PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN IBADAH SOSIAL
KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT TAHUN 2010
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa Syukrulillah selalu kami panjatkan seiring telah tersusunnya Buku Petunjuk Teknis Kegiatan Pembinaan Ibadah Sosial ini, dengan maksud memberikan aeuan dan petunjulcdalam pelaksanaan pembinaan ibadah sosial kepada masyarakat terutama upaya optimalisasi pemberdayaan fakir miskin dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa penanganan fakir miskin pada dasarnya merupakan tugas kita semua baik sebagai masyarakat yang berkemampuan maupun pemerintah memiliki peran yang strategis untuk penanganan dan pemberdayaan fakir miskin termasuk di dalamnya yatim piatu, walaupun selama ini penanganan oleh lernbaqa sosial kemasyarakatan keagamaan telah dilakukan akan tetapi penanganan tersebut perlu terus ditingkatkan, karena sangat mendukung program pemerintah sebagai pengemban amanat UUD 1945. Kementerian Agama dalarn hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berkomitmen menyukseskan pembinaan ibadah sosial, meskipun masih mengalami hambatan adanya keterbatasan dana baik dari APBN maupun penggalangan dana sosial keagamaan, namun tidak menyurutkan tekad seeara berkelanjutan untuk lebih meningkatkan pembinaan ibadah sosial dan penanaman kesalehan sosial sebagai bag ian dari pembangunan nasional.
Kami menyadari bahwa Petunjuk Teknis Kegiatan Pembinaan Ibadah Sosial ini masih belum memadai, karenanya perlu penyempurnaan terus menerus, untuk itu saran masukan dan kritik sangat kami harapkan. Pada akhirnya kepada tersusunnya buku ini, menjadi 'amal shaleh SWT. Amin Ya Robbal
semua pihak yang terlibat membantu kami ucapkan terima kasih. Semoga yang memperoleh ridha dari Allah 'Alamin.
. Nasrun Haroen, MA~
09021988031001
DAFTAR lSI KATA PENGANTAR
.
DAFTAR lSI.
ii
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN IBADAH SOSIAL BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Tujuan D. Pengertian
5
BAB II JENIS PROGRAM KEGIATAN A. Pembinaan dan Bimbingan Ibadah Sosial B. Strategi C. Pengorganisasian D. Jenis Kegiatan Pembinaan Ibadah Sosial
11 11 11 12 13
BAB 111 PROSEDUR BANTUAN A. Pembentukan Kelompok Usaha B. Persiapan C. Pengajuan D. Proses Penetapan dan pencairan Bantuan
21 21 22 23 25
BAB IV LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN A. Laporan Panitia Pelaksana Kegiatan B. Laporan Keuangan Panitia Pelaksana Kegiatan C. Laporan Penerimaan Bantuan
27 27 28 28
5 7 8 9
ii
BAB V MONITORING DAN EVALUASI A. Tujuan B. Sasaran C. Petugas D. Instrumen E. Penjadwalan F. Laporan Hasil Monitoring BAB VI PENUTUP. LAMPIRAN - LAMPIRAN
31 31 :........ 31 31 32 32 32 33
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.1I/276 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN IBADAH SOSIAL DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan ibadah sosial perlu adanya perencanaan program yang terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai hasil yang efektif dan tepat sasaran; b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menyusun petunjuk teknis kegiatan ibadah sosial. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkanKeputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Ibadah Sosial. Mengingat
1. KeputusanPresidenNomor42 Tahun2002 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 2. PeraturanPresiden Nomor 10Tahun2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 1
3.
4.
5.
6.
Memperhatikan:
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentanq Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003; Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Visi dan Misi Kementerian Agama. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dirjen Bimas Islam Tahun 2010 Nomor 0005/025-303.1/-/2010, tanggal 31 Desember 2009. MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN IBADAH SOSIAL Pertama
Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Ibadah Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 2
Kedua
Petunjuk Teknis Kegiatan Ibadah Sosial ini dimaksudkan sebagai acuan bagi aparat maupun masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan ibadah sosial dan pemberdayaan fakir miskin.
Ketiga
Hal-hal yang berkenaan dengan mekanisme yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Keempat
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. D.J.1I/276 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN IBADAH SOSIAL BABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah menggoyahkan dan bahkan berpotensi rneruntuhkan sendi-sendi ketahanan masyarakat yang telah dibangun selama ini. Situasi sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya yang kurang kondusif serta berbagai bentuk bencana sosial lainnya yang meningkat akhir-akhir ini telah berdampak luas bagi krisis iman dan akhlaq/moral, tindakan asusila, kriminal, pengangguran, dan penyakit sosial lainnya yang bermuara pada meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, penduduk Indonesia berjumlah 228.004.527 jiwa, yang tergolong fakir miskin berjumlah 34,96 juta jiwa atau sekitar 15,42 % dari jumlah penduduk. Sebanyak 12,27 juta jiwa tinggal di perkotaan dan 22,19 juta jiwa tinggal di pedesaan. Fakta tersebut tentu saja amat menyedihkan kita bersama, bila kita mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam berjumlah 195.500.708 jiwa atau 87,21% dari jumlah penduduk Indonesia, maka tidaklah berlebihan jika berbicara kemiskinan sesungguhnya kita sedang berbicara problem sosial yang dihadapi umat Islam itu sendiri. Bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia 5
yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan antara lain melalui bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlaq mulia, kepedulian sosial yang tinggi, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama secara dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan banqsa dalam pembangunan nasional. Pemerintah dalam hal ini harus mengambillangkah yang tepat dan strategis sebagai amanah konstitusi berdasarkan UUD 1945 amandemen ke empat Pasal 34 : (1) Fakir
miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak rnampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaanfasilitaspelayanankesehatandan fasilitas pelayanan umum yang layak dan (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang. Pasal tersebut menjadi landasan operasional bagi pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan, keamanan, kenyamanan, ketenteraman dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama,' berdasarkan PMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama telah menetapkan adanya Subdit Pembinaan Ibadah Sosial pada Direktorat Pemberdayaan Zakat, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan bimbingan dan pembinaan ibadah sosial. 6
Pelaksanaan ibadah sosial di kalangan masyarakat muslim Indonesia masih belum seimbang bila dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah mahdhah (ritual). Hal ini bisa terlihat dari semakin meningkatnya jumlah jamaah . haji setiap tahunnya, namun belum banyak membawa dampak positif bagi perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Masih banyak anak-anak terlantar, remaja putus sekolah, fakir miskin atau kaum dhu'afa yang belum diberdayakan agar dapat mandiri menuju kehidupan yang layak dan sejahtera. Banyak orang mengejar keshalehan ritual, tapi masih mengabaikan keshalehan soslal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan yang terus menerus untuk mengoptimalkan kegiatan ibadah sosial di kalangan masyarakat.
B. Dasar Hukum. 1. Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat; 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; 6. PeraturanPemerintahNomor42 Tahun1981Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin; 7. PeraturanPemerintahNomor42 Tahun2006 Tentang PelaksanaanUndang-undangNomor 41 Tahun2004 Tentang Wakaf; 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 7
9.
10. 11.
12.
13.
14.
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara; Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003; Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Visi dan Misi Kementerian Agama.
C. Tujuan. 1. Menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai urgensiibadahsosialdi samping ibadahritual,sehingga terwujud keserasian di antara keduanya. 2. Meningkatkan kepedulian para aparat maupun masyarakat dalam pelaksanaan program pembinaan ibadah sosial, sehingga dapat meminimalisir permasalahan sosial masyarakat, terutama masalah dampak kemiskinan. 3. Memberikan petunjuk teknis tentang prosedur pemberian bantuan dalam peningkatan pemberdayaan
8
fakir miskin mulai dari pengajuan proposal sampai penyusunan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan.
D. Pengertian. Seberapa pengertian terkait dengan program pembinaan ibadah sosial dan pemberdayaanfakir miskin Diljen Simas Islam, antara lain: 1. Ibadah sosial adalah ibadah yang tidak ditentukan tatacaranya,dengan memanfaatkanpotensi diri berupa tenaga, fikiran dan dana dalam upaya mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. 2. Pemberdayaan fakir miskin adalah upaya pemberian motivasi, pengetahuan, keterampilan dan bantuan modal untuk meringankan beban fakir miskin agar memiliki kemampuan berusaha dan meningkakan kesejahteraan fisik material dan mental spritual. 3. Fakir adalah sebutan bagi orang yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya. Sedangkan Miskin adalah sebutan bagi orang yang berpenghasilan di atas orang fakir tetapitidak cukup memenuhikebutuhan pokok. 4. Pembina IbadahSosial adalah pejabatsetingkateselon III pada Kantor KementerianAgama Pusat dan Daerah yang karena tugas dan fungsinya membidangi pembinaan ibadah sosial. 5. PetugasIbadahSosialadalahKepalaSeksiataupejabat pada Kantor Kementerian Agama Pusat dan Daerah yang karena tugas dan fungsinya membidangi pernbinaan ibadah sosial. 6. Pendampingprogramibadahsosialdan kelompokusaha fakir miskin adalah Kepala UrusanAgama Kecamatan. 9
7. Bantuan adalah bantuan bersumber dari APBN melalui DIPA Ditjen Bimas Islam berupa uang, barang, atau . jasa kepada lembaga, kelompok, atau perorangan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kehidupan beragama Islam. 8. Lembaga adalah lembaga pengelola Anak yatim piatu dan fakir miskin baik berupa panti asuhan, maupun non panti asuhan. 9. Kelompok Usaha Fakir Miskin adalah kumpulan para fakir miskin yang memiliki kegiatan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
10
BAB II PROGRAM PEMBINAAN A. Kebijaksanaan
IBADAH SOSIAL
Teknis
Kebijaksanaan teknis terkait dengan pembinaan ibadah sosial, meliputi: 1. Memantapkan manajemen pembinaan ibadah sosial dengan menyempurnakan aspek-aspek regulasi, peraturanperundang-undangan,pedomandan petunjuk pelaksanaan ibadah sosial. 2. Mengoptimalkan penggalian dana program kegiatan ibadah sosial baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun dari ZIS sehingga pemanfaatannya dapat menjangkau segenap kelompok sasaran di berbagai tingkatan. 3. Meningkatkanprofesionalismeoelavanan ibadah sosial masyarakat terhadap fakir miskin, yatim piatu, lanjut usia, Anak jalanan, dan penyandang masalah sosial lainnya. 4. Meningkatkan dan memperkuat pemberdayaan penyandang masalah sosial, terutama kaum dhu'afa dan fakir miskin menuju ke arah kemandirian. 5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagaiinstansiterkait, LSM agamadan dunia usaha, baik di tingkat pusat maupun daerah. B. Strategi Untuk melaksanakan kebijaksanaan teknis tersebut ditempuh strategi sebagai berikut: 1. Memberikan motivasi serta sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pelaksanaan ibadah sosial, disertai pengorganisasiannya. 11
2. Memberdayakan dana-dana ibadah sosial untuk kegiatan yang sifatnya padat karya, produktif dan berkesinambungan. 3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah dengan menitikberatkan perlunya tenaga terampil sebagai pembina, petugas, pendamping, ketua kelompok, dan pengelola lembaga yatim piatu. 4. Memberikan bantuan modal kerja I usaha kepada fakir
miskin, anak yatim piatu, remaja putus sekolah dengan disertai pendampingan. 5. Mengajak partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan ibadah sosial dengan memberikan peran aktif serta keterlibatan seluruh komponen masyarakat termasuk pelaku usaha.
