PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN HIBAH INSENTIF DESA PROGRAM PAMSIMAS

Pedoman Umum Pelaksanaan Hibah Insentif Desa

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN HIBAH INSENTIF DESA PROGRAM PAMSIMAS

BAB I. PENDAHULUAN Pedoman Umum Pelaksanaan Hibah Insentif Desa (HID)Program PAMSIMAS ini disusun untuk menyajikan kerangka konsep, tujuan, strategi, sasaran dan pelaksanaan program Hibah Insentif Desa. Desa Pada dasarnya pelaksanaan program Hibah Insentif Desa ini juga dilakukan melalui pendekatan p berbasis kebutuhan masyarakat (Demand Demand Responsive Responsi Approach); dan terbuka untuk semua desa-desa sasaran Program Pasmimas baik desa regular maupun replikasi yang memenuhi persyaratan. persyaratan Program HID akan dilaksanakan selama 3 (tiga)) tahun dari 2010 sampai dengan 2012. Sumber pendanaan HID-Program Program Pamsimas iniada 2 yaitu: (1)Trust Trust Fund (TF) AusAID AusAIDdan (2) APBNRupiah Murni.Setiap etiap aspek dari pedoman ini berlaku terhadap HID yang didanai oleh TF AusAID maupun APBN-Rupiah Murni. Sekitar 3749 749 desa sasaran yang terealisasi pada tahun 2008-2010 2008 akan diseleksi dan dievaluasi untuk mendapatkan sekurang-kurangnya500 sekurang desa HID dan tidak lebih 1000 desa HID. HID Pedoman Umum ini harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan versi terbaru dari dokumen dokumen-dokumen Pedoman Pengelolaan Program gram [PMM], M], Pedoman Pelaksanaan di tingkat Masyarakat [VIM] serta Petunjuk Teknis lainnya yang telah diperbarui. diperbarui CPMU bertanggungjawab untuk pengamanan integritas dan transparansi proses seleksi dan penetapan desa penerima Hibah Insentif Desa berdasarkan daftar panjang pa yang dibuat oleh masing-masing masing Panitia Seleksi Provinsi (PPMU). Tim Konsultan PMAC, DMAC dan Fasilitator Masyarakat Keberlanjutan (FM-K K dan FM-HID) mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan menentukan keberhasilan capaian program HID ini ini, dimana :  PMAC membantu PPMU memberikan informasi yang benar pada saat tahap proses verifikasi dan perangkingan.  DMAC membantu DPMU mengumpulkan data program di desa serta memberikan informasi yang benar pada saat tahap proses pra-seleksidan pra seleksi;; membantu DPMU melakukan pemantauan dan pengawasan; memberikan pendampingan kepada FM-HID. FM  Fasilitator Masyarakat (FM (FM-K dan FM-HID) HID) membantu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan RKM HID;; membuat laporan kegiatan HIDdi desa.

PROGRAM PAMSIMAS

1


BAB II. TINJAUAN UMUM PROGRAM ROGRAM Secara konseptual septual Program Pamsimas telah memikirkan upaya-upaya upaya keberlanjutan yang terwujud dalam program/kegiatan perluasan (scalling scalling up) up dan pengarusutamaan (mainstreaming mainstreaming) baik ditingkat desa maupun tingkat kabupaten/kota kabupaten/kota.Untuk itu Program Pamsimas memberikan penguatan kapasitas kepada aparatur pemerintah daerah (SKPD yang terkait)maupun maupun kelompok masyarakat (BP (BP-SPAMS) desa sasaran agar mampu mendukung program/kegiatan perluasan dan pengarusutamaan dimaksud dimaksud. Di tingkat desa, keberlanjutan Program Pamsimas menjadi tangung jawab pemerintah desa dan masyarakat. Ada 5 aspekkeberlanjutan Sarana Air Minum dan Sanitasi (SAMS) yang menjadi perhatian Program Pamsimas, yaitu: 1) 2) 3) 4) 5)

Aspek Teknis : yaitu sarana dan prasarana yang yang ada mampu dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat sehingga memberikan manfaat secara terus menerus. Aspek Keuangan:: yaitu masyarakat secara swadaya mampu membiayai pengelolaan sarana dan prasarana yang ada bahkan untuk rencana pengembangannya, pengembangannya melalui lui pengumpulan iuranatau iuran tariff air minum dari masyarakat dan/atau sumber lain. Aspek Lingkungan:: yaitu terpeliharanya lingkungan sumber air baku dan lingkungan hidup masyarakat, melalui perubahan prilaku hidup yang bersih dan sehat. Aspek Kelembagaan: yaitu aitu adanya kelembagaan yang eksis dan berkualitas mampu mengelola sarana dan prasarana yang sudah terbangun, serta mewujudkan sasaran program Pamsimas. Aspek Sosial:: yaitu terjaminnya kesetaraan gender dan keberpihakan kepada masyarakat miskin di dalam mendapatkan akses air minum dan sanitasi. sanitasi

Program Hibah Insentif Desa merupakan salah satu upaya program Pamsimas untuk mendorong berjalannya upaya keberlanjutan di tingkat desa. Hibah Insentif Desa adalah salah satu sub-komponen D yang bertujuanmemberikan insentif atau penghargaan pada sejumlah desa (baik desa reguler maupun desa replikasi) Pamsimasyang Pamsimas telah melaksanakan program dengan baik dan melampaui standard kinerja dalam pengembangan hygiene, menggerakkan masyarakat dan mencapai target air minum dan sanitasi yang tertuang dalam RKM mereka untuk mengembangkan lebih jauh kesehatan lingkungan dan pengembangan ekonomi mereka. mereka Sebagai suatu reward/insentif insentif maka Hibah Insentif Desa ini akan ditawarkan kepada kepadaseluruh desa sasaranProgram Program Pamsimas berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan baik pada tahappraseleksimaupun tahap seleksi. Setiap desa HID akan mendapat dana sebesarminimal sebesar 100 juta rupiah sampai dengan maksimal 200 juta rupiah.. Bantuan HID akan diberikan dalam bentuk “Blok Grant” dan akan digunakan untuk meningkatkan dan memperluas cakupan layanan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat sebagaimana yang telah direncanakan dalam PJM ProAksi.

PROGRAM PAMSIMAS

2


Dana HID tidak diizinkan penggunaannya nggunaannya untuk: 1) Rehabilitasi Fisik. 2) Pengadaan sambungan rumah 3) Pembangunan sarana sanitasi rumah tangga (sanitasi individu). 4) Perbaikan sarana sanitasi sekolah. 5) Pembangunan pos atau kantor bagi LKM/BP LKM/BP-SPAMS. 6) Pengadaan atau pembebasan lahan. Dari 500 target desa HID, sekitar 116 desa HID akan dibiaya melalui dana Trust Fun Fund (TF) dan sekitar 384 desa HID lainnya akan dibiayai melalui rupiah murni (APBN). Dalam hal pendanaan, kontribusi dari masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota bukan menjadi suatu persyaratan, namun akan memberi nilai tambah bagi desa dalam persaingan. Desa-desa desa yang terpilih (desa penerima HID), melalui LKM akan menyiapkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan yang disebut Rencana Kerja Masyarakat untuk Hibah Insentif Desa (RKM-HID) (RKM yang penyusunannya dilakukan dengan proses yang sama seperti pada Program Pamsimas reguler. Gambar 1 menunjukkan secara keseluruhan skema proses seleksi dan penetapan desa HID.

PROGRAM PAMSIMAS

3


Catatan: 1) PPMU melakukan verifikasi terhadap longlist kab/kota yang diajukan oleh DPMU hasil dari proses praseleksi, dan seleksi(penilaian); (penilaian); dan serta kelengkapan dokumen/data masing-masing masing desa. 2) Verifikasi CPMU hanya akan dilakukan jika dirasa terdapat kejanggalan terhadap usulan calon desa HID (longlist) yang diajukan oleh PPMU. 3) Hasil verifikasi tingkat provinsi oleh PPMU : desa yang tidak memenu memenuhi kriteria riteria seleksi dapat mengikuti proses seleksi tahun berikutnya tetapi hanya diperkenankanmakasimal 2 ( dua) kali. Proses pemilihan desa penerima HID secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: PROGRAM PAMSIMAS

4


1) Tahap Pra-Seleksi dan Seleksi tingkat Kabupaten/kota, Kabupaten , dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota oleh DPMU (dengan mengaktifkan peran BPMD, DinKes, Bappeda dan DinasPU) dan DMAC (hanya memberi pertimbangan dan menyediakan data aktual), dan mengikutsertakan Fasilitator HID (jik (jika ada). Hasilnya adalah longlist desa HID kabupaten/kota. 2) Tahap Verifikasi dan perangkingan tingkat propinsi,, dilakukan di tingkat provinsi oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari PPMU dan PMAC.Hasilnya PMAC.Hasilnya adalah longlist desa HID provinsi. 3) Tahap Penetapan desaa tingkat pusat pusat, dilakukan di tingkat pusat oleh CPMU. CPMU Hasilnya adalah daftar desa penerima HID. 2.1 Tahap Pre-Seleksi dan Seleksi di tingkat kabupaten/kota Proses pemilihan desa HID dimulai dengan adanya Surat Ketua CPMU kepada Ketua PPMU untuk menyiapkan longlist desa HID per provinsi. Selanjutnya PPMU menyurati DPMU untuk melakukan pre preseleksi dan seleksi terhadap desa-desa desa reguler dan replikasi (sesuai Tabel 4)untuk untuk menentukan desa yang memenuhi syarat untuk masuk kedalam daftar panjang desa calon alon penerima HID. DPMU melakukan perangkingan terhadap desa yang memenu memenuhii syarattersebut dengan menggunakan kriteria seleksi/penilaian. PPMU juga meminta DPMU (dibantu oleh DMAC) untuk mengumpulkan data data-data data yang dibutuhkan dari LKM dan BP-SPAMS sebagai dasar dalam melakukan verifikasi dan menyusun daftar panjang (longlist) ( di tingkat provinsi. Ada tujuh (7) kriteria riteria yan digunakan dalam pre-seleksi desa untuk menentukan kelayakan desa untuk masuk ke dalam daftar panjang kabupaten/kota: - Pernah tidaknya berpartisipsi dalam seleksi HID sebelumnya - Jangka waktu berdirinya BPSPAMS - Cakupan layanan air bersih saat ini - Persentase realisasi RKM - Adanya ketersediaan sumber air untuk pengembangan layanan - Dusun sudah SBS (STOP dari Buang Air Besar Sembarangan) - Tidak ada penyalahgunaan dana masyarakat Kinerja desa-desa desa calon penerima HID dinilai dengan menggunakan angka 0 (nol) dan 1 (satu). (satu) Desa diberikan angka 1 apabila memenuhi kriteria pre-seleksi dan angka 0 apabila desa tidak memenuhi kriteria. Desa yang memenuhi syarat ke tahap seleksi/penilaian untuk masuk dalam daftar panjang adalah desa yang memenuhi seluruh (tujuh) kriteria diatas. diatas.Tabel Tabel 1 berikut ini menunjukkan indikator penilaian, kriteria, sumber data, dan keterangan.

PROGRAM PAMSIMAS

5


Tabel 1. Kriteria Pra-Seleksi Desa No

Indikator Penilaian

Kriteria

Sumber Data

Keterangan

1

Partisipasi dalam Seleksi HID

Belum pernah mendapat HID

Berita Acara Pra-Seleksi Kab/kota

Setiap desa hanya diperbolehkan ikut maksimal 2 (dua) kali dan belum pernah mendapat HID.

2

Keberadaan BP-SPAMS SPAMS

minimal 6 bulan

Berita Acara : Pembentukan BP-SPAMS

BP-SPAMS SPAMS sudah berdiri / terbentuk minimal 6 bulan lamanya.

