KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
SOSIALISASI BANTUAN PEMERINTAH DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RENCANA TAHUN 2018 Disampaikan oleh:
Dra. Endang Supriyani, MM Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan
Bogor, 17 Mei 2017
2
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015 –2019
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.
2.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat berkeseimbangan, dan berlandaskan negara hukum.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Melakukan revolusi karakter bangsa
maju, demokratis
3.
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
9 PROGRAM PRIORITAS NAWACITA
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (security approach), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach), yang difokuskan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi. SASARAN 1. Berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang internasional/pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan; 2. Meningkatnya efektifitas diplomasi maritim dan pertahanan, dan penyelesaian batas wilayah negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat, serta meredam rivalitas maritim dan sengketa teritorial; 3. Menghilangkan aktivitas illegal fishing, illegal logging, human trafficking,dan kegiatan ilegal lainnya, termasuk mengamankan sumberdaya maritim dan Zona Ekonomi Esklusif (ZEE); 4. Meningkatnya keamanan dan kesejahteran masyarakat perbatasan, termasuk di 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan; 5. Meningkatnya kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pasal 424 Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) Pasal 425 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; 2. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; 3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan; 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
SASARAN RPJMN 2015-2019
7.14 % Rata-rata pertumbuhan ekonomi di DT pada tahun 2019
14 % Persentase penduduk miskin di DT pada akhir tahun 2019
69,59 % Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DT pada tahun 2019
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemeratan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju pada
122 KABUPATEN
LOKUS INTERVENSI KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI DALAM MENGELOLA KAWASAN PERBATASAN NEGARA Lokus Intervensi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan adalah Kawasan Perbatasan yang merupakan Daerah Tertinggal
122
80
KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL
KABUPATEN TERENTASKAN
KABUPATEN PRIORITAS TERENTASKAN
54
14 KABUPATEN PERBATASAN Dari 41 Kabupaten Perbatasan,
8
23 KABUPATEN PERBATASAN YANG DINTERVENSI TAHUN 2017-2019 1.
Alor
2.
Timor Tengah Utara
3.
Sambas
Rote Ndao
4.
Sintang
5.
Sabu Raijua
5.
Kapuas Hulu
6.
Bengkayang
7.
Mahakam Ulu
8.
Nunukan
9.
Maluku Barat Daya
10.
Maluku Tenggara Barat
11.
Pulau Morotai
12.
Raja Ampat
13.
Boven Digoel
14.
Pegunungan Bintang
1.
Kupang
2.
Belu
3.
Malaka
4.
9 Kab. Perbatasan (122 Kab. DT)
14 Kab. Perbatasan (54 Kab. DT Prioritas Terentaskan)
Keterangan: Berdasarkan Kesepakatan dengan Kementerian PPN/Bappenas
6.
Kepulauan Aru
7.
Merauke
8.
Keerom
9.
Supiori
LOKUS DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERBATASAN TAHUN 2017-2019