C. Pengorganisasian 1. Pembina Program Ibadah Sosial Tingkat Pusat adalah Dirjen Bimas Islam (Pembina), Direktur Pemberdayaan Zakat (Ketua) dan Kasubdit Bina Ibadah Sosial (Sekretaris). 2. PembinaProgramIbadahSosialTingkatProvinsiadalah Kepala Kanwil KementerianAgama Provinsi(Pembina), Kabid Urais I Kabid Simas Islam (Ketua) dan Kasi Ibsos (Sekretaris). 3. Pembina Program Ibadah Sosial Tingkat Kab/Kota adalahKepalaKementerianAgama Kab/Kota(Pembina) dan Kasi Urais sebagai Ketua, dan salah seorang staf Seksi Urais sebagai Sekretaris. 4. Kepala KUA sebagai Pendamping Program Ibadah Sosial dan Kelompok Usaha Fakir Miskin di wilayah kerjanya. 5. Penyuluh Agama dan juru dakwah sebagai motivator 12
Program Ibadah Sosial, sesuai wilayah kerjanya. 6. Pengelola panti asuhan Ilembaga yatim piatu, ketua
kelompok fakir miskin, pekerja sosial sebagai mitra kerja Program Ibadah Sosial. D. Jenis Kegiatan Pembinaan
lbadah Sosial.
1. Bimbingan Keagamaan Pemberdayaan Fakir Miskin. Program Bimbingan Keagamaan Pemberdayaan Fakir Miskin merupakan kegiatan DIPA Direktorat Jenderal BimbinganMasyarakatIslam KementerianAgama yang dilaksanakan di daerah, dengan kepanitiaan terdiri dari unsur pusat dan daerah. Tujuan kegiatan ini ialah memberi bekal pengetahuan, keterampilan,informasidan arah kebijakan pemerintah di bidang pembinaanibadah sosial dan pemberdayaan fakir miskin. Tindak lanjut dari kegiatan ini, para peserta akan diberikan bantuan modal usaha sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA,sebagai motivasi pemberdayaan masyarakat fakir miskin dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik,terarah dan berkembangmenjadi besar sehingga mereka tidak bergantung pada orang lain, bahkandiharapkanyang semula sebagai mustahiq kemudian pada tahun-tahun mendatang akan menjadi muzakki sesuai syari'at Islam. Peserta kegiatan Bimbingan Keagamaan Pemberdayaan Fakir Miskin ini adalah para ketua kelompok usaha fakir miskin yang ditunjuk, dan diusulkan oleh Kepala KUA selaku pendamping kelompok usaha fakir miskin. 13
2. Pembinaan Keagamaan Pendamping Kelompok Usaha Fakir Miskin. Kegiatan Pembinaan Keagamaan Pendamping Kelompok Usaha Fakir Miskin merupakan kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang dilaksanakan di daerah, dengan kepanitiaan dan nara sumber yang terdiri dari unsur pusat dan daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberi pembekalan, informasi, dan kebijakan pemerintah dalam pembinaan ibadah sosial dan pemberdayaan fakir miskin kepada para pendamping kelompok usaha fakir miskin agar dapat melaksanakan tugas pembimbingan terhadap kelompok dalam menjalankan usahanya sehingga diharapkan lebih berhasil meningkatkan usaha mereka. Kegiatan pembinaan tersebut diikuti oleh peserta dengan prioritas para Kepala KUA selaku pendamping program ibadah sosial dan kelompok usaha fakir miskin di wilayahnya.
3. Pembinaan
Keagamaan
Petugas Ibadah Sosial.
Program pembinaan keagamaan petugas ibadah sosial sebagai kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang dilaksanakan di daerah, dengan tujuan memberi pemahaman, informasi dan arah kebijakan pemerintah serta menyatukan langkah dalam mensosialisasikan program kegiatan ibadah sosial. Mengingat kegiatan ibadah sosial ~asih kurang memperoleh perhatian, maka diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Agama dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pembinaan ibadah sosial baik di tingkat Kantor 14
Wilayah Kementerian Agama Provinsi maupun tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Peserta kegiatan pembinaan keagamaan petugas ibadah sosial tersebut adalah para Kepala Seksi Bina Ibadah Sosial Kanwil Kementerian Agama dan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Orientasi Pengurus Lembaga Yatim Piatu. KegiatanOrientasiPengelolaLembagaYatimPiatuadalah kegiatan DIPADirektoratJenderal Bimbingan Masyarakat Islam KementerianAgama yang dilaksanakan di daerah, dengan tujuan memberi pemahaman, informasi dan arah kebijakanpemerintahdalam rangkameningkatkankualitas pengelola lembaga yatim piatu baik dari segi manajemen maupun pelayanan terhadap yatim piatu yang menjadi binaannya. Penyelenggaraankegiatan Orientasi Pengelola Lembaga Yatim Piatu tersebut diikuti oleh para pengurus lembaga yatim piatu yang berada di bawah binaan Kenienterian Agama atau pengurus panti asuhan muslim. 5. Temu Konsultasi Pembinaan Ibadah Sosial. Kegiatan Temu Konsultasi Pembina Ibadah Sosial merupakan kegiatan koordinasi untuk menyamakan visi, misi dan persepsi tentang pentingnya pembinaan ibadah sosial, serta langkah-Iangkah yang harus dilakukan bersama baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Peserta Temu Konsultasi adalah para pejabat pusat dan daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pembinaan ibadah sosial. 1S
Tujuan dilaksanakannya Temu Konsultasi ini antara lain: a. Menyamakan persepsi pemahaman dan pola pikir penyelenggaraan pelayanan pembinaan ibadah sosial keagamaan. b. Mewujudkan keserasian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka optimalisasi pembinaan ibadah sosial dan pemberdayaan fakir miskin c. Menserasikan koordinasi program kegiatan intra dan lintas sektor dalam rangka peningkatan optimalisasi kinerja pembina ibadah sosial. d. Mempertajam sasaran program pembinaan ibadah sosial berdasarkan skala prioritas. e. Meningkatkan peranan potensi lembaga sosial keagamaan sebagai pembina ibadah sosial. 6. Pembinaan Penerima Bantuan Modal Usaha. Kegiatan pembinaan penerima bantuan modal usaha ini dimaksudkan sebagai kegiatan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap perkembangan usaha pemberdayaan fakir miskin yang telah dilakukan Sub Direktorat Pembinaan Ibadah Sosial Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui pemberian bantuan pada tahun sebelumnya terhadap lembaga pengelola yatim piatu, kelompok, maupun masyarakat penerima bantuan. 7. Bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin. Bantuan pemberdayaan fakir miskin ini merupakan pemberian bantuan modal usaha bergulir bagi fakir miskin yang masih memiliki kemampuan jasmani dan rohani
16
dalam berusaha sebagai upaya mempertahankan hidup bagi diri maupun keluarganya, namun ketiadaan materi (modal usaha). Sentuk pemberian bantuan pemberdayaan fakir miskin, meliputi: a. Bantuan Modal Usaha Kelompok Wirausaha Miskin.
Fakir
Bantuan modal usaha kelompok wirausaha ini diberikan sebagai dana bergulir kepada fakir miskin yang telah menekuni bidang kewirausahaan tetapi kekurangan modal dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Mereka diberikan bantuan modal usaha dari anggaran yang tersedia dalam DIPA Ditjen Bimas Islam melalui kelompok-kelompok wirausaha gabungan yang jumlah anggotanya minimal 5 orang termasuk ketua kelompok meskipun jenis usaha para anggota tersebut tidak sama. Pada tahun berikutnya mereka diharapkan bisa menggulirkan bantuan sebesar yang mereka pernah terima kepada kelompok lain di wilayahnya dengan diketahui oleh Kepala KUA setempat, selaku pendamping kelompok usaha fakir miskin. b. Bantuan Modal Usaha dan Pengembangan Diri Bagi Korban Bencana Alam.
Potensi
Santuan ini diberikan kepada masyarakat miskin korban bencana alam sehingga mengakibatkan kegiatan mata pencahariannya hancur atau hilang namun mereka masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk berusaha kembali, baik untuk usaha jualan, pertukangan, perbengkelan dan lain-lain. 17
Bantuan modal usaha dana bergulir tersebut diberikan dalam pengembangan potensi diri kepada beberapa kelompok gabungan usaha yang dibentuk dengan jumlah anggota minimal 5 orang termasuk ketua kelompok meskipun jenis usaha para anggota tersebut tidak sama. Pada tahun berikutnya mereka diharapkan bisa menggulirkan bantuan sebesar yang mereka pernah terima kepada kelompok lain di wilayahnya dengan diketahui oleh Kepala KUA setempat, selaku pendamping kelompok usaha fakir miskin. c. Bantuan Modal Usaha Fakir Miskin Daerah Terpencil dan Tertinggal. Bantuan ini diberikan kepada fakir miskin yang mendiami daerah terpencil dan tertinggal dibanding dengan daerah lain. Modal usaha dana bergulir tersebut diberikan kepada fakir miskin daerah terpencil dan tertinggal yang dibentuk dalam suatu kelompok usaha gabungan dengan jumlah minimal anggota 5 orang termasuk ketua kelompok meskipun jenis usaha para anggota tersebut tidak sama. Pada tahun berikutnya mereka diharapkan bisa menggulirkan bantuan sebesar yang mereka pernah terima kepada kelompok lain di wilayahnya dengan diketahui oleh Kepala KUA setempat, selaku pendamping kelompok usaha fakir miskin. d. Bantuan
Biaya Kursus Keterampilan
Fakir Miskin.