3

Cakupan Layanan air bersih saat ini

≤ 70%

Field Book / Data Lapangan

Perbandingan jumlah total yg dilayani / jumlah total penduduk, maksimal mencapai 70%

4

Realisasi RKM

100%

MIS Modul 4 (431/411)

Perbandingan usulan dalam RKM / realisasi RKM

5

Ketersediaan Sumber Air untuk pengembangan layanan

> 0.4 ltr / dtk

Data Ketersediaan Sumber Air pada Dinas PU / Data Lapangan

Untuk memastikan bahwa ada potensi pengembangan hingga mencapai >75% cakupan layanan

6.

Dusun sudah SBS (STOP STOP dari Buang Air Besar Sembarangan)

N ≥ 1 (satu) dusun atau lebih (dalam satu desa sasaran penerima manfaat)

MIS ataudataDinas Kesehatan Kab/Kota

1.. Mnimal 1 (satu) dusun di desa sasaran penduduknya sudah stop BABS

Laporan BPKP Data penyalahgunaan dana di PPM

Keterlibatan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan dana BLM.

7.

Tidak ada penyalahgunaan dana masyarakat

Tidak ada

2.. Status stop BABS sudah berlangsung minimal 6 (enam) bulan.

Penjelasan Indikator Kriteria Pra-Seleksi: Pra 1) Partisipasi dalam Seleksi HID: desa regulerr dan desa replikasi yang belum pernah mendapat HID diperbolehkan mengikuti proses pre-seleksi seleksi namun maksimal hanya 2 (dua) kali.Hal ini dapat dibuktikan dari hasil berita acara praseleksi tahun sebelumnya serta SK SK--CPMU tentang Penetapan Desa Penerima HID Pamsimas. 2) Keberadaan BP-SPAMS: SPAMS: disyaratkan minimal sudah terbentuk selama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan bahwa dalam waktu 6 (enam) bulan sudah terbentuk aturan-aturan aturan sebagai suatu organisasi.

PROGRAM PAMSIMAS

6


3) Cakupan Layanan Air Minum saat ini: dana HID diharapkan dapat memenuhi 100% dari kekurangan cakupan akses/layanan air minum di desa penerima HID.Dana BLM BLM-HID sebesar Rp.100 - 200 juta, diharapkan dapat meningkatkan minimal 30% cakupan akses/layanan AM, yang dihitung dari jumlah total penduduk desa yang bersangkutan. 4) Realisasi Target Layanan RKM: kkriteria riteria ini untuk memastikan bahwa desa yang diusulkan sudah memenuhi target layanan yang tertuang dalam RKM Reguler/replikasi Reguler/replikasi baik untuk kesehatan, sanitasi maupun air minum, jika masih ada yang belum selesai (100%) maka tidak bisa diikutsertakan dalam proses pre-seleksi. 5) Ketersediaan Sumber Air: potensi sumber air baku yang memadai (kapasitas, kualitas, kontinuitas) akan menjamin efektifnya dana HID dalam meningkatkan cakupan akses/layanan air minum bagi penduduk. Untuk itu, data potensi sumber air harus akurat atau dapat pula dilakukan pengukuran debit di sumbernya. 6) Dusun sudah STOP dari Buang Air Besar Sembarangan (SBS): harus ada dusun yang sudah Stop BABS (minimal 1 (satu) dusun) di desa penerima manfaat / sasaran Pamsimas, dan status SBS S tersebut sudah berlangsung sela selama minimal 6 (enam) bulan. 7) Tidak ada penyalahgunaan dana masyarakat: desa esa yang layak untuk masuk kedalam daftar panjang harus bebas dari penyimpangan/penyalahgunaan penyimpangan/penyalahgunaan terkait pengelolaan dana masyarakat desa. Selanjutnya, DPMU dibantu dengan DMAC melakukan seleksi/penilaian desa untuk masuk ke dalam daftar panjang penerima HID. Ada 6 kriteria seleksi/penilaian yang digunakan untuk menentukan rangking dalam daftar panjangkabupaten/kota: - Kinerja Pembukuan LKM - Kualitas SPAMS - Operasional dan Pemeliharaan - Pencapaian SBS (ODF) - Pengembangan Cakupan Layanan SPAMS - Program Kerja LKM dalam pelaksanaan PJM Proaksi Setiap kriteria riteria mempunyai bobot yang berbeda berbeda-beda. Tujuan pemberian bobot tersebut adalah untuk memberi peringkat penilaian terhadap indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk kriteria terkait pengembangan cakupan layanan dan akses air minum dan sanitasi serta keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana, diberikan bobot yang tinggi karena dianggap mempunyaiperanan penting dalam penentuan kinerja LKM dan BPSPAMs BPSPAMs. Tabel 2 berikut ini menunjukkan indikator penilaian, bobot, dan keterangan.

PROGRAM PAMSIMAS

7


No.

Tabel 2. Kriteria Seleksi Desa dan Pembobotannya Indikator Penilaian Bobot Keterangan

1

Kinerja Pembukuan LKM

1.0

Mengukur Pengelolaan keuangan ngan LKM dan kemampuan pengelolaan.

2

Kualitas SPAMS

3.0

Mengukur kondisi dan keberfungsian sarana : indik indikator utama dari keberlanjutan sarana.

3

Operasional dan Pemeliharaan

2.0

Menunjukkan kemampuan keuangan BP-SPAMS: BP saat ini maupun untuk pengembangannya ke depan.

4

Pencapaian SBS (ODF)

2.0

Status SBS (ODF) menunjukkan kemajuan status kesehatan di masyarakat: salah satu contributor utama dalam pencapaian tujuan Pamsimas.

5

Pengembangan Cakupan Layanan SPAMS

1.0

Pengembangan cakupan layanan SPAMS: indikasi terhadap kepercayaan dan kepuasan terhadap BP-SPAMS. BP

6

Program Kerja LKM (PJM Proaksi)

1.0

Mengukur kemampuan LKM dalam melaksanakan PJMPJM ProAKSI dan bertambahnya penerima manfaat Pamsimas.

Penjelasan Indikator Penilaian: 1) Kinerja Pembukuan LKM: Ada 13aspek aspek pengukuran kinerja pembukuan LKM. LKM Instrumen Pengukuran Kinerja LKM dapat dilihat pada Appendix D. 2) Kualitas SPAMS: (1). Indik ndikator ator keberlanjutan sarana, kelengkapan dan keberfungsian SAMS akan lebih menjamin efektivitas pemanfaatan dana HID.(2) Kualitas air yang didistribusikan ke masyarakatt memenuhi syarat kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan. 3) Operasi dan Pemeliharaan: ada 2 (dua) hal yang akan dinilai yaitu (1) kemampuan BP-SPAMS BP melakukan sosialisasi sehingga masyarakat mau mengumpulkan iuran; (2) kemampuan BPBP SPAMS menghitung iuran iuran dan mengelolanya.Hal ini dapat menunjukkan kemampuan untuk berkembang. 4) Pencapaian SBS (ODF) (ODF): persentase jumlah dusun yang sudah mencapai 100% SBS dibandingkan dengan jumlah dusun intervensi Pamsimas. Status S SBS (ODF) menunjukan kemajuan status kesehatann di masyarakat. 5) Pengembangan Cakupan Layanan SPAMS: indikasi terhadap kepercayaan dan kepuasan terhadap BP-SPAMS. 6) Program Kerja LKM: Mengukur kemampuan LKM dalam melaksanakan PJM-ProAKSI PJM dan bertambahnya penerima manfaat Pamsimas. Kinerja dari enam indikator di atas dapat dibedakan kedalam 5 derajat indikator yaitu (1) buruk; (2) kurang; (3) cukup; (4) baik; dan (5) sangat baik. Sumber data dari setiap indikator ator harus berasal dari data yang sama antar satu desa dengan desa lainnya uuntuk menjaga kekonsistenan tenan dalam penilaian. Tabel 3 menunjukkan indicator penilaian kiner kinerja, sub indicator, derajat indicator, dan sumber data. Penilaian terhadap indicator yang mempunyai lebih dari satu sub sub-indikator adalah penjumlahan umlahan rata-rata. rata Misalnya: untuk indicator no 6, PJM Proaksi, utk sub indicator target cakupan pelayanan=4 (baik) dan untuk sub indicator jumlah kegiatan PJM proaksi yang masuk kedalam PJM Desa = 3 (cukup). Maka totalnilai total untuk indicator no 6, adalah 3.5 (= 4+3 /2). PROGRAM PAMSIMAS

8


Tabel 3: Derajat Indikator Kriteria Seleksi Desa HID No 1

2

Indikator Penilaian Kinerja

Sub Indikator

Kinerja Pembukuan LKM

Indikator kinerja pembukuan yang dilakukan

Kualitas SPAMS

Kelengkapan bangunan pokok dan fungsi

Jumlah pelanggan yang membayar iuran / Jumlah pelanggan pada bulan sebelumnya

3

O&M Cost recovery

(1) Buruk

(2) Kurang

0-4

5-8

Derajat Indikator (3) Cukup

(5) Sangat baik

11-12

13

Data website Indikator pengukuran kinerja pembukuan yang dilakukan oleh fasilitator

Bangunan lengkap/sesuai RKM dan sudah berfungsi tapi belum optimal (mis: tekanan kurang, salah penempatan sarana,)

Bangunan lengkap dan sudah berfungsi secara optimal

Survey Lokasi terhdap 1 sarana air minum dan 1 sarana sanitasi

40%< n 0%

60%< n 0%

80%< n %

Pembukuan BPSPAM

Iuran terkumpul hanya cukup untuk biaya operasional (termasuk honor petugas) dan pemeliharaan rutin

Iuran terkumpul hanya cukup untuk seluruh biaya operasional dan pemeliharaan (termasuk pergantian jika diperlukan)

Iuran terkumpul hanya cukup untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan ada sisa kas untuk penggantian mesin/alat dan pengembangan sarana (penyusutan)

Pembukuan BPSPAM

20%< ODF 40%

40%< ODF 0%

60%< ODF 0%

80%< ODF %

SIM modul 7

9-10

Bangunan Bangunan lengkap/sesuai RKM lengkap/sesuai RKM Bangunan tidak tapi belum berfungsi tapi belum berfungsi lengkap/sesuai dan membutuhkan dan membutuhkan rencana (RKM) dan perbaikan/penamba perbaikan/penambah tidak berfungsi han s.d 50% dari an s.d 25% (mis: sistem (mis: keliru belum tersedia perhitungan/desain) energi)

n < 20%

Sumber Data

(4) Baik

20%< n 40%

Iuran terkumpul Iuran terkumpul hanya cukup untuk hanya cukup untuk biaya operasional biaya operasi tapi tidak termasuk termasuk honor honor petugas petugas

4

Pencapaian ODF

Dusun ODF / Dusun intervensi Pamsimas

5

Pengembangan Cakupan Layanan SPAMS

Jumlah Pelanggan dibulan Jumlah pelanggan terakhir (n) / jumlah berkurang pelanggan di bulan n-2

Jumlah pelanggan tetap

0%< jumlah pelanggan10%

10%< jumlah pelanggan0%

Jumlah pelanggan di atas 20%

Pembukuan BPSPAM

Target Cakupan/Penerima < 50% Masyarakat manfaat PJM ProAksi Desa

n < 60% Masyarakat Desa

n < 70% Masyarakat Desa

n < 80% Masyarakat Desa

n  100% Masyarakat Desa

Dokumen PJM ProAksi (Survey)

< 25%

n < 40% dari kegiatan PJM Proaksi

6

Program Kerja LKM (PJM Proaksi)

