REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Norn or Lampiran Perihal
d--l s4 /Dt.6.3/04/2013
Jakarta, t 5 April 2013
1 (satu) lampiran Dukungan Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Program Pamsimas II
Kepada Yth.: (Daftar terlampir) di - tempat Sehubungan akan dimulainya pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) II di wilayah Saudara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Pamsimas II Tahun 2013 (terlampir) bersama ini disampaikan beberapa ha! yang perlu menjadi perhatian Saudara: I.
Program Pamsimas merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan yang belum terlayani di wilayah perdesaan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan pencapaian target MDG's bidang air minum dan sanitasi.
2.
Berdasarkan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan kabupaten/kota sasaran program Pamsimas II tahun 2013 dinyatakan bahwa Pokja AMPL Kabupaten/Kota bertanggungjawab melakukan proses seleksi desa sasaran program Pamsimas.
3.
Pokja AMPL adalah kelompok kerja lintas SKPD yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi. Sehingga kelompok kerja (Pokja) ini dapat berupa Pokja AMPL, Pokja lainnya yang selama ini sudah ada serta memiliki penugasan, tanggungjawab, dan unsur-unsurnya memenuhi kriteria Pokja di atas.
4.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pamsimas II di wilayah saudara, diharapkan peran Pokja AMPL Provinsi dalam pembinaan dan pendampingan Pokja AMPL Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan Pamsimas II.
5.
Poltja AMPL Kab/Kota agar dapat segera membentuk unsur panitia kemitraan (Pakem) didalam Pokja yang merupakan gabungan dari perwakilan SKPD anggota Pokja dan perwakilan masyarakat sipil yang berkompeten (Pokja plus). Dalam rangka optimalisasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Pakem dalam Pokja maka dengan ini disampaikan petunjuk tatacara pembentukan Pakem sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Tembusan disampaikan kepada Yth.: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Jalan Taman Suropati o. a arta I 0310 Telepon: (021)31934819, 3149635 · Faksimili: (021) 31934819 ·Situs Web: www.Bappenas.go.id
Lampiran Surat No : Daftar Tujuan Surat
Tanggal, April 2013
Kepada Yth.: Ketua Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota Lokasi Pamsimas Il, di : 1.
Provinsi Sumatera Barat 1.1. Kota Padang 1.2. Kota Sawahlunto 1.3. Kab. Agam 1.4. Kab. Dharmasraya 1.5. Kab. Tanah Datar 1.6. Kab. Pasaman Barat 1.7. Kab. Sijunjung 1.8. Kab. Padang Pariaman 1.9. Kab. Lima Puluh Kota 1.10. Kab. Solok Selatan 1.11. Kab. Pesisir Selatan 1.12. Kab. Solok 1.13 . Kab. Pasaman
2.
Provinsi Sumatera Selatan 2.1 . Kab. OKI 2.2. Kab. Muara Enim 2.3. Kab. Lahat 2.4 . Kab. Musi Rawas 2.5. Kab. Musi Banyu Asin 2.6 . Kab. OKU Selatan 2.7. Kab. OKU Timur 2.8. Kab. Ogan Ilir
3. Provinsi Riau 3.1. Kab. Kuantan Singingi 3.2. Kab. Indragiri Hulu 3.3 . Kab. Indragiri Hilir 3.4. Kab. Kampar 3.5. Kab. Rokan Hulu 3.6. Kab. Bengkalis 4. Provinsi Banten 4.1. Kab. Lebak 4.2. Kab. Serang 5. Provinsi Jawa Barat 5.1. Kab. Tasikmalaya 5.2. Kab. Sumedang 5.3 . Kab. Subang 5.4. Kab. Kuningan 5.5. Kab. Garut 6. Provinsi Jawa Tengah 6.1. Kota Semarang 6.2. Kab. Semarang 6.3. Kab. Grobogan Jal an Tam an Suropati No. 2 Jakarta I0310 Telepon : (021)31934819, 3149635 · Faksimili : (021) 31934819 ·Situs Web:www.Bappenas.go.id
6.4. Kab. Blora 6.5. Kab. Rembang 6.6. Kab. Demak 6.7. Kab. Pati 6.8. Kab. Kendal 6.9. Kab. Cilacap 6. I 0. Kab. Banyumas 6. I I. Kab. Purbalingga 6.12. Kab. Banjarnegara 6.13 . Kab. Pekalongan 6.14. Kab. Pemalang 6. I 5. Kab. Tegal 6.16. Kab. Brebes 6.17. Kab. Batang 6.18. Kab. Purworejo 6.19. Kab. Wonosobo 6.20. Kab. Magelang 6.21. Kab. Klaten 6.22. Kab. Karanganyar 6.23. Kab. Temanggung 6.24. Kab. Kebumen 6.25 . Kab. Wonogiri 6.26. Kab. Boyolali 6.27. Kab. Sragen 6.28 . Kab. Sukoharjo 7.
