BAHAN RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2017 Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Jakarta, 24 November 2016
DAFTAR ISI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIT.PTT 2. KEBIJAKAN PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI 3. PROGRAM PUSAT DAN DAERAH 2016 4. PROGRAM PUSAT DAN DAERAH 2017 1.
TUGAS DAN FUNGSI DIT. PTT Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah.
FUNGSI
TUGAS
(Per Men Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2015)
a. Penyiapan Perumusan kebijakan b. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan c. Penyiapan Penyusunan NSPK d. Pelaksanaan bimtek dan supervisi e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan f. Pelaksanaan urusan TU dan Rumah Tangga Direktorat g. Pelaksanaan fungsi lain
Bidang : Fasilitasi pencadangan tanah, Identifikasi dan penataan tanah, Pengelolaan tanah, Dokumentasi penyediaan tanah.
KEBIJAKAN PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI 1.
2. 3. 4. 5.
Pengadaan Tanah Transmigrasi harus memenuhi persyaratan Clear and Clean (2C) Mempercepat penyelesaian tunggakan pelepasan kawasan hutan Pengurusan dan penyelesaian SK Hak Pengelolaan Tanah dan Sertipikat HPL Tanah Transmigrasi Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)
I. Clean and Clear (2C) Clean :
areal tidak termasuk dalam kawasan hutan ; areal bebas dari tumpang tindih peruntukan pihak lain ; adanya dukungan masyarakat setempat ; didukung SK. Penetapan / Pencadangan dari Bupati/Walikota/ Gubernur.
Clear : Tanah/Kawasan yang akan dibangun harus jelas letak, luas dan batas fisiknya serta berpotensi untuk pengembangan usaha tani/jasa/industri
II. PENCADANGAN TANAH O Penyediaan Tanah untuk pembangunan kawasan
transmigrasi dilaksanakan melalui proses pencadangan tanah oleh pemerintah daerah tujuan (PP 3/2014, Pasal 15 ayat 1) O Pencadangan tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur O Pencadangan tanah yang berada pada kawasan hutan harus dilakukan proses pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
PELEPASAN KAWASAN HUTAN O
Sesuai Perber Menakertrans dengan Menhut Nomor PER.23/MEN/XI/2007 dan Nomor P.52/Menhut-II/2007 Pasal 5 ayat (1)Tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi.
O Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan : 1. Surat rekomendasi/penetapan lokasi dari Bupati/Walikota berdasarkan hasil
2. 3.
4.
5.
pencermatan yang dilakukan oleh tim teknis Pertimbangan teknis Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan kepada Gubernur Keputusan Pencadangan Tanah dari Gubernur berserta lampiran peta lokasi digambarkan pada peta dasar skala 1:50.000 dan apabila tidak tersedia dapat menggunakan peta dasar skala terbesar Peta areal yang dimohon berupa peta tata ruang hasil studi RKSKP dan atau RTSP/RTSPT yang telah memperoleh klarifikasi status dan fungsi kawasan hutan dari UPT Departemen Kehutanan sesuai dengan penetapan lokasi dari Bupati/Walikota dan pencadangan tanah dari Gubernur Hasil studi RSKP dan atau RTSP/RTSPT yang telah memperoleh persetujuan program dari unit teknis yang bertanggungjawab di bidang penyiapan permukiman.
III. HAK PENGELOLAAN O
Hak Pengelolaan adalah hak yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada yang menangani ketransmigrasian atas areal yang dicadangkan untuk lokasi permukiman transmigrasi dengan wewenang untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah serta menyerahkan bagian-bagiannya kepada para transmigran atau instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi.
O
Hak Pengelolaan atas tanah transmigran diterbitkan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 pasal 24 ayat (1) “Tanah yang diperoleh untuk penyelenggaraan transmigrasi diberikan dengan hak pengelolaan sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku”
PENGGUNAAN HPL O Lahan tempat tinggal dan atau lahan usaha
transmigran dan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran. O Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman dan kawasan.
SYARAT PENGURUSAN HPL O
O O O O O O O O O O
Surat Permohonan Hak Pengelolaan dari Kepala Dinas yang membidangi ketransmigrasian; Form 402 yang diisi lengkap; Foto copy identitas pemohon (KTP); Surat Keputusan Pencadangan Tanah dari Bupati/Walikota/Gubernur; Surat bebas kawasan hutan (klarifikasi dari BPKH); Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (untuk lokasi yang berasal dari kawasan hutan); Surat Penyerahan Tanah dari Kepala Desa (disetujui oleh Badan Pemerintahan Desa dan diketahui oleh Camat setempat); Surat pernyataan dari pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang diusulkan untuk diterbitkan Hak Pengelolaan; Surat pernyataan penguasaan tanah/tidak sengketa; Proposal rencana penggunaan tanah jangka pendek dan jangka panjang; Surat kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang.