PROGRAM PAMSIMAS

Jumlah kegiatan PJM Proaksi yang masuk dalam PJM/RKP Desa

ODF < 20%

0

n < 60% dari n  100% dari kegiatan PJM kegiatan PJM Proaksi Proaksi

9

Dokumen PJM/RKP Desa


2.2

Tahapan Verifikasi di tingkat Propinsi

Selanjutnya PPMU menerima daftar panjang dari setiap kabupaten/kota kabupaten dibawahnya, selain itu PPMU juga meminta DPMU (dibantu oleh DMAC) untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari LKM dan BPBP SPAMS untuk dasar melakukan verifikasi dan menyusun daftar panjang (longlist) longlist) di tingkat provinsi. Data-data tersebut adalah : - Berita Acara dan Peraturan Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan BP BPSPAMs - Laporan IMAS - RKM M Program Pamsimas - PJM ProAKSI dan/atau Rencana Kerja BP-SPAM BP - Pembukuan BP-SPAMS SPAMS - Dokumen serah terima pengelolaan asset - Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun Tahunan(2008, 2009 dan 2010) - Data SIM Modul 7 - Penilaian Kinerja Pembukuan LKM PPMU akan membentuk Panitia Seleksi untuk memverifikasi me dan menyusun daftar panjang (longlist) ( desa terbaik calon penerima HID berdasarkan urutan (rangking) tingkat provinsi. provinsi Kemudian emudian 10% dari jumlah desa terbaik (rangking teratas) disampaikan kepada CPMU, disertai dengan Berita Acara Verifikasi (form 6). Dalam hal proses verifikasi dan penilaian/perangkingan desa terbaik di tingkat provinsi memerlukan penjelasan lebih lanjut dari CPMU maka rapat verifikasi tersebut dapat mengundang implementing agency di tingkat CPMU Pamsimas. Panitia Seleksi adalah anggota PPMU PPMU (lintas sektor: Bapeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan BPMD/BAPERMAS) dibantu oleh tenaga ahli/konsultan PMAC yang ada di provinsi yang bersangkutan. Dalam kondisi tertentu Panitia Seleksi dari PPMU mempunyai hak suara/pilih, namun PMAC tidak memiliki hakk suara/pilih.Panitia Seleksi HID disyahkan dengan Surat Keputusan Ketua PPMU provinsi yang bersangkutan. 2.3

Penetapan Hibah Insentif Desa di Tingkat Pusat

Penetapan Desa Penerima HID Pamsimas adalah CPMU Pamsimas. Dalam proses penetapannya Ketua CPMU akan mengundang wakil w CPMU dari masing-masing masing kementerian serta Tenaga Ahli / KonsultanCMAC untuk verifikasi usulan Longlist Calon Desa HID dari setiap provinsi. provinsi Beberapa faktor kunci yang dapat menjadi dasar pertimbangan bagi CPMU dalam menentukan atau menetapkan Hibah Insentif Desa, yaitu:

PROGRAM PAMSIMAS

10


a) Jumlah desa sasaran (yang telah selesai implementasi) dan kabupaten/kota di masing-masing masing provinsi;  Mengingat bahwa jumlah mlah kabupaten/kota penerima Pamsimas di masing-masing masing provinsi tidak sama, maka CPMU dapat menetapkan jumlah desa HID dalam satu provinsi secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah desa implementasi yang sudah selesai difasilitasi. b) Daftar panjang dan peringkat per provinsi yang disusun secara kompetitif.  Mengingat penyusunan longlist usulan desa HID dilakukan di tingkat provinsi dan sangat tergantung dari kondisi di masing-masing masing masing daerah, maka akan ada kemungkinan rangking yang sama memiliki nilai yang berbeda. Dalam hal ini CPMU memilih nilai yang tertinggi. c) Pertimbangan perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat.  Berdasarkan anggaran yang teralokasi CPMU berhak menentukan prioritas provinsi dalam pelaksanaan Desa HID dengan mempertimbangkan hasil penilaian yang disampaikan provinsi.  Penentuan penerimaan besaran dana HID didasarkan kepada jumlah cakupan kepala keluarga (KK) penerima manfaat air bersih bersih. - Kelompok 1: Untuk desa dengan cakupan lebih dari 200 KK penerima manfaat, besaran dana HID sebesar 200 juta rupiah. - Kelompok 2: Untuk desa dengan cakupan antara 101 KK s/d 200 00 KK, besaran dana HID sebesar 150 juta rupiah. Untuk - Kelompok 3: Untuk ntuk penerima manfaat dibawah 100 1 KK, besaran dana yang diperole diperoleh adalah 100 juta rupiah.  Prioritas pendanaann dalam setiap kelompok diberikan kepada desa dengan jumlah KK penerima manfaat yang paling tinggi 2.4

Kerangka Waktu Pelaksanaan

Kerangka waktu pelaksanaan HID dibagi menjadi2 bagian, yaitu (1) kerangka waktu pencapaian yaitu pembagian target realisasi desa HID per tahun, tahun dijelaskan dengan Tabel 4;; dan (2) kerangka waktu pelaksanaan HID yaitu mulai dari proses pra-seleksi pra seleksi sampai proses penyelesaian dan serah terima proyek, proyek dijelaskan dengan Gambar 2. Rencana pelaksanaan HID Program Pamsimas terhadap 500 desa akan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012. Adapun target desa HID pertahun serta sumber pembiayaannya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

PROGRAM PAMSIMAS

11


Tabel 4. Rencana Realisasi Realisasi Pelaksanaan HID Program Pamsimas SUMBER DANA

Trust Fund- AusAID APBN-Rupiah Murni

Target Desa HID 2010

2011

30 desa

± 86 desa

Desa 2008

Desa 2008 dan 2009

2012

± 384 desa Desa 2009 dan 2010

Siklus waktu pelaksanaan kegiatan hibah insentif desa ini adalah maksimal 12 (dua belas) bulan dan diharapkan terlaksanana dalam satu tahun yang sama. Keseluruhan rencana pelaksanaan HID mulai dari seleksi desa sampai proses serah terima, dapat dilihat pada Gambar 2. Jadwal pelaksanaan program HID tipikal mulai dari proses pra seleksi di tingkat kabupaten/kota sampai proses penetapan desa HID di pusat secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

PROGRAM PAMSIMAS

12


Tabel 5. Kegiatan Tipikal Pelaksanaan HID Kegiatan Tipikal Pelaksanaan HID

Perkiraan Kebutuhan Waktu Perkiraan selesai

A. Proses Pra Seleksi,, Seleksi dan Penyusunan Longlist - Kab/Kota dan Provinsi

8minggu

-

Penyampaian surat dari CPMU ke PPMU untuk mempersiapkan longlist calon desa HIDdari dari masing-masing masing provinsi.

Minggu ke-1

-

Penyampaian surat dari PPMU ke DPMU untuk melakukan lakukan proses pra praseleksi dan seleksi calon desa HID kab kab./kota.

Minggu ke-2

-

DPMU mengumpulkan data desa serta melakukan pra-seleksi untuk mendapatkan desa--desa yang layak, selanjutnya melakukan seleksi penilaian untuk mendapatkan longlist kab/kota. Menyampaikan ke PPMU PPMU.

Minggu ke-6

-

PPMU melakukan verifikasi terhadap hasil seleksi yang dilakukan DPMU DPMU.

Minggu ke-7

-

PPMU dan DPMU bersama-sama bersama melakukan perangkingan dan penyusunan longlist, longlist selanjutnya PPMU menyampaikan 10% dari desa dengan rangking terbaik/teratas terbaik kepada CPMU.

Minggu ke-8

B. Penetapan Desa HID – CPMU, Pusat

4 minggu

-

CPMU melakukan verifikasi terhadap usulan PPMU

Minggu ke-09

-

CPMU menetapkan desa penerima HID

Minggu ke-10

-

CPMU mengumumkan desa penerima HID kepada PPMU dan DPMU serta menginformasikan nginformasikan kepada WB

Minggu ke-11

-

DPMU memberitahukan mberitahukan LKM untuk mempersiapkan penyusunan RKM RKMHID

Minggu ke-12

C. Penyusunan dan Pelaksanaan RKM-HID – Kab/Kota dan Desa

21 minggu

-

Persiapan dan Penyusunan RKM RKM-HID

Minggu ke-17

-

Evaluasi RKM-HID

Minggu ke-18

-

Persetujuan dan Penandatanganan SPPB-HID SPPB

Minggu ke-19

-

Pelaksanaan RKM-HID HID

Minggu ke-33

-

Serah kelola Aset

Minggu ke-33

PROGRAM PAMSIMAS

13


Gambar 2. Jadwal Pelaksanaan Program HID

PROGRAM PAMSIMAS

14


2.5

Manajemen Proyek

CPMU bertanggung jawab untuk memantau dan mendorong stakeholder terkait melaksanakan program HIDsecara tepat waktu dan berkualitas, dan melaksanakan manajemen proyek, keuangan dan manajemen resikonya serta pelaporan secara memadai atas pembelanjaan hibah. PPMU bertanggung jawab untuk melakukan proses seleksi yang adil dan transparan, untuk memastikan bahwa desa dengan kinerja terbaik baik yang terpilih untuk diusulkan menerima hibah insentif desa. PPMU juga harus membangun suasana kompetisi diantara DPMU dengan mendorong pemerintah daerah masing masingmasing untuk mendukung baik dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan ngan terhadap desa nominasi mereka jika terpilih, sebagai pertimbangan per dalam penentuan rangking. DPMU memililiki peranan penting guna memastikan bahwa hanya desa-desa yang memenuhi kriteria yang diusulkan ke Panitia anitia Seleksi Provinsi Provinsi, untuk dirangking menjadi daftar longlist provinsi. provinsi Proses pra-seleksi dan seleksi memungkinkan DPMU memberikan dukungan kepada desa-desa desa desa terbaiknya. terbaiknya Hal-hal hal yang sudah diatur dalam pengelolaan pelaksanaan proyek Pamsimas saat ini juga diterapkan dalam program HID ini. Dana hibah yang disetujui sebagaimana yang tertuang dalam SPPB-HID SPPB akan disalurkan kepada LKM melalui Rekening Khusus dengan dua (2) kalii pembayaran. Mekanisme penarikan dana HID dapat dilihat padabagian bagian 3.2 dan Appendix C.

PROGRAM PAMSIMAS

15


BAB III.PELAKSANAAN PELAKSANAAN PROYEK Tanggal efektif berlakunya program HIDdi desa adalah tanggal saat penandatanganan kesepakatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah Insentif Desa (SPPB-HID) antara PPK PamsimasSatker Pamsimas PIP (Kabupaten/Kota) mewakili pemerintah daerahdan Koordinator LKM mewakili desa terpilih terpilih. SPPB-HID hanya akan ditanda-tangani jika RKM-HID(yang RKM (yang disusun mengacu kepada PJM ProAKSI) telah di evaluasi Panitia Evaluasi, diperbaiki oleh LKM dan diterima oleh DPMU. Selanjutnya LKM segera menyusun jadwal pelaksanaan Rencana Kerja Masyarkat [RKM] HID,untuk diselesaikan an dalam tahun anggaran bersangkutan dan dalam jadwal pelaksanaan HID secara keseluruhan [Gambar 2],, dengan memperhatikan waktu dan sumber daya yang ada dan kapasitas BP-SPAMSsebagai unit pelaksana (satlak). Program HID harus dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Proyek / Project Management Manual [PMM] dan Manual Pelaksanaan tingkat Masyarakat / Village Implementation Manual [VIM]. [VI Jika tidak secara khusus disebut atau diubah dalam Petunjuk Pelaksanaan HID ini,, maka Petunjuk Teknis (PT) PAMSIMAS versi terbaru harus diterapkan – pada tahapan/proses seperti pada Tabel Tabe 6 berikut : Tabel 6. Daftar Petunjuk Teknis Program PAMSIMAS yang digunakan dalam HID 1 2 3 4 5 6

Perencanaan Kegiatan Pamsimas Tingkat Masyarakat Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas Tingkat Masyarakat Pemeliharaan dan Keberlanjutan Program Tingkat Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat Pengamanan Lingkungan dan Sosial Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan,

Kontribusi dari Pemerintah kabuapten abuapten/kota dan kontribusi dana tunai masyarakat atau lainnya sangat didorong tetapi tidak bersifat wajib. Pernyataan adanya dukungan ini dapat disampaikan/dilampirkanpemerintah /dilampirkanpemerintah daerah pada saat pengajuan longlist desa HID Kab/kota. Fasilitator Masyarakat untuk HIbah Insentif Desa (FM-HID) (FM HID) adalah fasilitator dengan spesifikasi tteknik (WSS) yang dipekerjakan secara purna waktu dengan pengalaman luas di bidang pemberdayaan masyarakat akan ditugaskan untuk membantu LKM/BP-SPAMS selama pelaksanaan proyek. proyek Untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat serta kesehatan, FM FM-HID HID akan mendapat mend dukungan/bantuan dari Tim Fasilitator Keberlanjutan yang lain. 3.1

Perjanjian Pemberian Hibah

Pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah Insentif Desa ((SPPB-HID) antara PPK Pamsimas Satker PIP (Kabupaten/Kota) dan Koordinator LKM atas nama masyarakat dapat segera dilaksanakan setelah DPMU menerima RKM-HID final.

