PETUNJUK PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM PECEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TAHUN 2018
Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta, 12 Juni 2017
Outline I. Dasar Hukum II. Prioritas Program P2P tahun 2018 III. Petunjuk Perencanaan Tahun 2018
DASAR HUKUM • UU No 25 Thn 2004 tentang SPPN (Penyusunan RPJP, RPJM, RKP) • UU No 17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara (harus dikelola dengan akuntabel) • UU No 33 Thn 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (pembagian kewenangan/tugas melalui azas desentralisasi, dekon, dan TP) • UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah • PP No 38 Thn 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan
3
DASAR HUKUM • PP No 90 Thn 2010 ttg Penyusunan RKA-KL (disusun berdasar Renja – RKP – Pagu Anggaran; memuat info kinerja: program – kegiatan – sasaran kinerja; disusun menurut: unit – fungsi – program – kegiatan – jenis belanja – kelompok biaya – sumber pendanaan) • Perpres No 2 Thn 2015 ttg RPJMN Thn 2015-2019 • Permenkes No 64 tahun 2015 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan • KepmKepmenkes No.HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Renstra Kemenkes 2015-2019 • Peraturan Menteri Keuangan 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 4
Prioritas Program P2P Tahun 2018
5
Arah Prioritas Nasional Kesehatan 2018 – Penguatan kebijakan nasional pada RPJMN 2015-2019 – RKP 2018 merupakan 1 tahun sebelum akhir RPJMN: Perlu percepatan upaya pencapaian target dan pemenuhan Nawacita Presiden − Penurunan AKI dan AKB − Pencapaian target JKN pada 40% penduduk berpendapatan terbawah − Eliminasi penyakit tropis yang terabaikan (neglected tropical diseases) − Pencegahan dan pengendalian penyakit menular − Penurunan faktor risiko penyakit tidak menular − Lainnya (penguatan sistem kesehatan: sarpras, obat, tenaga kesehatan) •
Sebagian prioritas pada tahun 2016 dan 2017 perlu dilanjutkan pada tahun 2018
Target dan indikator RENSTRA, RAP, DAN RAK pada akhir 2019 juga harus tercapai
Proyek Prioritas Nasional Kesehatan Prioritas Nasional Kesehatan: 3 Program Prioritas, 9 Kegiatan Prioritas, 14 Proyek Prioritas
Program Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Proyek Prioritas Nasional: 1. Penurunan Kematian Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Pemenuhan JKN/KIS 3. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas 4. Pemenuhan Tenaga kesehatan 5. Penyediaan dan peningkatan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan 6. Penurunan Stunting
Program Prioritas: Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
Program Prioritas: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Proyek Prioritas Nasional: 1. Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2. Pengendalian malaria 3. Pengendalian 3 Penyakit Tropis Terabaikan/Neglected Tropical Diseases 4. Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 5. Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap
Proyek Prioritas Nasional: 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat 2. Kampanye Hidup Sehat 3. Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat
+
Kewaspadaan dini dan respon KLB, pengendalian vektor, SDM &sarpras TVZ, P2P frambusia
Kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas nasional akan masuk dalam prioritas bidang atau prioritas K/L
7
RKP 2018 (Program P2P) Program P2P Prioritas Bidang (23 PM, 12 PTM, SKK)
Prioritas Nasional (7 PM, 3 PTM, Imun Dasar)
Pengendalian Penyakit : HIV/AIDS, TB, Malaria, Filariasis, Schisto, Kusta, Frambusia, DM, Jantung, Kronis, Imun Dasar
P2ML :
Percepatan Pemb. Papua
Hepatitis - ISP - ISPA
P2MKJN - Keswa - Napza
P2PTM - Kanker - GIF