Provinsi Nusa Tenggara Timur 7.1. Kab. Sumba Barat 7.2. Kab. Manggarai Barat 7.3. Kab. Rote Ndao 7.4. Kab. Timor Tengah Utara 7.5. Kab. Kupang 7.6. Kab. Timor Tengah Selatan 7.7. Kab. Ator 7.8. Kab. Lembata 7.9. Kab. Sikka 7. 10. Kab. Manggarai
8.
Provinsi Kalimantan Selatan 8.1. Kab. Tanah Laut 8.2. Kab. Hutu Sungai Selatan 8.3. Kab. Hutu Sungai Utara 8.4. Kab. Balangan 8.5. Kab. Kota Baru 8.6. Kab. Banjar 8.7. Kab. Barito Kuala 8.8. Kab. Tanah Bumbu
9. Provinsi Sulawesi Selatan 9.1. Kab. Wajo 9.2. Kab. Sidrap 9.3. Kab. Bulukumba 9.4. Kab. Tana Toraja I 0. Provinsi Sulawesi Barat I 0.1. Kab. Majene Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta I 0310 Telepon: (021)31934819, 3149635 · Faksimili : (021) 31934819 ·Situs Web : www.Bappenas.go.id
11. Provinsi Sulawesi Tengah 11.1 . Kab. Poso 11.2. Kab. Morowali 11.3. Kab. Banggai Kepulauan 11.4. Kab. Tojo Una-Una 11.5. Kab. Donggala 11.6. Kab. Parigi Moutong 11.7. Kab. Buol 12. Provinsi Gorontalo 12.1. Kab. Gorontalo 12.2. Kab. Boalemo 13. Provinsi Maluku 13.1. Kab. Maluku Tengah 14. Provinsi Papua Barat 14.1. Kab. Manokwari
Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta I 0310 Telepon : (021)31934819, 3149635 · Faksimili : (021) 31934819 ·Situs Web:www.Bappenas.go.id
PANITIA KEMITRAAN ·····-·····························-··················································································· Daftar lsi A. Pengertian, Kedudukan, dan Tugas Panitia Kemitraan B. Tata Cara Pembentukan Panitia Kemitraan C. Laporan Hasil Pembentukan Panitia Kemitraan D. Pendanaan Operasional
A. Pengertian, Kedudukan, dan Tugas Panitia Kemitraan Pengertian Panitia Kemitraan, selanjutnya disingkat dengan Pakem, adalah suatu unsur Pokja AMPUPokja Sanitasi/Kelompok Kerja dengan nama lain yang fokus menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten/kota yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Program Pamsimas. Pakem beranggotakan unsur pemerintah dan non pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin proses pelaksanaan program Pamsimas dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai pedoman yang berlaku. Dalam hal kabupaten/kota memiliki lebih dari satu kelompok kerja yang menangani isu air minum dan sanitasi (Pokja AMPL, Pokja Sanitasi, dan Pokja lainnya), maka kabupaten/kota berwenang untuk menyepakati Pokja yang akan membawahi Pakem. Keanggotaan Pakem dapat berasal dari beberapa Pokja. Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki Pokja, maka kabupaten/kota membentuk Pokja yang menangani isu air minum dan sanitasi. lstilah Pokja AMPL dalam uraian berikut ini adalah istilah untuk Pokja AMPL, Pokja Sanitasi, Kelompok Kerja dengan nama lain yang focus menangani isu air min um dan sanitasi kabupaten/kota.
Kedudukan dan Struktur Panitia Kemitraan Pakem bertanggung jawab kepada Ketua Pokja AMPL Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pakem berkonsultasi/berkoordinasi dengan DPMU, Satker PIP Kabupaten/Kota dan konsultan penyedia bantuan teknis Pamsimas. Struktur Panitia Kemitraan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota. Keanggotaan Panitia Kemitraan berjumlah ganjil, minimal 9 (sembilan) orang (termasuk ketua dan wakil ketua) dengan komposisi 4 orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 5 orang dari unsur non Pemerintah Daerah, dimana 30% anggotanya adalah perempuan. Unsur anggota panitia kemitraan sekurang-kurangnya adalah sbb: 1) Perwakilan SKPD yang relevan, sekurang-kurangnya terdiri dari: Bappeda, BPMD, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan . Masing-masing wakil SKPD sebanyak 1 orang. 2) Perwakilan Asosiasi Pengelola SPAM Perdesaan sebanyak 2 orang. Jika belum terbentuk, dapat diwakilkan oleh BP-SPAMS atau LKM atau KPM dari desa yang mempunyai kinerja baik dalam pengelolaan SPAM desa/kelurahan.