PROGRAM PAMSIMAS

16


Kesepakatan (SPPB) ini maksimum berlaku untuk jangka waktu enam (6) bulan, tetapi pekerjaan fisik harus telah selesai selambatnya bulan Desember,, dan persyaratan administrasi yang bersifat wajib harus telah dipenuhi selambatnya tanggal 31 Desember pada tahun yang sama . Dana HID akan disalurkan kepada LKM melalui anggaran Satker PIP Kab./Kota. Kab./Kota Setiap anggaran yang tidak terbelanjakan akan ditamb ditambahkan dan dikembalikan untuk alokasi HID tingkat provinsi. 3.2

Pencairan Dana dan Pengelolaan Keuangan

Dana HID akan dikelola dan disalurkan secara langsung dari Satker PIP PPK Pamsimas Kabupaten/Kota ke rekening khusus LKM untuk HID dalam 2 tahap,yaitu tahap I sebesar 50% dan tahap II sebesar 50%. Proses penarikan dana dapat dilihat pada Appendix C. Persyaratan penarikan dana HID adalah sebagai berikut: Pembayaran 1 [T1] lima puluh [50 [ %]yaitusetelah penandatanganan SPPB HID; HID Pembayaran 2 [T2] lima puluh [50 [ %]yaitu setelah elah 90% dari T1 terbelanjakan dan dipertanggungjawabkan oleh LKM; LKM Penarikan uang dari rekening khusus baru dapat dilakukan jika terdapat 3 specimen tanda-tangan tanda yaitu: Koordinator LKM, Bendahara LKM dan Ketua BP-SPAMS, dan sangatt disarankan satu dari ketiganya adalah seorang wanita. Dokumen dan administrasi yang diperlukan untuk penarikan dana HID harus mengikuti aturan PAMSIMAS regular sebagaimana ditetapkan dalam PMM. P Petunjuk/Pedoman Teknis yang paling relevan dalam hal pengelolaan lolaan keuangan, prosedur pembukuan serta pelaporan, adalah:  Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa ditingkat masyarakat masyarakat.  Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan  Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 3.3

Pendampingan ampingan Masyarakat

Untuk mendukung keberlanjutan di tingkat masyarakat, maka Satker PKP-AM PKP akan merekrut Tim Fasilitator Masyarakat Keberlanjutan yang terdiri dari Fasilitator Masyarakat Keberlanjutan (FM-K) dan Fasilitator Masyarakat HID (FM-HID). (FM Satker PKP-AM Provinsiakan akan menugaskan seorang FM-HID untuk menyediakan dukungan yang berkualitas, saran dan pendampingan kepada masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan RKM-HID. Setiap FM-HID F akan bekerja di satu desa HID mulai dari tahap persiapan, perencanaan/penyusunan RKM RKM-HID sampai pada pelaksanaan HID tersebut selesai. selesai Fasilitator Masyarakat HID akan memberikan bantuan teknis, saran/nasehat, dan pendampingan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa H Hibah bah tersebut dilaksanakan secara tepat mutu, waktu, efektif dan pemanfaatan yang berkelanjutan. DPMU dan Tim DMAC akan menyediakan dukungan teknis yang diperlukan, sedangkan Tim PMAC akan melakukan pendampingan yang intensif bagi FM-HID.

PROGRAM PAMSIMAS

17


Peran FM-HID sangat penting dalam menentukan keberhasilan prog program ram HID,termasuk dalam pengembangan suatu model “best practice”menggerakkan/mobilisasi mobilisasi masyarakat baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional nasional. Fokus utama tugas FM-HID HID adalah memfasilitasi LKM dan Satlak (BPSPAMS) dalam merencanakan dan melaksanakan program hibah insentif desa. FM-HID F bertugas hanya pada 1 desa sasaran HID. Dalam hal terdapat lebih dari 1 desa sasaran HID dalam 1 kabupaten/kota maka setiap desa didampingi oleh 1 (satu) orang FM-HID. HID. Dalam melaksan melaksanakan tugasnya, FM-HID HID akan melaporkan kegiatannya kepada FM-K FM bidang teknik. Secara rinci tugas FM-HID HID mencakup hal-hal hal sebagai berikut: 1)

2) 3) 4) 5) 6)

Memfasilitasi LKM dan BPSPAM dalam melakukan persiapan rencana kegiatan HID mulai dari penyusunan RKM hingga serah terima prasarana terbangun kepada BP BP-SPAMS. Jadwal tentative harus dikoordinasikan dan disepakati bersama antara F F-HID,, DMAC dan PPK Pamsimas pada Satker PIP Kabupaten/Kota; Melakukan kajian kebutuhan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan dan mendukung per perkuatan LKM/BP-SPAMS untuk mengelola pelaksanaan kegiatan HID; Memberikan bimbingan kepada LKM maupun BPSPAMS selaku pelaksana kegiatan dalam merealisasikan usulan rencana kegiatan dalam RKM-HID berikut penyusunan laporan pelaksanaannya; Mengisi dan mengupdate date data MIS secara tepat waktu dan menyerahkan laporan deskriptif kepada Fasilitator asilitator Keberlanjutan (F (FK) Bidang Teknik dan Koordinator Fasilitator. Membantu DPMU penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan HID (fisik dan non fisik); fisik) Menyerahkan laporan, data MIS dengan data yang akurat, dan laporan deskriptif kepada DMAC secara tepat waktu;Laporan Laporan yang harus diserahkan oleh FM-HID FM yaitu: (1) Laporan Bulanan/Monthly Bulanan/ Reports Laporan ini harus diserahkan akhir bulan pada bulan yang bersangkutan kepada FM-K Teknik dan DMAC, berisi penjelasan progress kegiatan utama sesuai sesu output yang telah ditetapkan, sesuai dengan ’field-book’ ’ dan ’log-book’ MIS Pamsimas. (2) Laporan Triwulanan/Quarterly Triwulanan/ Progress Reports, Laporan ini harus diserahkan paling lambat akhir bulan pada periode triwulan kepada FM-K Teknik dan DMAC, berisi penjelasan pencapaian progress pelaksanaan berhubungan dengan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator), sesuai dengan skema dan input yang diharapkan untuk input Laporan Progre Progres MIS.Selain itu lapora laporan ini berisi mengenai issue penting yang terjadi dalam program dan memberikan rekomendasi terkait aspek teknis proyek sebagai pembelajaran pembelajaran. (3) Laporan Khusus Laporan ini dimasukan sewaktu sewaktu-waktu waktu berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang terjadi dan atas permintaan aan pengendali program.

Persyaratan Kualifikasi FM- HID ID yang dibutuhkan harus memenuhi kriteria di bawah ini :  

Lulusan Universitas Sarjana/S1 dibidang Teknik Sipil/Lingkungan, serta berusia maksimal 30 tahun; Dapat berasal dari luar kabupaten/kota tempat penugasan, namun harus pernah tinggal di kabupaten/kota daerah penugasan.

PROGRAM PAMSIMAS

18


3.4

Keberlanjutan Program

Fasilitator akan memberikan perhatian khusus pada hal-hal hal hal terkait isu keberlanjutan – yang paling kritis bagi keberhasilan pelaksanaan naan program HID, termasuk memastikan an kualitas dan kontrol kualitas, rencana tindak anti korupsi, pengadaan barang dan jasa, pemelih pemeliharaan araan lingkungan dan sosial, so isue gender, operasional dan pemeliharaan. Penjaminandan Kontrol Kualitas Seorang Fasilitator itator akan ditugaskan ditugaskandi desa untuk mendukung LKM/BP-SPAMS SPAMS selama pelaksanaan program HID. Salah satu indikator ator kinerja Fasilitator yang akan diperhitungkan adalah penyampaian laporan kemajuan bulanan secara tepat waktu, dimana akan disertakan daftar periksa pemastian kualitas / QA. Apabila isue terkait dengan ketidaksesuaian diketahui, diketahui, fasilitator harus segera mengingatkan BP-SPAMS dan melakukan langkah koreksi yang diperlukan . Dengan ditugaskannya satu orang fasilitator secara penuh waktu, diharapkan keberlangsungan program dapat lebih meningkat, terutama pada kualitas pekerjaan dan peningkatan kapasitas dan kemampuan BPSPAMS dalam hal pengoperasian dan pemeliharaan. pemeliharaan Rencana Tindak Anti-Korupsi Korupsi Sampai dengan 80% dari anggaran RKM diperkirakan diperkirakan akan dibelanjakan untuk pekerjaan fisik dengan kandungan pembelian materia material yang tinggi dari pihak ketiga.. Cara paling praktis dan nyata untuk memerangi korupsi dan penyuapan adalah dengan memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai sesu dengan peraturan raturan dan pedoman. pedoman Penyimpangan atau pelanggaran prosedural yang cukup serius tidak akan ditolerir dan mengakibatkan pemberian HID dibatalkan/dihentikan. Pengadaan Barang dan Jasa Proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan HID harus mengacu kepada P Petunjuk Teknis pengadaan Barang dan Jasa di tingkat Masyarakat Program Pamsimas Reguler. Kegiatan ini akan mendapat perhatian khusus dari CPMU dan Bank Dunia. Jika prinsip-prinsip prinsip keadilan, persaingan dan keterbukaan serta seluruh petunjuk teknis pelaksana sudah diterapkan maka hasil apapun harus dapat diterima. Safeguard Lingkungan ngkungan dan Sosial Pada umumnya dampak sosial ial dan lingkungan dari program PAMSIMAS diklasifikasikan beresiko rendah. rendah Namun dampak potensial dari kegiatan proyek harus dianalisis dianalisis, tanpa memperhatikan besar atau kecilnya harus diidentifikasi dan diantisipasi. Perhatian khusus harus diberikan pada aspek-aspek aspek yang berpengaruh pada keberlangsungan, keberlangsungan seperti :  Perhatian khusus pada kestabilan tanah atau ketisakstabilannya pada penempatan prasarana; pra  Sejarah kekeringan yang parah dan kejadian banjir harus diverifikasi melalui orang-orang orang berusia lanjut;  Pengelolaan daerah tangkapan dan potensi salah kelola oleh pihak lain;  Akuisisi tanah nah dan isu pemindahan penduduk;  Potensi masalah penggunaan bersama air yang diketahui, terhadap adap kuantitas dan kualitas air, air misal untuk irigasi dan industri PROGRAM PAMSIMAS

19


Diharapkan bahwa hal-hal hal terkait dengan pemeliharaan lingkungan dan so sosial ial ditelaah secara seksama dalam program HID sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Lingkunan dan Sosial. Sosial Isu Gender Kecuali jika menyatu dalam program, isu gender gender sering tidak dikelola sungguh-sungguh. sungguh RKM-HID akan memasukan isu gender disetiap tahapan dalam pro proses perencanaan dan pelaksanaan sanaan untuk memastikan bahwa program HID ID mempunyai dampak yang positif dan berkelanjutan bagi kaum perempuan di dalam masyarakat. Operasional dan Pemeliharaan Pengembangan kemampuan BP-SPAM BP dalam pemeliharaan dan operasionalnya [untuk melakukan hal yang benar] dan kapasitasnya [untuk melakukan segala sesuatu dengan benar] harus disatukan dengan seksama dalam rencana kerja. Peningkatan kapasitas BP-SPAMS untuk mengelola, mengoperasikan dan memelihara fasilitas air minum inum dan sanitasi yang telah diperluas hingga menambah tingkat kepelayanannya adalah salahh satu indikator indikator kunci kinerja dan akuntabilitas fasilitator. Kegiatan operasi dan pemeliharaan secara umum akan mengikuti me Petunjuk Teknis untuk O&M. 3.5