IV. Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi : Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan RKT dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam yang dilaksanakan secara partisipatif.
TAHAPAN KONSOLIDASI TANAH DALAM PEMBANGUNAN SP-PUGAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
10. 11.
Tanah obyek konsolidasi deliniasi SP-Pugar dalam RSKP; Sosialisasi pra konsolidasi sosialisasi, FGD; Identifikasi subyek obyek tanah dalam area obyek konsolidasi; Pengukuran keliling tanah dalam deliniasi SP-Pugar yang menjadi obyek konsolidasi area calon SP-Pugar Dukpat dan Kim Baru; Pengukuran dan pemetaan penggunaan tanah; Penyusunan RTSP Pugar; Musyawarah rencana penataan kaveling (berdasarkan hasil RTSP); Pelepasan hak menguasai tanah (bagi dukpat) dan penegasan obyek konsolidasi; Pengurusan : HPL bagi tanah Kim Baru dan Sarpras Legalisasi tanah bagi dukpat peserta konsolidasi Pembangunan fisik; Pemberian Keterangan hak penggunaan tanah.
V. KEBIJAKAN SATU PETA (ONE MAP POLICY) O a)
b) c)
O
Perpres RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada ketelitian peta skala 1:50.000, Tujuan : membuat peta dengan satu standar, satu referensi, satu basis data, satu Geo-Portal Manfaat : sebagai acuan untuk perbaikan data spasial, akurasi perencanaan tata ruang, akurasi dalam penyusunan kebijakan dan pengambil keputusan. Kegiatan : Kompilasi : mengumpulkan peta tematik oleh Kementerian/Lembaga, Integrasi : Superimposes peta tematik diatas peta RBI skala 1;50.000 dan Sinkronisasi : penyelesaian isu terkait tumpang tindih peta Rencana aksi : sesuai Perpres tersebut, Program perwujudan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Status yang menjadi tanggung jawab Kemendes, PDT dan Transmigrasi dengan kegiatan Mewujudkan IGT Transmigrasi yang meliputi data Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000 dengan target waktu penyelesaian bulan Juni (B06) 2016 seluruh Indonesia (SK Dirjen P2KTrans No.KEP.107/P2KTrans/IX/2014 tentang Satuan Permukiman/SP Transmigrasi yang dibina Tahun Anggaran 2015.
No 1
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Tersedianya Lahan 1.Tersedianya areal Untuk pencadangan untuk Pembangunan pembangunan Kawasan permukiman transmigrasi. Transmigrasi 2.Jumlah luasan areal yang telah memenuhi dokumen usulan Hak Pengelolaan (HPL) transmigrasi. 3.Teridentifikasinya dan tertatanya penggunaan dan pemilikan tanah di kawasan transmigrasi. 4.Jumlah dokumen aspek legal pertanahan lokasi transmigrasi.
Target Kinerja (Vol)
Realisasi Kinerja (Vol)
%
8.500 Ha
11.100 Ha
130,6
15.000 Ha
17.265,66 Ha
115,10
5.000 Ha
23.128 Ha
462,5
32 Lok
32 Lok
100
PAGU Rp. 10.247.140.000
PUSAT Rp. 5.684.070.000 (55,28 %) Block, Rp. 341.150.000 Rp. 5.342.920.000
Swakelola Rp. 5.398.850.000 ( 94,98 %)
Kontraktual Rp. 285.220.000 ( 5,02 %)
DAERAH Rp. 4.563.070.000 (44,72 %) Block, Rp 251.568.000
Swakelola Rp. 2.813.070.000 ( 61,65 %)
Kontraktual Rp. 1.750.000.000 (38,35 %)
PAGU STLH BLOK Rp. 9.654.422.000 Realisasi : 6.951.874.000 (72,00%)
PUSAT
DAERAH
Rp. 4.483.678.215 (83,92%)
Rp 2.468.195.785 (53,99%)
Swakelola Rp. 4.198.458.215 ( 83,01 %)
Kontraktual Rp. 285.220.000 ( 100%)
Swakelola Rp. 2.018.545.785 ( 81,78 %)
Kontraktual Rp. 449.650.000 ( 18,22 %)
REALISASI KEGIATAN DAERAH EVALUASI PENYEDIAAN TANAH DAN EVALUASI IPPKH No
Nama Kegiatan
Provinsi
1
Evaluasi Penyediaan Tanah Transmigra si/ Koordinasi, Konsultasi, dan Validasi Data Pertanahan
a. Jambi
2
Evaluasi IPPKH
Maluku Utara
Progres Kegiatan
a. Selesai bulan November 2016. b. Selesai bulan Agustus b. Kep. Riau 2016. c. Selesai bulan Mei 2016. c. Bangka belitung d. Proses d. Kalimantan barat e. Selesai bulan April 2016. e. Kalimantan Timur f. Sulawesi Tenggara f. Selesai bulan Oktober 2016. g. Rencana akan g. Papua dilaksanakan pada akhir November 2016. h. Selesai bulan Oktober h. Maluku Utara 2016. Selesai 2016.