23
KABUPATEN
DAERAH TERTINGGAL DI PERBATASAN
399 Desa Kalimantan
109
KECAMATAN LOKPRI
235 Desa Maluku & Maluku Utara
1.154 285 Desa Nusa Tenggara Timur
DESA DI PERBATASAN
235 Desa Papua & Papua Barat
Sumber: Podes 2014 (baseline)
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN DIREKTUR PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN Dra. ENDANG SUPRIYANI, MM (IV/c)
KASUBAG T U BASARUDDIN HARAHAP, SE, MM
KASUBDIT WILAYAH I
KASUBDIT WILAYAH II
KASUBDIT WILAYAH III
KASUBDIT WILAYAH IV
KASUBDIT WILAYAH V
GANDHI WIJANTORO, SE (IV/a)
Ir. Basuki, M.Eng IV/a
HERRY HARYANTO, S.Sos, M.Si (IV/a)
Ir. MOH. JAMIL BUDIONO (IV/a)
Drs. ANTONIUS M. DARDJIPUTRA (III/d)
KASI PENGEMBANGAN POTENSI SUMBERDAYA
KASI PENGEMBANGAN POTENSI SUMBERDAYA
KASI PENGEMBANGAN POTENSI SUMBERDAYA
KASI PENGEMBANGAN POTENSI SUMBERDAYA
KASI PENGEMBANGAN POTENSI SUMBERDAYA
RESWIT KURNIAWAN, SP, MM (III/b)*
ADITYOTOMO TRIANDARU, ST (III/b)
AGUNG WIJANARKO, S.Kom (III/c)
YOPI FERNANDO, ST (III/b)
MUH. LUKMAN THAMRIN, ST (III/b)
KASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR
KASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR
KASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR
KASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR
ARDIAN HIDAYAT, ST (III/c)
TOMAS PAMBUDI, SE, MM (III/c)
WILDHA BADRUS SUBKHI, ST, (III/b)
Dra. BERNIKE SIRAIT (III/d)
KASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR MIDIAN PETRA HALOMOAN, ST (III/d)
Fungsional Umum 1. HARY LASMANA, S.Kom (III/b) 2. HENDRA PRAYOGO, S. AP (III/b) 3. ADITYA OCTORIO, S.Si (III/a)
Tenaga Pendukung : 20 Orang
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016
No
KEGIATAN
VOL/SAT
PAGU ANGGARAN (Rp)
REALISASI
%
1
Rumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan
5 laporan
700.000.000
700.000.000
2
Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan
5 laporan
4.809.650.000
4.414.377.000
89,70
3
Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan
29 kabupaten
287.091.937,875
279.702.865.804
97,43
4
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Perbatasan
29 kabupaten
2.750.000.000
2.539.684.801
92,35
5
Laporan Evaluasi Pengembangan Daerah Perbatasan
5 laporan
1.742.383.000
1.741.063.823
99,92
6
Layanan Perkantoran
12 bulan
986.000.000
863.546.229
87,58
298.079.970.875
289.861.538.357
97,24
TOTAL
100
SEBARAN LOKASI BANTUAN TAHUN 2016 SUMATERA: Meranti Natuna Kep. Anambas
KALIMANTAN: Kapuas Hulu Sambas Bengkayang Nunukan Malinau Sintang Mahakam Ulu Sanggau
MALUKU/MALUKU UTARA: Kep. Talaud Sanggihe Pulau Morotai Maluku Tenggara Barat Maluku Barat Daya Kep. Aru
Terdapat 23 daerah tertinggal dan 7 daerah tertinggal terentaskan yang menjadi lokus intervensi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Dalam Pengelolaan Perbatasan Tahun 2016
PAPUA/PAPUA BARAT: Boven Digoel Peg. Bintang Merauke Supiori Raja Ampat
NTT:
Kupang Belu Malaka Rote Ndao Alor Sabu Raijua TTU
Jalan 101,62 KM; Rp 122,8 Miliar
Pembangkit Listrik Penerangan Jalan (PLPJ) 570 Unit; Rp 17.1 Miliar
Sarana Air Bersih / Embung 11 Unit; Rp 21,4 Miliar
PLTS Tersebar 1.502 Unit; Rp 16 Miliar
PLTS 5 KWP 23 Unit; Rp 31,3 Miliar
Teknologi Informasi dan Komunikasi 10 Unit; Rp 9,6 Miliar
EVALUASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