Sosialisasi Program

Konsep HID telah diperkenalkan kepada pemangku kepentingan saat workshop rregional pada bulan Oktober 2009 dan Juni 2010,, serta dalam kegiatan roadshow pada bulan Juli-September Juli September 2010. Material sosialisasi HIDakan akan ditampilkan dan dapat didownload dari website PAMSIMAS dan menjadi sumber informasi bagi para stakeholders.Program stakeholders HID menyediakan peluang bagi keterlibatan sektor se swasta dalam pengembangan masyarakat, dalam mendukung program CSR mereka. 3.6

Management anagement Information System dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme dan prosedur untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aan program Pamsimastelah diatur dengan lengkap dalam PMM, VIM dan Petunjuk Teknis yang diterbitkan (versi terbaru). Fasilitator HID yang direkrut diwajibkan wajibkan melakukan pemantauan dan pengawasan dilapangan secara rutin selama periode pelaksanaan HID HID.Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan mengikuti Petunjuk Teknis dalam Pemantauan, Evaluation dan Pelaporan [versi terbaru]. 3.7

Koordinasi Pengelolaan Proyek

Hibah Insentif Desaini harus dilihat sebagai satu kesatuan dalam Program Pamsimas secara keseluruhan. Oleh karena itu semua pihak/pemangku kepentingan baik unit pengelola proyek yang ada dan pengaturan kerja serta koordinasi di tingkat Kabupaten/kota [DPMU], provinsi [PPMU] dan di tingkat pusat [CPMU] serta konsultan advisori,, DMAC, PMAC dan CMAC masing-masing masing masing akan memasukkan pengelolaan program HID dalam lingkup kerja mereka. Di tingkat masyarakat, LKM akan menunjuk Satlak sebagai satuan pelaksana kegiatanHID. kegiatan Unsur keanggotaan Satlak merupakan kelompok pengguna sarana dalam BP-SPAMS. BP ---------------oo00oo-------------PROGRAM PAMSIMAS

20


Daftar Appendix Appendix A

23

Appendix B

Formulir Penilaian Desa Calon Penerima HID …………………………... Kerangka Acuan Panitia Seleksi Provinsi Provinsi……………………………….…

Appendix C

Mekanisme Pencairan Dana HID………………………………………….. HID…………………………………………..

27

Appendix D

Instrumen Pengukuran Kinerja LKM ………………………………………

28

Appendix E

Format Surat Menyurat Proses Seleksi …………………………………..

29

PROGRAM PAMSIMAS

24

21


Appendix A

PROGRAM PAMSIMAS

22


Appendix B KERANGKA ACUAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI HIBAH INSENTIF DESA PROGRAM PAMSIMAS

I.

PENDAHULUAN

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan upaya penyediaan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang berpenghasian rendah terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Dalam hal ini Program Pamsimas memberikan dana sPanitiaulan s sebesar Rp.192.500.000,- Disamping itu pemerintah daerah kabupaten/kota menye menyediakan diakan dana pendukung sebesar Rp. 27.500.000,- serta masyarakat desa menyediakan dana pendukung dalam bentuk incash (Rp. 11.000.000,-)) dan inkind (Rp. 44.000.000,-). 44.000.000, ). Dengan adanya keterlibatan masyarakat desa baik dalam proses perencanaan, persiapan dan pe pelaksanaan, laksanaan, maupun dalam menyediakan dana maka diharapkan masyarakat lebih menghargai dan merasa memiliki sarana prasarana yang dibangun serta ikut berperan aktif dalam menjamin keberlanjutannya. Untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan sarana yang terban terbangun gun maka dibentuk Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS). (BP SPAMS). Selain itu dengan adanya BP BP-SPAMS diharapkan juga ada rencana pengembangan yaitu perluasan cakupan layanan di masyarakat. Dalam hal ini BP-SPAMS SPAMS jelas tidak dapat bekerj bekerjaa sendiri, harus ada kebersamaan di dalam masyarakat serta dukungan dari Pemerintah Desa dan LKM sebagai badan pembina. Pada tahun 2009, Program Pamsimas mendapat dukungan dana dari AusAID dalam bentuk Hibah. Salah satu pemanfaatan dana hibah tersebut adalah ada untuk mendukung Sub-komponen komponen 4.1 4. Hibah Insentif Desa (HID).Hibah Insentif Desa hanya diberikan kepada desa yang mempunyai kinerja sangat baik dalam hal pengelolaan maupun pengembangan sarana serta peningkatan layanan kepada masyarakat. Setiap desa yang terpilih dengan kinerja terbaik akan diberikan dana pengembangan sebesar Rp 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000. Mengingat dana Hibah Insentif Desa (HID) tersebut tidak diberikan kepada semua desa maka untuk menilai secara objektif desa yang memiliki kinerja terbaik perlu dibentuk Panitia Seleksi HID. Keberadaan Panitia Seleksi HID adalah ditingkat provinsi. Kompetisi dilakukan antara desa penerima Program Pamsimas dalam satu wilayah provinsi. Pada Tahun Anggaran 2010, desadesa-desa Pamsimas yang berkompetisi adalah desa-desa desa penerima program Pamsimas tahun 2008 dan 2009 namun yang mendapatkan HID hanya 30 desa. desa Pada tahun 2011 desa-desa desa yang berkompetisi adalah semua desa 2008 dan 2009 yang belum pernah mengikuti proses seleksi pada ta tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2012,, HID akan dikompetisikan oleh desa desa-desa sasaran 2009 dan 2010 yang belum pernah ikut seleksi HID dan didanai melalui APBN.

PROGRAM PAMSIMAS

23


II.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari pembentukan Panitia Seleksi Hibah Insentif Desa ini adalah untuk ntuk melakukan proses seleksi terhadap desa-desa desa yang diajukan oleh kabupaten/kota dalam rangka kompetisi untuk mendapatkan dana hibah insentif desa Program Pamsimas. Sasaran yang diharapkan dari pembentukan Panitia Seleksi ini adalah tersusunnya daftar panjang nama calon desa dengan kriteria terbaik dari desa-desa desa yang sudah pernah ernah mendapat Program Pamsimas, Pamsimas baik desa regular maupun desa replikasi. III.

PENTINGNYA PANITIA SELEKSI HID

Alasan penting/perlunya perlunya Panitia Seleksi HID dibentuk adalah: 1). Untuk meminimalkan aspek subjektifitas dan intervensi dalam penentuan desa penerima HID. 2). Untuk lebih menjamin proses oses pemilihan dilakukan secara adil dan kompetitif. 3). Untuk memastikan (verifikasi) keabsahan, kelengkapan desa-desa desa yang diusulkan oleh DPMU.

IV.

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI HID

1)

Proses Pembentukan Sosialisasi mengenai Hibah Insentif Desa tel telahh dimulai oleh CPMU dalam kegiatan Rapat Koordinasi Regional dan dilanjutkan melalui kegiatan Roadshow. Direktur PAM DJCK melalui Ketua CPMU akan menyurati PPMU meminta agar membentuk Panitia Seleksi Hibah Desa serta memulai proses seleksi. Bersama dengan surat Ketua CPMU terlampir Pedoman Umum Pelaksanaan Hibah Insentif Desa yang berisi antara lain (1)) Kerangka Acuan Kegiatan Panitia Seleksi HID, (22) Formulir Penilaian (3) Format Surat Perjanjian Pemberian Bantuan HID, dan (4) Proses Pencairan dana dari rekening khusus LKM. Yang menjadi Panitia Seleksi adalah anggota PPMU (lintas sektor: Bapeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan BPMD/BAPERMAS) dibantu olehtenaga ahli/konsultan PMAC yang ada di provinsi yang bersangkutan. Dalam kondisi tertentu Panitia Seleksi dari PPMU mempunyai hak suara/pilih, namun PMAC tidak memiliki hak suara/pilih. Panitia Seleksi HID disyahkan dengan Surat Sur Keputusan Ketua PPMU Pamsimas provinsi yang bersangkutan.

2)

Struktur Organisasi dan Tugas Panitia Seleksi Adapun struktur organisasi dan tugas Panitia Seleksi HID adalah sebagai berikut :

PROGRAM PAMSIMAS

24


1). Ketua, 1 orang Tugas: mengkoordinasikan proses pemilihan desa HID ke semua pihak terkait; dan memimpin proses perangkingan desa-desa desa nominasi; dan memastikan semua proses penentuan desa HID sesuai dengan petunjuk umum pelaksanaan. 2). Sekretaris, 1 orang Tugas: menyiapkan proses surat menyurat terkait dengan proses verifikasi dan perangkingan/longlist rangkingan/longlist desa penerima HID tingkat provinsi;; menyusun jadwal rencana kerja Panitia Seleksi; mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan, kegiatan data-data data desa nominasi; dan menyiapkan laporan proses verifikasi dan perangkingan tersebut. 3). Anggota 3 orang (termasuk termasuk PMAC) Tugas: membantu proses , melakukan verifikasi desa-desa nominasi dan data yang diragukan atau kurang sesuai, sampai penyusunan pen rangking/longlist desa penerima enerima HID tingkat provinsi. Masa tugas Panitia Seleksi HID adalah kurang lebih satu setengah bulan terhitung dari diterbitkannya SK-PPMU PPMU terhadap Panitia Seleksi sampai tersusunnya daftar 10% desa terbaik dan pembuatan laporan pelaksanaan kepadaPPMU Pamsimas. 3).

Tugas Panitia seleksi adalah: a). Melakukan verifikasi usulan DPMU tentang desa penerima HID; b). Melakukan perangkingan desa desa-desa nomimatif. c). Menyampaikan dan melaporkan hasil verifikasi dan perangkingan kepada PPMU.

4)

Jadwal Kegiatan Panitia Seleksi menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi dimasing-masing dimasing daerah segera setelah dibentuk oleh Ketua PPMU. Jadwal kegiatan kiranya dapat disusun secara efektif dengan mengacu kepada Pedoman Umum Pelaksanaan HID ini dan tidak mengabaikan setiap proses/tahapan.

5).

Pelaporan Panitia wajib membuat laporan pelaksanaan seleksi HID di wilayahnya masing-masing masing dan disampaikan kepada PPMU PMU Pamsimas.

V.

PENUTUP Segala pembiayaan yang dibutuhkan oleh Panitia Seleksi Hibah Insentif Insentif Desa dalam melakukan proses verifikasi dan perangkingan desa HID tingkat provinsi menjadi tanggung jawab PPMU Pamsimas yang bersangkutan. ----------oo0oo--------

PROGRAM PAMSIMAS

25


Appendix C Mekanisme Pencairan Dana HID

PROGRAM PAMSIMAS

26


AppendixD Instrumen Pengukuran Kinerja Sekretariat – LKM Nama LKM Desa/Kel.

: :

No

Kecamatan Kab/Kota

: :

Aspek Pengukuran

Nilai

Catatan

Kebijakan Keuangan 1

Semua Kebijakan disusun LKM berdasarkan AD/ART

2

LKM menyusun dan menetapkan RKM I & II

3

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui oleh ketua LKM Sistem Akuntansi 4

6

Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan sesuai tanggal transaksi Pencatatan dilakukan tepat waktu dan laporan ditutup tanggal 25 setiap bulan Rekening Bank menggunakan nama Lembaga bukan nama pribadi

7

Specimen Rekening Bank di tandatangani 3 orang dari LKM

8

9

Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai ditangan bendahara  Buku Kas : - Tanggal : ................................. - Jumlah : Rp. ...........................  Uang Tunai Di Bendahara: - Tanggal : ............................... - Jumlah : Rp. .......................... Saldo buku bank sama dengan saldo di rekening bank

10

Dana Kas (tunai) di tangan Bendahara, tidak boleh lebih dari Rp. 2 juta

5

Pelaporan dan Monitoring 11 12 13

Laporan keuangan & RKM di pasang di papan informasi pada tempat yang strategis LKM melakukan pengeluaran dana berdasarkan RPD yang telah disetujui LKM membuat pembukuan Laporan Pertanggung-jawaban Dana (LPD) berdasarkan atas RPD Total Skor (TS)

....................................., ...... - .................... – 20.....

