PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS 2015 DAN PERSIAPAN PROGRAM PAMSIMAS 2016
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PROGRAM PAMSIMAS TAHUN 2015 Jakarta, 16 Desember 2015 Oleh:
ZAMHIR ISLAMIE (CPIU PAMSIMAS DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2
K E K U A S A A N P E M E R I N TA H A N PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD 1945
PERATURAN PERUNDANGAN PELAKSANAAN
PRESIDEN Kementerian/LPNK
PUSAT Koordinasi
Sebagian Urusan
Psl 17 UUD 1945 Koordinasi
KEMENDAGRI Tanggungjawab
DAERAH
Koordinator binwas dlm penyeleng. urusan pem. di daerah Psl 8 ayat 3 UU 23/2014
Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45
Pemerintahan Daerah 3
K E B I J A K A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N TA H A N D A E R A H
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia Hak Warga Negara Ps. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945 Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas Penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial
Indonesia Negara Kesatuan yg Terdesentralisasi dgn Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945) Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 NKRI dibagi atas prov, Kab, dan Kota Asas Ootonomi dan Tugas Pembantuan Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui Pemilu Menjalankan Urusan Pemerintahan Hub. Wewenang antar Tingkatan Pemerintahan Hub. Keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan SDA lainnya dilaks. Adil & diatur dengan UU Negara mengakui & menghormati satuan2 pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn UU
Otonomi Daerah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem NKRI Tujuan Demokrasi Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, yg akan menyumbang terhadap pendidikan politik nasional demi terwujudnya civil society Kesejahteraan Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal Selaras dg tujuan Otda penyelenggaraan Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dg memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kakhasan suatu daerah dalam sistem NKRI 4
U R U S A N P E M E R I N TA H A N K L A S I F I K A S I U R U S A N P E M E R I N TA H A N
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
5
U R U S A N P E M E R I N TA H A N K L A S I F I K A S I U R U S A N P E M E R I N TA H A N ABSOLUT
1. POLITIK LUAR NEGERI 2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI 5. AGAMA 6. MONETER & FISKAL NASIONAL
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
WAJIB PELAYANAN DASAR (6)
SPM
PILIHAN (8) NON PELAYANAN DASAR (18)
NSPK
1. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN; 2. PEMBINAAN PERSATUAN KESATUAN; 3. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SARA 4. PENANGANAN KONFLIK SOS; 5. KOORDINSASI TUGAS ANTARISNTANSI YG ADA DI DAERAH; 6. PENGEMBANGAN DEMOKRASI; 7. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG BUKAN MRP KEWENANGAN DAERAH/ TDK DILAKSANAKAN INSTANSI VERTIKAL
FORKOPIMDA
APBN
6
URUSAN PEMERINTAHAN P E M B A G I A N U R U S A N P E M E R I N TA H A N K O N K U R E N WAJIB PELAYANAN DASAR 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. PU & Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman 5. Tramtibum & Linmas 6. Sosial
SPM
Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kriteria tertentu
NON PELAYANAYAN DASAR
Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan, LH, Adminduk & Capil, PMD, pengendalian pddk &KB, perhubungan, Kominfo, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan & Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan
PILIHAN
1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. ESDM 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi
7
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945
PRESIDEN Pembinaan Koordinator Binwas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah UU 23/2014 Psl 8 (3)
MENDAGRI
Koordinasi
Binwas Umum
Secara Nas. DIKOORDINASIKAN MENDAGRI Tanggung jawab
Pengawasan Psl 17 UUD 1945
K/L Binwas Teknis
Provinsi
Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis
Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45
Kab/Kota
(PP 19/2010 & PP 23/2011) 8
KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH DAERAH
1. Menetapkan NSPK, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
1. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pusat belum menetapkan NSPK, Pemda melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Membatalkan kebijakan daerah yang tidak berpedoman pada NSPK;
2. Menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada NSPK;
3. Menetapkan SPM
3. Memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yg berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM 9
KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Salah satu Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : (pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014)
“Melaksanakan Program Strategis Nasional” Yang dimaksud dengan “Program Strategis Nasional” adalah program yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan msyarakat
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT UNIVERSAL ACCES Program Strategis Nasional 10
SANKSI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Walikota
Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan
Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah (Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014)
11
DUKUNGAN KEMENDAGRI TERHADAP PROGRAM PAMSIMAS
1. Mendorong kebijakan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah. 2. Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur daerah. 3. Mendorong Pemerintah Daerah mengalokasikan dukungan pembiayaan dalam APBD. 12
Komponen 1 : Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah •Memperkuat upaya peningkatan dan alokasi anggaran pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
•Peningkatan Kapasitas Panitia Kemitraan (PAKEM) Kabupaten/Kota.