bulan
November
REALISASI KEGIATAN DAERAH PENGUKURAN DAN PEMASANGAN TANDA BATAS CALON AREAL HPL TAHUN 2016 (26 SATKER, 3O LOKASI) NO 1
PROVINSI/KAB Prov. Aceh
LOKASI
REALISASI
Drien Sibak
Selesai
Ketubong Tunong
Selesai
Ujung Salang
Selesai
Alafan
Selesai
2
Prov. Riau
Hutan Panjang
Selesai
3
Prov. Babel
Jebus
Selesai
4
Kab. Sambas
Sebunga
Selesai
5
Kab. Kayong Utara
Tanjung Satai
Selesai
6
Prov. Kalsel
Angsana
Selesai
7
Prov. Kaltara
Sepunggur
Selesai
8
Kab.Bolmongtim
Kekenturan
Tidak dikerjakan
9
Prov. Gorontalo
Lito Sp 1
Selesai
KET.
NO
PROVINSI/KAB
LOKASI
REALISASI
10
Kab. Gorontalo
Ayumolingo
Selesai
11
Prov. Sulteng
Tokala Atas
Selesai
12
Prov. Sulbar
Sinyonyoi
Selesai
13
Kab. Mamasa
Rano
Proses
14
Kab. Polman
Piriantapiko
Selesai
15
Prov. Sulsel
Lian Batu
Proses
16
Prov. Sulut
Lapokamanta
Selesai
Anawua
Selesai
17
Kab. Konawe Selatan
Roda
Selesai
18
Kab. Konawe
Parudongka
Selesai
19
Kab. Konawe Utara
Tingona
Selesai
20
Kab. Muna Barat
Lakabu dan Momuntu
Selesai
21
Kab. Kolaka Timur
Lerekuma
Selesai
22
Prov. NTT
Labuajo
Selesai
23
Kab. Belu
Halituku
Proses
24
Kab. Sumba Timur
Laimbaru
Selesai
25
Kab. Halteng
Waleh SP 3
Selesai
26
Kab. Kep.Sula
Mahadopi
Selesai
KET.
REALISASI KEGIATAN DAERAH PENGURUSAN DAN PENGUSULAN SK HPL TAHUN 2016 (48 SATKER, 65 LOKASI) NO 1
PROVINSI/KAB Prov. Aceh
LOKASI
REALISASI
Desa Kila
Selesai
Relas Pameu SP 3
Selesai
Krueng Meusagop/Lhok Tanoh
Selesai
Despot Keude Trumon
Selesai
2
Kab. Aceh Tengah
Pameu SP 2
Selesai
3
Kab. Bener Meriah
Samar Kilang Sp 4
Selesai
4
Prov. Sumbar
Padang Hilalang SP 2
Selesai
5
Prov. Sumsel
Tanjung Kukuh
Selesai
6
Kab. Lahat
Keban Agung
Selesai
7
Kab. OKI
Gajah Mati SP 7
Selesai
8
Kab. Musi Banyuasin
Jud Nganti
Selesai
9
Kab. Ogan Ilir
Tanabang SP 2
Proses
KET.
