuk beberapa tahun selama umur proyek jalan; berdasarkan kaidah ekonomi, nilai dari manfaat tersebut dapat dihitung dan dijumlahkan dengan menggunakan `tingkat diskonto' yang berlaku, sehingga akan didapat nilai manfaat berdasarkan `waktu sekarang' (present value). Nilai manfaat inilah yang secara langsung dapat diperbandingkan dengan biaya peningkatan jalan. Bagi keperluan evaluasi pada prosedur perencanaan saat ini, asumsi umur proyek adalah 10 tahun dan tingkat diskonto (discount rate) 10%. 5. Dalam evaluasi ini memang dimungkinkan untuk menghitung manfaat lalu lintas secara `manual', tetapi ini akan melelahkan dan memakan waktu; alternatif lainnya adalah dengan menggunakan program komputer. Saat ini, metoda yang lebih sederhana telah dikembangkan untuk dipakai oleh staf kabupaten dalam melaksanakan evaluasi proyek di tingkat awal secara cepat, sebagai bagian dari prosedur perencanaan yang sekarang ini sedang digunakan. 6. Metoda ini menggunakan tabel penuntun manfaat; berupa matriks yang mengkombinasikan jumlah lalu lintas saat ini dengan tipe/kondisi permukaan jalan, yang akan menunjukkan total nilai manfaat yang diharapkan terjadi selama umur proyek sebagai hasil dari `peningkatan jalan' (peningkatan kondisi jalan sampai pada standar minimum untuk pemeliharaan sesuai dengan tingkat lalu lintasnya, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Bina Marga).


3D - 1


7. Nilai manfaat ini dapat diperbandingkan secara langsung dengan biaya peningkatan jalan untuk mendapatkan nilai kelayakan dari proyek. Nilai kelayakan dari masingmasing proyek, kemudian akan disusun berdasarkan peringkatnya menurut kriteria ekonomi. 8. Perhitungan nilai manfaat pada tabel penuntun ini sudah mencakup perkiraan untuk seluruh kategori manfaat yang telah disebutkan di atas. Perkiraan tersebut didasarkan atas bukti dari banyak studi-studi jalan kabupaten-sebelumnya. Tabel penuntun tersebut tidak akan seteliti perhitungan terinci yang didasarkan pada metode program komputer atau manual, tetapi hal tersebut telah mencukupi bagi prosedur evaluasi penyaringan pada tahap ini. 9. Untuk masing-masing propinsi, telah disiapkan dua tabel penuntun manfaat yang sudah dilengkapi dengan nilai- nilai yang sesuai dan tingkat pertumbuhannya. Ini akan diperbaharui setiap tahunnya oleh instansi yang berwenang di tingkat pusat atau konsultan pendampingnya.

4.2

KRITERIA LALU LINTAS DAN KONDISI JALAN 1. Di dalam prosedur perencanaan ini dikenal dua jenis ukuran tingkat lalu lintas : LHR kendaraan roda-4: ialah lalu lintas harian rata-rata dari semua jenis kendaraan bermotor dengan roda empat atau lebih. TOTAL LHR (ekivalen kendaraan roda 4): ialah lalu lintas harian rata-rata dari semua jenis lalu lintas termasuk sepeda motor dan jenis kendaraan tak bermotor yang diubah ke dalam bentuk ekivalen dengan kendaraan roda 4 (berdasarkan ukuran relatif dari satuan nilai manfaat yang diharapkan). 2. Jenis ukuran yang pertama (LHR kendaraan roda-4), adalah ukuran standar yang dipergunakan dimanapun dalam prosedur perencanaan untuk mengkategorikan ruas jalan berdasarkan tingkat lalu lintas yang ada atau untuk menaksir kelas rencana lalu lintasnya. Jenis ukuran yang kedua (total LHR èkivalen' kendaraan roda-4) telah diperkenalkan secara khusus bagi keperluan evaluasi untuk memperhitungkan nilai manfaat tambahan yang tumbuh pada tingkat yang berbeda-beda dari lalu lintas sepeda motor dan tak bermotor. 3. Baris paling atas dari tabel penuntun manfaat menunjukkan TOTAL LHR (ekivalen roda-4). Tabel pertama mencakup kisaran lalu lintas rendah dari 20 sampai 300 LHR (total, ekivalen roda-4) dan memberikan nilai manfaat proyek dengan usulan permukaan kerikil (juga untuk usulan permukaan aspal). Tabel kedua mencakup kisaran lalu lintas tinggi, yakni antara 350 sampai 2000 LHR (total ekivalen roda4); ini memberikan nilai manfaat hanya bagi proyek dengan usulan permukaan aspal. 4. Kolom bagian kiri dari tabel penuntun manfaat mencantumkan tipe dan kondisi yang ada dari permukaan jalan. Kisaran kecepatan kendaraan yang umum terdapat di jalan kabupaten juga diberikan untuk setiap kelas tipe/kondisi permukaan jalan yang ada sebagai petunjuk untuk memilih kelas jalan yang benar. 5. Jika jalan sudah dalam kondisi rusak atau rusak berat, maka pekerjaan berat (PK) untuk meningkatkan jalan ke standar minimum aspal (A) atau kerikil (K) adalah pilihan utama. Manfaat dalam tabel penuntun standar mengasumsikan permukaan PMA untuk seluruh pekerjaan berat yang diusulkan sebagai standar pengaspalan.


3D - 2



3D - 3



3D - 4


6. Jika jalan masih dalam kondisi baik/sedang, pemeliharaan (M) harus direkomendasikan dan survai S1 harus dilaksanakan (lihat Tugas 2A). Tabel penuntun manfaat memasukkan tipe/kondisi permukaan yang ada yang sesuai dalam kelas-kelas baris manfaat yang memungkinkan proyek pemeliharaan berkala untuk dievaluasi ; hasil evaluasi ini dapat berupa overlay PMA 5 cm (MP) atau untuk perbaikan pelapisan ulang aspal tipis untuk pencegahan (MS) pada jalan beraspal, dan overlay kerikil 5 cm pada jalan kerikil atau jalan telford (MP). Survai S1 (atau MS2) nilai kerusakan permukaan harus digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tipe dari perlakuan yang sesuai ; batas nilai normal untuk kelas perlakuan tercantum juga sebagai pedoman pada kolom bagian kiri dari tabel penuntun. Pada banyak kasus pemeliharaan rutin (MR) sendiri mungkin sesuai dan karena itu tidak diperlukan evaluasi proyek. 7. Manfaat juga diberikan untuk proyek pelebaran jalan (BW) yang masih dalam kondisi sedang, namun dengan lalu lintas paling sedikit 500 LHR. Ini diperbolehkan untuk peningkatan dari perkerasan 3.0 atau 3.5 m menjadi 4.5 m (lihat tugas 3F/3 untuk penjelasan lebih lanjut).

4.3

PROSEDUR 1. Tentukan kelas tipe/kondisi permukaan jalan yang ada dari lembar data A1. 2. Tentukan pekerjaan yang sesuai, yaitu pekerjaan berat (PK) atau pemeliharaan berkala (MP atau MS), lalu beri tanda `X' dalam kotak isian yang sesuai pada bagian kanan lembar A1 di sebelah `TIPE PEKERJAAN JALAN'. 3. Tentukan total LHR (ekivalen roda-4) untuk proyek tersebut dari lembar A1 (yang telah dipindahkan sebelumnya dari formulir A2) 4. Pilih angka nilai manfaat bruto (gross benefit) yang sesuai dari kotak dalam tabel, yaitu yang terdekat dengan tingkat lalu lintas yang telah ditentukan jika tingkat lalu lintasnya terletak di antara dua buah kotak, ambil rata-rata kedua nilai manfaat yang berdekatan. Alternatif lainnya ; perkiraan bisa dilakukan dengan interpolasi. 5. Masukkan angka nilai manfaat itu ke dalam kotak pada formulir A1 tanpa penyesuaian (Penyesuaian manfaat untuk kelandaian tidak diperlukan lagi. Bukti terakhir mengenai Biaya Operasi Kendaraan (BOK/VOC) untuk semua kondisi jalan kabupaten menunjukkan bahwa : penghematan rata-rata biaya operasi kendaraan pada jalan-jalan terjal/berbukit sama dengan yang untuk jalan datar).

(Setelah menyelesaikan kelompok tugas 4) : 6. Hitung total biaya pekerjaan peningkatan atau pemeliharaan periodik ruas jalan per kilometer (termasuk biaya jembatan bila ada) dari lembar kerja A1 (Tugas 4). 7. Kurangkan angka biaya dari angka manfaat untuk mendapatkan NPV/KM dan masukkan hasilnya ke dalam kotak yang tersedia pada lembar A1. 8. Jika jumlah lalu lintas berada di antara 100 dan 300 LHR (ekivalen roda-4), proyek itu dapat dicoba bagi kedua pilihan usulan yakni aspal atau kerikil, dengan menggunakan Tabel 1 . Pilihan yang memberikan nilai NPV/Km tertinggi yang harus dipakai. (2 lembar A1 terpisah untuk proyek yang sama, dengan usulan aspal dan kerikil harus disimpan dalam arsip, dan hanya yang terpilih yang diambil untuk dimasukkan ke dalam formulir penyaringan P2).


3D - 5


9. Jika ditemui jalan tanah dengan kondisi `sedang' dan melayani tingkat lalu lintas yang sangat berarti (misalnya > 20 LHR roda-4), kategori kerikil `rusak' dapat dipakai sebagai alternatif dari jalan tanah berkondisi `rusak' guna memberikan nilai penaksiran manfaat yang lebih realistis. CONTOH : 1. LHR Total Tipe/kondisi ruas jalan yang ada Nilai manfaat bruto dari Tabel 1 Biaya proyek (misalkan) NPV/Km

: : : : :

70 Aspal Rusak Berat Rp 173 juta/Km Rp 78 juta/Km 173 - 78 = + 95

2. LHR Total : Tipe/kondisi ruas jalan yang ada : Nilai manfaat bruto dari Tabel 2 : Biaya proyek (misalkan) : NPV/Km :

350 Aspal Rusak Rp 569 juta/Km Rp 92 juta/Km 569 - 92 = + 477

3. LHR Total : Tipe/kondisi ruas jalan yang ada : Usulan ( 1 ) : Nilai manfaat bruto PK / K : Biaya proyek (misalkan) : NPV/Km : Usulan ( 2 ) : Nilai manfaat bruto PK / A : Biaya proyek (misalkan) : NPV/Km :

130 Kerikil Rusak Kerikil Rp 152 juta/Km ( pada LHR antara 120 - 140 ) Rp 76 juta/Km 152 - 76 = + 76 Aspal Rp 229 juta/Km ( pada LHR antara 120 - 140 ) Rp 87 juta/Km 229 - 87 = + 142

=> Pilih usulan ( 2 ) sebagai proyek yang lebih ekonomis 4. LHR Total : Tipe/kondisi ruas jalan yang ada : Nilai manfaat bruto dari Tabel 1 : Biaya proyek (misalkan) : NPV/Km :

28 Tanah Rusak Berat Rp 17 juta/Km Rp 61 juta/Km 17 - 61 = - 44

=> Proyek belum layak ; ( periksa hambatan akses dan coba dengan metoda kependudukan ) 5. LHR Total : Tipe/kondisi ruas jalan yang ada : Nilai manfaat bruto untuk Pengaspalan Preventif : Biaya proyek untuk Pengaspalan Preventif (misalkan) : NPV/Km Modul 4 : Tugas 3 – Analisa

80 Aspal Baik / Sedang ( skor MS2 = 10 ) Rp 30 juta/km Rp 29 juta/km : 30 - 29 = + 1 3D - 6


5

TUGAS 3E - ANALISA PROYEK KEPENDUDUKAN FORMULIR : A3 DAN A1

5.1

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 1. Usulan pekerjaan berat bagi ruas jalan yang kondisinya saat ini sangat menghambat kelancaran gerak kendaraan bermotor, tidak dapat dievaluasi dengan sempurna jika didasarkan pada tingkat lalu lintas yang ada. Pekerjaan evaluasi yang sesuai dengan kriteria ekonomi justru dapat didasarkan perkiraan lalu lintas yang potensial sebagai hasil perbaikan ruas jalan itu (terutama yang berkaitan dengan kependudukan). 2. Jika suatu ruas jalan diperbaiki, maka :

Pergerakan lalu lintas dapat terjadi, yang mana sebelumnya mempunyai nilai keterhambatan yang lebih mahal ditinjau dari segi biaya dan non-biaya (misalnya, usaha melewati jalan rusak, resiko keterlambatan, ketidak-nyamanan, dan sebagainya). Perjalanan yang sebelumnya harus dilakukan dengan jalan kaki atau dengan kendaraan tidak bermotor dapat beralih ke alat angkutan bermotor seperti pickup atau truk. Perkembangan yang lebih cepat pada kegiatan ekonomi lokal dapat terjadi, karena rangsangan perdagangan dan peningkatan kebutuhan persediaan bahan pokok. Tambahan biaya pemeliharaan jalan diperkirakan dapat terus disiapkan. 3. Suatu metode yang disederhanakan telah dikembangkan untuk mengukur suatu taksiran terhadap manfaat dan biaya tersebut di atas, yang secara langsung akan dapat dibandingkan dengan perkiraan biaya perbaikan ruas jalan itu, untuk memberikan ukuran terhadap nilai ekonomis suatu proyek. Pendekatan ini serupa dengan yang telah dikembangkan bagi manfaat yang berkaitan dengan lalu lintas (Tugas 3D), meskipun dengan ketelitian yang lebih rendah.

5.2

ANALISA DATA 1. Analisa

data dilaksanakan dengan menggunakan LEMBAR STUDI KEPENDUDUKAN (A3), satu lembar diisi untuk satu proyek. Hasil analisa ini

diperlukan sebagai tambahan pada Lembar Data Proyek A1. 2. Tujuan dari analisa pada lembar A3 ini adalah untuk menghitung total nilai manfaat (sekarang) per kilometer yang diharapkan selama umur proyek jalan. Nilai manfaat tersebut memungkinkan untuk membangun jalan dengan standar minimum yang sesuai untuk tingkat lalu lintas yang diharapkan.


3E - 1



3E - 2


3. Ada tiga bagian utama dalam perhitungan di lembar A3 : Berapa jumlah PERJALANAN akan dilakukan dengan kendaraan bermotor jika jalan telah dibangun ? Ini tergantung pada dua faktor : − Jumlah PENDUDUK pemakai jalan. − Rata-rata JARAK PERJALANAN ke pusat kegiatan luar atau pasar yang dilayani oleh jalan. Berapa MANFAAT atau NILAI UANG yang ditimbulkan oleh setiap perjalanan jika jalan dibangun ? Ini tergantung pada dua faktor : − Periode atau TINGKAT HAMBATAN AKSES (ditunjukkan dengan kode akses 1,2,3,4). − PANJANG jalan yang dipengaruhi oleh HAMBATAN AKSES. Berapa BIAYA PEMELIHARAAN yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan baru tetap baik ?. Ini harus dikurangi dari manfaat perjalanan. 4. Kemudian, keseluruhan manfaat atau TOTAL MANFAAT BRUTO per kilometer dihitung seperti berikut : ( TOTAL PERJALANAN x MANFAAT/PERJALANAN/KM ) BIAYA PEMELIHARAAN

5.3

PROSEDUR PENYELESAIAN FORMULIR A3

5.3.1 PENENTUAN PROYEK (A3 : BAGIAN ATAS) Sebuah lembar data A3 harus diselesaikan bagi setiap proyek yang memerlukan studi kependudukan. Pindahkan dari lembar analisa A1 data proyek yang bersangkutan ke bagian kiri atas lembar A3 ; yaitu nama, nomor dan panjang ruas jalan. Tunjukkan pada bagian kanan atas lembar A3 ; nomor, pal kilometer dan panjang proyek. 5.3.2 DEFINISI RUAS JALAN YANG BERKAITAN (A3 : BAGIAN KIRI-ATAS) a. Bagi keperluan analisa ini dibutuhkan perbedaan antara tiga tipe ruas jalan. A : Ruas jalan penghubung ke pusat kegiatan luar. B : Ruas jalan proyek. C : Cabang ruas jalan.

Pusat kegiatan luar

Ruas ke pusat kegiatan luar

A

C Proyek distudi

B C C


Cabang ruas jalan

3E - 3


Ruas jalan proyek (B) yang dimaksud adalah ruas jalan yang sedang distudi. Ruas jalan penghubung ke luar wilayah (A) adalah rute jalan penghubung dari titik awal proyek (B) ke arah jaringan jalan utama dan terus menuju ke pusat kegiatan luar yang telah ditetapkan. Cabang ruas jalan (C) tidak termasuk ke dalam ruas yang distudi, tetapi merupakan bagian jaringan yang berpengaruh terhadap ruas jalan proyek (B) dan juga kepada ruas jalan penghubung ke pusat kegiatan (A). Analisa tipe C ini dikerjakan secara terpisah dengan memakai lembar A3 untuk masing-masing ruas jalan. Jangan memperhatikan cabang ruas jalan yang panjangnya kurang dari 2 kilometer atau melayani penduduk jumlahnya kurang dari 250 jiwa. 5.3.3 DATA KEPENDUDUKAN (A3 : BAGIAN KIRI) a. Gunakan hasil survai kependudukan (formulir S7 dan K11) untuk mengisi data penduduk yang dilayani proyek ke dalam kotak yang tersedia. b. Semua nama desa yang terpengaruh oleh proyek harus dicatat jumlah penduduknya, sedangkan jika desa itu dilayani oleh lebih dari satu ruas jalan, maka yang dicatat hanya jumlah penduduk kampung yang dilayani oleh proyek itu saja. Jika lebih dari sepuluh desa terpengaruh oleh hambatan lalu lintas, lanjutkan pencatatannya pada lembar kedua dari A3 (sementara kolom lainnya biarkan kosong). c. Pada setiap kasus, isikan jumlah penduduk yang dilayani oleh proyek ke dalam lembar A3 pada kotak yang diberi tanda (PB). d. Jumlah penduduk dari tiap desa yang dibagi-bagi berdasarkan ruas jalan, dapat dilihat dalam formulir K11. Pembagian lebih lanjut terhadap jumlah penduduk berdasarkan proyek, hanya diperlukan bagi suatu proyek yang merupakan bagian dari suatu ruas jalan. e. Isikan data penduduk bagi cabang ruas jalan (C) bersama-sama dengan nomor ruas jalannya, nomor proyek (kalau sudah ditentukan pada A1) dan panjangnya. Biasanya harus ada lembar A3 terpisah bagi tiap cabang ruas jalan. Bila ada lebih dari lima cabang ruas jalan, lanjutkan pencatatan data pada lembar kedua A3. f. Masukkan (pada lembar A3) jumlah penduduk yang dilayani oleh semua cabang ruas jalan pada kotak yang diberi tanda (PC). Jika tidak terdapat cabang ruas jalan, coret seluruh kotak itu. g. Masukkan ke dalam kotak bertanda (PB + PC) jumlah penduduk yang dilayani langsung oleh keduanya, yakni oleh ruas jalan proyek (PB) dan oleh cabang ruas jalan (PC). 5.3.4 PENENTUAN HAMBATAN AKSES (A3 : BAGIAN KANAN ATAS) a. Pergunakan survai hambatan lalu lintas (S8) untuk menentukan tingkat hambatan akses pada setiap bagian rute proyek (B). b. Susun formulir S8 yang sudah diselesaikan untuk ruas tersebut dan kaji kembali sket diagramnya. Bila ada beberapa formulir S8, maka untuk dapat menafsirkan hasil keseluruhan survai, sebaiknya gambarkan gabungan diagram akhir untuk keseluruhan ruas pada formulir S8 cadangan.


3E - 4


c. Tingkat hambatan itu ditentukan dan diberi kode angka sebagai berikut : 1 : TERTUTUP BERKALA ; tertutup bagi kendaraan roda-4 dengan jumlah periode waktu 2 - 6 minggu dalam setahun (kategori ini bisa juga digunakan untuk jalan yang sangat kasar/rusak, jika lalu lintasnya ternyata terhambat oleh kondisi jalan). 2 : TERTUTUP WAKTU MUSIM HUJAN ; tertutup bagi kendaraan roda-4 dengan jumlah periode waktu 6 - 26 minggu dalam setahun. 3 : TERTUTUP PERMANEN ; tertutup bagi kendaraan roda 4 dengan jumlah periode waktu lebih dari 26 minggu setahun, tetapi biasanya terbuka bagi sepada motor. 4 : TERTUTUP PERMANEN ; kenyataannya tertutup bagi kendaraan roda 4 dan sepeda motor. Catatan : untuk kode 3 dan 4, bila tergantung kepada alat transportasi air secara teratur seperti lalu lintas sungai / pantai beri kode 2; kalau alat transportasi sungai / pantai kadang-kadang ada tapi tidak dapat diandalkan, maka beri kode 3 d. Bagilah proyek menjadi beberapa segmen sesuai kode tingkat hambatannya dengan menggunakan data dari formulir S8. Lokasi dan tingkat hambatan akses diperoleh dari jawaban nomor 2 dan 6 dari formulir S8. Tentukan segmen proyek berdasarkan pal kilometer yang sudah disesuaikan (km ysd) dari pangkal ruas (bukan dari pusat kegiatan luar). Catatlah panjang setiap segmen pada kotak yang tersedia di bagian atas kotak PERHITUNGGAN MANFAAT PERJALANAN lembar A3. Periksalah bahwa gabungan panjang setiap segmen merupakan `Panjang Proyek'. e. Perlu dicatat bahwa panjang ruas jalan yang terpengaruh hambatan lalu lintas itu mewakili seluruh panjang bagian ruas jalannya, dimana keterhambatan secara langsung atau tidak langsung itu berpengaruh, bukan hanya pada bagian ruas jalan yang mempunyai masalah itu saja. 4 Km 2 Km

1 Km

3 Km

1 Km

2 Km

Berlumpur

Berlumpur

1

3 Km

2

Pada kasus (1) bagian berlumpur sepanjang satu kilometer secara efektif menghambat lalu lintas sampai sepanjang 4 kilometer dari jalan penghubung (feeder roads) yang `buntu' ; sedangkan pada kasus (2), hanya bagian tengah yang berlumpur menjadi penghambat, namun kemungkinan pencapaian dari kedua ujung ruasnya masih ada.


3E - 5


5.3.5 PERHITUNGAN MANFAAT PERJALANAN (A3 : BAG. KANAN TENGAH) a. Angka-angka yang sudah dicantumkan pada bagian perhitungan manfaat perjalanan dalam lembar analisa A3 (kotak D), menunjukkan manfaat per perjalanan per kilometer dalam satuan rupiah. Angka manfaat tersebut ditunjukkan untuk setiap tingkat hambatan akses (1-4) dan kisaran panjang hambatan akses (<5 km, 5-15km, > 15 km). b. Cara pemilihannya adalah sebagai berikut ; − Lingkari nilai manfaat yang terpilih untuk setiap segmen sesuai dengan tingkat hambatan aksesnya. − Kalikan panjang segmen terhambat dengan nilai manfaat terpilih (i) untuk mendapatkan total manfaat perjalanan bagi proyek. − Bagilah total manfaat/perjalanan untuk proyek dengan panjang proyek untuk mendapatkan (bobot) rata-rata manfaat per perjalanan per kilometer. c. Dua contoh mengenai bagaimana menyelesaikan bagian ini, dapat dilihat di halaman berikut ini. Apabila lokasi hambatan akses yang terdekat dengan pusat kegiatan tidak pada titik yang sama dengan awal proyek, maka asumsikan segmen itu mempunyai kode akses 1 (lihat contoh 2). 5.3.6 PENAKSIRAN TINGKAT PERJALANAN (A3 : BAGIAN KANAN BAWAH) a. Asumsi Tingkat Perjalanan (kotak E) yang ada di bagian kanan bawah A3, memberikan penaksiran tingkat perjalanan per kapita setelah perbaikan jalan dilaksanakan. Angka tersebut dinyatakan dalam satuan (perjalanan satu arah) dengan kendaraan bermotor per tahun, berdasarkan analisa statistik lalu lintas dan penduduk yang dikumpulkan dari hasil studi sebelumnya. Prosedur penentuannya adalah sebagai berikut : Tentukan pusat kegiatan luar yang terlayani proyek (dari S8), biasanya pusat tersebut yang berada paling dekat dengan proyek. Namun, apabila ada dua pusat kegiatan yang berbeda ukurannya dalam jarak 15 km dari titik tengah proyek, maka pusat yang lebih besar harus dipilih meskipun jaraknya lebih jauh. Apabila pusat kegiatan sudah ditentukan terletak pada ruas yang distudi, maka ulangi penentuan proyek tadi menjadi sub proyek yang bersimpul pada pusat kegiatan. Diperlukan taksiran kasar dari Rata-rata Jarak Perjalanan (RJP) ke pusat kegiatan di luar wilayah, bagi penduduk yang dilayani oleh proyek. RJP ini harus merupakan jarak dari pusat sebaran penduduk yang terlayani oleh jalan itu. Ini biasanya diambil dari titik tengah proyek ruas jalan ke pusat kegiatan luar (yakni B/2 + A), tetapi penyesuaian harus dibuat untuk jarak perjalanan pada cabang ruas jalan yang berkaitan. Rata-rata jarak perjalanan ini berada di salah-satu dari kisaran jarak berikut : • • •

<3 3 – 20 > 20

kilometer kilometer kilometer

Lingkari angka tingkat perjalanan yang terpilih (pada kotak E) sesuai dengan rata- rata jarak perjalanan (RJP) ke pusat kegiatan luar.


3E - 6



3E - 7



3E - 8


5.3.7 PENAKSIRAN MANFAAT Keseluruhan manfaat proyek dihitung dengan cara berikut ini : 1) TOTAL PENDUDUK (PB + PC) x TINGKAT PERJALANAN (E) = TOTAL PERJALANAN 2) TOTAL PERJALANAN x MANFAAT/PERJALANAN/KM (D) = TOTAL MANFAAT PERJALANAN/KM

5.3.8 PENYESUAIAN BIAYA PEMELIHARAAN (A3 : BAGIAN KIRI BAWAH) a. Total manfaat perjalanan/km terakhir kali disesuaikan dengan cara dikurangi dengan biaya (bersih) pemeliharaan, yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap baik selama umur proyek 10 tahun. b. Biaya pemeliharaan ditunjukkan pada tabel di bagian kiri bawah A3 (kotak M) dalam Rp juta/km, sesuai dengan tingkat hambatan akses (1-4) dan kisaran- kasar jumlah penduduk yang dilayani. c. Prosedur penentuannya adalah sebagai berikut : Lingkari nilai yang terpilih dari tabel pada kotak M sesuai dengan tingkat hambatan akses (1-4) dari kotak D dan kisaran penduduk terlayani (PB+PC). Apabila ada dua segmen atau lebih tingkat hambatan yang berbeda, maka berikan bobot rata-rata pemeliharaan (misalnya, 4km x Rp 5 juta + 6 km x Rp 10 juta = Rp 80 juta/10km --> rata-rata Rp 8 juta/km). Untuk mendapatkan total manfaat bruto / km dalam Rupiah bagi suatu proyek, maka total manfaat perjalanan terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pemeliharaan di atas (i) dan masukkan hasilnya ke dalam kotak disudut kanan bawah A3. 5.3.9 PENYELESAIAN LEMBAR DATA A1 a. Pindahkan angka manfaat bruto dari A3 ke dalam kotak standar untuk MANFAAT pada A1. b. Tentukan Kelas Rencana Lalu Lintasnya (KRLL) dari tabel biaya pemeliharaan di bagian kiri bawah formulir A3 sesuai dengan kisaran penduduk dan tingkat hambatannya ; masukkan dalam kotak standar pada bagian atas formulir A1. c. Untuk kasus analisa proyek jalan tak terandalkan, Bauran Kendaraan Berat (BKB) sama dengan 0% atau .1. d. Tentukan (atau perbaiki) tipe dan lebar permukaan yang diusulkan sesuai dengan KRLL, lalu perkirakan (atau perbaiki) biaya peningkatan ruas jalan mengikuti prosedur standar yang dibahas dalam kelompok tugas 4, kemudian lengkapi (atau perbaiki) perhitungan biaya jalan dan jembatannya pada bagian kanan dari A1. e. Hitung (atau perbaiki) NPV/KM dengan mengurangkan biaya jalan dan jembatan per kilometer dari nilai manfaat bruto per kilometer. f. Satukan lembar A1 dan A3 untuk proyek yang sama dan beri tanda (x) pada kotak yang tersedia di sudut kanan bawah pada lembar A1, yang berarti bahwa lembar studi kependudukan (A3) telah selesai dikerjakan dan manfaatnya ditentukan atas dasar kependudukan, bukan berdasarkan lalu lintas.


3E - 9


g. Cantumkan kode akses dan data jumlah penduduk pada kotak yang tersedia di sudut kanan bawah A1. h. Pindahkan data yang berkaitan ke dalam P2 untuk membantu melengkapi pekerjaan penyaringan dan penyusunan peringkat.

5.4

PENANGANAN RUAS JALAN YANG MEMILIKI DUA ARAH JALAN KELUAR 1. Model klasik berupa jalan `buntu' dengan satu arah jalan keluar (1), mungkin tidak sesuai dengan beberapa ruas jalan berlalu lintas rendah tidak dapat dilalui kendaraan roda-4. 2. Ruas-ruas ini mungkin justru dapat menghubungkan antara dua bagian jaringan jalan yang lebih ramai, sekaligus memberi kemungkinan bagi jalan keluar ke dua arah (2).

1

2

3. Jika ruas-ruas seperti ini dipertimbangkan akan mempunyai arti yang lebih luas terhadap jaringan jalan dan memungkinkan untuk menjadi jalan tembus bagi lalu lintas yang besar setelah jalannya ditingkatkan, maka untuk mengevaluasinya diperlukan studi non-standar sebagai tambahan terhadap analisa kependudukan. 4. Namun demikian, banyak kasus seperti ini mempunyai potensi lalu lintas lokal dan sebenarnya dapat ditangani sebagai dua bagian jalan penghubung atau (feeder roads) yang terpisah. Ruas seperti ini harus dibagi menjadi dua sub-proyek ; setiap sub-proyek hanya melayani penduduk di sekitarnya saja, lalu memperhitungkan arah perjalanan yang diinginkan dan pusat kegiatan luar yang dipilih, seperti yang ditunjukkan dalam survai hambatan lalu lintas (S8). 5. Pada daerah-daerah yang kepadatan penduduknya rendah, prioritas harus diberikan kepada penyediaan akses dasar bagi jalan penghubung dengan standar yang memadai; pembuatan rute alternatif, termasuk rute penghubung antar jaringan jalan seperti di atas, hanya dapat dibenarkan pada tahap pengembangan jaringan jalan di kemudian hari, terutama jika bagian rute penghubung tersebut memerlukan pekerjaan jembatan dengan biaya yang besar.

5.5

PENYESUAIAN BAGI RUAS CABANG 1. Bila sebagian besar penduduk yang terlayani proyek berada di cabang ruas jalan (yakni PC); mungkin metoda di atas akan menaksir manfaat menjadi terlalu tinggi jika ruas cabang tersebut ; tidak dapat dilalui roda 4, mempunyai panjang lebih dari 5 km, dan tidak diharapkan segera dibangun.


3 E - 10


2. Dalam kasus seperti ini, disarankan untuk hanya memasukkan saja setengah dari penduduk di cabang ruas dalam perkiraan penduduk yang akan menggunakan jalan, untuk menghitung jumlah perjalanan yakni : PB + PC/2 X TINGKAT PERJALANAN = TOTAL PERJALANAN. 3. Penduduk yang berlokasi di ruas cabang yang belum berkembang dengan lebih dari 10 km dari ruas yang distudi, harus dikeluarkan dari analisa.

5.6

PENANGANAN RUAS JALAN TANPA HAMBATAN 1. Jika ternyata sebuah ruas jalan tidak mengalami hambatan sebagai hasil dari studi kependudukan, namun lalu lintas diyakini masih dihambat oleh kondisi jalan, salah satu dari kemungkinan di bawah ini dapat dipakai untuk penyelesaiannya : Gunakan kode akses 1 untuk uji kelayakan. Laksanakan (atau ulangi) penghitungan lalu lintas untuk membuktikan tingkat lalu lintasnya, dan pergunakan metode evaluasi yang berkaitan dengan lalu lintas. Kaji ulang kesesuaian ruas jalan untuk pekerjaan pemeliharaan atau pekerjaan `penyangga


3 E - 11



3 E - 12



3 E - 13


6

TUGAS 3F - STUDI & PERMASALAHAN KHUSUS FORMULIR : A4 KHUSUS

6.1

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 1. Beberapa proyek mungkin tidak sesuai bila dievaluasi dengan menggunakan studi standar saja. Proyek-proyek tersebut memerlukan tambahan survai dan studi nonstandar yang disesuaikan khusus untuk menganalisa masalah yang lebih rumit. 2. Kategori utama dari proyek-proyek yang memerlukan studi non-standar adalah :

Proyek (yang menyebabkan) Pengalihan Lalu-Lintas Proyek Jembatan yang besar Proyek Pelebaran Jalan Proyek Pengembangan Pertanian Proyek Jalan Perkotaan

3. Berikut ini akan diberikan beberapa petunjuk bagaimana studi-studi tersebut harus dilaksanakan. Meskipun demikian, ini hanya dimaksudkan untuk memperkenalkan secara umum saja, dan diharapkan bahwa staf tingkat pusat atau tingkat propinsi yang berpengalaman akan dapat menyelesaikan studi ini. Peranan Tim Perencana Jalan Kabupaten sementara akan terbatas pada tingkat awalnya untuk melengkapi survai dan data pendukungnya. 4. Jenis proyek-proyek seperti ini pada umumnya harus diperlakukan dahulu sesuai dengan prosedur standar ; yaitu untuk mendapatkan data dasar mengenai kondisi jalan, lalu lintas atau kependudukan, dan bila perlu karakteristik pembangkit lalu lintas angkutan beratnya (formulir S6). 5. Proyek-proyek dalam kategori ini, yang menunjukkan tidak layak dengan menggunakan prosedur standar, dapat diserahkan kepada staf tingkat pusat ataupun tingkat propinsi untuk dikaji-ulang dan kemungkinan untuk diadakannya studi tambahan. Kabupaten kemudian dapat diminta untuk mengumpulkan tambahan data khusus untuk membantu dalam analisa.

6.2

PROYEK PENGALIHAN LALU LINTAS (TUGAS 3F/1)

6.2.1 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN a. Manfaat pengalihan lalu lintas merupakan penghematan biaya yang diperoleh dari lalu lintas yang menggunakan rute alternatif yang biayanya lebih rendah, sebagai hasil dari pembangunan jalan dan/atau jembatan yang meningkatkan kondisi pelayanan rute alternatif tersebut. b. Nilai manfaat yang digunakan untuk mengevaluasi proyek baik yang berdasarkan metodologi lalu lintas maupun kependudukan, dalam beberapa kasus akan menaksir NPV proyek terlalu rendah, karena tambahan manfaat dari pengalihan lalu lintas tidak dimasukkan. c. Manfaat pengalihan dapat diaplikasikan dalam kasus-kasus dimana evaluasi yang menggunakan prosedur standar tidak dimungkinkan, karena tidak ada lalu lintas pada proyek jalan tersebut dan tidak ada penduduk yang secara langsung terlayani. Modul 4 : Tugas 3 – Analisa

3F - 1


6.2.2 PENDEKATAN DASAR a. Proyek pengalihan lalu lintas dapat dipertimbangkan bila tersedia rute alternatif untuk lalu lintas dan manfaatnya akan didasarkan pada pendekatan lalu lintas. b. Manfaat proyek ini ditentukan oleh ada/tidaknya penghematan biaya dari pengguna jalan (yaitu biaya operasi kendaraan / VOC, dan biaya waktu); apabila biaya pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan proyek jalan atau jembatan, dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan jika pekerjaannya tidak dilaksanakan. c. Ini disebut sebagai manfaat pada "pengalihan lalu lintas" karena manfaat tersebut adalah manfaat dari lalu lintas yang dialihkan pada rute yang biayanya lebih rendah. d. Ini dimungkinkan karena :

Pekerjaan tersebut menimbulkan rute baru yang lebih pendek, atau Pekerjaan tersebut meningkatkan kondisi jalan, sehingga ada tambahan lalu lintas yang memilih untuk menggunakan rute tersebut daripada rute lainnya (dalam hal ini manfaat pengalihan merupakan tambahan pada manfaat lalu lintas yang ada yang perhitungannya menggunakan metodologi standar).

e. Suatu contoh yang sangat sederhana dapat dilihat pada diagram di bawah. Contoh ini dapat digunakan untuk menggambarkan prinsip dari pada pembukaan suatu rute baru, dan metode dasar perhitungan manfaatnya. Dalam hal ini, ada tiga ruas jalan yang terlibat dalam analisa ; Ruas 01 adalah jalan Tanah Rusak dan tertutup untuk lalu lintas sepanjang tahun, Ruas 02 dan 03 adalah jalan Aspal Baik. Gambaran ruas-ruas tersebut adalah sebagai berikut : C Ruas 02 : 7 Km

A

02

03

01

Ruas 03 : 7 Km

B

Ruas 01 : 10 Km

Proyek pertama ; Peningkatan ruas 01 menjadi Aspal Baik yang standar. Bila tidak dilaksanakan, jalan tersebut akan tetap tertutup untuk segala lalu lintas sehingga harus menggunakan ruas 02 dan 03. Manfaat dari proyek ini adalah perbedaan dalam biaya untuk melakukan perjalanan dari A ke B lewat ruas 01 dibandingkan lewat ruas 02 dan 03, yaitu perjalanan sepanjang 10 Km dibandingkan 14 Km. Bila biaya penggunaan jalan pada jalan Aspal Baik adalah Rp 300,- per Km, maka manfaatnya adalah Rp 1200,- untuk setiap perjalanan, yaitu Rp 300,(biaya perjalanan per Km) x 4 Km (perbedaan jarak antara kedua perjalanan). Manfaat totalnya dapat dihitung dengan mengalikan angka tersebut dengan LHR (Lalu lintas Harian Rata-rata), kemudian dikalikan dengan 365 untuk


3F - 2


mendapatkan manfaat tahunan, dan akhirnya dikalikan dengan jumlah tahun dalam periode evaluasinya. Jadi, bila ada 75 kendaraan per hari dan proyeknya dievaluasi untuk jangka waktu 10 tahun, maka total manfaatnya adalah : Rp. 1.200 x 75 x 365 x 10 = Rp. 328.500.000, Bila manfaat ini lebih besar dari biaya pekerjaan jalan maka proyek ini dinyatakan layak. Prosedur standarnya didasarkan pada perbandingan biaya dan manfaat per km. Dalam hal ini panjang proyek adalah 10 km, jadi manfaatnya adalah : Rp. 32,8 juta per km. Perlu dicatat bahwa meskipun kondisi ruas yang ada adalah Tanah Rusak, biaya operasi pada ruas tersebut tidak bersangkut paut dengan perhitungan manfaat pengalihan karena tidak ada lalu lintas yang menggunakan ruas tersebut bila kondisinya seperti yang ada sekarang. Proyek kedua ; Bila suatu jalan yang sudah terbuka untuk lalu lintas ditingkatkan kondisinya sehingga mengakibatkan lebih banyak lalu lintas beralih ke jalan tersebut, maka ada manfaat pengalihan yang dapat dihitung dengan cara yang sama. Bila ruas 01 adalah Tanah Rusak namun terbuka untuk lalu lintas, ada kemungkinan bahwa dari 75 kendaraan per hari yang mengadakan perjalanan dari A ke B : 25 kendaraan per hari menggunakan rute langsung ruas 01, dan 50 menggunakan ruas 02 dan 03 (hal yang wajar jika 25 kendaraan menggunakan ruas 01 karena harus berhenti di suatu titik pada ruas antara A dan B ; sementara perbedaan tipe permukaan akan membuat ruas 02 dan 03 digunakan sebagai rute alternatif yang merupakan biaya terendah untuk lalu lintas terusan). Bila ruas 01 ditingkatkan menjadi Aspal Baik yang standar, maka 50 kendaraan yang menggunakan ruas 02 dan 03 akan beralih kepada ruas 01 seperti pada kasus proyek pertama. Manfaat untuk lalu lintas ini adalah : Rp. 1.200 x 50 x 365 x 10 = Rp. 219.000.000, Ini berarti terdapat manfaat peralihan sebesar Rp. 21,9 juta per km. Dalam hal ini ke-25 kendaraan yang telah menggunakan ruas 01 memperoleh manfaat normal yang dihitung dengan prosedur standar. Manfaat pada lalu lintas yang dialihkan ditambahkan pada manfaat standar ini. Pada prakteknya tingkat manfaat setiap tahun harus disesuaikan, dengan memperhitungkan pertumbuhan lalu lintas dan pengaruh dari nilai manfaat di masa datang yang didiskon kepada nilai saat ini. Ini merupakan prosedur yang umumnya dipakai untuk studi evaluasi ekonomi, yang terangkum dalam tabel manfaat yang digunakan dalam prosedur standar. Penyesuaian ini dengan mudah dapat dibuat ke dalam penghitungan manfaat yang dialihkan. Masalah yang jauh lebih sulit adalah untuk menentukan pola lalu lintas dan kemungkinan pengalihan dalam situasi yang nyata yang melibatkan suatu jaringan jalan dan mengalokasikan manfaat pada pekerjaan. Prosedur ini mengkonsentrasikan pada pembahasan atas masalah - masalah ini.


3F - 3


6.2.3 KRITERIA a. Penghitungan manfaat pengalihan dapat menjadi rumit dan biasanya hanya akan dilaksanakan bila kondisi-kondisi berikut ini dipakai : Sudah jelas bahwa akan terjadi pengalihan Proyeknya tidak dapat dievaluasi atau tidak layak atau kelayakannya ada pada batas ambang bila menggunakan prosedur standar. b. Meskipun proyek itu dinyatakan layak berdasarkan prosedur standar, namun ada kemungkinan bahwa pengalihan rute akan memperbesar lalu lintas sampai pada tingkat dimana diperlukan Kelas Rencana Lalu Lintas yang lebih tinggi dari yang dihasilkan oleh lalu lintas saat ini saja, maka studi pengalihan dapat dilaksanakan untuk memperoleh perkiraan yang lebih baik mengenai lalu lintas yang akan datang. c. Prioritas untuk studi pengalihan harus diberikan pada proyek-proyek yang melibatkan pembukaan suatu rute yang sebelumnya tertutup untuk lalu lintas, atau meningkatkan jalan tidak beraspal yang kondisinya rusak atau rusak berat menjadi aspal standar. 6.2.4 PROSEDUR Semua proyek yang melibatkan pengalihan lalu lintas harus mengikuti langkah-langkah berikut ini : (untuk kasus proyek jalan dengan jembatan besar atau jembatan saja yang berkaitan dengan pengalihan lalu lintas, diberikan prosedur tambahan pada bagian 3F/2) a. Tentukan ruas-ruas dan segmen-segmen yang memerlukan pekerjaan berat dimana lalu lintas akan dialihkan ke ruas/segmen tersebut. Ini merupakan proyek yang akan dievaluasi, yang harus diberi tanda pada peta dan dicatat pada bagian atas formulir A4 (dalam contoh, proyek tersebut adalah ruas 16, antara Km 2,0 - 10,0). Tentukan lokasi jembatan besar dengan pal km. Jelaskan bila pekerjaan beratnya hanya untuk jalan saja, untuk jalan dan jembatan, atau hanya untuk jembatan saja. b. Lakukan evaluasi proyek dengan menggunakan prosedur perencanaan standar yang sesuai, baik metodologi lalu lintas ataupun kependudukan. Bila hasilnya tidak layak lanjutkan dengan langkah ke-3 berikut. c. Gambarkan pada Peta ukuran A4, skets peta jaringan jalan di wilayah tersebut yang pola lalu lintasnya mungkin akan dipengaruhi oleh adanya proyek pengalihan lalu lintas ; yaitu yang menunjukkan di ruas-ruas mana lalu lintas akan dialihkan dan dari ruas mana lalu lintas akan dialihkan. Tunjukkan dalam peta tersebut : Perbedaan yang mencolok dalam tipe dan kondisi permukaan Bagian-bagian jalan yang tertutup untuk lalu lintas Pal km pangkal dan ujung ruas, simpangan, dan titik-titik dimana terjadi perubahan tipe dan kondisi permukaan. Lokasi tempat penghitungan lalu lintas. d. Bila survai perencanaan standar pada tahun program berjalan belum dilaksanakan untuk ruas-ruas tersebut di atas, lakukan survai secara cepat untuk mengetahui panjang dan kondisi jalan pada ruas-ruas yang terbuka untuk lalu lintas, kemudian lakukan survai perhitungan lalu lintas selama dua hari pada semua ruas tadi. Modul 4 : Tugas 3 – Analisa

3F - 4



3F - 5



3F - 6


e. Pada bagian A dari formulir A4 isikan informasi mengenai ruas-ruas yang terlibat dalam pengalihan lalu lintas, yaitu ruas-ruas yang mungkin kehilangan atau memperoleh tambahan lalu-lintas sebagai akibat dari adanya pekerjaan berat (dalam contoh ini semua ruas terlibat kecuali ruas 15 dan 23). Dengan cara yang sama seperti pembagian proyek dalam prosedur perencanaan standar, bagilah ruas- ruas ke dalam segmen-segmen bila ada perbedaan mencolok dalam tipe dan kondisi permukaan jalan atau dalam tingkat lalu lintasnya. Sebagai tambahan, bagilah ruasruas ke dalam segmen-segmen pada simpangan dengan ruas lainnya bila mereka belum dibagi pada titik tersebut (dalam contoh, ruas 20 harus dibagi menjadi dua segmen pada km 3,5 dan ruas 22 pada Km 6,0, yang merupakan titik awal dan akhir Ruas 16). Bila suatu ruas dibagi menjadi beberapa segmen, beri tanda segmensegmen dengan menambahkan ".1", ".2" dan seterusnya pada nomor ruas untuk memudahkan pengenalannya pada tahap analisa berikutnya. Catat pal Km tiap ruas atau segmen ruas pada baris yang bertanda "Segmen". Pada bagian kiri dari bagian A isikan informasi yang berkaitan dengan kondisi yang ada, sedangkan pada bagian kanan isikan informasi yang berkaitan dengan kondisi setelah proyek pekerjaan berat dilaksanakan untuk ruas-ruas yang proyeknya sedang dievaluasi (dalam hal ini ruas 16). Pilih harga VOC/Km yang sesuai dari daftar pada bagian paling kanan. Kalikan harga ini dengan panjang ruas atau segmen untuk mendapatkan harga VOC Ruas, lalu catat hasilnya pada kolom yang sudah disediakan (bila suatu ruas atau segmen tersebut tertutup untuk lalu lintas, seperti halnya pada ruas 16 dalam contoh, maka informasi mengenai ruas tersebut tidak perlu dicatat). f. Dari Formulir Analisa Lalu-Lintas A2, catat LHR (ekivalen roda 4 dari kolom E) untuk Sepeda Motor dan untuk sub-total kendaraan jenis 8 - 15. Catat data tersebut dalam kolom yang sesuai untuk ruas/segmen dimana dilakukan penghitungan lalulintas. Jumlahkan angka-angka tersebut untuk mendapatkan LHR total kendaraan bermotor. g. Tentukan pusat-pusat pemukiman penduduk di wilayah yang tercakup dalam peta dan juga rute-rute dari wilayah tersebut ke pusat-pusat di luar wilayah tersebut. Gambarkan ini semua pada peta sebagai A, B, C dan seterusnya. Bila mungkin batasi jumlah pusat dan rutenya hanya sampai empat (4) saja. h. Gunakan informasi dari formulir K12, informasi dari penduduk mengenai wilayah tersebut, serta informasi mengenai rute angkutan umum, untuk memperkirakan proporsi lalu-lintas yang tercatat dalam penghitungan lalu-lintas yang mungkin melakukan perjalanan antar setiap pusat. Catat perkiraan ini dalam kolom di bagian kiri dari bagian B formulir A4 (dalam contoh, penghitungan lalu-lintas dilaksanakan pada segmen ruas 20.2, 21 dan 22.1). Perjalanan dari kedua arah harus dimasukkan ; namun tidak perlu memisahkan perjalanan dari A ke B dan dari B ke A, keduanya dapat dikelompokkan dari A ke B (dalam contoh, 50 persen lalulintas pada ruas 20 diperkirakan mengadakan perjalanan antara titik A dan B, 20 persen antara A dan C dan 30 persen antara A dan D. Dalam hal ini ".5" harus dicatat dalam baris "A-B", ".2" dalam baris A-C dan ".3" dalam baris "A-D"). Gambaran ini harus berkaitan dengan titik-titik Asal dan Tujuan perjalanan atau titik-titik Masuk dan Keluarnya dari daerah pengalihan lalu lintas. (dalam contoh, ruas 15 melayani wilayah di luar titik B. Disini tidak perlu untuk memisahkan lalulintas yang bergerak antara A dan B dari yang bergerak antara A dan titik di ruas 15 atau di luarnya. Keduanya dapat digabung dalam kelompok A-B. Hal yang sama berlaku bagi lalu-lintas yang bergerak pada titik-titik di ruas 23, dimana ini dapat Modul 4 : Tugas 3 – Analisa

3F - 7


i.

j.

k.

l.

m.

n.

digabungkan dengan lalu-lintas ke atau dari titik D). Untuk beberapa kasus, memperkirakan proporsi ini agak sukar dan memerlukan pertimbangan yang hatihati. Perkiraan proporsi untuk setiap ruas atau segmen, bila dijumlahkan hasilnya harus 1 atau 100 %. Gunakan perkiraan tersebut di atas bersama-sama dengan LHR total di bagian A untuk memperkirakan LHR total antar setiap pusat, lalu catatlah dalam kolom di sebelah kanan angka proporsi ini. Bila proporsi yang diperkirakan dalam langkah sebelumnya sudah tepat, maka perkiraan LHR-nya akan sama walaupun digunakan pos penghitungan lalu lintas yang manapun. Hitung perkiraan LHR antar setiap pusat dengan menggunakan data dari semua pos PLL yang relevan. Bila terdapat perbedaan yang besar dari perkiraan ini, kaji kembali angka proporsinya. Catat perkiraan LHR akhir yang dipilih. Isikan juga hasil perkiraan LHR tersebut dalam kolom pertama dari bagian C. Tentukan rute yang paling mungkin digunakan untuk perjalanan antar setiap pusat dalam kasus "saat ini" yaitu sebelum proyek peningkatan jalan. Asumsikan bahwa rute yang digunakan adalah yang terbuka untuk lalu lintas dengan biaya terendah. Gunakan data VOC (Biaya Operasi Kendaraan) Ruas yang dihitung di Bagian A untuk menentukan biaya minimum rute antar setiap pusat. Catat semua ruas dan segmen yang digunakan untuk setiap perjalanan dengan menuliskan nomor ruas/segmen dalam kolom 1-5 di bawah judul "Rute Tanpa Proyek". Ulangi latihan ini untuk kasus "Dengan Proyek" yaitu menggunakan VOC Ruas yang diterapkan dalam situasi sesudah proyek peningkatan jalan dan jembatan. Catat ruas-ruas yang digunakan, dalam kolom-kolom di bawah judul "Rute Dengan Proyek". Bila benar-benar rute yang sama yang digunakan untuk seluruh perjalanan antar pusat dalam kedua kasus "Tanpa Proyek" dan "Dengan Proyek", maka lalu lintasnya dapat diabaikan karena hal tersebut tidak akan mempengaruhi hasilnya (dalam contoh, ini berlaku bagi lalu lintas A-B, A-C, B-C dan C-D). Bila untuk perjalanan antar dua pusat kegiatan ditemukan adanya perubahan dalam rute, hitunglah jumlah "Biaya Operasi Kendaraan" untuk perjalanan antara ke dua pusat tersebut. Lakukan ini dengan mencatat Biaya Operasi Kendaraan Ruas dari bagian A untuk setiap ruas/segmen, untuk seluruh rute antar pusat. Jumlahkan ini untuk setiap rute dan kalikan dengan perkiraan hasil LHR untuk lalu lintas antar pusat-pusat tersebut, dan catat hasilnya dalam Rp. '000,-. Lakukan hal ini dua kali, untuk kasus `tanpa dan dengan proyek' secara bergiliran. Hitung jumlahnya untuk mendapatkan jumlah Biaya Operasi Kendaraan untuk perjalanan antar semua pusat yang rute-rutenya berbeda dalam kasus `dengan dan tanpa proyek', lalu catat hasilnya dalam baris di bagian paling bawah dari bagian C. Selesaikan penghitungan dalam bagian D. Biaya (VOC) dalam kasus tanpa proyek dikurangi biaya dalam kasus dengan proyek memberikan manfaat harian. Hasil ini kemudian dikalikan dengan faktor manfaat total yang mengubah manfaat harian menjadi manfaat total yang dijumlahkan selama 10 tahun dan didiskon menjadi nilai saat ini. Nilai ini dibagi dengan panjang proyek yang melibatkan pekerjaan berat pada rute dimana lalu lintasnya dialihkan, seperti yang tercatat pada bagian atas dari formulir A4, untuk mendapatkan gambaran manfaat per km. Ubah angka ini ke dalam Rp juta, untuk menghasilkan gambaran yang sama dengan apa yang ada dalam Tabel Penuntun Manfaat yang digunakan dalam prosedur standar.