Permasalahan/Kendala : • Terdapat Gagal Bayar Kegiatan Tahun 2015 yang di Carry Over tahun 2016 • Buka blokir baru pada bulan Oktober 2016 • Terkendala kelengkapan dokumen usulan dari daerah • Penghibahan Bantuan (harus selesai semester 1 2017)
Upaya Tindak Lanjut : • Penyusunan Dokumen Perencanaan dilakukan T-1 • Membangun Sistem E-Proposal untuk kegiatan ke depan • Kesediaan Pemda Menerima Hibah (dengan BAST)
PAGU ANGGARAN TAHUN 2017
No
TRI LATERAL MEETING I (LAMPIRAN PAGU INDIKATIF)
MENU KEGIATAN
TARGET 2017
INDIKASI ALOKASI ANGGARAN
1
Koordinasi K/L
-
MoU dengan K/L terkait
1.196.000.000
2
Pembangunan Sarana Air Bersih/Embung
Jumlah sarana air bersih yang dibangun di daerah perbatasan
480 KK di 6 Lokpri
16.000.000.000
3
Pembangunan PLTS Komunal/Terpusat 15 KWP
Jumlah PLTS komunal yang dibangun di daerah perbatasan
7 Unit di 7 Kabupaten
24.000.000.000
4
Peningkatan Jalan Penghubung
Panjang jalan penghubung yang ditingkatkan di perbatasan daerah tertinggal
30 Km di 12 Kabupaten (10 kabupaten dipantau KSP)
44.950.000.000
5
Program Unggulan Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan
Menarik calon investor untuk berinvestasi di Perbatasan Negara Daerah Tertinggal
Menarik 10 Calon Investor dari 5 Kabupaten
5.054.000.000
6
Kegiatan Pendukung
Termasuk Konsultan Supervisi, Sosialisasi, Verifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi
TOTAL
9.580.000.000 100.780.000.000
RENCANA FASILITASI BANTUAN TAHUN 2017
Pembangunan Jalan Sirip (Poros Desa) 12 Paket / 12 Kabupaten; 44,95 Miliar
PSAB / Embung 9 Unit; 16 Miliar
PLTS Terpusat 15 KWP 7 Unit; 24 Miliar
Pengembangan Investasi Perbatasan 5 Kab; 5,054 Miliar
Meliputi 22 Kabupaten (minus Kab. Keerom), dengan prioritas 14 Kabupaten Perbatasan dengan status DT Prioritas Dientaskan
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 untuk Pengembangan Investasi Kawasan Perbatasan, Prukades, BUMDESA dan mendukung Program Transmigrasi di Perbatasan
PAGU TOTAL : Rp100.780.000.000,-
RENCANA FASILITASI BANTUAN TAHUN 2017
PLTS 15 Kwp (90 KK) Kab. Mahakam Ulu 3,4 M (Usulan Lokasi: Kampung Long Kerioq Kec Long Apari) Kab. Rote Ndao 3,4 M (Usulan lokasi : Desa Tebole Kec. Rote Selatan) Kab. Sabu Raijua 3,4 M (Usulan Lokasi : Kelurahan Ledeunu, Kec. Raijua) Kab. Bengkayang 3,3 M (Usulan Lokasi : Dusun Iyang Desa Hli Buei Kec Siding) Kab. Pegunungan Bintang 3,5 M (Usulan Lokasi : Distrik Tarub) Kab. Boven Digoel 3,5 M (Usulan Lokasi : Kampung Mokbiran Distrik Kombut) Kab. Raja Ampat 3,5 M (Usulan Lokasi : Kampung Rutum Distrik Kepl. Ayau
Pembangunan Jalan Penghubung Kab. Kupang 3 M (Usulan Lokasi :) Kab. Belu 2 M (Usulan Lokasi :) Kab. Malaka 2,5 M (Usulan Lokasi : Peningkatan Jalan Weoe Kec Wewiku) Kab. Bengkayang 4 M(Usulan Lokasi : Pembukaan Ruas Jalan Desa Sungkung II Kec Siding) Kab. Sintang 3 M(Usulan Lokasi :Desa Jasa - Sungai Kelik Kec Ketungau Hulu) Kab. Nunukan 5 M (Desa Maspul Desa Limau Kec. Sebatik Tengah) Kab. Sambas 3 M (Desa Temajuk, Kec. Paloh) Kab. MTB 4,45 M (Usulan Lokasi : Desa Arma - Watmuri Kec. Nirunmas) Kab. MBD 5 M (Usulan Lokasi : Desa Pati - Upunyor Kec. Moa, Pulau Moa) Kab. Kep. Aru 5 M (Usulan Lokasi : Tunguwatu, Gorar Kec. Pulau-pulau Aru) Kab. Pulau Morotai 5 M (Usulan lokasi : Desa Wayabula - Desa Tutuhu) Kab. Supiori 3 M(Usulan Lokasi : Desa Yamnaisu (Rani) Distrik Kep Aruri)