Bantuan ini diberikan kepada remaja putus sekolah, anak fakir miskin dan yatim piatu secara perorangan 18
atau kelompok. Diharapkan agar dengan bantuan tersebut mereka bisa mengikuti kursus keterampilan sesuai bakat dan minatnya, setelah selesai kursus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup yang layak tanpa ketergantungan pada orang lain. 8. Bantuan Khitanan Massal Anak Yatim Piatu dan Anak Jalanan. Bantuan khitanan massal ini diberikan kepada suatu lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan terutama lembaga pengelola anak yatim piatu dan anak jalanan. Lembaga atau yayasan penerima bantuan tersebut secara nyata dinilai telah memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman dalam pengabdiannya menangani dan
membina anak yatim piatu dan anak jalanan. 9. Bantuan Pengadaan Peralatan Shalat Fakir Miskin. Dalarn rangka partisipasi mengurangi beban ekonomi yang dialami masyarakatfakir miskin, maka Kementerian Agama dalam hal ini Sub Direktorat Pembinaan Ibadah Sosial DirektoratPemberdayaanZakat DirektoratJenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap tahun dan bertahap melaksanakan program bantuan berupa pengadaan peralatan shalat dalam bentuk paket yang terdiri dari sajadah, sarung, kopiah, baju koko dan mukena dewasa untuk satu keluarga. Bantuan peralatan shalat untuk fakir miskin ini pendistribusiannya dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan selanjutnya diberikan kepada yang berhak menerima (fakir miskin) yang sudah terdata. 19
10. Bantuan Operasional
Lembaga Yatim Piatu.
Sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, maka salah satu program pemerintah dalam hal penanganan yatim piatu yang meskipun selama ini telah ditangani oleh lembaga sosial kemasyarakatan, namun justru penanganan lembaga sosial kemasyarakatan tersebut sangat mendukung program pemerintah itu sendiri yaitu menyangkut program penanganan anak yatim piatu, anak terlantar dan anak fakir miskin. Pada dasarnya program pemberian bantuan yang terkait dengan biaya hidup dan biaya operasional bagi lembaga yatim piatu oleh pemerintahdimungkinkantelah dilakukan melalui Kementerian Sosial, namun untuk lebih meningkatkan kelangsungan lembaga dan tetap eksis menjalankan misinyaterutama bimbingan dan pembinaan keagamaan (mentaldan akhlaq), maka pemerintahsesuai bidangnya dalam hal ini KementerianAgama memandang perlu untuk memberikan bantuan meskipun masih sangat minim dan terbatas. 11.Penyusunan/Penggandaan/Pengadaan Sosial.
Buku Ibadah
Kegiatan penyusunanJpenggandaan/pengadaan bukubuku di bidang pembinaan dan bimbingan ibadah sosial dengan maksud untuk memberikan pedoman, petunjuk teknis dan menambah wawasan bagi aparat atau para pejabat dan masyarakat mengenai ibadah sosial Pelaksanaan ibadah sosial di tengah-tengah masyarakat sampai saat ini nampaknya belum seimbang dengan pelaksanaan ibadah ritual, sehingga perlu dilakukan bimbingan dan penyuluhansecara terus menerus, sampai terwujud keshalehan sosial di samping keshalehan ritual. 20
BAB III PROSEDUR BANTUAN A. Pembentukan
Kelompok
Usaha.
Apabila kelompok usaha fakir miskin belum terbentuk, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pendamping kelompok usaha fakir miskin membentuk kelompok usaha fakir miskin, dengan tahapan sebagai berikut: 1. Melakukan pendataan kelompok usaha/desa binaan fakir miskin sebagai sasaran yang akan diusulkan memperolehbantuandengan mencariinformasimelalui RT/RW atau sumber lain yang dibantu oleh aparat desa/kelurahan, tenaga fungsional penyuluh agama dan lain sebagainya. 2. Melakukan seleksi kelompok usaha fakir miskin calon penerima bantuanterkait kemampuandan keterampilan yang dimiliki. 3. Menentukan bentuk usaha yang akan dikembangkan, sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada di daerah yang bersangkutan (modal usaha untuk berjualan atau hewan ternak). 4. Menyusun kepengurusankelompok usaha fakir miskin. terdiri atas pendamping(KepalaKantorUrusanAgama), ketua kelompok 1 orang dan anggota 4 orang. 5. Memberikan pemahaman pada kelompok usaha fakir miskin yang sudah dibentuk, dana bantuan yang akan diberikan sebagai bantuan dana bergulir. 6. Melakukanpembinaan,pengawasandan motivasipada kelompok usahafakir miskin yang sudah dibentuk agar bantuan dana bergulir yang diterima tepat guna dan 21
berkembang dan pad a akhirnya dapat membantu meningkatkan tarap hidup fakir miskin di wilayahnya. Pengorganisasian dan atau pembentukan kelompok usaha fakir miskin bertujuan untuk mempermudah pemberian penyuluhan, pembinaan dan bimbingan pemberdayaan fakir miskin, dalam rangka untuk : 1. Memperkokoh persaudaraan dan menumbuhkan saling percaya dengan sesama. 2. Mewujudkan kerjasama dan semangat saling membantu. 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam usaha bersama. 4. Melatih cara bermusyawarah dan berfikir bersama. 5. Mengembangkan sikap sosial dan motivasi untuk maju. 6. Mengembangkan sikap hidup bersahaja dan hemat. 7. Belajar menjadi pemimpin dan bertanggung jawab. 8. Belajar memutuskan dan merencanakan hidup yang jelas. 9. Mendidik untuk gemar menabung dan mengembangkan usaha produktif. 10. Mempermudah untuk memperoleh pinjaman mudal usaha. 11. Memperluas hubungan dan kesempatan dalam usaha. 12. Memberi bimbingan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
B. Persia pan. Pemberian bantuan pemberdayaan fakir miskin bersifat . langsung (LS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui bank yang tuniuk kepada nomor
22
rekening penerima bantuan, berdasarkan program bantuan Subdit Pembinaan Ibadah Sosial Direktorat Pemberdayaan Zakat Ditjen Bimas Islam yang diajukan sesuai pemetaan, daerah sasaran pilot proyek rintisan desa binaan maupun permohonan yang diajukan. Untuk itu aparat Kementerian Agama di daerah secara berjenjang sesuai tugas dan fungsinya melakukan langkah: 1. Pendataan secara akurat permohonan bantuan/calon penerima bantuan yang akan diusulkan berdasarkan kriteria dan bentuk bantuan perorangan/kelompok usaha fakir miskin dan lembaga pengelola yatim piatu atau badan/lembaga sosial keagamaan Islam fakir miskin lainnya. 2. Verifikasi, yakni melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. 3. Konfirmasi kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan lembaga atau calon penerima bantuan. 4. Survey atau visitasi langsung untuk memvalidasi calon penerima bantuan. 5. Mempelajari kesiapan calon penerima bantuan dan membuat surat permohonan bantuan.
C. Pengajuan. Calon pemohon penerima bantuan diajukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktur Pemberdayaan Zakat, dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Permohonan bantuan kelompok/perorangan
pemberdayaan bagi usaha fakir miskin:
a. Surat usulan dan proposal yang berkaitan dengan 23
jenis bantuan dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. b. Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama tentang penetapan calon penerima bantuan. c. Foto copy nomor rekening Bank atas nama
d.
e. f. g. h. i.
Kelompok usaha/Perorangan penerima bantuan. Kwitansi penerimaan sejumlah dana yang diterima bermeterai Rp 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Ketua kelompok/peroranganpenerimabantuan. Berita acara serah terima bantuan. Fakir miskin muslim yang memiliki kemampuan untuk wirausaha dan atau sudah punya usaha. Amanah (jujur dan tanggung jawab). Sanggup mengembalikan dana berqulir secara cicil (tergantung bentuk usaha berjualan atau ternak). Aktif mengikutikegiatankeagamaan(shalat/pengajian dan lain-lain).
2. Persyaratan permohonan bantuan lembaga pengelola yatim piatu:
operasional
a. Surat usulan/rekomendasi dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. b. Surat permohonan bantuan dari lembaga pengelola yatim piatu ditujukan kepada Dirjen Simas Islam Kementerian Agama Up. Direktur Pemberdayaan Zakat. c. Proposaldilengkapisusunan pengurusatau susunan pantia (bila bentuk kegiatan), rincian penggunaan dana. d. Foto copy nomor rekening buku tabungan lembaga pengelola yatim piatu atau atas nama pengurus. e. Foto copy NomorPajakWajib Pajak(NPWP),jika ada. 24
f. Kwitansi penerimaan sejumlah dana yang diterima bermeterai Rp 6.000,- yang ditandatangani dan cap/stempel oleh penerima lembaga pengelola yatim piatu. g. Serita acara serah terima bantuan lembaga pengelola yatim piatu.
D. Proses
Penetapan
dan
Pencairan
Bantuan.