3F - 8


o. Bila tidak cukup kolom atau baris pada formulir A4, analisanya dapat dilaksanakan pada lembar kertas terpisah. Dalam beberapa kasus dimungkinkan untuk mengurangi jumlah ruas dan segmen yang dimasukkan dalam formulir A4 (dalam contoh, lalu lintas pada segmen 20.1 dan 22.2 tidak dipengaruhi oleh pengalihan, maka segmen tersebut boleh untuk tidak dimasukkan dalam analisa tanpa mempengaruhi hasilnya). 6.2.4.1 KAJI ULANG HASIL Sebelum menggunakan hasil manfaat pengalihan, suatu kaji ulang terhadap situasi harus dilakukan dengan menggunakan butir-butir berikut ini sebagai acuan. a. Manfaat pengalihan dapat digunakan pada formulir A1 dengan cara yang biasa. Bila saat ini lalu lintasnya tidak ada, Kelas Rencana Lalu Lintas (KRLL) harus didasarkan pada lalu lintas yang akan menggunakan rute setelah pekerjaan dilaksanakan (asumsikan kondisinya adalah Aspal Baik pada waktu menggunakan Matrik Biaya untuk menentukan KRLL). b. Bila suatu proyek telah dievaluasi dengan menggunakan metode lalu lintas atau kependudukan, maka manfaat pengalihan merupakan tambahan pada manfaat standarnya. Lalu lintas yang dialihkan dapat ditambahkan pada lalu lintas yang ada untuk menentukan Kelas Rencana Lalu Lintasnya. c. Bila rute proyek dalam kondisi yang ada sekarang tertutup secara musiman sehingga memaksa lalu lintas untuk menggunakan rute yang lebih panjang untuk sebagian waktu dalam setahun, maka manfaat pengalihan mungkin harus disesuaikan dengan mempertimbangkan situasi ini. Hitung manfaat pengalihan untuk dua kasus tanpa proyek yang berbeda dan gunakan rata-ratanya, lalu kalikan dengan jumlah bulan yang berlaku untuk setiap situasi. d. Suatu rute yang diperkirakan akan menerima pengalihan lalu lintas mungkin terdiri dari beberapa ruas. Maka manfaatnya harus dibagi di antara semua ruas yang memerlukan pekerjaan berat dalam rute ini. Ini akan dilakukan secara otomatis pada langkah terakhir prosedur bila manfaatnya telah dibagi dengan panjang total proyek pada rute yang akan menerima pengalihan lalu lintas. Semua segmen jalan yang belum ditingkatkan harus dimasukkan meskipun tidak ada maksud untuk meningkatkannya dalam program tahunan yang akan datang. Perlu dicatat bahwa bila bagian-bagian dari rute telah ditingkatkan, maka panjang bagian-bagian ini tidak dimasukkan dalam perhitungan akhir untuk menghasilkan manfaat per km. e. Bila rute pengalihan dibagi dalam proyek-proyek yang terpisah, maka hasil manfaat pengalihan per km dapat digunakan untuk semuanya tanpa memperhatikan kondisi permukaan jalan yang ada dari setiap proyek. f. Seringkali terjadi suatu ketidak-pastian mengenai proporsi lalu-lintas yang ditentukan antar pusat. Prosedur yang benar untuk mengatasi masalah ini adalah melaksanakan "survai Asal dan Tujuan" dimana kendaraan diminta berhenti dan pengemudinya diwawancarai untuk menentukan titik awal dan akhir perjalanan mereka. Dari informasi ini dimungkinkan untuk mengalokasikan lalu-lintas antara rute yang satu dengan rute lainnya dengan tepat, baik dalam situasi "Dengan" maupun "Tanpa" proyek. Namun demikian, ini merupakan jenis survai yang sulit untuk diorganisir dan dilaksanakan. Survai ini hanya akan dilaksanakan pada kasus dimana tidak mungkin untuk menunjukkannya dengan cara lain bahwa suatu proyek Modul 4 : Tugas 3 – Analisa

3F - 9


g.

h.

i.

j.

itu secara jelas layak atau tidak layak. Sebelum melaksanakan hal ini, harus dipilih terlebih dahulu nilai-nilai maksimum dan minimum untuk proporsi tersebut. Hal ini dapat digunakan bersama dengan data VOC untuk menghitung kemungkinan tingkat maksimum dan minimum dari manfaat suatu proyek, dan dalam beberapa kasus untuk menentukan apakah suatu proyek itu benar-benar layak atau benarbenar tidak layak. Misalnya, untuk menentukan manfaat maksimum, tentukan untuk jalur antar pusat yang mana, pengalihan lalu lintas menghasilkan manfaat tertinggi. Jumlah total manfaat akan maksimum bila kemungkinan maksimum dari proporsi lalu-lintas antar pusat ini diasumsikan. Bila dalam kasus ini proyeknya tidak layak, dapat diasumsikan bahwa proyek ini benar- benar tidak layak. Jalan-jalan Nasional dan Propinsi harus tercakup dalam studi pengalihan lalu lintas. Bagaimanapun kaji ulang harus dilakukan dalam kasus dimana terlihat bahwa lalulintas akan beralih dari jalan Nasional/Propinsi ke jalan kabupaten. Rute yang lebih pendek lewat jalan kabupaten mungkin tidak akan digunakan, bila jalannya lebih sempit atau alinyemennya di bawah standar dibandingkan alternatif jalan Nasional/Propinsi, kecuali bila akan menghemat jarak yang cukup panjang. Biasanya jalan kabupaten tidak boleh dibangun untuk mengalihkan lalu-lintas dari jalan Nasional/ Propinsi. Masalah yang sulit adalah bahwa pada beberapa kasus, peningkatan dapat dilakukan pada ruas-ruas lain dalam jaringan selain pada rute proyek, sehingga dapat mempengaruhi pilihan rute dan tingkat manfaatnya. Peningkatan jenis ini dapat terjadi pada setiap waktu selama 10 tahun periode penilaian, dan masih tetap mempunyai pengaruh terhadap rute yang digunakan serta Biaya Operasi Kendaraan pada rute alternatif. Tidaklah mungkin untuk memperkirakan semua perubahan yang akan terjadi, namun pertimbangan yang hati-hati harus diberikan untuk merencanakan membangun suatu jaringan sebelum membuat suatu rekomendasi akhir pada proyek yang sedang distudi. Pengalihan pada suatu rute akan menghasilkan tingkat lalu lintas yang lebih rendah pada rute alternatifnya. Implikasinya terhadap evaluasi rute lainnya di wilayah tersebut harus dipertimbangkan. Lalu lintas yang diharapkan akan beralih dari suatu rute harus dikurangkan dari tingkat lalu lintas pada rute tersebut sebelum peningkatan pada rute tersebut dievaluasi. Bila tidak, lalu lintas yang sama dapat digunakan untuk ke dua proyek. Tidak selalu ada perbedaan yang nyata antara kasus yang melibatkan pengalihan lalu lintas dengan kasus yang memerlukan analisa dengan menggunakan formulir A3 berdasarkan hambatan akses, karena dalam mempertimbangkannya tidak ada rute alternatif. Rute alternatifnya harus cukup pendek untuk menjadi alternatif yang dapat diterapkan pada rute yang ditingkatkan agar manfaat pengalihannya dapat dibenarkan. Rute sepanjang 100 km tidak dapat dipertimbangkan sebagai alternatif bagi rute 5 km dari suatu wilayah menuju ke pasar utama di luar wilayah, namun dapat dianggap sebagai alternatif nyata untuk rute sepanjang 42 km. Sebagai patokan umum ialah : bila panjang rute alternatifnya lebih dari lima kali panjang rute yang akan ditingkatkan, maka yang harus digunakan adalah metode yang berdasarkan hambatan akses.


3F - 10


6.3

PROYEK JEMBATAN (TUGAS 3F/2)

6.3.1 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN a. Nilai manfaat yang terdapat dalam tabel Penuntun Manfaat didasarkan pada penghematan dalam Biaya Operasi Kendaraan dan Waktu Penumpang, yang akan didapat dari adanya peningkatan kondisi permukaan jalan. Isi Tabel tersebut tidak mencakup adanya manfaat yang didapat dari pekerjaan peningkatan jembatan. b. Pada umumnya pekerjaan jembatan direncanakan sebagai bagian dari suatu peningkatan jalan yang melibatkan beberapa kilometer panjang jalan. Dalam kasus seperti ini biaya jembatan biasanya merupakan bagian yang relatif kecil dari total biaya proyek, sehingga jembatannya sendiri dapat dianggap sebagai bagian integral dari proyek. Pendekatan yang mudah ini dipilih sebagai prosedur standar, karena menaksir manfaat dari pekerjaan jembatan biasanya sangat rumit. c. Pendekatan standar tidak dapat digunakan bila pekerjaan jembatan yang diperlukan berada pada jalan yang kondisinya Baik atau Sedang. Dalam hal ini, tidak ada nilai manfaat yang tercantum dalam Tabel Penuntun Manfaat, yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. Karenanya, manfaat yang timbul dari jembatan itu sendiri harus ditentukan agar dapat dibandingkan dengan biaya pekerjaan jembatan, untuk menilai kelayakan proyek jembatan tersebut. d. Pendekatan ini mungkin diperlukan dalam kasus-kasus lain; misalnya bila suatu proyek yang melibatkan pekerjaan jalan dan jembatan didapatkan tidak layak, maka harus dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi secara terpisah antara pekerjaan jalan dan pekerjaan jembatan. Prioritas untuk studi terpisah seperti ini diberikan bila biaya untuk pekerjaan jembatan sangat tinggi dibandingkan dengan pekerjaan jalannya (karena jembatannya panjang atau termasuk dalam proyek yang hanya melibatkan pekerjaan jalan yang pendek). Pada situasi seperti ini, memasukkan pekerjaan jembatan dalam evaluasi proyek standar, cenderung akan memberikan hasil yang menyimpang yang dapat menyebabkan ditolaknya proyek penting yang sebenarnya secara potensial layak untuk dibangun. Oleh karena itu evaluasi pekerjaan jalan dan jembatan secara terpisah dapat dipertimbangkan untuk proyek yang tidak layak dari hasil prosedur evaluasi standar. e. Prosedur evaluasi yang harus diikuti dalam hal proyek jembatan akan dijelaskan di bawah dan dirangkum dalam gambar Ringkasan Prosedur Evaluasi Proyek Jembatan di bawah. 6.3.2 PENDEKATAN UMUM a. Metodologi yang sesuai untuk menaksir manfaat pada jembatan dan untuk mengevaluasi ulang proyek berdasarkan "jalan saja" setelah menghilangkan biaya pekerjaan jembatan, akan bervariasi ; sesuai dengan situasi yang ada saat ini, dan yang lebih penting sesuai dengan situasi yang akan diterapkan tanpa jembatan. b. Empat tipe pendekatan dasar akan dibahas di bawah pada bagian prosedur evaluasi jembatan, prosedur tersebut akan dapat mencakup sebagian besar situasi yang mungkin terjadi. c. Prosedur ini dirancang untuk memberikan dasar pembenaran bagi proyek jembatan, dengan cara mengenali proyek-proyek yang manfaatnya (didasarkan pada kriteria ekonomi yang rasional) secara jelas cukup besar untuk menjamin investasinya dapat dibenarkan. Prosedur ini hanya dapat memberikan perkiraan hasil dari suatu Modul 4 : Tugas 3 – Analisa

3F - 11


d.

e.

f.

g.

evaluasi terinci, namun demikian dapat diterima untuk menilai elijibilitas berdasarkan perencanaan bila panjang jembatan kurang dari 30 meter. Untuk jembatan besar yang panjangnya 30 meter atau lebih atau proyek dimana gabungan panjang jembatan pada suatu ruas lebih dari 10 meter per Km, maka proyek tersebut harus dikaji kembali. Bilamana ada keragu-raguan mengenai proyeknya maka arahkan untuk dilakukan studi khusus sebelum proyek tersebut dilaksanakan. Namun demikian prosedur berikut ini harus tetap dilaksanakan untuk memberi indikasi awal mengenai kelayakan proyek- proyek semacam itu. Pada sebagian besar kasus lainnya, prosedur evaluasi yang dijelaskan di bawah akan memberikan indikasi manfaat yang dihasilkan dari jembatannya dibandingkan dengan yang tidak ada jembatannya. Manfaat ini dalam beberapa kasus dapat menjadi besar sekali dan akan menghasilkan pekerjaan jembatan yang kelayakannya tinggi. Hal ini tidak boleh dijadikan dasar pembenaran untuk usulan pekerjaan dengan biaya yang tinggi, bila pilihan pekerjaan dengan biaya yang lebih rendah seperti perbaikan jembatan atau pembuatan jembatan limpas dapat memberikan semua atau sebagian besar dari manfaat. Dalam hal jembatan besar, pelayanan suatu ferry juga harus dipertimbangkan sebagai alternatif untuk jembatan. Dalam beberapa hal, evaluasi terpisah terhadap pekerjaan jalan dan jembatan pada bagian jalan yang sama dapat mengakibatkan yang satu dinyatakan layak dan satunya tidak layak. Hal ini mungkin merupakan hasil yang sah dan wajar, namun kasus semacam ini harus dikaji kembali untuk membuktikan bahwa proyek yang disetujui adalah pantas tanpa bagian lainnya. Ada sejumlah kasus dimana studi jembatan secara terpisah tidak diperlukan. Hal ini akan dijelaskan pada bahasan berikut ini. Banyak proyek jembatan yang akan tercakup oleh salah satu dari situasi tersebut di bawah, karenanya pemeriksaan harus selalu dilakukan untuk menentukan yang mana yang akan diterapkan sebelum melaksanakan evaluasi jembatan.

6.3.3 PROSEDUR - A : TIDAK DIPERLUKAN STUDI JEMBATAN SECARA TERPISAH a. Kasus-kasus dimana studi jembatan secara terpisah tidak diperlukan, akan dijelaskan di bawah ini. b. Bila panjang jembatan tersebut 30m atau lebih, atau gabungan seluruh panjang proyek jembatan pada suatu ruas jalan adalah 10 meter per km atau lebih, maka harus dilakukan suatu kaji ulang untuk menentukan apakah ada alternatif penyelesaiannya.Prosedur kaji ulang berikut ini harus diterapkan pada semua proyek jembatan. c. Bila proyek jembatannya merupakan : Penggantian pada jembatan yang ada, Panjangnya kurang dari 30 m Pada bagian jalan dengan jumlah lalu-lintas 500 LHR atau lebih. Maka jembatannya dapat diasumsikan sebagai layak tanpa tambahan studi lebih lanjut karena manfaatnya hampir pasti cukup besar untuk membenarkan proyek jembatan tersebut.


3F - 12


Proyek gabungan jalan dan jembatan layak dengan prosedur standar

Tipe 1

Tipe 2

Tipe 3

Tipe 4

Tidak Ada Rute Alternatif

Ada Rute Alternatif

Penyeberangan Sungai dengan Ferry

Pelebaran dan Penguatan Jembatan

atau Proyek jalan dan jembatan, layak dengan membagi biaya jembatan terhadap proyek lainnya diruas yang sama atau

Jembatan yang ada terbuka

Jembatan tidak ada jalan tertutup

Jembatan yang ada terbuka

Jembatan tidak ada jalan tertutp

Lakukan PLL di Ferry

Lakukan PLL di jembatan

Lakukan survai S7


Lakukan PLL di ruas-ruas lain

Tentukan biaya pelayanan fery


Lalu-lintas > 1000 LHR

Lalu-lintas < 1000 LHR

Penggantian jembatan dan tingkat lalu lintas > 500 LHR Tentukan jumlah perjalanan / tahun dan manfaat dengan form A3

Alokasikan lalu lintas dan tentukan manfaat dengan form A4

Bandingkan dgn. Biaya proyek jemb.

Lebar lantai jembatan < 4.0 m

Lebar lantai jembatan > 40 m

Kaji ulang alokasi manfaat antara proyek jembatan dan jalan

Proyek Jembatan layak

Panjang jembatan < 30 m dan panjang seluruh proyek jembatan pada ruas < 10 m/km

Jembatan direkomendasikan untuk desain dan pembangunan


Proyek Jembatan tidak layak

Panjang jembatan > 30 m dan panjang seluruh proyek jembatan pada ruas > 10 m/km

Kaji ulang proyek jembatan dan rekomendasikan / usulkan untuk studi khusus

3F - 13


d. Prosedur standar yang digunakan untuk mengevaluasi proyek dengan menggabungkan biaya untuk jalan dan jembatan, biasanya akan menaksir NPV proyek menjadi terlalu rendah. Ini disebabkan karena manfaat tambahan yang secara khusus berkaitan, dengan pekerjaan jembatan tidak dimasukkan. Namun demikian, bila NPV yang didapat positif maka hasilnya dapat diterima dan kedua pekerjaan, jalan dan jembatan, yang dihubungkan dengan proyek dapat dianggap layak. e. Bila dengan prosedur standar proyeknya dinyatakan tidak layak, maka sebelum mulai melakukan evaluasi terpisah mengenai jembatan, periksa dulu apakah semua kondisi berikut ini terpenuhi : Ruasnya dibagi dalam dua atau lebih proyek Paling sedikit salah satu proyeknya dinyatakan layak, Pekerjaan jembatan diperlukan pada proyek yang tidak layak, Evaluasinya berdasarkan metode lalu-lintas. f. Bila semua kondisi ini yang terpenuhi, dilakukan evaluasi ulang untuk bagian yang tidak layak di luar biaya jembatan. Bila masih tetap tidak layak, maka prosedur yang mudah ini tidak dapat digunakan dan evaluasi terpisah terhadap jembatan dan jalan harus dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang akan dibahas dalam bagian lain dibawah ini. Namun demikian bila hal ini menjadi layak tanpa biaya jembatan maka proyek tersebut dapat digabung dengan proyek layak lainnya pada ruas yang sama, dan jumlah NPV dinilai dengan memasukkan lagi biaya jembatan. g. Diperlukan perhitungan manfaat rata-rata/km bila melaksanakan hal ini, dengan memperhitungkan panjang kedua proyek seperti yang diperlihatkan dalam contoh di bawah ini : Evaluasi Awal

Panjang (Km) Biaya Jalan / Km Biaya Jalan Biaya Jembatan Biaya Total Biaya Total / Km Manfaat Total Manfaat / Km NPV / Km Rekomendasi / Evaluasi

Proyek 2

Penggabungan

Proyek 1

Proyek 2

(tanpa jembatan)

Proyek

12 65 780 780 65

3 50 150 120 270 90

3 50 150 150 50

80 15

70 -20

70 20

15 930 120 1050 70 1170 78 8

**

NV

**

*/R

h. Bila gabungan proyek mempunyai NPV/Km positif, seperti contoh diatas, kedua proyek dapat dianggap layak dan kode rekomendasinya didasarkan pada jumlah NPV/Km. Modul 4 : Tugas 3 – Analisa

3F - 14


i. Prosedur ini tidak mengevaluasi pekerjaan jembatan, namun didisain untuk menghilangkan kemungkinan penyimpangan dari studi perencanaan sebagai hasil dari pendistribusian biaya jembatan diantara kedua proyek yang terpisah pada ruas tersebut. j. Bila ada tiga atau lebih proyek pada suatu ruas, maka semuanya dapat digabungkan dengan cara ini, asalkan semua proyek yang aslinya tidak layak menjadi layak tanpa biaya jembatan. Bila ada yang tidak layak tanpa biaya jembatan prosedur ini tidak dapat digunakan, karenanya evaluasi secara terpisah seperti yang akan bahas dibawah ini harus diikuti untuk semua proyek yang tidak layak. 6.3.4 PROSEDUR - B : EVALUASI PROYEK JEMBATAN KASUS TIPE-1 : TIDAK ADA RUTE ALTERNATIF A. Penentuan Manfaat Jembatan a. Pada kasus dimana tidak ada rute alternatif dan wilayah yang dilayani oleh jembatan tidak mempunyai akses lain atau aksesnya dibatasi, maka tanpa jembatan manfaatnya harus dihitung dengan cara yang sama seperti untuk jalan yang tertutup bagi lalu-lintas. Berarti harus digunakan analisa berdasarkan kependudukan dengan menggunakan formulir A3. Perlu dicatat bahwa evaluasinya harus berdasarkan pada situasi yang berlaku bila pekerjaan jembatan tidak dilaksanakan. b. Saat ini mungkin tidak ada jembatan dan jalannya tertutup atau mungkin ada jembatan dan lalu-lintas mungkin tidak dibatasi. Bila proyek jembatan yang diusulkan tidak dilaksanakan dan kemudian jembatan yang ada menjadi tertutup untuk lalu lintas sehingga mengakibatkan akses ke kawasan tersebut menjadi tertutup atau terbatasi, maka harus digunakan metode kependudukan. c. Dalam hal ini metode kependudukan harus tetap digunakan meskipun kondisi jalannya baik/sedang dan ada lalu lintas pada ruas jalan tersebut karena ada proyek jembatan yang akan menggantikan jembatan yang ada. Hal yang penting di sini adalah tidak tersedianya rute alternatif bila jembatan tersebut tertutup (dalam hal dimana jembatannya sekarang ini terbuka dan lalu lintasnya tidak terhambat oleh kondisi jalannya, maka yang harus digunakan untuk memperkirakan jumlah perjalanan yang dibuat setiap tahun adalah data lalu lintas, bukan data kependudukan, namun demikian manfaatnya tetap dihitung dengan menggunakan formulir A3, hal ini akan dijelaskan di bawah). d. Perlu dicatat bahwa bila ada ferry yang mengangkut kendaraan roda-4 beroperasi pada atau dekat jembatan, maka rute tersebut harus dianggap sebagai terbuka untuk lalu lintas dan dipertimbangkan sebagai situasi Tipe-3 yang akan dibahas di bawah. Namun bila layanan ferry hanya beroperasi untuk sepeda motor dan pejalan kaki saja maka jalannya dapat dianggap sebagai tertutup pada penyeberangan sungai dan analisa berdasarkan formulir A3 digunakan ; dengan Kode Akses 3 bila sepeda motor dapat menggunakan ferry, dan Kode Akses 4 bila hanya dapat digunakan oleh pejalan kaki saja. e. Bila sudah ada jembatan dan lalu lintasnya tidak terhambat, maka harus dilakukan penghitungan lalu lintas yang standar selama dua hari. Data ini dapat digunakan untuk memperkirakan Total Perjalanan yang diperlukan untuk analisa A3 sebagai pengganti perkiraan jumlah kependuduk dan tingkat perjalanan. Modul 4 : Tugas 3 – Analisa

3F - 15


Prosedur untuk ini adalah sebagai berikut : Catat hasil penghitungan lalu lintas pada formulir A2. Ambil hasil penghitungan untuk sepeda motor (dari kolom C), dan kalikan dengan 1,28 untuk mendapatkan perkiraan selama 24 jam, kemudian kalikan lagi dengan 1,5 (rata-rata jumlah penumpang sepeda motor) untuk mendapatkan jumlah perjalanan dengan sepeda motor per harinya. Ambil hasil perhitungan untuk KRLL (dari kolom C bagian bawah), dan kalikan dengan 6 (perkiraan jumlah penumpang kendaraan roda- 4), untuk mendapatkan jumlah perjalanan dengan kendaraan roda empat per harinya. Jumlahkan ke dua jumlah perjalanan per hari tersebut di atas dan kalikan dengan 365 untuk menghasilkan angka Total Perjalanan per tahun. Masukkan hasil ini dalam formulir A3. f. Bila saat ini tidak ada jembatan atau untuk alasan tertentu lalu lintas yang lewat dibatasi, maka Jumlah Perjalanan harus dihitung dengan menggunakan metode standar berdasarkan data kependudukan yang tercatat dalam formulir S7. g. Kode Hambatan Akses harus dipilih sesuai dengan jenis hambatan penyeberangan sungai tanpa jembatan ; dimulai dari angka 1 bila sungainya dapat diseberangi hampir sepanjang tahun sampai angka 4 bila tidak ada kendaraan yang dapat menyeberangi sungai. Bagian jalan pada sisi seberang jembatan harus diberi Kode Akses 1 seperti dalam metodologi A3 yang normal. Bila jembatan yang ada masih terbuka, maka akan sukar untuk menentukan Hambatan Akses yang potensial terjadi. Karena itu harus dibuat suatu perkiraan berdasarkan sifat dasar penyeberangan sungai tersebut. Namun demikian bila tidak ada jembatan gunakan metode standar berdasarkan formulir S8. h. Perkiraan manfaat yang didapat dari formulir A3 tidak seluruhnya dapat diterapkan pada jembatan, karena manfaat tersebut merupakan gabungan dari dua jenis manfaat yaitu; yang timbul dari penghilangan Hambatan Akses (dapat diterapkan pada jembatan) dan yang timbul dari peningkatan kondisi permukaan jalan (tidak dapat diterapkan pada jembatan). Unsur hambatan akses dihitung antara 20 - 50 persen dari jumlah total dan dapat diperkirakan dengan cara mengalikan total manfaat yang tertera pada formulir A3 dengan faktor-faktor berikut : Hambatan Akses Faktor

4 0,45

3 0,40

2 0,33

1 0,20

i. Bagian dari unsur hambatan akses yang dapat dipakai sebagai manfaat jembatan perlu untuk dipertimbangkan dengan hati- hati :

pada

Bila setelah pekerjaan jembatan selesai tidak ada lagi hambatan akses yang diakibatkan oleh kondisi jalan, maka seluruh manfaat dapat dipakai. Bila masih ada hambatan akses, maka pengurangan daripada manfaat harus dilakukan. Misalnya ; bila suatu jalan secara total akan tertutup bagi semua jenis lalu-lintas tanpa adanya jembatan, dan kemudian setelah proyek jembatan dilaksanakan kode hambatan akses 1 diterapkan pada jalan maka manfaat yang dapat dipakai pada proyek jembatan adalah manfaat pada hambatan akses 4 dikurangi hambatan akses 1.


3F - 16


j. Gunakan hasil akhir Manfaat per perjalanan per km pada hasil Total Perjalanan untuk mendapatkan Total Manfaat Perjalanan. Bila yang dievaluasi hanya jembatan saja, maka tidak perlu untuk mengurangi dengan Biaya Pemeliharaan jalan, sehingga Manfaat Perjalanan Total adalah Manfaat Total Kotor. k. Manfaat yang ada pada formulir A3 dijelaskan sebagai manfaat per-km. Karena itu biaya jembatan harus dirubah menjadi biaya per Km, dengan cara membaginya dengan panjang bagian jalan yang secara efektip menjadi terbuka bagi lalu-lintas karena adanya jembatan. B. Evaluasi Proyek Jalan a. Bila proyek jembatan merupakan penggantian dari jembatan yang ada dan ada lalulintas pada jalan yang tidak terhambat oleh kondisi jalan, maka jalan tersebut harus dievaluasi dengan menggunakan metode berdasarkan lalu-lintas. Analisanya dilakukan dengan cara yang normal tetapi dengan mengeluarkan biaya jembatan. b. Bila aksesnya terhambat, maka pada waktu dilakukan evaluasi jalan tersebut harus dinilai secara terpisah dengan menggunakan metode kependudukan atas dasar penghilangan `sisa' Hambatan Akses yang masih ada sesudah proyek jembatan dilaksanakan. c. Bila tidak akan ada hambatan akses setelah pekerjaan jembatan diselesaikan, sementara saat ini tidak ada lalu lintas karena adanya hambatan pada penyeberangan sungai, maka tidak ada alasan untuk melakukan evaluasi secara terpisah terhadap pekerjaan jalan yang diperlukan. Dalam hal seperti ini seluruh proyek baik pekerjaan jalan maupun jembatan, keduanya dapat dievaluasi bersamasama dengan formulir A3 menggunakan prosedur standar, atau evaluasi jalannya dapat diundurkan untuk satu atau beberapa tahun sampai sesudah pekerjaan jembatannya diselesaikan, dengan menggunakan metoda berdasarkan lalu-lintas. d. Perlu dicatat bahwa bila penyeberangan sungai dan jalan mempunyai tingkat Hambatan akses yang sama atau bila jalannya mempunyai Tingkat Hambatan akses yang lebih tinggi dari jembatan, maka tidak ada manfaat yang dapat dipakai pada jembatan. Dalam hal ini jembatannya tidak dapat dievaluasi secara terpisah ; keduanya (jembatan dan jalan) harus dievaluasi sebagai satu proyek. KASUS TIPE-2 : TERSEDIA RUTE ALTERNATIF A. Penentuan Manfaat Jembatan a. Bila ada rute alternatif untuk lalu-lintas, maka manfaat pekerjaan jembatan adalah yang didapat dari pengalihan lalu-lintas. Manfaat tersebut harus ditentukan dengan menggunakan formulir A4, mengikuti prosedur yang ditetapkan bagi manfaat pengalihan di Bagian 3F/1. Dalam hal jembatannya, sejumlah faktor perlu untuk dipertimbangkan dan akan dibahas di bawah ini. b. Seperti halnya pada situasi Tipe-1, bila ada ferry yang mengangkut kendaraan roda empat beroperasi pada atau dekat jembatan, maka rutenya harus dianggap terbuka untuk lalu lintas dan dianggap sebagai situasi Tipe-3 yang akan dibahas di bawah. Namun demikian bila pelayanan ferry tersebut beroperasi hanya untuk sepeda motor dan pejalan kaki saja, jalannya dapat dianggap tertutup pada tempat penyeberangan sungai. Untuk itu digunakan analisa berdasarkan prosedur di bawah ini.


3F - 17


c. Bila tersedia rute alternatif situasi yang ada mungkin (seperti halnya prosedur berdasarkan kependudukan yang diuraikan untuk kasus tipe-1) ; ada jembatannya dan rute yang menggunakan jembatan tersebut terbuka untuk lalu-lintas atau mungkin tidak ada jembatannya dan rutenya tertutup. Untuk setiap kasus prosedur evaluasinya adalah sama dan didasarkan pada situasi yang akan dipakai bila pekerjaan jembatan tidak dilaksanakan. Karena itu evaluasinya dapat didasarkan atas satu situasi dengan asumsi bahwa tanpa pekerjaan jembatan, jembatan yang ada akan tertutup dan lalu-lintas dipaksa untuk beralih ke rute yang lebih panjang, sementara pekerjaan jembatan akan memungkinkan lalu lintas untuk melanjutkan penggunaan rute yang ada sekarang. Dalam situasi yang lain, pekerjaan jembatan akan memungkinkan lalu-lintas untuk beralih dari rute yang ada ke rute baru yang lebih pendek. Situasi yang ada tidak mempengaruhi dasar dari pada evaluasi, yaitu membandingkan biaya penggunaan jalan pada rute yang lebih panjang dengan yang lebih pendek. d. Bila proyek jembatan merupakan penggantian dari jembatan yang masih digunakan, maka suatu penghitungan lalu-lintas yang dilaksanakan pada atau dekat jembatan biasanya sudah cukup untuk mengenali lalu-lintas yang akan beralih. Hasil dari pada penghitungan lalu-lintas ini akan menunjukkan tingkat lalu-lintas yang menggunakan jembatan pada kasus dimana diasumsikan bahwa proyek jembatan dilaksanakan, sebagai jembatan baru yang akan mempertahankan situasi yang sekarang. Pada kasus "tanpa proyek jembatan", diasumsikan bahwa jembatan yang ada tertutup untuk lalu-lintas dan lalu-lintas yang tercatat dalam penghitungan lalulintas akan terpaksa beralih ke rute yang lebih panjang (atau biaya yang lebih tinggi). Gunakan formulir A4 seperti yang dijelaskan pada bagian 3F/1 untuk ; memperkirakan biaya dari rute alternatif, mengalokasikan lalu- lintas, dan menghitung manfaatnya. e. Proyek jembatan mungkin merupakan penggantian untuk jembatan yang sudah tidak dapat digunakan atau merupakan jembatan baru. Pada kasus seperti ini, mungkin tidak ada lalu-lintas yang menggunakan ruas jalan dimana jembatan tersebut berada. Laksanakan penghitungan lalu- lintas pada semua ruas lainnya di wilayah itu, ikuti prosedur penggunaan formulir A4 seperti yang dijelaskan pada bagian 3F/1. f. Bila ada kemungkinan bagi kendaraan untuk menyeberangi sungai untuk sebagian waktu dalam setiap tahunnya, maka penghitungan manfaat pengalihan hanya akan diterapkan untuk bagian waktu dimana sungainya tidak dapat diseberangi. g. Bila ada pelayanan ferry bagi kendaraan roda-4, maka manfaat pengalihan tidak dapat diterapkan dan proyeknya harus dievaluasi dengan mengikuti prosedur yang diberikan untuk kasus tipe-3 di bawah ini. Namun demikian bila ferry yang beroperasi hanya dapat mengangkut sepeda motor, maka manfaat pengalihan hanya dihitung untuk lalu-lintas kendaraan roda empat saja, yaitu dengan mengeluarkan lalu-lintas sepeda motor dari perhitungan hasil lalu- lintas total yang menggunakan formulir A2. h. Bila ruas jalan yang ada jembatannya berkondisi baik/sedang, maka semua manfaat dari pengalihan dapat diberikan pada pekerjaan jembatan. i. Agar hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi lainnya, maka biaya pekerjaan jembatan dan hasil manfaat pengalihan harus dibagi dengan bagian


3F - 18


panjang jalan yang secara efektif terbuka untuk lalu- lintas oleh adanya jembatan, untuk mendapatkan angka NPV/Km. B. Evaluasi Proyek Jalan a. Bila kondisi jalan juga menyebabkan ruas tersebut sama sekali tertutup bagi lalulintas, maka perlu untuk menggabungkan biaya pekerjaan jalan dan jembatan lalu mempertimbangkannya secara bersama-sama. Evaluasi terpisah tidak dimungkinkan, karena tidak akan didapatkan manfaat sampai pekerjaan jalan dan jembatan dilaksanakan. b. Bila proyek jembatan merupakan penggantian dari jembatan yang ada dan terdapat lalu-lintas pada jalan tersebut, namun kondisi jalannya rusak/rusak berat, maka pekerjaan peningkatan pada jalan tersebut dapat dievaluasi secara terpisah dengan menggunakan metode berdasarkan lalu- lintas yang standar. Namun metode yang terbaik adalah gabungkan proyek tersebut dan gunakan asumsi kondisi jalan yang sudah ditingkatkan, untuk rute dimana jembatan berada, dalam menghitung pengalihan dan manfaat. c. Bila pada waktu dilakukan evaluasi akses jalannya terhambat karena kondisi jembatannya, maka jalannya harus dinilai secara terpisah dengan menggunakan lalu-lintas yang diasumsikan beralih ke rute tersebut sesudah jembatannya dilaksanakan sebagai dasar dari pada metode yang berdasarkan lalu-lintas. Seperti halnya di atas, evaluasi penggabungan dapat dijadikan pilihan. d. Bila pekerjaan jalannya akan dilaksanakan dalam tahun program lain sesudah pekerjaan jembatannya dilaksanakan, maka survai lalu-lintas harus dilaksanakan sesudah jembatannya selesai dibangun, kemudian gunakan metoda standar berdasarkan lalu-lintas untuk mengevaluasi pekerjaan jalan. Dalam kasus seperti ini, ada kemungkinan bahwa tambahan lalu-lintas akan beralih ke ruas tersebut. Ini harus dinilai seperti yang dijelaskan pada Bagian 3F/1 KASUS TIPE - 3 : PENYEBERANGAN SUNGAI DENGAN FERRY A. Penentuan Manfaat Jembatan a. Bila ada pelayanan ferry untuk menyeberangi sungai bagi semua kendaraan, maka manfaat dari suatu jembatan didapat dari ; penghilangan biaya untuk menyediakan pelayanan ferry, dan dari keterlambatan waktu kendaraan dan penumpang. b. Pada sebagian besar kasus, adalah tidak mungkin untuk mendapatkan angka yang tepat untuk biaya pelayanan ferry, yang mungkin harus memasukkan biaya modal pokok ferry dan fasilitas lainnya ditambah biaya operasinya. Sementara biaya keterlambatan waktu kendaraan dan penumpang mungkin hanya kecil dan berbedabeda sehingga dapat diabaikan. c. Bagaimanapun, penilaian awal terhadap kelayakan jembatannya harus dibuat berdasarkan ongkos yang diminta untuk menggunakan pelayanan ferry, karena ini akan menjadi petunjuk mengenai biaya untuk menyediakan pelayanan ferry. d. Berikut ini suatu contoh prosedur penilaian awal yang dimaksud: 1) Standar penghitungan lalu-lintas selama 12 jam harus dilakukan selama dua hari untuk mendapatkan Lalu-lintas Harian Rata-rata yang menggunakan ferry. Tidak perlu untuk menghitung lalu-lintas tidak bermotor. Bila ferrynya Modul 4 : Tugas 3 – Analisa

3F - 19


beroperasi 16 jam sehari atau lebih, kalikan data penghitungan selama 12 jam untuk setiap jenis kendaraan bermotor (kolom C pada formulir A2) dengan 1,28 untuk memperkirakan lalu-lintas selama 24 jam. Tidak perlu untuk menghitung lalu-lintas ekivalen roda-4 di kolom E. 2) Kalikan tingkat lalu-lintas harian setiap jenis kendaraan dengan ongkos yang dikenakan pada masing-masing jenis dalam menggunakan ferry, lalu jumlahkan hasilnya. 3) Kalikan angka total Hasil Ongkos Harian ini dengan Faktor Manfaat Total seperti yang digunakan dalam Analisa Pengalihan Lalu-Lintas untuk mengubah hasil Harian ke hasil Total dalam bentuk nilai saat ini untuk periode waktu sepuluh tahun. Jenis

Data 12 jam

Rata-

LHR

Ongkos

Hasil Harian

Kendaraan

Hari 1

Hari 2

rata

(x 1,28)

( Rp.)

( Rp.)

Sepeda Motor Pick-up Penumpang Pick-up Barang Truk Ringan Truk Sedang Mobil

38 110 8 75 10 20

32 90 4 51 12 16

35 100 6 63 11 18

45 128 8 81 14 23

200 500 500 1000 1500 500

9.000 64.000 4.000 81.000 21.000 11.500

Total

261

205

233

298

-

190.500

Faktor 'Manfaat' Total Total Biaya Ferry (Rp. Juta)

3000 571

4) Bila angka yang didapat lebih dari pada biaya jembatan untuk menggantikan ferry, maka proyek jembatan ini layak; NPV-nya adalah total biaya pelayanan ferry dikurangi biaya jembatan. Jadi bila biaya pekerjaan jembatan yang diperlukan adalah Rp 400 juta maka proyeknya akan layak dengan NPV Rp 170 juta. Namun demikian angka ini harus dianggap hanya sebagai perkiraan awal sampai biaya ferry-nya dapat disahkan. 5) Untuk membuat agar hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi lainnya, maka biaya untuk pekerjaan jembatan dan hasil manfaatnya harus dibagi dengan bagian panjang ruas dimana jembatannya berlokasi untuk mendapatkan harga NPV/km. B. Evaluasi Proyek Jalan Biaya peningkatan jalan pada ruas dengan pelayanan ferry harus dievaluasi dengan menggunakan metode standar atas dasar lalu-lintas.


3F - 20


KASUS TIPE- 4 : PROYEK PELEBARAN DAN PENGUATAN JEMBATAN a. Dalam beberapa kasus mungkin ada jembatan yang tidak memerlukan penggantian namun diusulkan untuk dilebarkan atau diperkuat. b. Dalam hal pelebaran maka manfaatnya adalah pengurangan waktu keterlambatan lalu- lintas dan kemungkinan pengurangan kecelakaan. Keterlambatan disebabkan oleh kendaraan yang mengurangi kecepatan bila melewati jembatan yang sempit dan menanti untuk melewati jembatan bila kendaraan dari arah yang berlawanan bertemu pada jembatan. Waktu menunggu ini akan semakin besar sesuai dengan tingkat lalu-lintasnya dan panjang jembatannya. c. Dalam hal Jalan Kabupaten, manfaatnya mungkin akan kecil. Namun pada ruas dengan LHR lebih dari 1000, maka jembatan yang panjangnya kurang dari 30 m dapat disetujui untuk dilebarkan bila saat ini hanya ada satu lajur untuk semua jenis kendaraan, yaitu dengan lebar dek kurang dari 4,0 meter. Semua kasus lainnya harus diarahkan untuk studi khusus. d. Dalam hal penguatan jembatan, terdapat dua jenis manfaat ; yaitu biaya angkut barang per ton yang lebih murah karena penggunaan kendaraan yang lebih besar dan lebih efisien, atau pengalihan kendaraan angkutan dari rute yang lebih panjang. Dalam kedua kasus ini manfaatnya mungkin akan kecil dan semua proyek seperti ini harus diarahkan untuk studi khusus.


3F - 21


6.4

PROYEK PELEBARAN JALAN (TUGAS 3F/3)

6.4.1 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN a. Bila lebar perkerasan jalan kurang dari lebar standar disain minimum yang sesuai untuk tingkat lalu lintasnya dan bila kondisi jalannya rusak atau rusak berat, maka pelebaran yang diperlukan dapat dilakukan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan berat. Dalam hal ini tidak diperlukan evaluasi terpisah terhadap pelebaran jalan tersebut. b. Namun demikian bila jalannya berkondisi baik atau sedang, dan hanya memenuhi syarat untuk pemeliharaan saja, maka pelebaran harus dianggap sebagai permasalahan yang terpisah. Biaya bagi dua pilihan untuk pelebaran jalan dengan KRLL 4 sudah dimasukkan dalam matriks biaya. Pilihan ini adalah pelebaran dari 3,0 meter ke 4,5 meter dan dari 3,5 meter ke 4,5 meter. c. Prosedur standar tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek pelebaran ini. Tidak dibenarkan untuk menggunakan Tabel Penuntun Manfaat dalam menghitung manfaat bagi jalan-jalan berkondisi Baik/Sedang. Tabel Penuntun ini hanya digunakan untuk menghitung manfaat peningkatan kondisi permukaan jalan yang rusak menjadi baik. Oleh karena itu hanya manfaat untuk pelebaran saja yang dapat diterapkan. d. Manfaat pelebaran jalan diperoleh dari : Dimungkinkannya kecepatan yang lebih tinggi bagi kendaraan (tanpa hambatan). Berkurangnya pengaruh interaksi lalu lintas, yaitu pengurangan kecepatan bila kendaraan berpapasan dengan lalu lintas yang datang dari arah depan atau jika akan mendahului kendaraan didepannya yang berjalan lebih lambat. Berkurangnya kekasaran rata-rata karena kendaraan akan lebih jarang dalam menggunakan bahu jalan bila berpapasan atau mendahului kendaraan lain. Berkurangnya dampak dari tingkat lalu lintas tak bermotor yang tinggi, terhadap kecepatan kendaraan bermotor. Berkurangnya kecelakaan lalu lintas. e. Gambaran nilai manfaat yang menggabungkan pengaruh-pengaruh tersebut harus digunakan untuk mengevaluasi proyek pelebaran jalan. Tabel penuntun manfaat standar memasukkan manfaat pelebaran jalan pada kolom Àspal Sedang' untuk jalan dengan lebar 3,0 dan 3,5 meter menjadi 4,5 meter. 6.4.2 KRITERIA Pelebaran jalan yang kondisinya baik/sedang hanya dapat dipertimbangkan bila kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi : a. Pekerjaan berat terakhir pada bagian jalan tersebut telah dilaksanakan paling sedikit tiga tahun yang lalu. b. Bagian jalan tersebut memerlukan pemeliharaan berkala dimana paling sedikit 75 persen dari panjang bagian jalan tersebut memerlukan pelapisan ulang. c. Pelebarannya akan menambah lebar perkerasannya paling sedikit satu meter.


3F - 22


d. Daerah Milik Jalan (DMJ) cukup lebar untuk pelebaran bahu dan perkerasan jalan di sepanjang ruas jalan, serta tidak ada masalah mengenai pembebasan tanah. e. Jumlah lalu lintas kendaraan roda empat telah mencapai 500 LHR. 6.4.3 PROSEDUR a. Lakukan survai lalu lintas standar selama dua hari dan lengkapi Lembar Analisa Lalu lintas A2. b. Periksa bahwa perhitungan tingkat lalu lintas-KRLL dalam Kolom C paling sedikit 500. c. Pilih biaya yang sesuai pada kolom Aspal Baik/Sedang dari Matriks; 3,0 m --> 4,5 m atau 3,5 m --> 4,5 m. Bila lebar yang ada bervariasi antara 3,0 dan 3,5 meter, hitung biaya rata-rata per Km sesuai dengan panjang masing-masing lebarnya. d. Tentukan tingkat lalu lintas total ekivalen roda empat dalam Kolom E dari lembar A2. e. Pilih tingkat manfaat yang sesuai dari tabel penuntun manfaat, sesuai dengan lebar perkerasan yang ada dan tingkat lalu lintasnya (ambil tingkat lalu lintas yang terdekat). Bila suatu biaya rata-rata telah dihitung sesuai dengan langkah ke-3 di atas, maka hitunglah manfaat rata-rata dengan cara yang sama. f. Bila manfaatnya lebih besar dari biayanya, maka proyek tersebut layak.