•Tersedianya RAD AMPL sebagai acuan implementasi program air minum dan sanitasi dengan APBD kab/kota dan acuan usulan program yang akan didanai dengan APBD provinsi
ISU STRATEGIS TERKAIT KPI PIU BANGDA No
Isu Strategis
1
Penyusunan RAD AMPL belum mencapai target
2
Alokasi APBD bidang AMPL masih rendah
3
Kinerja Panitia Kemitraan kurang Optimal
Menyelenggarakan Workshop Review penyusunan RAD AMPL
Menyelenggarakan Workshop Nasional Pemantauan Kenaikan Realisasi APBD dan Evaluasi RADAMPL Kabupaten/Kota.
Menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas Panitia Kemitraan (PAKEM)
Pelaksanaan Program Pamsimas Tahun 2015 Pemantauan Kenaikan Realisasi APBD untuk AMPL dan Evaluasi RAD-AMPL Kabupaten/Kota. Sebagai wadah penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mendukung keberlanjutan program Pamsimas melalui integrasi RAD AMPL dan dukungan pengalokasian anggaran untuk pengembangan air minum dan Sanitasi pada APBD Kabupaten/Kota
Hasil KESEPAKTAN WORKSHOP NASIONAL PEMANTAUAN KENAIKAN REALISASI APBD DAN EVALUASI RAD-AMPL KABUPATEN/KOTA Disampaikan kepada Pemerintah Daerah
Naskah Kesepakatan
Peningkatan Kapasitas Panitia Kemitraan (PAKEM) Sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas Panitia Kemitraan (Pakem) dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Program Pamsimas.
Hasil KESEPAKATAN WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS PANITIA KEMITRAAN (PAKEM) PROGRAM PAMSIMAS II
Disampaikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Naskah Kesepakatan Workshop Peningkatan Kapasitas Panitia Kemitraan (PAKEM)
Review Penyusunan RAD-AMPL Sebagai wadah dalam rangka peningkatan kinerja penyusunan RAD-AMPL serta integrasi RADAMPL ke dalam RKPD dan APBD Kabupaten/Kota
Hasil KESEPAKATAN WORKSHOP REVIEW PENYUSUNAN RADAMPL KABUPATEN/KOTA
Hasil Kesepakatan Workshop Review Penyusunan RAD-AMPL
Key Performance Indicator (KPI)
No
KPI
Periode 2014
2015
2016
2017
1
Rencana peningkatan kapasitas untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas, dan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan program
50 % (110 Kab/Kot a)
60% (132 Kab/Kota )
70% 80% (154 (175 Kab/Ko Kab/Ko ta) ta)
2
Realisasi anggaran Kab./Kota (APBD) dalam sektor AMPL sebagai persentase dari kebutuhan anggaran
50 % (110 Kab/Kot a)
60% (132 Kab/Kota )
70% (154 Kab/Ko ta)
80% (175 Kab/Ko ta)
STATUS PENYUSUNAN RAD AMPL KAB/KOTA STATUS PENYUSUNAN RAD-AMPL Jumlah Kabupaten/ Kota
Belum Proses
219 100%
Proses Penyusunan
Selesai Penyusunan
Sudah Pengesahan
1
46
71
101
0,46%
21%
32,42%
46,12% 22
Status Penyusunan RAD-AMPL (1) NO.
PROVINSI
Jumlah Belum Kabupaten/ Proses Kota
STATUS PENYUSUNAN RAD-AMPL Proses Penyusunan
Selesai Penyusunan
Sudah Pengesahan
Nasional
219
1
46
71
101
Nanggroe Aceh Darussalam
3
0
0
3
0
2
Sumatera Utara
4
0
1
3
0
3 5
Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau
14 10 2
0 0 0
1 6 1
1 0 1
12 4 0
6
Sumatera Selatan
10
0
0
1
9
7 8 9 10
Bengkulu Jambi Bangka Belitung Lampung
4
0
0
2
2
4 2 2
0 0 0
0 0
4 0 1
0 2 1
11
Kalimantan Selatan
10
0
5
0
5
12
Kalimantan Timur
1
0
1
0
0
13
Kalimantan Barat
11
0
7
0
4
14
Jawa Barat
11
0
8
0
3
15
Banten
3
0
1
0
2
16
Kalimantan Tengah
3
0
2
1
0
1
4
0
Status Penyusunan RAD-AMPL (2) NO.