1. Calon penerima bantuan yang sudah diverifikasi diusulkan melalui Kanwil KementerianAgama Provinsi kepada Oirektur Pemberdayaan Zakat Oitjen Simas Islam Kementerian Agama sebagai nominasi untuk diproses penerbitanSurat Keputusan OirekturJenderal Simbingan Masyarakat Islam. 2. Bersamaan proses penerbitan Surat Keputusan, maka Subdit Pembinaan Ibadah Sosial membuat Surat Per~fntaan Pembayaran OIPA(SPP lembar A), Oaftar Permintaan Pembayaran OIPA (Iembar S), Surat Pernyataan Pertanggung jawaban DIPA dan Resume Kontrak. 3. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran OIPA(SPP lembarA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dilengkapi Oaftar Permintaan Pembayaran DIPA (Iembar B) Surat Pernyataan Pertanggung jawaban OPA, Foto copy nomor rekening penerima bantuan dan SK tentang bantuan. 4. BerdasarkanpengajuanSPP tersebut,Kuasa Pengguna AnggaranmenerbitkanSurat PerintahMembayar(SPM) dan mengajukan kepada Kantor Pembayaran Perbendaharaan Negara (KPPN). 25
5. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, Kepala Pembayaran Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada salah satu bank yang ditunjuk KPPN. 6. Atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pimpinan Bank menyalurkan bantuan ke nomor rekening penerima bantuan.
26
BABIV LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Sebagai pertanggungjawabanProgram KegiatanPembinaan dan Bimbingan Ibadah Sosial, Bantuan Penanggulangan Kemiskinan terkait dengan pelaksanaan kegiatan, maka dibuat laporan panitia pelaksanakegiatan,laporan keuangan panitia pelaksanakegiatandan laporanpenerirnaanbantuan. A. Laporan Panitia Pelaksana Kegiatan. Panitia pelaksana kegiatan pembinaan dan bimbingan ibadah sosial yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam, membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Up. Direktur Pemberdayaan Zakat selaku pejabat pembuat komitmen. ' Format laporan kegiatan pembinaan dan bimbingan ibadah sosial dibuat sebagai berikut: 1. Kata Pengantar. 2. Daftar lsi. 3. Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum, tujuan, peserta, panitia, nara sumber, materi dan biaya. 4. Pelaksanaan kegiatan, berisi persiapan dan pelaksanaan. 5. Penutup, berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi. 6. Lampiran-Iampiran,berisi jadwal kegiatan, daftar hadir peserta, SK panitia, makalah narasumber, kurikulum vitae narasumber, biodata peserta dan lain-lain yang dianggap perlu. 27
B. Laporan Keuangan
Panitia Pelaksana
Kegiatan.
Panitia pelaksana kegiatan pembinaan dan bimbingan ibadah sosial diharuskan membuat laporan (SPJ keuangan) sebagai pertanggungjawaban seluruh biaya pelaksanakegiatansesuaidengan anggaranyang tersedia dalamsetiapkegiatan.Penggunaankeuangandisesuaikan dengan platfound yang sudah dibuat dalam DIPAdengan dibuktikan berupa kwitansi dan daftar penerima uang. Semua bukti pengeluaran keuangan harus ditandatangani oleh ketua panitia yang terdiri belanja honor tidak tetap, bahan antara lain-lain (konsumsi, snack, akomodasi, sewa ruang sidang,dokumentasi,publikasidan pelaporan) dan transport. Untuk pelaksanaan pengadaan belanja bahan, satu perusahaan dengan tidak lebih dari Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dan sebagai kelengkapan proses administrasi perusahaan tersebut harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyiapkan Surat Setoran Pajak(SSP)dan faktur PajakStandar.Untukkeseragaman SPJ keuangan dapat dilihat contoh pada (Lampiran I). C. Laporan Penerimaan Bantuan. Laporan penerimaan bantuan dibuat oleh pejabat yang mengusulkan bantuan, berdasarkan laporan penerima bantuan baik perorangan/kelompok usaha fakir miskin atau lembaga pengelolayatim piatu, penyampaianlaporan atau infomasi penerimaan bantuan pemberdayaan fakir miskin tersebut meliputi: 1. Laporan saat menerima bantuan. 28
Penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin baik perorangan/kelompok usaha fakir miskin atau lembaga pengelola yatim piatu pada saat menerima bantuan segera menginformasikan baik secara langsung atau berjenjang kepada Kanwil Kementerian Agama selaku pejabat yang mengusulkan bantuan, dan selanjutnya dilaporkan ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Pemberdayaan Zakat, dilengkapi (kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- berita acara, dan perjanjian akad, sebagaimana contoh lampiran II). 2. Laporan sesudah penerima bantuan melaksanakan usahanya. Penerima bantuan setelah melaksanakan harus selalu didampingi
usahanya
dalam kegiatannya
dan
dipantau serta diawasi perkembangannya. Selanjutnya hasil pengawasan tersebut diinformasikan secara langsung atau berjenjang: a. Melalui Ketua kelompoknya melaporkan kepada Kepala KUA selaku pendamping kelompok usaha pemberdayaan fakir miskin (sebagaimana lampiran III). b. Kepala KUA selaku pendamping kelompok usaha pemberdayaan fakir miskin memberikan laporan tertulis kepada Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota atau petugas yang membidangi pembinaan ibadah sosial.
29
c. Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota atau petugas yang membidangi pembinaan ibadah sosial merangkum laporan yang telah diterima dan dikirim ke Kanwil Kementerian Agama sebagai bahan laporan pejabat yang mengusulkan bantuan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Pemberdayaan Zakat (sebagaimana contoh lampiran IV).
30
BAB V MONITORING DAN EVALUASI A. Tujuan. Tujuan monitoring dan evaluasi bantuan adalah untuk: 1. Menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian bantuan. 2. Mengetahui apakah bantuan sudah sampai kepada penerima bantuan sesuai aturan, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat penggunaannya. 3. Melihat perkembangan sejauhmana keberhasilan dan kendalayang dihadapiterhadap program bantuanyang diberikan kepada penerima bantuan. 4. Menghimpun data. 5. Bahan masukan dalam mengambilkebijakanDirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. B. Sasaran. Sasaran monitoring dan evaluasi meliputi: 1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 3. Kantor Urusan Agama; 4. Perorangan/Kelompok Usaha Fakir miskin penerima bantuan; 5. Lembaga Pengelola Yatim Piatu dan anak jalanan; 6. Badan/lembaga yang menerima bantuan. C. Petugas. Petugas monitoring dan evaluasi bantuan meliputi: 1. Kepala KUA Kecamatan selaku pendamping program pembinaan ibadah sosial, dan pendamping kelompok usaha fakir miskin di wilayahnya. 31
2. Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan ibadah sosial; 3. Pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan ibadah sosial; 4. Pejabatlstaf Direktorat Pemberdayaan Zakat Ditjen Bimas Islam yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan ibadah sosial. D. Instrumen. Monitoring dan evaluasi akan memperoleh optimal melalui: 1. Wawancara 2. Daftar isian 3. Angket kuesioner 4.
hasil yang
Kelengkapan penunjang administrasi monitoring dan evaluasi lain yang diperlukan.
E. Penjadwalan. Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktuwaktu, baik pada saat pembentukan kelompok, penerimaan bantuan, sebelum menyusun laporan, dan sesudah penyusunan laporan. F. Laporan Hasil Monitoring. Laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) disarnpaikan kepada Dirjen Bimas Islam up. Direktur PemberdayaanZakat untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan ibadah sosial dan pemberdayaan fakir miskin.
32
BAB VI PENUTUP Program pembinaan ibadah sosial merupakan upaya peningkatan kepeduiian umat terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, terutama menyangkut masalah kemiskinan,sebab dampak kemiskinanbisa menjerumuskan orang baik menjadi jahat, bahkan dapat menyebabkan pendangkalan aqidah dan kekufuran. Oleh karena itu, pembinaan ibadah sosial di samping diarahkan untuk menggugah kesadaran para aghniya' terhadap kewajiban sosialnya, juga diprioritaskan terhadap kegiatan pemberdayaan fakir miskin, yatim piatu, kaum dhu'afa dan penyandangmasalahsosiallainnya agar dapat hidup mandiri, sejahtera lahir dan batin. Pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin oleh Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan MasyarakatIslamtidak sekedar memberikanbantuan berupa modal usaha, akan tetapi lebih dari itu adalah pembinaan mental spiritual sesuai ajaran agama dengan menanamkan akhlaq yang mulia secara kontinyu dan berkesinambungan. Tentunya para petugas khususnya yang membidangi pembinaan ibadah sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku aparat Kementerian Agama pusat dan daerah dituntut kesungguhan meningkatkanpengabdiannya dengan menyatukan langkah memberikan pelayanan, bimbingan, pernbinaan dan perlindungan bagi masyarakat 33
khususnya umat Islam. Untuk itu dianjurkan para petugas dituntut lebih meningkatkan wawasan, pengalaman dan pemahaman serta membaca referensi/bahan dari sumber lain yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pembinaan ibadah sosial,
. DR. H. Nasaruddin Umar, MAr
.195906231985031002(
34
LAMPIRAN I DAFTARPERTANGGUNGJAWABAN(SPJ) KEGIATAN 1. Kwitansi total biaya kegiatan ditandatangani oleh Ketua Panitia bermeterai Rp 6.000,-ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen. 2. Kwitansi dan faktur ATK, ditandatangani penyedia bermeterai Rp 6.000,- dan ditarnbah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen. 3. Kwitansi, faktur dan berita acara pengadaan undangan dan sertifikat, (ditandatangani penyedia bermeterai Rp 6.000,- dan ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen. 4. Kwitansi dan faktur foto copy, ditandatangani penyedia bermeterai Rp 6.000,- dan ditambah setuju dibayar
pejabat pembuat komitmen. 5. Kwitansi,faktur dan beritaacarapengadaanperlengkapan peserta, ditandatangani penyedia bermeterai Rp 6.000,dan ditambah setujudibayar pejabatpembuatkomitmen. 6. Kwitansidan faktur dokumentasi,ditandatanganipenyedia bermeterai Rp 6.000,- dan ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen. 7. Kwitansi dan faktur publikasi, ditandatangani penyedia bermeterai Rp 6.000,- dan ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen. 8. Kwitansi dan faktur evaluasi dan pelaporan, ditandatangani penyedia bermeterai Rp 6.000,-dan ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen. 9. Kwitansi dan berita acara akomodasi (14 orang x 2 hr), ditandatangani pihak hotel bermeterai Rp 6.000,- dan ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen. 10. Honor yang terkait dengan output kegiatan (panitia kegiatan ... 9 orang) ditandatangi oleh ketua panitia 35
ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen dan bendahara PUMK. 11. Honor yang terkait dengan output kegiatan (moderator kegiatan ... 6 orang) ditandatangi oleh ketua panitia ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen dan bendahara PUMK. 12. Belanja barang Non Operasional, uang sidang peserta daerah lokal (10 orang) ditandatangi oleh ketua panitia ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen dan bendahara PUMK. 13. Belanja jasa profesl, honor [asa protest pembicara khusus (narasumber) ditandatangi oleh ketua panitia ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen dan bendahara PUMK. 14. Kwitansi Transport penyelenggaraan dari travel/biro perjalanan, (meterai Rp 6.000,-). 15. 8elanja perjalanan lainnya (peserta kegiatan .. 20 orang
uang penginapan + transport) ditandatangi oleh ketua panitia ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen dan bendahara PUMK. 16. Belanja perjalanan lainnya (panitia daerah kegiatan 4 orang) ditandatangi oleh ketua panitia ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen dan bendahara PUMK. 17. Belanja perjalanan lainnya (pembicara khusus daerah kegiatan ... 3 orang) ditandatangi oleh ketua panitia ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen dan bendahara PUMK. 18. Panitia pusat: a. SPPD panitia pusat dan narasumber pusat. b. Perincian perhitungan biaya perjalanan dinas. c. Rincian biaya perjalanan dinas ditandatangi pejabat pembuat komitmen dan bendahara PUMK. d. Daftar pengeluaran rill. e. Ticket kendaraan/pesawat dilengkapi airport tax dan boarding pass. 36
19. Kwitansi penginapan di hotel yang ditandatangani/stempel pihak hotel dan ditambah setuju dibayar pejabat pembuat komitmen, yang meliputi : a. Panitia pusat dan narasumber pusat. b. Peserta daerah Kabupaten. 20. Daftar kamar yang ditempati peserta. 21. Daftar tarif hotel. 22. SK panitia.