3F - 23



3F - 24


6.5

STUDI PENGEMBANGAN PERTANIAN (TUGAS 3F/4) 1. Metodologi kependudukan menaksir manfaat berdasarkan jumlah penduduk yang terlayani oleh suatu jalan, dengan asumsi yang berkaitan dengan perkiraan tingkat perjalanan dan nilai perjalanan. Metodologi yang biasanya digunakan di luar daerah perkotaan ini, pada dasarnya sudah memasukkan penaksiran atas manfaat pertanian secara normal bagi penduduk yang ada sebagai hasil dari pembangunan sebuah jalan 2. Adakalanya terdapat situasi dimana metodologi kependudukan tidak sesuai dan tidak mampu untuk menaksir manfaat pertanian. Ada dua situasi penting yang dapat dikenali, yaitu : a. Pengembangan pertanian yang direncanakan dalam skala besar. Pengembangan Transmigrasi atau PIR (Perkebunan Inti Rakyat) akan menghasilkan manfaat yang berarti dalam jangka panjang, namun pada tahap awal pengembangan tidak terdapat cukup perkembangan atau jumlah penduduk untuk dapat melayakkan suatu proyek jalan dengan menggunakan metodologi kependudukan. Situasi seperti ini relatif jarang dan tidak ada prosedur umum analisa yang sesuai. Bila data mengenai pengembangan pertanian tersebut tersedia, maka usulan jalan terkait dapat dipertimbangkan untuk dijadikan kasus khusus. Sebaiknya pengembangan pertanian tersebut sudah berjalan atau merupakan program yang sudah dianggarkan dan bukan hanya suatu rencana saja. b. Jalan baru yang berdekatan dengan pusat-pusat pemukiman. Seringkali diusulkan pembangunan jalan yang dimaksudkan untuk menyediakan akses menuju ke daerah lahan baru yang memiliki jumlah penduduk yang cukup berarti di daerah sekitarnya. Jalan-jalan seperti itu pada dasarnya merupakan akses untuk menuju ke daerah tersebut dan saat ini mungkin tidak memiliki cukup banyak penduduk yang tinggal di sekitar jalan. Metodologi kependudukan tidak sesuai untuk kasus ini dan biasanya akan menghasilkan proyek yang tidak layak. 3. Suatu metode umum untuk mengevaluasi ruas-ruas seperti di atas sudah dikembangkan, yang akan memungkinkan jalan yang diusulkan untuk disaring sebagai kasus khusus. Metodologi ini lebih rumit daripada metodologi kependudukan dan memerlukan sejumlah masukan dari para àhli' untuk menambah data dari kabupaten. Karenanya metodologi ini tidak diperuntukkan bagi Tim Perencana Jalan Kabupaten. Pada awalnya semua kasus akan dikaji ulang oleh para àhli' lalu staf instansi propinsi / pusat akan diminta untuk berperan-serta dalam mengkaji ulang kasus khusus tersebut. 4. Ruas-ruas jalan atau bagian jalan yang dapat dilalui kendaraan roda-4 akan dikeluarkan dari analisa jika metodologi lalu lintas sudah sesuai untuk keperluan evaluasi peningkatan jalan. Analisa terhadap ruas jalan pada kasus khusus ini hanya akan merekomendasikan jalan kerikil dengan lebar 3 meter, karena metodologi ini hanya akan diterapkan pada ruas-ruas jalan yang memiliki sedikit penduduk yang tinggal di sepanjang rute jalan. Analisa ini juga akan diterapkan pada ruas-ruas yang memiliki akses di kedua ujungnya.


3F - 25


6.5.1 PROSEDUR KAJI ULANG KASUS KHUSUS PERTANIAN a. Jika Kabupaten menganggap bahwa suatu ruas memiliki faktor-faktor khusus pertanian yang berkaitan dengan salah satu dari kedua situasi di atas, maka Kabupaten diminta untuk mengajukan rincian dari faktor khusus tersebut dan menyediakan informasi tambahan pada formulir yang khusus disiapkan untuk tujuan ini. Penyaringan awal terhadap ruas-ruas yang dipertimbangkan membutuhkan studi khusus yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten. Istilah `khusus' menunjukkan bahwa ruas tersebut bukan ruas yang biasa, karenanya Kabupaten tidak boleh mengajukan semua ruas yang tidak layak berdasarkan metodologi kependudukan sebagai `kasus khusus'. b. Metodologi baru ini memerlukan sejumlah tambahan data statistik dari Kabupaten dan sejumlah rincian tertentu yang berkaitan dengan jalan yang diusulkan. Jika Kabupaten menganggap bahwa suatu ruas memiliki potensi khusus pertanian, maka Kabupaten akan diminta untuk melengkapi lembar data dan formulir tambahan khusus mengenai pertanian yang disiapkan untuk maksud tersebut. c. Sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya untuk melaksanakan studi khusus tersebut, maka jumlah kasus harus dibatasi dan Kabupaten sendiri harus melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang diusulkan dengan cara sebagai berikut : Keluarkan seluruh jalan yang dapat dilalui kendaraan roda-4, masukkan hanya bagian jalan yang memiliki kode hambatan akses lebih dari 2 (dari metodologi kependudukan) dengan panjang lebih dari 1,5 km. Lengkapi lembar data khusus pertanian lalu hitung faktor perkembangan sebagaimana yang ditentukan pada lembar tersebut. Ruas tersebut dapat diusulkan untuk distudi khusus, jika perkiraan potensi perkembangannya tinggi. Kabupaten tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari satu kasus studi khusus untuk setiap lima studi kependudukan yang telah diselesaikan pada program studi perencanaan yang sedang berjalan. Kabupaten harus memilih ruas yang akan diajukan berdasarkan kepentingan dan perkiraan faktor perkembangan yang menunjukkan kelayakan pada kebanyakan kasus. d. Lembar data khusus pertanian dapat diperoleh dari PP-PPJKK atau Konsultan pembimbing, yang juga akan membantu dalam pengisiannya serta yang akan mengatur pelaksanaan kaji ulang terhadap lembar data yang telah dilengkapi. e. Kasus khusus tersebut akan distudi dan hasilnya akan ditentukan sebagai `proyek layak' atau `tidak/belum layak'.


3F - 26


6.6

JALAN PERKOTAAN (TUGAS 3F/5) 1. Buku petunjuk ini dimaksudkan untuk mencakup jalan-jalan kabupaten berlalulintas rendah (terutama yang disebut sebagai jaringan "lokal utama" dalam peraturan jalan), sehingga pada umumnya tidak sesuai untuk menganalisa jalanjalan perkotaan (yang disebut sebagai jaringan "sekunder" dalam peraturan jalan). Jalan-jalan perkotaan yang ada di dalam kota (Kota, Kotip) biasanya secara langsung melayani kawasan terbangun di daerah komersial dan daerah permukiman, yang dicirikan dengan padatnya lalu-lintas yang melakukan perjalanan pendek. 2. Analisa yang benar terhadap jalan perkotaan memerlukan informasi mengenai permasalahan seperti kapasitas jalan, penetapan kawasan perkotaan, pola perjalanan dan akibat dari perubahan lalu lintas pada jaringan jalan lokal perkotaan. Permasalahan tersebut pada umumnya tidak tercakup dalam proyek-proyek jalan kabupaten di luar kota. 3. Direktorat Pembinaan Jalan Kota (Binkot) - Bina Marga telah mengeluarkan sejumlah buku petunjuk (01-018/BNKT/1990-92) untuk perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan perkotaan. Kabupaten harus menggunakan petunjuk tersebut untuk jalan-jalan perkotaan. 4. Namun demikian, bilamana buku petunjuk Binkot belum digunakan dan jalan- jalan perkotaan diperlakukan sama sebagaimana jalan-jalan kabupaten untuk keperluan administrasi dan pendanaan, maka Tim Perencana Jalan Kabupaten harus melakukan tindakan-tindakan berikut berkenaan dengan jalan-jalan perkotaan untuk meyakinkan kesesuaiannya dengan sistim perencanaan umum jalan kabupaten : Buat suatu daftar inventarisasi yang sederhana mengenai jalan kota dengan menggunakan survai S1, tandailah setiap ruas dengan suatu nomor (misalnya dengan menggunakan seri kode `400'), beri nama (misalnya Jl. Sudirman) dan titik pengenal pangkal/ujung ruas. Titik pengenal bisa berupa nomor dari ruasruas yang bersimpangan atau sistim penomoran titik-titik pengenal (001...002) yang secara terpisah diusulkan oleh Binkot (Panduan: Tata Cara Penomoran Ruas dan Node Jalan 06/T/BNKT/1991). Hal yang penting adalah bahwa setiap bagian jalan harus mempunyai nomor tersendiri di dalam database. Cantumkan ruas-ruas yang telah ditentukan dan inventarisasi datanya pada K1, lalu buat peta yang menunjukkan lokasi semua ruas tersebut untuk setiap daerah perkotaan. (Tidak cukup hanya dengan mencantumkan dalam K1, misalnya, 30 Km `dalam kota'). Semua ruas dalam kota secara administratif harus diklasifikasikan sebagai `kota' pada K1, sehingga mereka dapat ditentukan secara terpisah di dalam database. Ruas-ruas dalam kondisi baik/sedang harus dilakukan survai S1 tahunan dan dimasukkan dalam daftar pemeliharaan P1. Ruas-ruas yang memerlukan pelapisan ulang berkala atau pekerjaan berat harus dilakukan penghitungan lalu lintasnya, namun tidak dapat dievaluasi dengan menggunakan matrik biaya atau tabel penuntun manfaat yang ada.


3F - 27


6.7

JALAN BERLALU-LINTAS TINGGI (TUGAS 3F/6) 1. Matriks Biaya dan Tabel Penuntun Manfaat Standar cukup untuk digunakan bagi jalan-jalan dengan perkiraan lalu lintas sampai 1500 LHR (kendaraan roda-4) setelah peningkatan jalan. 2. Kaji ulang secara khusus mungkin diperlukan bagi jalan-jalan dengan perkiraan lalu lintas di atas tingkat itu (KRLL-5) . Untuk kasus seperti ini, direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut : Lakukan kaji ulang terhadap data lalu lintas, dengan suatu pemeriksaan singkat di lapangan, jika perlu, untuk memeriksa apakah hasil perhitungannya sudah mewakili : apakah tingkat lalu lintas tersebut permanen atau hanya sementara (misalnya karena adanya pengalihan lalu lintas dari sistim jaringan jalan Propinsi). Jika terdapat data yang cukup berarti mengenai lalu-lintas truk sedang atau berat, selidiki sumber dan karakteristiknya dengan survai S6A. Minta staf teknis dari DPUK/DPU-BM-K untuk memeriksa proyek tersebut, dan buat penentuan pendahuluan untuk pekerjaan yang diperlukan serta biayanya (sebagai alternatif, dapat digunakan matriks biaya standar `target' yang menentukan biaya HRS untuk jalan yang lalu lintasnya lebih tinggi). Tabel penuntun manfaat diperluas sampai 2000 LHR (ekivalen roda-4) dan dapat digunakan dengan cara normal. Pada batas itu, tabel akan memberikan manfaat yang terlalu rendah jika lalu lintas yang ada lebih tinggi. Demikian pula jika diterapkan standar permukaan yang lebih tinggi, seperti halnya HRS ; ini disebabkan karena tabel penuntun manfaat menggunakan asumsi 'penetrasimacadam', padahal HRS memberikan manfaat yang lebih tinggi karena memiliki tingkat kekasaran yang lebih rendah, umur yang lebih lama dan perbedaan kebutuhan pemeliharaan. Sebagai alternatif, minta DPUP/DPU-BM-P untuk melaksanakan analisa terhadap proyek tersebut dengan menggunakan IRMS, suatu sistem evaluasi yang digunakan untuk proyek jalan propinsi dan nasional, untuk memeriksa kelayakan proyek. 3. Jika jalur jalan berkondisi rusak dan/atau lebarnya kurang dari 4,0 m, dan jika tingkat lalu lintas sekarang melebihi 1000 LHR (kendaraan roda-4), maka pekerjaan peningkatan atau rehabilitasi merupakan prioritas bagi Kabupaten. Jika jalur jalan dalam kondisi baik/sedang dan lebarnya lebih dari 4,0 m dengan bahu jalan yang memadai, maka pekerjaan pemeliharaan sudah mencukupi. Pelebaran jalur jalan sampai 6 m tidak dapat dibenarkan, kecuali tingkat lalu lintas sudah mencapai 2500 - 3000 LHR atau mencakup proporsi kendaraan berat (truk) yang tinggi.


3F - 28


7

TUGAS 3G - PENILAIAN LINGKUNGAN DAN PROSEDUR KONSULTASI FORMULIR : A1

7.1

PENILAIAN LINGKUNGAN (TUGAS 3G/1)

7.1.1 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN a. Perundang-undangan Pemerintah sekarang ini menetapkan dilakukannya penilaian lingkungan untuk sebagian besar proyek-proyek jalan kabupaten. b. Daftar surat-surat keputusan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan terakhir yang melandasi ketetapan tersebut, dapat dilihat pada Tabel 3G-1 dibawah. c. Suatu proses penyaringan lingkungan telah dikembangkan, dengan pemusatan perhatian pada proyek-proyek yang dampak lingkungannya mungkin cukup penting. d. Untuk sebagian besar proyek, cukup dilakukan penilaian lingkungan secara `Sektoral'. Hal ini dilakukan pada dampak `langsung' yang umumnya terbatas, yang serupa untuk berbagai kelas dari jalan-jalan yang sudah ada, melalui langkahlangkah yang tergabung dalam petunjuk teknis dan spesifikasi standar. Langkah tersebut juga merupakan hal yang pokok dalam daftar periksa mengenai pengelolaan lingkungan, pada buku yang terpisah. e. Untuk proyek jalan baru yang akan membuat suatu daerah menjadi terbuka untuk pertama kalinya bagi kendaraan roda- 4, mungkin akan mempunyai dampak lingkungan besar dan `tak langsung' yang akan memerlukan analisis atau `penilaian lingkungan' secara detail atau ANDAL; untuk menilai jenis dan luas dampak, ukuran dampak penting serta untuk merekomendasikan langkahlangkah pengurangan dampak tersebut. Penilaian ini dapat merekomendasikan langkahlangkah pengurangan dampak yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL/UKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL/UPL). f. Penyaringan proyek dan studi lingkungan yang diperlukan, tahun 1994/1995 telah dilakukan oleh konsultan (CTC) yang dikontrak oleh tingkat pusat. Bagaimanapun, Tim Perencana Jalan Kabupaten mempunyai tanggung jawab berat dan memainkan peranan penting dalam proses penilaian lingkungan yaitu : 1) Kesadaran : Tim Perencana harus mengerti benar mengenai tujuan dan prosedur penilaian lingkungan untuk jalan kabupaten, dan harus dapat mendidik anggota lainnya dari instansi setempat mengenai masalah lingkungan tersebut. 2) Pemberian Tanda pada Proyek : Selama proses survai dan analisa perencanaan standar, Tim Perencana Jalan Kabupaten diminta untuk menunjukkan jalan-jalan `baru', dan jalan-jalan yang memasuki wilayah sensitif atau rawan seperti hutan lindung, daerah yang terjal dengan kemiringan > 40%, kawasan bergambut, kawasan resapan air, suaka alam, taman nasional dan lain sebagainya, sebagai bagian dari proses penyaringan lingkungan. Jalan-jalan seperti itu harus diberi tanda pada lembar analisa A1 untuk setiap proyek. Data tersebut nantinya akan dijadikan satu dalam database jalan. Modul 4 : Tugas 3 - Analisa

3G - 1


Tabel 3G – 1 . Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Hidup UU/PP/Kep.Men

No

Thn

1 Undang-undang 2 Peraturan Pemerintah 3 Kep.Men.Lingk.Hidup

23 27 17

4 Kep.Men.Lingk.Hidup

42


41

6 Kep.Men.Lingk.Hidup 7 Kep.Men.Lingk.Hidup

40 05

8 Kep.Men.Lingk.Hidup 9 Kep.Men.Lingk.Hidup 10 Kep.Men.Lingk.Hidup

04 02 30

11 Kep.Men.Lingk.Hidup 12 Kep.Men.Lingk.Hidup

15 13


12

14 Kep.Men.Lingk.Hidup 15 Kep.Ka.Bapedal 16 Kep.Ka.Bapedal

10 09 08

17 Kep.Ka.Bapedal 18 Kep.Men. PU

56 40

19 Kep.Men. PU

481

20 Kep.Men. PU 21 Kep.Men. PU

377 296

22 Kep.Men. PU

148

23 Kep.Men. PU 24 Kep.Men. PU

58 147

25 Kep.Men. PU

69

1977 Pengelolaan Lingkungan Hidup 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 2001 Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL 2000 Susunan keanggotaan Komisi Penilai & Tim Teknis AMDAL Pusat 2000 Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota 2000 Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL 2000 Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah 2000 Panduan Penyusunan AMDAL 2000 Panduan Penilaian AMDAL 1999 Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan 1994 Pembentukan Komisi AMDAL 1994 Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL 1994 Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 1994 Pencabutan Kep.Men.LH - No. 49, 51, 52 & 53 2000 Pedoman Penyusunan AMDAL 2000 Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL 1994 Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting 1997 Petunjuk Teknis Penyususnan AMDAL Bidang Jalan 1996 Penetapan Jenis Kegiatan Bidang PU yang Wajib Dilengkapi dengan UKL dan UPL 1996 Petunjuk Tatalaksana UKL dan UPL Dep. PU 1996 Petunjuk Teknis Penyususnan UKL dan UPL Proyek Bidang PU 1995 Petunjuk Teknis Penyususnan RKL dan RPL Proyek Bidang PU 1995 Petunjuk Tatalaksana AMDAL Bidang PU 1995 Pedoman Teknis Penyususnan Kerangka Acuan AMDAL Bidang PU 1995 Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang PU

Modul 4 : Tugas 3 - Analisa

Mengenai

3G - 2


3) Pembuktian Daerah-daerah Rawan : Tim supaya mengadakan proses pembuktian untuk setiap jalan `baru' yang diberi tanda atas hasil proses penyaringan, yang kelihatannya memerlukan suatu penilaian lapangan karena jalan tersebut melewati daerah `rawan' seperti tersebut pada butir b diatas. Dalam proses ini diperlukan informasi dan konsultasi yang melibatkan instansiinstansi terkait lainnya seperti Kehutanan dan Bappeda untuk memeriksa bagaimana wilayah yang dilayani oleh jalan tersebut, diperuntukan dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten yang telah disetujui. 4) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan : DPU/BM-Kab. atau instansi lain yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa langkahlangkah pengelolaan lingkungan secara sektoral diikutkan dalam disain serta konstruksi, dimana setiap langkah-langkah dilaksanakan seperti yang telah ditentukan (dalam RKL dan RPL atau UKL dan UPL). g. Koordinator Tim Perencana supaya menentukan salah satu dari anggotanya sebagai pejabat yang bertanggung jawab khusus dalam masalah lingkungan pada jalan kabupaten. Biasanya hal ini menjadi tanggung jawab Planning Engineer atau Transport Planner. 7.1.2 PROSES PENYARINGAN DAN PENILAIAN LINGKUNGAN Gambar 3G1 menunjukkan suatu proses penyaringan untuk penilaian lingkungan seperti yang saat ini dilaksanakan oleh tingkat Pusat. Prosesnya terdiri atas beberapa tahapan : a. Penyaringan Pendahuluan : Periksa pada Peta Lingkungan (dari peta TGHK dan RePPProT) apakah suatu jalan memasuki kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa atau Daerah Konservasi. Rencana peruntukan kawasan biasanya akan mengeluarkan jalan-jalan dari kawasan ini, dan penilaian lingkungan lebih lanjut akan selalu diperlukan sebelum suatu proyek jalan disetujui. b. Penyaringan Tahap Pertama : Tentukan apakah jalan tersebut merupakan jalan `baru' untuk lalu lintas kendaraan roda-4 berdasarkan atas lembar A1 yang telah ditandai dan atas hasil pemeriksaan ulang (cross check) dengan bukti lainnya. Bila tidak, maka jalan tersebut dapat dicakup dalam penilaian sektoral saja dengan menggunakan petunjuk teknis standar untuk disain, konstruksi dan spesifikasispesifikasinya (kode D = Direct Impact/Dampak Langsung). c. Penyaringan Tahap Kedua : Jalan-jalan baru harus diperiksa terhadap Peta Lingkungan untuk menentukan apakah jalan tersebut melewati daerah rawan yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti; hutan lindung, daerah dengan kemiringan yang curam, daerah basah, daerah pantai, taman buru, taman nasional dan taman wisata. Bila tidak, maka jalan tersebut juga cukup ditangani dengan suatu pendekatan sektoral (kode ID = Indirect Impact/Dampak Tidak Langsung).


3G - 3



3G - 4


7.1.3 PENILAIAN LAPANGAN ATAU PENGKAJIAN LINGKUNGAN : a. Bila jalan-jalan baru tersebut melewati daerah rawan yang telah ditentukan, maka diperlukan penilaian lapangan secara singkat dan laporan oleh Tim Ahli (kode KL). b. Proyek jalan tersebut tidak boleh dilaksanakan sampai studinya selesai dilakukan, hasil studinya dapat mengarah kepada langkah pengurangan dampak dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL / RPL atau UKL/UPL), atau dalam beberapa kasus dapat merekomendasikan dilakukannya penilaian lingkungan yang lebih rinci (ANDAL). Jika direkomendasikan demikian, maka proyek jalan tidak boleh dilaksanakan sampai ANDAL selesai dilakukan. c. Setelah penyaringan, semua proyek pada daftar P3 (begitu juga nanti pada P2 dan K1) harus diberi tanda dengan Kode Status Penilaian Lingkungan sebagai berikut : D : "DIRECT" Impact (Dampak Langsung) = untuk jalan yang saat ini dapat dilalui kendaraan roda-4, penilaian lingkungannya tercakup dalam pendekatan sektoral. ID : "Indirect" Impact (Pengaruh Tidak Langsung) = untuk jalan baru, penilaian lingkungannya tercakup dalam PIL sektoral. KL : Diperlukan penilaian atau kajian lingkungan / lapangan (dahulu PIL). UKL : Penilaian lapangan telah selesai dilaksanakan dengan suatu rekomendasi rencana pengelolaan / pengurangan dampak lingkungan (dulu dinamakan RKL). ANDAL : Diperlukan studi lingkungan yang lebih terinci/detail. d. Beberapa usulan peningkatan jalan mungkin diberi kode `DITOLAK', karena jalan tersebut memasuki daerah konservasi atau ikut beresiko meningkatkan dampak kumulatif terhadap lingkungan. Untuk itu harus dilakukan penilaian lingkungan lebih lanjut, sebelum usulan tersebut dapat diterima. 7.1.4 PROSEDUR PEMBERIAN TANDA (X) PADA PROYEK Lembar analisa proyek A1 mencakup dua hal yang harus diselesaikan oleh tim perencana kabupaten sebagai bagian dari proses penilaian lingkungan. a. Jalan `Baru' untuk Kendaraan Roda Empat Pada waktu penyelesaian A1, cantumkan apakah pekerjaan yang diusulkan untuk bagian proyek akan membuatnya terbuka bagi kendaraan roda-4 untuk pertama kalinya. Jawaban `ya' atau `tidak' terdapat pada kotak yang disediakan di sudut kanan bawah dari formulir. Biasanya ini akan terlihat dari data survai dan kode hambatan aksesnya ; bila kode aksesnya 3 atau 4, jawaban seharusnya `ya'; bila 0,1, atau 2, jawaban seharusnya `tidak'. Bila di masa lampau jalan tersebut pernah terbuka bagi kendaraan roda-4 namun telah tertutup untuk paling sedikit lima tahun, maka jawabannya adalah `ya'. Bila terdapat jejak jalan tanah bekas `dibuldozer' dalam satu tahun terakhir ini tanpa dilakukannya studi lingkungan, maka jawabannya juga `ya'.


3G - 5


b. Melewati Hutan atau Daerah Terjal Sewaktu melaksanakan survai S2, surveyor harus mencatat pada kolom penggunaan tanah (dilengkapi dengan foto-foto) ; bagian-bagian rute jalan yang melewati atau mendekati kawasan hutan yang masih lebat (namun bukan kawasan perkebunan komersial). Demikian pula jika alinyemen jalan yang ada mempunyai kelandaian yang terjal (> 20%) atau melintasi daerah dengan kemiringan yang curam (> 40%), maka ini harus dicatat dalam S2. Sewaktu menyelesaikan lembar proyek A1, tunjukkan apakah bagian jalan tersebut melewati kawasan hutan atau daerah yang kemiringan curam, dengan menyatakan `ya' atau `tidak' pada kotak yang disediakan di bagian bawah formulir. 7.1.5 PENGESAHAN TERHADAP DAERAH RAWAN a. Proses penyaringan ini diarahkan untuk memberikan kode status lingkungan bagi proyek-proyek dalam daftar P3 dan juga bagi semua ruas jalan dalam daftar K1. Bila ada bagian jalan yang berkode `KL', maka itu dianggap memerlukan penyelidikan lapangan khusus berdasarkan informasi yang tersedia baik di pusat, propinsi maupun Kabupaten sendiri. Peranan Tim Perencana adalah untuk membuktikan dan mengesahkan informasi ini di daerah, sebelum Tim Penilai Lapangan diberangkatkan ke lokasi tersebut. b. Untuk membantu proses pembuktian dan pengesahan ini, telah disiapkan di tingkat pusat suatu bentuk peta dasar jalan bagi setiap kabupaten yang menunjukkan kawasan-kawasan hutan. Peta-peta ini mencakup batas-batas resmi dari Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), juga batas-batas yang disarankan untuk daerah hutan yang telah disusun menurut golongannya dan juga bukti apakah daerah tersebut masih tetap berhutan; dalam beberapa hal batas TGHK telah diperbaiki karena tidak sesuai lagi. c. Proses pengesahan ini harus meliputi langkah-langkah berikut, yang berlaku bagi semua calon proyek yang berkode `KL' : Pastikan bahwa bagian jalan tersebut adalah `baru' untuk kendaraan roda-4. Periksa bagaimana wilayah yang dilayani oleh jalan tersebut diperuntukkan dalam rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh Bappeda, bila perlu bicarakan penerapannya dengan Ketua Bappeda dan Kepala Kantor Kehutanan. Periksa apakah alinyemen (horizontal) jalan tersebut telah tergambar dengan benar pada peta dasar jalan dikaitkan dengan daerah `rawan' yang telah ditentukan, dengan cara membandingkannya terhadap peta yang lebih akurat seperti peta topo atau dengan mengunjungi daerah dimana jalan tersebut berada. Periksa dari foto atau S2 ; penggunaan tanah di sepanjang jalan tesebut, terutama bila wilayahnya digolongan sebagai `hutan lindung' pada peta TGHK (hubungi Dinas Kehutanan setempat untuk melihat hal ini). Bila ada bukti yang nyata bahwa dasar yang dipakai untuk melakukan penyaringan tidak benar dan suatu penilaian lapangan mungkin tidak diperlukan, maka bukti tersebut harus didokumentasikan secara rinci dan diserahkan kepada Tim Penilai Lapangan untuk tindakan lebih lanjut. Catatan juga harus diberikan pada tempat yang tersedia di bagian kaki formulir A1.


3G - 6


Bila studi penilaian lapangan tetap diperlukan, maka anggota Tim Perencana harus menyertai Tim Penilai Lapangan ke lapangan dan ikut serta dalam diskusi dan tindakan selanjutnya. 7.1.6 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN a. Pengelolaan dan pemantauan terhadap saran-saran di dalam `Penilaian sektoral' serta saran-saran mengenai Engineering di dalam RKL atau UKL yang timbul dari hasil studi penilaian lingkungan menjadi tanggung jawab dari DPU/BM-Kab. b. Namun demikian staf lingkungan pada Tim Perencana bertanggung jawab untuk mengingatkan Pemrakarsa Proyek (Pimpro) atau Kepala Dinas terkait mengenai kebutuhan RKL/RPL (UKL/UPL) dan menjelaskan mengenai artinya. Demikian pula, staf lingkungan pada Tim Perencana harus memberi tahu staf-staf dinas yang terkait, karena saran-saran RKL /RPL memerlukan tindakan staf-staf tersebut.


3G - 7


7.2

PROSEDUR KONSULTASI (3G/2)

7.2.1 PROSEDUR YANG BERLAKU SAAT INI a. `Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten' ini, dimaksudkan untuk memberikan masukan teknis bagi prosedur konsultasi masyarakat dan pembuatan keputusan di daerah (yang sudah disusun dengan baik), khususnya untuk perencanaan jalan. b. Prosedur Perencanaan Teknis ini tidak menggantikan prosedur konsultasi yang sudah ada, namun dilaksanakan secara bersamaan dan merupakan tambahan bagi prosedur konsultasi tersebut dengan menyediakan dasar-dasar teknis untuk membantu dalam membuat keputusan. c. Prosedur konsultasi yang telah disusun untuk proyek-proyek pembangunan diketahui sebagai P5D (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah) dan terdiri atas enam tahapan sebagai berikut : (dengan jadwal yang telah disesuaikan dengan tahun anggaran baru) Maret / April : Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (MUSBANG Desa) Mei / Juni : Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan (TKPK) Juli / Agustus : Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten (RAKORBANG Kabupaten) September / : Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat Propinsi Oktober (RAKORBANG Propinsi) Nopember : Rapat Konsultasi Regional Pembangunan (KONREG) Desember : Rapat Konsultasi Nasional Pembangunan (KONAS) d. Sistim P5D ini adalah suatu proses dimana desa-desa biasanya memberitahukan kepada Pemerintah mengenai kebutuhan pembangunan di desanya, termasuk kebutuhan akan jalan. Pemerintah lalu menerima usulan kebutuhan ini dan dalam konsultasinya dengan kepala-kepala desa menentukan prioritas proyek, kemudian usulan-usulan desa tersebut diproses untuk menentukan mana yang akan dibiayai. e. Studi perencanaan Umum untuk proyek-proyek ini harus sudah tersedia pada waktunya, untuk disusun dalam formulir UR-1.JK pada bulan Juni – Juli, untuk dibicarakan pada RAKORBANG Tk Kabupaten. 7.2.2 KONSULTASI MASYARAKAT UNTUK JALAN KABUPATEN a. Proses Konsultasi masyarakat untuk jalan kabupaten dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja yang sudah disusun dalam tiga tahap konsultasi sebagai berikut : Tahap 1 - MUSBANG Tahunan Merupakan tahap pertama dari konsultasi masyarakat untuk proyek-proyek jalan lokal. Dengan dipimpin oleh LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) penduduk desa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai proyek jalan. Hasil daripada pertemuan desa tersebut akan didokumentasikan dan digunakan oleh DPU/BM-Kab. untuk perencanaan lebih lanjut. Modul 4 : Tugas 3 - Analisa

3G - 8


Tahap 2 - MUSBANG Khusus Rapat khusus LKMD/MUSBANG mungkin diperlukan bila proyek jalan baru yang diusulkan berpengaruh terhadap kelompok-kelompok `masyarakat terasing' atau `penduduk hutan' yang hidup di hutan dan/atau tergantung pada daerah yang berhutan. Dalam pertemuan ini penduduk yang akan terpengaruh jalan tersebut akan mendapat kesempatan untuk menyatakan pandangannya mengenai diusulkannya proyek jalan tersebut. Proyek jalan tersebut harus dibatalkan dari program bila penduduk yang dipengaruhi oleh adanya jalan tersebut menolaknya. Adalah menjadi tanggung jawab staf lingkungan pada Tim Perencana untuk menentukan penduduk yang terpengaruh, dalam rapat konsultasi dengan Camat dan dinas-dinas setempat (Bappeda, Dinas Sosial dan lain sebagainya). Tahap 3 - PERTEMUAN LMD Lembaga Musyawarah Desa (LMD) memberikan persetujuan atas pelaksanaan proyek-proyek di desanya. Hal ini harus digunakan oleh Camat dan Pejabat Dinas terkait di Kabupaten untuk membicarakan pembangunan jalan yang sebenarnya, termasuk tindakan terbaik dalam pengalokasian lahan yang diperlukan untuk proyek tersebut. Tahapan 1 dan 3 dari proses konsultasi masyarakat untuk jalan-jalan lokal adalah proses yang normal dari perencanaan pengembangan di bawah P5D dan pelaksanaan proyeknya di bawah LMD. Tahap 2 hanya merupakan inisiatif Camat dalam kasus dimana ditemukan kelompok-kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh rencana jalan tersebut. Koordinator Tim akan bertanggung jawab untuk menyiagakan dan mengadakan konsultasi dengan DPUK/DPU-BM-K dan Camat mengenai kemungkinan diperlukannya pertemuan konsultasi khusus. b. Proses Konsultasi Masyarakat dan hubungannya dengan Studi Perencanaan Tahunan (SK 77) dapat dilihat dalam gambar 3G2. 7.2.3 PEMBEBASAN LAHAN a. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Jalan tidak dapat digunakan untuk pembelian atau pembebasan lahan yang dipakai proyek jalan. Prosedur pengadaan atau pembebasan lahan untuk proyek, dilaksanakan dengan mengacu / berdasarkan kepada Keputusan Presiden No.55/1993 dan Kep. Ka BPN : No. 1 /1994 mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Keputusan ini mengatur dan/atau menguraikan tentang prosedur / tata cara pelaksanaan ganti rugi kepada pihak-pihak yang terpengaruh oleh pembebasan lahan tersebut. Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa ganti rugi hanya dapat disediakan selama pengembangan yang diusulkan tersebut sesuai dengan perencanaan Tata Ruang yang ada. b. Sesuai dengan KEPPRES No.55, kabupaten harus mempunyai suatu `Panitia Pembebasan Tanah'. Anggota Panitia tersebut terdiri dari : 1) Bupati / Walikota sebagai (ketua) merangkap anggota 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota sebagai (wakil ketua) merangkap anggota Modul 4 : Tugas 3 - Analisa

3G - 9


3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (anggota) 4) Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pertanian (anggota) 5) Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan (anggota) 6) Camat dimana rencana kegiatan berada (anggota) 7) Kepala desa / lurah dari desa-desa atau Kelurahan dimana rencana kegiatan berada (anggota) 8) Asisten Sekwilda bidang Pemerintahan atau Kabag Pemerintahan sebagai sekretaris I (bukan anggota) 9) Kepala Seksi Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota sebagai sekretaris II (bukan anggota) c. Peranan Panitia ini adalah untuk menyiapkan suatu inventarisasi, menilai status keabsahan tanah dan mengevaluasi bentuk dan besar ganti rugi yang akan diberikan/dibayarkan serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan memberitahu kepada pihak-pihak terkait/terlibat mengenai prosedur-prosedur yang harus dilakukan. d. Panitia ini bertanggung-jawab terhadap hasil-hasil perundingan yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat dengan dinas pemerintah (dalam hal ini DPUK/DPU-BM-K) mengenai bentuk dan jumlah pemukiman baru yang harus disediakan/dipersiapkan. e. Alternatif ganti rugi yang akan diberikan bisa berbentuk uang tunai, pengggantian tanah, pemukiman kembali, atau suatu gabungan dari bentuk-bentuk penggantian tersebut di atas.


3G - 10


DAFTAR ISI Halaman 1. TUGAS 4 - PENAKSIRAN BIAYA .................................................................. 1.1 Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. 1.2 Bahasan Umum Tentang Matriks Biaya Jalan ................................................. 2. TUGAS 4A – PENILAIAN TENTANG MATRIKS BIAYA JALAN ............ 2.1 Lingkup Tugas .................................................................................................. 2.2 Tipe dan Kondisi Permukaan Jalan .................................................................. 2.3 Daya Dukung Tanah Dasar ............................................................................... 2.4 Nomor Disain Perkerasan ................................................................................. 3. TUGAS 4B – PENENTUAN KELAS RENCANA LALU LINTAS .............. 3.1 Lingkup Tugas .................................................................................................. 3.2 Kriteria .............................................................................................................. 4. TUGAS 4C – IDENTIFIKASI DAN PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN BERAT .... 4.1 Lingkup Pekerjaan Berat .................................................................................. 4.2 Kriteria .............................................................................................................. 5. TUGAS4D-IDENTIFIKASIDANPENAKSIRANBIAYAPEKERJAAN PEMELIHARAAN .. 5.1 Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan ..................................................................... 5.2 Strategi Pemeliharaan ....................................................................................... 5.3 Perlakuan Pemeliharaan Pada Tahap Perencanaan .......................................... 6. TUGAS 4E-IDENTIFIKASIDANPENAKSIRANBIAYAPEKERJAAN PENYANGGA .. 6.1 Lingkup Pekerjaan Penyangga ......................................................................... 6.2 Identifikasi Pekerjaan Penyangga ..................................................................... 6.3 Prosedur ............................................................................................................ 7. TUGAS 4F– IDENTIFIKASIDANPENAKSIRANBIAYAPEKERJAAN JEMBATAN ..... 7.1 Lingkup Pekerjaan ............................................................................................ 7.2 Pembangunan Jembatan Baru (PJB) ................................................................ 7.3 Bangunan Bawah .............................................................................................. 7.4 Penggantian Bangunan Atas Jembatan (PAJ) ................................................... 7.5 Perbaikan/Pemeliharaan Jembatan (PJJ) .......................................................... 7.6 Jembatan Limpas (JL) ...................................................................................... 7.7 Prosedur ............................................................................................................ 7.8 Contoh ..............................................................................................................

Modul 5 : Tugas 4 - Penaksiran Biaya

4-1 4-1 4-1 4A-1 4A-1 4A-1 4A-1 4A-2 4B-1 4B-1 4B-1 4C-1 4C-1 4C-1 4D-1 4D-1 4D-1 4D-2 4E-1 4E-1 4E-1 4E-2 4F–1 4F-1 4F-1 4F-3 4F-5 4F-5 4F-5 4F-6 4F-7

TUGAS 4 : PENAKSIRAN BIAYA WAKTU : MEI - JUNI

IDENTIFIKASI & PENAKSIRAN BIAYA PEK. BERAT 4C

4A

IDENTIFIKASI & PENAKSIRAN BIAYA PEK. PEMELIHARAAN 4D

PENENTUAN KELAS RENCANA LALU LINTAS 4B

IDENTIFIKASI & PENAKSIRAN BIAYA PEK. PENYANGGA4E

PENILAIAN KONDISI JALAN ANALISA 3

EVALUASI & PENYARINGAN PROYEK 5A

IDENTIFIKASI & PENAKSIRAN BIAYA PEK. JEMBATAN 4F

TUGAS 4A

TUJUAN/PROSEDUR PENILAIAN KONDISI JALAN Menilai secara subyektif terhadap kondisi jalan, daya dukung tanah dasar (CBR) dan nilai sisa perkerasan, yang didasarkan atas data survai S2 dan foto.

4B

PENENTUAN KELAS RENCANA LALU-LINTAS Menentukan Kelas Rencana Lalu Lintas yang sesuai dengan tingkat lalu-lintas yang diharapkan terjadi, dengan cara menggunakan matriks biaya secara grafis , berdasarkan kondisi jalan dan tingkat lalu-lintas kendaraan roda-4 yang ada sekarang, atau jumlah penduduk yang potensial terlayani proyek.

4C

IDENTIFIKASI & PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN BERAT Menentukan kebutuhan pekerjaan berat, kemudian menaksir biaya pekerjaan per-kilometer secara rata-rata dari matriks biaya jalan sesuai dengan tipe dan kondisi jalan serta KRLL yang telah ditentukan.

4D

IDENTIFIKASI & PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN PEMELIHARAAN Menentukan kebutuhan pekerjaan pemeliharaan untuk jalan-jalan berkondisi baik / sedang , dan menaksir biaya per-kilometer secara rata-rata dari matriks biaya jalan, berdasarkan tipe permukaan jalan dan KRLL yang telah ditentukan.

4E

IDENTIFIKASI & PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN PENYANGGA Memberikan pekerjaan alternatif jika usulan pekerjaan berat tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana. Biaya pekerjaan penyangga perkilometer secara rata-rata ditaksir dari matriks biaya jalan, berdasarkan tipe kondisi permukaan jalan dan KRLL yang telah ditentukan.

4F

IDENTIFIKASI PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN JEMBATAN Menentukan pekerjaan jembatan yang sesuai berdasarkan foto dan data dari survai S2, kemudian menentukan biaya per-meter secara rata-rata dengan mengunakan matriks biaya jembatan.

FORMULIR A1, S2 + FOTO

A1, A2, A3, MATRIK JALAN

A1, MATRIK JALAN A1, MATRIK JALAN

A1, MATRIK JALAN

A1, MATRIK JEMBATAN


1

TUGAS 4

- PENAKSIRAN BIAYA

FORMULIR : A1 & MATRIKS BIAYA JALAN DAN JEMBATAN 1.1


1. Tugas ini dimaksudkan untuk melakukan penaksiran biaya dengan suatu metoda yang sederhana dan cepat bagi pekerjaan berat (pembangunan baru, peningkatan, rehabilitasi), pekerjaan pemeliharaan, dan pekerjaan penyangga. 2. Penaksiran biaya pekerjaan didasarkan atas data hasil survai yang terbatas dan dengan tingkat ketelitian yang juga terbatas, namun memadai untuk keperluan penyaringan proyek dan penyusunan anggaran pendahuluan. Perhitungan biaya yang lebih teliti diperlukan kemudian, berdasarkan hasil disain konstruksi dan survai pemeliharaan yang lebih lengkap. 3. Metode penaksiran biaya ini memerlukan : Foto-foto hasil survai S2. Rangkuman data ruas dan proyek dalam formulir A1 (dari formulir S2). Matriks Biaya untuk Pekerjaan Jalan yang sesuai, dikaitkan dengan Lalu Lintas dan Kondisi Jalan. Tabel Biaya Pekerjaan Jembatan.

1.2

BAHASAN UMUM TENTANG MATRIKS BIAYA JALAN

1.2.1 KEGUNAAN DAN SPESIFIKASI MATRIKS a. Matriks berikut ini menunjukkan tipe dan biaya pekerjaan yang tepat untuk tingkat lalu lintas dan kondisi jalan yang ada, yang perhitungannya dapat dipertanggungjawabkan. b. Telah disiapkan matriks yang terpisah untuk setiap tingkat dari lima tingkat biaya, yang berisi biaya rata-rata berdasarkan data harga satuan yang diberikan oleh setiap kabupaten. Tiap kabupaten telah ditetapkan untuk menggunakan salah satu dari tingkat biaya tersebut. c. Matriks-matriks tersebut tersedia untuk dua kelompok standar, yaitu standar minimum (tradisional) dan standar target. d. Matriks yang disajikan pada contoh berikut ini berdasarkan tingkat biaya sedang (1994) dan standar tradisional. e. Dalam kotak yang terletak di sebelah kiri atas dari matriks dicantumkan spesifikasi matriks yang terdiri dari : Standar Disain (Tradisional/Target) Metoda Kerja (Buruh/Alat) Jarak Angkut Material diasumsikan (km) Bauran Kendaraan Berat (Rendah/Sedang/Tinggi) Medan (Datar/Berbukit/Pegunungan) Tinggi Badan Jalan diasumsikan (meter) Modul 5 : Tugas 4 - Penaksiran Biaya

4-1


1.2.2 TIPE DAN KONDISI JALAN Sumbu-datar matriks menunjukkan tipe dan kondisi permukaan jalan yang ada : Baris 1 : empat kategori tipe perkerasan permukaan (aspal/lapen, batu/telford, kerikil /Japat /Awcas dan tanah) Baris 2 : empat tingkatan kondisi permukaan jalan (baik, sedang, rusak dan rusak berat) Baris3 : kisaran tingkat daya dukung lapisan tanah dasar jalan (sedang, lunak dan seterusnya) dihubungkan dengan taksiran CBR (baris 4) dan Nomor Disain Perkerasan (NDP) yang diambil dan digunakan untuk tujuan analisa (baris 5). 1.2.3 LALU LINTAS a. Sumbu-tegak matriks menunjukkan lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan roda-4. b. Angka ini diturunkan dari analisa data hasil penghitungan lalu lintas yang dilakukan bagi setiap proyek (2D dan 3B). 1.2.4 KELAS RENCANA LALU LINTAS a. Kelas Rencana Lalu Lintas (KRLL) menentukan jenis dan lebar perkerasan yang sesuai, untuk lalu lintas yang diharapkan terjadi setelah perbaikan jalan. b. Kotak-kotak pada kolom kiri matriks menunjukkan tingkat Kelas Rencana Lalu Lintas yang dihubungkan dengan lebar minimum perkerasan dan lebar minimum total (perkerasan berikut bahu jalan). 1.2.5 HASIL TAKSIRAN MATRIKS Untuk kisaran lalu lintas dan kondisi perkerasan tertentu, matriks ini menunjukkan : a. Kelas rencana lalu lintas (KRLL 1, 2, 3, 4) yang dicantumkan dalam hubungannya dengan tipe perkerasan (misalnya A3, K2 dan seterusnya), menunjukkan standar disain yang diperlukan untuk lalu lintas yahg diharapkan. b. Usulan tipe perkerasan untuk pekerjaan berat, baik aspal (A) maupun kerikil (K) c. Perkiraan biaya pekerjaan berat dalam Rp juta / km, yang diperlukan untuk merehabilitasi atau meningkatkan jalan sampai pada standar minimum yang sesuai untuk taraf lalu lintas yang diharapkan, dengan asumsi tidak diperlukan pelebaran (yakni total permukaan yang ada dan lebar bahu jalan sudah pada standar minimum); berlaku untuk umur rencana 10 tahun dengan pemeliharaan yang sesuai dan untuk bauran kendaraan berat yang `rendah'. d. Biaya tambahan pelebaran jalan dalam Rp juta/km bila lebar perkerasan dan atau bahu yang ada berada di bawah standar minimum yang diperlukan oleh kelas rencana lalu lintas yang bersangkutan (misalnya +2, +3, dan seterusnya). e. Alokasi biaya rata-rata yang cocok untuk pekerjaan pemeliharaan dalam Rp juta/km, bagi jalan berkondisi baik/sedang yang tidak memerlukan pekerjaan berat yang mendesak. f. Alokasi biaya yang cocok untuk pekerjaan penyangga dengan biaya rendah, sebagai alternatif bagi pekerjaan berat yang harus ditunda atau yang tingkat lalu lintasnya Modul 5 : Tugas 4 - Penaksiran Biaya

4-2


terlalu rendah untuk dapat dipertimbangkan dalam evaluasi pekerjaan berat; dicantumkan di dalam kotak dengan satuan Rp juta/km. 1.2.6 TABEL SPESIFIKASI PEKERJAAN a. Matriks lalu-lintas/kondisi tersebut di atas dilengkapi dengan tabel Spesifikasi Pekerjaan yang memberikan rincian tentang pekerjaan fisik yang cocok untuk masing-masing Nomor Disain Perkerasan dan kelas rencana lalu lintas (KRLL). b. `Sumbu tegak' tabel tersebut berisi nomor desain perkerasan yang diambil dari matriks lalu-lintas/kondisi. c. `Sumbu mendatar' membagi usulan pekerjaan berat menjadi dua kelompok, yaitu untuk jalan tidak beraspal dan jalan beraspal. Disamping itu juga menunjukkan kelas rencana lalu lintas (KRLL) dan bauran kendaraan berat, yaitu proporsi truk sedang dan berat dalam komposisi lalu lintasnya (lihat Tugas 4B) d. Untuk tiap kombinasi KRLL dan NDP, tabel tersebut menunjukkan : Ketebalan pelapisan ulang (dalam milimeter) Jenis struktur yang ditunjukkan dengan kode pekerjaan untuk : − lapisan permukaan − lapisan pondasi atas − lapisan pondasi bawah − lapisan tanah dasar 1.2.7 KERANGKA PROSEDUR Prosedur penaksiran biaya meliputi bagian dan langkah utama berikut : Penilaian Kondisi Jalan (Tugas 4A) − Menentukan tipe dan kondisi permukaan jalan − Menaksir daya dukung tanah dasar (CBR) − Menentukan Nomor Disain Perkerasan (NDP) Penentuan Kelas Rencana Lalu Lintas (Tugas 4B) − Menentukan Kelas Rencana Lalu Lintas (KRLL) − Menilai Bauran Kendaraan Berat (BKB) Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Berat (Tugas 4C) − Untuk jalan rusak/rusak berat Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Pemeliharaan (Tugas 4D) − Untuk jalan baik/sedang Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Penyangga (Tugas 4E) − Untuk pekerjaan alternatif untuk jalan rusak/rusak berat Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Jembatan (Tugas 4F)


4-3



4-4



4-5


2

TUGAS 4A - PENILAIAN KONDISI JALAN

2.1

LINGKUP TUGAS Menilai tipe dan kondisi permukaan jalan berdasarkan data hasil survai penyaringan ruas jalan (S2), foto-foto dan survai kecepatan (S4), mencakup pemeriksaan : Tipe dan Kondisi Permukaan Jalan. Daya Dukung Tanah Dasar. Nomor Disain Perkerasan.

