RAPAT PERSIAPAN RAKORTEK KEGIATAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2018

RAPAT PERSIAPAN RAKORTEK KEGIATAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2018

OLEH:

DR. Hj. RAHIMA ERNA (Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)

Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah

Luas Wilayah: 107.931,71 KM2 Daratan : 86.411,90 Km2 Lautan : 21.478,81 Km2 Panjang Garis Pantai : 2.078,15 Km KAWASAN DARATAN KAB. ROKAN HULU Luas : 722.977,68 Ha Adm : 16 Kec,153 Kel/Desa Jmlh Pddk : 543.857 Jiwa

KAB. KAMPAR Luas : 1.092.819,71 Ha Adm : 21 Kec,245 Kel/Desa Jmlh Pddk :766.351 Jiwa

KOTA PEKANBARU Luas : 63.300,86 Ha Adm :12 KEC, 58 Kel/Desa, Jmlh Pddk : 999.031 Jiwa

KAB. KUANSING Luas : 520.216,13 Ha Adm :15 Kec,229 Kel/Desa, Jlmh Pddk : 317.265 Jiwa

KAB. INDRAGIRI HULU Luas : 767.626,66 Ha Adm : 14 Kec,194 Kel/Desa Jlmh Pddk : 401.207 Jiwa

ADMINISTRATIF TERDIRI ATAS :  2 Kota  10 Kabupaten  164 Kecamatan  1.836 Desa / Kelurahan

JUMLAH PENDUDUK : 6.188.400 JIWA LAKI-LAKI PEREMPUAN

: 3.178.400 JIWA : 3.010.000 JIWA

KAWASAN PESISIR KAB. ROKAN HILIR Luas : 896.142,93 Ha Adm : 30 Pulau, 16 Kec 183 Kel/Desa Jlmh Pddk :618.355 Jiwa KOTA DUMAI Luas : 203.900,00 Ha Adm : 7 Kec, 33 Kel/Desa Jmlh Pddk : 280.027 Jiwa KAB. BENGKALIS Luas : 843.720,05 Ha Adm : 4 Pulau,8 Kec,155 Kel/Desa Jmlh Pddk : 543.786Jiwa, KAB. SIAK Luas : 823.357,00 Ha Adm : 1 Pulau, 14 Kec, 131 Kel/Desa Jmlh Pddk : 421.477 Jiwa KAB. KEP. MERANTI Luas : 360.703,00 Ha Adm : 9 Pulau, 9 Kec, 101 Kel/Desa Jmlh Pddk : 183.912 Jiwa, KAB. INDRAGIRI HILIR Luas : 1.379.837,12 Ha Adm : 32 Pulau, 20 KEC, 236 Kel/Desa Jmlh Pddk : 697.814 Jiwa KAB. PELALAWAN Luas :1.240.413,95 Ha Adm :12 Kec,118 Kel/Desa Jmlh Pddk : 352.207 Jiwa

Visi Provinsi Riau

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”

3 Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah

MISI PROVINSI RIAU

M

1. 2. 3. 4. 5.

I

6.

S

7.

I

8. 9.

Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menurunkan Kemiskinan Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan. 4 Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah

GAMBARAN BATAS WILAYAH ANTAR NEGARA PROVINSI RIAU

5

6

PERBATASAN SELAT MALAKA DENGAN PROVINSI RIAU Kabupaten Rokan Hilir (2 Kec, 14 Desa/Kel di 10 Pulau) Kabupaten Kepulauan Meranti (6 Kec dan 67 Desa/Kel di 1 Pulau) Kabupaten Bengkalis (5 Kec , 84 Desa di 2 Pulau)13 Pulau)

POTENSI SELAT MALAKA Panjang Selat Malaka : 805 km (500 mil) Lebar Selat Malaka : 65 km (40 mil) di Selatan dan 250 km (155 mil) di Utara


FOKUS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

C K P (Cakupan Kawasan Perbatasan)

Kab Rokan Hilir

1. 2. 3.

Kecamatan Sinaboi Kecamatan Pasir Limau Kapas Kecamatan Bangko

Kab Bengkalis

1. 2. 3. 4. 5.

Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Rupat Kecamatan Rupat Utara Kecamatan Bantan Kecamatan Bengkalis

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kecamatan Rangsang Kecamatan Rangsang Barat Kecamatan Rangsang Pesisir Kecamatan Merbau Kecamatan Pulau Merbau Kecamatan Tasik Putri Puyu

1. 2. 3. 4. 5.

Kecamatan Dumai Kecamatan Dumai Barat Kecamatan Dumai Timur Kecamatan Medang Kampai Kecamatan Sungai Sembilan

Kab Indragiri Hilir

1. 2.

Kecamatan Kateman Kecamatan Pulau Burung

Kab Pelalawan

1.