37
Contoh
Kwitansi
Kegiatan
KWITANSI
1.
Sudah terima dari : DIREKTORATJENDERALBIMBINGAN MASYARAKATISLAM Uang Sejumlah Untuk pembayaran : Biaya kegiatan pada tanggal sid di
I Rp
..
.. , 20 KepalaBidang Selaku Ketua Panitia,
. .. . .
Meterai Rp 6.000,-
NIP
.
Mengetahui I Menyetujui Pejabat PembuatKomitmen
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA. NI~ 195209021988031001
KWITANSI
2.
Sudah terima dari : Ketua Panitia Kegiatan Uang Sejumlah Untuk pembayaran : PengadaanATKkegiatan Sebagaimanarincian terlampir.
I Rp
di tanggal
sid
di
.. .. .
.. . , Yangmenerima, Meterai Rp 6.000,-
MengetahuiI Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA. NI~ 195209021988031001
38
20
.
KWITANSI
3.
Sudahterima dari : Ketua Panitia Kegiatan di .. Uang Sejumlah .. Untuk pembayaran : Pengadaanundangan dan sertifikat peserta .. tanggal. .... s.d ......... 20 .... di ..... Sebagaimanarincian terlampir.
I Rp
.. . , Yangmenerima,
20
.
Meterai Rp 6.000,-
Mengetahui/ Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA. NI~ 195209021988031001
KWITANSI
4.
Sudah terima dari : Ketua PanitiaKegiatan di Uang Sejumlah Untuk pembayaran : Pengadaanfoto copy kegiatan tanggal. ...... 20.... dl ..... Sebagaimanarincian terlampir.
I Rp
.. . s.d.
. .. , Yangmenerima, Meteral Rp 6.000,-
Mengetahui/ Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA. NIP. 195209021988031001
39
20
..
KWITANSI
5.
Sudah terima dari : Ketua Panitia Kegiatan di Uang Sejumlah Untuk pembayaran : Pengadaanperlengkapan peserta kegiatan tanggal. s.d..... 20.... di ..... Sebagaimanarincian terlampir.
I Rp
.. . .
.. .. , Yangmenerima,
20
.
Sudah terima dari : Ketua Panitia Kegiatan di Uang Sejumlah Untuk pembayaran : Pengadaandokumentasi peserta kegiatan tanggal. s.d..... 20.... di ..... Sebagaimanarincian terlampir.
.. . ..
Meterai Rp 6.000,-
Mengetahui/ Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA. NIP. 195209021988031001
6.
I Rp
KWITANSI
.. . , Yangmenerima, Meterai Rp 6.000,-
Mengetahui/ Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA. NIP. 195209021988031001
40
20
.
KWITANSI
7.
Sudah terima dari : Ketua PanitiaKegiatan Uang Sejumlah Untuk pembayaran : Pengadaanpublikasi kegiatan di ..... Sebagaimanarincian terlampir.
I Rp
di tanggal.
s.d
.. .. 20 ..
. .. , Yangmenerima,
20
.
Meterai Rp 6.000,-
Mengetahui/ Menyetujui Pejabat PembuatKomitmen
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA. NIP 195209021988031001
8.
KWITANSI
Sudah terima dari : Ketua PanitiaKegiatan di .. Uang Sejumlah .. Untuk pembayaran : Pengadaanakomodasi peserta kegiatan tanggal. s.d. ..... 20 di dengan rincian sebagai berikut : 14 org x 2 harl x Rp = Rp """"."""""".
I Rp
.
.. , Yangmenerima,
Mengetahui/ Menyetujui Pejabat PembuatKomitmen
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA. NIP 195209021988031001
41
20
..
KWITANSI
9.
Sudah terima dari : Ketua Panitia Kegiatan di Uang Sejumlah Untuk pembayaran : Pengadaanevaluasi dan pelaporan kegiatan tanggal. s.d..... 20.... di ..... Sebagaimanarincian terlampir.
I Rp
. . .
. .. , Yangmenerima,
20
.
Mengetahui/ Menyetujui Pejabat PembuatKomitmen
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA. NI~ 195209021988031001
KWITANSI
10.
Sudah terima dari : Ketua Panitia Kegiatan Uang Sejumlah Untuk pembayaran ; Transportasi penyelenggaraankegiatan .... 20.... di ..... Sebagaimanarincian terlampir.
I Rp
di
.. . s.d.
tanggal.
. . , Yang menerima, Meterai Rp 6.000,-
Mengetahui/ Menyetujui Pejabat PembuatKomitmen
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA. NIP. 195209021988031001
42
20
.
CONTOH FAKTUR DAN BERlTA ACARA KEGIATAN Kepada Yth KetuaPanitia........ Hal :
.
FAKTUR Nomor No.
Banvakrwa
NamaSarang
. HargaSatuan
Jumlah
Jumlah
Rp......................
Terbilang : Hormat kami
BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN Pada hari ini
tanggal
Bulan
tahun dua ribu
yang Bertanda tangan di bawah int :
Nama Jabatan . . Alamat . .. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
. . .
Nama Jabatan : Ketua panitia kegiatan Alamat Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
di
. . ..
Dengan ini menyatakan : 1.
Pada hari ini tanggal terse but di atas pihak pertama telah menyerahkan pekerjaan pengadaan ATK kegiatan tanggal s.d 20 di ..
2.
Pihak kedua telah menerima hasil pekerjaan terseout dengan baik dan benar.
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
NIP.
43
BERlTA Pada han ini ....... tanggal
ACARA
Bulan
PENYERAHAN
tahun dua ribu
PEKERJAAN yang Bertanda tangan di bawah ini :
Nama Jabatan . . Alamat Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
. . .
Nama , " ,', .. "' ,', .. " labatan : Ketua panltla kegiatan Alamat . , , , , Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
,',."
,
" , dl , ,
',
' .. .
Dengan ini menyatakan :
1. Pada hari ini tanggal
tersebut di atas pihak pertama telah menyerahkan pekerjaan pengadaan Undangan dan Sertlfikat kegiatan tanggal s.d 20 di "
2,
Plhak kedua telah menerima hasil pekerjaan tersebut dengan balk dan benar. PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA,
NIP.
BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN Pada hariini ....... tanggal Bulan tahun dua nbu ." yang Bertanda tangan di bawah ini : Nama , , ,', . labatan , ,.. ,' ",.".,' '" , .. ,"'" ,.. ,., .. , "', .. ,', ', , .. " " , "'" Alamat , , , .. ,., .. , , , , , Selanjutnya dlsebut PIHAK PERTAMA Nama labatan Alamat Selanjutoya disebut
, : .
, Ketua panitia kegiatan ", , , "
,
,
"
. ..
di ,
,.,
,",
","
PIHAK KEDUA
Dengan ini menyatakan : 1.
Pada han inl tanggal tersebut di atas pihak pertama telah menyerahkan pekerjaan pengadaan perlengkapan peserta keglatan tanggal s.d. " 20 di .. sebanyak orang x Rp, Rp ..
=
2,
Pihak kedua telah menerlma hasll pekerjaan tersebut dengan balk dan benar, PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA,
NIP.
44
BERITA ACARA PENVERAHAN PEKERJAAN Padahari ini ....... tanggal Bulan tahun dua ribu .., yang Bertandatangan di bawah ini : Nama . Jabatan . .. .. Alamat . . .. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama Jabatan : Ketua penma kegiatan Alamat Selanjutnya disebut PlHAK KEDUA
di
.. .. .
Denganini menyatakan : 1. Pada hari ini tanggal tersebut di atas pihak pertama telah menyerahkan pekerjaan pengadaan Akomodasi kegiatan tanggal s.d 2.0 di .. dengan rincian : 14 orang x 2. hari x Rp = Rp .. 2..
Pihak kedua teiah menerima hasil pekerjaan tersebut dengan baik dan benar.
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
NIP.
45
DAFTAR HADIR PANITIA KEGIATAN PROVINSI 01 TANGGAL S.D NO.
N
A
M
A
". TAHUN .
.
JABATAN
TANDA TANGAN
Penanggung Jawab 2
Ket ua
3
Sekretaris
4
Anggola
5
AJlggola
6
Anggola
7
Anggola
8
Anggota
9
Anggola
10
Anggola
2
..
4
..
6
..
8
..
10
.
3 5
.