2.2

TIPE DAN KONDISI PERMUKAAN JALAN

1. Prosedur penilaian tipe dan kondisi permukaan jalan secara subyektif tercakup sebagai bagian dari prosedur penentuan proyek (tugas 3C). 2. Bandingkan catatan hasil survai dengan foto-foto ruas jalan secara keseluruhan, kemudian buat penilaian rata-rata kondisi permukaan jalan untuk tiap bagian proyek yang telah ditetapkan. 3. Apabila ada perbedaan tipe atau kondisi permukaan jalan yang jelas dan panjang, maka jalan yang bersangkutan harus dibagi menjadi dua segmen atau lebih.

2.3

DAYA DUKUNG TANAH DASAR

1. Diperlukan penilaian yang subyektif terhadap daya dukung tanah dasar di bawah perkerasan yang ada. Hal ini jangan sampai dikacaukan dengan kondisi perkerasan yang ada di atasnya. 2. Untuk tiap tipe dan kondisi harus dilakukan pemilihan, umumnya di antara tiga tingkat daya dukung tanah dasar, dihubungkan dengan taksiran harga CBR (California Bearing Ratio) sebagai berikut : Daya Dukung Tanah Dasar (Subyektif ) - Sedang - Agak lunak - Lunak atau lunak sekali

CBR 8% 5% 2 - 3%

3. Daya dukung tanah dasar dapat ditaksir dari foto dengan berpedoman kepada :

Keadaan umum topografi. Pengetahuan umum tentang tanah pada daerah yang bersangkutan. Kecuraman galian dan tebing. Ada atau tidaknya genangan air di samping jalan. Penilaian tentang daya tahan jalan hasil penanganan terdahulu : data penanganan terdahulu pengetahuan mengenai konstruksi perkerasan yang ada Data hasil pengukuran DCP (Dynamic Cone Penetrometer = Percobaan Penetrasi Tanah secara Dinamis) dalam survai disain pada daerah yang mempunyai karakteristik tanah yang sama.


4A - 1


4. Apabila data di atas tidak jelas atau tidak ada, lakukan penaksiran sebagai berikut: Jalan aspal/telford (batu)/kerikil, kondisi baik sampai dengan rusak : − Taksir CBR = 5% ; Jalan aspal/telford (batu)/kerikil, kondisi rusak berat : − Taksir CBR = 5% ; apabila kerusakan jalan secara umum hanya merupakan kerusakan perkerasan. − Taksir CBR = 3% ; apabila kerusakan jalan terutama disebabkan oleh kerusakan tanah dasar, yang bisa diidentifikasi dari tempat-tempat yang amblas. Jalan tanah, semua kondisi : − Taksir CBR = 8% ; apabila pada umumnya tidak terdapat tempat- tempat yang amblas pada permukaan jalan, sedangkan kendaraan roda empat selalu melewati jalan tersebut dan jenis tanah dapat melewatkan air segera setelah hujan terjadi. − Taksir CBR = 5% ; apabila pada umumnya terdapat sejumlah tempat amblas yang kecil/dangkal dan jenis tanah melewatkan air agak lama setelah terjadinya hujan. − Taksir CBR = 3% ; apabila pada umumnya terdapat tempat-tempat amblas yang besar/dalam dan jenis tanah menahan air untuk waktu yang lama setelah terjadinya hujan. − Taksir CBR = 2% ; apabila pada umumnya terdapat tempat-tempat amblas yang besar/dalam dan jalan tersebut terletak di tanah yang basah atau daerah genangan air (sawah, rawa dan sebagainya) − Taksir CBR = 1,5% atau 1% ; apabila diperlukan peninggian untuk menghindari banjir, agar mendapatkan ketebalan perkerasan yang diperlukan. 5. Hati-hati dengan perkiraan yang terlalu rendah terhadap daya dukung tanah dasar terutama pada jalan yang rusak berat, karena seringkali kerusakan tersebut bukan disebabkan daya dukung tanah yang lunak, melainkan tergerus oleh kendaraan yang melewati jalan tanpa perkerasan dan buruknya drainase. 6. Apabila terdapat perbedaan dan perubahan besar dari daya dukung tanah dasar yang nyata maka proyek harus dibagi menjadi segmen-segmen untuk keperluan penaksiran biaya.

2.4

NOMOR DISAIN PERKERASAN

1. Nomor Disain Perkerasan (NDP), menentukan penanganan yang diperlukan dalam pengertian tebal perkerasan tertentu untuk setiap kombinasi tertentu dari kelas rencana lalu lintas, tipe dan kondisi permukaan serta daya dukung tanah dasar. 2. Nomor Disain Perkerasan dapat dibaca pada baris-5 di bagian atas matrik dalam hubungannya dengan masing-masing nilai CBR dan kondisi permukaan. 3. Rincian dari ketebalan masing-masing lapisan perkerasan yang diasumsikan untuk setiap NDP, dapat diturunkan dari Tabel Spesifikasi Pekerjaan.


4A - 2


3

TUGAS 4B - PENENTUAN KELAS RENCANA LALU LINTAS

3.1

LINGKUP TUGAS

1. Proyek perbaikan jalan yang didisain dan dikerjakan dengan baik akan mempunyai umur proyek (masa guna) paling sedikit 10 tahun. Proyek tersebut harus didisain dalam standar minimum yang benar, dengan memperhitungkan lalu lintas yang diharapkan akan melewati jalan tersebut sepanjang umur proyek. 2. Lalu lintas yang ada tidak bisa menjadi indikator yang cukup baik untuk lalu lintas yang akan datang, karena volume lalu lintas cenderung bertambah tiap tahun, sementara tambahan lalu lintas kendaraan bisa timbul apabila biaya perjalanan turun akibat perbaikan jalan atau apabila pejalan kaki, pikulan dan sebagainya beralih ke kendaraan bermotor. 3. Karena itu kisaran kasar lalu lintas kendaraan bermotor roda-4, lima tahun setelah perbaikan jalan harus diperkirakan untuk membantu dalam penentuan Kelas Rencana Lalu Lintas (KRLL) yang sesuai.

3.2

KRITERIA

1. Kelas Rencana Lalu Lintas dan standar disain yang digunakan, sesuai dengan yang disetujui oleh Bina Marga adalah sebagai berikut : KRLL

1

2

3

4*

- Kelas jalan Bina Marga

III C

III B2

III B1

IIIA

- Kisaran LHR kendaraan roda 4

0-50

51-200

201-500

> 500

(0-100)

(101-300)

(301-600)

( > 600)

KERIKIL

KERIKIL /

ASPAL

ASPAL

- TOTAL LHR ekivalen + - Tipe permukaan

ASPAL A. STANDAR TRADISIONAL (min) ** - Lebar perkerasan usulan (m)

3,0

3,5

3,5

4,5

- Lebar total perkerasan dan bahu (m)

5,0

5,5

6,0

7,0

KERIKIL

PEN-MAC /

PEN-MAC

PEN-MAC

- Tipe permukaan

KERIKIL B. STANDAR TARGET ** - Lebar perkerasan usulan (m)

4,5

4,5

5,0

5,5

- Lebar total perkerasan dan bahu (m)

6,0

6,5

7,0

8,5

KERIKIL

BURDA /

BURDA /

HRS ***

BURTU ***

BURTU ***

- Tipe permukaan

KERIKIL Catatan :

*

Jalan dengan LHR > 1500 disarankan untuk dikaji khusus

**

Medan datar / bergelombang

***

Apabila tersedia peralatan dan tenaga yang memadai

+

Lalu-lintas ekivalen roda-4, diperlukan untuk penaksiran manfaat


4B - 1


2. Standar target dapat dipergunakan apabila anggaran mencukupi dan pekerjaan layak secara ekonomis. BURDA/BURTU harus dilaksanakan apabila tersedia alat dan pelaksana berpengalaman yang memadai. 3. Untuk KRLL 2 pilihan antara perkerasan kerikil dan aspal bergantung pada harga relatif dari material setempat dan perkiraan biaya pemeliharaan. Meskipun demikian, sebagai petunjuk umum permukaan aspal dapat ditetapkan di kebanyakan daerah apabila LHR kendaraan bermotor roda 4 melebihi 70 - 100. 3.2.1 PROSEDUR a. KRLL tertera pada kolom bagian kiri dari matriks lalu lintas/kondisi, dan juga ditentukan untuk masing-masing kotak pada matriks tersebut. Hal ini sejalan dengan anggapan standar mengenai pertumbuhan lalu lintas dan tambahan frekwensi perjalanan sesuai dengan kondisi yang ada. b. Apabila LHR ekivalen kendaraan bermotor roda 4 yang ada kurang dari 10- 20, maka penggunaan metode ini kurang tepat. Sebagai gantinya KRLL harus ditaksir dari jumlah penduduk yang dilayani dengan menggunakan studi kependudukan dan hambatan akses (Tugas 3E). 3.2.2 PENILAIAN BAURAN KENDARAAN BERAT (BKB) a. Untuk disain dan perhitungan biaya pekerjaan lebih lanjut, perlu diketahui jumlah kendaraan berat yang akan menggunakan jalan yang bersangkutan. b. Sebagian besar jalan kabupaten hanya menampung lalu lintas kendaraan ringan yang biasanya ber-as ganda dengan bobot terberat `3 - 4 ton' dan berat muatan kotor tidak lebih dari 7 - 11 ton. Ini diasumsikan dalam matriks untuk tujuan penaksiran biaya pekerjaan berat dalam tahap penyaringan. c. Namun ada beberapa ruas jalan yang melayani kegiatan-kegiatan seperti perkebunan, proyek PIR/NES, pabrik/konsesi penebangan kayu atau lokasi material ; yang menampung sejumlah truk sedang dengan as ganda berkapasitas '6 - 8 ton' (seperti Mitsubishi 'FUSO' atau 'TOYOTA') dengan berat muatan kotor 12 - 17 ton, atau yang menampung truk berat dengan as banyak dan mempunyai berat muatan kotor lebih dari 12 - 20 ton (meski jarang sekali dijumpai). d. Disain dan taksiran biaya jalan memerlukan penyesuaian lebih lanjut pada tahap disain dengan memperhatikan muatan as yang lebih berat tadi. Tiga bauran jenis kendaraan yang dipertimbangkan, dinyatakan dengan bilangan desimal (.1,.2,.3) yang ditambahkan pada KRLL sebagai berikut : KODE

BAURAN KENDARAAN BERAT (BKB)

PROPORSI KENDARAAN BERAT TERHADAP TOTAL LHR

1 2 3

Rendah Sedang Tinggi

< 10% 10% - 25% > 25%


4B - 2


e. Periksa hasil analisa data PLL pada lembar analisa data lalu lintas A2 dan hitung persentase kendaraan tipe 12 dan 13 terhadap seluruh kendaraan bermotor roda 4 {yaitu (12+13) : total (8 - 15) x 100} pada kotak yang telah tersedia. f. Tambahkan kode bauran kendaraan berat yang sesuai pada kode KRLL dalam formulir A1 ; sebagaimana contoh berikut ini : TIPE KENDARAAN 12 13 5 3 10

1 0 6

TOTAL 8 s/d 15 200 20 60

12 + 13 / TOT (8 s/d 15) x 100 (%) 3% 15 % 27 %

KRLL . BKB 2.1 1.2 2.3

g. Bila mungkin lakukan wawancara S6A terhadap sumber pembangkit lalu-lintas untuk memeriksa temuan yang didapat pada PLL (Tugas 1E). Hal ini menjadi penting apabila lalu lintas yang ada, kemungkinan tidak mewakili lalu lintas yang akan datang.


4B - 3


4

TUGAS 4C - IDENTIFIKASI DAN PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN BERAT

4.1

LINGKUP PEKERJAAN BERAT

1. Pada umumnya jalan-jalan berkondisi rusak atau rusak berat memerlukan pekerjaan berat agar mencapai standar minimum yang sesuai untuk lalu lintas yang diharapkan. Pekerjaan berat dapat berupa pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi (penunjangan) dengan umur rencana 10 tahun. Pembangunan Baru (PB) pada umumnya terdiri atas pekerjaan untuk meningkatkan jalan tanah atau jalan setapak agar dapat dilalui kendaraan roda 4. Karena kondisi jalan yang berat ini, biasanya memerlukan biaya yang besar dengan pekerjaan tanah yang besar pula. Pekerjaan Peningkatan (PK) dapat dikatakan sebagai peningkatan standar pelayanan dari jalan yang sudah ada; baik dengan membuat lapisan menjadi lebih halus (seperti pengaspalan terhadap jalan yang belum diaspal atau penambahan Lapis Tipis Aspal Beton (Hot Rolled Sheet) pada jalan yang menggunakan lapen; atau penambahan lapisan struktural yang berarti untuk memperkuat perkerasannya; maupun pelebaran lapisan perkerasan yang ada. Pekerjaan Rehabilitasi (RE) diperlukan bila pekerjaan pemeliharaan yang secara tetap harus dilaksanakan itu diabaikan, atau pemeliharaan berkala (pelapisan ulang) terlalu lama ditunda sehingga keadaan lapisan permukaan makin memburuk. Yang termasuk dalam kategori ini ialah perbaikan terhadap kerusakan lapisan permukaan seperti lubang dan kerusakan struktural seperti amblas, asalkan kerusakan tersebut kurang dari 15-20% dari seluruh perkerasan yang biasanya berkaitan dengan lapisan aus baru. 2. Pembangunan kembali secara keseluruhan biasanya diperlukan bila kerusakan struktural sudah tersebar luas sebagai akibat dari diabaikannya pemeliharaan, kekuatan disain yang tidak sesuai atau karena umur rencana sudah terlewati.

4.2

PROSEDUR Gunakan Matrik Pekerjaan dan lembar A1 untuk setiap proyek sebagai berikut :

1. Tentukan pada baris-baris bagian atas matriks tipe dan kondisi permukaan jalan yang ada serta daya dukung tanah dasar (CBR) dari proyek yang bersangkutan (Tugas 4A), lalu : Masukkan harga CBR dan Nomor Disain Perkerasan yang sesuai untuk segmen 1 dalam kotak yang tersedia di formulir A1. Apabila proyek bersangkutan mempunyai dua atau lebih segmen dengan NDP berbeda, masukkan panjang, CBR dan NDP masing-masing segmen (sampai dengan 3 segmen) ke dalam masing-masing kotak yang tersedia di formulir A1. 2. Tentukan dari kolom kiri formulir A1 LEBAR PERKERASAN dan LEBAR TOTAL (gabungan perkerasan dan bahu ) RATA RATA yang ada dari jalan yang bersangkutan, kemudian masukkan untuk tiap segmen ke dalam kotak yang tersedia pada bagian kanan formulir A1.


4C - 1


3. Tentukan pada bagian kiri matriks jumlah lalu lintas yang ada dalam LHR kendaraan roda 4 (8-15) dari rangkuman data PLL pada bagian bawah formulir A1. 4. Tentukan pada matriks daerah atau kotak (dibatasi dengan garis tebal) yang sesuai dengan kombinasi lalu lintas/kondisi yang telah ditentukan lalu catat : − biaya dasar Pekerjaan Berat yang diperlukan (dalam Rp Juta/km) sesuai dengan NDP yang dipilih. − tipe permukaan usulan (A / K) dan kelas rencana lalu lintas (KRLL 1, 2, 3, 4) − biaya pelebaran (dalam Rp Juta/km) bila diperlukan (misalnya +4) − lebar minimal perkerasan dan lebar total perkerasan dan bahu yang sesuai untuk KRLL yang bersangkutan, seperti yang terdapat pada kolom bagian lain dari matriks. 5. Masukkan pada formulir A1 : − KRLL − usulan tipe permukaan − usulan lebar perkerasan − usulan total lebar perkerasan dan bahu − beri tanda `X' pada kotak isian bertanda `PK' yang menunjukkan tipe usulan pekerjaan. 6. Bandingkan lebar total perkerasan dan bahu yang ada dengan yang diusulkan : − bila berbeda kurang dari 0,5 m masukkan langsung biaya dasar per kilometer dalam formulir A1 pada kotak yang tepat (untuk masing-masing segmen) − bila lebar perkerasan atau lebar total berbeda 0,5 m atau lebih, tambahkan biaya pelebaran per kilometer pada biaya dasar per kilometer, kemudian masukkan ke dalam formulir A1. 7. Hitung biaya segmen dengan cara mengalikan biaya per kilometer dengan panjang segmen, apabila hanya ada satu segmen masukkan ke dalam kotak JUMLAH BIAYA JALAN . 8. Bila ada dua atau tiga segmen, jumlahkan setiap BIAYA SEGMEN dan masukkan ke dalam kotak JUMLAH BIAYA JALAN. 9. Tambahkan JUMLAH BIAYA JALAN dengan JUMLAH BIAYA JEMBATAN, bila ada (lihat Tugas 4F) kemudian masukkan ke dalam kotak JUMLAH BIAYA JALAN + JEMBATAN pada formulir A1. 10. Hitung JUMLAH BIAYA JALAN + JEMBATAN per kilometer dengan jalan membagi JUMLAH BIAYA JALAN + JEMBATAN dengan panjang proyek, kemudian masukkan pada formulir A1. 11. Bila jalan yang bersangkutan dinilai berkondisi baik atau sedang, biasanya pekerjaan pemeliharaan lebih disarankan dari pada pekerjaan berat. Matriks akan menunjukkan alokasi dana pemeliharaan dengan kodenya, dan suatu prosedur terpisah akan digunakan untuk mengevaluasi proyek pemeliharaan berkala sebagaimana yang akan di jelaskan pada Tugas 4D. 12. Alternatif pekerjaan penyangga dapat disarankan bila lalu lintas sangat rendah atau bila pekerjaan berat tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana. Matrik menyajikan alokasi anggaran rata- rata untuk pekerjaan penyangga dalam kotak kecil yang akan dijelaskan kemudian pada Tugas 4E.


4C - 2


13. Bila lalu lintasnya rendah, maka studi kependudukan mungkin diperlukan untuk menentukan kelas rencana lalu lintas yang sesuai berdasarkan data jumlah penduduk, bukan lalu lintasnya; seperti dijelaskan pada tugas 3E. Selebihnya matriks dapat dipergunakan dengan cara yang sama untuk jalan-jalan yang memerlukan studi kependudukan. 14. Gunakan NDP dan KRLL untuk menentukan tipe dan tebal konstruksi perkerasan yang sesuai pada Tabel Spesifikasi Pekerjaan. Contoh 1) Karakteristik Jalan yang ada - Tipe Permukaan

Penetrasi Makadam

- Kondisi Permukaan

Rusak

- Daya Dukung Tanah Dasar (CBR %)

Sedang (5%)

- Lebar Perkerasan yang ada

3,0 meter

- Nomor Disain Perkerasan (NDP) untuk :

3

Penetrasi Makadam, kondisi rusak, CBR 5% 2) Lebar Perkerasan + Bahu yang ada

5.0 meter

3) Jumlah LHR roda-4 yang ada

60 LHR

4/5) Untuk kisaran LHR 60, Penetrasi Makadam, Kondisi Rusak, matriks ybs memberikan data :

91

103

116

A2 + 18

- usulan Jenis Pekerjaan

A (perkerasan Aspal)

- usulan Standar Disain

2 (KRLL = 2)

- perkiraan biaya untuk : Pekerjaan Berat , Daya dukung tanah dasar Sedang, tanpa pelebaran 6) Usulan Lebar Minimal yang diperlukan untuk Perkerasan / Perkerasan + Bahu (dari kolom kiri)

Rp. 103 juta / km 3,5 m / 5,5 m

-> dibandingkan dengan lebar total Perkerasan + Bahu yang ada , maka diperlukan pelebaran ;

103 + 18 = Rp 121 juta/km

Biaya Pekerjaan Berat termasuk Pelebaran 12) Kalau pekerjaan berat harus ditunda karena terbatasnya dana, maka biaya Pekerjaan Penyangga yang mungkin dianggarkan : 14) Spesifikasi rincian pekerjaan berat Penmac dari

Rp 6,0 juta / km (angka di dalam kotak) Lap. Permukaan

: 50 mm

Lampiran bagian spesifikasi pekerjaan untuk

Lap. Pondasi Atas : 100 mm

KRLL - 2 / NDP – 3 / Aspal

(batu pecah bergradasi)


4C - 3


5

TUGAS 4D - IDENTIFIKASI DAN PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN PEMELIHARAAN

5.1

LINGKUP PEKERJAAN PEMELIHARAAN

1. Umumnya jalan yang berkondisi baik atau sedang memerlukan pekerjaan pemeliharaan. Perkerasan dengan tipe permukaan dan lebar yang memadai dan berkondisi baik/sedang, hanya memerlukan pemeliharaan rutin secara teratur. 2. Apabila permukaan jalan ASPAL masih dapat dilewati dengan kecepatan dan kenyamanan yang memadai tetapi terlihat adanya tanda-tanda kerusakan, seperti retak-retak atau tambalan (hasil pemeliharaan rutin), maka mungkin akan tepat untuk melakukan pemeliharaan berkala dalam bentuk pengaspalan ulang, baik pengaspalan tipis untuk `pencegahan' atau overlay aspal untuk `perbaikan'. 3. Jalan KERIKIL yang dibangun dan dipelihara dengan baik harus dibentuk ulang secara teratur. Frekuensi pembentukan ini tergantung dari volume lalu-lintas. Secara berkala lapisan penutup ini harus dilengkapi dengan pekerjaan pengkerikilan ulang dengan menggunakan agregat batu pecah bergradasi baik. Pengkerikilan ulang harus dilakukan paling sedikit satu kali dalam tiga tahun. 4. Mengingat cara pembuatannya, pembentukan ulang dengan alat tidak mungkin dilakukan terhadap perkerasan TELFORD. Untuk mengatasi masalah ini maka disarankan pelapisan dengan agregat batu pecah bergradasi baik untuk perkerasan dengan kondisi sedang. Hal ini akan memungkinkan dilakukannya pemeliharaan rutin yang teratur termasuk pekerjaan pembentukan ulang dengan alat. 5. Banyak jalan-jalan yang selain berkondisi sedang dan layak untuk pemeliharaan, juga memerlukan perbaikan drainase.

5.2

STRATEGI PEMELIHARAAN Pemerintah berupaya menggunakan Strategi Pemeliharaan secara Nasional untuk jalan kabupaten. Strategi tersebut secara rinci dimasukkan dalam Buku Petunjuk terpisah untuk Persiapan dari Program Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten.

5.2.1 TUJUAN DARI STRATEGI PEMELIHARAAN ADALAH : a. Menyediakan 100% biaya untuk perbaikan jalan kabupaten yang kondisinya baik atau sedang agar diperoleh standar pelayanan yang dapat diterima. b. Memberikan batasan-batasan yang jelas dan konsisten mengenai pekerjaan pemeliharaan. c. Memprioritaskan latihan-latihan pada perencanaan pekerjaan pemeliharaan serta implementasinya. d. Memberikan tanggung jawab yang jelas untuk pekerjaan pemeliharaan di dalam organisasi kabupaten.


4D - 1


5.2.2 DEFINISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN a. Pekerjaan pemeliharaan dilakukan pada jalan berkondisi baik dan sedang, yang dipisahkan dalam pekerjaan pemeliharaan rutin dan pekerjaan pemeliharaan berkala. b. Pekerjaan pemeliharaan rutin termasuk pekerjaan perbaikan kecil dan pekerjaan rutin umum yang dilaksanakan pada jangka waktu yang teratur dalam setahun, seperti penambalan lapis permukaan dan pemotongan rumput. c. Pekerjaan pemeliharaan berkala meliputi pekerjaan perbaikan dengan frekuensi yang direncanakan dalam satu tahun atau lebih pada suatu lokasi, seperti pengaspalan atau pelapisan ulang permukaan jalan beraspal dan pengkerikilan ulang jalan kerikil, termasuk pekerjaan persiapan dan pekerjaan perbaikan lain untuk mempertahankan agar jalan tetap berkondisi baik. Apabila pekerjaan pengaspalan atau pelapisan ulang dilakukan pada suatu segmen, maka seluruh pekerjaan pemeliharaan termasuk pekerjaan drainase dinyatakan sebagai pekerjaan berkala. (Catatan : Dana khusus harus disiapkan untuk pekerjaan perbaikan besar yang mendesak). 5.2.3 PEMILIHAN RUAS JALAN a. Dalam strategi ini,pemilihan jalan untuk pemeliharaan dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut : 1) Perencanaan pemeliharaan berupa identifikasi dan penyusunan anggaran global - draft P1 (Juli – Agustus) 2) Survai Penjajagan Kondisi Jalan - S1 / perbaikan P1 (September - Oktober) 3) Survai terhadap segmen-segmen untuk Pemeliharaan Periodik dan perhitungan biaya pekerjaan secara rinci - MS2 (Oktober-Nopember) 4) Survai terhadap segmen-segmen untuk Pemeliharaan Rutin dan perhitungan biaya pekerjaan secara rinci (Nopember). 5) Survai untuk Pekerjaan Penyangga dan perhitungan biaya pekerjaan secara rinci (Desember) b. Buku petunjuk ini hanya berkaitan dengan tahap (1) dan (2) saja.

5.3

PERLAKUAN PEMELIHARAAN PADA TAHAP PERENCANAAN

1. Tujuan prinsip pada tahap perencanaan adalah : Menentukan bagian jalan yang berkondisi baik/sedang yang sesuai untuk pekerjaan pemeliharaan dan menaksir kebutuhan dana pemeliharaan secara umum untuk kabupaten, berdasarkan alokasi pembiayaan pemeliharaan secara rata-rata untuk ruas-ruas yang sudah ditentukan. Melaksanakan evaluasi ekonomi pendahuluan untuk bagian-bagian jalan yang diusulkan untuk pemeliharaan periodik, sehingga karenanya dapat disusun peringkatnya berdasarkan prioritas dan dapat dibandingkan secara langsung dengan proyek-proyek pekerjaan berat. 2. Penentuan yang lebih akurat untuk dana pemeliharaan menurut ruas akan dibuat kemudian berdasarkan survai pemeliharaan secara rinci dan spesifikasi kebutuhan


4D - 2


pekerjaan. Prosedur untuk ini tercakup dalam Pedoman Persiapan Program Pemeliharaan Jalan Kabupaten. 3. Dalam matriks, kebutuhan pemeliharaan pada jalan baik/sedang tersaji dalam dua kelompok berkode M1-M4 dan M5-M10; alokasi biaya tersaji dalam Rp juta / km. M1-M4 menetapkan pemeliharaan rutin hanya pada jalan yang mendapatkan pekerjaan berat dalam tiga tahun terakhir termasuk tahun program berjalan. M5-M10 menetapkan kombinasi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala overlay secara penuh, dan meningkatkan drainase yang dibutuhkan secara proporsional dari jalan yang mendapatkan pekerjaan berat lebih dari tiga tahun yang lalu; alokasi dana didasarkan atas kebutuhan tipikal yang ditentukan selama persiapan dari program pemeliharaan. 4. Kategori pemeliharaan yang terpisah ditentukan berkaitan dengan KRLL dan tipe permukaan jalan (aspal, kerikil, telford). 5. M5-M7 menetapkan overlay PMA 5 cm secara penuh. Pelapisan ulang aspal tipis (untuk pencegahan), dimana jalan masih relatif dalam kondisi baik, memerlukan biaya tidak lebih dari 1/2 sampai 2/3 tingkat ini tergantung dari tipe pengaspalan yang dipakai. 6. Catat bahwa tambahan secara terpisah harus dibuat untuk alokasi dana bagi pemeliharaan jembatan (lihat Tugas 4F dan 5B). 5.3.1 PROSEDUR Tahap-tahap yang serupa dengan perhitungan biaya untuk pekerjaan berat (Tugas 4C) harus diikuti untuk mengevaluasi usulan proyek pemeliharaan berkala, menggunakan matriks biaya pekerjaan dan lembar data A1 untuk setiap proyek. a. Gunakan hasil survai S1 untuk menentukan jenis pekerjaan berkala yang sesuai (lihat Tugas 2A). b. Beri tanda silang dalam kotak isian kategori pekerjaan `MP' pada A1 yang menunjukkan bahwa yang akan dievaluasi adalah pekerjaan pemeliharaan berkala . c. Nyatakan pada A1 jenis pelapisan/pengaspalan berkala yang diusulkan dengan menggunakan rincian singkatan jenis permukaan (misalnya : PMA = penmac; BDA = burda; BRA = buras; K = pelapisan kerikil). d. Tentukan pada baris bagian atas matriks jenis dan kondisi lapisan permukaan jalan dan taksiran daya dukung tanah dasar jalan (CBR) untuk proyek (Tugas 4A), lalu masukkan Nomor Disain Perkerasan (NDP) yang bersangkutan untuk setiap segmen dalam kotak-kotak yang disediakan pada formulir A1. Untuk jalan-jalan yang sudah beraspal hanya dapat dimasukkan baik/sedang dengan NDP 1. e. Tentukan dari kolom sebelah kiri formulir A1 lebar perkerasan rata- rata yang ada, lalu masukkan dalam kotak segmen pada bagian kanan formulir A1. f. Tentukan pada bagian kiri dari matriks jumlah lalu lintas kendaraan roda 4 (yaitu jumlah TOTAL jenis 8-15) dari rangkuman penghitungan lalu lintas pada bagian bawah formulir A1. g. Temukan pada matriks biaya pekerjaan berkala M5-M10 dalam Rp juta/km yang sesuai dengan jenis permukaan dan tingkat lalu lintasnya.


4D - 3


− Untuk M5-M7, sesuaikan untuk jenis pelapisan ulang atau pengaspalan ulang dengan pilihan sebagai berikut: 5 cm 3 cm 2 cm -

Penmac Burda Latasir Buras

= = = =

PMA BDA TAB BRA

x x x x

1.0 0.5 0.65 0.15

− Untuk M8-M10, gunakan biaya seperti yang tertera pada matriks. − Bila biaya berdasarkan analisa hasil survai MS2 (yang lebih dapat diandalkan) tersedia, maka biaya inilah yang harus digunakan sebagai pilihan dibandingkan biaya perencanaan dalam matriks. Dalam biaya ini harus dimasukkan biaya untuk drainase dan perbaikan bahu jalan ditambah dengan pemeliharaan rutin. h. Masukkan dalam formulir A1: − KRLL; − Usulan lebar perkerasan yang harus sama dengan lebar perkerasan yang ada; − Panjang segmen; − Harga satuan/km dan perhitungan total segmen dan total biaya jalan ; − Bila ada, biaya pemeliharaan berkala jembatan; − Biaya total pemeliharaan berkala jalan dan jembatan; − Biaya total jalan dan jembatan per km. i. Perlu dicatat bahwa pekerjaan berat baik untuk bagian jalan ataupun jembatan tidak boleh dikombinasikan dengan pekerjaan berkala pada lembar A1 yang sama. Bila bagian lain dari jalan atau suatu jembatan memerlukan pekerjaan berat, maka harus dibuat lembar A1 terpisah untuk proyek-proyek tersebut. j. Bila jalan masih dalam keadaan baik, terutama bila dibangun atau mendapat pelapisan ulang dalam tiga tahun terakhir, atau bila tingkat lalu lintasnya tidak cukup tinggi untuk bisa dibenarkan mendapatkan pengaspalan ulang, maka pemeliharaan rutinlah yang paling sesuai untuk penanganannya; dalam hal ini masukkan data dalam kotak PILIHAN PEKERJAAN di bagian bawah lembar A1 − Tipe : tetapkan M1-M4 − Rp juta/km : biaya/km dari Matriks − Rp juta : biaya total yang dihitung dengan mengalikan biaya per km dengan panjang total proyek.


4D - 4


6

TUGAS 4E - IDENTIFIKASI DAN PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN PENYANGGA

6.1

LINGKUP PEKERJAAN PENYANGGA

1. Pekerjaan penyangga adalah pekerjaan tahunan dengan biaya rendah yang dimaksudkan untuk membuat agar jalan tetap terbuka bagi lalu-lintas yang ada. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya kerusakan yang semakin parah bila ternyata pekerjaan berat tidak sesuai pada saat ini karena rendahnya tingkat lalulintas atau harus ditunda karena tidak cukupnya dana. 2. Pekerjaan penyangga mungkin sekali diperlukan pada bagian jalan yang sebelumnya mendapat pemeliharaan rutin dan periodik yang tidak memadai atau dibangun dengan standar konstruksi yang terlalu rendah. Pekerjaan ini tidak perlu mencakup perkerasan sepanjang satu kilometer penuh penggal jalan, juga tidak perlu mencakup sebagian besar dari seluruh panjang jalan. 3. Umumnya anggaran pekerjaan penyangga digunakan untuk membiayai pekerjaan pada jalan berkondisi rusak atau rusak berat, tidak untuk pekerjaan pada jalan berkondisi baik atau sedang. 4. Pekerjaan penyangga mempunyai kisaran anggaran tertentu antara Rp. 3.0 - 10.0 juta per kilometer. Jumlah anggaran pekerjaan ini harus digunakan untuk tiap kilometer sepanjang ruas jalan, dalam hal ini seluruh dana pekerjaan penyangga tidak boleh digunakan penuh hanya untuk satu kilometer tertentu saja. 5. Suatu proporsi tertentu dari anggaran harus disisihkan untuk pekerjaan penyangga. 6. Pekerjaan ini tidak perlu dilaksanakan apabila tidak akan menghasilkan penghematan yang berarti terhadap waktu perjalanan dan biaya operasi kendaran.

6.2

IDENTIFIKASI PEKERJAAN PENYANGGA

1. Identifikasi khusus untuk pekerjaan penyangga yang memadai, idealnya dilakukan oleh Èngineer' untuk tiap ruas pada saat survai dan dari foto. Meskipun demikian untuk menjaga agar besar biaya yang dikeluarkan digunakan secara layak dan tepat guna, taksiran anggaran rata-rata untuk pekerjaan penyangga disajikan dalam matriks dalam satuan juta rupiah per kilometer untuk tiap kelas rencana lalu lintas dan kondisi jalan. 2. Jumlah anggaran tersebut dihitung dengan rumus yang sederhana berdasarkan kelas rencana lalu-lintas (KRLL) dan kondisi perkerasan, dan secara kasar dihubungkan dengan biaya pengkerikilan ulang sebagai komponen utama pekerjaan penyangga dari kebanyakan jalan. Perhitungannya diambil dari biaya untuk pekerjaan yang terdiri dari penaburan dan pemadatan lapisan agregrat batu pecah setebal 50 mm untuk 20%, 40% dan 80% dari lebar pekerasan 3,0 m; masing-masing untuk jalan berkondisi sedang, rusak dan rusak berat. 3. Meskipun demikian, angka-angka dalam matriks hanyalah angka-angka anggaran saja. Perhitungan sebenarnya harus dibuat sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. 4. Sebagai gambaran, cara pekerjaan penyangga mengatasi keadaan tertentu bisa terdiri dari satu atau lebih di antara pekerjaan berikut :


4E - 1


Perbaikan sementara untuk lubang dan tempat amblas dengan pengisian agregrat batu pecah ke dalamnya. Cara ini perlu diperhatikan; batu berukuran besar dalam agregat dapat mengakibatkan kerusakan areal perkerasan bila tergilas oleh truk berat di atas. Bila hal ini terjadi, maka alternatif lain misalnya stabilisasi dengan semen perlu dipertimbangkan. Penyiapan lapisan tahan segala cuaca untuk jalan tanah berlalu lintas ringan, untuk memperpendek perioda waktu tertutupnya jalan yang bersangkutan Stabilisasi dengan pasir pada bagian yang pendek dari jalan tanah. Peninggian pada bagian yang pendek dari jalan tanah Penambahan parit pembuangan air untuk menjaga agar air jangan sampai tergenang di bawah badan jalan Pembuatan alur melintang pada bahu yang tinggi untuk mengalirkan air dari permukaan jalan Pembuatan gorong-gorong baru atau penggantian gorong-gorong yang rusak atau tidak berfungsi untuk menjaga agar jalan tersebut dapat dilewati kendaraan bermotor sepanjang tahun Pembuatan jalan pendek memutar sementara pada bagian jalan tanah atau kerikil yang tertutup apabila tanah di sekitarnya lebih tinggi. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin lain yang belum ada alokasi dananya 5. Pada dasarnya pekerjaan penyangga bersifat sementara dan mungkin perlu diulang dalam waktu kurang dari 12 bulan. Dalam beberapa kasus hasil pengambilan kebijaksanaan untuk suatu masalah, tidak tepat bila ditinjau dari segi teknis.

6.3

PROSEDUR

1. Untuk kombinasi lalu-lintas dan tipe/kondisi permukaan jalan yang diperlukan, tentukan biaya pekerjaan penyangga (dalam Rp. juta/km) yang dicantumkan dalam kotak kecil pada bagian atas masing-masing bagian yang relevan dari matriks. 2. Masukkan biaya pekerjaan penyangga tersebut ke dalam kotak pekerjaan alternatif pada bagian bawah formulir A1 : − Tipe : − Rp.Jt/km : − Rp.Juta :

H biaya per kilometer dalam Rp juta berdasarkan matriks biaya total dalam Rp juta berdasarkan hasil perkalian biaya per kilometer dengan panjang proyek. 3. Semua ruas/bagian yang dalam tahap perencanaan ditentukan untuk pekerjaan penyangga, harus disurvai (engineering) terpisah untuk menentukan secara tepat pekerjaan yang diperlukan dan biayanya bagi setiap bagian ruas (lihat buku petunjuk terpisah tentang Persiapan Program Pemeliharaan Jalan Kabupaten).


4E - 2


7

TUGAS 4F - IDENTIFIKASI DAN PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN JEMBATAN

7.1

LINGKUP PEKERJAAN

1. Kebutuhan pekerjaan jembatan, bila mungkin ditentukan berdasarkan hasil Inventarisasi Pemeliharaan Jembatan dan Penilaian Jembatan yang dibuat oleh ahli jembatan / bridge engineer (lihat Buku Petunjuk untuk Pemeliharaan Jembatan Kabupaten). 2. Bila inventarisasi tersebut belum dilakukan, maka pekerjaan jembatan ditaksir dari catatan dan foto-foto yang dibuat pada waktu survai penyaringan jalan pada formulir survai (S2) 3. Pekerjaan jembatan dikelompokkan dalam kategori berikut ini :

7.2

PBJ PAJ PJJ: JL :

: Pembangunan jembatan baru : Penggantian bangunan atas jembatan Perbaikan/pemeliharaan jembatan Jembatan Limpas

PEMBANGUNAN JEMBATAN BARU (PBJ)

1. Jika pembangunan jembatan baru diperlukan maka lebar jalur jembatan yang tepat ditentukan berdasarkan tabel berikut : Tabel 4F1 : LEBAR JALUR JEMBATAN Kelas Rencana

LHR (Kenda-

Lalu-

Raan

Lintas *)

Roda-4)

A

B

A

B

A

B

< 50 51 – 200 201 – 500 > 501

3,5 3,5 3,5 3,5

6,0 6,0 6,0 6,0

3,5 3,5 3,5 3,5

3,5 3,5 6,0 6,0

3,5 3,5 3,5 3,5

3,5 3,5 3,5 6,0

1 2 3 4 **)

Catatan :

Lebar jalur (m) untuk panjang jembatan yang berlainan Panjang < 6,0 m

Panjang 6,0 - 30,0 m

Panjang > 30,0 m

LHR = Lalu lintas harian rata-rata A = Standar tradisional (lama) B = Standar target (baru) *) **)

Kelas rencana lalu lintas sesuai Tugas 4B Jembatan dengan LHR lebih dari 1500 untuk KRLL 4 disarankan untuk distudi khusus. Standard target disarankan apabila keadaan memungkinkan, yaitu dana mencukupi dan pekerjaan tetap layak secara ekonomis.


4F - 1


2. Setelah lebar jalur jembatan ditentukan, tipe jembatan harus dipilih. Tabel biaya jembatan yang disajikan pada halaman terakhir dari bab ini memberikan pilihan berdasarkan tipe berikut : Tipe 1

Lantai dan gelagar kayu Kepala jembatan dan pilar tiang/turap kayu (semi permanen) Lebar jalur = 3,5 meter Panjang bentang maksimum = 5 meter Beban rencana = 50% BM

Tipe 2

Lantai dan gelagar kayu Kepala jembatan dan pilar tipe a, b atau c sesuai uraian di bawah Lebar jalur = 3,5 meter Panjang bentang maksimum = 10 meter Beban rencana = 70% BM

Tipe 3

Lantai beton dan gelagar balok T beton. Kepala jembatan dan pilar tipe a , b atau c sesuai uraian di bawah Lebar jalur = 3,5 meter Panjang bentang maksimum = 20 meter Beban Rencana = 70% BM

Tipe 4

Seperti tipe 3 dengan lebar jalur = 6 meter

Tipe 5

Tipe 6

Jembatan limpas (lihat hal. 4F-6)

Jembatan rangka baja Pondasi tiang pancang Lebar jalur = 6 meter Panjang bentang maksimum = 60 meter Beban rencana = 100% BM

3. Planning engineer harus berdiskusi dengan staf DPUK/DPU-BM-K mengenai tipe jembatan yang akan dipilih, antara lain berdasarkan kemampuan kontraktor yang ada dan tersedianya material pada daerah yang bersangkutan. 4. Catatan berikut mungkin dapat membantu dalam pengambilan pilihan yang tepat. Tipe 1

Kebanyakan hanya digunakan untuk jembatan sementara, tapi dapat juga digunakan sebagai jembatan permanen di daerah terpencil yang tidak ada lalu lintas beratnya. Tipe ini sebaiknya digunakan hanya untuk jalan dengan lalu lintas ringan yang LHR nya tidak lebih dari 50 (yaitu KRLL 1.1). Umur rencana : − Bangunan atas 5-8 tahun } tergantung dari mutu − Bangunan bawah 3-6 tahun } kayu yang digunakan


4F - 2


Tipe 2

Tipe 3&4

Tipe 5

7.3

Jembatan tipe 2 dapat digunakan apabila kayu berkwalitas tinggi dengan ukuran yang memadai tersedia dalam jumlah yang cukup. Umur rencana : Bangunan atas sama dengan tipe 1 Bangunan bawah 25-30 tahun Jembatan tipe 3 dan 4 merupakan tipe jembatan yang biasanya disarankan untuk digunakan pada jalan kabupaten, karena itu sebaiknya dipilih apabila layak secara ekonomis. Umur rencana : 25-30 tahun Jembatan rangka baja dengan bentang tunggal dapat dipilih apabila terdapat kesulitan dalam pembuatan pilar di sungai atau adanya pilar seperti itu akan mengganggu lalu lintas sungai (perahu atau kayu yang dihanyutkan). Umur rencana : Bangunan atas 50 tahun (pemeliharaan normal) Bangunan bawah seperti tipe 3 dan 4

BANGUNAN BAWAH

1. Tabel biaya jembatan juga memberikan kemungkinan kepada perencana untuk memilih tipe bangunan bawah yang berbeda (a, b dan c) untuk jembatan tipe 2, 3 dan 4. Tipe - a : Bangunan bawah berupa kepala jembatan pasangan batu dengan tinggi 3,0 meter dan pilar pasangan batu dengan tinggi 5,0 meter (lihat gambar di bawah). Tipe – b : Bangunan bawah sama seperti tipe a namun tinggi kepala jembatan 5,0 meter dan tinggi pilar 7,0 m. Gambar Contoh Bangunan Bawah Tipe a dan b


4F - 3


Tipe – c : Bangunan bawah jembatan terdiri kepala jembatan perletakan langsung (bank seat) beton bertulang dengan pondasi tiang pancang dan pilar rangka beton (Standar Bina Marga).

Gambar Contoh Bangunan Bawah Tipe c

2. Tipe bangunan bawah mana yang harus dipilih oleh perencana, tergantung pada dua masalah utama, yaitu : tinggi tebing dan kondisi tanah dasar. Tinggi tebing dapat ditaksir dari foto-foto, apabila dalam tahap survai tidak dilaksanakan pengukuran. Kondisi tanah dasar lebih sulit untuk ditaksir oleh perencana, meskipun hanya penyelidikan tanah yang dapat mengungkapkan sifat tanah dasar secara tepat, namun kondisi tanah lunak masih mungkin untuk diamati dari foto. 3. Bangunan bawah tipe - a dan b hanya dapat digunakan bila kondisi tanah dasar `baik' yaitu pasir, kerikil, lempung keras atau batuan. Sementara bangunan bawah tipe - c dapat digunakan untuk semua tipe tanah dasar. 4. Bila menggunakan bangunan bawah tipe c, panjang jembatan yang diperlukan mungkin harus ditambah karena lereng di depan kepala jembatan akan mengurangi kapasitas jalur air (penampang di bawah jembatan). Dalam hal ini jembatan yang mempunyai bangunan bawah tipe c perlu luas penampang pengaliran yang sama dengan jembatan yang mempunyai bangunan bawah tipe a atau b. Untuk tinggi yang sama jembatan dengan bangunan bawah tipe c akan lebih panjang dari pada jembatan dengan bangunan bawah tipe a atau b.


4F - 4


5. Perlu dicatat bahwa harga-harga dalam tabel biaya jembatan, tidak mencakup harga untuk hal-hal berikut :

Oprit (Approach roads) : Biaya pekerjaan oprit dihitung sebagai pekerjaan berat untuk jalan (Tugas 4C). Jembatan sementara (untuk memelihara arus lalu lintas) : Bila jembatan baru dibangun pada lokasi yang sama dengan jembatan lama, jembatan (dan jalan) sementara perlu dibuat untuk menjaga agar arus lalu lintas tetap berjalan. Biaya jembatan sementara dapat diambil dari biaya jembatan tipe 1 dalam tabel Biaya Jembatan. Pembongkaran jembatan lama (bila ada) : Biaya pembongkaran jembatan lama biasanya relatif kecil sehingga untuk tahap perencanaan dapat diabaikan.

7.4

PENGGANTIAN BANGUNAN ATAS JEMBATAN (PAJ)

1. Dalam beberapa kasus hanya bangunan atas jembatan yang perlu diganti, karena itu dalam Total Biaya Jembatan biaya bangunan atas jembatan diberikan secara terpisah. 2. Biaya bangunan atas jembatan ini sebaiknya digunakan hanya apabila perencana benar benar yakin bahwa kepala jembatan dan pilar yang ada dapat digunakan untuk bangunan atas yang baru. Bila pilar dan kepala jembatan yang ada perlu pelebaran atau penguatan maka biaya jembatan baru dapat dipakai untuk tahap perencanaan.

7.5

PERBAIKAN/PEMELIHARAAN JEMBATAN (PJJ)

1. Perhitungan biaya jembatan berkondisi baik/sedang yang hanya memerlukan perbaikan (pemeliharaan berkala) atau pemeliharaan rutin pada tahap ini tidak perlu dimasukkan dalam biaya proyek. Sebagai gantinya biaya tersebut harus dimasukkan dalam alokasi dana tahunan untuk pemeliharaan jembatan seluruh kabupaten berdasarkan panjang total jembatan (lihat Tugas 5B). 2. Untuk membantu dalam perkiraan tersebut, jumlah dan panjang total jembatan dan penyeberangan pada bagian proyek yang bersangkutan dicantumkan dalam masing masing kotak yang disediakan pada bagian kiri formulir A1.

7.6

JEMBATAN LIMPAS (JL)

1. Dalam beberapa kasus, jembatan limpas mungkin merupakan alternatif yang memadai dan murah untuk penyeberangan. Misalnya bila harga jembatan biasa menyebabkan proyek yang bersangkutan tidak layak secara ekonomis, maka salah satu alternatif untuk membuat proyek menjadi layak adalah dengan mengganti beberapa atau seluruh jembatan dengan jembatan limpas 2. Jembatan limpas (kadang-kadang disebut juga dengan Ford atau Irish crossing) pada dasarnya adalah suatu tanggul rendah yang melintang di atas dasar sungai, ditutup dengan lapisan beton padat. Lereng dari pada tanggul ini dilindungi oleh pasangan batu yang disemen.


4F - 5


3. Lalu lintas biasanya masih dapat lewat walaupun jembatan limpas ini terendam luapan air sampai setinggi 30 cm. Jembatan limpas yang digunakan pada sungai yang memiliki aliran air yang cukup konstan, harus dilengkapi dengan goronggorong. 4. Sebelum memilih jembatan limpas, perencana harus mempertimbangkan hal- hal berikut Jembatan limpas umumnya digunakan hanya untuk lalu lintas rendah yaitu KRLL 1 dan 2 (lihat Tugas 4B) Berapa kali dan berapa lama jembatan limpas tidak bisa dilewati karena banjir ? Penutupan 5-7 kali per tahun dengan jangka waktu masing-masing 1-2 hari (jumlahnya tidak lebih dari 14 hari per tahun), secara normal dapat diterima (untuk KRLL 1 dan 2). Jembatan limpas umumnya tidak boleh digunakan pada sungai yang tanah dasarnya lunak. Jembatan limpas juga tidak boleh dipilih untuk penyeberangan pada lembah yang sempit dan dalam (dimana diperlukan banyak pemotongan tebing). 5. Tabel Biaya Jembatan menyajikan biaya untuk dua tipe jembatan limpas : Tipe 6a : Tinggi tanggul 0-0,5 meter. Bagian atas tanggul dilindungi dengan beton setebal 20 cm sedangkan lerengnya dengan pasangan batu. Tipe 6b : Sama dengan tipe 6a, dengan tinggi tanggul 0-2,0 m dan dilengkapi dengan gorong-gorong untuk memungkinkan sejumlah aliran yang konstan melewati jembatan limpas tersebut.