PROGRAM PAMSIMAS

27


Appendix E Format Surat-Menyurat Menyurat Proses Seleksi

Form 1

Surat CPMU ke PPMU permintaan daftar Long-list Calon Desa HID

Form 2

Surat PPMU keDPMU permintaandaftar long-listing Desa Calon Penerima HID Tingkat Kab/Kota

Form 3

Surat DPMU ke Panitia Seleksi: Penyampaian Longlist Desa Penerima HID

Form 4

Berita Acara Pra Pra-Seleksi

Form 5

Berita Acara Seleksi/Penilaian

Form 6

Berita Acara Penyusunan Longlist Desa Calon Penerima HID, Tingkat provinsi

Form 7

Surat PPMU ke CPMU : Penyampaian Longlist Desa Provinsi

Form 8

Surat CPMU ke PPMU dan DPMU : Penyampaian Hasil Penetapan Desa Penerima HID

Form 9

Berita Acara Penetapan Desa Penerima HID

Form 10

Surat DPMU ke LKM : untuk menyusun RKM-HID RKM

Form 11

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah Insentif Desa, SPPB-HID SPPB

PROGRAM PAMSIMAS

28


FORM 1 KOP SURAT CPMU Tempat……….tgl/bln/thn...... Nomor Lampiran Perihal

: : 1 (satu) berkas : Permintaan Daftar Longlist Desa Calon Penerima Hibah Insentif Desa Program Pamsimas

Kepada Yth.: Para ara Ketua PPMU Pamsimas Provinsi diTempat

Dalam rangka mendukung keberlanjutan Program Pamsimas khususnya pasca konstruksi maka sebagai penghargaan kepada desa-desa desa desa yang kinerja pengelolaannya sangat baik akan diberikan dana Hibah Insentif Desa (HID). Tujuan pemberian dana HID ini adalah untuk men meningkatkan ingkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem penyediaan air minum dan sanitasi di desa yang bersangkutan. Dana HID ini bersifat sifat sebagai penghargaan bagi desa yang berkinerja sangat baik, baik dan mengingat jumlah desa penerima HID ini sangat terbatas maka proses pro pemilihannya dilakukan dengan sistem kompetisi dimana tahap pra-seleksi seleksi dan penilaian akan dimulai di tingkat kabupaten/kota sampai tahap perangkingan yang menghasilkan daftar panjang dilakukan di tingkat provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimintakan kepada seluruh PPMU Pamsimas di masingmasing masing provinsi agar segera membentuk Panitia Seleksi HID dan meminta DPMU melakukan proses praseleksi dan seleksi desa di tingkat kabupaten/kota. Bersama ini terlampir kami sampaikan Pedoman Umum Pelaksanaan Hibah Insentif Desa (HID) Program Pamsimas, untuk menjadi acuan pelaksanaan. Diharapkan seluruh PPMU di wilayah kerja Program Pamsimas sudah mengirimkan 10% desa terbaik dari daftar longlist desa calon penerima penerim HIDdilampiri dilampiri Berita Acara verifikasi dan perangkingan kepada kami selambat-lambatnya…(tgl/bln/thn) …(tgl/bln/thn)…., melalui Surat, Email dan Fax ke alamat: SEKRETARIAT PROGRAM PAMSIMAS PUSAT Jl. Penjernihan II Nomor 27 B, Pejompongan JAKARTA PUSAT, SAT, 10210

PROGRAM PAMSIMAS

29


Email: [email protected] Nomor FAX : 021 - 57853268 Demikian disampaikan dan atas kerjasama serta perhatiannya diucapkan terima kasih. KETUA CPMU PROGRAM PAMSIMAS

(…………………………………. ………………………………….) Tembusan: Kepada Yth. 1. Direktur PAM Ditjen CK-Kementerian Kementerian PU, PU sebagai laporan. 2. Kepala Satker Pembinaan Pamsimas 3. KaSatker PKP-AM Provinsi 4. Team Leader CMAC Program Pamsimas 5. Team Leader PMAC Program Pamsimas 6. Arsip

PROGRAM PAMSIMAS

30


FORM 2 KOP SURAT PPMU Tempat……….tgl/bln/thn...... Nomor Lampiran Perihal

: : 1 (satu) berkas : Permintaan daftar Longlist Desa Calon Penerima HID, Tk. Kab/Kota Tahun Anggaran 20…….

Kepada Yth.: Para Ketua DPMU Kab./Kota Program PAMSIMAS diProvinsi …………..

Sesuai dengan Surat Ketua CPMU Program Pamsimas Nomor…….tanggal…..perihal ………….., bersama ini dimintakan perhatian Saudara untuk hal-hal hal sebagai berikut: 1. Dalam rangka mendukung keberlanjutan Program Pamsimas khususnya pasca konstruksi maka sebagai penghargaan kepada desa-desa desa desa yang kinerja pengelolaannya sangat baik akan diberikan dana Hibah Insentif Desa (HID). Tujuan pemberian dana HID ini adalah untuk meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem penyediaan air minum dan sanitasi di desa desa yang bersangkutan. 2. Dana HID ini sifatnya sebagai penghargaan bagi desa yang berkinerja sangat baik baik. Mengingat jumlah desa penerima HID sangat terbatas maka proses pemberiannya dilakukan dengan sistem kompetisi. Proses pra-seleksi dan seleksi dimulai di tingkat kabupaten/kota,sedang ,sedang prosesverifikasi dan perangkingan dilakukan di tingkat provinsi. CPMU mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk mempertimbangkan bangkan dan menetapkan desa-desa desa penerima HID. 3. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh Ketua DPMU Program Pamsimas di lingkup Provinsi………… agar segera melakukan proses prosespra-seleksi dan seleksi desa, desa dengan melibatkan seluruh SKPD dalam DPMU.T .Terlampir disampaikan Pedoman Umum Pelaksanaan Hibah Insentif Desa Program Pamsimas untuk menjadi acuan pelaksanaan. pelaksana 4. Pada …(tgl/bln/thn)…………,, seluruh se DPMU diundang ke Sekretariat PPMU Program Pamsimas Provinsi………dengan membawa Berita Acara Pra Seleksi dan Penilaian/perangkingan tingkat kabupaten/kota beserta fotocopy dokumen pendukungnya, yaitu: a. Berita Acara dan/atauPeraturan Peraturan Desa dan/atau atau Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan BP-SPAMs b. Laporan IMAS c. RKM Program Pamsimas Tahun (2008/2009 (tergantung tahun penerimaan Pamsimas di desa tsb)……. d. PJM ProAKSI dan/atau Rencana Kerja BP-SPAM BP e. Pembukuan BPSPAMS f. Dokumen men serah terima pengelolaan asset g. Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2009 dan 2010 h. Data SIM Modul 7 i. Penilaian Kinerja Pembukuan LKM PROGRAM PAMSIMAS

31


Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. KETUA PPMU PAMSIMAS PROVINSI ………

(Nama jelas……..) Tembusan: Kepada Yth. 1. Ketua CPMU Program Pamsimas 2. Ketua TKK Program Pamsimas Provinsi……… 3. KaSatker PKP-AM AM Dinas PU Provinsi……. 4. Team Leader PMAC Program Pamsimas 5. Arsip

PROGRAM PAMSIMAS

32


FORM 3 KOP SURAT- DPMU Tempat……….tgl/bln/thn Nomor Lampiran Perihal

: : 3 (tiga) berkas : Penyampaian Longlist Desa Penerima Hibah Insentif Desa Program PAMSIMAS TA 2011

Kepada Yth.: Panitia Seleksi HID Program Pamsimas Provinsi…….. di----------------------

Setelah melakukan preseleksi / prapenilaian yang dilanjutkan dengan pengisian Formulir Penilaian Seleksi Desa terhadap desa-desa desa sasaran Program Pamsimas tahun………., bersama ini kami sampaikan nama desa-desa CALON penerima HID dari kabupaten/kota……….,sebanyak ……….,sebanyak ……desa, yaitu: No.

NAMA DESA

NILAI

Tahun Pelaksanaan

1.

Desa…….Kec……….. LKM/BP LKM/BP-SPAMs…….

…….

………..

2.


…….

………..

3.


…….

………..

…

…………………………………………….

…….

………..

Bersama ini terlampir kami sampaikan Berita Acara Pra Seleksi dan Berita Acara Penilaian serta dokumen pendukung dari masing-masing masing masing desa untuk dapat dijadikan bahan verifikasi dan perangkingan lebih lanjut bagi Panitia Seleksi Provinsi untuk menyusun Longlist Desa HID Provinsi. Provinsi Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. KETUA DPMU PROGRAM PAMSIMAS Kab/Kota………

(….NAMA JELAS…) PROGRAM PAMSIMAS

33


Tembusan: Kepada Yth. 1. Ketua TKK Kab./Kota……. 2. Para Kepala Desa Calon Penerima HID Program Pamsimas 3. Para Ketua LKM Calon Penerima HID Program Pamsimas 4. Konsultan DMAC 5. Arsip

PROGRAM PAMSIMAS

34


FORM 4 DPMU Kabupaten BERITA ACARA PRA-SELEKSI Nomor……../……/……/………. Pada hari ini, …(tg/bln/thn)…., telah dilakukan pra-penilaian / pra-seleksi seleksi terhadap desa-desa desa sasaran 2008 dan 2009 Program Pamsimas, yang didasarkan pada : 1. 2. 3. 4. 5.

Desa yang bersangkutan belum elum pernah mendapat HID; Keberadaan LKM dan BP-SPAMs SPAMs (sudah berjalan lebih dari 6 bulan) bulan); Catatan terhadap realisasi cakupan layanan sampai saat ini (≤ 70%); Catatan Realisasi Sarana Air Minum dan Sanitasi pada RKM (sudah terbangun 100%); Ketersediaa dan potensi sumberdaya air yang masih dapat dikembangkan (sudah ( maksimal atau belum); 6. Status Desa/Dusun stop BABS 7. Catatan pelanggaran/kasus /kasus penyimpangan terkait dana masyarakat padaa masa pelaksanaan Program Pamsimas (ada atau tidak); Berdasarkan hal-hal hal tersebut di atas, desa-desa desa yang memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi/penilaian penerima Hibah Insentif Desa (HID) Program Pamsimas tahun …… dari Kabupaten/Kota…………….adalah adalah seb sebanyak……..desa, sebagai berikut : No.

NAMA DESA

NAMA LKM/BP-SPAMs

Tahun Pelaksanaan

1.

DESA………Kec…..…….

BP-SPAMs……..LKM………..

……………

2.


BP-SPAMs……..LKM……….

……………..

3.


BPSPAMs…….LKM…………

…………….

4.


BPSPAMs…….LKM…………

………………

5.


BP-SPAMs…….LKM………..

……………

…

……

…….

……………

PROGRAM PAMSIMAS

35


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. DPMU PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN/KOTA……….. NAMA 1)……………………………….. 2)……………………………….. 3)………………………………. 4)………………………………. 5)……………………………….

PROGRAM PAMSIMAS

INSTANSI

TANDA-TANGAN TANGAN

Dinas PU Dinas Kesehatan Bappeda BPMD DMAC

…………………….. ……………………. ……………………. ……………………. …………………….

36


Lampiran Berita Acara Pre-seleksi seleksi/Pra-Penilaian Desa Penerima HID Kabupaten/Kota…….. Nomor :…………… Tanggal : ……..……..

Sarana SAMS sesuai RKM (sudah 100%)

Potensi Sumberdaya Air >0.4 ltr per dtk

Dusun Stop BABS (minimal 1 dusun)

Catatan Pelanggaran / kasus penyimpangan terkait dana masyarakat

Keberandaan BPSPAMS telah beroperasi minimal 6 bulan Cakupan Layanan (≤ 70%)

Partisipasi dalam seleksi HID (mendapat HID)

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA *)

1.

DESA………Kec…..

1

1

1

1

1

1

1

Memenuhi

2.


0

1

1

1

1

0

0

Tidak memenuhi

3.


……

……

…… …… ……

….

……

4.

DESA………Kec….. …

……

……

…… …… ……

5.


……

……

…… …… ……

….

……

…………

…..

…………………..

……

……

…… …… ……

….