7
"
9
.. .
.............................. Kelua Panitia,
Sekretaris.
NIP.
NIP.
OAFTAR HAOfR NARASUMBER KEGIATAN PROVINSI 01 TANGGAL 5.0 NO.
N
A
M
A
.
.. TAHUN
.
. TANOA TANGAN
MATERI
2 3
2
2
_..
4
.
6
.
3
4
5
5 _
6
.
............................................ 2 Ketua Pan Ilia.
Sekrelaris.
NIP.
NIP.
46
.
-
OAFTAR HAOIR MODERATOR KEGIATAN PROVINSI 01 TANGGAL S.D
N A
NO.
M
A
. TAHUN
MATERI
1 2 3
.
. TANOA TANGAN
3
..
5
.
4
5 6
2
..
4
.
6
..
..............................
Ketua Panitia.
Sekretaris.
NIP,
NIP, DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN PROVINSI 01 TANGGAL S.D
N A
NO.
M
A
,2
. ..
TAHUN
20
.
..
UTUSAN
TANDA TANGAN
1
2 3 4
3
5
5
6 7 8 9
. "
4
.
6
..
. 8
9
10
"
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
" ..
.. ..
11 ... 12
"
..
13 ...... 14 " .. ", .... 15
.
17
..
16 19
..
21
.
..
18
"..
20
.
22 .. " 23
24 25
a v
..
.. ..
..
a .. _,
V._
28 29
t,3_0-'-
--'
-'-
29 " .." "
. "
Ketua Panitia.
Sekretaris.
NIP.
NIP.
47
28."
.
30_._
. 2
.
~
z
'5.
~
z
...
N
« C
co
o z
~
'"
Z :>
~~
Z
«W
~
..,
~B
'l 0:wC III
I '"~..,
0-
-c
~
ZUl
e, ci.cicici.cid..ci.cic. ocococo:oc 0:0:0:0: 0:
zO
oS:
C
"
_EO
I-
~ ~ a:
ci
Cl Z
..j
....w
0:
~
e
'"
-c >- ;;; :>
~ z
«
0:
« c
E0
CO
-c
15
w
:> -, :>
II)
.0
E
a. "
;; .0
ls ....'"
0. 0.. a. a. o.ci a. a. 0.. 0:0:0: a: a: 0: a: a: 0: a::W
'"0 Zs 0
"
Z
:::;; C
.. ~
&-1&
~
:>
«
ci ci ci ci ci
0: 0: OC 0: 0:
i!
:IE
e-
«~ Cl>
"~ s:IE z
I:
i!
.... :> Q. ....:>
'"
l:
&:&:~&:/i~~&:~
13 W
~
~ Ql ~
w !: a
:> X
~~ :>
;
'"
« i!i
::J:O:
Z
..
Q.
0:
Z«
s
'¬.,
~ Qj ~
e
:z:
J2
:z
~
'"
co
C
'".,
en
...
N
«
~. Q.
,._
'~
«
~ M
..
s:
'"
z
-c o
« 0: « z
« ..," «
« :::;;
Q.
a. a. ci ci ci. 0: 0: a: 0: a:
00
RiS2
",-
&-1&1
e E
::J:(')
2~
a:
'"" '"~
" «
c::
ZN 0 'CD ::J:~
0
..j
« o
0:'"
o~ ctz
:I:
..
.0
z
CO
::J:
a. -, ;;;
15
0
o Z -c ....
00.
1:'0
-c >- ;;; :>
:>
a. a. ci. a. a. a: 0: a: a:
0::
::J
E
~I& ....W
g_ me '" ., ~~ '"z~~ 00
IM
0
'CD ::J:o
N
"'''' 00.
Cl~
O:z
Z
Cl
z
«
Z
« ::J Z
ss
'"
« I« III « ...,
-c ..., « ..j
e w
z « ....
«
i3 III
«
~ i=
« -s
~ " ~ '" '" ... ... M
M
"
Z
~
I:§
a. 0. 0. 0. 0. 0.1:;; 0: 0: 0: 0: ex: N W 0: x a. x " x 9, :IE A :g. " :Q
«
« :e «
:IE
«
::J:
« ..j :e :> ...,
z
o z
..... COO)
« ..J
:IE
~
...,:>
'"
s:
......NM'¢l()(Q
::J:
z
ci
c CO
z
"
48
e--
N
'" ... '"
..
(ij
., CO "'"
s:
'0 <0
0:
z
..
s:
~
s:
'"2
2 < e 2
2 <
'0.
...
N
'5.
2
I!) Z
~
It>
< Q 2
~
ni :::
<
"~"
~
•
N
It>
~
CO
Q Z
a,
i
i
ni
: '".. ·C
e,
'" 3
0;
M
2 ::>
~ ii: ~ c
:z:
is
~
'"
M
~ :I:
2°
~ '"
.<
...:::J , ... ::>'" w ~ 0..
0:: z~ <",
~ 0..
!:: <{ >::
c.a.o.ci.ci.a. C::OCOCc::o::c::
c::
III
I!)
~ ::I:
~
ci.
Q)
0:
5
c::
)5 <
c::
0
!D
z 0
15 a.ci.ci.cia.a.
Ir((a:::a::a::cr
E 0
'".c'"
"
E
...
I/)
~ .,~ ~o "~ IM 00
2~ "
'"
'" ~ zEj
.", ::1:0
"
0::00
m 0;
ccL
o, ::> ..., ::> .c
ci. 0: w
« :::;
"
0.
. N
o~ £l:z
< ..J
a. a.. a. a. a. 0. w o::oco::o::o::oc 0.. x " x X x " :::E ~~:9.e:e::2:
< z 0 0; < c::
~
x 0: cri :r .
0
<-
r '" ~E 0 e
..: :l
0: 0..J
I!)
:r e z
< I!)
w
0..
0 z 0 Z
z
0
is '""
"
E
c::~
..,
Z I.
c·
E
0:
0'"
< < « ...,
:§;
...
N
...,,,
::>0. ::>.0 a.ci.cicicicici.a.cia. ci. OCOC 0:: 0:: o::oc C::OC 0:: 0:: 0:: wo; I/)n.
.....
Z
111
<
Z
::> :::J
...'"
-c
-'z
IOLO.:::tVC"')(")
~~ ~ w ~ I!)
~ 0 :::E
cio..cicicicicici..cici ci. 0: 0: 0:: oco::c:: 0:: oc 0::0:: 0::
Z
'"0 0
-'0: -'0..
< :::;
~
~o; 2:: -> <0
0::
...,
...,«
< ...,
I!)
<{
~ ffi~
~ ~
z -c ::>
~
Z
ci.
0::
;f.
I!)
Z
I!)
2 < ::>
a.a.cicicicicici.ci.ci c::c::o::o::c::o::c::o::c::c::
0
0;
ci.ci.cici.cia. oco::oco::c::o::
is
is
-c Q
...,<
2
0
::> ...,
2
~ ~
I!) I!)
0:: 0 2
<'"
:z:Ci:
isc::
I!)
..: :z:
oJ
Z
oJ'"
e,
•
...w
2< ~:::E
0<
'"
c::
~
q
~::I:
w w
ci.
;f.
i
'""
'"
I!)
-'Z <:::J
e
S
In
..:
<{
:::E
:::E
-c
<
:z:
<
Z
::I:
<
Z
..J
:::E :::J
..J
:::E ::>
.,~
...,
.,
s:
ci 2
.....-NM1f~lD
"0 C
e
CD
a:
ci z
Z
49
l'i
"
.c:
'"c..
"0
..... NM"'tn
CD
g_ 00
:c~
I'"
2~ '" '" ~
ZN
0
'0)
:Co . N
0::00
o~
29: 0.2
BELANJA
PERJALANAN
LAINHYA TRANSPORT
KEGIATAN TANG GAL
N A
NO.
M
A
PANfTlA DAERAH
PROVINSI S.D
01
TRANSPORT YG OITERIMA
JABATAN
Rp
..
Rp
..
Rp Rp
TANDA TANGAN
.. ..
Rp ....
Jumlah
Bendahara.
NIP
TAHUN ..."
..
..
..
Rupiah
.... 2
SETUJU DIBAYAR Pejabat Pembuat Komitman.
Kotua Panitia,
Prof. DR. H. Nasrun Haroen. MA NIP. 195209021988031001
NIP
.
BELANJA PERJALANAN LAINNYATRANSPORTNARASUMBERDAERAH KEGIATAN PROVIHSI 01 TAHUN .. TANGGAL S.D .. NO.
N
A
M
A
TRANSPORT YG DITERIMA
JABATAN
Rp
.
Rp
.
TANDA TANGAN
2 ..........
Rp . Jumlah
Rp .....
Bendahara,
.
SETUJU DIBAYAR Pejabal Pembuat Komltmen,
NIP
Rupiah
""'"''''''''''''''''''''
2 ..
Ketua Panitia,
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA NIP. 195209021988031001
..
_
NIP......
BELANJA PERJALANAN LAINNYATRANSPORTMODERATOR KEGIATAN PROVINSI 01 TAHUN .. TANGGAL S.D .. N
NO.
A
M
A
TRANSPORT YG OITERIMA
JABATAN
TANDA TANGAN
Rp... Rp
Rp "
2
.
..
Rp... Rp_
Rp..... Rp......
Jumlah
SETUJU DIBAYAR Pejabat Pembuat Komitmen.
Bendahara,
NIP
..
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA NIP. 195209021988031001
50
..
..
Rupiah
,
2
Ketua Panitia,
NIP
.
..
BELANJA
PERJALANAN
LAINNYA
KEGIATAN TANGGAL NO.
TRANSPORT
PESERTA
PROVINSI
M A
N A
01
S.D
TRANSPORT YG DITERIMA
JABATAN
Rp
3
Rp.
4
Rp.
5
Rp.
6
Rp
7
Rp.
1
Rp. Rp..............
10
Rp.
11
Rp.
12
Rp
13
Rp.
14
Rp.
15
Rp.
16
Rp.
17
Rp.
18
Rp
19
Rp.
20
Rp.
NIP
.
3
..
5
..
7
..
..
9
Rp.....
.
.
8
Jumlah
2
..