7.7

PROSEDUR

1. Masukkan jumlah total dan panjang dari jembatan atau penyeberangan sungai yang tidak berjembatan pada bagian proyek yang bersangkutan (bukan ruas) di bagian kiri dari formulir A1. 2. Tentukan tipe pekerjaan jembatan yang diperlukan untuk setiap jembatan. − PBJ : − PAJ : − B/S :

Pembangunan Jembatan Baru Penggantian Bangunan Atas Jembatan Jembatan dalam kondisi baik/sedang ; tidak perlu perbaikan

3. 4. 5. 6. 7.

Tentukan panjang jembatan. Tentukan KRLL dan lebar jalur jembatan dari tabel 4F.1. Pilih tipe jembatan (atau tipe bangunan atasnya). Untuk jembatan baru tipe 2, 3, dan 4 pilih tipe bangunan bawah. Dapatkan harga satuan pekerjaan jembatan dari tabel biaya jembatan (dalam Rp.Juta / meter panjang jembatan). Biaya total tiap jembatan didapat dari perkalian panjang jembatan dengan harga yang ada dalam tabel biaya jembatan. 8. Tentukan apakah diperlukan jembatan sementara. Apabila diperlukan dapatkan biaya jembatan darurat tersebut dengan cara yang sama seperti pada butir-6 dengan menggunakan harga satuan untuk jembatan baru tipe 1. Biaya ini ditambahkan pada biaya yang diperoleh pada butir-6.


4F - 6


9. Masukkan data untuk pekerjaan jembatan ke tempat yang sesuai di formulir A1: − Pal kilometer lokasi jembatan yang tertera pada bagian kiri dari formulir A1 yang telah dikoreksi dengan faktor penyesuai odometer. − Tipe pekerjaan jembatan yang diusulkan (PBJ, PAJ, JL) − Tipe jembatan yang diusulkan (1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, dan seterusnya) − Panjang, lebar, biaya per meter dan biaya total jembatan yang diusulkan. − Catatan : Seluruh jembatan harus dicatat termasuk yang tidak memerlukan perbaikan (B/S) dengan tidak memberikan biaya ( ' 0 ' ) 10. Biaya total jembatan didapat dengan menjumlah biaya total tiap jembatan.

7.8

CONTOH

1. Jembatan no. 23-004 di kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara harus diganti baru (PBJ : jembatan baru). 2. Panjang jembatan = 20 meter. 3. KRLL 3.1, berdasarkan tabel 4F.1 dipilih lebar jalur jembatan = 6.0 meter. 4. Dipilih jembatan tipe 4 dengan bangunan bawah tipe b. 5. Dalam tabel Biaya Jembatan (contoh Sumatera Utara tahun 1994) didapat harga satuan Rp. 9,6 juta ( panjang jembatan = 20 meter pada `sumbu mendatar' dan jembatan tipe 4 dengan bangunan bawah tipe b pada `sumbu tegak'). Biaya Jembatan baru = 9,6 x 20 = Rp. 192 juta. 6. Misalkan diperlukan jembatan sementara. Biaya bisa diperoleh dengan menggunakan harga satuan jembatan tipe 1 dalam tabel Biaya Jembatan, dengan biaya : 0,9 x 20 = Rp. 18 juta. 7. Biaya total jembatan tersebut menjadi 192 + 18 = Rp. 210 juta (yang harus dimasukkan ke dalam formulir A1).


4F - 7



4F - 8


DAFTAR ISI Halaman 1. TUGAS 5A – PERSIAPAN PROGRAM TAHUNAN ..................................... 1.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 2. TUGAS 5B – KAJI ULANG DAN PERSIAPAN DAFTAR PEMELIHARAAN ........... 2.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 2.2 Penyusunan P1 Pendahuluan ............................................................................ 2.3 Prosedur Kaji Ulang P1 ..................................................................................... 2.4 Penyelesaian P1 ................................................................................................ 3. TUGAS 5C – PENYIAPAN DAFTAR PANJANG PEKERJAAN BERAT ... 3.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 3.2 Penyusunan P2 .................................................................................................. 4. TUGAS5D–KAJIULANGKEBUTUHANANGGARANDANSTRATEGIPEKERJAAN ... 4.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 4.2 Penyelesaian P5 ................................................................................................ 5. TUGAS 5E – PERSIAPAN DAFTAR PENDEK PEKERJAAN BERAT ...... 5.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 5.2 Kriteria Pemilihan Untuk P3 ............................................................................. 5.3 Penyusunan P3 .................................................................................................. 5.4 Penyusunan P4 .................................................................................................. 6. TUGAS 5F – KAJI ULANG PROGRAM DAN DOKUMENTASI ANGGARAN ......... 6.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 6.2 Penyaringan Linkungan .................................................................................... 6.3 Pemeriksaan Studi Perencanaan ....................................................................... 6.4 Penyesuaian untuk Memenuhi Kriteria Nasional/Propinsi ............................... 6.5 Kaji Ulang Prioritas Kabupaten ........................................................................ 6.6 Penyesuaian pada Alokasi Dana ....................................................................... 6.7 Kaji Ulang Elijibitas Disain dan Pasca Disain .................................................. 6.8 Proyek-Proyek yang Dianggarkan Kembali ...................................................... 6.9 Proses Persetujuan Teknis dan Anggaran ......................................................... 6.10 Persiapan Kerangka Program ke Depan ............................................................

Modul 6 : Tugas 5 - Persiapan Program Tahunan

5A-1 5A-1 5B-1 5B-1 5B-1 5B-3 5B-4 5C-1 5C-1 5C-1 5D-1 5D-1 5D-1 5E-1 5E-1 5E-1 5E-2 5E-5 5F-1 5F-1 5F-1 5F-2 5F-2 5F-2 5F-2 5F-2 5F-3 5F-3 5F-4

TUGAS 5 : PERSIAPAN PROGRAM TAHUNAN WAKTU : JULI - AGUSTUS KAJI ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE 1

SURVAI 2

KAJI ULANG & PERSIAPAN (P1) PEMELIHARAAN 5B

PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN

ANALISA 3

EVALUASI DAN PENYARINGAN PROYEK 5A

PERSIAPAN DAFTAR PANJANG PEK. 5C BERAT (P2)

KAJI ULANG PROGRAM DAN DOKUMENTASI ANGGARAN 5F

TUGAS 5A

4

PENGKAJIAN KEBUTUHAN ANGGARAN DAN 5D STRATEGI PEKERJAAN

PERSIAPAN DAFTAR PENDEK PEK. BERAT (P3/P4) 5E

TUJUAN/PROSEDUR EVALUASI DAN PENYARINGAN PROYEK

FORMULIR A1

Proyek Pekerjaan Berat dievaluasi dengan cara membandingkan biaya per-kilometer (jalan + jembatan) dengan manfaat per-kilometer, untuk mendapatkan ukuran manfaat proyek dalam NPV/Km. Proyek-proyek tersebut kemudian disaring berdasarkan rekomendasi pekerjaannya, dalam daftar P2 ('long list' Pekerjaan Berat)

5B

KAJI ULANG DAN PERSIAPAN DAFTAR PEMELIHARAAN

P1

Daftar pemeliharaan P1 merupakan pekerjaan kantor yang harus disusun pada bulan Juni - Juli, berisikan semua ruas jalan yang ; Berkondisi baik/sedang berdasarkan daftar induk jaringan jalan K1 sedang dalam pekerjaan peningkatan atau pemeliharaan pada tahun berjalan layak untuk dipelihara, yang ditemukan pada saat survai S2 terakhir Daftar ini akan menjadi dasar bagi Survai Penjajagan Kondisi Jalan (S1) pada bulan September - Oktober, yang hasilnya akan mengkaji-ulang dan memperbaiki data di P1 dengan memasukkan usulan pekerjaan pemeliharaan untuk tahun program mendatang.

5C

PERSIAPAN DAFTAR PANJANG PEKERJAAN BERAT

5D

PENGKAJIAN KEBUTUHAN ANGGARAN DAN STRATEGI PEKERJAAN

5E

5F

P5

Perkiraan kebutuhan dan keterbatasan dana setiap tahunnya, dibuat dengan menggunakan formulir P5. Ini akan membantu kabupaten dalam menyusun strategi pendanaan untuk pekerjaan jalan secara lebih rasional.

PERSIAPAN DAFTAR PENDEK PEKERJAAAN BERAT

P2

Semua studi perencanaan berdasarkan proses analisa A1 harus didokumentasikan dalam daftar P2 yang juga berisi proyek-proyek layak yang belum dilaksanakan ('luncuran') dari hasil studi tiga tahun terakhir. Proyek-proyek yang layak (NPV>=0) disusun berurutan untuk menentukan prioritasnya. Proyek tidak layak (NV) atau tidak dievaluasi (NE) tapi direkomendasikan untuk pekerjaan alternatif pemeliharaan (M) harus dimasukkan ke dalam daftar P1. Proyek yang tidak dievaluasi karena masalah data memerlukan penanganan lebih lanjut.

P3 P4

Perkiraan kebutuhan dan keterbatasan dana , harus dipertimbangkan di dalam pemilihan ruas -ruas untuk usulan pekerjaan berat dalam daftar P3. Semua proyek yang tercantum dalam P3 harus layak secara ekonomi dari hasil studi perencanaan. Proyek-proyek layak yang tidak tercantum pada P3 karena keterbatasan dana harus direkomendasikan untuk pekerjaan 'penyangga' dan dimasukkan dalam daftar P4.

KAJI ULANG PROGRAM DAN DOKUMENTASI ANGGARAN Kaji ulang program secara menyeluruh termasuk penyempurnaannya, harus dilakukan diantara waktu penyusunan program pendahuluan di bulan Agustus dan saat pematangan program pada RAKON di bulan Desember. Kaji ulang mencakup penyaringan lingkungan dan 'audit' studi perencanaan oleh staf tingkat pusat / propinsi, disamping juga beberapa penyesuaian dan perubahan yang timbul dari ; kebijaksanaan pusat / propinsi, perubahan prioritas, masalah elijibilitas disain, serta perhitungan kembali proyek luncuran. Daftar P3 yang telah diperbaiki harus sudah dibuat pada bulan Agustus - September, sebagai dasar bagi usulan akhir dan pendokumentasian anggaran (RD-1.JK).

P3, RD-1.JK, HR


1

TUGAS 5A - EVALUASI DAN PENYARINGAN PROYEK FORMULIR : A1

1.1


1. Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk mengkaji ulang, menyelesaikan dan menggabungkan lembar data proyek A1, termasuk penilaian status evaluasi dari setiap proyek, sebagai hasil perbandingan antara manfaat (tugas 3D atau 3E) dan biaya perencanaan (tugas kelompok 4). 2. Suatu proses penyaringan kemudian dilaksanakan, lalu rekomendasi dibuat untuk proyek- proyek tersebut; apakah harus dipertimbangkan untuk pemeliharaan (daftar P1), untuk pekerjaan berat (daftar P2/P3), untuk pekerjaan penyangga (daftar P4), atau untuk pengkajian dan evaluasi lebih lanjut. 1.1.1 PROSEDUR a. Kaji ulang dan periksa setiap lembar A1 untuk kesesuaian dan kekurangan pemasukan data, lalu perbaiki sesuai kebutuhan, misalnya :

Apakah penentuan ruas lengkap dan sama seperti yang ada pada K1; jika tidak, tegaskan bahwa data survai yang baru adalah yang benar. Apakah ruas tersebut dibagi dalam proyek-proyek yang pantas/bisa diterima; apakah jumlah panjang proyek sama dengan panjang ruas? Apakah Kelas Rencana Lalu Lintas dimasukkan dengan benar? Apakah semua jembatan yang diperlukan sudah dipertimbangkan? Apakah data lalu lintas dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan? Apakah sudah dipindahkan dari formulir S5B dan A2 dengan benar? Apakah riwayat pekerjaan yang terakhir sudah dicatat dalam A1? apakah sesuai dengan kondisi yang ada dan biaya yang diusulkan? Apakah informasi mengenai kependudukan/kode akses/jalan baru sudah dimasukkan dan sesuai?

b. Periksa bahwa perkiraan manfaat/km proyek pada setiap lembar A1 telah dimasukkan dengan benar dari tabel manfaat lalu lintas (tugas 3D), atau dari lembar A3 jika merupakan proyek kependudukan (tugas 3E). c. Periksa bahwa biaya pekerjaan jalan dan jembatan pada setiap lembar A1 telah dimasukkan dengan benar dari matrik biaya (tugas 4C), dan telah dijumlahkan serta dihitung rata-ratanya per km dengan benar pula. d. Periksa apakah perhitungan NPV/KM sudah benar yakni dengan cara mengurangkan biaya/km dari manfaat/km. e. Kaji kembali status evaluasi setiap proyek dan masukkan salah satu dari kode-kode di bawah ini dalam kotak yang disediakan dalam lembar A1 :


5A - 1


Kode *** ** * NV NE

Status Evaluasi Kelayakan tinggi Kelayakan sedang Kelayakan rendah Belum Layak Tidak di Evaluasi

NPV / Km > 20 Rp. juta 10 – 20 Rp. juta 0 – 9 Rp. juta < 0 Rp. juta (negatif) Belum Tersedia

f. Tambahkan kode Rekomendasi disamping kode evaluasi, dengan menggunakan kode-kode sebagai berikut : R NR M H LL P D I S SK

: Direkomendasikan / bila layak dan tidak ada masalah lain (masukkan dalam daftar P2). : Tidak direkomendasikan untuk pekerjaan apa pun, biasanya digabung dengan NV. : Sesuai untuk pemeliharaan, biasanya digabung dengan NE atau proyek layak untuk pemeliharaan berkala. (masukkan dalam daftar P1), : Sesuai untuk pekerjaan penyangga, biasanya digabung dengan NV (masukkan dalam daftar P4). : Masalah data lalu-lintas : Masalah data kependudukan : Masalah disain/biaya : Masalah penentuan proyek : Masalah status ruas : Memerlukan studi khusus

Contoh : Proyek

NPV/km

Rekomendasi

Kode

Proyek 01

+ 45 Rp. juta

Tidak ada masalah

*** / R

Proyek 02

+ 7 Rp. juta

Data lalu-lintas diragukan

* / LL

Proyek 03

- 10 Rp. juta

Pekerjaan Penyangga

NV / H

g. Untuk keperluan kaji ulang A1 pada proyek `luncuran', gunakan kode berikut ini; (lihat penjelasannya pada tugas 5C ) C : X :

Proyek luncuran dengan prioritas tinggi Proyek yang telah dilaksanakan atau catatan untuk A1 yang lama (bukan untuk pekerjaan berat tahun berikutnya).

h. Proyek-proyek dengan kode masalah ( LL / P / D / I / S / SK ) dapat disebut layak, namun bila dimasukkan dalam program perlu persyaratan beberapa tindakan lanjutan atau audit. Jenis masalah dan tindakan yang diusulkan harus dicatat pada bagian bawah lembar A1. i. Tanda tangani semua formulir A1 di bagian bawahnya, lalu susun sesuai urutan nomor ruasnya, kemudian arsipkan (jika perlu kirimkan copy-nya kepada instansi yang berwenang, untuk audit / kaji ulang). Modul 6 : Tugas 5 - Persiapan Program Tahunan

5A - 2


2

TUGAS 5B - KAJIULANG DAN PERSIAPAN DAFTAR PEMELIHARAAN FORMULIR : P1

2.1


1. Sebagai tahap awal dalam mempersiapkan Program Pemeliharaan Tahunan, maka semua ruas jalan yang berkondisi baik/sedang dan sesuai untuk pemeliharaan harus dimasukkan dalam daftar pemeliharaan P1. 2. Daftar P1 dimaksudkan untuk membuat jumlah suatu rangkuman pendahuluan dan kebutuhan pemeliharaan secara umum sebagai dasar bagi penyusunan anggaran keseluruhan; sementara untuk penyelesaian usulan program pemeliharaan ini, akan diperlukan survai pemeliharaan yang lebih rinci (ada petunjuk teknis tersendiri). 3. Daftar P1 harus dipersiapkan setiap tahun dibagi dalam dua tahap : P1 pendahuluan dipersiapkan di kantor dalam bulan Juli - Agustus ; P1 akhir atau hasil kaji ulang terhadap P1 pendahuluan dilakukan dalam bulan Nopember. 4. P1 akhir menjadi dasar untuk mempersiapkan P1 tahun berikutnya. Sekali sudah disusun dengan benar, maka P1 tidak perlu lagi ditulis ulang secara keseluruhan setiap tahunnya; perbaikan ulang terhadap P1 tahunan dan pemutakhiran data berdasarkan hasil kaji ulang terhadap P1 sebelumnya sudah cukup memadai. 5. Daftar P1 pendahuluan dapat disusun secara manual atau langsung dari database komputer. Daftar ini mengklasifikasikan jalan sesuai dengan jenis permukaan, tingkat lalu lintas serta tahun terakhir pelaksanaan pekerjaan berat dan pemeliharaan berkala. 6. Dalam tahap kaji ulang, P1 versi pendahuluan diperbaiki dan kebutuhan pemeliharaan awal ditentukan terutama atas hasil survai S1 pada bulan September Oktober dan diikuti dengan survai pemeliharaan yang lebih rinci (MS2).

2.2

PENYUSUNAN P1 PENDAHULUAN

1. Dalam daftar P1 harus dicantumkan semua jalan kabupaten yang diyakini mempunyai kondisi `baik/sedang', termasuk : Ruas-ruas yang mendapatkan pekerjaan berat tahun yang sedang berjalan. Ruas-ruas yang mendapatkan pekerjaan pemeliharaan tahun yang sedang berjalan. Setiap ruas lainnya yang dibangun pada satu dan dua tahun yang lalu. Setiap ruas lainnya yang ditentukan untuk pemeliharaan dari hasil survai-survai S1 dan S2 yang baru saja dilaksanakan. Setiap ruas lainnya yang ditetapkan dalam kondisi `baik/sedang' pada K1. 2. P1 harus disusun secara langsung dari database komputer ataupun secara manual dari sumber-sumber yang ada di kantor. 3. Kolom-kolom 1-4 menunjukkan ruas jalan seperti yang ada dalam K1. Kolomkolom 5-11 menunjukkan data segmen yang terdiri dari pal Kilometer, tipe, kondisi, dan lebar perkerasan, serta Kelas Rencana Lalu Lintas yang didasarkan terutama atas informasi dari K1 dan K3.


5B - 1


4. Kolom 12 menunjukkan segmen yang berkaitan dengan kode-kode pemeliharaan M1 sampai M10. Kode-kode ini sudah dimasukkan dalam matrik biaya (lihat tugas 4D) dan ditentukan oleh tipe permukaan, KRLL dan umur jalan sejak pekerjaan berat terakhir (PK) atau pelapisan ulang (MP) seperti terlihat di bawah. 5. Komputer akan menghasilkan P1 yang secara otomatis mencantumkan kode-kode tersebut, juga menjumlahkan panjang dan biayanya menurut kelasnya. P1 yang disusun secara manual memungkinkan setiap segmen dapat dicantumkan pada kolom dengan kode M yang sesuai,untuk membantu penghitungan secara manual. Kode M

Jenis Permukaan

Kelas Rencana Lalu lintas

Tahun sejak PK / PM (pelapisan ulang)

HANYA UNTUK PEMELIHARAAN RUTIN

M1 M2 M3 M4

Aspal Aspal Kerikil Kerikil

1, 2, 3 *) 4 1 *) 2

<4 <4 <4 <4

JUGA UNTUK PEMELIHARAAN BERKALA

M5 M6 M7 M8 M9 M10

Aspal Aspal Aspal Kerikil Kerikil Batu/Telford

1 2, 3 *) 4 1 2 1, 2, 3

>3 >3 >3 >3 >3 >3

*) menunjukkan asumsi yang dapat dipakai bila data lalu lintas hilang. 6. Kolom 13 dari daftar P1 merupakan ringkasan riwayat pekerjaan dari K3 atau dari sumber- sumber lain, yang menunjukkan tahun terakhir dilaksanakannya pekerjaan berat (PK) dan/atau pemeliharaan berkala (MP/pelapisan ulang). 7. Pada akhir daftar P1, ada ringkasan yang menunjukkan : Baris A : Jumlah panjang segmen jalan dalam kilometer menurut kode M- nya. Baris B : Pengeluaran rata-rata per km menurut kode M-nya untuk pemeliharaan rutin berdasarkan matriks biaya perencanaan. Baris C : Jumlah seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan rutin (AxB). Baris D : Panjang segmen jalan aspal dan kerikil yang memerlukan pemeliharaan dengan asumsi rata-rata/seperlima jalan aspal dan sepertiga jalan kerikil membutuhkan pemeliharaan berkala setiap tahunnya. Baris E : Biaya rata-rata pemeliharaan berkala per kilometer dari matriks biaya. Baris F : Pengeluaran yang diperlukan untuk pemeliharaan berkala (DxE). 8. Beberapa kotak yang terpisah juga merupakan ringkasan perkiraan biaya yang diperlukan untuk seluruh pemeliharaan jalan dan jembatan. Hal ini hanya diperlukan untuk keperluan perhitungan biaya saja dan akan dimodifikasi dalam tahap kaji ulang. Modul 6 : Tugas 5 - Persiapan Program Tahunan

5B - 2


2.3

PROSEDUR KAJI ULANG PI

1. Hasil survai penjajagan kondisi jalan (S1) pada bulan September - Oktober, akan digunakan untuk mengkaji ulang dan memperbaiki daftar P1 (tugas 2A). 2. Kaji kembali hasil survai S1, bagilah ruas jalan ke dalam segmen-segmen yang homogen untuk jenis permukaan, kondisi dan kerusakannya, bagi keperluan penilaian pemeliharaan. Hindari membagi ruas dalam banyak segmen yang masingmasing panjangnya hanya beberapa ratus meter saja; penentuan secara rata-rata mungkin diperlukan. 3. Masukkan pal km awal dan akhir segmen yang telah diperbaiki ke dalam kolom 14/15 dari formulir P1 yang telah dikaji ulang, pastikan semua Pal Km tersebut mencakup seluruh ruas jalan dan sesuai dengan panjang ruas jalan keseluruhan. Data-data tersebut dapat saja berbeda dengan data yang sudah ada pada P1. Dalam format versi komputer yang telah dikaji ulang akan disisakan ruangan yang cukup untuk memasukkan segmen-segmen secara manual (bila diperlukan). 4. Penilaian kondisi permukaan secara umum yang sudah tertera dalam kolom 8/9 harus ditegaskan atau diperbaiki. Perlu dicatat bahwa ini adalah penilaian umum mengenai kondisi yang mencerminkan kekasaran permukaan jalan dan kenyamanan berkendaraan di atasnya. Biasanya hal ini berhubungan dengan kerusakan lapisan permukaan, namun tidak boleh serupa. 5. Suatu penilaian pemeliharaan secara umum untuk segmen-segmen jalan, dibuat dengan menjumlah dan menghitung rata-rata kode tingkat kerusakan permukaan untuk setiap bagian 100 m dalam S1. Berhati-hatilah untuk tidak berat sebelah dalam memberikan jawaban yang rancu terhadap wilayah-wilayah bila terlupa untuk memasukkan kode yang mewakili untuk setiap 100m di wilayah tersebut. 6. Masukkan kode penilaian pemeliharaan dari S1 ( 6 - 24 ) untuk setiap segmen yang telah ditentukan dalam kolom 16 format P1. Angka-angka penilaian yang sama dari MS2 ( 6 - 24 ) nantinya harus dimasukkan ke dalam kolom 17 bila survai MS2 juga telah dilaksanakan untuk segmen tersebut. 7. Buatlah rekomendasi pekerjaan untuk setiap segmen dengan menggunakan kodekode berikut ini sebagai panduan (lihat tugas 2A untuk petunjuk tambahan) : Klasifikasi Umum

Kisaran S1

Baik Baik / sedang Sedang

6 - 10 6 - 10

Hanya pemeliharaan rutin ringan Hanya pemeliharaan rutin sedang

MR MR

11 - 16

Pemeliharaan rutin berat /pengaspalan untuk pencegahan Perbaikan pengaspalan berkala atau pelapisan ulang Rehabilitasi atau pekerjaan penyangga Rekonstruksi / dibangun kembali atau rehabilitasi berat

MR /MS MP

Sedang rusak Rusak Rusak berat

11 - 16 16 - 23 > 23

Kemungkinan Jenis Pekerjaan


Kode

RE/H PK

5B - 3


8. Sebagai tambahan, beberapa segmen dengan jelas memerlukan pekerjaan berkala lainya yang harus ditentukan seperti drainase atau perbaikan jembatan. Beberapa segmen mungkin memerlukan gabungan yang tidak jelas antara pelapisan permukaan dan pekerjaan lainnya. Perlu dicatat bahwa dalam pekerjaan berkala biasanya juga termasuk ketentuan untuk pekerjaan rutin pada segmen yang sama. 9. Beberapa segmen kondisinya mungkin terlalu jelek untuk dilakukan pemeliharaan secara konvensional, dan sebaiknya segera dicakup dalam prosedur S2/A1 dan dievaluasi untuk kemungkinan mendapatkan pekerjaan berat. Pekerjaan penyangga yang biasanya mencakup pekerjaan pengisian lubang-lubang yang cukup besar/banyak, untuk sementara merupakan pilihan alternatif. 10. Segmen-segmen yang disarankan untuk pemeliharaan rutin saja hanya akan menerima alokasi dana yang bersifat umum, dan mungkin belum dapat dilakukan survai khusus (bukan MS2) lebih lanjut sampai pekerjaan pemeliharaannya sendiri siap dimulai. Namun demikian, ruas-ruas ini secara teratur harus sudah dalam pemeliharaan dan pemeriksaan. 11. Daftar P1 yang telah dilengkapi dengan hasil survai S1 akan dijadikan sebagai usulan pekerjaan pemeliharaan yang akan dimasukkan dalam daftar UR-1.JK untuk diajukan di dalam Rakorbang. 12. Ruas-ruas yang disarankan untuk pemeliharaan berkala memerlukan survai MS2 untuk menentukan jenis kebutuhannya, jumlahnya dan biayanya yang lebih rinci.

2.4

PENYELESAIAN P1 :

1. Panjang segmen yang akan dipelihara harus dimasukkan ke dalam kolom 18 dalam km (ketelitian satu angka di belakang koma), dan harus cocok dengan panjang segmen yang ditentukan dalam kolom 15-14 (km akhir - km awal). 2. Biasanya hanya satu tipe pemeliharaan yang dipilih untuk setiap segmen; ini harus mencerminkan kebutuhan pemeliharaan yang dominan untuk bagian ruas jalan tersebut (catat bahwa pemeliharaan periodik juga mencakup biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan rutin). 3. Jika dipertimbangkan bahwa suatu segmen memerlukan dua atau lebih tipe pemeliharaan yang dominan, maka terdapat dua pilihan yaitu :

Bagi segmen tersebut ke dalam dua atau lebih sub-segmen dengan menentukan km awal/akhir dikolom 14/15 dan kemudian tentukan pilihan tipe pemeliharaan untuk tiap segmen; atau Masukkan panjang km yang terpisah untuk dua atau lebih pemilihan tipe pemeliharaan untuk segmen yang sama, pastikan bahwa total panjang yang terpisah tadi cocok dengan total panjang segmen sebagaimana ditentukan pada kolom 15-14. 4. Panjang km hanya akan dimasukkan ke dalam kolom drainase, jika terdapat bagian jalan dimana tipe pemeliharaan drainase merupakan pekerjaan yang dominan, dan tidak terdapat usulan pekerjaan tipe pemeliharaan lainnya yang cukup berarti. 5. Jika pemeliharaan jembatan dibutuhkan, jangan memasukkan panjang km kedalam kolom jembatan; tetapi masukkan jumlah panjang jembatan yang memerlukan pemeliharaan berkala dalam `meter', atau bertanda `x' untuk menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan perbaikan yang berarti namun belum diukur.


5B - 4


6. Pilihan tipe pemeliharaan berkala ` campuran' dapat dipilih jika tidak terdapat suatu tipe pemeliharaan yang dominan. Sebagai contoh : suatu pekerjaan campuran yang tidak pasti antara penambalan lubang dan bagian 'overlay' yang pendek dengan perbaikan gorong-gorong dan bahu jalan. 7. Biaya/km dan total biaya yang telah diperhitungkan (misalnya dari MS2), dapat dimasukkan ke dalam kolom 19/20 pada tahap perencanaan untuk tujuan perkiraan biaya. Jika tidak terdapat dasar yang memadai (dari MS2 /lainnya) untuk perkiraan biaya pemeliharaan bagi segmen tersebut, biarkan kolom 19 dan 20 kosong. Program komputer akan memberikan perkiraan biaya secara umum untuk setiap tipe pekerjaan pemeliharan yang didasarkan atas : tipe permukaan, lebar jalan, tingkat lalu-lintas, dan kabupatennya. Hal itu harus diperbaiki setelah dilakukannya MS2, dan kemudian DURP akan dilengkapi berdasarkan pada pekerjaan sebenarnya yang diperlukan dan sudah diukur pada saat penyusunan anggaran terakhir. 8. Pada segmen-segmen yang disarankan untuk pemeliharaan rutin, alokasi dananya hanya ditentukan secara umum saja dan biasanya tidak akan dilakukan survai tertentu sampai pekerjaan pemeliharaannya sendiri siap untuk dimulai. Bagaimanapun ruas-ruas ini harus sudah dalam pengawasan dan pemeliharaan secara teratur. 9. Ruas-ruas yang disarankan untuk pemeliharaan periodik memerlukan survai MS2 untuk menentukan pekerjaan yang dibutuhkan, volume serta biayanya secara lebih rinci. 10. Bandingkan data K1 dan peta dengan data S1 untuk nomor ruas, nama ruas, titik pengenal, panjang ruas, lebar perkerasan dan KRLL. Jika data K1 benar-benar dianggap salah, perbaiki data tersebut secara manual pada P1 dan beri tanda pada kolom kebutuhan revisi K1 (21) untuk mengingatkan bagian perencanaan supaya merubah database K1. 11. Periksa juga (dari K3 atau RD-1.JK) apakah riwayat pekerjaan jalan sudah benar dan perbaiki kode M1-M10 pada kolom 12 jika perlu. 12. Akhirnya masukkan data bulan dan tahun dari survai S1 yang baru dilengkapi pada kolom 22.


5B - 5



5B - 6



5B - 7


3

TUGAS 5C - PENYIAPAN DAFTAR PANJANG PEKERJAAN BERAT (PENYARINGAN PROYEK HASIL EVALUASI ) FORMULIR : P2

3.1


1. Semua proyek yang menjadi sasaran studi perencanaan yang didasarkan pada formulir analisa A1, harus dimasukkan dalam daftar panjang P2. 2. Proyek-proyek ini akan disusun dalam dua kelompok, yaitu : proyek hasil studi baru dari studi perencanaan tahun terakhir dan proyek luncuran dari studi-studi sejak tiga tahun lalu yang belum dilaksanakan. Kedua kelompok tersebut disusun secara terpisah dan diurutkan berdasarkan NPV/KM. 3. Proyek yang kelayakannya negatif atau tidak dievaluasi (NE) juga dikelompokkan secara terpisah. Proyek pemeliharaan periodik hasil evaluasi , juga dikelompokkan secara terpisah. 4. Daftar P2 disiapkan dalam bulan Juli - Agustus segera setelah tahap analisa selesai. Daftar P2 tersebut dapat dirubah/diperbaiki berdasarkan hasil dari studi-studi lanjutan yang dilakukan kemudian. 5. Daftar P2 dapat dibuat secara manual maupun dari database komputer, keduanya hanya mempunyai perbedaan kecil saja dalam formatnya. Semua kolom diisi secara langsung dari lembar analisa A1.

3.2

PENYUSUNAN P2

3.2.1 PROSEDUR UMUM a. Kumpulkan lembar-lembar A1 dalam dua kelompok :

Proyek-proyek luncuran dari studi-studi sejak tiga tahun yang lalu namun belum dilaksanakan (tidak termasuk proyek-proyek dalam program kerja tahun ini). Proyek-proyek dari studi perencanaan yang baru saja diselesaikan.

b. Pindahkan data dari lembar A1 ke kolom P2 sebagai berikut : Kolom 1 - 4 : menunjukkan ruas. Kolom 5 - 13 : menunjukkan karakteristik segmen proyek yang telah ditentukan. Kolom 14 - 26 : menunjukkan jenis serta biaya pekerjaan jalan dan jembatan yang diusulkan. Kolom 27 - 31 : memberikan hasil studi dan rekomendasi termasuk peringkatnya. Kolom 32 - 34 : menunjukkan kemungkinan pekerjaan alternatif bila pekerjaan berat tidak dilaksanakan. Modul 6 : Tugas 5 - Persiapan Program Tahunan

5C - 1


c. Untuk penyusunan daftar P2 secara manual, maka kelompok proyek luncuran harus disusun pada lembar P2 yang terpisah untuk kelompok proyek yang baru. Setiap proyek dimasukkan kedalam daftar dengan nomor ruas/proyek yang berurutan. Biaya dan manfaat untuk proyek luncuran harus merupakan biaya dan manfaat yang digunakan dalam studi aslinya dengan nomor tahun proyek yang sama. d. Dalam P2 hasil komputer, proyek-proyek disusun secara otomatis berdasarkan peringkat NPV/Km dan dikelompokkan dalam empat bagian : A = Proyek-proyek Luncuran B = Proyek-proyek studi baru : layak C = Proyek-proyek studi baru lainnya : belum layak atau tidak dievaluasi (tidak termasuk proyek-proyek pemeliharaan) D = Proyek-proyek pemeliharaan termasuk proyek pemeliharaan berkala (MP) yang dievaluasi, dan proyek pemeliharaan rutin (MR) e. Dalam P2 hasil komputer, proyek `luncuran' secara otomatis diperbaharui ke dalam tingkat harga tahun yang sedang berjalan dengan perhitungan kembali secara otomatis juga terhadap NPV/Km-nya. 3.2.2 PROYEK LUNCURAN DAN KONSTRUKSI `BERTAHAP' PROYEK LUNCURAN a. Beberapa proyek `luncuran' sebagian mungkin telah dilaksanakan. Ini harus dipisahkan ke dalam bagian `yang telah dilaksanakan' dan bagian `luncuran'. b. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan nomor proyek, panjang dan biayanya pada copy dari lembar A1 asli, namun dengan menggunakan tingkat biaya dan manfaat per kilometer yang asli. c. Pastikan bahwa pekerjaan jembatan ditentukan dalam bagian proyek yang benar, dan bahwa biaya dan NPV/Km-nya dihitung kembali dengan benar. d. Data proyek pada A1 yang lama dan bagian yang telah dilaksanakan supaya diberi kode `X' dalam database dan tidak perlu muncul lagi dalam daftar P2 (disimpan hanya untuk keperluan dokumentasi). e. Bagian proyek luncuran baru yang telah `dipisahkan' akan muncul pada P2 dan diberi kode `R' (direkomendasikan) atau `C' (proyek luncuran prioritas) bila merupakan prioritas tinggi untuk diselesaikan. PROYEK KONSTRUKSI BERTAHAP a. Struktur perkerasan dari sejumlah proyek yang pada tahun-tahun awal studi perencanaan dinyatakan layak, pada prakteknya kadang-kadang dibangun secara `bertahap' dalam 2 tahun atau lebih. Misalnya, LPB (sub-base) dan/atau LPA (base course) dihamparkan, dipadatkan dan dibiarkan selama satu tahun, lalu lapisan permukaannya dihamparkan pada tahun berikutnya. b. Meskipun hal ini pada umumnya tidak direkomendasikan, namun kadang-kadang terpaksa dilakukan karena adanya keterbatasan dana yang tidak dapat dihindari, atau dalam beberapa kasus juga karena alasan teknis ;misalnya karena diinginkan agar Lapisan Pondasi Atas (LPA) benar-benar mantap dan menjadi cukup kepadatannya sebelum dilakukan pengaspalan. Modul 6 : Tugas 5 - Persiapan Program Tahunan

5C - 2


c. Dalam proyek `konstruksi bertahap' ini, penting untuk diperhatikan bahwa `tahap' kedua akan muncul dalam P2 sebagai proyek `luncuran' yang mendapatkan prioritas tinggi dengan perkiraan biaya dan manfaat yang benar. d. Prosedur yang telah disederhanakan untuk menyiapkan data baru bagi proyek `luncuran' bertahap adalah sebagai berikut :

Perbaiki proyek `luncuran bertahap' dengan kode tahun studi yang sedang berjalan. Hitung kembali manfaat asli dengan menggunakan tabel manfaat yang baru (tahun ini), namun berdasarkan pada lalu-lintas/kondisi jalan atau data kependudukan / hambatan akses yang sama. Kurangi nilai manfaat hasil perhitungan ulang dengan biaya sebenarnya dari tahap pertama konstruksi tahun ini, untuk menghasilkan nilai manfaat baru yang telah diperbaiki. Ganti tipe/kondisi lapisan permukaan yang ada untuk menggambarkan kondisi àntara' setelah pelaksanaan konstruksi tahap pertama (misalnya kerikil rusak atau tanah rusak). Perkirakan biaya yang sekarang diperlukan untuk menyelesaikan jalan tersebut dari matrik biaya tahun ini (atau gunakan biaya disain yang sebenarnya bila ada) dan masukkan data biaya yang baru ke dalam A1. Hitung kembali secara manual NPV/km yang telah diperbaiki ke dalam A1. Sesuaikan rekomendasi proyek dengan memberikan kode `C', yakni proyek luncuran yang harus mendapatkan prioritas tinggi untuk diselesaikan. Contoh : Uraian

Data asli (awal)

Manfaat (Juta /km)

Biaya (Juta /km)

NPV (Juta /km)

120

100

20

Biaya pelaksanaan tahap pertama Manfaat dari Tabel Penuntun tahun ini Manfaat hasil penghitungan kembali Tambahan biaya yang kini diperlukan untuk menyelesaikan proyek (dari perkiraan disain / tabel matrik biaya tahun ini) NPV baru (yang telah diperbaiki)


60 128 128 - 60 = 68 50 68 - 50 = 18

5C - 3


4

TUGAS 5D - KAJI ULANG KEBUTUHAN ANGGARAN DAN STRATEGI PEKERJAAN FORMULIR : P5

4.1


1. Prosedur perencanaan ini berlaku bagi semua jenis pekerjaan yang dilaksanakan dan semua dana yang tersedia untuk jalan kabupaten. Kabupaten perlu untuk secara teratur membuat suatu penaksiran terhadap pekerjaan-pekerjaan dan kebutuhan anggaran, serta bagaimana cara mengalokasikan dananya di antara kategori-kategori pekerjaan jalan seperti pemeliharaan, pekerjaan berat dan lain sebagainya. 2. Formulir P5 digunakan untuk membantu kabupaten merumuskan strategi penggunaan dana untuk pekerjaan jalan yang masuk akal, serta menyiapkan informasi yang diperlukan. 3. Strategi umum yang disarankan adalah sebagai berikut :

Beri prioritas pertama pada semua pekerjaan pemeliharaan yang telah ditentukan (P1). Alokasikan sisa dananya pada pekerjaan jalan yang layak dengan prioritas pertama pada jalan yang dapat dilewati kendaraan bermotor dan prioritas terendah pada jalan `baru'. Sisakan cadangan dana untuk pekerjaan penyangga/darurat.

4. Perlu dicatat bahwa formulir P5 ini dapat diisi secara manual; namun akan disediakan pula dalam bentuk lembar kerja Komputer yang sederhana untuk memudahkan percobaan penggunaan asumsi-asumsi.

4.2

PENYELESAIAN P5

4.2.1 KERANGKA BAGIAN FORMULIR a. Formulir P5 terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

Baris A – F : rangkuman data untuk tahun program yang sedang berjalan. Baris G – M : rangkuman asumsi-asumsi untuk tahun program berikutnya. Kotak di bagian bawah formulir : rangkuman aspek-aspek khusus mengenai wilayah kabupaten, jumlah dan kepadatan penduduk, panjang dan kepadatan jaringan jalan serta kondisinya,dan asumsi pokok yang di terapkan.

b. Bagian pertama :

Baris – A : Masukkan jumlah dana yang tersedia Inpres Dati II, BPJK/IPJK dan sumber-sumber lainnya termasuk Bantuan Luar Negeri (BLN) pada tahun yang sedang berjalan. Baris – B : Tentukan berapa banyak dari dana tersebut yang telah dialokasikan untuk pekerjaan jalan dan jembatan kabupaten dalam tahun yang sedang berjalan; tidak termasuk penggunaan dana untuk pasar, irigasi dan infrastruktur lainnya.


5D - 1


Baris - C/D/E : Tentukan jumlah kilometer, biaya rata-rata per kilometer dan alokasi dana dari setiap sumber termasuk BLN dalam tahun program yang sedang berjalan, untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan pekerjaan berat. Baris - F : Tentukan alokasi dana tahun ini untuk `biaya umum' yang dikaitkan dengan program jalan, termasuk pemeliharaan untuk alat-alat berat dan bengkel (workshop). Jelaskan jumlah dana ini sebagai bagian dari jumlah keseluruhan penggunaan dana untuk pekerjaan jalan.

c. Bagian kedua :

Baris - G/H : Tentukan asumsi kenaikan dana yang tersedia untuk pembangunan jalan tahun berikutnya dalam persen; asumsikan ini sebesar 10% (x 1.1) dalam ketiadaan informasi lainnya. Hitung jumlah dana yang diasumsikan akan tersedia dengan mengalikan angka-angka di deret B dengan faktor inflasi di deret G. Sebutkan juga perkiraan tingkat kenaikan harga (misalnya, x 1.1). Baris – I : Hitung `biaya umum' yang diperlukan dengan menerapkan persentase yang sama seperti yang dibuat dalam deret G untuk tahun yang sedang berjalan. Baris – J : Perkirakan dari P1 terakhir, jumlah kebutuhan untuk pemeliharaan rutin dalam kilometer, jumlah biaya dan biaya rata-rata km; biasanya ini harus 100% dari jalan-jalan aspal dan kerikil yang berkondisi baik/sedang. Baris – K : Perkirakan dari P1 terakhir, jumlah kebutuhan untuk pemeliharan berkala dalam kilometer, jumlah biaya dan biaya rata- rata/km; panjang jalan yang memerlukan pemeliharaan berkala dapat diasumsikan sebagai 25% dari panjang jalan untuk pemeliharaan rutin. Baris – L : Sisihkan sebagian dari jumlah seluruh dana untuk pekerjaan penyangga/ darurat, dalam deret H (coba antara 0 - 15%); perkirakan jumlah kilometernya yang dapat dilakukan dengan membagi biaya total dengan biaya pekerjaan penyangga Km yang mewakili (yang tidak akan lebih besar dari 10% biaya pekerjaan berat/Km di P2, atau kurang lebih dua kali biaya pemeliharaan rutin per kilometer). Baris – M : Perkirakan jumlah dana yang tersisa untuk pekerjaan berat (dan pekerjaan penyangga) dengan mengurangkan biaya total dalam baris (I + J + K + L) dari seluruh biaya jalan kabupaten dalam kolom (H). Masukkan biaya rata-rata/Km untuk pekerjaan berat dari P2. Perkirakan jumlah kilometer pekerjaan berat yang akan dibiayai, dengan membagi seluruh biaya untuk pekerjaan berat dengan biaya pekerjaan berat rata-rata/Km.

d. Bagian ketiga : Masukkan data-data khusus mengenai karakteristik kabupaten dan jaringan jalan dari formulir K13 dan ringkasan K1 ke dalam kotak-kotak di bagian bawah formulir. e. Bila jumlah kilometer dalam baris M kurang dari 10% panjang kilometer jalan rusak/rusak berat pada K1 atau kurang dari 20% jalan yang berkondisi rusak/rusak berat yang tidak termasuk jalan tanah, maka penambahan dana untuk jalan-jalan kabupaten dapat dibenarkan. Hitung kembali dalam formulir dengan menggunakan faktor-faktor yang lebih tinggi dalam kolom G, sedemikian rupa sehingga dapat mencapai kondisi- kondisi ini. f. Pada P5 versi komputer, data yang perlu dimasukkan adalah hanya untuk :


5D - 2


baris A - F (program sebenarnya tahun ini) data dari K1 mengenai panjang jaringan jalan menurut tipe permukaannya (bawah kanan) asumsi faktor inflasi (kotak deret G) asumsi kunci mengenai % alokasi untuk biaya umum dan pekerjaan penyangga serta % target kebutuhan pemeliharaan yang harus di capai (bawah kiri)

g. Hal-hal lainnya akan dihitung kemudian secara otomatis.


5D - 3



5D - 4


5

TUGAS 5E - PERSIAPAN DAFTAR PENDEK PEKERJAAN BERAT FORMULIR : P3 , P4

5.1


1. Daftar pendek usulan pekerjaan berat yang dikenal dengan P3 berisikan proyekproyek yang dipilih dari daftar panjang P2, dengan jumlah yang dibatasi sesuai dengan batas kumulatif anggaran yang tersedia dan ditentukan dalam tugas 5D. 2. Hanya proyek-proyek yang telah distudi dan dinyatakan layak secara ekonomi saja yang dapat dimasukkan dalam daftar ini. 3. Proyek harus dipilih hanya atas dasar prioritas ekonomis yang ditunjukkan oleh hasil studi perencanaan. Dalam hal ini masalah-masalah daerah perlu juga diperhitungkan, termasuk rencana pengembangan kabupaten dan fungsi jalan. 4. P3 pendahuluan harus disiapkan segera setelah P2 selesai dalam bulan Juli - Agustus untuk dijadikan sebagai usulan pekerjaan berat dalam UR-1.JK yang akan diajukan dalam RAKORBANG. 5. P3 versi komputer disusun secara otomatis berdasarkan nomor urutan prioritas yang diberikan pada P2 sampai batas anggaran yang ditentukan (sementara) atau batas panjang Km tertentu. Formulir P3 ini dapat juga disusun secara manual. 6. Proyek-proyek yang tidak dapat dimasukkan ke dalam P3 karena tidak tersedia cukup dana atau saat ini belum layak untuk pekerjaan berat, harus dimasukkan ke dalam daftar pendek untuk usulan pekerjaan penyangga (P4). 7. Jadi semua jalan dalam jaringan jalan kabupaten yang dapat dilalui kendaraan roda4 harus dimasukkan kedalam salah satu dari tiga daftar berikut : P1 untuk pekerjaan pemeliharaan, P3 untuk pekerjaan berat atau P4 untuk pekerjaan penyangga. 8. Jalan-jalan yang tanpa usulan penanganan, hanyalah jalan tanah yang tidak dapat dilewati kendaraan bermotor dan jalan setapak yang belum pernah dipilih sebagai prioritas untuk peningkatan, berdasarkan studi-studi perencanaan.

5.2

KRITERIA PEMILIHAN UNTUK P3

1. Proyek-proyek yang diusulkan untuk pekerjaan berat pada P3 hanya dapat dipilih dari kelompok proyek yang layak pada bagian A dan B daftar panjang P2. Proyekproyek yang belum layak (NV) atau tidak dievaluasi (NE) tidak boleh dipilih. 2. Kolom 29 dalam P2 harus digunakan untuk membuat peringkat prioritas, dengan memberi urutan nomor mulai dari 1 sebagai prioritas tertinggi. P3 hasil komputer akan menggunakan urutan nomor ini untuk menyusun P3 secara otomatis sampai ke batas kilometer tertentu ataupun batas dana tertentu. P3 secara manual harus menggunakan urutan nomor-nomor di P2 untuk mendaftar proyek pada P3 dalam urutan yang diperlukan. 3. Kriteria pokok yang dipakai untuk pemilihan prioritas adalah NPV/KM, dengan memberikan prioritas pertama pada proyek yang NPV/Km-nya tertinggi. Dalam P2 hasil komputer terdaftar proyek-proyek dalam urutan NPV/Km untuk memudahkan pemilihannya. Modul 6 : Tugas 5 - Persiapan Program Tahunan

5E - 1


4. Kode evaluasi proyek juga diberikan pada proyek-proyek dengan tanda kisaran NPV/Km (***/**/*) untuk petunjuk pemilihannya. Petunjuk umum untuk pemilihan adalah sebagai berikut :

5.3

Berikan prioritas pada kelompok proyek-proyek yang mempunyai kelayakan tinggi (***) Berikan prioritas terendah kepada kelompok proyek-proyek berkelayakan rendah (*) : Kelompok ini akan beresiko, jika biaya disainnya membesar dibandingkan dengan biaya perencanaan. (lihat tahap kaji ulang, tugas 5F). Hindari proyek-proyek dengan kode masalah data (misalnya LL,P), terutama yang kemungkinan tindakan lanjutannya akan menunjukkan proyek menjadi tidak layak. Berikan prioritas kepada proyek-proyek luncuran, terutama penyelesaian proyek yang pelaksanaannya dipisah (split) atau proyek yang pelaksanaannya secara bertahap. Penyelesaian proyek-proyek sampai pada panjang yang telah direncanakan semula atau sesuai rencana disain awal, akan sangat penting untuk memberikan manfaat secara penuh atas investasinya. Proyek ini harus diberi kode `C' dalam kolom rekomendasi P2. Hindari proyek yang sangat panjang (umumnya proyek yang panjangnya lebih dari 15 Km harus sudah dihindari pada tahap penentuan proyek. Berikan prioritas pada ruas-ruas `jaringan jalan strategis' yang telah ditentukan. Berikan prioritas pada proyek-proyek yang memenuhi sasaran pembangunan kabupaten dan propinsi (namun proyek-proyek tersebut harus tetap distudi dan hasilnya layak berdasarkan prosedur standar).