3) Perwakilan kelompok masyarakat/praktisi/pakar yang peduli terhadap pencapaian dan kualitas
pelayanan air minum dan sanitasi tingkat kabupaten/kota sebanyak 3 orang, khususnya yang berhubungan dengan pendekatan berbasis masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Ketua Pakem berasal dari unsur Bappeda sedangkan Wakil Ketua Pakem berasal dari unsur Dinas Pekerjaan Umum. Panitia Kemitraan disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Pokja AMPL Kabupaten/Kota untuk selanjutnya menjadi dasar perubahan/amandemen SK Bupati/Walikota perihal Pokja AMPL. Tata cara pengesahan Panitia Kemitraan didasarkan pada tata cara yang berlaku di Pokja AMPL kabupaten/kota masing-masing. Tugas Panitia Kemitraan Tugas Pakem meliputi: 1) Membantu Pokja AMPL dalam mensosialisasikan Pamsimas kepada desa dan kecamatan; 2) Melakukan seleksi dan verifikasi proposal desa; 3) Menyusun daftar pendek (short list) desa sasaran Pamsimas berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi proposal desa dan menyampaikan kepada Ketua Pokja AMPL; 4) Melakukan koordinasi dengan DPMU antara lain dalam hal: -
Sinkronisasi rencana kerja tahunan (annual work plan)
-
Evaluasi RKM
-
Evaluasi dan pelaporan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Pamsimas
-
Menfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pamsimas;
5) Merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perbaikan pengelolaan Pamsimas kepada Ketua Pokja AMPL. 6) Menyusun laporan evaluasi triwulan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Pamsimas untuk disampaikan kepada Ketua Pokja AMPL; 7) Membantu Pokja AMPL dalam pembinaan penyelenggaraan Pamsimas, baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi.
B. Tata Cara Pembentukan Panitia Kemitraan Langkah-langkah pembentukan Panitia Kemitraan adalah sebagai berikut: 1) Ketua Pokja AMPL memimpin rapat Pokja AMPL dalam rangka persiapan pembentukan Pakem untuk menjelaskan pengertian , tugas, dan struktur keanggotaan Pakem; 2) Dalam hal Pokja AMPL telah memiliki unsur-unsur anggota Pakem secara lengkap, maka Ketua Pokja AMPL memimpin pemilihan anggota Pakem dan penyepakatan ketua dan wakil ketua Pakem. Pemilihan anggota Pakem didasarkan pada kriteria integritas dan kredibilitas. 3) Bilamana Pokja AMPL belum memiliki unsur-unsur anggota Pakem dengan lengkap, maka Pokja AMPL mengumumkan rencana pembentukan Pakem dan mengundang para pelaku daerah untuk
2
mengikuti seleksi anggota Pakem. Pemilihan anggota Pakem tetap didasarkan pada kriteria integritas dan kredibilitas. 4) Menyusun berita acara hasil pemilihan anggota Pakem untuk menjadi dasar pengesahan Pakem dengan Surat Keputusan Ketua Pokja AMPL Kabupaten/Kota
C. Laporan Hasil Pembentukan Panitia Kemitraan Laporan hasil pembentukan Panitia Kemitraan disampaikan kepada Ketua Pokja AMPL Nasional dengan melampirkan: 1. Salinan surat pemberitahuan Pokja AMPL perihal rencana pembentukan Pakem atau salinan undangan kepada Asosiasi Pengelola SPAM Perdesaan, BPSPAMS, LKM, LSM, maupun perguruan tinggi/sederajat untuk mengikuti seleksi anggota Pakem. 2. Berita acara hasil pemilihan anggota Pakem . 3. Salinan SK Ketua Pokja AMPL Kabupaten/Kota tentang Penyusunan Anggota Panitia Kemitraan Pokja AMPL Kabupaten/Kota
0. Pendanaan Operasional Pendanaan biaya operasional (BOP) Pakem melekat pada SKPD pengelola Pokja AMPL Kab/Kota. Ketentuan dan tata cara pencairan BOP Panitia Kemitraan ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota pelaksana Pamsimas. BOP Pakem digunakan untuk membiayai sekurang-kurangnya hal-hal berikut ini: 1. 2. 3. 4.
Penyelenggaraan rapat/pertemuan sosialisasi ; Pencetakan publikasi/lembar informasi, surat-surat, dan pengumuman; Penggandaan laporan evaluasi triwulan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Pamsimas; Perjalanan dinas monitoring dan evaluasi ke desa/kelurahan.
3