NO 10
PROVINSI/KAB Prov Bengkulu
LOKASI
REALISASI
Ka’ana
Selesai
Malakoni
Selesai
11
Kab. Bengkulu Utara
Muara Santan SP 2
Selesai
12
Prov. Kalbar
Serat Ayon
Proses
13
Kab. Kapuas Hulu
Nanga Kalis
Proses
14
Kab. Kayong Utara
Satai Lestari
Proses
Kemboja
Proses
15
Kab. Sanggau
Sei Tekam SP 2
Proses
16
Kab. Bengkayang
Capkala SP 1
Proses
17
Kab. Sambas
Sabung
Selesai
Sebunga
Selesai
18
Prov. Kalteng
Wuran (6 Bidang)
Selesai
19
Prov. Kalsel
Sungai Pinang
Selesai
Siayuh
Selesai
20
Kab. Bulungan
Tanjung Buka
Proses
21
Kab. Tanatidung
Tanah Merah
Selesai
Sesayap SP 3
Selesai
KET.
NO 22
PROVINSI/KAB Prov. Sul-ut
LOKASI
REALISASI
Serai
Selesai
Kekenturan
Selesai
Motongkad
Selesai
Bitung 1 dan Bitung 2
Selesai
23
Kab. Bolmongtim
Kekenturan
Tidak dikerjakan
24
Kab. Gorontalo
Ayumolingo
Selesai
25
Kab. Boalemo
Pangea SP 3
Selesai
Lito
Selesai
26
Kab. Gorontalo Utara
Motihelumo
Proses
27
Kab. Pohuwatu
Sandalan
Proses
28
Kab. Morowali
Kaibera
Proses
29
Kab. Polman
Piriantapiko
Selesai
30
Kab. Mamasa
Rano
Selesai
31
Kab. Mamuju
Sinyonyoi
Selesai
32
Prov. Sultra
Lapokamanta
Selesai
Anawua
Selesai
Roda
Proses
33
Kab. Konawe Selatan
KET.
NO
PROVINSI/KAB
LOKASI
REALISASI
34
Kab. Konawe
Parudongka
Selesai
35
Kab. Konawe Utara
Tingona
Proses
36
Kab. Muna Barat
Lakabu dan Momuntu
Selesai
37
Kab. Kolaka Timur
Lerekuma
Selesai
38
Kab. Buton
Woloa SP 2
Selesai
39
Kab. Kolaka
Hakatutobu
Selesai
40
Kab. Muna
Langkoroni SP 2
Selesai
41
Prov. NTT
Denofu
Proses
Paal
Proses
Istua
Proses
42
Kab. Belu
Halituku
Proses
43
Kab. Rote Ndao
Oeritas
Proses
44
Kab. Sumba Timur
Laimbaru
Selesai
La Tappu
Selesai
Rakawatu
Selesai
45
Kab. Halteng
Waleh SP 3
Selesai
46
Kab. Kep. Sula
Mahodopi SP 1
Proses
47
Kab. Manokwari
Meyes
Proses
48
Kab. Manokwari Selatan
Dembek
Proses
KET.
Dana diblokir 17juta
2017 2017
PAGU Rp. 11.307.968.000
PUSAT Rp. 9.040.000.000
DAERAH Rp. 2.245.000.000
No
Kegiatan
Volume
Jumlah Biaya (Rp)
10 Prov/Kab
3.089.100.000
1
Fasilitasi Pencadangan Tanah
2
Identifikasi dan Penataan Tanah
5 Lok
1.775.509.000
3
Pengelolaan Pertanahan
18 Prov/Kab
1.900.854.000
4
Dokumentasi Penyediaan Tanah
29 Prov/Kab
1.088.000.000
5
Laporan Dukungan Tugas dan Fungsi
1 Tahun
1.186.537.000
Jumlah
Ket
9.040.000.000 26
RENCANA PROGRAM (DAERAH) PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017
NO
KEGIATAN
VOLUME
1
Identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi
18
Lok
2
Evaluasi IPPKH
8
Prov
3
Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Calon Areal HPL
18
Pkt
4
Pengurusan dan Pengusulan SK HPL
18
Lok
TOTAL
RENCANA KEGIATAN SUBDIT FASILITASI PENCADANGAN TANAH NO
KEGIATAN
VOL
KET
1
Identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi
18 LOK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Prov Kalimantan Barat (5 Lokasi) Prov Kalimantan Utara (3 Lokasi) Prov Kalimantan Timur (1 Lokasi) Prov Gorontalo (2 Lokasi) Prov Sulawesi Tengah )3 Lokasi) Prov Sulawesi Tenggara (3 Lokasi) Prov NTT (1 Lokasi)
2
Evaluasi IPPKH
8 Prov
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Prov Aceh (2 lokasi) Prov Kalimantan Tengah (2 lokasi) Prov Kalimantan Timur (2 lokasi) Prov Sulawesi Tengah (2 lokasi) Prov Sulawesi Tenggara (2 lokasi) Provinsi Maluku (2 lokasi) Prov Maluku Utara (2 lokasi) Prov Papua (2 lokasi)