PENYUSUNAN P3

1. Daftar proyek yang telah dipilih ke dalam P3 disusun dengan urutan prioritas secara menurun dan menunjukkan biaya secara kumulatif di dalam kolom 17. Sebagian besar kolom-kolom dalam P3 secara langsung sesuai dengan P2. Kolom 1 - 4 : menunjukkan ruas Kolom 5 - 8 : menunjukkan panjang dan lokasi proyek Kolom 9 -17 : menunjukkan karakteristik proyek dan biaya-biaya untuk jalan dan jembatan secara terpisah Kolom 18 : menunjukkan NPV/KM Kolom 19 : menunjukkan nomor urutan prioritas kabupaten Kolom 20 : menetapkan sumber dana (misalnya IBRD) bila diketahui Kolom 21 : memberikan status penilaian lingkungan proyek (bila sudah diketahui) Kolom 22 : ruangan untuk catatan, termasuk misalnya kode masalah data, hasil temuan audit dan lain sebagainya. 2. Informasi lebih lanjut tentang cara mengisi kolom 20-22 diberikan dalam tugas 5F.


5E - 2



5E - 3



5E - 4


5.4

PENYUSUNAN P4

1. Susunlah pada formulir P4 proyek-proyek yang diusulkan untuk `pekerjaan penyangga', yang mencakup semua proyek jalan rusak/rusak berat dalam jaringan yang (paling tidak) dapat dilewati lalu lintas kendaraan roda empat. 2. Proyek-proyek tersebut merupakan proyek yang tidak dapat dimasukkan ke dalam P3, karena terbatasnya dana atau karena belum layak untuk pekerjaan berat. 3. Proyek-proyek tersebut harus sudah diberi tanda sebagai calon untuk pekerjaan penyangga dalam kolom pekerjaan alternatif di P2, sementara datanya dapat diambil langsung dari P2 termasuk alokasi dananya. 4. Biaya kumulatif semua usulan harus dihitung dalam kolom 15, sementara rincian usulan pekerjaan darurat dan non- standar (bila diketahui) harus dimasukkan dalam kolom catatan. 5. Bila jalan tersebut sesuai untuk pemeliharaan, maka harus dimasukkan ke dalam P1.


5E - 5



5E - 6


6

TUGAS 5F - KAJI ULANG PROGRAM DAN DOKUMENTASI ANGGARAN FORMULIR : P3 DAN RD-1.JK

6.1


1. Kaji ulang program dan perbaikannya dilakukan dalam beberapa tahap, antara waktu merumuskan program pendahuluan dalam bulan Juli - Agustus dan penyelesaiannya pada RAKON dalam bulan Desember tahun yang sama. 2. Sebagian besar dari kegiatan kaji ulang ini masih dilaksanakan oleh instansi di tingkat propinsi ataupun pusat, atau oleh konsultan yang membantu instansi tersebut, namun kabupaten perlu menyadari akan ruang lingkup dan tujuan dari kegiatankegiatan ini. 3. Kegiatan utama untuk pekerjaan berat mencakup : Penyaringan lingkungan (Tugas 3G) Audit studi perencanaan dan tindak lanjutnya Penyesuaian untuk memenuhi kriteria nasional/propinsi. Kaji ulang prioritas kabupaten Penyesuaian terhadap alokasi dana Kaji ulang elijibilitas disain dan pasca disain Penyediaan untuk proyek-proyek luncuran yang dianggarkan kembali Proses persetujuan teknis dan anggaran. Persiapan kerangka program ke depan 4. Daftar pendek P3 yang telah diperbaiki perlu dibuat dalam bulan Agustus September yang mendokumentasi perubahan-perubahan yang timbul dari kegiatankegiatan (1) s/d (5). 5. Dokumen anggaran yang telah selesai (RD-1.JK) yang telah disetujui dalam RAKON, harus menunjukkan biaya DURP disain (bukan biaya tahap perencanaan) dan perubahan- perubahan yang timbul dari kegiatan-kegiatan (5) s/d (7).

6.2

PENYARINGAN LINGKUNGAN

1. Sebagaimana dijelaskan pada tugas 3G, pemerintah Indonesia telah menetapkan perlunya dilakukan penilaian lingkungan terhadap seluruh proyek jalan kabupaten. 2. Proses penilaian lingkungan untuk proyek jalan di dalam wilayah kabupaten harus dilakukan oleh kabupaten mengikuti prosedur yang telah dijelaskan pada tugas 3G (jika proyek jalan mencakup dua wilayah kabupaten maka pihak Bapedal Propinsi harus dilibatkan). 3. Kabupaten bertanggung jawab untuk mengesahkan informasi yang dipakai sebagai dasar dalam penyaringan, dan untuk mengambil tindakan atas dasar rekomendasi lingkungan tersebut. 4. Beberapa proyek mungkin harus ditangguhkan sebagai hasil dari dilakukannya penyaringan, sampai studi lingkungan yang lebih terinci selesai dilaksanakan.


5F - 1


6.3

PEMERIKSAAN STUDI PERENCANAAN

1. Audit atau pemeriksaan terhadap beberapa sampel proyek yang dilaksanakan oleh instansi di luar kabupaten (pusat, propinsi atau konsultan) telah dilembagakan di dalam program Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) antara lain IBRD dan telah diberlakukan untuk seluruh program jalan kabupaten berdasarkan sampel. 2. Kegunaannya adalah untuk memeriksa ketepatan dan keabsahan data hasil studi perencanaan, sebagai dasar untuk pelaksanaan pemantauan dan sebagai umpan balik pada proses perencanaan. 3. Kabupaten akan diberitahu mengenai hasilnya bila audit telah selesai dilaksanakan, termasuk setiap tindak lanjut yang diperlukan. Sebagai hasilnya beberapa proyek yang diusulkan mungkin harus ditentukan kembali atau dikeluarkan dari program.

6.4

PENYESUAIAN UNTUK MEMENUHI KRITERIA NASIONAL/PROPINSI

1. Usulan program kabupaten kemudian disaring oleh instansi tingkat propinsi (terutama Bappeda Propinsi) dalam RAKORBANG tingkat propinsi pada bulan September - Oktober, dan oleh instansi tingkat pusat pada RAKONAS di bulan Desember untuk memeriksa kesesuaiannya dengan perencanaan yang lebih luas dan tujuan-tujuan pengembangan di tingkat Nasional/Propinsi. 2. Hal ini akan mengarah kepada peninjauan kembali prioritasnya.

6.5

KAJI ULANG PRIORITAS KABUPATEN

1. Perubahan dalam prioritas kabupaten sendiri, dapat terjadi selama lima sampai enam bulan antara usulan program awal dan akhir. 2. Sebenarnya hal ini harus dibuat sesingkat mungkin, agar kegiatan persiapan lainnya dapat diselesaikan pada waktunya. Namun beberapa perubahan memang tidak dapat dihindarkan; misalnya bila suatu jalan penting ternyata diketahui kerusakannya lebih cepat daripada yang diperkirakan.

6.6

PENYESUAIAN PADA ALOKASI DANA

1. Besarnya dana secara keseluruhan tidak dapat ditentukan sampai bulan Nopember, dan alokasinya per kabupaten diumumkan pada bulan Desember. 2. Bila alokasinya lebih tinggi atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, maka programnya perlu disesuaikan. Dalam hal ini kabupaten harus selalu mempunyai cadangan proyek yang telah direncanakan dan didisain untuk menampung perubahan-perubahan tersebut.

6.7

KAJI ULANG ELIJIBILITAS DISAIN DAN PASCA DISAIN

1. Kabupaten harus memulai survai disain terhadap semua proyek yang ada di dalam P3 pada bulan September - Oktober, (dengan / tanpa bantuan dari instansi Propinsi atau Konsultan). Disainnya harus sudah selesai untuk dikaji-ulang dan disusun dalam bentuk DURP paling lambat pada bulan Desember.


5F - 2


2. Instansi-instansi di luar kabupaten (propinsi atau konsultan) harus melakukan kaji ulang pasca disain; memeriksa kesesuaian antara usulan disain dengan standar disain dan dengan usulan perencanaan yang asli. 3. Kelayakan proyek diperiksa kembali dengan mempertimbangkan biaya hasil disain terhadap biaya perencanaan yang asli. Pada tahap ini beberapa proyek mungkin harus diperbaiki atau ditolak. Formulir PE1 dapat di gunakan untuk proses kaji ulang èlijibilitas' ini. 4. Dokumen anggaran (RD-1.JK) dapat diberi kode untuk menunjukkan status elijibilitas setiap proyek atas dasar kriteria engineering dan perencanaan. Kode yang digunakan adalah : 1 : Elijibel 0 : Tidak elijibel 9 : Tidak jelas atau menanti keputusan. 5. Kode-kode masalah perencanaan dapat pula digunakan untuk menunjukkan adanya ketidak- sesuaian antara perencanaan dan disain sebagai berikut : 2 3 4 5 6 7 8

: : : : : : :

Ketidak-sesuaian dalam panjang Ketidak-sesuaian dalam jenis permukaan Ketidak-sesuaian dalam lebar Ketidak-sesuaian dalam biaya jembatan Ketidak-sesuaian dalam biaya jalan Masalah lain Masalah lingkungan

6. Bila kode ketidak-sesuaian ini digabungkan dengan kode '1' (elijibel), hal ini hanya sebagai catatan saja untuk keperluan pemantauan dan dokumentasi.

6.8

PROYEK-PROYEK YANG DIANGGARKAN KEMBALI

1. Suatu kaji ulang terhadap kemajuan kerja dari proyek yang sedang berjalan dalam kwartal terakhir tahun anggaran, dapat mengungkapkan bahwa beberapa proyek tidak akan selesai pada akhir Desember. 2. Proyek-proyek ini perlu dianggarkan kembali untuk penyelesaiannya dalam program tahun yang akan datang (`luncuran'). Proyek-proyek tersebut harus mendapatkan prioritas yang tinggi dalam pengalokasian dana kabupaten, sebelum proyek perkerjaan berat yang baru dimulai, dan karenanya, proyek yang baru ini harus dipotong.

6.9

PROSES PERSETUJUAN TEKNIS DAN ANGGARAN

1. Rincian persetujuan teknis harus ditangani selama tahap kaji ulang elijibilitas dalam bulan Nopember - Desember. 2. Usulan yang sudah elijibel disusun oleh kabupaten dalam format standar di dalam dokumen RD-1.JK bersama-sama dengan kode elijibilitas. RAKON, dengan demikian harus dibatasi pada proses formal mengenai persetujuan anggaran.


5F - 3


3. Format RD-1.JK mempunyai kolom- kolom yang hampir sama dengan yang ada pada P3 sebagai berikut:

Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom

1 2 - 6 7 - 9 10 - 17 18 - 24 25 26 27 28 29

: : : : : : : : : :

Kode Proyek Menunjukkan ruas Menunjukkan proyek dalam panjang dan pal km Menunjukkan karakteristik proyek dan biayanya Menunjukkan sumber pembiayaan Muncul tidaknya proyek dalam UR-1.JK Status evaluasi perencanaan Biaya/Km Kode elijibilitas perencanaan Keterangan

6.10 PERSIAPAN KERANGKA PROGRAM KE DEPAN 1. Prosedur perencanaan dititikberatkan pada persiapan dari program tahunan untuk satu tahun mendatang saja. Kerangka usulan menurut kategori umum pekerjaan seharusnya juga disiapkan untuk dua tahun berikutnya, segera setelah usulan pendahuluan untuk tahun mendatang diselesaikan. 2. Hal ini harus dimulai oleh Tim Perencana pada waktu kaji ulang dari prioritas kabupaten dan diselesaikan pada waktu program tahun berikutnya sudah `dipastikan'. Gunakan kolom catatan pada laporan P2 untuk melaksanakan kegiatan ini, yang menentukan jenis pekerjaan (MR, MP, PK, H) yang tampaknya diperlukan dalam dua tahun berikutnya pada masing-masing proyek. 3. Kriteria penentuannya terutama ditetapkan menurut jenis pekerjaan yang dijadwalkan untuk program tahun berikutnya.

MR MP PK H

: : : :

untuk tahun-tahun setelah PK dan MP untuk 3-6 tahun setelah PK untuk proyek layak yang ditangguhkan untuk proyek yang sudah ada lalu lintasnya tetapi belum layak untuk pekerjaan berat atau proyek yang mengalami penangguhan lagi.


5F - 4



5F - 5

NOMOR PROYEK

LEMBAR DATA PROYEK

A1 AWAL

KABUPATEN

AKHIR HAL.

PAL KM PROYEK

PANGKAL

UJUNG

NAMA RUAS PANJANG PROYEK (KM)

KELAN DAIAN

KRLL

TITIK PENGENAL YANG ADA

DIUSULKAN

T IPE FOTO / POS PLL / LOKASI S-8

KECEPATAN (KM/JAM)

LEBAR JEMBATAN (M)

KELANDAIAN JALAN

KM.YSD

PANJANG JEMBATAN ATAU LEBAR SUNGAI (M)

F.P.O.

LEBAR PERKERASAN (M)

TIPE DAN KONDISI PERMUKAAN JALAN

PANJANG RUAS (Km) ODOM

LEBAR PERKERASAN+ BAHU JALAN (M)

PERMUKAAN. JALAN

NOMOR RUAS

KO ND ISI

BAIK

LEB. PERK. (M)

PK

TIPE PEKERJAAN JALAN:

KM. ODOM

PANJANG SEGMEN (Km)

0

CBR

MP

1

2

3

NO. DES

Lebar Lebar Yang Perke Perke ada rasan rasan+ Bahu (m) (m) Usul an

9

HARGA SATUAN Rp. Jt/Km

8

BIAYA SEGMEN (Rp.Jt)

JUMLAH BIAYA JALAN (Rp. Jt) 1 + 2 + 3

7

PEKERJAAN JEMBATAN

6

LOKASI

JENIS

JENIS

PANJ

LEB

BIAYA

BIAYA

KM

PKJN

JBT

(M)

(M)

Rp.Jt/m

Rp. Juta

5

4

JUMLAH BIAYA JEMBATAN (Rp. Jt) Rp. Juta

3

JUMLAH BIAYA JALAN + JEMBATAN Rp. Jt./Km

MANFAAT (Rp. Jt./Km)

2

N.P.V (Rp. Jt./Km) STATUS EVALUASI PROYEK/REKOMENDASI

1

PEKERJAAN ALTERNATIF (M/H) TIPE

Rp. Juta

Rp. Jt/Km

0

TOTAL PANJANG

JUMLAH

JEMBATAN (M)

JEMBATAN

LHR EKIVALEN (Dari A2 Kolom E) 1

2

3

4

5

6

TERAKHIR DIKERJAKAN PK/MP (DARI K3, dsb.)

PAL. KM

-

-

1-6

7

LOKASI POS P.L.L.

8

9

NO POS

PAL KM (YSD)

10

11

PERIKSA KOORD. TIM

12

TGL.

13

14

TANDA TANGAN

15

KRLL

MANFAAT

KENDARAAN RODA 4 8-15

TOTAL LHR EKIVALEN 1-15

KLASIFIKASI RUAS

PP-PPJKK

-

PENDUDUK

PJG. (KM)

KONSULTAN

TAHUN

PROSES DATA

YA

TDK

YA

TDK

HUTAN/ CURAM?

C A T A T A N: SUMBER DANA JALAN BARU UNTUK RODA - 4 ?

TIPE PEKERJAAN KODE AKSES

Rp. Jt/Km

A2

A3

FORMULIR ANALISA DATA LALU - LINTAS KABUPATEN

:

NAMA RUAS

:

LOKASI POS

:

:

Km ( YSD ) dari pangkal ruas

PERHITUNGAN LALU - LINTAS

PERTAMA

WILAYAH

:

NO.RUAS

:

NO. POS

:

KEDUA

A2

RATA -

HARI

RATA

FAKTOR

TANGGAL

DUA HARI

PENYE -

LHR

PERHI -

SUAIAN

EKIVALEN

D

E

PASAR * :

TUNGAN

WAKTU AWAL - AKHIR

TIPE PEMAKAI JALAN

1

Pejalan Kaki

2

Pikulan / Gendongan

3

Sepeda

4

Sepeda + Barang

5

Becak

6

A

B

C

PLL

PLL

A+B

12 Jam

12 Jam

2

CxD

**

1 -- 6

Sub total Kend. tak bermotor

7

Sepeda Motor

8

Pick - up Penumpang

9

Pick - up Barang

10

Bis

11

Truk Ringan

12

Truk Sedang

13

Truk Berat

14

Sedan / Jeep

15

***

8 -- 15 Sub total Kend. bermotor x

1.28 KRLL

1 -- 15 Total Pemakai Jalan

KETERANGAN : * Tulis Nama Pasar dan

tulis 'HP' kalau Hari Pasar atau 'BHP' kalau Bukan Hari Pasar ** Tulis Nama Tipe Kendaraan Tak Bermotor lainnya *** Tulis Nama Tipe Kendaraan Bermotor lainnya

MANFAAT

BAURAN KENDARAAN BERAT ( BKB ) ( KOLOM C )

(%)

(12 + 13) x 100 ______________ TOT ( 8 -- 15 )

TABEL 1. MANFAAT LALU LINTAS RENDAH Jln Yg Ada Tp

Indik.

Skr

Kecep.

S1/

Km/Jm

MS2

30-45

SEDANG SEDANG/

Kondisi

Tipe Usulan

TOTAL LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA (LHR EKIVALEN RODA 4) YANG ADA

Pekjn

Permk

20

30

40

<11

MS

A

MR

MR

MR

MP

A

MR

13

12

12

19

26

34

44

54

74

88

110

125

149

171

197

216

246

261

25-40

<15

MP

A

11

22

21

23

32

41

52

64

76

99

114

139

156

182

207

235

256

288

305

25-35

<17

MP

A

18

32

36

34

46

59

72

85

99

125

136

163

174

204

232

262

285

322

331

PK

A

26

44

54

53

69

87

105

125

143

181

203

243

263

305

344

385

421

467

486

RUSAK

15-30

>16

PK

A

38

62

76

89

112

137

160

185

210

258

275

325

330

377

432

479

529

531

579

RSK BRT

15-20

>20

PK

A

38

62

104

122

147

173

199

225

251

303

337

390

398

453

506

560

611

606

664

BAIK

30-45

<11

PK

A

-

13

20

24

32

40

48

62

74

82

82

83

91

97

103

109

114

SEDANG

25-35

<17

MP

K

PK

K

BAIK/ SEDANG

ASPAL

RUSAK

KERIKIL

RUSAK

RSK BRT

RUSAK

15-25

10-20

15-20

>16

>20

-

MR

-

-

MR

-

MR -

BATU

PK

A

-

PK

K

-

PK

A

-

PK

K

-

PK

A

-

PK

K

-

PK

A

-

K

TANAH

RSK BRT

10-15

PK PK

A

-

RUSAK

10-20

PK

K

-

PK

A

-

RSK BRT

5-15

PK

K

-

PK

A

-

15

12 -

-

71

180

87

102

200 115

220 143

240 163

260 193

280 204

300 231

45

53

56

65

72

77

86

87

94

100

106

112

117

122

140

177

214

251

289

326

363

400

437

474

511

38

52

92

112

132

152

191

232

266

309

343

381

416

451

484

517

27

40

57

71

84

78

96

133

171

208

246

284

322

360

398

436

474

69

89

109

129

149

170

209

249

287

324

361

397

433

471

499

537

45

62

76

88

82

100

136

173

211

248

286

323

361

399

437

475

74

95

114

134

154

174

212

252

287

326

363

398

433

467

500

536

44

59

73

85

77

94

130

165

201

237

273

310

346

383

419

456

73

92

111

130

149

169

205

243

279

316

348

387

420

453

486

517

74

93

114

129

132

155

202

250

298

347

395

444

493

542

591

641

104

128

154

179

205

229

278

326

377

423

472

518

564

608

647

690

29

42

59

73

86

80

98

135

172

210

247

285

323

360

399

437

475

72

91

112

132

152

171

212

250

288

325

359

397

432

466

499

536

32

45

62

76

88

82

100

136

173

211

248

286

323

361

399

437

475

75

95

115

134

154

173

213

251

287

326

362

397

432

465

498

536

-

-

62

160

103

52

17

46

140

36

-

-

39

120

85

31

14

30

100

23

34

24

90

50

29

18

19

80

16

-

-

70

41

-

-

14

60

18 -

13

50

WILAYAH : 2

A

TINGKAT PERTUMBUHAN LALU LINTAS : 7,5 %

K

: Kerikil

PK

: Pekerjaan Berat

MP

: 5 Cm Lapen Overlay

NILAI SEKARANG (PV) UNTUK MANFAAT PEKERJAAN BERAT DAN PEMELIHARAAN (Rp Jt/Km)

: Aspal (Lapen)

MS

: Aspal Tipis Ulang (mis, Latasir)

MR

: Pemeliharaan Rutin

TABEL 2. MANFAAT LALU LINTAS TINGGI Jln Yg Ada Tp

Kondisi

BAIK/

Indik.

Skr

Kecep.

S1/

Km/Jm

MS2

30-45

<11

SEDANG SEDANG

25-40

<15

ASPAL SEDANG/

25-35

<17

RUSAK

TOTAL LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA (LHR EKIVALEN RODA 4) YANG ADA

Tipe Usulan Pekjn

Pmk

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

900

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000

MS

A

293

324

396

457

529

582

595

621

688

668

834

829

1069

1133

1094

1281

1307

1476

1557

1759

MP

A

324

368

422

492

554

653

670

713

752

754

878

950

1106

1209

1155

1379

1417

1596

1718

1911

MP

A

371

418

479

551

618

727

747

689

730

789

922

1048

1164

1291

1263

1402

1511

1612

1825

2340

BW3

A

-

-

-

-

85

89

91

95

98

106

101

99

134

133

136

156

176

199

241

278

BW3.5

A

-

-

-

-

91

94

95

100

102

111

101

100

135

134

138

160

183

209

263

316

MP

A

397

440

506

586

655

774

800

1000

1047

871

1015

1084

1220

1379

1323

1481

1590

1701

2276

2446

PK

A

572

647

733

840

925

1063

1088

1351

1401

1178

1372

1477

1642

1801

1738

1922

2056

2183

2832

3001

15-30

>16

PK

A

569

634

726

978

1095

1271

1302

1366

1418

1137

1333

1418

1688

1679

1697

1885

2037

2166

2427

2602

RSK BRT

15-20

>20

PK

A

739

801

930

1059

1172

1370

1391

1449

1494

1114

1314

1346

1507

1607

1617

1787

1949

2087

2357

2543

BAIK

30-45

<11

PK

A

586

679

751

837

901

1102

1116

1152

1181

1241

1477

1547

SEDANG

25-35

<17

PK

A

608

691

752

839

902

1102

1116

1152

1181

1241

1476

1546

RUSAK

15-25

>16

PK

A

615

688

752

838

901

1047

1060

1093

1117

1183

1372

1367

RSK BRT

10-20

>20

PK

A

615

688

752

838

901

1046

1059

1092

1117

1181

1372

1366

BATU

RUSAK

15-20

PK

A

577

663

733

817

RSK BRT

10-15

PK

A

783

898

1006

1107

TANAH

RUSAK

10-20

PK

A

614

688

750

836

RSK BRT

5-15

PK

A

613

686

767

834

KERIKIL

RUSAK

WILAYAH : 2

A

: Aspal (Lapen)

TINGKAT PERTUMBUHAN LALU LINTAS : 7,5 %

MP

: 5 Cm Lapen Overlay

MS

: Aspal Tipis Ulang (mis, Latasir)

PK

: Pekerjaan Berat

NILAI SEKARANG (PV) UNTUK MANFAAT PEKERJAAN BERAT DAN PEMELIHARAAN (Rp Jt/Km)

BW : Pelebaran

(KENDARAAN BERMOTOR TAK BISA LEWAT/ RUAS JALAN BERLALU LINTAS RENDAH)

LEMBAR DATA STUDI KEPENDUDUKAN

KABUPATEN

A3

WILAYAH: NOMOR PROYEK

NAMA RUAS

NO. RUAS

ODOM

PANJANG RUAS

FPO

PAL KM. PROYEK

KM (YSD)

KM.

----

PANJANG PROYEK (KM)

(KM)

Hal: ………… dari: …………

PERHITUNGAN MANFAAT PERJALANAN

Ruas ke pusat kegiatan luar

C

D

Cab. ruas jalan

A Pusat kegiatan luar

B

TERTUTUP BERKALA UNTUK KENDARAAN RODA 4 2-6 mg PER th

JUMLAH PEND. DESA

TINGKAT HAMBATAN AKSES

B

PENDUDUK TERLAYANI PROYEK DISTUDI NAMA DESA

TERTUTUP PERMANEN UNTUK KENDARAAN RODA 4 > 26 mg / th

C

Proyek distudi

TERLAYANI PROYEK

KODE AKSES

TERTUTUP PADA MUSIM HUJAN UNTUK KENDARAAN RODA 4 6-26 mg PER th

1

LOKASI HAMBATAN

DARI

(PAL KM) RUAS

KE

TERBUKA UNTUK SEPEDA MOTOR

TERTUTUP UNTUK SEPEDA MOTOR

3

4

2

PANJANG PROYEK

PANJANG SEGMEN TERHAMBAT (KM)

MANFAAT PERJALANAN/ KM (Rp.)

=

< 5 KM

561

723

802

941

5-15 KM

626

826

966

1168

> 15 KM

638

886

1048

1285

TOTAL MANFAAT

*

=

MANFAAT (Rp.

MANFAAT / PERJALANAN / KM

[D]

Rp.) =

SUB TOTAL (PB)

* LINGKARI NILAI YANG TERPILIH PADA TABEL D, E DAN M DATA ANAK CABANG RUAS JALAN NOMOR RUAS

NOMOR PROYEK

PANJANG (KM)

C

ASUMSI TINGKAT PERJALANAN

PENDUDUK TERLAYANI

E

NAMA PUSAT KEGIATAN LUAR:

C1

(Contoh: A + B / 2) RATA-RATA JARAK PERJALANAN (RJP) KE PUSAT KEGIATAN LUAR

C2

< 3 Km

3 - 20 Km

> 20 Km

C3

C4 TINGKAT PERJALANAN [ E ]

(ditaksir satu arah perjalanan kendaraan per kapita per tahun)

C5

* SUB TOTAL (PC)

X

TOTAL (PB + PC)

TINGKAT PERJALANAN

TOTAL

E

= PERJALANAN X

BIAYA PEMELIHARAAN/KM. (Rp. Juta)

M

MANFAAT / PERJALANAN / KM

*

TINGKAT HAMBATAN AKSES

D

KRLL (Juta)

PENDUDUK 1

2

3

4

< 1700

5.0

8.1

8.4

11.7

1.1

1700 - 7000

11.7

17.7

17.7

21.0

2.1

> 7000

16.8

23.5

23.5

27.2

3.1

TOTAL MANFAAT PERJALANAN / KM

+

BIAYA PEMELIHARAAN

- Rp.

TOTAL MANFAAT BRUTO (KOTOR)

=

(Ribu)

Rp.

Rp.

M

Juta / Km

Juta / Km

=

Contoh - 1

0.0

:

A

13.0

Jarak pasar ke pangkal ruas

Km

Pangkal ruas

Pasar

Pal km Nama pasar / pusat kegiatan

P

Ujung ruas Pal km B

0.0

Pasar Minggu

8.0

Panjang ruas distudi

Nama Lokasi survai S

Kp. Opat

Pal km

8.0

Penyebab utama jalan tertutup ( lihat no. 2)

Jembatan

Banjir /

Licin

Putus

Tergenang

Dari

Nama lokasi hambatan

Ke H

Jalan

Batas Tolu - Opat

0.0 - 4.0

4.0

6.0 - 7.0

Pal km

Kode Tingkat Hambatan

1

4

4

PERHITUNGAN MANFAAT PERJALANAN TERTUTUP TERTUTUP BERKALA

DIMUSIM

UNTUK

HUJAN

KEND. RODA-4

KEND.

UNTUK

> 26 mg per thn

TINGKAT

HAMBATAN

RODA-4

AKSES

D

TERTUTUP PERMANEN UNTUK

KEND.

TERBUKA

RODA-4

UNTUK

UNTUK

2 - 6 mg

6 - 26 mg

SEPEDA

SEPEDA

per thn

per thn

MOTOR

MOTOR

1

2

3

4

KODE AKSES

TERTUTUP

LOKASI DARI

0.0

4.0

KE

4.0

8.0

HAMBATAN (PAL KM

PANJANG

RUAS)

PROYEK

PANJANG SEGMEN YANG

4.0

+

+

+

4.0

:

8.0

TERHAMBAT (KM) < 5 Km

561

723

802

941

626

826

966

1168

638

886

1048

1285

.

MANFAAT / PERJALA -

5-15

NAN / KM

Km

.

>15

*

( Rp )

Km

MANFAAT ( Rp ) MANFAAT / PERJALANAN / Km

*

TOTAL

2244

+

+

+ [D]

LINGKARI NILAI YANG TERPILIH , PADA TABEL :

3764 ( Rp )

MANFAAT

:

6008

:

751

D, E & M

Contoh - 2

0.0

:

A

5.0 Jarak pasar ke pangkal ruas

Km

Pangkal ruas

Nama pasar / pusat kegiatan P

Ujung ruas

Pal km

Pasar

Pal km B

0.0

Pasar Rebo

12.0


Nama Lokasi survai S

Kp. Opat

Pal km

12.0

Penyebab utama jalan tertutup ( lihat no. 2) Nama lokasi hambatan

Jalan

Licin

Berlumpur

Tanah Longsor

Dari Ke

H

Jalan

Lima - Onom

1.5 - 3.0

3.5 - 5.5

6.5

Pal km


2

1

3

PERHITUNGAN MANFAAT PERJALANAN

D

TERTUTUP

TERTUTUP

TERTUTUP

BERKALA

DIMUSIM

PERMANEN UNTUK

TINGKAT

UNTUK

HUJAN

KEND. RODA-4

KEND.

UNTUK

HAMBATAN

RODA-4

KEND.

TERBUKA

TERTUTUP

RODA-4

UNTUK

UNTUK

2 - 6 mg

6 - 26 mg

SEPEDA

SEPEDA

per thn

per thn

MOTOR

MOTOR

1

2

3

4

DARI

0.0

3.5

6.5

KE

3.5

6.5

12.0

AKSES

KODE AKSES

> 26 mg per thn

LOKASI HAMBATAN PANJANG

(PAL KM RUAS)

PROYEK

PANJANG 3.5

SEGMEN YANG

+

3.0

5.5

+

+

:

12.0

TERHAMBAT (KM) < 5 Km

561

723

802

941

626

826

966

1168

638

886

1048

1285

.

MANFAAT / PERJALA -

5-15

NAN / KM

Km

.

>15 ( Rp )

*

Km

TOTAL

1964

MANFAAT ( Rp ) MANFAAT / PERJALANAN / Km

*

+

2169

5313

+ [D]

LINGKARI NILAI YANG TERPILIH , PADA TABEL :

+ ( Rp ) D, E & M

MANFAAT

:

9446

:

787

LEMBAR ANALISA MANFAAT PENGALIHAN LALU LINTAS

A4

KABUPATEN JALAN SAJA

TIPE PROYEK : NO.RUAS

JALAN DAN JEMBATAN

NAMA RUAS

PAL KM

-

-

-

-

-

JEMBATAN SAJA

PANJANG

LOKASI

NOMOR

PROYEK

JEMBATAN

PROYEK

JUMLAH VOC

Rp/km

DATA RUAS

DATA RUAS

Aspal

B/S

300

TANPA PROYEK

DENGAN PROYEK

Aspal

S/R

388

NO.RUAS

Aspal

R

476

SEGMEN

Aspal

RB

602

KONDISI

Kerikil

B/S

341

VOC/Km

Kerikil

S/R

420

PANJANG

Kerikil

R

476

VOC RUAS

Kerikil

RB

637

Batu

R

602

LHR S.M

Batu

RB

694

8-15

Tanah

R

637

JUMLAH

Tanah

RB

781

A

Tksr.

B

VOC RUTE TANPA PROYEK

VOC RUTE DENGAN PROYEK

PROPORSI LHR

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

A-B A-C A-D B-C B-D C-D Tksr.

VOC RUTE TANPA PROYEK

VOC RUTE DENGAN PROYEK

JML.

JML.

C LHR

1

2

3

4

5

JUMLAH

X LHR

1

2

3

4

5

JUMLAH

X LHR

A-B A-C A-D B-C B-D C-D TOTAL

D

TOTAL VOC TANPA PROYEK

TOTAL VOC

-

(Rp.'000)

DGN PROYEK

MANFAAT

=

(Rp.'000)

-

HARIAN

PANJANG

FAKTOR TOTAL X

¯

MANFAAT

PROYEK

MANFAAT

=

(Rp.'000)

=

per Km (Rp. juta)

X

3000

¯

=

LEMBAR PETA ANALISA MANFAAT PENGALIHAN LALU LINTAS

Jalan Berkondisi Baik/Sedang Jalan Berkondisi Rusak/ Rusak Berat Jalan Tertutup untuk Roda-4 Ruas / Bagian Proyek Proyek Jembatan

2

No. Ruas Pos PLL Simpul Ruas Pusat Utama

GAMBAR 3G1 PENYARINGAN LINGKUNGAN UNTUK RUAS JALAN KABUPATEN

PENYARINGAN PENDAHULUAN Apakah jalan akan melewati : - Cagar alam ? - Suaka margasatwa ? - Hutan konservasi ? - Daerah perlindungan plasma nuftah ?

PENYARINGAN TAHAP KEDUA

TIDAK PENYARINGAN TAHAP PERTAMA Jalan baru untuk roda empat ? YA TIDAK

Dampak langsung dan tidak langsung (ID)

Hanya dampak langsung (D): - Penilaian lingkungan sektoral dan - Prosedur operasi standar (POS)

Apakah jalan akan melewati : - Kawasan hutan lindung yang masih hutan ? - Kawasan hutan lindung yang dipakai untuk penggunaan lahan lain ? - Kawasan bergambut / lahan basah ? - Kawasan sekitar danau atau waduk ? - Kawasan suaka alam laut atau perairan lain ? - Kawasan pantai berhutan bakau ? - Taman nasional ? - Taman hutan raya ? - Taman wisata alam ? - Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ? - Kawasan rawan bencana alam ? - Tanah dengan kemiringan > 40% ?

TIDAK

Kajian lingkungan ( KL ) Penilaian lingkungan tercakup dalam Penilaian lingkungan sektoral, sedangkan pengelolaan lingkungan sektoral tercakup dalam prosedur operasi standar yang meliputi proyek-proyek sebagai berikut : - Peningkatan jalan dengan pelebaran (dampak langsung, tipe Dw) - Peningkatan jalan tanpa pelebaran (dampak langsung, tipe Dnw) - Pembuatan jembatan (dampak langsung, tipe Db) - Pembuatan jalan baru (dampak tidak langsung, tipe IDnr) - Pembuatan jembatan (dampak tidak langsung, tipe IDb) - Peningkatan jalan dengan pelebaran (dampak tidak langsung, tipe IDw)

TIDAK

YA

Apakah jalan akan menimbulkan dampak lingkungan yang penting terhadap kawasan lindung ? TIDAK Laporan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan ( UKL / UPL )

YA

Perlu studi ANDAL

GAMBAR 3G2 PROSES KONSULTASI MASYARAKAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PROSEDUR PERENCANAAN SK77

1

Kajiulang dan Pemutakhiran Database

2

MUSBANG Tingkat Desa

3

MUSBANG Tahunan

Survai Perencanaan

Temukarya Tingkat Kecamatan

Analisa dan Evaluasi

Penyusunan Program Tahunan

RAKORBANG Tingkat Kabupaten

RAKORBANG Tingkat Propinsi

KONSULTASI Tk Regional dan Nasional

R A K O N

Pertemuan LMD

MUSBANG Khusus

1

Alir perencanaan

2

Alir PSD

3

Konsultasi Masyarakat

DAFTAR INDUK JARINGAN JALAN KABUPATEN PROPINSI

:

(12) SUMATERA UTARA

KABUPATEN

:

(05) LABUHAN BATU

K1

Edisi : Oktober 1993 Dicetak : 01/01/1994 PENENTUAN RUAS JALAN

KARAKTERISTIK YANG ADA

Nama Pangkal Ruas

Titik Pengenal Pangkal

Nama Ujung Ruas

Lebar Klasifi Kode kasi Status Ruas Adm

Titik Pengenal Ujung

Prmk.Jln.

Panj. Bagian

Panj. Ruas Nomor Ruas

Hal : 6

Termasuk Kecamatan

Pal Km Awal

Pal Km Akhir

(Km)

Tipe

Ham Bulan Tahun Peren batan Kondisi Terakhir L.L

(m)

Tahun Pekerjaan Terakhir

Total LHR K R

Kend. Roda 4

Ekivalen Roda 4

Bulan Tahun Perubahan Data

L PK

MP

(ribu jiwa)

L

LINGKUNGAN

Pendud uk

S

R

T

A

S T

A

W

U

T

A

D

U

N

I

22

23

S 12.1

12.2

69

KAMPUNG MESJID KULIM

6,8

LU

K

KP. MESJID

0,0

6,8

3,0

K

RB

TB

70

1 PARISA

SIMANDIANGIN JN.KM 41,2RP

71/SD

11,6

JJS

BM

AEK KANOPAN

0,0

5,0

3,5

A

R

TB

5,0

11,6

3,0

K

RB

TB

3/93

3.1

154

179

12/93

71

SIMANDIANGIN

MANOMPUK

BTS. KAB

13,0

JJS

BM

AEK KANOPAN

0,0

13,0

3,0

K

RB

TB

3/93

3.1

149

157

12/93

72

TANJUNG MEDAN

ADIAN TOROP 22/KC

9,5

LU

K

TJ.MEDAN

0,0

3,5

3,0

K

RB

TMH

2/92

1.1

5

17

2

3

4

5

38/KC

DERMAGA

70/SD

MESJID

6

7

8

10.1

9

10.2

11

13

14

15.1

15.2

3/93

16 3.1

88

17

18

173

19

20

260

21

12/93

1314

10/92

RINGKASAN PANJANG JALAN (km) BERDASARKAN TIPE DAN KONDISI PERMUKAAN JALAN ASPAL

Status Admin K

Baik 100.0

Sedang

BAT U

KERIKIL

Sd/Rsk Rusak Rs.Brt Jumlah Baik Sedang Sd/Rsk Rusak Rs.Brt

80.0

20.0

90.0

60.0

350.0

30.0

30.0

Jumlah 60.0

Baik 50.0

T ANAH

Sedang Sd/Rsk Rusak Rs.Brt Jumlah 10.0

70.0

10.0

140.0

24.6

24.6

34.6

164.6

Baik

Sedang

Sd/Rsk Rusak Rs.Brt Jumlah 300.0

Tidak Ada Data

TOTAL 850.0

D P H T A BM

Jumlah

100.0

80.0

[1]. NOMER RUAS (SEMENTARA) 400 = Jalan dalam Kota 500 = Jalan Irigasi 600 = Jalan Kabupaten Baru 700 = Jalan Transmigrasi 800 = Jalan Perkebunan 900 = Jalan Desa

20.0

90.0

60.0

350.0

[7]. KLASIFIKASI FUNGSI RUAS TRAN = Transmigrasi PIR = Perkebunan Inti Rakyat NMG = Ekspor Non-Migas PAR = Pariwisata LU = Pelayanan Umum JJS = Jaringan Jalan Strategis JI = Jalan Irigasi KOTA = Jalan Kota UH = Jalan Pengusahaan Hutan/HPH

[22]. KODE DAERAH RAWAN 1 = Cagar Alam 2 = Suaka Margasatwa 3 = Hutan Konservasi 4 = HL-TGHK masih hutan 5 = HL - Direkomendasikan RePPProt masih hutan 6 = HL - TGHK bukan hutan 7 = HL - Direkomendasikan RePPProt bukan hutan 8 = Taman Baru

30.0

30.0

60.0

[8]. STATUS ADMIN K = Kabupaten D = Desa P = Perkebunan H = Hutan T = Transmigrasi A = Irigasi JP = JalanPropinsi JN = Jalan Nasional

10 = Taman Rekreasi / Wisata 11 = Daerah curam (informasi land system) 12 = Lahan basah (gambut) 13 = Daerah pantai / hutan bakau 14 = Kawasan waduk / danau

50.0

10.0 [12.1]. TIPE A = Aspal K = Kerikil B = Batu T = Tanah C = Beton

70.0

[12.2]. KONDISI B = Baik S = Sedang SR = Sedang/Rusak R = Rusak RB = Rusak Berat

[10.1 dan 10.2] PAL KM panjang bagian diukur dari pangkal ruas (KM 0,0)

[23]. STATUS STUDI LINGKUNGAN 0 = Diperlukan penyaringan tahap awal dan kedua S = Cukup dengan sektoral UKL / UPL K = Diperlukan studi KL U = Sudah dilakukan studi KL A = Diperlukan kerangka acuan untuk ANDAL T = Sudah dibuat kerangka acuan untuk ANDAL R = Sudah dilakukan studi ANDAL

24.6

300.0 [13]. HAMBATAN LALU LINTAS TB = Terbuka Untuk Kendaraan roda 4 sepanjang tahun. TMH = Tertutup Untuk Kendaraan roda 4 pada musim hujan. TST = Tertutup Untuk Kendaraan roda 4 sepanjang tahun.

874.6

[21]. STATUS LINGKUNGAN 1 = Menunggu Studi Andal 2 = Ditunda menunggu Studi Andal 3 = Tercakup dalam PIL sektoral tipe proyek D 4 = Tercakup dalam PIL sektoral tipe proyek ID 5 = Perlu Studi KL / UKL ; UPL

USULAN JARINGAN JALAN STRATEGIS PROPINSI

:

KABUPATEN

:

SUMATERA UTARA LABUHAN BATU

K2 1:2

DIISI OLEH

:

GT. SINAGA

TANGGAL : 5 - 12 - 1998

NO RUAS

Km SEGMEN

NAMA RUAS

PANJANG (Km)

TIPE & KONDISI PERMUKAAN

LEBAR (m)

HAMBATAN LALU LINTAS

LHR KEND. RODA4 /Tahun

STATUS ADMINIS TRASI

KOTA UTAMA / AKTIVITAS YANG DILAYANI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(A) BAGIAN JALAN NEGARA DAN JALAN PROPINSI (YANG BERADA DI KABUPATEN). Data dari DPU/DPU Bina Marga Propinsi / K1 kolom : 1 - 9

057 0.0 - 65.7 R.Prapat- B.Durian- Bts.Kab. 65.7 AB

TB

JP

058 0.0 - 20.0 R. Prapat - A. Nabara

20.0

AB

TB

JP

059 0.0 - 69.0 A. Nabara - Lb. Bilik

69.0

AS

TB

JP

060 0.0 - 33.0 A. Nabara - Kt. Pinang

33.0

AB

TB

JP

061 0.0 - 30.2 Kt.Pinang- L.Payung- Bts.Kab. 30.2 AS

TB

JP

083 0.0 - 32.6 Kt. Pinang - Bts. Propinsi 32.6

TB

JP

AB

(B) RUAS JALAN PENGHUBUNG TIAP KOTA KECAMATAN KE KOTA KABUPATEN (SATU RUTE SAJA). Data sesuai dengan daftar K1 kolom : 1 - 17

3

0.0 - 8.0

Sigambal - Sp. Rintis

8.0

AR

3.5

TB

K

11

0.0 - 3.4

Sp. Merbau - Merbau

3.4

AB

3.5

TB

K

21

0.0 - 12.9 Lb. Bilik - Sei. Berombang 12.9

AR

3.5

TB

K

22

0.0 - 3.4

Tolan - Tj. Medan

3.4

AS

3.5

TB

K

23

0.0 - 7.1

G. Saga - Tj. Pasir

7.1

AS

3.5

TB

K

24

0.0 - 8.4

Tj. Pasir - A. Naetek

8.4

KS

3.5

TB

K

31

0.0 - 7.6

Sp. Rintis - Bilah Hulu 7.6

AR

3.5

TB

K

37

0.0 - 9.3

A. Naetek - K. Bangka 9.3

KS

3.5

TB

K

38

0.0 - 9.7

K. Bangka - Kp. Mesjid 9.7

KR

3.5

TB

K

(C) RUAS JALAN ANTAR KABUPATEN (BAGIAN YANG BERADA DI KABUPATEN). Data sesuai dengan daftar K1 kolom : 1 - 17

70

0.0 - 11.6 Parisa - Simandiangin 11.6

71

0.0 - 13.0 Simandiangin - Manompuk 13.0 KRB

AR

3.5

TB

K

3.5

TB

K

CATATAN RIWAYAT PEKERJAAN JALAN KABUPATEN PROPINSI

: [ 12 ] SUMATERA UTARA

KABUPATEN : [ 05 ] LABUHAN BATU

1

2

3.1

3.2

PANJANG (Km)

NAMA RUAS

03

8.0

SIGAMBAL - SIMPANG RINTIS

82 85 90

4.5 3.5 8.0

0.0 4.5 0.0

4.5 8.0 8.0

4. PB = PK = MP = MR = PJ/ = RE H =

Pembangunan Baru Peningkatan Pemeliharaan Periodik Pemeliharaan Rutin Penunjangan / Rehabilitasi Pekerjaan Penyangga

Biaya Rp. Juta

Biaya/Km Rp. Juta

6

7

8

3 3 4

### ### 519.2

9 13.1 64.9

5. Lihat RD-1.JK / HR

10. PBJ PAJ

4

5

PB LPB PB LPB PK PM A

Hal : 1

NO.RUAS

PROYEK JALAN TAHUN PRO - Panjang Panjang Bagian Jenis Lebar Tipe Km.Awal Km.Akhir Pekerj. Permuk. ( m ) GRAM Km

( Misal : PMA, LKP, LPA, LPB, JPT)

PJJ 9.1. Nomor Urut Jbt. ---> Lihat K-10

JL GG

K3

Tgl. Perbaikan : ……………..

PROYEK JEMBATAN Waktu Pelaks. TOTAL Biaya BIAYA Sumber Mulai Selesai Jembata Jenis Pjng/Lbr No. Jml. Pekerj. ( m / m ) Rp.Juta Rp.Juta DANA Bln/Thn Bln/Thn 9.1

9.2

1

= Pembangunan Baru = Penggantian Bangunan Atas = Penunjangan / Pemeliharaan = Jembatan Limpas = Gorong-gorong

10

11

PBJ 8,1/3, 5

14. IJ = IK = LL = LL = 17. L = ST = MY = B =

12

13

21

41 88 519

14

LL IJ IJ

15

16

Dari : 1

Status Pekerjaan

Sumber Tanggal Data *

Catatan

17

18

19

6/82 11/82 Dok 01/82 9/85 3/86 Dok 05/85 5/90 12/90RPPIP 12/89

Inpres Jalan (IPJK/BPJK/P2JKK)

Inpres Kabupaten ( Dati II ) Lain-lain ( Inpres Desa, APBD-I/II, Padat Karya, dll Proyek Luncuran (Carry Over) Proyek Sisa Tender Proyek Multi Years Proyek Baru

18. RD-1.JK/HR, DADPD, Dok. Kontrak (DK) Progress-A ( PRG-A ), CJ , DJ , dll. * Tulis juga tanggal pengisiannya 19. Keadaan Lain-lain dari Ruas Jalan ( Misal : Kemajuan Pekerjaan, dll.)