……

………dst

No.

NAMA DESA

….

……

STATUS **)

……… …………

DPMU PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN/KOTA……….. NAMA 1)……………………………….. 2)……………………………….. 3)………………………………. 4)………………………………. 5)……………………………….

PROGRAM PAMSIMAS

INSTANSI Dinas PU Dinas Kesehatan Bappeda BPMD DMAC

TANDA-TANGAN TANGAN …………………….. ……………………. ……………………. ……………………. …………………….

37


Catatan: *) : setiap indikator ator diberikan nilai 1:

0:

bila kriteria terpenuhi (blm pernah mendapat HID;atau HID tidak terjadi pelanggaran/penyimpangan; minimal 1 dusun atau 75% penduduk sudah stop BABS, atau masih ada potensi pengembangan SD Air) bila kriteria tidak terpenuhi (sudah pernah mendapat HID; atau terjadi pelanggaran/penyimpangan; belum ada dusun atau lebih 25% penduduk yg blm stop BABS, atau sudah tidak ada potensi pengembangan SDA/ sdh maksimal)

**): Memenuhi bila semua indikator mendapat nilai 1 (atau tdak ada nilai 0) Tidak Memenuhi bila tidak semua indikator mendapat nilai 1 (atau ada nilai 0)

PROGRAM PAMSIMAS

38


FORM 5 DPMU Kabupaten BERITA ACARA SELEKSI SELEKSI/PENILAIAN Nomor……../……/……/………. Pada hari ini, …(tg/bln/thn)…., telah dilakukan Seleksi/Penilaian tingkat kabupaten/kota terhadap desadesa sasaran 2008 dan 2009 Program Pamsimas yang telah lulus tahap pre-seleksi. seleksi. Penilaian dilakukan oleh DPMU dengan memakai Formulir Penilaian Desa Calon Calon Penerima Hibah Insentif Desa Program Pamsimas. Rekapitulasi hasil penilaian terhadap desa desa-desa desa dimaksud adalah sebagai berikut: No.

Nama Desa

Nama LKM/BP-SPAMS

Tahun Pelaksanaan

Nilai*)

1.


BP-SPAMs……..LKM……

………

…….

2.


BP-SPAMs……..LKM……

………

…….

3.


BP-SPAMs…….LKM……

………

…….

4.



………

…….

5.



………

…….

…

……

…….

………

…….

Keterrangan *) formulir penilaian masing-masing masing desa terlampir. Demikian Berita Acara Penilaian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. DPMU PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN/KOTA……….. NAMA 1)……………………………….. 2)……………………………….. 3)………………………………. 4)………………………………. 5)……………………………….

PROGRAM PAMSIMAS

INSTANSI

TANDA-TANGAN TANGAN

Dinas PU Dinas Kesehatan Bappeda BPMD DMAC

…………………….. ……………………. ……………………. ……………………. …………………….

39


FORM 6 Panitia Seleksi Tingkat Provinsi BERITA ACARA PENYUSUNAN YUSUNAN LONGLIST DESA CALON PENERIMA HID PROVINSI ……. TAHUN ANGGARAN ……… Nomor……../……/……/………. Pada hari ini, …(tg/bln/thn)…., telah dilakukan verifikasi dan perangkingan terhadap Longlist Desa HID kabupaten/kota di lingkup wilayah Provinsi………Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran pelaksanaan penilaian dan kelengkapan dokumen pendukung. Berdasarkan hasil verifikasi,Panitia ,Panitia Seleksi Provinsi …….. kemudian bersama--sama dengan seluruh perwakilan DPMUmenetapkan menetapkan hasil perangkingan / longlist sebagai berikut: berikut:: No.

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

NILAI

RANGKING

1

2

3

4

5

6

1.

………..

………..

…………..

…………..

………….

2.

………..

………..

…………..

…………..

………….

3.

………..

………..

…………..

…………..

………….

4.

………..

………..

…………..

…………..

………….

5.

………..

………..

…………..

…………..

………….

6.

………..

………..

…………..

…………..

………….

7.

………..

………..

…………..

…………..

………….

…..

………..

………..

…………..

…………..

………….

PROGRAM PAMSIMAS

40


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PANITIA SELEKSI HIBAH INSENTIF DESA PROGRAM PAMSIMAS PROVINSI ……….. NAMA

INSTANSI

TANDA-TANGAN TANGAN

…………………

………….

………………………

2. Sekretaris ………………… ………………

………….

………………………

3. Anggota

1)…………………

………….

………………………

2)…………………

………….

………………………

3)…………………

………….

……………………….

1. Ketua

MENGETAHUI/MENYETUJUI: Ketua DPMU KAB./KOTA…

Ketua DPMU KAB/KOTA…..

Ketua DPMU KAB/KOTA…….

(……………………..)

(………………………..)

(…………………………)

Ketua DPMU KAB./KOTA…



(……………………..)

(………………………..)

(…………………………)

PROGRAM PAMSIMAS

41


Lampiran 1. Berita Acara Verifikasi dan Perangkingan Longlist Desa Calon Penerima HID Provinsi…… Nomor :…………….. Tanggal :…………….. VERIFIKASI NAMA No. DESA/LKM/BPSPAMS

1

Kelengkapan Dokumen PraPra Seleksi ( diisi sesuai jumlah dok.yang lengkap)

Kelengkapan Dokumen Seleksi/Penilaian ( diisi sesuai jumlah dok.yang lengkap)

3

4

2

NILAI (sesuai Formulir Penilaian)

Rangking

Ket.

5

6

7

8

Cara Penilaian

1.

DESA……..

………………

………………

………………

…………

2.

DESA……..

………………

………………

………………

…………

3.

DESA…….

………………

………………

………………

…………

4

DESA…….

………………

………………

………………

…………

5

DESA…….

………………

………………

………………

…………

6

DESA…….

………………

………………

………………

…………

7

DESA…….

………………

………………

………………

…………

8

DESA…….

………………

………………

………………

…………

….

DESA…….

………………

………………

………………

…………

Catatan: Kolom 3 dan 4 diisi dengan “lengkap” atau “tidak lengkap” Kolom 5 diisi dengan “benar” atau “tidak benar” Kolom 8 diisi dengan penjelasan kapan dilengkapi atau nilai yang benar berapa!

PROGRAM PAMSIMAS

42


PANITIA SELEKSI HIBAH INSENTIF DESA PROGRAM PAMSIMAS PROVINSI ……….. Ketua Panitia (……………………) MENGETAHUI/MENYETUJUI: Ketua DPMU KAB./KOTA…



(……………………..)

(………………………..)

(…………………………)

Ketua DPMU KAB./KOTA…



(……………………..)

(………………………..)

(…………………………)

PROGRAM PAMSIMAS

43


FORM 7 KOP SURAT PPMU Tempat……tanggal…. Nomor Lampiran Perihal

: : : Penyampaian Longlist Desa Calon Penerima Hibah Insentif Desa Provinsi…………

Kepada Yth.: ……………… Ketua CPMU Program Pamsimas di---------------------

Sehubungan dengan Surat Ketua CPMU Program Pamsimas Nomor…..tanggal….perihal….. Nomor…..tanggal….perihal….., bersama ini kami sampaikan hal-hal hal sebagai berikut: 1. Dari hasil pre-seleksi dan seleksi/penilaian yang dilakukan di tingkat kab/kota, jumlah desa sasaran yang memenuhi kriteria untuk menjadi nominasi tingkat provinsi adalah sebanyak …….desa, dengan rincian sebagai berikut: a. dari Kab/Kota………sebanyak …….desa; b. dari Kab/Kota ……..sebanyak……..desa; c. dari Kab/Kota ……..sebanyak……..desa; d. ..…dst. 2. Sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Hibah Insentif Desa kami telah melakukan verifikasi dan perangkingan terhadap usulan kabupaten/kota Pamsimas di lingkup provinsi……. dengan hasilnya adalah longlist provinsi. Terlampir lampir kami sampaikan Berita Acara verifikasi dan perangkingan. 3. Tabel berikut ini adalah 10% desa terbaik/yang mempunyai rangking tertinggi, sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten/Kota

PROGRAM PAMSIMAS

Kecamatan/Desa

Nama LKM

Rangking

44


4. Selanjutnya kami mohon CPMU dapat segera menetapkan desa-desa desa desa penerima HID di wilayah provinsi kami. Demikian disampaikan, kiranya Bapak/Ibu Ketua CPMU dapat menyetujui dan mengeluarkan SK Penetapannya, nya, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA PPMU PAMSIMAS Selaku Ketua Panitia Seleksi HID PROVINSI ………

(Nama jelas……..) Tembusan: Kepada Yth. 1. Ketua Panitia Koordinasi Provinsi (TKP) Program Pamsimas Provinsi………. 2. Para Ketua DPMU Program Pamsimas kab./kota dilingkup provinsi …….. 3. Para Ketua TKK Program Pamsimas dilingkup provinsi ……. 4. KaSatker PKP-AM AM Provinsi ……… 5. Team Leader (TL) PMAC Program Pamsimas Provinsi …… 6. Arsip

PROGRAM PAMSIMAS

45


FORM 8 KOP SURAT CPMU Tempat……tanggal…. Nomor Lampiran Perihal

: : : Penyampaian Hasil Penetapan Desa Penerima Hibah Insentif Desa Program Pamsimas Tahun Anggaran 2011

Kepada Yth.: 1. Ketua PPMU Pamsimas Provinsi 2. KaSatker PKP-AM PKP Provinsi 3. Ketua DPMU Pamsimas Kab/Kota 4. KaSatker PIP/PPK Pamsimas Kab/Kota diTEMPAT

Sehubungan dengan hasil seleksi dan peniliaian terhadap desa desa-desa desa nominasi penerima Hibah Insentif Desa Program Pamsimas yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan di provinsi, kami telah menerima daftar panjang (Longlist) desa-desa calon penerima HID. Berdasarkan Longlist dimaksud, maka untuk pelaksanaan Hibah Insentif Desa (HID) Tahun …… kami menetapkan desa penerima HID adalah sejumlah …….. desa, di……Kab/Kota yang tersebar di …..provinsi. Rincian Selengkapnya terdapat dalam Surat Keputusan CPMU PAMSIMAS No…… tentang penetapan Desa Penerima HID Pamsimas Tahun 20…..(terlampir) Untuk itu, dimintakan kepada KaSatker PIPPPK Pamsimas Kabupaten/Kota…….. agar segera menindaklanjuti dengan mobilisasi F FasilitatorHID ke desa bersangkutan untuk membantu desa menyusun Rencana Kerja Masyarakat HID.. Setelah S RKM-HID HID dievaluasi dan dapat diterima maka dilanjutkan dengan membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah Insentif Desa (SPPB-HID) (SPPB HID) antara LKM dengan KaSatker PIP PPK Pamsimas kab./kota yang bersangkutan. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. KETUA CPMU PAMSIMAS

(Nama jelas……..)

Tembusan: Kepada Yth. PROGRAM PAMSIMAS

46


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Direktur PAM, DJCK Kementerian Pekerjaan Umum. KaSatker Pembinaan embinaan Pamsimas Wakil Ketua1,2,3,4 CPMU Pamsimas Team LeaderCMAC Pamsimas Team Leader PMAC Pamsimas Provinsi Arsip

PROGRAM PAMSIMAS

47


FORM 9 BERITA ACARA PENETAPAN DESA PENERIMA HIBAH INSENTIF DESA PROGRAM PAMSIMAS TAHUN ANGGARAN 20….. Pada hari ini, …(tg/bln/thn)…., kami telah menetapkan Desaa Penerima HID Program Pamsimas Tahun Anggaran 201… sebagai berikut: No.

NAMA DESA/LKM

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BESAR DANA HID

1.

………..

…………………

………………….

2

………..

…………………

………………….

3

………..

…………………

………………….

4

………..

…………………

………………….

….

………..

…………………

………………….

….

………..

…………………

………………….

86.

………..

…………………

………………….