4
.
6
.
8
.
10
..
12
..
9 .......... 11
..
13
..
.
14 15. 16 17
.
18 ......
.. 19 ....
20 .
SETUJU DIBAYAR Pejabal Pembual Komitmen.
Ketua Panitia.
Prof. DR. H. Nasrun Haroen.MA NIP.195209021988031001
NIP
51
..
TANDA TANGAN
Rp.
2
Bendahara.
TAHUN
..
. Rupiah
2
..
.
UANG BELANJA
PERJALANAN
KEGIATAN TANGGAL
NO.
N A
M A
LAINNYA
PROVINSI
PESERTA
OAERAH
........•......••.•••.....•.
S.O
KABUPATEN
01
TAHUN
.
20 .
UANG UANG JUMLAH HARlAN 3XRp PENGINAPAN 1 JUMLAH TRANSPORT YANG TAND" TANGAN Rp OITERIMA
, ..........
2 ..........
2 3
3 .......... 4
4 5
"
6
6 7 ..........
7 8
8 9
9
..........
....
10
10..........
11
11 12. .......
12 13
13 ..........
14
14
15
15..........
16
16
17
17
....
....
18
18
19
19 "" ......
20
20.......... JUMLAH .................
Bendahara.
NIP
........
........
SETUJU DIBAYAR Pejabal Pernbuat Komitmen.
..
Prof. DR. H. Nasrun Haraen. MA NIP. 195209021988031001
52
Ketua Panitia,
NIP
..
2 ......
LAMPIRAN
lemba, ke-I : Unluk Pombo" BKP/Pene,;ma JKP sebagai bukli Pajak Masukan lembar ke-2 : Untuk Penjual 8KP/Pemberi JKP sebagai bukli Pajak Keluaran
V
Lembar ke·3 : AlSip I file
FAKTUR
PAJAK
STANDAR
Kodedan Nome, Sari Falclu,Pajak: PengusahaKena Pajak Nama
A I a ma t N.P.W.P. Tanggal PengukuhanPKP Pembeli Bafang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama A I a mat N.PW.P.
NPPKP:
No. Urut
Harga JuaVPenggs.ntianlUang MukafTarmin
Nama Barong Kena Pajak I Jasa Keno Pajak
(Rp.)
Harga JuallPenggantianlUang MukafTermin ") Dikurangi
Potongan
Harga
Dlkurangi Uang Muka yang lelah diletlma Dasar Pengenaan Pajak PPN :. 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Alas Sarang Mewah DPP
Tarif ,
% .. ,,~ •..••,~o
.....% .......%
Rp. Ap. Rp. Ap.
Jumlah 'j
..•. 191 .
PPnBM Rp
..
Rp .. Rp .. Rp...
Nama Jabatan
Rp
..
Coret yang tidak peuu
53
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK SAWAH
SURAT SETORAN PAJAK
LEMBAR
(S p P)
SESAR
Untuk arslp WP
:OD-CDD-CDD-O-DDO-DDO
NPWP Diis; sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki Nama WP Bendahara Pengeluaran DirektoratJenderal BimbinganMasyarakatIslam Alamal : JI. Lapangan Banleng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta
MAP Kode Jenis Pajak
Kode Jenis Setoran
Uraian Pembayaran
Masa Pajak
I 1 I I
Jan Feb Mar Apr
1
Mei Junl JU'l
Agsl Sep 1Okt I Nov I Des
Tahun
12101
1 I
DIISllahun tenJf.al\gl\ya pajak
Sen !anda Silang pada salah satu kolom bulan IJnrukmasa yang berkenaan
Nomor Ketelapan Diisi sesuai Nomer Ke!elapan
I
1 1
ItDDOtITJtDDOtITJ
STp, SKPKB. SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilanq
OJisj dengan fU{lIah penuh
Rp . Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tan9gal .
Wajib PajakiPenyetor Jakarta, langgal
..
Cap dan,tanda tangan
Nama Jelas
.
Nama Jelas
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisl sesuai petunjuk pengisian
54
.
LAMPlRAN
II CONTOH LAPORAN BANTUAN PERORANGAN/KELOMPOK USAHA FAKIR MISKIN (Kwitansi, Berlta Acara dan Perjanjian AKad)
KWITANSI Sudahterima dari Uang sejumien Untuk pembayarabn
I Rp
Direktorat JenderalSimbingan Masyarakat Islam Pemberian
.
.
Setuju dibayar : Direktur PemberdayaanZakat/ Pejabat Pembuat Komitmen,
Diajukan Ke KPPNJakarta IV Tanggal. .. Bendaharapengeluaran,
..................... 2010 PenerimaBantuan,
Materai 6000 Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA. NIP. 195209021988031001
SERAH'TERIMA
BERITA ACARA BANTUAN
.
Pedenert ini ... Tanggal ..... eoren ..... renun duo ribu ... yang bertanda tangan dl bawah int :
Nama Jabatan Alamat
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA. D!rektur PemberdayaanZakat Ditjen Simas Islam JI. Lap. Banteng Barat NO.3 - 4 Jakarta Pusat
SelanJutnyadisebut PIHAK PERTAMA Nama Jabatan Alamat SelanJutnyadisebut PIHAK KEDUA DenganIn! menyatakan : 1.
Padahari ini tanggal terseut di atas Pihak Pertama telah menyerahkan pemberian bantuan .......................................................................................... sebesar Rp . (
2. 3.
j
Pihak Kedua telah menerima pember!an bantuan sebesar Rp ( dan benar. Penerimaan pemberian bantuan d!gunakan sebagaimana mestinya.
. ) dengan baik tersebut akan
PIHAKKEDUA,
PIHAKPERTAMA,
Nama, tandatangan & Stem~1
Prof. DR. H. NasrunHaroen, MA. NIP. 195209021988031001
55
PERJANlIAN Nomor:
AKAD BANTUAN
DANA .
Yangbertandatangan di bawah inl : 1.
KepalaBidang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dlrektorat PemberdayaanZakatDitjen BimasIslam KementerianAgamaPusatyangberkedudukandi JL. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAKPERTAMA / PemberiBantuan.
2.
.. Ketua Kelompokfakir mlskln Desa/Kelurahan dalam hal ini bertlndak dalam jabatannya tersebut seteku Kuasadari kelompok dan dengan demiklan berwenanc untuk dan atas namaAnggota Kelompok yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ...... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota Provinsi . untuk selanjutnyadisebut PIHAKKEDUA/ PenerimaBantuan. Pasal 1 Syarat Umum Bantuan
1. BesarnyaBantuansebesarRp ( ) 2. Pembayaran angsuran bulanan dapat dibayarkan kepada Kepala KUA Kec. Sebagai petugas pendamping dan yang bertanggung jawab. Jangka waktu pengembalian bantuan dana bergullr kelompokfakir miskin selama bulan. Pasal2 lumlah Bantua" 1.
PIHAK PERTAMA, Pemberi Bantuan, menyerahkan bantuan modal bergulir kepada pihak Kedua/Penerima BantuansebesarRp ( ) (disesuaikan denganjumlah bantuan).
2. PIHAKKEDUA, Penerlma Bantuan berkewajiban melakukan pembayaranangsuran atas bantuan tersebut di atas setiap bulannyasebesar Rp ( ) kepada pihak Pertama Pemberi bantuan melalui Kepala KUA Kecamatanatau Kepala Kandepag Kab/Kota. Pasal3 ladwal Angsuran Pembayaranangsuran oleh pihak Kedua Penerima Bantuan kepada pihak Pertama Pemben Bantuan dilaksanakanpada bulan ....... terhitung sejak penyerahanbantuandana bergulir;mulal dari bulan ......... Pasal4 Penutup Perjanjlanakad bantuanlni ditanda tangani di......... padatanggal. .... bulan ......... tahun dua rlbu .......... Perjanjian akad bantuen iru dibuat rangkap 2 (dua), Asli diserahkan kepada pihak PertamaPember; Bantuandan lembar ke dua (2) diserahkankepadapihak KeduaPenerimaBantuan. ....................... 20 ..... PihakKeduaPenerlmaBantuan PihakPertamaPemberiBantuan KelompokFakirMiskin KepalaBldang . Matera;6000
Mengetahui KepalaKUAKec ........
56
(Contoh berita acara bantuan yang dibelikan ternak Oleh Ketua Kelompok kepada anggotanya)
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN TERNAK Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
bulan
tahun dua ribu
.
Nama Jabatan : Ketua Kelompok usaha Fakir MisKin Alamat Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
.
Nama , Jabatan : Anggota Kelompok Usaha Fakir Miskin Alamat Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
.
.
.
Dengan ini menyatakan : 1. Pada hari ini tanggal tersebut di atas Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan . (binatangnya disebutkan) untuk pemberdayaan fakir miskin untuk provinsi .. Kabupaten/Kota Kecamatan s.ebanyak ekor. 2. Pihak kedua telah menerima bantuan sebanyak ekor dengan baik dan benar. 3. Penerimaan bantuan akan dikelola sebagaimana mestinya. Pihak Pertama Ketua Kelompok Usaha Fakir Miskin
Pihak Kedua Penerima Bantuan Anggota Kelompok Usaha Fakir Miskin
Mengetahui Kepala. KUA Kec
57
..
(Contoh
perjanjian
bantuan
yang dibelikan
PERJANJIAN
ternak
oleh Ketua Kelompok
kepada anggotanya)
AKAD BANTUAN TERNAK
Nomor:
,.
Yangbertandatangan di bawah ini: 1.
2.
Ketua Kelompokusana FakirMisklncetam hal ini bertinClakuntuk dan atas Penerima bantuanpemberdayaanfakir miskin yangberkedudukandi Kampung Desa Kecamatan .......... Kabupaten/Kota ........ Provinsi untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMNPenerimaoantuan. .. anggotaKelompokfakir miskinKec dalamhallni berttndaxoatarnjabatannya tersebut selaku Penggunabantuandari kelompokuntuk dan atas nama anggota KelompokUsaha FakirMiskinyang berkedudukandi Kampung Oesa Kecamatan . Kabupaten/Kota Provinsi untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/Pengguna
bantuan.
Pasal 1 Syarat Umurn Bantuan 1. 2. 3.