RINGKASAN BIAYA JALAN KABUPATEN

K4

PROPINSI

:

DIISI OLEH

:

Hal :

KABUPATEN

:

TANGGAL

:

Dari :

SUMBER DANA UNTUK SEKTOR JALAN

(A)

(B)

2000

2001

Rp Juta %

(C) Rp Juta

- Dana Bagi Hasil Pajak + non Pajak

Rp Juta

- PAD untuk sektor Jalan Total Dana untuk Sektor Jalan

99/00

Rp Juta

- % dana sektor jalan dari total DAU 3. Dana lain untuk sektor Jalan

98/99

Rp Juta

2. Dana Alokasi Umum / DAU ( I DT-II ) - Bagian DAU untuk sektor Jalan

97/98

Rp Juta

1. Dana Alokasi Khusus / DAK ( IPJK ) - DAK untuk sektor Jalan

SATUAN

(D)

PENINGKATAN (PK) Km - DAK / P2JKK / BPJK / IPJK

Meter ** Rp Juta Km

- DAU / DU / IDT-II / IK per kapita

Meter ** Rp Juta Km

- PAD / lainnya :

Meter ** Rp Juta Km

Jumlah

Meter ** Rp Juta

PEMELIHARAAN PERIODIK (MP) - DAK / P2JKK / BPJK / IPJK - DAU / DU / IDT-II / IK per kapita - Lainnya Jumlah

Km Rp Juta Km Rp Juta Km Rp Juta Km Rp Juta

PEMELIHARAAN RUTIN (MR) - DAK / P2JKK / BPJK / IPJK - DAU / DU / IDT-II / IK per kapita - Lainnya Jumlah PEKERJAAN JALAN LAINNYA BIAYA UMUM TOTAL BIAYA JALAN

Km Rp Juta Km Rp Juta Km Rp Juta Km Rp Juta Rp Juta Rp Juta ( D ) Rp Juta ** Panjang jembatan dalam meter tidak termasuk gorong - gorong

2002

KETERANGAN MENGENAI STAF KABUPATEN KABUPATEN :

PROPINSI :

K7

Diisi oleh :

JABATAN

Tanggal:

NAMA

BUPATI KDH KEPALA DPUK/DPU-BM-K KETUA BAPPEDA KABUPATEN KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

TIM PERENCANA JALAN KABUPATEN ( TPJK ) BERDASARKAN SK. BUPATI NO : JABATAN DALAM TIM

NAMA

GOLONGAN & JABATAN DI INSTANSI

KOORDINATOR TIM * TRANSPORT PLANNER ** PLANNING ENGINEER **

KOORDINATOR SURVAI LALU-LINTAS

ASISTEN TRANSPORT PLANNER STAF LINGKUNGAN STAF PLAN. ENGINEER PEMELIHARAAN

RINGKASAN STAF DPUK/DPU-BM-K SARJANA TEKNIK

STAF TEKNIK SENIOR YUNIOR

STAF ADMINIS TRASI

PENGAWAS

OPERATOR

SOPIR

LAIN-LAIN (SEBUTKAN)

JUMLAH

JUMLAH STAF PERMANEN HONORER

RINGKASAN STAF BAPPEDA SARJANA BIDANG EKONOMI

SARJANA BIDANG LAIN

KEAHLIAN LAIN

STAF TEKNIK

STAF ADMINISTRASI

LAIN - LAIN (SEBUTKAN)

JUMLAH STAF

JUMLAH

PERMANEN

HONORER

Disetujui oleh :

STRUKTUR TIM PERENCANA JALAN KABUPATEN BUPATI

KETUA BAPPEDA

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN

KEPALA DPUK/DPU-BM-K

Kepala DPUK/DPU-BM-K Nip.

KOORDINATOR TIM *

PLANNING ENGINEER ** ASISTEN SURVAIOR

TRANSPORT PLANNER ** ASISTEN

TRANSPORT PLANNER

KOORDINATOR SURVAI LALU-LINTAS

Ketua BAPPEDA Nip.

PENGHITUNG LALU - LINTAS ( diambil dan dilatih di tempat survey )

Kepala Bagian Pembangunan Nip. * Bisa dirangkap dengan posisi Transport Planner ** Bisa juga sebagai Staf Lingkungan

Ditetapkan oleh BUPATI SK No. : Tanggal :

KETERANGAN MENGENAI BAHAN / MATERIAL PROPINSI

: SUMATERA UTARA

DI ISI OLEH

KABUPATEN : LABUHAN BATU

LOKASI SUMBER BAHAN

K8

: B. SYAFRUDDIN, BE

Hal : 1

TANGGAL SURVAI : BAHAN / MATERIAL HARGA SAT. ( Rp. )

JENIS SATU / KODE AN

01. Sungai Balai

M041

M3

6.600

02. Gunung Pamela

M013

M3

13.200

M014

M3

12.300

M020

M3

17.200

Dari : 1

JARAK ANGKUT BAHAN KE RUAS NOMOR *

JARAK ** ( Km )

54

10

19

5

KETERANGAN

Pasir pasangan

M021

M3

17.200

M022

M3

21.600

M023

M3

26.000

M024

M3

37.500

M025

M3

37.500

M026

M3

37.500

03. Sungai Silau

M041

M3

6.600

41

15

Pasir pasangan

04. Sungai Asahan

M041

M3

6.600

20

5

Pasir pasangan

05. Perdagangan

M050

M3

3.100

28

10

Cadas

* Ruas terdekat dari lokasi

** Jarak angkut dengan kelipatan 5 Km

UPAH TENAGA KERJA DAN HARGA SATUAN MATERIAL / BAHAN

PROPINSI

TENAGA KERJA

NO. 1 2 3 4 5 6 7


UPAH TENAGA KERJA ( Rp. / Hari ) 6. 700 12. 400 5. 700 8. 600 7. 600 9. 600 6. 700

L_061 L_071 L_072 L_073 L_079 L_081 L_082

HARGA DI SUMBER / QUARRY UNIT KODE ( TANPA PAJAK ) ( Rp. )

MATERIAL Batu Gunung atau Quarry Kerikil dari Galian Bukit Kerikil Sungai Batu Kali Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir Batu Pecah 10 - 15 cm Batu Pecah 7 - 10 cm Batu Pecah 5 - 7 cm Batu Pecah 3 - 5 cm Batu Pecah 2 - 3 cm Batu Pecah 1 - 2 cm Batu Pecah 0,5 - 1 cm Gorong2 Beton diameter 60 cm* Gorong2 Beton diameter 80 cm* Gorong2 Beton diameter 100 cm* Pasir Urug / Timbun Pasir Ayak untuk Beton Sirtu ( tak diayak ) Bahan Timbunan Pilihan Aspal Bitumen Aspal Buton Minyak Flux Minyak Tanah Kayu Bakar Semen P C Kapur Bakar Batu Kapur Cat Jembatan Baja Tralis Kawat Bronjong Baut Baja Besi Galvanisir Baja Konstruksi Paku Jembatan Baja Tulangan Beton Alat - alat Bantu ** Kayu untuk Perancah Kayu utk Konstruksi Jembatan Minyak Diesel / Solar Bensin / Premium Minyak Pelumas * = tak bertulang

[ 12 ] KODE

Mandor Lapangan Mekanik Mekanik Pembantu Kepala Tukang Tukang Operator Terlatih Operator Kurang Terlatih

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

: SUMATERA UTARA

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m3 m3 m3 m3 kg ton ltr ltr m3 40 kg m3 m3 kg kg kg kg kg kg kg kg set m3 m3 ltr ltr ltr

9. 300 12. 300 12. 300 13. 200 12. 300 17. 200 17. 200 21. 600 26. 000 37. 500 37. 500 37. 500 34. 000 43. 300 58. 800 6. 200 6. 600 11. 300 3. 100 600 300 6. 600 7. 900 150. 200 150. 200 6. 200 3. 100 3. 100 1. 300 3. 100 3. 100 2. 200 1. 300 26. 500 243. 100 331. 500 4. 400

M_010 M_011 M_012 M_013 M_014 M_020 M_021 M_022 M_023 M_024 M_025 M_026 M_031 M_033 M_035 M_040 M_041 M_042 M_050 M_061 M_062 M_063 M_065 M_070 M_080 M_081 M_082 M_090 M_161 M_162 M_163 M_164 M_165 M_166 M_167 M_170 M_180 M_181 M_183 M_184 M_185

NO. 8 9 10 11 12 13 14

K9

[ 05 ]

TENAGA KERJA

UPAH KODE TENAGA KERJA ( Rp. / Hari )

Pembantu Operator Supir Truk Supir Personil Pembantu Supir Buruh Lapangan Tak Terlatih Buruh Lapangan Kurang Terlatih Buruh Lapangan Terlatih

L_089 L_091 L_092 L_099 L_101 L_103 L_106

JARAK ANGKUT RATA-RATA

ONGKOS ANGKUT

JUMLAH HARGA

PAJAK

PER UNIT (TANPA PAJAK)

( Rp. )

( Rp. )

( Rp. )

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

45 45 45 45 45 45 45

25.000 25.000 25.000 25.000 500 25.000 25.000

34.300 37.300 37.300 38.200 37.300 42.200 42.200 46.600 51.000 62.500 62.500 62.500 34.000 43.300 58.800 31.200 31.600 36.300 28.100 600 300 6.600 8.400 175.200 175.200 6.200 3.150 3.150 1.350 3.150 3.150 2.250 1.350 26.500 243.100 331.500 4,400

4.800 5.200 5.200 5.400 5.200 5.900 5.900 6.500 7.100 8.600 8.600 8.600 4.500 5.700 7.700 4.400 4.500 5.100 3.900 150 --70 900 1.200 23.400 23.400 800 350 350 150 350 350 250 150 3.500 31.900 43.500

( Km )

45 45 45 45 45 45 45

50 50 50 50 50 50 50

-

-

5. 7. 7. 4. 4. 5. 5.

JUMLAH HARGA ( TERMASUK PAJAK ) ( Rp. )

600

39.100 42.500 42.500 43.600 42.500 48.100 48.100 53.100 58.100 71.100 71.100 71.100 38.500 49.000 66.500 35.600 36.100 41.400 32.000 750 370 7.500 9.600 198.600 198.600 7.000 3.500 3.500 1.500 3.500 3.500 2.500 1.500 30.000 275.000 375.000 380 700 5.000

** = 1 cangkul + 1 sekop + 1 pikulan

NAMA

JABATAN

DISIAPKAN OLEH :

B.Syafruddin, BE

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Dahman M.

,

TANGGAL

TANDA TANGAN

, Kasie jalan & Jembatan DPUK

,

Kadis PUK

,

,

700 600 600 800 800 200 700

IKHTISAR INVENTARISASI JEMBATAN

PROPINSI

NO.RUAS PANJANG (Km)

:

KABUPATEN :

K10

NAMA RUAS

-

NO. URUT

NAMA JEMBATAN / SUNGAI

1

2

DIISI OLEH :

Hal :

TANGGAL

Dari :

:

UKURAN TIPE / KONDISI * TIPE LANTAI SANDARAN PONDASI PAL PENYE- PAN - LEBAR (m) JMLH. BANGUNAN ATAS TOBEN- TI- BA- A- KON- BAHAN KON- BAHAN KON- TI- BAHAN KONKM BERA- JANG JATAL TANG PE HAN SAL DISI DISI DISI PE DISI NGAN ( m ) LUR 3

4

5

6.1

1 : Diberi nomor urut mulai dari titik pangkal 2 : Semua Jembatan / Penyeberangan >= 2,0 m 3 : Diukur dari titik pangkal ruas (KM 0.0) * : Istilah/singkatan lihat kode inventarisasi jembatan (K 10L)

6.2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

KEPALA JEMB./PILAR TIPE

BAHAN

KONDISI

19

20

21

KODE INVENTARISASI JEMBATAN

LINTASAN / TIPE PENYEBERANGAN :

J N : Jalan

TIPE BANGUNAN ATAS B : Y : T : W : G : M : L : E : P : R : S : FX : KX : WX: U :

Gorong - gorong Kotak Gorong - gorong Pipa Gantung Sokongan - Gantungan Gelagar Gelagar Komposit Balok Pelengkung Pelengkung Plat Rangka Jembatan Sementara Ferry Lintasan Kereta-api Lintasan Basah Lain - lain

K A : Kereta Api

BAHAN dan / atau BANGUNAN PELENGKAP K S M G H D T P B U Y J E F V X O

: : : : : : : : : : : : : : : : :

A R W L

: : : :

K10-L

S : Sungai

ASAL BANGUNAN ATAS

Kayu Pasangan Bata Pasangan Batu Bronjong dan Sejenisnya Pasangan Batu Kosong Beton Tidak Bertulang Beton Bertulang Beton Pratekan Baja Lantai Baja Bergelombang Pipa Baja Diisi Beton Aluminium Neoprene / Karet Teflon P V C Geotextile Tanah Biasa / Lempung atau Timbunan Aspal Kerikil / Pasir Macadam Lain - lain

TIPE PONDASI

: : : : : :

TIPE KEPALA JEMBATAN / PILAR

W : Acrow / Bailey

CA

: Cakar Ayam

KEPALA JEMBATAN

A : Australia

LS

: Langsung

A : Kep ( Cap )

B : Belanda Baru

TP

: Tiang Pancang

B : Dinding Penuh

D : Belanda Lama

PB

: Bore Pile

PILAR

I : Indonesia

SU

: Sumuran

C : Kep ( Cap )

J : Jepang

TU

: Tiang Ulir

P : Dinding Penuh

U : Kalender Hamilton ( Inggris ) S : Austria ( Semi Permanen ) P : Australia ( Semi Permanen ) T : Australia ( Trans Panel ) R : Austria ( Permanen ) E : Spanyol

BR

: Kawat Bronjong

S : Satu Kolom

LL

: Lain - lain

D : Dua Kolom

KONDISI :

0 1 2 3 4 5

L : Lain - lain

Baik Sekali Rusak Ringan, Memerlukan Pemeliharaan Secara Rutin Rusak, Perbaikan Berkala Rusak Berat, Perbaikan Secepatnya Dalam Kurun Waktu 1 Tahun Kritis, Penanganan Segera Jembatan Runtuh

T : Tiga Kolom atau Penuh L : Lain - Lain

PENENTUAN RUAS JALAN BERDASARKAN KEPENDUDUKAN PROPINSI : SUMATERA UTARA NAMA DESA

No

KABUPATEN : LABUHAN BATU TGL. S7

JIWA Th…….

NO. RUAS

4

8

KECAMATAN : LANGGA PAYUNG

36

39

43

51

K11 Hal : 1

902

PAL - KM

Dari : 1

JL.PROP

(PERIKSA)

/JL.NEG.

JUMLAH

1

Langga Payung

25,574

25.574

25.574

2

Sabungan

16,396

16.396

16.396

3

Lona

4

Godang

5

Sukamakmur

2,180

6

Parimburan

1,177

7

Jior

1,717

8

Ranto

1,775

9

Marsonja

3,720

1,215

10

Binanga Tolu

1,390

1,390

59,200

2.61

4,609

X

X

662

662 X

X

X 1,177 X X

X

X

1,462

1,043

3.720 1.390

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 J U M L A H

DIISI : TANGGAL / OLEH

Hubban. L

REVISI :

1

1.04

Hubban. L

2

3

DATA PUSAT - PUSAT AKTIVITAS

3

Bilah Hulu

10 Kec. S UM

4

Langga Payung

10 Kec. SP UM

5

Kota Pinang

10 Kec. P UM

KANTOR POS

STASIUN KA/BIS

SKOR (2+7+13+19+25)

SMA

APOTIK

9

10

11

12

13

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

1 1

1

5 1 1 1 1

1

15

0

1

1

1

1

24

94

20

1

1

1 1

1

5 0 0 0 0

0

0

0

0

0

1

0

6

31

10

0

1

0 0

1

2 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

X

10

1

1

1 0

1

4 0 0 1 0

0

3

0

0

0

0

0

0

27

X

20

1

1

1 1

1

5 1 1 1 1

1

15

0

0

0

1

0

6

56

X

Kec. P UM X X

TOTAL (20 S/D 24) x 6

8

1

X X X X X

RUMAH SAKIT

7

S

X

17

STADION OLAH RAGA

0

16

HOTEL & RESTORAN

Sigambal

15

KANTOR TELP/TELEGR

2

X

14

AKADEMI/ UNIVERSITAS

20 Kab. P UM

TOTAL (14 S/D 18) x 3

Rantau Prapat

BIOSKOP PERMANEN

1

30

J

6

6 7 8 9

PERHATIAN

10

Catat kota atau pusat kegiatan lainnya yang ada di kabupaten yang untuk contoh ini sampai memerlukan dua lembar formulir.

11 12 13 14

2.

Kabupaten = 20 Kecamatan = 10 Desa = 0

4.

P SP S

3.

KAB. ( Kabupaten ) KEC. ( Kecamatan )

= Permanen = Semi Permanen = Sementara

5.

7.

UM IK HE SA

= = = =

Umum Ikan Hewan Sayuran

Besar Sedang Kecil

= 30 = 20 = 10

8 - 12 14 - 18 20 - 24

Fasilitas Ada = 1 Tidak ada = 0

13 , 19 , 25 = Total x Bobot

26.

Dari : 2

FASILITAS UTAMA

TOTAL (8 S/D 12) x 1

M S S R K

5

Hal : 1

FASILITAS MADYA

BUUD

4

UKURAN RELATIF

TIPE BANGUNAN TIPE KOMODITI

3

FASILITAS BIASA BANK DESA

2

TANGGAL :

PASAR HARI PASAR

SMP PUSKESMAS/ PRAKTEK DOKTER POS POLISI

1

DIISI OLEH : DATA STATUS ADMIN PASAR

N0

NAMA PUSAT

STATUS ADMIN PUSAT KEGIATAN


K12

Skor

27.

Tanda Tipe Pusat

>

85

=

51 30 15 <

- 85 - 50 - 29 15

= = = =

Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat

Utama atau Kabupaten Besar Sedang Kecil Terkecil

TIPE PUSAT 27

DATA SOSIAL EKONOMI TINGKAT KECAMATAN

PROPINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN : LABUHAN BATU JUMLAH DESA

NAMA KECAMATAN 1

JUMLAH PENDUDUK TH….. JIWA

KK

3

4

2

JIWA

PS (%)

KK 5

K13

DIISI OLEH : HUBBAN L. KP

WILAYAH

( JIWA

KAM-

( Ha )

/ Ha )

PUNG

7

8

9

10

6

TANGGAL :

Hal : 1

LUAS PENGGUNAAN TANAH ( Ha )

LUAS

SAWAH

TANAH

PERKE-

2x

KERING

BUNAN

11

12

13

14

15

1x

KEBUN

LAHAN USAHA

HUTAN

LAIN LAIN 16

Dari : 1 HASIL UTAMA DAERAH 17

1.

A. Kanopan

17

54.800

13.700

4

0,6

92.500

0,59

304

4.633

3.431

13.031

-

21.095

70.855

246

Karet

2.

Tj. Medan

14

87.000

17.400

5

0,7

78.600

1,11

855

16.135

5.187

11.305

-

32.627

43.993

1,125

Sawit

3.

Bilah Hulu

30

145.600

29.120

5

0,9

67.300

2,16

2.571

3.570

2.420

39.282

30

45.302

17.106

2,321

Sawit

4.

Merbau

17

63.400

12.680

5

0,6

35.400

1,79

1.075

7.414

3.485

14.353

-

25.252

8.388

685

Padi

5.

Bandar Durian

11

54.600

13.650

4

0,9

70.600

0,77

412

280

848

18.275

-

19.403

49.915

870

Padi

6.

Kota Pinang

21

81.500

20.375

4

1,3

200.300

0,41

1.250

405

2.475

59.945

-

62.825

133.760

2,465

Karet

7.

Kp. Mesjid

10

56.100

14.025

4

0,5

73.500

0,76

400

20.314

533

10.304

-

31.151

38.487

3,462

Palawija

8.

Negri Lama

10

56.700

11.340

5

2,3

55.400

1,02

190

489

2.969

12.817

-

16.275

34.070

4,865

Sawit

9.

Teluk Nipah

20

98.000

19.600

5

0,9

98.000

1,00

422

6.042

3.408

33.524

-

42.974

48.917

5,687

Palawija

10.

Labuhan Bilik

16

56.300

14.075

4

2,2

76.000

0,74

1.820

7.360

2.353

5.150

-

14.863

56.448

2,869

Ikan

11.

Sei. Berombang

8

36.800

7.360

5

1,3

34.000

1,08

366

3.731

785

2.503

-

7.019

22.751

3,864

Ikan

12.

L. Payung

10

59.200

11.840

5

0,6

48.400

1,22

368

408

1.443

18.940

-

20.791

24.590

2,651

Karet

184

850.000

185.165

55

1,1

930.000

0,91

10.033

29.387

239.429

30

339.577

549.280

13. 14. 15. KABUPATEN

1. Termasuk Perwakilan Kecamatan

8. Kepadatan Penduduk ( K P )

6. Pertumbuhan Penduduk Setahun

9. Perumahan, Pekarangan, Stasiun, Pasar, Pabrik, Kuburan

Jml. Penddk 19 . . PS =

-1 Jml. Penddk 19 . .

x 100 %

70.781

10. Lahan Basah ( Tadah Hujan Irigasi ) 1 x Panen / Tahun - 2 x Panen / Tahun Tanaman Semusim ( Padi, Tebu, Tembakau, Sayuran, d l l. ) 11. Ladang dan Tegalan 12. Monokultur ( Kelapa Sawit, Karet, Cengkeh, Cokelat, d l l. )

*

13. 14. 15. 16.

31,110

Karet

Tanaman Campuran Total Kolom ( 10 + 11 + 12 + 13 ) Hutan ( Termasuk Hutan Lindung ) Semak, Alang-alang, Danau, Kolam, Rawa, Padang Rumput, Tanah Kritis. 17. Hasil Bumi, Tambang, d l l.

DAFTAR SUMBER UTAMA PENYEBAB LALU LINTAS ANGKUTAN BERAT PROPINSI

: SUMATERA UTARA


K14

DIISI OLEH : HUBBAN. L.

Hal : 1

TANGGAL

Dari : 1

: 14 - 12 - 1993

NO RUAS

NAMA LOKASI DAN NAMA PERUSAHAAN

JENIS AKTIVITAS

JUMLAH PEGAWAI

KETERANGAN ( SURVAI LENGKAP ? )

1

2

3

4

5

19 Pamela Dua - CV. Gn. Pamela

Sumber bahan galian

-

X

20 Asahan Utara - CV. Pasir Ash

Sumber bahan galian

-

X

28 Perdagangan - PT. Cadas Perd.

Sumber bahan galian

21

14 Juni 1993

14 Tanjung - PT. Satria Usaha

Pabrik Genteng

-

X

20 Gonting - PTP. XI - XII

Perkebunan Karet

200

13 Sept. 1992

PERHATIAN Catat perusahaan-perusahaan lainnya yang menggunakan alat angkutan berat (truk dll) dan dilayani oleh ruas jalan kabupaten.

KETERANGAN :

1. Ruas jalan kabupaten utama yang digunakan oleh perusahaan. 3. Sumber Bahan Galian, Industri / Pabrik, Perkebunan, d l l. 5. Cantumkan Tanggal Dikerjakannya 'S-6' atau Beri Tanda [ x ] Kalau 'S-6' Belum Dilaksanakan

DAFTAR PENYARINGAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN TAHUN 1995/96 PROPINSI

:

[12] SUMATERA UTARA

KABUPATEN

:

[05] LABUHAN BATU

P1

RUAS

PROYEK

PAN-

NO.

NAMA RUAS

KLA-

TAR-

PAL . KM

PERKERASAN

PROYEK

YANG ADA

PAL KM

HASIL

KO

PEKERJAAN JALAN

SEGMEN

PENILAI-

DE

(K3)

JANG

SIFI

GET

RUAS

KASI

PAN-

FUNG-

JANG

T KON- LE-

K

SI

PRO-

I

DI

R

RUAS

YEK

P

SI

L

RA

L

AN

RUAS

AWAL

AKHIR

BAR

(Km)

2

3

4

(Km) 5

HASIL SURVAI S1 USULAN PENDAHULUAN 1995/1996 (KM) DILAKUKAN SURVAI MS2

AN

PE

KE

H

7

8

9

10

A

H

HARAAN

(M1-M4)

(M5-M10)

RE

SURVAI

L

I

RI-

SE-

BE- ASPAL OVER- DRAI- JEM- CAM- Penya

Be-

VI

S1

R

S1 MS2 NG

DA

RAT ULANG LAY

rat)

SI

AN

NG

90

91

92

93

94

95

NASE

(Pek.

BA-

PUR

TAN

AN

ngga)

11

12

13

14

0.0

11.6 A

B

4.5 4.1 M2

PK

15.2

0.0

15.2 A

S

4.0 3.1 M1

PK

05

MERBAU - SILUMAN

7.3

JJS

7.3

0.0

7.3 A

S

3.5 3.1 M1

09

KOTA BATU - PULO HOPUR

16.1

LU

16.1

0.0

16.1 A

S

3.5 2.1 M1

11

SIMPANG MERBAU - MERBAU

3.4

JJS

3.4

0.0

3.4 A

B

3.5 3.1 M1

PK

15

SIMPANG RINTIS - RINTIS

6.9

LU

6.9

0.0

6.9 A

S

3.0 2.1 M6 PK

MR

22

TOLAN - TANJUNG MEDAN

3.4

JJS

3.4

0.0

3.4 A

S

4.0 3.1 M6 PK

23

GONTING SAGA - TANJUNG PASIR

7.1

JJS

7.1

0.0

7.1 A

S

3.5 3.1 M6

PK

24

TANJUNG PASIR - AEK NAETEK

8.4

JJS

8.4

0.0

8.4 K

S

3.5 2.1 M9

PK

37

AEK NAETEK - KUALA BANGKA

9.3

JJS

9.3

0.0

9.3 K

S

3.0 1.1 M8

PK

M1

M2

15

16

17

18

PK PK

TOTAL KABUPATEN

M7

M8

M9

M10

JUMLAH PANJANG (Km) BIAYA/KM (Rp. Juta)

PANJANG JEMBATAN (m)

JUMLAH BIAYA (Rp.Juta)

BIAYA / METER (Rp.Juta)

ASPAL

KERIKIL / BATU

20 % X ASPAL

PEMELIHARAAN E BERKALA

F

JUMLAH PANJANG (Km)

JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN (Rp.Juta)

33 % X KERIKIL / BATU JALAN

JEMBATAN

BIAYA/KM (Rp.Juta) JUMLAH BIAYA (Rp.Juta)

1

NOMOR RUAS (SEMENTARA)

:

900 = Jalan desa ; 800 = Jalan perkebunan ; 700 = Jalan transmigrasi ; 600 = Jalan kabupaten baru ; 500 = Jalan irigasi ; 400 = Jalan dalam kota

4

KLASIFIKASI FUNGSI RUAS

:

TRAN= Transmigrasi , PIR = Perkebunan Inti Rakyat ; NMG = Ekspor Non Migas ; PAR = Pariwisata ; LU = Layanan Umum ; JJS = Jaringan Jalan Strategis ; JI = irigasi / pusat-pusat beras

8/9

PERKERASAN JALAN

:

TIPE : A = Aspal ; K = Kerikil ; B = Batu ; T = Tanah ; C = Beton : S=Sedang ; SR=Sedang / Rusak ; R=Rusak ; RR = Rusak / Rusak Berat ; RB = Rusak Berat

11

KELAS RENCANA L.L (KRIL)

:

KRLL 1 = LHR 0-50, KRLL 2 = 51-200 , KRLL 3 = 201 - 500 ; KRLL 4 = 501-1000, KRLL 5 = LHR >1000

12

KODE PEKERJAAN PEMELIHARAAN :

Angka sesudah titik menunjukkan persentase truk sedang dan berat terhadap total kendaraan roda 4 : (.1) Ringan =< 10% ; (.2) Sedang= 10%-25% ; (.3) Berat=>25% Klasifikasi Ruas 16/17 PENILAIAN SURVAI S1/MS2

(Pek.

K1 (Rp.Jt) (Rp.Jt)

11.6

D

AYA

LI HA 89/ 90/ 91/ 92/ 93/ 94/

JJS

JUMLAH

KM

MP (Periodik + MR)

JJS

C

TAHUN

BI-

MR

15.2

RUTIN

DAN

AN PER

PK

BULAN

(Rutin Saja)

11.6

M6

TUH

SURVAI

PALO - SILUMAN

M5

TAL

PEMELI-

TELUK NIPAH - BINJEI

M4

AYA

A

02

M3

BU

K

01

A PEMELIHARAAN B

TO-

A (PK - MP - MR )

(m) 6

S2

BI-

W

ME

E

(Pangkal - Ujung) 1

CATATAN RIWAYAT

M1-4 = Pemeliharaan rutin; M5-10= Pemeliharaan rutin, periodik dan perbaikan drainase

:

Skor hasil penilaian survai S1(16) dan (diisi kemudian) survai MS2 (17)

18

PENILAIAN USULAN PEKERJAAN

:

Panjang (Km) sub segmen pekerjaan : MR= Pemeliharaan Rutin ; MP= Pemeliharaan Periodik ; H = Pekerjaan Penyangga ; PK = Pekerjaan Berat

21

KEBUTUHAN REVISI K1

:

0 = tidak ada , 1 = ada

19

20

21

22

DAFTAR PENYARINGAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN TAHUN 1995/96 PROPINSI

:

[12] SUMATERA UTARA

KABUPATEN

:

[05] LABUHAN BATU

P1

RUAS

PROYEK

PAN-

NO.

NAMA RUAS

KLA-

TAR-

PAL . KM

PERKERASAN

PROYEK

YANG ADA

PAL KM

HASIL

KO

PEKERJAAN JALAN

SEGMEN

PENILAI-

DE

(K3)

JANG

SIFI

GET

RUAS

KASI

PAN-

FUNG-

JANG

T KON- LE-

K

SI

PRO-

I

DI

R

RUAS

YEK

P

SI

L

RA

L

AN

RUAS

AWAL

AKHIR

BAR

(Km)

2

3

4

(Km) 5

HASIL SURVAI S1 USULAN PENDAHULUAN 1995/1996 (KM) DILAKUKAN SURVAI MS2

AN

PE

KE

H

7

8

9

10

11

TO-

BU

AYA

TAL

TUH

DAN

AN

TAHUN

PER

BI-

KM

AYA

A

SURVAI

MR

MP

K

PEMELI-

(Rutin Saja)

(Periodik + MR)

LI

A

H

HARAAN

(M1-M4)

(M5-M10)

RE

SURVAI

HA 89/ 90/ 91/ 92/ 93/ 94/

L

I

RI-

SE-

BE- ASPAL OVER- DRAI- JEM- CAM- Penya

Be-

VI

S1

R

S1 MS2 NG

DA

RAT ULANG LAY

rat)

SI

AN

NG

90

91

92

93

94

95

NASE

PK

BULAN

A (PK - MP - MR )

(Pek.

BA-

PUR

TAN

AN

ngga)

(m) 6

S2

BI-

W

ME

E

(Pangkal - Ujung) 1

CATATAN RIWAYAT

12

13

14

15

16

17

18

11.6

(Pek.

K1 (Rp.Jt)

(Rp.Jt)

19

20

21

22

01

TELUK NIPAH - BINJEI

11.6

JJS

11.6

0.0

11.6 A

B

4.5 4.1 M2

PK

0.0 11.6

8

9

5.4

62.6

10/93

02

PALO - SILUMAN

15.2

JJS

15.2

0.0

15.2 A

S

4.0 3.1 M1

PK

0.0 15.2

6

8

15.2

4.4

66.9

10/93

05

MERBAU - SILUMAN

7.3

JJS

7.3

0.0

7.3 A

S

3.5 3.1 M1

PK

0.0

7.3

6

9

7.3

4.4

32.1

10/93

09

KOTA BATU - PULO HOPUR

16.1

LU

16.1

0.0

16.1 A

S

3.5 2.1 M1

PK

0.0 16.1

9

9

3.5

56.3

11/93

11

SIMPANG MERBAU - MERBAU

3.4

JJS

3.4

0.0

3.4 A

B

3.5 3.1 M1

PK

0.0

3.4

10 11

4.4

15.0

10/93

15

SIMPANG RINTIS - RINTIS

6.9

LU

6.9

0.0

6.9 A

S

3.0 2.1 M6 PK

MR

0.0

6.9

14 14

61.0

329.0

02/94

22

TOLAN - TANJUNG MEDAN

3.4

JJS

3.4

0.0

3.4 A

S

4.0 3.1 M6 PK

0.0

3.4

16 15

65.0

221.0

10/93

23

GONTING SAGA - TANJUNG PASIR

7.1

JJS

7.1

0.0

7.1 A

S

3.5 3.1 M6

PK

0.0

7.1

15 15

65.0

461.5

11/93

24

TANJUNG PASIR - AEK NAETEK

8.4

JJS

8.4

0.0

8.4 K

S

3.5 2.1 M9

PK

0.0

8.4

13 14

8.4

28.0

235.2

11/93

37

AEK NAETEK - KUALA BANGKA

9.3

JJS

9.3

0.0

9.3 K

S

3.0 1.1 M8

PK

0.0

9.3

13 13

9.3

22.0

204.6

11/93

M1

M2

16.1 3.4 3.1 3.4

6.9

3.4 7.1

TOTAL KABUPATEN

A PEMELIHARAAN B RUTIN

C

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

JUMLAH PANJANG (Km) BIAYA/KM (Rp. Juta)

PANJANG JEMBATAN (m)

JUMLAH BIAYA (Rp.Juta)

BIAYA / METER (Rp.Juta)

JUMLAH

ASPAL

KERIKIL / BATU

20 % X ASPAL

D PEMELIHARAAN E BERKALA

F

JUMLAH PANJANG (Km)

JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN (Rp.Juta)

33 % X KERIKIL / BATU JALAN

JEMBATAN

BIAYA/KM (Rp.Juta) JUMLAH BIAYA (Rp.Juta)

1


:

900 = Jalan desa ; 800 = Jalan perkebunan ; 700 = Jalan transmigrasi ; 600 = Jalan kabupaten baru ; 500 = Jalan irigasi ; 400 = Jalan dalam kota

4


:

TRAN= Transmigrasi , PIR = Perkebunan Inti Rakyat ; NMG = Ekspor Non Migas ; PAR = Pariwisata ; LU = Layanan Umum ; JJS = Jaringan Jalan Strategis ; JI = irigasi / pusat-pusat beras

8/9

PERKERASAN JALAN

:

TIPE : A = Aspal ; K = Kerikil ; B = Batu ; T = Tanah ; C = Beton : S=Sedang ; SR=Sedang / Rusak ; R=Rusak ; RR = Rusak / Rusak Berat ; RB = Rusak Berat

11

KELAS RENCANA L.L (KRIL)

:

KRLL 1 = LHR 0-50, KRLL 2 = 51-200 , KRLL 3 = 201 - 500 ; KRLL 4 = 501-1000, KRLL 5 = LHR >1000

12

KODE PEKERJAAN PEMELIHARAAN :

Angka sesudah titik menunjukkan persentase truk sedang dan berat terhadap total kendaraan roda 4 : (.1) Ringan =< 10% ; (.2) Sedang= 10%-25% ; (.3) Berat=>25% Klasifikasi Ruas 16/17 PENILAIAN SURVAI S1/MS2

M1-4 = Pemeliharaan rutin; M5-10= Pemeliharaan rutin, periodik dan perbaikan drainase

:

Skor hasil penilaian survai S1(16) dan (diisi kemudian) survai MS2 (17)

18

PENILAIAN USULAN PEKERJAAN

:

Panjang (Km) sub segmen pekerjaan : MR= Pemeliharaan Rutin ; MP= Pemeliharaan Periodik ; H = Pekerjaan Penyangga ; PK = Pekerjaan Berat

21

KEBUTUHAN REVISI K1

:

0 = tidak ada , 1 = ada

DAFTAR PANJANG PENYARINGAN PROYEK YANG DIEVALUASI TAHUN 1995/96 PROPINSI

: [12] SUMATERA UTARA

KABUPATEN

: [05] LABUHAN BATU

P2 PROYEK

HASIL EVALUASI USULAN PEKERJAAN BERAT

PAL - KM PANNO.

NAMA RUAS

RUAS

KLASI-

NOMER

TARGET

PERKERASAN

PROYEK

PAN-

T KON-

RUAS FUNG-

JANG

I

SI

PROYEK

AWAL

AKHIR

RUAS

JALAN

YANG ADA

JANG FIKASI PROYEK

DISI

JUMLAH

LHR

LAH

K

T

LE-

NOMER

BIA-

BIA-

LO-

JE-

JE-

PAN-

BAR

RO-

PEND.

R

I

BAR

DISAIN

YA

YA

KA

NIS

NIS

JANG

DA 4

YANG

L

P

PERKE-

YG

ADA

L

E

RASAN

E

ADA (Pangkal-Ujung) 1

2

(Km)

(Km)

JEMBATAN

JUM-

LE-

P

(m)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.9

JJS

94/021.00

12.9

0.0

12.9

A

R

3.0

163

SI (Rp. Jt

(Jiwa)

3

13

(m)

/Km)

(Rp. Jt)

14

15

16

17

18

19

3.1

A

3.5

3

94

1,213

21

LB. BILIK - SEI BEROMBANG

38

KUALA BANGKA - KAMPUNG MESJID

9.7

JJS

94/038.00

9.7

0.0

9.7

K

R

3.5

127

21

A

3.5

4

80

776

70

PARISA - SIMANDIANGIN

11.6

JJS

94/070.10

5.0

0.0

5

A

R

3.5

173

3.1

A

3.5

3

80

400

70

PARISA - SIMANDIANGIN

11.6

JJS

94/070.20

6.6

5.0

11.6

K

RB

3.5

154

3.1

A

3.5

4

95

627

71

SIMANDIANGIN - MANOMPUK

13

JJS

94/071.00

13.0

0.0

13

K

RB

3.5

149

3.1

A

3.5

4

95

1,235

5

47.2

**** JUMLAH A ****

KODE

20

1.2

5.7

PE-

JEM-

KER

BAT-

JAAN

AN

21

PBJ

PAJ

22

3a

3

BIAYA

BIAYA

MANFAAT

(Rp. Jt

(Rp. Jt

(Rp. Jt

STA TUS

KAT

RE-

ALTERNATIF

KOMEN

T I

PRI-

EVA

DA-

ORI-

LUA

SI

TAS

SI

BIAYA

P E

KAB.

(Rp. Jt

(Rp. Jt)

(Rp.Jt)

/Km)

/Km)

/Km)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1,213

94

109

15

9

*

R

H

5.3

68

776

80

168

88

4

***

C

H

5.3

51

463

93

118

25

7

***

S

H

5.3

26

627

95

292

197

1

***

S

H

10.6

67

1,261

97

231

134

2

***

S

H

10.6

138

10.2

9

63

26

/Km)

(Rp.Jt)

4,340


04

TANJUNG HARAPAN - SUKAMAKMUR

04


9.7

LU

95/004.20

3.6

6.1

9.7

K

R

3.5

79

08

MARSONJA - BINANGA IOLU

13.5

LU

95/008.10

3.4

0.0

3.4

K

RB

3.5

36

31

SIMPANG RINTIS - BILAH HULU

7.6

JJS

95/031.00

7.6

0.0

7.6

A

R

3.5

71

2.1

A

3.5

2

91

692

692

91

32

GAPUK - BILAH HULU

10.9

JJS

95/032.00

10.9

0.0

10.9

A

RB

3.5

124

3.1

A

3.5

3

116

1,264

1,264

116

36

RINTIS - SUKAMAKMUR

13.2

LU

95/036.00

13.2

0.0

13.2

T

R

1.0

53

2.1

K

3.5

5

115

1,518

1,518

115

39

SUKAMAKMUR - MARSONJA

11.3

LU

95/039.00

11.3

0.0

11.3

K

RB

3.0

57

2.1

K

3.5

4

112

1,266

1,266

112

51

LONA - JIOR

8

JJS

95/003.00

8.0

0.0

8

A

R

3.5

109

2.1

A

3.5

2/3

93

742

796

99

99

0

14

*

R

H

6.9

55

9.7

LU

95/004.10

6.1

0.0

6.1

A

R

3.5

79

2.1

A

3.5

2

91

555

555

91

108

17

8

**

R

H

6

37

12.4

LU

95/051.00

12.4

0.0

12.4

T

R

1.0

21

1.1

K

3.5

5

93

1,153

1,153

9

77.5

95/008.20

10.1

**** JUMLAH B **** MARSONJA - BINANGA IOLU

PERING

(m)

03

08

NPV

PEKERJAAN

13.5

LU

3648

7.7

PBJ

3a

8.1

54

2.1

A

3.5

4

116

418

418

116

180

64

5

***

R

H

12

43

2.1

K

3.5

5

114

388

388

114

119

5

11

*

R

H

12

41

95

4

12

*

R

H

6

46

247

131

3

***

LL

H

15.2

166

117

2

13

*

R

H

6

79

120

8

10

*

R

H

12

136

93

119

26

6

***

R

H

4.5

56

1,812

179

74

-105

NV

NR

8,050 3.4

13.5

T

RB

1.0

1640

1.1

K

3.0

8

169

1,707

3.6

PBJ

2a

5.0

6.1

PBJ

2a

10.0

105

16

LINGGA - HATIRAN

3.1

LU

95/016.00

3.1

0.0

3.1

T

R

1.0

4

1126

1.1

K

3.0

8

130

403

403

130

45

-85

NV

P

H

4.5

14

43

RANIO - JIOR

7.7

LU

95/043.00

7.7

0.0

7.7

T

RB

1.0

11

913

1.1

K

3.0

7

169

1,301

1,301

169

31

-138

NV

MR

H

9

69

3

20.9

5.4

LU

95/015.00

5.4

0.0

5.4

A

S

3.0

47

2.1

K

3.5

NE

M

M6

61

329

**** JUMLAH D ****

1

5.4

**** TOTAL A+B+C+D ****

18

151.0

**** JUMLAH C **** 15 SIMPANG RINTIS - RINTIS

3,516

16,106

1

NOMER RUAS (SEMENTARA)

: 900 = Jalan desa ; 800 = Jalan perkebunan ; 700 = Jalan transmigrasi ; 600 = Jalan kabupaten baru ; 500 = Jalan irigasi ; 400 = Jalan dalam kota

4


: TRAN= Transmigrasi , PIR = Perkebunan Inti Rakyat ; NMG = Ekspor Non Migas ; PAR = Pariwisata ; LU = Layanan Umum ; JJS = Jaringan Jalan Strategis ; JI = irigasi / pusat-pusat beras

9/10 PERKERASAN JALAN

: TIPE : A = Aspal ; K = Kerikil ; B = Batu ; T = Tanah ; C = Beton : S=Sedang ; SR=Sedang / Rusak ; R=Rusak ; RR = Rusak / Rusak Berat ; RB = Rusak Berat

14 KELAS RENCANA L.L (KRIL)

: KRLL 1 = LHR 0-50, KRLL 2 = 51-200 , KRLL 3 = 201 - 500 ; KRLL 4 = 501-1000, KRLL 5 = LHR >1000

21 JENIS PEKERJAAN JEMBATAN

: PBJ = Baru ; PAJ=Penggantian bangunan atas ; JL= Jembatan Limpas

22 JENIS JEMBATAN

: BANGUNAN ATAS : 1= Kayu (semi permanen) ; 2 = Kayu ; 3 = Beton (lebar jalan 3.5 m) ; 4 = Beton (lebar jalan 6 m) ; 5 = rangka baja ; 6 = limpas

30 KODE STATUS EVALUASI

: *** = Kelayakan tinggi ; ** = Kelayakan sedang ; * = Marjinal ; NV = belum layak ; NE=belum dievaluasi (masalah data)

31 KODE REKOMENDASI

: R= Direkomendasi untuk pekerjaan berat; M=Direkomendasi untuk pemeliharaan; H= Direkomendasi untuk pekerjaan penyangga ; NR = Tidak direkomendasi.

32 PEKERJAAN ALTERNATIF

: M1-5 = Pemeliharaan Rutin ; M5-10 = Pemeliharaan Rutin, Periodik dan Perbaikan Drainase ; H = Pekerjaan Penyangga

Angka sesudah titik penunjukan persentase truk sedang dan berat terhadap total kendaraan roda 4 : (1) Ringan =< 10% ; (2) Sedang= 10%-25% ; (3) Berat=>25% Klasifikasi Ruas

BANGUNAN BAWAH : a=pemasangan batu (kepala jembatan 3 m, pilar 5 m) ; b = pasangan batu (kepala jembatan 5 m, pilar 7 m) ; c= beton bertulang

MASALAH DATA : D = Desain ; LL = Lalu Lintas ; P = Penduduk ; I = Penentuan proyek/panjang proyek; SK = Diperlukan studi khusus ; S=Status/fungsi jalan atau proyek dianggarkan; C= Proyek Luncuran Khusus

U

DAFTAR PENDEK PEKERJAAN BERAT YANG DIUSULKAN TAHUN 1995 / 96

P3 PROPINSI

: (12) SUMATERA UTARA

KABUPATEN

: (05) LABUHAN BATU

Hal : 1

RUAS NAM A RUAS

PROYEK PANJANG KLASIFIKASI NOMOR TARGET RUAS

NO. RUAS

FUNGSI

PROYEK PANJANG

RUAS

PROYEK

PROYEK AWAL

(Pangkal - Ujung)

(Km)

2

3

4

5

6

7

1

JALAN

PAL. KM KRLL

TIPE

LEBAR

JEMBATAN BIAYA JUMLAH PANJANG

BIAYA

JUMLAH

JUMLAH

NPV/KM PERINGKAT

USULAN

STATUS

BIAYA

BIAYA

PRIORITAS

SUMBER

PENILAIAN

KUMULATIF

KABUPATEN

DANA

LINGKUNGAN

19

20

21

AKHIR

(Km)

(m)

Rp.Jt 12

8

9

10

11

70

PARISA -SIMANDIANGIN

11.6

JJS

94/070.10

5.0

0.0

5.0

3.1

A

3.5

400

70

PARISA -SIMANDIANGIN

11.6

JJS

94/070.20

6.6

5.0

11.6

3.1

A

3.5

627

71

SIMANDIANGIN - MANOMPUK

13.0

JJS

94/071.00

13.0

0.0

13.0

3.1

A

3.5

1235

(m)

Rp.Jt

Rp.Jt

Rp.Jt

Rp.Jt

13

14

15

16

17

18

1

10.2

63

1

9.0

26

463

25

7

APBD 1

627

1090

197

1

APBD 1

*** / S

1261

2351

134

2

APBD 1

*** / S *** / LL

32

GAPUK - BILAH HULU

10.9

JJS

95/032.00

10.9

0.0

10.9

3.1

A

3.5

1264

1264

3615

131

3

APBN

KUALA BANGKA - KAMPUNG MESJID

9.7

JJS

94/038.00

9.7

0.0

9.7

2.1

A

3.5

776

776

4391

88

4

IBRD

04


9.7

LU

95/004.10

6.1

0.0

6.1

2.1

A

3.5

555

555

4946

17

8

IBRD

04


9.7

LU

95/004.20

3.6

6.1

9.7

2.1

A

3.5

418

418

5364

64

5

IBRD

51

LONA - JIOR

12.4

LU

95/051.00

12.4

0.0

12.4

1.1

A

3.5

1153

1153

6517

26

6

IBRD

21

LABUHAN BILIK - SEI BEROMBANG

12.9

JJS

94/021.00

12.9

0.0

12.9

3.1

A

3.5

1213

1213

7730

15

9

IBRD

9

80.2

2

19.2

89

7730

1.


: 900 = Jalan desa; 800 = Jalan perkebunan; 700 = Jalan transmigrasi; 600 = Jalan kabupaten baru; 500 = Jalan irigasi; 400 = Jalan dalam kota

4.


: TRAN = Transmigrasi; PIR = Perkebunan Inti Rakyat; NMG = Ekspor Non Migas; PAR = Pariwisata; LU = Pelayanan Umum; JJS = Jaringan Jalan Strategis;

9.

KELAS RENCANA L.L. (KRLL)

: KRLL 1=LHR 0-50; KRLL 2=LHR 51-200; KRLL 3=LHR 201-500; KRLL 4=LHR 501-1000; KRLL 5=LHR>1000

JI = Irigasi / pusat-pusat beras Angka sesudah titik menunjukkan persentase truk sedang dan berat terhadap total kendaraan roda 4 : (.1) Ringan=<10%; (.2) Sedang=10%-25%; (.3) Berat => 25% 10.

TIPE PERKERASAN JALAN

20.

USULAN SUMBER DANA

: IBRD=Bantuan Bank Dunia; OECF=Bantuan Jepang; USAID=Bantuan Amerika; ADB=Bantuan Asia; APBN=Murni; APBD 1=Anggaran Propinsi

21.

KODE MASALAH LINGKUNGAN

: D / ID = Tercakup dalam PIL Sektoral; PIL = Perlu Studi PIL; DITLK = Ditolak

22.