PROVINSI
Nasional
Belum Proses
219
1
29
0
1
5
23
20 2 1
0 0 0
3 1 0
17 1 1
0 0 0
6
0
0
4
2
19
1
3
7
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 2
2 2 0 3 1 5 4 1 0
0 7 4 1 0 10 0 1 0
0
1
1
1
17 18 19 20
Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Provinsi Bali
21
Provinsi Nusa Tenggara Barat
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Provinsi Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Maluku Maluku Utara
Papua
2 10 4 5 1 15 4 2 2
32
Papua barat
3
Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat
STATUS PENYUSUNAN RAD-AMPL
Jumlah Kabupaten/ Kota
Selesai Proses Penyusun Penyusunan an 46 71
Sudah Pengesahan 101
CAPAIAN KPI PENGARUSUTAMAAN AMPL KAB/KOTA • Target tahun 2015 = 60% • Capaian sampai dengan tahun 2015 yang sudah disahkan dengan Perbub adalah 101 kab/kota atau 46,12%. • Yang sudah selesai disusun dan masih dalam proses pengesahan adalah 71 Kab/Kota atau 32,42%. • Maka capaian sampai dengan tahun 2015 adalah 78,54% 25
TARGET REALISASI APBD UNTUK AMPL Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota (APBD) dalam Sektor AMPL sebagai persentase dari kebutuhan anggaran untuk mencapai target MDGs. Target Tahun 2014 Capaian Tahun 2014 Target Tahun 2015
: 50 % : 62 % : 60 %
CAPAIAN REALISASI APBD UNTUK AMPL (1) Provinsi
Jum lah Kab/Kota
Jum lah Kab/Kota Yang Melaporkan Realisasi APBD
Jum lah Kab/Kota Yang Tidak Melaporkan Realisasi APBD
218
132
86
No. •
Nasional (218 desa)
1
Nanggroe Aceh Darussalam
3
0
3
2
Sum atera Utara
4
0
4
3
Sum atera Barat
14
1
13
4
Riau
10
0
10
5
Jam bi
4
4
0
6
Sum atera Selatan
10
10
0
7
Bengkulu
4
4
0
8
Lam pung
2
0
2
9
Kepulauan Bangka Belitun g
2
2
0
10
Kepulauan Riau
2
0
2
11
Jaw a Barat
11
8
3
12
Jaw a Tengah
28
25
3
13
Di Yogyakarta
2
2
0
14
Jaw a Tim ur
20
11
9
15
Banten
3
1
2
16
Bali
1
1
0
CAPAIAN REALISASI APBD UNTUK AMPL (2) Provinsi
Jum lah Kab/Kota
Jum lah Kab/Kota Yang Melaporkan Realisasi APBD
Jum lah Kab/Kota Yang Tidak Melaporkan Realisasi APBD
No. •
Nasional (218 desa)
218
132
86
17
Nusa Tenggara Barat
6
6
0
18
Nusa Tenggara Tim ur
19
18
1
19
Kalim antan Barat
11
1
10
20
Kalim antan Tengah
3
3
0
21
Kalim antan Selatan
10
2
8
22
Kalim antan Tim ur
1
0
1
23
Sulaw esi Utara
2
2
0
24
Sulaw esi Tengah
10
2
8
25
Sulaw esi Selatan
15
15
0
26
Sulaw esi Tenggara
4
4
0
27
Gorontalo
4
3
1
28
Sulaw esi Barat
2
2
0
29
Maluku
5
0
5
30
Maluku Utara
1
0
1
31
Papua Barat
3
3
0
32
Papua
2
2
0
Target dan Capaian Tahun 2015 • Target Tahun 2015 sebesar 60 % atau sebanyak 131 Kabupaten/Kota. • Capaian sampai dengan saat ini adalah sbb. : Telah melaporkan dengan lengkap : 48 Kabupaten/Kota atau sebesar : 22 % Yang telah melaporkan namun belum lengkap sebanyak 47 Kabupaten/Kota atau sebesar : 21,5 % Sedangkan yang belum melaporkan sebanyak 124 Kabupaten/Kota atau sebanyak : 56,6 %
PREDIKSI PAMSIMAS-3 Perhitungan Capaian s/d Akhir Pamsimas-2 Capaian s/d awal 2016 = 172 Kab/ Kota atau sebesar 78,54 %. Target Pamsimas-2 sebesar 80 % atau sebanyak 176 Kabupaten/Kota sehingga tinggal ada kekurangan 4 Kab/ Kota yang akan diselesaikan di tahun 2016. Perhitungan Target Capaian Pamsimas-3 Target Pamsimas-3 sebesar 70% dari 345 Kab/ Kota = 242 Kab/Kota Perhitungan capaian Pamsimas-3 = 242 – 176 = 66 Kabupaten/kota atau sebesar 19 %
Target Capaian Realisasi APBD untuk AMPL pada Pamsimas-3 • Target Realisasi APBD untuk AMPL sebesar 70 % atau 242 Kabupaten. • Diharapkan setiap tahun terjadi kenaikan anggaran untuk biaya AMPL dalam APBD Kabupaten.
SEKIAN TERIMA KASIH