SAB/Embung Kab. Belu 1,5 M (Usulan Lokasi : Desa Dafala Kec. Tasifeto Timur. Perpipaan lokasi Transmigrasi) Kab. Alor 2 M (Usulan Lokasi : Desa Wolwal Kec. Alor Barat Daya) Kab. Kupang 2 M (Usulan Lokasi : Desa Natemnanu Kec. Amfoang Timur) Kab. TTU 2 M (Usulan Lokasi :Desa Eban, Desa Sallu Kec Miomaffo Barat) Kab. Bengkayang 1,5 M (Usulan Lokasi : Desa Sekida Dusun Belida Kec Jagoi Babang) Kab. Kapuas Hulu 2 M (Usulan Lokasi :Desa Suka Maju Kec. Putussibau Selatan) Kab. MTB 1,5 M (Usulan Lokasi: Desa Arma Kec. Nirunmas) Kab. Morotai 1,5 M (Usulan Lokasi : Desa Pangeo Kec. Morotai Jaya) Kab. Merauke 2 M (Usulan Lokasi : Kampung Mandekman Kec. Distrik Ulilin)
Investasi Perbatasan Safari Investasi Produk Unggulan (5 Kabupaten: Natuna, Belu, Nunukan, P. Morotai, Merauke) Promosi Program Unggul Daerah Perbatasan Paket Kebijakan (Insentif) Investasi Daerah Perbatasan Rencana Bisnis dan Investasi
ISU PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia • Nasional
73.8
Kawasan Perbatasan
70.19
Daerah Tertinggal
67.1 60
65
70
75
• • •
Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, salah satunya diukur dari IPM Rata-rata IPM di daerah tertinggal sebesar 67,1 Rata-rata IPM di kawasan perbatasan sebesar 70,19 Rata-rata Nasional sebesar 73,8
2. Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur Publik Tingkat Elektrifikasi: • Daerah Tertinggal 81,54% • Kawasan Perbatasan 86,37% • Rata-Rata Nasional 96,08%
Teknologi Informasi (Desa Kuat Sinyal Seluler): • Daerah Tertinggal 42,81% • Kawasan Perbatasan 40,64% • Rata-Rata Nasional 67,98%
Permukaan Jalan Beraspal: • Daerah Tertinggal 40,39% • Kawasan Perbatasan 43,29% • Rata-Rata Nasional 65,56%
Akses Pendidikan Sekolah Dasar (Jarak Rata-Rata Desa Menuju Sekolah Dasar): • Daerah Tertinggal 6,99 Km • Kawasan Perbatasan 14 Km • Standar Pelayanan Minimum Sekolah Dasar <3 Km 18
MEKANISME PERENCANAAN Perencanaan dilakukan sejak t-1 dengan pendekatan lokus dan kebutuhan Pemda berkompetisi untuk ditetapkan sebagai daerah intervensi/fasilitasi dengan melengkapi dokumen administrasi dan teknis terbaik
E-Musrenbang dan E- proposal ke Menteri cq Dirjen PDTU
Ditjen Menetapkan lokasi sementara
Koordinasi dan verifikasi usulan kebutuhan
Penetapan lokasi dan alokasi Final dalam DIPA
Pemantapan kegiatan terintegasi (dokumen, Gambar Teknis/RAB)
Kecuali Pembangunan Jalan Sirip/ Jalan Poros Desa
Finalisasi Dokumen dan Pelaksanaan kegiatan
MEKANISME VERIFIKASI DOKUMEN USULAN Pagu Anggaran Usulan Daerah Sosialisasi Bantuan Pemerintah
Pembahasan dan Penelaahan
Presentasi Daerah
Lengkap
Pelaksanaan Lelang
Verifikasi Dokumen Teknis dan Administratif
Tidak Lengkap
RENCANA BANTUAN TAHUN 2018 (Hasil Tri Lateral Meeting 17 Mei 2017) 2018
Setelah Pengurangan 30 M Total Alokasi (*Pagu Indikatif) Tahun 2018 Rp 100.000.000.000,-
PSAB 3 Unit; (Target 300 KK)
Embung Target 3 Unit
Pembangunan Jalan Sirip / Jalan Poros Desa 6 Kabupaten; 50 Miliar (Target dipantau KSP di 10 Kabupaten)
PLTS 15 KWP 3 Unit
Penyusunan DED PLTS Target 10 Dokumen
Pengembangan Investasi Perbatasan Negara di Daerah Tertinggal 2 Miliar (Target 12 Calon Pelaku Usaha/Investor)
Prukades Target 6 Kabupaten
PENUTUP
Dengan dukungan dan komitmen kita semua diharapkan pelaksanaan kegiatan fasilitasi 2017 dapat berjalan dengan baik lancar
Terima Kasih