KETERANGAN

: A = Aspal; K = Kerikil; C = Beton

: *** = Kelayakan tinggi; ** = Kelayakan sedang; * = Marjinal; NV = Belum layak; NE = Belum dievaluasi (masalah data) : R=Direkomendasi untuk pekerjaan berat; M=Direkomendasi untuk pemeliharaan; H=Direkomendasi untuk pekerjaan penyangga; NR=Tidak direkomendasi D=Disan; LL=Lalu lintas; P=Penduduk; I=Penentuan proyek/panjang proyek; SK=Diperlukan studi khusus; S=Status/fungsi jalan atau proyek dianggarkan; C=Proyek Luncuran Khusus

CATATAN

: Biaya sudah termasuk 10% tunjangan overhead kontraktor dan kontingensi phisik; Tanpa PPn

22

463

38

7641

KETERANGAN

*** / S

DAFTAR PEKERJAAN PENYANGGA YANG DIUSULKAN TAHUN 1995/96

P4 PROPINSI

: [ 12 ] SUMATERA UTARA

KABUPATEN

: [ 05 ] LABUHAN BATU R

NO. RUAS

U

N A M A

A

HAL : 1 S

R U A S

P

R

Y

E

K

PERKERASAN

BIAYA

PROYEK

YANG ADA

PEKERJAAN

PAN-

KLASI

NOMER

TARGET

T

K

JANG

FIKA-

PROYEK

PAN-

I

O

KENDARA-

BIAYA

RUAS

SI

JANG

P

N

AN RODA

KOMULA-

FUNG-

PROYEK

E

D

EMPAT

TIF

I

YANG

AWAL

AKHIR

SI RUAS (Pangkal - Ujung)

(Km)

2

3

1

O

PAL.KM

S (Km)

4

5

JJS

95/003.00

8.0

0.0

8.0

13.5

LU

95/008.10

3.4

0.0

7.6

JJS

95/031.00

7.6

0.0

RINTIS - SUKAMAKMUR

13.2

LU

95/036.00

13.2

39

SUKAMAKMUR - MARSONJA

11.3

LU

95/039.00

16

LINGGA - HATIRAN

3.1

LU

95/016.00

43

RANTO - JIOR

7.7

LU

03


8.0

08

MARSONJA - BINANGA TOLU

31

SIMPANG RINTIS - BILAH HULU

36

LEBAR

6

7

8

LHR

JUMLAH

JUMLAH KETERANGAN

ADA

I

(m) 11

12

Rpjt/Km

(Rp Jt)

(Rp Jt)

13

14

15

9

10

A

R

3.5

109

6.9

55

3.4

K

RB

3.5

36

12.0

7.6

A

R

3.5

71

6.0

0.0

13.2

T

R

1.0

53

11.3

0.0

11.3

K

RB

3.0

3.1

0.0

3.1

T

R

1.0

95/043.00

7.7

0.0

7.7

T

RB

1.0

7

54.3

16 55

*/R

41

96

*/R

46

142

*/R

6.0

79

221

*/R

57

12.0

136

357

*/R

4

4.5

14

371

NV/P

11

9.0

69

440

NV/NR

440

1.


: 900=Jalan desa; 800=Jalan perkebunan; 700=Jalan transmigrasi; 600=Jalan kabupaten baru; 500=Jalan irigasi; 400=Jalan kota

4.


: TRAN=Transmigrasi; PIR=Perkebunan Inti Rakyat; NMG=Ekspor Non Migas; PAR=Pariwisata; LU=Pelayanan Umum; JJS=Jaringan Jalan Strategis

9.

TIPE PERKERSAN JALAN

: A=Aspal; K=Kerikil; B=Batu; T=Tanah; C=Beton

10.

KONDISI PERKERASAN JALAN

: B=Baik; S=Sedang; SR=Sedang/Rusak; R=Rusak; RB=Rusak Berat

16.

KETERANGAN

: ***=Kelayakan tinggi; **=Kelayakan sedang; *=Marjinal; NV=Belum Layak; NE=Belum dievaluasi; R=Direkomendasi untuk pekerjaan berat;

JI=Irigasi/pusat-pusat beras

M=Direkomendasi untuk pemeliharaan; H=Direkomendasi untuk penyangga; NR=Tidak direkomendasi D=Disain; :LL=Lalu lintas; P=Penduduk; I=Penentuan proyek/Panjang proyek; SK=Diperlukan studi khusus; S=Status/fungsi jalan atau proyek dianggarkan; C=Proyek Luncuran Khusus 1=Layak tanpa perubahan besar; 2=Layak dengan perubahan besar; 3=Tidak jelas dan perlu survei lebih lanjut; 4=Tidak layak/Tidak disarankan

PENAKSIRAN ANGGARAN PENDAHULUAN P5

KABUPATEN : CONTOH

Alokasi Dana Tahun : Dalam Rp. Juta Km

Rp Jt/Km

Jumlah

A Jumlah Dana B Untuk Jalan C Pemeliharaan Rutin

BPJK/

ID II/IK

IPJK

per Kapita

Lain - lain

7600

4000

3400

200

6580

4000

2380

200

400

0

400

0

160

2.5

D Pemeliharaan Berkala

40

20

800

0

800

0

E Pekerjaan Berat

65

75

4861

3800

1061

0

200

119

0

5%

F Biaya Umum

319

G1 Asumsi Faktor Inflasi

Biaya x

1.1

G2 Asumsi Kenaikan Dana

Dana

1.1

x

H Jumlah Untuk Jalan (BxG2) I Biaya Umum

5%

Rencana Dana Tahun : 7238

4400

2618

220

362

220

131

11

J Keperluan untuk Pemel. Rutin :

100 %

240

2.75

660

0

660

0

60

22

1320

0

1320

0

K Keperluan Untuk Pemel. Berkala (25% P1) L Pekerjaan Penyangga

42%

(Holding Works)

10%

132

6

724

217

507

0

51

82

4172

3963

0

209

M Sisa untuk Pekerjaan Berat H-(I+J+K+L)

DATA PENTING KABUPATEN

DATA PENTING JALAN KABUPATEN

Sumber data dari K13 Satuan Laus Wilayah

Km2

Jumlah Penduduk Tahun :

1993

Kepadatan Penduduk Kepadatan Jaringan Jalan

Jiwa Jiwa / Km2 M / Km2

Jumlah Penduduk Per Panjang Jalan Asumsi : - Target % Pemeliharaan - Alokasi Penyangga - Alokasi Biaya Umum

Keterangan :

Sumber data dari K1 Jumlah

Km 9300 Total Panjang Jalan

100

Jalan Aspal

350

41

850000 Jalan Kerikil / Batu

200

24

300

35

240

28

310

36

91 Jalan Tanah 91 Jalan Berkondisi Baik / Sedang

Jiwa/Km

% 850

1000 (Aspal / Kerikil) 100% Jalan Berkondisi 10% Rusak / Rusak Berat 5% (Aspal / Kerikil)

USULAN DAFTAR RENCANA PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA TAHUN 1995/96

Propinsi : SUMATERA UTARA

Kabupaten : LABUHAN RATU Panjang Sasaran

No.

Nama Ruas Jalan

No.

(Pangkal) 1

Ruas

(Jenis Kegiatan)

Urut Ruas

Diselesaikan tanggal : 28 Agustus 1994

Lokasi

Target

Pal Km

Kegiatan

Panjang

Proyek

Fungsi

(Ujung)

(Km)

3

2

atau

4

Jalan

Proyek

(Kecamatan)

(Km)

6

7

5

UR-1.JK

Awal

Akhir

8

9

Tipe

Lebar

Perkerasan

Perkerasan

10

Hal : 1 dari 1

Jembatan Biaya

Jumlah

Panjang

Biaya

Jumlah

Perkiraan Tingkat

Status

Waktu Persiapan Evaluasi

Konstruksi

Proyek

(M)

(Rp ribu)

(Buah)

(M)

(Rp ribu)

(Rp ribu)

(Bln)

(Baru/Ljt)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

10.2

63,000

1

70 PARISA -SIMANDIANGIN

11.6

JJS

A. KANOPAN

5.0

0.0

5.0

A

3.5

400,000

2

70 PARISA -SIMANDIANGIN

11.6

JJS

A. KANOPAN

6.6

5.0

11.6

A

3.5

627,000

3

71 SIMANDIANGIN - MANOMPUK

13.0

JJS

A. KANOPAN

13.0

0.0

13.0

A

3.5

1,235,000

4

32 GAPUK - BILAH HULU

10.9

JJS

B. HULU

10.9

0.0

10.9

A

3.5

1,264,000

1

9.0

26,000

Keterangan

Biaya

463,000

4

Baru

***

627,000

4

Baru

***

1,261,000

6

Baru

***

1,264,000

6

Baru

*** ***

5

38 KUALA BANGKA - KAMPUNG MESJID

9.7

JJS

KP. MESJID

9.7

0.0

9.7

A

3.5

776,000

776,000

5

Baru

6

4 TANJUNG HARAPAN - SUKAMAKMUR

9.7

LU

L. PAYUNG

6.1

0.0

6.1

A

3.5

555,000

555,000

5

Baru

**

7

4 TANJUNG HARAPAN - SUKAMAKMUR

9.7

LU

L. PAYUNG

3.6

6.1

9.7

A

3.5

418,000

418,000

4

Baru

***

8

51 LONA - JIOR

12.4

LU

L. PAYUNG

12.4

0.0

12.4

A

3.5

1,153,000

1,153,000

6

Baru

***

9

21 LABUHAN BILIK - SEI BEROMBANG

12.9

JJS

L. BILIK

12.9

0.0

12.9

A

3.5

1,213,000

1,213,000

6

Baru

*

20

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah

101.5

80.2

7,641,000

(5) SASARAN ATAU FUNGSI

(10) TIPE PERKERASAN USULAN

(19) DARI STUDI KELAYAKAN

TRA PIR NMG PAR JJS JI LU LL

A = Aspal K = Kerikil

*** = NPV/Km > Rp. 20 Jt ** = NPV/Km = Rp. 10 - 20 Jt * = NPV/Km = Rp. 0 - 9 Jt NV = Belum layak NE = Belum dievaluasi

= Transmigrasi = Perkebunan inti rakyat = Ekspor non migas = Pariwisata = Jaringan jalan strategis = Jalan irigasi = Layanan umum = Lain-lain

( Nip

)

( Nip

)

( Nip

2

)

19.2

89,000

7,730,000

( Nip

)

REKAPITULASI PROYEK-PROYEK INPRES PENINGKATAN JALAN KABUPATEN TAHUN 1995/96 Propinsi

: [ 12 ] Sumatera Utara

Kabupaten : Labuhan Batu Jalan

No. Urut

No. Ruas

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

70 70 71 32 38 4

Pan jang Ruas

Nama Ruas Jalan (Jenis Kegiatan)

(Pangkal - Ujung) 3

(Km) 4

PARISA - SIMANDIANGIN PARISA - SIMANDIANGIN SIMANDIANGIN - MANOMPUK GAPUK - BILAH HULU KUALA BANGKA - KAMPUNG MESJID TANJUNG HARAPAN - SUKAMAKMUR

Jumlah

11.6 11.6 13.0 10.9 9.7 9.7

Sasa ran atau Fung si

5

Awal

JJS JJS JJS JJS JJS LU

66.5

Hal : 1 Dari : 1

Jembatan

Pal. Km Proyek

Pan jang Pro yek

(Km) 6

7

5.0 6.6 13.0 10.9 9.7 3.6

0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 6.1

Perincian Sumber Biaya / Dana Tipe Per keras an

Lebar Per keras an

Biaya

8

9

(M) 10

(Rp rbu) 11

5.0 11.6 13.0 10.9 9.7 9.7

A A A A A A

4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5

Akhir

48.8

Jum lah

(Bh) 12

482.560 715.630 1,264.050 1,156.810 645.040 423.560

Pan jang

(M) 13

Biaya

(Rp rbu) 14

1

10.2

64.300

1

9.0

35.640

4,687.650

2

(5) SASARAN ATAU FUNGSI --------------------------------------

(9) TIPE PERKERASAN -------------------------------

TRA

= Trasnmigrasi

LKP

= Kepatut

TAP

= Latasir

1

PIR

= Perkebunan Inti Rakyat

BRA

= Buras

LAA

= Laston

2

NMG

= Ekspor Non Migas

BTU

= Burtu

A

= Aspal

19.2

Jumlah Biaya Kontruksi

APBN

BLN

(Rp rbu) 15

(Rp rbu) 16

(Rp rbu) 17

99.940

546.860 715.630 1,299.690 1,156.810 645.040 423.560

348.002 455.401 827.075 1,156.810 645.040 269.538

4,787.590

3,701.866

(20) KODE PROGRAM ---------------------------------

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

*** *** *** *** *** ***

109 108 100 106 66 118

A

B

24

25

147 147 18 18 9 1

KETERANGAN

1 1 1 1 0 9

= Proyek luncuran

DARI STUDI KELAYAKAN - P2

0 = Tidak elijibel

= Proyek baru

---------------------------------------------

1 = Elijibel

3

= Biaya umum dll

0 = Belum layak secara ekonomi

9 = Dokumen disain belum dianalisa

4

= Proyek pemeliharaan

BDA

= Burda

K

= Kerikil

= Latasbum

LTA

= Laston Atas

JI

= Jalan Irigasi

BUG

= Lasbutag

JPT

= Japal/Awcas

(2) DARI STUDI KELAYAKAN - P2

3 = Beda tipe permukaan jalan

LU

= Layanan Umum

AAH

= Latasag

LPA

= Lapis Pondasi Atas

--------------------------------------------

4 = Beda lebar perkersan

LL

= Lain-lain

PMA

= Lapen

LPB

= Lapis Pondasi Bawah

***

= NPV/Km .Rp.20 Jt

5 = Beda biaya jembatan

TAB

= Lataston

C

= Beton

**

= NPV/Rp. 10-20 Jt

6 = Beda biaya jalan >20%

D:\Data Personil PSP\Pak Asep Syarif\HITAM\2\SK-77\[Forms (P).xls]5B(P1 + S1)

3 3 5 4 6 7

Kode Elijibilitas

(25) ELIJIBILITAS B : ENGINEERING -----------------------------------------------

BUM

(_______________) Nip.

19

Komsisten Dengan Tahap Perencanaan Kons Stat Biaya D3.5 tus /Km Eva Ya / lu Rp. Tdk asi (rbu) 21 22 23

(24) ELIJIBILITAS A : EKONOMI DAN KODE PERBEDAAN DISAIN

= Pariwisata

(_______________) Nip.

18

Ko de P r o g r a m 20

1,085.724

= Jaringan Jalan Strategis

Tdk

Pa ket

198.858 IBRD 260.229 IBRD 472.615 IBRD IBRD IBRD 154.022 IBRD

JJS

Ya

No mor Donor

PAR

(11) (14) (16) = Apakah biaya termasuk PPN ?

RDIJK

Diselesaikan tanggal : 28 Pebruai 1994

1 = Layak 2 = Beda panjang jalan

*

= NPV/Km Rp. 0-9 Jt

7 = Beda biaya jalan <20%

NV

= Belum layak

8 = Masalah lingkungan

NE

= Belum dievaluasi

9 = Belum ada dalam studi perencanaan umum atau kurang data

x

(_______________) Nip.

(_______________) Nip.

SURVAI PENJAJAGAN KONDISI JALAN KABUPATEN

:

TANGGAL

:

LABUHAN BATU 10 - 10 - 1993

NAMA RUAS

HAL

1

WAK TU

ANGKA KM ODOM

KM YSD

8.1

7.9

1.8

:

B. SYAFRUDDIN

TIPE KENDARAAN

:

NO. POLISI

:

TOYOTA KIJANG

FAKTOR PENYESUAI ODOMETER

0.96 9/10

BK 1406 ST

TANGGAL S3

RINTIS

KM. ODOM

7.2

PANGKAL RUAS

UJUNG RUAS

KM. YSD

6.9

TITIK PENGENAL UJUNG RUAS

4

DARI

DISURVAI OLEH

SIMPANG RINTIS

01

NO. RUAS

(YANG SUDAH DISESUAIKAN)

36 / KD.Rintis

PERMUKAAN No. JALAN Kon. Lbar FoA (m) to

A

S

Dra Lbng Lgok Retak Alur Bahu Kmrg inaB C D E L K se Lbng Lmbk Erosi Alur Glbg Kmrg K M G H I J F

IKHTISAR SITUASI JALAN Odometer

Tipe

4

.9 .8 .7 .6

A

7.5

S

4

1

3

.5 .4 .3

8.1

7.2

1.1

A

S

A. Rintis

4

.2 .1 .0 .9 .8 .7 .6

8.1

6.5

A

S

4

3

.5 .4 .3 .2 .1

8.1

6,0

14660.0

0,0

A

S

4

31

AWAL

TIPE PERMUKAAN

ODOM

A: Aspal

S: Sedang

KONDISI PERMUKAAN ( Jalan Aspal ) B Tekstur rapat S Tekstur terbuka R Kasar dan Terkelupas RB Pecah-pecah Mengelupas A

PAL KM (YSD) Awal

Akhir

L

B: Batu

1 2 3 4

Draina.

Krusakn

S

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

3

2

2

1

2

2

3

2

2

3

1

2

2

3

2

2

3

1

2

1

2

2

3

3

1

2

1

2

2

3

3

1

2

2

2

2

3

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

3

2

1

2

1

2

2

3

2

1

2

1

2

2

3

2

1

2

1

1

2

3

2

1

2

1

2

2

2

3

1

2

1

2

2

3

3

1

2

1

2

2

3

3

1

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

1

2

3

2

3

2

2

1

2

3

3

3

2

2

1

M

GG

3.

B

DRAINASE

PEKERJAAN JEMBATAN

0/1/2/3/4/5

-'> PBJ / PAJ / PJJ / GG / JL

--> Lihat Buku Petunjuk Teknis Tugas 2A KERUSAKAN PERMUKAAN : % LUAS 1 2 3

KODE SITUASI LAPANGAN : Belokan tajam kekiri : Belok tajam kekanan : Tanjakan terjal : Turunan curam : Pasar : Pusat desa / kampung

6 - 10 Rutin R

2

TITIK PENGENAL PANGKAL RUAS

K KEMIRINGAN JALAN 1 4%-2% 2 2 % - Flat 3 Datar tdk merata 4 Tdk berbentuk

PENILAIAN

KONDISI PENI- JEMBATAN LAI- Pjng Jenis AN (m) Pekj

31 / 03

B: Beton K: Kerikil T: Tanah R: Rusak RB: Rusak Berat

BAHU JALAN ( Jalan Aspal ) Bentuk baik + kemiringan Kemiringan buruk Tinggi / Rendah < 10 cm >10cm / tdk ada

.0

03

KONDISI PERMUKAAN B: Baik

S1

: Simpang tiga : Simpang empat : Jembatan : Sungai tanpa jembatan : Batas desa : Jalan neg/prop. : Jalan lainnya

11 - 16 Periodik B

As-ul

OvLy Jemb. Drain

> 16 Cmpr

H

PK

B C D E

TIPE KERUSAKAN BERASPAL Lubang-lubang Legokan Retak-retak Alur bekas roda

4

BAIK

SDNG

RUSAK

RS.BRT

0-1 0-5 0-3 0-3

1-5 5 - 10 3 - 12 3-5

5 - 15 10 - 50 12 - 25 5 - 25

> 15 > 50 > 25 > 25

TDK BERASPAL F

Lubang-lubang

0-3

3 - 10

10 - 25

> 25

G

Titik2 lembek

0-3

3 - 10

10 - 25

> 25

H

Erosi permukaan

0-3

3 - 10

10 - 25

> 25

I

Alur bekas roda

0-5

5 - 15

15 - 50

> 50

J

Bergelombang

0-3

3 - 10

10 - 50

> 50

SURVAI KONDISI JALAN DAN FOTO

NO. ROL FILM :

4

ANGKA

NO

ODOMETER

FOTO

AKHIR

TANGGAL

: 3-2-94

DISURVAI OLEH

: SYAFRUDDIN

3

KM

F. P. O. ( S3 )

0.97

TANGGAL S3

21-1-

KIJANG

TIPE KENDARAAN :

KM YSD.

NO. POLISI :

PERKERASAN JALAN Tipe

Kon-

Le -

Le -

Kelan-

Permu -kaan

disi Permu -kaan

K

RB

3.5

5.5

K

RB

3.5

5.5

D

A, B, K, T

B, S, R, RB

(m)

(m)

D, B, G

bar bar daian Perke- Perke- Jalan rasan rasan +Bahu

S2

BK 1406 ST KABUPATEN

: LABUHAN BATU

JEMBATAN

NO. RUAS

:

/ SUNGAI

NAMA RUAS

: MARSONJA - BINAGA TOLU

Panjang (m) *

Le bar (m)

PENGGUNAAN TANAH Kiri Kanan

8

CATATAN : ( Kond. khusus / Kep. Pek. Mendesak / Penampang Melintang / Tipe Pek. Jmbtn )

1000

900

800

700

600

.

.

.

.5 ,

0

8

500

D

T

T

T

T

400

300

200

100

.

2 .3 4 . . 5,

AWAL

KM

7

0 meter

2

NAMA SIMPANG LOKASI PUSAT JEMBATAN

KM YSD. ( YANG SUDAH DISESUAIKAN )

* PANJANG JEMBATAN / LEBAR SUNGAI

S, P, T, H, TK, Ko, De

HAL.

3

DARI

14

RANGKUMAN FOTO HASIL SURVEY PEMOTRETAN S1/S2 PROPINSI : Catatan foto

KABUPATEN :

HAL :

Diagram di bawah ini sebagai contoh untuk catatan foto T/RB ke Makmur

Jaya 911

ke Kuda

60

A/R

Pasir Ruas yang disurvai

KD. Pasir

PAL KM

Tgl. Foto :

Di bawah ini merupakan petunjuk untuk catatan foto

Perhatian : - Tulis hal - hal yang tidak jelas dari hasil foto dan lainnya pada catatan foto disebelah kiri (selain diagram). - Gunakan formulir ini untuk penempelan foto

Tgl. Foto :

Diagram di bawah ini sebagai contoh untuk catatan foto

ke Jakarta

Batu JN. KM 14.3

PAL KM

Tgl. Foto :

ke Kuda

DARI :

PENYESUAIAN ANGKA ODOMETER KENDARAAN SURVAI

S3

KABUPATEN

: LABUHAN BATU

TIPE KENDARAAN

:

TOYOTA KIJANG

TANGGAL

: 21 JANUARI 94

NO. POL. KENDARAAN

:

BK 1406 ST

DISURVAI OLEH

: SYAFRUDDIN

DI RUAS JALAN

:

058

PROP / NEG. ANGKA KILOMETER PADA ODOMETER KENDARAAN AWAL ( A )

AKHIR ( B ) TOTAL KILOMETER TERCATAT (B-A) FAKTOR PENYESUAI ODOMETER

( FPO )

=

PATOK KILOMETER PADA JALAN NEGARA / PROPINSI DARI / KE PAL KILOMETER

14601.2

220

02.2

221

03.3

222

04.3

223

05.4

224

06.4

225

07.4

226

08.5

227

09.5

228

10.5

229

11.5

230

10.3

10.0

( Km ) 10,0 ------------------------------------------SELISIH ODOMETER (B-A) Km

=

dari Medan

0.97

PETUNJUK :

Bawa kendaraan survai ke ruas jalan Negara atau Propinsi , di sepanjang bagian ruas jalan yang kondisi permukaannya rata serta memiliki patok kilometer yang masih terbaca jelas. Berhentilah pertama kali pada patok kilometer tertentu ( sebagai awal ) dan catat jarak kilometer ke / dari kota terdekat yang tertera pada patok kilometer di kolom bagian kanan atas , lalu catat pula angka yang terbaca pada odometer di kolom bagian kiri atas dalam tabel . Jalankan kendaraan ke arah patok kilometer berikutnya , catat angka yang tertera pada patok kilometer tersebut bersamaan dengan angka yang terbaca pada odometer kendaraan . Lanjutkan pencatatan tersebut ( setiap 1 patok kilometer ) dengan prosedur yang sama, hingga mencapai jarak 10 patok kilometer dari titik awal. Prosedur berikutnya adalah membagi jarak total patok kilometer ruas jalan Negara / Propinsi yaitu 10,0 Km, dengan selisih jarak perjalanan berdasarkan angka odometer yaitu B - A , untuk mendapatkan Faktor Penyesuai Odometer ( F P O ) . Faktor ini harus diperiksa ulang berkali - kali ( minimal setiap 2 - 3 minggu ) , karena hasil pengukuran bisa saja berubah akibat kerusakan kendaraan , misalnya ban kempes atau lainnya .

SURVAI KECEPATAN KABUPATEN NO / NAMA RUAS WAKTU SURVAI CUACA *

LABUHAN BATU 3/Sigambal-SP.Rintis 7.17 MENDUNG

: : : :

S4

TANGGAL JUMLAH PERJALANAN TIPE KENDARAAN DISURVAI OLEH

PEKERJAAN DI LAPANGAN ANGKA ODOMETER

012,1

JAM

MENIT

07

17

14,3

22

15,5

26

20,4

36

* CUACA

- Cerah - Gerimis - Mendung - Hujan

LOKASI : DARI KE

WAKTU PENCATATAN

**

DETIK

Sp.Rintis

TIPE / KONDISI PERMUKAAN

PEKERJAAN DI KANTOR BERHENTI

TOT. LAMA

WAKTU

BERHENTI

JARAK

WAKTU

PATAN

SAN **

( Dtk )

( Dtk )

( Mtr )

( Dtk )

( Km/Jam )

AR

2.200

300

26,4

ARB

1.200

240

18,0

AR

4.900

600

29,4

Sigambal

ALASAN / TIPE HAMBATAN

- Perbaikan Jalan : PJ - Lokasi Pasar : LP - Kecelakaan : KC

: : : :

7.100

AR

=

ARB

=

.......... m ........................................ .......... m ........................................

CATATAN : Catat angka odometer serta waktunya paling tidak tiap 5 Km sekali dan pada titik tertentu dimana terjadi perubahan tipe dan kondisi permukaan jalan.

X

3,6

900 1.200

( tulis singkatannya saja ) : - Kend. di muka Berhenti : KB - Lintasan Kereta Api : LK - Jembatan Sempit : JS - Lain - lain : LL

2 . Apabila survai dimulai atau diakhiri tidak pada titik awal / akhir ruas jalan ; Berapa jarak ruas jalan tidak disurvai tersebut , jika diukur dari : Titik awal survai Alasannya Titik akhir survai Alasannya

KECE -

ALA -

1 . Apakah rendahnya kecepatan disebabkan oleh kepadatan lalu - lintas atau faktor lainnya ( bukan kondisi jalan ) ? Ya

-

18 - 1 - 1994 1 X TOYOTA KIJANG B. SYAFRUDDIN

: : : :

X

240

3,6

=

28,4

=

18,0

Kecepatan Kendaraan ( Km / Jam ) Jarak (m) x 3,6 ------------------------Detik Tidak

SURVAI PENGHITUNGAN LALU LINTAS KABUPATEN

:

NO. RUAS

:

HARI

LABUHAN BATU

DISURVAI OLEH

:

NO. POS :

TANDA TANGAN

:

08

:

JUM'AT

CUACA (Beri Tanda "V") : Cerah

08A TANGGAL :

MARSONJA

WAKTU :

Gerimis

DARI PANGKAL RUAS NAMA : :

RUSLAN. D

2 - 2 - 1994

Mendung

TIPE PEMAKAI JALAN

S5A

JUM(1)

LAH

06 07

Hujan DARI UJUNG RUAS

NAMA : :

B. TOLU

(2)

JUM-

TOTAL

LAH

(1) + (2)

PEJALAN KAKI

1

16

7

23

PIKULAN

2

2

4

6

SEPEDA

3

4

3

7

SEPEDA BARANG

4

2

3

5

BECAK

5

0

0

0

6

0

0

0

7

12

5

20

8

2

1

3

2

2

4

10

0

0

0

11

0

0

0

12

0

0

0

13

0

0

0

14

0

0

0

15

0

0

0

LAIN-LAIN TAK BERMOTOR

SEPEDA MOTOR

PICK UP OPELET COMBI (ORANG)

PICK UP (BARANG)

BIS

9

TRUK RINGAN (COLT DIESEL)

TRUK SEDANG (FUSO,TANGKI)

TRUK BERAT (3 AS/GANDENG)

SEDAN JEEP STATION WAGON

LAIN-LAIN BERMOTOR

SURVAI LALU - LINTAS : RINGKASAN HARIAN

KABUPATEN

: LABUHAN BATU

NO. RUAS

: 08

NAMA LOKASI POS : RUAS JALAN DARI

NO. POS:

08-A

RUMAH

: MARSONJA

KE:

BINANGA TOLU

HARI

: JUM'AT

TANGGAL SURVAI

: 2 - 2 - 1994

PAL KM POS (YSD)

: 1,3

DARI PANGKAL RUAS

PANJANG RUAS

: 13,5

Km (YSD)

SIANG

TIPE PEMAKAI

S5B

(HP/BHP) **

SUB

TANDA TANGAN :

TANGGAL :

MALAM

2/4/1994

SUB TOTAL

JALAN

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 TOTAL 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 TOTAL

1

23

19

14

15

23

24

10

11

9

10

8

8

174

174

2

6

5

4

0

2

2

4

5

0

1

4

2

35

35

3

7

5

5

6

4

4

3

0

0

2

2

2

40

40

4

5

3

3

2

1

2

5

0

3

0

4

2

30

30

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 - 6 SUB TOTAL

41

32

26

23

30

32

22

16

12

13

18

14

279

279

7

20

15

9

8

6

12

9

5

8

12

15

11

130

130

8

3

1

0

0

0

2

2

1

0

2

3

2

16

16

9

4

2

0

0

1

3

0

1

2

3

1

2

19

19

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 - 15 SUB TOTAL

7

3

0

0

1

5

2

2

2

5

4

4

35

35

1 - 15 TOTAL

68

50

35

31

37

49

33

23

22

30

37

29

444

444

CUACA *

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

* CUACA : C= CERAH, M= MENDUNG, G= GERIMIS, H= HUJAN

** ( CORET YANG TIDAK PERLU )

HP: HARI PASAR

BHP: BUKAN HARI PASAR

LAPORAN PENGHITUNGAN LALU LINTAS

S5C 1:3

PLL ke 1 Kabupaten Nama ruas Nomor ruas Nomor pos Lokasi pos

: : : : :

LABUHAN BATU MARSONJA - BINANGA 3 08 08A RUMAH di Km (YSD): 1,3 dari pangkal ruas: MARSONJA.

Hari Tanggal Jam

: JUM'AT : 2/2/1994 : 06 - 18

PLL ke 2

SABTU 3/2/1994 06 - 18

1. Tipe permukaan jalan: Kondisi permukaan jalan: Kerikil 2. Apakah selama dilakukan penghitungan lalu lintas (PLL) di sepanjang ruas jalan ini dapat dilalui oleh kendaraan roda empat ? Hari PLL ke 1: Ya Hari PLL ke 2: Ya Tidak Tidak Jika tidak, apa penyebab utama jalan tertutup ?

Beri tanda (x)

Dari Pal Km

Ke Pal Km

X

0,0

3,5

Di Pal Km

Nama tempat (sebutkan secara rinci)

Jalan setapak/tidak ada jalan untuk kend.roda 4 Permukaan jalan licin/ berlumpur

Marsonja - Palas

Jembatan hilang/rusak Gorong-gorong hilang/rusak Jalan longsor Lain-lain (jelaskan) :

Kalau tidak :: - Berapa lama ruas jalan ini tidak dapat dilalui kendaraan roda 4?

Kira - kira sudah 1 bulan - Kapan jalan ini diperkirakan akan dapat dilalui kendaraan roda 4?

Akhir April atau awal Mei 3. Nama pasar yang ada di sepanjang ruas jalan ini dan pasar lainnya yang mempengaruhi jumlah lalu lintas pada ruas jalan ini. Nama pasar 1.

Hari pasar *

Jarak (Km) dari pos PLL

5

Langga Payung

27,5

2. 3. 4. 5.

* Tulis angkanya saja: Bila hari pasarnya tidak tetap setiap minggunya, catat frekwensinya (misalnya Pon, Kliwon dsb, setiap tanggal 5 dan 15 tiap bulan) Hari pasar: 1 = Senin 2 = Selasa

3 = Rabu 4 = Kamis

5 = Jum'at 6 = Sabtu

7 = Minggu 8 = Setiap hari

SURVAI SUMBER UTAMA PENYEBAB MENINGKATNYA LALU LINTAS ANGKUTAN BERAT

LABUHAN BATU

KABUPATEN

DISURVAI OLEH

60, 61 dan 47

NO.RUAS YANG DILEWATI ANGKUTAN BERAT

G.T. SINAGA

Nama, Jenis dan Tempat Kegiatan

PTP. XI - XII, Karet, Gonting

2

Nama dan Jabatan Responden

Drs. Riyanto, Kabag. Produksi

3

HASIL

per Hari

per Minggu

-

per Tahun

-

Ringan

8.000 Berat

Sedang

4

pengangkut hasil (Ton) Jumlah TRUK BERMUATAN * yang KELUAR per : Hari / Minggu / Bulan / Tahun

38

Nama Jenis Barang

Pupuk, beras, solar dan obat - obatan

Volume BAHAN ( Ton )

per Hari

per Minggu

-

-

Jumlah muatan normal per JENIS TRUK *

Ringan

Jumlah TRUK BERMUATAN * yang MASUK per : Hari / Minggu / Bulan / Tahun Tujuan HASIL

M e d a n

Asal / Sumber BAHAN

Rantau Prapat

per Bulan

per Tahun

-

118 Berat

Sedang

4

8

22

4

pengangkut hasil (Ton)

5

per Bulan

154

Jumlah muatan normal per JENIS TRUK *

BAHAN

Dari : 1

Karet Kering

Volume HASIL ( Ton )

4

Hal : 1

13 - 9 - 92

TANGGAL

1

Nama Jenis Barang

S6A

RUTE yang dilalui Truk :

Rantau - Kp. Baru - Kisaran - Binjei

6

MUSIM KERJA : Bagaimana variasi kegiatan kerja selama setahun ?

7

RENCANA / PERUBAHAN yang diharapkan selama 5 tahun mendatang Tahun ke

0

1

2

3

4

5

- Volume hasil (Ton)

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

16.000

- Volume bahan (Ton)

1.302

1.620

1.950

2.200

2.500

2.500

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.000

Fuso

Fuso

Fuso

Fuso

290

340

- Perubahan kapasitas - Luas areal (Ha) - Jumlah /Jenis Kendaraan yang digunakan - Jumlah Pegawai (Orang)

Colt Diesel 200

Colt 250

390

390

CHECKLIST DATA : PROYEK PIR / TRANSMIGRASI

LABUHAN BATU

KABUPATEN

GT. SINAGA

DISURVAI OLEH

NO. RUAS YANG MELAYANI

Dari : 1

1

Lokasi Proyek ( Kecamatan / Desa )

Labuhan / A. Naetek.

2

Nama Proyek / PTP / Perusahaan

WPP XI A Naetek, SP IV

3

Jenis Proyek

Pemukiman Transmigrasi.

4

Nama Tanaman Utama yang Diusahakan

5

Total Luas Tanaman

6

( Ha ) Rata-rata Produksi

7

per Hektar

8

( Ton / Ha )

9

Total Produksi

10

( Ton )

Padi

2.

Palawija

Yang ada sekarang

558

410

Rencana dalam 5 tahun

700

700

Yang ada sekarang

3

4.5


3

4.5

Yang ada sekarang

1.680

1.840


2.100

3.150

11

Tipe dan Lokasi Pengo-

Yang ada sekarang

12

lahan Produksi Tanaman


13

Lokasi Pelabuhan atau

Huller di A. Nabara

+/-

6 Km.

Industri Pengelolaan Hsl. Pert. Di Kanapon. A. Kanapon +/- 27 Km dari proyek.

Tempat Penampungan Tanaman Ekspor 14

3.

Kedelai

Gabah

Nama Produksi

Hal : 1

6/26/1992

TANGGAL

1.

S6B

Kondisi

Baik / Sedang

Rusak/Rusak Berat

Perlu Jembatan

( Km )

( Km )

(m)

Kondisi

Jalan Penghubung

dan

Tak Langsung ( jalan kabupaten )

Panjang

Langsung ( jalan penghubung )

27

15

Jalan

Jalan Poros Utama ( jalan produksi )

10

7

68

Jalan Poros Sekunder ( jalan kolektor ) TRANSMIGRASI

15 Jumlah Kepala Keluarga / Jiwa

17

Yang ada Sekarang Rencana dalam 5 tahun

16

PIR / PERKEBUNAN

500 KK

(KK x 5) 2500 jiwa

Rencana jumlah perkebunan baru dan jumlah buruh ?

700 KK

(KK x 5) 3500 jiwa

Kalau areal belum ditanami : - Kapan mulai tanam ( tahun ) ?

Kapan Proyek ini Mulai ?

Bulan

( Kel. Transmigran Pertama )

Tahun : 1977 / 78

: April

Kapan akan diserahkan

Bulan

ke Kabupaten ?

Tahun : 1982 / 83

: Januari

- Apakah sudah ada dananya ? ( sumber dananya ? ) - Apakah sudah ada studi teknik ekonominya ?

PETA : Lokasi dan Batas Proyek, Nama dan No. Ruas Jalan, Lokasi Pemukiman ( SKP, SP ), lokasi pengolahan tanaman, emplasemen, dan lain-lain. *

18

Penjelasan tentang Prioritas Pembangunan Jalan / Jembatan ( sehubungan dengan proyek ) .

* Satu - satunya jalan penghubung ke pusat pemukiman trans 19

Penjelasan tentang masalah lainnya, selain jalan penghubung, yang mempengaruhi kemajuan proyek.

* Jumlah angkutan sangat sedikit *

Lampirkan atau catat sket peta , penjelasan , dll di belakang formulir ini

CHECKLIST DATA : KEGIATAN SEKTOR PARIWISATA

KABUPATEN NO / NAMA RUAS 1 2

LABUHAN BATU 50

S6C

G. T. SINAGA

DISURVAI OLEH

Batu Tunggal - Sei Raya

Hal : 1 Dari : 1

17 Des 1992

TANGGAL

Nama dan Jabatan Responden

Yudi Nasution, Kabag. Humas

Nama dan Jenis Atraksi Wisata

Pemandian air panas dan sumber belerang

yang dilayani oleh ruas distudi 3

Lokasi Obyek Wisata ( nama desa

Kp. Sei Raya, 13 Km dari Batu Tunggal

dan pal-km dari awal ruas ) 4 5

6

Jarak Lokasi (km) dari

25

Ibukota Kabupaten

Apakah Wisatawan bisa masuk

Sepanjang Tahun

Tidak bisa masuk

dengan sedan / pick-up / bis ? ( beri X satu kotak saja )

Sepanjang Tahun, tapi permukaan jalan jelek

Hanya pada musim Kemarau saja

Kapan terjadi ' hari puncak

325

Ibu-kota Propinsi

X

Sabtu sore dan Minggu

kunjungan ' dalam seminggu ? 7

Kapan terjadi ' periode puncak

2 hari sebelum dan sesudah 1 Januari.

kunjungan ' dalam setahun ? 8

Kalau lokasi obyek wisata bisa dicapai oleh kendaraan roda - 4 , laksanakan survai penghitungan lalu - lintas ( lihat tugas 2 D )

9

Sedan

Pick-up

Hari puncak Bukan Hari puncak Jumlah

40 5

15 1 Yang ada

Dari mana umumnya, tempat

Setempat Ibu-kota Kabupaten

( beri X satu kotak saja )

Kota di Kabupaten lain

11

Dimana umumnya, para wisatawan tersebut menginap

Di lokasi tempat obyek wisata

12

Tipe Fasilitas / Sarana Pariwisata

Rencana

550 75

Hari puncak Bukan Hari puncak

asal wisatawan yang datang

Ibu-kota Propinsi X

Kota di Propinsi lain Manca-negara (Luar negeri)

X

Di luar lokasi obyek wisata (jarak dari lokasi : . . . . . km)

Jenis Fasilitas / Sarana

di lokasi Obyek wisata

1. Hotel / Losmen ( jumlah Tempat-tidur )

( Yang sudah tersedia dan yang

2. Restoran / Rumah Makan ( jumlah Meja )

direncanakan --> tahun . . . . . )

Lainnya

Bis

/ Jeep

Perkiraan Jumlah Wisatawan yang datang per Hari

10

LHR

Yang ada

150 70

Rencana

400 200

3. 4. 5.

13

Gambarkan dalam Peta (+ jarak ) , Jalan menuju lokasi obyek wisata : Yang ada / Yang direncanakan ( Lampirkan peta atau gambarkan sket peta di balik formulir ini )

14

Rincian rencana pengembangan ;

- April 94 pemugaran 2 losmen

Tipe Sarana, Usulan biaya,

- Sedang dibangun 1 losmen baru dengan 15 kamar tidur

Sumber dana, kapan dilaksanakan,

- Total biaya proyek pemugaran dan pembangunan baru sebesar

dsb.

Rp. 300 juta. dari KMKP - BRI

SURVAI PENYEBARAN PENDUDUK

MARSONJA

NAMA DESA :

DATA PENDUDUK TAHUN

:

NAMA KAMPUNG / DUSUN / RK

LG.PAYUNG

KECAMATAN :

25 - 3 - 1994

TANGGAL SURVAI :

DISURVAI OLEH :

HUBBAN LUBIS

S7

LABUHAN BATU

KABUPATEN : TANDA TANGAN :

Des. 1993

( * No. Ruas Jalan Utama Yang Digunakan Oleh Penduduk Dusun Ybs.)

JUMLAH PENDUDUK

NO. RUAS *

NAMA KAMPUNG / DUSUN / RK

1.

MARSONJA

1.462

39

10.

2.

PULUT

377

8

11.

3.

PALAS

588

8

12.

4.

SIBADAR

250

8

13.

5.

SIOPUK

500

902

14.

6.

TAROP

543

902

15.

7.

16.

8.

17.

3.720

9.

JUMLAH PENDUDUK

NO. RUAS *

J U M L A H ( 1 - 17 )

SKETS PETA DESA

Kab. TAPANULI SELATAN TAROP

Ds. B. TOLU

902

SIOPUK

ke B. TOLU

8

PALAS

SIBADAR

PULUT

KD. MARSONJA 39

ke Lg. PAYUNG

Ds. RANTO

PERKIRAAN JARAK (Km)

3,5

1

+-+-+-+-+-

Jalan Kabupaten + No. Ruas

+--+--+--+--+

Batas Kampung / Dusun / RK

Jalan Desa Terbuka Untuk Kend. Roda Empat

Kampung / Pemukiman

Jalan Desa Tertutup Untuk Kend. Roda Empat

Kantor Desa

Batas Desa ( Tulis Nama Desa Yang Berbatasan )

Pasar

SURVAI LALU - LINTAS YANG TERHAMBAT

S8

Lalu-lintas Rendah dan Jalan Yang Tidak Bisa Dilalui Kendaraan Bermotor

LABUHAN BATU

KABUPATEN NO. / NAMA RUAS

8

LOKASI SURVAI (NAMA PEMUKIMAN)

DISURVAI OLEH

Marsonja

NAMA + PEKERJAAN / JABATAN RESPONDEN

1

2

13,6

JARAK DARI PANGKAL RUAS (Km)

J. Simanjuntak Petani / Pekebun P Langga Payung

CUACA PADA SAAT SURVAI

Sepeda motor

3,5

JARAK PASAR UTAMA KE LOKASI SURVAI (Km)

NAMA PASAR / PUSAT KEGIATAN UTAMA YANG DIGUNAKAN

JENIS ANGKUTAN YANG DIPAKAI SURVAIOR KE LOKASI SURVAI

25 - 3 - 1994

PANJANG RUAS (Km)

Binanga Tolu

Palas

S

TANGGAL SURVAI

HUBBAN LUBIS

-

Hal. 1 : 2

29,7

Cerah

LALU - LINTAS Berapa banyak kendaraan roda-4 ( Truk, Pick-up,

Cuaca

Jeep ) yang biasanya lewat tiap hari dari lokasi

Kemarau

Hari Pasar

13

survai ke jalan utama / pasar ? ( satu arah saja )

Hujan

0

Bukan Hari Pasar

5 0

ALASAN DAN LOKASI JALAN TERTUTUP Apakah jalan ini terbuka sepanjang tahun bagi kendaraan roda-4 ? Jika TIDAK , Apa penyebab utama jalan tertutup ?

Ya

Tidak

Dimana lokasi penyebab tersebut ? Dari ( X ) Pal Km

Jalan setapak / Tidak ada jalan untuk kend. bermotor Permukaan Jalan Licin / Berlumpur Jembatan Hilang / Rusak

X

0,0

Ke Pal Km

Di Pal Km

Nama Tempat ( Sebutkan secara rinci )

3,5

Marsonja - Palas

Gorong - gorong Hilang / Rusak Jalan Longsor / Tergenang banjir Lain - lain ( jelaskan ) . . . . . . . . . . . . . . . 3

4

ALAT ANGKUT ALTERNATIF Ketika jalan tertutup untuk kendaraan roda-4

Sepeda Motor

Jalan kaki / dgn. Pikulan

Perahu / Rakit

alternatif jenis angkutan utama apa yang digunakan ?

Sepeda

Kendaraan ditarik hewan

Tidak ada

Lainnya .......

Tidak ada

RUTE ALTERNATIF Ketika jalan tertutup untuk kendaraan roda-4 alternatif rute mana yang digunakan ?

Jalan Setapak

Jelaskan secara singkat rute alternatif dan jaraknya !

Sungai / Laut

S8 5

WAKTU JALAN TERTUTUP SELAMA MUSIM HUJAN

Hal. 2 : 2

Dari ( bulan )

5.1 Berapa lama biasanya musim penghujan di daerah ini ?

Sampai ( bulan )

Jumlah bulan

April

4

Januari Terus menerus

5.2 Selama musim penghujan berapa kali per bulanjalan tertutup

5 kali atau lebih

3 - 4 kali

1 - 2 kali

khusus untuk kendaraan roda - 4 ? >= 2 minggu

5.3 Berapa lama setiap kali jalan

7 - 10 hari

3 - 4 hari

1 - 2 hari

< 12 jam

tertutup untuk kendaraan roda - 4 ?

6

IKHTISAR HAMBATAN X ( satu saja )

Perkiraan jumlah waktu kumulatif jalan tertutup untuk kendaraan roda - 4 selama setahun :


Tertutup sebentar atau Tidak tertutup

< 2

minggu / tahun

0

Tertutup berkala

2 - 6

minggu / tahun

1

Tertutup pada waktu

6 - 12

minggu / tahun

musim penghujan

3 - 6

bulan / tahun

2

X

Tertutup permanen

> 6 bulan / tahun biasanya tetap terbuka untuk sepeda motor

untuk kendaraan roda - 4

Secara normal tidak terbuka untuk sepeda motor

4

Ada angkutan perahu sungai / pantai yang tetap

2

3

Jarak pasar dari

0.0

A pangkal ruas distudi

Pasar

26,2 Pangkal ruas

Ujung ruas Pal km

Pal Km

Nama pasar/pusat kegiatan P

Langga Payung

Nama / Lokasi survai S

Palas Lokasi Hambatan

H

7

3,5

Pal Km

Penyebab Utama Jalan Tertutup ( lihat pertanyaan no. 2 ) Dari - ke Pal Km Kode Tingkat Hambatan

Marsonja - Palas

13,6

B Panjang ruas distudi

0.0

Berlumpur 0,0 - 3,5 2

RIWAYAT JALAN Pernahkah jalan ini berkondisi baik ? Jika 'YA' , kapan jalan ini terakhir diperbaiki ? Dapatkah kendaraan roda - 4 lewat pada waktu itu ? Mulai kapan jalan ini tak terandalkan / tidak bisa dilalui kendaraan roda - 4 ?

Ya Tahun

Tidak

1987

Ya Tahun

Tidak

1989

CONTOH IKHTISAR HAMBATAN LALU LINTAS

S8 - pertama :

0.0

A

13,0

Jarak pasar ke pangkal ruas

Km

Pasar Nama pasar/pusat kegiatan

Pangkal ruas Pal km

B

0.0

Pasar Minggu

P

Ujung ruas Pal km

Nama lokasi survai

Kp. Dua

S

4,0

Pal Km

Jalan Licin

Penyebab utama jalan tertutup ( lihat no. 2 ) Nama lokasi hambatan

Sada - Dua

H

?


DariKe

Pal Km

0,0 - 4,0 1

Kode tingkat hambatan

S8 - kedua :

0.0

A Jarak pasar ke pangkal ruas

Km

Pasar Nama pasar/pusat kegiatan

Pangkal ruas Pal km

Ujung ruas Pal km

B

0.0

Pasar Minggu

P

13,0

Nama lokasi survai

Kp. Tolu

S

Nama lokasi hambatan

Sungai Tolu

H

5,0

Pal Km

Jalan Licin

Penyebab utama jalan tertutup ( lihat no. 2 ) DariKe

Pal Km

Kode tingkat hambatan

?


Jembatan Putus

0,0 - 4,0

4,0

1

4

S8 - ketiga :

0.0

A Jarak pasar ke pangkal ruas

Km

Pasar Nama pasar/pusat kegiatan P

13,0

Pangkal ruas Pal km

Ujung ruas Pal km

B

0.0

Pasar Minggu

8,0


Nama lokasi survai S

Kp. Opat

Nama lokasi hambatan H

Batas Tolu - Opat Kode tingkat hambatan

8,0

Pal Km

Penyebab utama jalan tertutup ( lihat no. 2 ) DariKe

Pal Km

Jalan Licin

Jembatan Putus

Banjir / Tergenang

0,0 - 4,0

4,0

6,0 - 7,0

1

4

3

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM JALAN KABUPATEN

Recommend Documents