SUBDIT PENGELOLAAN TANAH
R E N C A N A
NO
KEGIATAN
VOL
1
Fasilitasi Pengurusan HPL (Pokja Dengan Kementerian ATR/BPN)
6 KALI (Swakelola)
Rapat Pokja dilaksanakan di Ruang Rapat Ditjen PKP2Trans
2
Inventarisasi Data Usulan HPL
18 Prov/Kab (Swakelola)
1. Prov Aceh,Kab. Aceh Besar 2. Prov Kepulauan Riau, Kab. Lingga 3.Prov Bengkulu, Kab. Rejong Lebong 4. Prov Sumsel (Kab. OKI dan Kab. Banyuasin) 5. Prov Kalbar (Kab Kayong Utara dan Kab. Kubu Raya) 6. Prov Kalteng (Kab Kotawaringin Barat san Kab. Pulang Pisau) 7. Prov Kalteng, Kab. Pulang Pisau 8. Prov Kaltara, Kab. Tanatidung 9. Prov Gorontalo, Kab. Boalemo 10. Prov Sulteng, (Kab. Poso dan Kab. Donggala) 11. Prov Sultra, Kab Konawe 12. Prov NTB, Kab Lombok Timur 13. Prov NTT, Kab Sumba Timur 14. Prov Malut, Kab Halteng
3
2 PKT Pemeliharaan Tanah HPL (Kegiatan Pengukuran Tanda Kontraktual Batas Areal HPL)
K E G I A T A N PUSAT 2017
KET
1. 2.
Prov Kalimantan Barat, Kab. Sambas, Lokasi Desa Sabung. Prov Kalimantan Tengah, Kab. Katingan, Lokasi Hyang Bana
RENCANA KEGIATAN DAERAH SUBDIT PENGELOLAAN TANAH TAHUN 2017 1. PENGURUSAN DAN PENGUSULAN HPL 2. PENGUKURAN TANDA BATAS CALON AREAL HPL NO I II III IV
V
VI
PROVINSI/KABUPATEN
LOKASI
ACEH 1. Kab. Aceh Besar
1. Leungah
KEPULAUAN RIAU 2. Kab. Lingga
2. Lino
BENGKULU 3. Kab. Rejang Lebong
3. Bukit Merbau SP 2
SUMATERA SELATAN 4. Kab. Ogan Komering Ilir 5. Kab. Banyuasin
4. Simpang Tiga 5. Tabalajaya
KALIMANTAN BARAT 6. Kab. Kayong Utara 7. Kab. Kubu Raya
6. Sei Mata-Mata 7. Dabung
KALIMANTAN TENGAH 8. Kotawaringin Barat 9. Kab. Pulang Pisau
8. Kumai Seberang 9. Bukit Rawi
KETERANGAN
NO
VII VIII IX
X
XI XII XIII
PROVINSI/KABUPATEN
LOKASI
KALIMANTAN UTARA 10. Kab. Tana Tidung
10. Sambungan
GORONTALO 11. Kab. Boalemo
11. Pangea SP 4
SULAWESI TENGAH 12. Kab. Poso 13. Kab. Donggala
12. Watutau 13. Rerang Bayang
SULAWESI TENGGARA 14. Kab. Konawe 15. Kab. Muna Barat
14. Parudongka 15. Lakabu dan Mamontu
NUSA TENGGARA BARAT 16. Kab. Lombok Timur
16. Batu Jangkih
NUSA TENGGARA TIMUR 17. Kab. Sumba Timur
17. Laimbaru
MALUKU UTARA 18. Kab. Halmahera Tengah
18. Sagea Waleh SP 3
KETERANGAN
LOKASI KEGIATAN SUBDIT IDENTIFIKASI DAN PENATAAN TANAH TAHUN 2017 NO
PROVINSI
KABUPATEN
KAWASAN
KETERANGAN
Aceh Barat Daya Lahat Boalemo Konawe Sumba Timur Sumba Barat Daya
Sabil Kikim Paguyaman Pantai Routa Lewa Kodi Laura
Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola
Fasilitasi Identifikasi dan A Penggunaan Tanah : 1 2 3 4 5 6
Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Selatan Gorontalo Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur
Identifikasi Penggunaan B dan Pemilikan Tanah 1
Kalimantan Timur
Mahakam Hulu
Long Apari
Kontraktual
2
Kalimantan Barat
Sambas
Gerbang Mas Perkasa
Kontraktual
Bengkayang
Jagoi Babang
Kontraktual
Penataan Penggunaan C Tanah 1
Kalimantan Barat
RENCANA KEGIATAN
SUBDIT DOKUMENTASI PENYEDIAAN TANAH TAHUN 2017 NO 1
KEGIATAN Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanahan Transmigrasi dalam rangka mendukung program Kebijakan Satu Peta (one map)
VOLUME 3 Kegiatan di: •13 Prov. •32 Kab. •40 Loktrans.