Kecamatan Kuala Kampar

Kab Kepulauan Meranti

Kota Dumai

L O K P R I


KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBATASAN DALAM RPJMD PROVINSI RIAU 2014-2019 ARAH KEBIJAKAN “ MENINGKATKAN AKSESIBILITAS KAWASAN TERISOLIR, TERLUAR DAN PERBATASAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN DAN STABILITAS PERTAHANAN SERTA KEAMANAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT “

PROGRAM PRIORITAS 1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

PENDEKATAN PROGRAM 1. Kerjasama Sub Regional (KESR) – Indonesia – Malaysia – Thailadn Growth Triangle (IMT-GT), meliputi: (a) Human Resource Development (HRD; (b) Agriculture, Agro-based Industry and Environment (AAE); (c) Infrastructure, Transportation & Energy; dan (d) Trade and Investment (TI); (e) Tourism; (f) Halal Product and Services (HAPAS). 2. Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo), meliputi: (a) Bidang Sosial Budaya;; (b) Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan; serta (c) Bidang Keselamatan dan Pengurusan Sempadan; 3. Kerjasama Antar daerah meliputi; Pekansikawan dan Siap Bedelau 4. Kerjasama melalui Pihak Swasta (CSR /PKBL).

3. Pengembangan Sumberdaya Manusia 4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 5. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 6. Kerjasama Pembangunan 7. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 8. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim


STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Bagian Pemerintahan

Bagian Otonomi Daerah

Bagian Perbatasan

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Kepala Daerah dan DPRD

Subbagian Perbatasan Antar Negara

Subbagian Pencatatan Sipil dan Kependudukan

Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah

Subbagian Perbatasan Antar Daerah

Subbagian Perangkat Pemerintahan

Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Subbagian Administrasi Wilayah Pemerintahan Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah

DASAR HUKUM • •

• •

• •

UU. No. 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau; UU. No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700); UU. No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725); UU. No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4739); UU. No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4925); UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU. No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

11 Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah

Lanjutan…

DASAR HUKUM • Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil Terluar; • Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20 15-2019; • Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019; • Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015 – 2019; • Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025; • Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 12 Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah

Maksud, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan • Identifikasi Usulan Program Kegiatan APBN Tahun 2018 dalam Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan di LOKPRI dan Pembangunan Pos Pengamanan Terpadu Kawasan Maksud Perbatasan

Tujuan

• Inventarisasai & Evaluasi Usulan Program Kegiatan APBN Tahun 2018 dalam Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan di LOKPRI dan Pembangunan Pos Pengamanan Terpadu Kawasan Perbatasan

• Terumuskannya Usulan Program Kegiatan APBN Tahun 2018 yang sesuai dalam rencana Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan di LOKPRI dan Pembangunan Pos Pengamanan Sasaran Terpadu Kawasan Perbatasan


Format Acara Rakor Presentasi oleh masing-masing Pemkab./Pemko. Diskusi dan Pembahasan

Rumusan Hasil Rapat


ANGGARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN • Anggaran pembangunan kawasan perbatasan negara yang tersebar di 26 K/L termasuk BNPP-RI, 13 Provinsi, 41 kab./kota dan 187 Kec. Lokpri sudah ditetapkan berdasarkan Rinduk BNPPRI No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk dan Rencana Aksi Pembangunan Nasional Perbatasan Tahun 2015-2019. • Tahun 2015 Provinsi Riau mendapatkan anggaran Rp. 683,3 Miliyar (Perka BNPP-RI Nomor 11 Tahun 2015 • Tahun 2016 Provinsi Eriau mendapatkan anggaran Rp. 957.034.460.000,- (Perka BNPP-RI Nomor 8 Tahun 2016) • Anggaran tersebut diatas tersebar di 22 Kec. Lokri 6 Kab./Kota di Provinsi Riau. Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah

TUJUAN ANGGARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN • Tujuan Anggaran tersebut sesuai dengan amanat Presiden Jokowi dalam Nawacita Point ke 3 yaitu berorientasi pada percapatan pembangunan kawasan perbatasan dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi untuk membuka keterisoliran kawasan, percepatan pembangunan pelayanan pendidikan, kesehatan, pengembangan perekonomian dengan memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara seimbang dan berkelanjutan, serta penguatan penguatan kapasitas lembaga kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi.


PRIORITAS ANGGARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2018 • Dalam rangka persiapan Rakortek di kota batam tanggal 21-24 Februari 2017, program kegiatan yang diusulkan 6 kab./kota, 22 kec. Lokpri disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan hasil koordinasi Pemerintah Provinsi Riau dengan BNPP-RI pada tanggal 14 Februari 2017 yaitu untuk pembangunan kawasan perbatasan lebih ditekankan pada pelayanan dasar di wilayah perbatasan diantaranya yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan perumahan dan air bersih, pelayanan pendidikan keagamaan, koperasi dan UMKM dan kegiatan prioritas lain yang dibutuhkan di kawasan perbatasan.


TERIMA KASIH


RAPAT PERSIAPAN RAKORTEK KEGIATAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2018

Recommend Documents