BanyaknyaBantuansebanyak ekor Wajib menggulirkan dari hasugulirannya kepadaanggota kelompoklain berupa diketahui oleh KepalaKUAselaku pendamplngkelompok. Jangkawaktu pengembalianguliran setelah induknyaberanak.
ekor yang
Pasal2 lumlah Bantuan 1. 2.
PIHAKPERTAMA.PemberiBantuan, menyerahkan bantuan Modal bergulir berupa kepada pihak Kedua/PenerimaBantuansebanyak ekor. P!HAK KEDUA , Pengguna Bantuan berkewajiban melakukan pengembalian guliran atas bantuan sebagaJmanatersebut dl atas setelah induknya beranakkepadapihak Peltama penerima bantuan yangdiketahui KepalaKUAKecamatansetempat. Pasal3 ladwal Angsuran/guliran
1.
2.
Pengembaliangullran oleh plhak KeduaPenggunaBantuankepadapihak PertamaPenerimaBantuan dllaksanakanpada saat setelah ........ beranakterhitung sejek penyerahanbantuan ternak bergulir. Usia ternak yang akan digulirkan adalahtemak yang sudah pantasdan patut dipisah dan induknya. Pasal4 Penutup
1.
2.
PerJanjianAkad Bantuanini ditanoa tanganl dJ padatanggal bulan tahun dua ribu....... Olbuat rangkap3(tiga), asli diserahkankepada pihak PertamaPenerimaBantuandan lembar kedua (2)diserahkan kepada plhak Kedua PenggunaBantuan serta lembar ketiga(3) diserahkan kepada KantorWilayah~epartemenAgamaProvinslsetempat.
PlhakKeduaPenggunaBantuan AnggotaKelcmpokUsahaFakir Miskin
PihakPertamaPemberiBantuan Ketua KelompokUsahaFakirMiskin
Materai6000
Mengetahui KaepalaKUAkec..
58
LAPORAN BANTUAN lEMBAGA PENGELOLA YATIM PIATU ( kwitansi
dan sistimatika
)
KWITANSI Sudah terima dari Uang Sejumlah
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Untuk pembayaran
Pemberian bantuan bagi lembaga Kampung/Oesa ..... Kecamatan
I Rp
Kab/Kota
. ..
Provinsi
.. .. 2010 Penerima Bantuan Pimpinan Lembaga....... , Materai 6000
Sistimatika
laporan Lembaga Pengelola Yatim Piatu
Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang diberikannya
BAB
bantuan dan rencana
penggunaan bantuan. BAB
II
Tujuan. Bab ini berisi tentang tujuan pembuatan laporan dan manfaatnya bagI program yang tengah dikerjakan.
BAB
III
Jumlah Bantuan dan Penggunaannya. Bab ini berisi tentang jumlah bantuan/dana yang diterima serta penggunaan bantuan dar; Oitjen Birnas Islam Departemen Agama.
BAB
IV
Pelaksanaan. Bab ini berisi tentang pelaksana yang mengerjakan program/kegiatan ditunjuk
untuk melaksanakan kegiatan sesuai karakteristik
yang
bantuan yang
diterima. BAB
V
Rincian Biaya. Bab ini berisi tentang urian pemasukan dan pengeluaran biaya.
BAB
VI
Penutup. Bab ini berisi tentang kesan dan kesan atau saran tentang bantuan untuk perbalkan di masa akan datang.
59
LAMPIRAN
III LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KELOMPOK USAHA FAKIR MISKIN
Nama Kelompok Jenis Usaha Jumlah anggota Kelompok Alokasi Dana Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi PENERIMAAN NO.
URAIAN
PENGELUARAN NILAIRP. TANGGAL
URAIAN
NILAIRP.
MASALAH DAN ALTERNATIF PEMECAHAN
-
Pengetahui I Mengesahkan : Pendamping Kelompok.
2 ...... Ketua Kelompok.
60
61
Garis Kemiskinan No. 1 2 3 4
Provinsi NAD Sumalera Utara surnatera Sara! Ria u
TabeI4.12. Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2008
Perkolaan 266168 218333 226343
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Pedesaan Perkotaan + Pedesaan 229237 239873 171922 193321
247923
5
Jambi 223527 Sumatera Selalan 229552 7 8engkulu 224081 8 Lampung 203685 9 Bangka Belitung 250240 10 Kepulauan Riau 289541 11 Banten 197328 12 DKI Jakarta 290268 13 Jawa 8arat 190824 14 Jawa Tengah 184704 15 0.1.Yogyakarta 208655 16 Jawa Timur 183408 17 Bali 190026 18 NT8 193241 19 NTT 199006 20 KalimanatnBarat 179261 21 KalimanatnTengah 196354 22 KalimanatnSelatan 199416 23 KalimanatnTimur 257862 24 Sulawesi Utara 175628 25 SulawesiTengah 196229 26 SulawesiSelatan 160220 27 SulawesiTenggara 151471 28 Sulawesi 8arat 156041 29 Gorontalo 154987 30 Maluku 213969 31 Maluku Utara 213505 32 Papua Barat 244807 33 Papua 264625 34 INDONESIA 204896 Sumber: Susenas Panel Modul Konsumsl Maret 2008 6
62
179755 210519 162434 175556 170878 160734 242441 231580 156494 155367 152531 169934 155432 158206 148998 126746 150968 180671 166676 205255 162433 160527 127938 139065 141701 143584 180087 176757 230254 213548 161831
195733 229371 182229 196452 189607 172332 246169 262232 181076 290268 ·176216 168168 194830 169112 176569 167536 139731 158834 186003 180263 237979 168160 168025 138334 141919 146492 147154 188931 187671 233570 225195 182636
TabeI4.13. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2008 No.
Provinsi
1
NAD
2
Sumatera Utara
3 4
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa) Desa K+D Kola 195,8 763,9 959.7
Prosentase Penduduk Miskin ( % ) Kota Desa K+D 16,67 26,30 23,53
761,7
852.1
1613,8
12,85
Sumatera Barat
121.3
349.9
477,2
8,30
11,91
10.67
RIa u
245.1
321.6
566,7
9,12
12,16
10,63
12.29
12,55
5
Jambi
120.1
140.2
260.3
13,28
7,43
9.32
6
Sumatere Selatan
541,7
734.9
1249.6
18,87
17,01
17.73
7
Bengkulu
131,8
220.2
352,0
21,95
19,93
20,64
8
Lampung
365,6
1226,0
1591.6
17,85
22.14
20.98
9
Bangka Belitung
36.5
50.2
86.7
7.57
9,52
8,58
69.2
67,1
136.4
8.81
9.60
9.18
11 Banten
371,0
445.7
816.7
6,15
11.18
12 DKI Jakarta
379,6
.0
379.6
4,29
13 Jawa Barat
2617,4
2705.0
5322,4
10,88
16.05
13.01
14 Jawa Tengah
2556,5
3633.1
6189.6
16.34
21.96
19.23
324.2
262.1
616.3
14.99
24,32
18,32
2310.6
4340.6
6651.3
13.15
23.64
18.51
17 Ball
115.1
100.7
215.7
5.70
6,81
6.17
18 NTB
560,4
520.2
10S0.6
29.47
19.73
23.81
119.3
979.1
1098.3
15.50
27,88
25,65
127.5
381.3
508.S
9.98
11,49
11,07
21 Kalimanatn Tengah
45,3
154.6
200.0
5,81
10.10
8,71
22 Kalimanatn Selatan
81,1
137,8
218.9
5.79
6.97
6,48
110,4
176,1
286.4
5.89
15.47
9,51
72,7
150,9
223.5
7.56
12.04
10.10 20.75
10 Kepulauan Riau
15
o
I Yooyal<arta
16 Jawa Timur
19 NTT 20 Kalimanatn
Barat
23 Katimanatn Timur 24 Sutawesi Utara 25 Sulawesi Tengah
8.15 4.29
60.9
463.S
524.7
11.47
23.22
26 Sulawesi Selatan
150.8
880.9
1031.7
6,05
16.79
13.34
27 SulaweSI Tenggara
27,2
408.7
435.9
5.29
23.78
19.53
28 Sulawesi Sarat
48,3
122,8
171.t
14.14
18,03
16.73
29 Gorontalo
27,2
194,1
221.6
9.B7
31.72
2488
30 Maluku
29.66
44.7
348.7
391,3
12.97
35.56
31 Maluku Utara
9.0
96,0
105,1
3.27
14.67
11.28
32 Papua Barat
9,5
237,0
246.5
5.93
43.74
35,12
31,6
701.5
733.1
7.02
45.96
37.08
34963.3
11.65
18,93
15,42
33 Papua 34 INDONESIA
12768,5
22197.8 Sumber . Susenas Panel Modul Konsurnsi Marel 2008
63
z
~~ a::>-u._ o
~
~~~
-~ Ow
I
CL
0::
~
-c
-
-
(/)
--l
~
r
I-
z f-O
;2 -c
~
(/)0:::
(/)>-(/) ZI-CO :::s::::~ ::>CO IX--' 1-« (/)IX ZLLJ «0 (9Z «LLJ CO---' I« 0::: 0 I:::s:::: LLJ IX
f+
«
--l
--l
-~
CL
~;2
Z« LLJO::: -,« 1->«(/) IX
I
I
~
I-Z:2
1-+
CO
~
J
L_
0 I
::2
I-~~ <1:<1:(1) a::~Z 0
~~~
O(l)W :::::>Q_ n::Z :::::>
64
~ ~
«
N
-~ cn« «>~«
ZO
«0:::
(!)W
o:::lD
O~ ZW
«0.. O~
~2 ~ W
Q:;
o
65
TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN IBADAH SOSIAL
Penqarah
Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA.
Ketua
Drs. H. A. Juraidi, MA.
Sekretaris
Muhammad Tamyiz
Anggota
1. Nur Uyun, SE. 2. Ora. Hj. Netty Susanti Djanan 3. H. Mu'ti, S.Sos. 4. H. Sutrisna Abdul Majid, SE. 5. H. Ismail Sulairnan, M.Ag. 6.·Erlinda Adami, SE. 7. Dewi Tri Wulandari, SE.
66