RINCIAN: Sumatera: •7 Prov. •14 Kab. •17 Loktrans. Sulawesi: •6 Prov. •18 Kab. •23 Loktrans.
HASIL/OUTPUT Tersedianya data dan infromasi pertanahan transmigrasi yang lengkap, tepat dan mutakhir mendukung program Kebijakan Satu Peta (one map). SUMATERA A. Prov. Aceh: 1. Kab. Aceh Tengah; 2. Kab. Nagan Raya; 3. Kab. Simelue; 4. Kab. Pidie Jaya. B. Prov. Sumatera Barat: 5. Kab. Sijunjung; 6. Kab. Lima Puluh Koto. C. Prov. Riau: 7. Kab. Bengkalis. D. Prov. Jambi: 8. Kab. Sarolangun. 9. Kab. Muaro Jambi; 10. Kab. Rejang Lebong.
Lanjutan NO NO
KEGIATAN SUBDIT KEGIATAN DOKUMENTASI PENYEDIAAN TANAH
TUJUAN VOL
VOLUME
PAGU (RP) HASIL/OUTPUT HASIL/OUTPUT
E. Prov. Bengkulu: 11. Kab. Kaur; 12. Kab. Bengkulu Utara. F. Prov. Sumatera Selatan: 13. Kab. Ogan Komering Ilir.
G. Prov. Bangka Belitung: 14. Kab. Bangka Barat.
SULAWESI H. Prov. Sulawesi Utara: 1. Kab. Minahasa Tenggara; 2. Kab. Minahasa Selatan. I. Prov. Gorontalo: 3. Kab. Boalemo. J. Prov. Sulawesi Tengah: 4. Kab. Toli-toli: 5. Kab. Morowali: 6. Kab. Parigi Moutong: 7. Kab. Donggala: 8. Kab. Banggai Kepulauan:
Lanjutan NO
KEGIATAN
VOLUME
HASIL/OUTPUT K. Prov. Sulawesi Selatan: 9. Kab. Pinrang: 10. Kab. Toraja Utara: L. Prov. Sulawesi Barat: 11. Kab. Mamasa: 12. Kab. Majene: 13. Kab. Polewali Mandar: M. Prov. Sulawesi Tenggara: 14. Kab. Muna: 15. Kab. Konawe: 16. Kab. Kolaka:
2
Penyusunan Data Spasial Penyediaan Tanah Transmigrasi di Provinsi Maluku Utara dalam rangka mendukung program Kebijakan Satu Peta (one map)
3 Kab/ Kota
1. Data Spasial (peta) dan numerik pertanahan transmigrasi di Prov. Maluku Utara 2. Tersusunnya data base pertanahan di Maluku Utara untuk mendukung program Kebijakan Satu Peta (one map)
RENCANA KEGIATAN
SUB BAGIAN TATA USAHA TAHUN 2017 NO
KEGIATAN
TUJUAN
VOL
PAGU (RP)
HASIL/OUTPUT
1
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
Terselenggaranya kegiatan Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi
12 Bulan
500.000.000
1. Laporan Bulanan 2. Laporan Keuangan (SAI dan BMN) 3. Laporan Tahunan 4. LAKIP 5. Program Kerja 6. Penyusunan RKAKL 7. Kepegawaian
2
Layanan Perkantoran
Kelancaran operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
12 Bulan
686.537.000
1. Pembayaran Honor 2. Perawatan Kendaraan Dinas 3. Perawatan inventaris kantor 4. Layanan Pimpinan
JUMLAH
1.186.043.000
RENCANA PENYELESAIAN KEGIATAN TAHUN 2017 No
Kegiatan
Realisasi (%)
Jadwal
1
Fasilitasi Pencadangan Tanah
99
Oktober
2
Identifikasi dan Penataan Tanah
99
Juli
3
Pengelolaan Pertanahan
99
September
4
Dokumentasi Penyediaan Tanah
99
Agustus
5
Laporan Dukungan Tugas dan Fungsi
99
Desember
Jumlah
99