SKK : - Surveilans, KLB - PIE - Karkes - Imun Lanjutan
-
P2TVZ : Arbo Vektor Kecacingan Zonosis
8
Sasaran Pembangunan Kesehatan 2018 (Berdasarkan RPJMN 2015-2019)
No
Indikator
Baseline
2018
2019
0,46 (2014)
<0,5
<0,5
297 (2013)
254
245
225 (2014)
285
300
20 (2013)
26
34
NA
28
35
7,2 (2013)
5,6
5,4
25,8 (2013)
23,8
23,4
15,4 (2013)
15,4
15,4
Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi HIV (persen) b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk c. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis f. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) g. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) h. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
Sasaran RENSTRA dan RAP pada akhir 2019 juga harus tercapai
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018.. (1) NO
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPTHB-Hib Lanjutan Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
92,5%
Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan 300 pencegahan dan pengendalian Kab/kota penyakit infeksi emerging
1 Surveilans dan Karantina Kesehatan
55,0%
80%
PAGU (ribu rupiah) 252.085.200
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018.. (2) NO
KEGIATAN
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PAGU (ribu rupiah)
Meningkatnya 303.408.578 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Persentase Kabupaten/ Kota yang 70% Zoonotik melakukan pengendalian vektor terpadu Jumlah Kabupaten/Kota dengan 390 API <1 per 1.000 penduduk Kab/Kota Jumlah Kabupaten/Kota endemis 65 Filaria berhasil menurunkan angka Kab/Kota Mikrofilaria Menjadi 1% Persentase Kabupaten/ Kota 66% dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk Persentase Kabupaten/ Kota yang 70% eliminasi Rabies
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018.. (3) NO
KEGIATAN
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat menular Persentase Kasus TB yang langsung ditatalaksana sesuai standar Persentase kasus HIV yang diobati
TARGET
PAGU (ribu rupiah) 531.415.400
91% 80% 52%
Persentase Kabupaten/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan tatalaksana standar Pneumonia.
50%
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B dan C pada kelompok berisiko
60%
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018.. (4) NO 4.
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Pengendalian Menurunnya Angka Penyakit Kesakitan dan Tidak Kematian Akibat Menular Penyakit Tidak Menular; Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Penyakit Tidak terpadu Menular Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
TARGET
PAGU
(ribu rupiah)
103.415.800
40% 40% 35%
20%
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018.. (5) NO 5.
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
40.782.700
Pencegahan Masalah meningkatnya Kesehatan Jiwa dan upaya Napza pencegahan dan
pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza
PAGU (ribu rupiah)
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
150 Kab/Kota
15 Prov
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018.. (6) NO 6.
KEGIATAN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
SASARAN Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Pencegahan dan pengendalian penyakit
INDIKATOR KINERJA TARGET
Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil AA Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar
70%
64%
PAGU (ribu rupiah) 409.014.541
Petunjuk Perencanaan Program P2P
Fungsi Jukren • Sebagai salah satu pedoman bagi semua Satker dalam menyusun RKA KL • Sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan desk oleh Unit Eselon I • Sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan penelitian oleh Biro Perencanaan • Sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan reviu oleh Itjen
Kebijakan Umum Penyusunan Jukren • Penerapan money follow program prioritas • Penjabaran form B dan C Trilateral Meeting, Permennkes 7 2014 dan Kebijakan Sekjen • Jukren berpedoman pada Renja KL • Prioritas program dilakukan melalui penetapan semua menu yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional. • Menu Prioritas Bidang dilakukan selektif efektif sesuai dengan anggaran yang tersedia • Komponen pada Prioritas Nasional dan Bidang Berpedoman pada dengan ADIK Ditjen P2P • Menu dalam Jukren memperhatikan masukan Satker UPT dan Dekon
Perlunya Kontribusi Dekon dan UPT dalam Penyusunan Petunjuk Perencanan TOP DOWN
PUSAT
• Target Nasional • Arah kebijakan dan strategi • Rambu Perencanaan Pusat • Rancangan Output Pusat • Rancangan komponen/aktifitas pusat • Lokus Pro PN
PETUNJUK PERENCANAAN PROGRAM P2P TAHUN 2017
DEKON & UPT BOTTOM UP
• • • •
Aktifitas riil Satker Kondisi lapangan Menu Daerah (Pemda) Lokal spesifik
Hal Pokok Yang Akan Diatur Jukren (1) • Pelarangan hal-hal khusus, antara lain: kegiatan studi banding /orientasi /bertukar pengalaman /belajar pengalaman antar Satuan Kerja • Penetapan Lokasi/sasaran kegiatan sesuai dengan hasil Trilateral Meeting dan musrenbangnas • Pengaturan (rambu) khusus Direktorat: – Implementasi Kebijakan Kemenkes (Sekjen) – Sebagai Strategi Pencapaian Proyek Prioritas Nasional
Hal Pokok Yang Akan Diatur Jukren (2) Pengendalian belanja perjalanan dinas Pengendalian belanja aparatur Pengaturan penerapan SBK Pengaturan belanja sewa gedung/kantor/rumah/mess • Pengaturan pengadaan sarpras daerah perbatasan • Pengaturan pengadaan kendaraan • Pengaturan belanja pemeliharaan • • • •
Hal Pokok Yang Akan Diatur Jukren (4) • Pengaturan penetapan target Provinsi dan UPT • Pengaturan penetapan lokasi kegiatan (Pro PN) • Pengaturan menu khusus Papua/Papua Barat • Pengaturan komponen utama , pendukung , dan wilayah kerja (untuk KKP) • Persyaratan (rekomendasi) Unit Utama lain masuk dalam Jukren
Peran Jukren Dalam Penyusunan RKA KL (1) Satker
a) Penyusunan Kertas Kerja Satker: • Log in aplikasi RKA KL • Melakukan input rincian anggaran pada tiap output sampai level detil biaya • Input rincian anggaran dilakukan dengan menuangkan alokasi anggaran angka dasar atau alokasi anggaran inisiatif baru • Mencetak Kertas Kerja (setelah diyakini datanya benar) • Melengkapi data dukung yang diperlukan untik kemudian disampaikan secara bersmaan dengan Kertas Kerja Satker yang telah ditanda tangani oleh KPA dan data dukung ke Unit Eselon I b) Penyusunan RKA Satker: • Log ini aplikasi RKA KL • Melakukan input rencana kinerja satker, rincian belanja level komponen, target pendapatan, prakiraan maju (hal ini dilakukan bersamaan dengan input data kertas kerja) • Mencetak RKA Satker (bagian A,B,C,D) • Menyampaikan RKA ke Eselon I
Unit Eselon I
a) Menghimpun KK dan RKA Satker b) Me restore ADK yang disampaikan Satker c) Memvalidasi Kinerja dan anggaran program yang menjadi tanggung jawab Unit Eselon I VERIFIKASI dengan: • Total pagu anggaran (DESK) OLEH ES I • Sumber dana • Sasaran Kinerja (jenis barang/jasa serta volume dan satuan keluaran. d) Meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan keluaran (output) kegiatan pada masing-masing KK Satker e) Berkoordinasi dengan Satker dalam hal ada perbaikan KK Satker terkait sasarn kinerja dan relevansi output. f) Mengisi informasi pada Form 1,23, RKA KL Unit g) Mencetak RKA KL Unit untuk ditanda tangan Pejabat Eselon I h) Menyampaikan RKA KL, RKA Satker, KK Satker dan data dukungnya ke Sekjen cq Biro Perencanaan untuk diteliti untuk kemudian diteruskan ke Itjen untuk direview.
Peran Jukren Dalam Penyusunan RKA KL (2) Unit Eselon I a) Menghimpun KK dan RKA Satker b) Me restore ADK yang disampaikan Satker c) Memvalidasi Kinerja dan anggaran pogram yang menjadi tanggung jawab Unit Eselon I DESK OLEH dengan: • Total pagu anggaran ES I • Sumber dana • Sasaran Kinerja (jenis barang/jasa serta volume dan satuan keluaran. d) Meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan keluaran (output) kegiatan pada masing-masing KK Satker e) Berkoordinasi dengan Satker dalam hal ada perbaikan KK Satker terkait sasarn kinerja dan relevansi output. f) Mengisi informasi pada Form 1,23, RKA KL Unit g) Mencetak RKA KL Unit untuk ditanda tangan Pejabat Eselon I h) Menyampaikan RKA KL, RKA Satker, KK Satker ke Sekjen cq Biro Perencanaan untuk diteliti untuk kemudian ditruskan ke Itjen untuk direview.
Pelaksana
Semua Direktorat (Subdit) dibawah Koordinasi Setditjen (Bagian PI)
Acuan/Pedo man
Menggunakan Petunjuk Perencanaan sebagai alat untuk memvalidasi/meneliti
Tujuan
Fokus Desk
Format hasil desk
•Memastikan RKA KL yang disusun Satker benar benar mendukung pencapaian target IKK; •Memperlancar proses desk tahap selanjutnya (itjen, Roren,DJA,Bappenas) Pencamtuman target output, relevansi komponen dengan output, memastikan komponen terlaksana melalui detil kegiatan yang disusun, keseuaian rambu.
CHD
Outline PETUNJUK PERENCANAAN 2018 I
PENDAHULUAN : latar belakang,dasar hukum, tujuan, sistematika
RUANG LINGKUP PROGRAM: program, kegiatan, sasaran, arah kebijakan,strategi, indikator MEKANISME PENYUSUNAN PERENCANAAN: proses perencanaan, pendekatan III perencanaan, struktur anggaran, program, fungsi, sub fungsi. II
IV
RAMBU RAMBU: rambu umum, rambu khusus, SBK
V
Perencanaan penganggaran SKK : Pro PN , Pro Bidang
VI
Perencanaan penganggaran P2P TVZ : Pro PN , Pro Bidang
VII Perencanaan penganggaran P2P ML : Pro PN , Pro Bidang VII Perencanaan penganggaran P2P TM : Pro PN , Pro Bidang I IX
Perencanaan penganggaran Keswa NApza
X
Perencanaan penganggaran DUKUNGAN MANAJEMEN
XI
PENUTUP
PENERAPAN JUKREN DALAM RKA KL
Penerapan JUKREN dalam RKA KL
Penentuan output sesuai kewenangan (jukren)
Penetapan target output sesuai jukren
Input komponen sesuai Jukren
Cek Menu Rambu Jukren
SESUAI JUKREN akan diperiksa saat desk RKA KL
Input akun dan detil (alokasi biaya)
CETAK RKAKL
Diteliti Eselon I, Biro Perencanaan, Itjen, DJA
29
Hal Hal Lain
Beberapa Hal Untuk Diperhatikan • Hasil Sidkab : Belanja barang 2018 setinggitingginya realisasi 2017 --> perlu pengendalian. • Menu/aktifitas dalam Pro PN tetap mengikuti kaidah penganggaran dan rambu/kebijakan penyusunan RKA KL, termasuk kebijakan Kemenkes (Sekjen)
ANGGARAN DITJEN P2P TA 2016 dan 2017 (Data SP2D Per 31 Mei 2017)
TA
PAGU
BELANJA
%
2016 (Pagu Dengan Self Bloking Inpres 8 Th 2016) 4.580.562.750.000 3.476.545.322.041 75,90 2016 (Pagu Setelah Self Bloking Inpres 8 Th 2016 di Keluarkan) 3.616.218.959.000 3.476.545.322.041 96,14 2017 (Data s/d 31 Mei 2017) 3.140.486.832.000 701.783.883.486 22,35 2018 (Indikatif)
2.368.696.637
Catatan : Anggaran Self Bloking Ditjen P2P TA 2016 sesuai dengan Inpres 8 Tahun 2016 sebesar Rp. 964.343.791.000.
TERIMA KASIH
33