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. CPMU PROGRAM PAMSIMAS Ketua, NAMA/NIP MENGETAHUI: NAMA

INSTANSI

…………………

Wakil CPMU-PU

………………………

…………………

Wakil CPMU-Bangda

………………………

…………………

Wakil CPMU-PMD

………………………

…………………

Wakil CPMU-KEMKES

………………………

…………………

TL-CMAC

………………………

PROGRAM PAMSIMAS

TANDA-TANGAN TANGAN

48


FORM 10 KOP SURAT DPMU Tempat………. Nomor Lampiran Perihal

: : : Penyusunan RKM Hibah Insentif Desa Program PAMSIMAS

Kepada Yth.: Koordinator LKM ………… Desa……..Kec…………….. Kabupaten…………………. di……………………………

Dengan hormat, Berdasarkan Surat Keputusan Ketua CPMU Program Pamsimas No……tanggal…….tentang……menetapkan menetapkan bahwa salah satu desa yang berhak mendapatkan Hibah Insentif Desa adalah : Desa…………….Kec………….Kab…………… dengan Nilai BLM-HID BLM sebesar Rp………. Sehubungan dengan hal tersebut dimintakan kepa kepada LKM desa…… untuk segera menyusun Rencana Kerja Masyarakat dengan tata cara mengikuti Program Pamsimas regular. Penyusunan RKM akan difasilitasi oleh Fasilitator Masyarakat Hibah Insentif Desa dan harus dibahas/mendapat masukan dari masyarakat melalui suatu rapat pleno tingkat desa. RKM HID kiranya sudah selesai disusun paling lambat tanggal …… 2010 untuk dievaluasi di tingkat kabupaten, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pemberian Bantuan Hibah Insentif Desa (SPPB-HID). Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA DPMU PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN/KOTA………

(Nama jelas……..) Tembusan: Kepada Yth. 1. Ketua Bappeda Kab./Kota……. 2. Ketua CPMU Pamsimas

PROGRAM PAMSIMAS

49


3. 4. 5. 6.

Kasatker Pembinaan embinaan Pamsimas Ketua PPMU Pamsimas Provinsi…….. Ketua TKK Pamsimas Kab/kota….. Arsip

PROGRAM PAMSIMAS

50


FORM 11 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan – SPPB SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN - HIBAH INSENTIF DESA PROGRAM PAMSIMAS TAHUN ANGGARAN ……. (SPPB-HID) Nomor : Tanggal: Pada hari ini .............. tanggal ................. bulan ................ tahun dua ribu sepuluh, sepuluh kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama Jabatan

II. Nama Jabatan

: …………………. : Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Pejabat Pembuat Komitmen Satker SNVT / SKS Pamsimas kab./kota ......................... provinsi ..............., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor omor ………………..tanggal ……..2010,, bertindak untuk dan atas nama Program rogram Pamsimas yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

: …………………… : Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) desa/ kelurahan ..........................., kecamatan ........................, kab./ kota ............................, berdasarkan Akta Notaris .................................. Nomor omor ...................., ................... tanggal .........................., bertindak untuk dan atas nama masyarakat desa/ kelurahan ..........................., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan: 1. Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) dari Satker Pembinaan Pembina PamsimasNomor ……..tanggal……..tahun……… 2. Surat Keputusan Ketua CPMUNomor CPMU ……….tentang tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi HID Pamsimas tahun 2010. 3. Rencana Kerja Masyarakat untuk Hibah Insentif Desa (RKM-HID)) beserta lampirannya. 4. Surat persetujuan/rekomendasi TKK untuk RKM-HID desa/ kel. ......... kecamatan ...... kab./ kota ................. nomor .................. tanggal ................... 5. Pedoman Pelaksanaan Pamsimas di Tingkat Masyarakat (VIM) (VIM). 6. Pedoman Umum Pelaksanaan Hibah Insentif Desa. PROGRAM PAMSIMAS

51


Dengan ini menyatakan nyatakan setuju dan sepakat untuk hal-hal hal sebagai berikut: 1) Pihak Pertama,, sepakat untuk melakukan perjanjian pemberian/penerimaan bantuan dengan nilai sebesar (antara Rp. 100.0000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000)….. kepada Pihak Kedua guna membayar kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Masyarakat Hibah Insentif Desa (RKM-HID).Sesuai ).Sesuai dengan RABkegiatan dalam RKM-HID.Total RKM .Total waktu penyelesaian kegiatan adalah …… (……..)) harikalender. harikalender 2) Pembayaran oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana disebut pada butir 1), dilakukan dengan 2 (dua) tahap. 3) Ketentuan lain yang merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dapat dilihat pada lampiran syarat syarat-syarat syarat perjanjian pemberian bantuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. 4) Perjanjian pemberian bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di ......................... pada hari dan tanggal tersebut di atas. 5) Surat perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak tanggal di tanda tangani. 6) Kedua belahh pihak telah menyepakati perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Pejabat Pembuat Komitmen Pamsimas Satker PIP Kab./ Kota ...............

Koord. LKM ds./ kel. ......................

(.................................................)

(................................................)

Mengetahui, Kepala Satker PIP Kabupaten/Kota …………… (................................................)

PROGRAM PAMSIMAS

52


SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH INSENTIF DESA PROGRAM PAMSIMAS I.

DEFINISI Dalam perjanjian pemberian bantuan Hibah Insentif Desa ini beberapa istilah diinterpretasikan sebagai berikut : 1. Perjanjian Pemberian BantuanHibah Bantuan Insentif Desa berarti persetujuan yang dibuat antara Pihak Pertama mewakili pemberi bantuan dengan Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana hibah insentif desa sebagaimana tertulis dalam formulir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, termasuk seluruh lampiran dan referensi dokumen yang dimasukkan; 2. Nilai Perjanjian berarti nilai harga yang dibayarkan kepada pihak Kedua sesuai perjanjian pemberian bantuan; 3. Pekerjaan berarti pekerjaan/ kegiatan yang tersebut pada uraian kegiatan, meliputi; 1) Peningkatan kapasitas keterampilan keterampilan dan kelembagaan masyarakat, 2) Peningkatan derajat kesehatan di masyarakat dan sekolah melalui promosi – penyuluhan – pelatihan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan 3) Peningkatan cakupan layanan dan akses sistem Sarana Air Minum dan Sanitasi San masyarakat dan sekolah; 4. LKM berarti koordinator LKM desa/kelurahan ............................ yang dipilih oleh masyarakat masy setempat sebagai Pihak Kedua; 5. Barang-barang barang berarti semua peralatan, mesin, atau bahan lainnya dimana pihak penjual/supplier diminta untuk menyerahkan/memasok kepada pembeli sesuai kontrak; 6. PPK kabupaten/kota ................................berarti Pejabat Pembuat Komitmen dari Satker PAMSIMAS di kabupaten/kota, yang diangkat dengan SK Bupati/Walikota kabupaten kabupaten/kota ................. ..... no ............ tanggal............ sebagai Pihak Pertama; 7. Fasilitator Masyarakat (FM) untuk Hibah Insentif Desa terdiri dari seorang Fasilitator Teknik Sarana Air Minum dan Sanitasi (WSS), ddengan engan kemampuan dan pengalama dibidang pemberdayaan masyarakat dan kesehatan, direkrut oleh Satker SNVT / SKS PAMSIMAS Provinsi untuk memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Hibah Insentif Desa di tingkat masyarakat; 8. Koordinator Fasilitator Kabupaten (DCF) adalah kordinator TFM dengan latar la belakang Pemberdayaan Masyarakat (CD), direkrut oleh Satker SNVT / SKS PAMSIMAS Provinsi untuk mengkoordinir kegiatan fasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan seluruh kegiatan PAMSIMAS di tingkat kabupaten/ kota; 9. Konsultan Manajemen Advisory Provinsi (PMAC) (PMAC) di kabupaten/kota terdiri dari Konsultan Teknik Air Minum dan Sanitasi (WSS) dan Konsultan Kesehatan (HH); direkrut oleh Satker SNVT / SKS PAMSIMAS (Provinsi / Pusat) untuk memberikan bimbingan teknis sarana air minum dan sanitasi, dan kesehatan di titingkat kabupaten/kota; 10. DPMU adalah unit pengelola program PAMSIMAS di tingkat kabupaten/kota

II.

Tugas LKM sebagai Pihak Kedua

PROGRAM PAMSIMAS

53


1. Bersama masyarakat melaksanakan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKM RKM-HID, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PAMSIMAS dan spesif spesifikasi ikasi teknis, dengan bantuan Fasilitator Masyarakat; 2. Mengatur pengadaan dan pengelolaan dana tunai dan bahan lokal. 3. Pelaksanaan kegiatan tersebut termasuk : - Membentuk unit pelaksanaan (BP-SPAMS) untuk kegiatan fisik (pembangunan sarana air minum dan sanitasi), sanitasi), kegiatan kesehatan masyarakat dan sekolah; pengelolaan dana; menetapkan personil dan/atau tukang yang ditugaskan untuk melaksanakan setiap kegiatan tersebut diatas. - Melakukan pembelanjaan dana guna pengadaan bahan dan material yang diperlukan. III.

Penggunaan Dana dalam Pembelanjaan 1. Dana hibah dari program PAMSIMAS hanya boleh digunakan untuk membiayai kegiatan masyarakat yang telah direncanakan bersama dan dituangkan dalam RKM RKM-HID. Penggunaan di luar kegiatan yang telah disepakati dengan alasan apap apapun un tidak dibenarkan. 2. Bila terdapat penggunaan untuk berbagai hal di luar rencana kegiatan yang telah dituangkan dalam RKM-HID,, maka penggunaan tersebut masuk kategori pengeluaran yang tidak dapat dibiayai oleh dana hibah PAMSIMAS. Pihak kedua wajib mengemb mengembalikan alikan semua pengeluaran yang tidak dapat dibiayai oleh dana hibah program PAMSIMAS tersebut kepada pihak kesatu. 3. Apabila pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100% dan terdapat sisa dana RKM, maka LKM mengajukan usulan “amandemen” Surat Perjanjian Pemberian Bantuan kepada PPK PAMSIMAS kabupaten/ kota dengan melampirkan rincian Rencana Pengembangan dari sisa dana tersebut. 4. Semua bahan-bahan, bahan, alat-alat alat alat dan segala sesuatunya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut harus disediakan oleh pihak kedua kedua. 5. Fasilitator Masyarakat Keberlanjutan, khususnya Fasilitator Masyarakat Hibah Insentif Desa (FM-HID) HID) yang untuk selanjutnya disebut Fasilitator Masyarakat. Fasilitator masyarakat harus mendampingi dan membantu pihak kedua dalam proses pengadaan agar barang yang dibeli sesuai kebutuhan seperti penentuan jenis dan spesifikasi barang yang akan dibeli, tata cara transaksi dan kewajaran harga.

IV.

Tenaga Pelaksana 1. Pada prinsipnya pelaksana kegiatan pada tingkat desa dilakukan oleh masyarakat (partisipasi masyarakat) arakat) melalui suatu wahana kelembagaan masyarakat yang dibentuk masyarakat sendiri yaitu disebut Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP(BP SPAMS). 2. Proses partisipasi masyarakat tersebut diharapkan menjadi wujud pemberdayaan dan memberi kesepakatan agar masyarakat menjadi pelaku dalam menangani kegiatan yang mereka inginkan. 3. Tenaga inti pelaksana yang diperlukan dalam pelaksanaan (misalnya tukang batu, tukang pasang pipa) adalah dari masyarakat setempat. Fasilitator Masyarakat bertugas untuk u memberikan bimbingan dan pelatihan kepada mereka. 4. Tenaga inti diberi upah (insentif) sesuai dengan norma yang wajar di desa tersebut, berapa besarnya upah yang wajar tersebut ditetapkan bersama oleh Unit Kerja LKM bersama Fasilitator Masyarakat.

PROGRAM PAMSIMAS

54


5. Bila ada bagian pelaksanaan tertentu ternyata tidak terdapat tenaga di desa yang bersangkutan, maka Unit Kerja LKM bersama Fasilitator Masyarakat dapat menggunakan tenaga yang dibutuhkan dari tempat lain (artinya desa lain, kecamatan, kabupaten, dsb). Fasilitator or Masyarakat bertugas untuk membantu dan mendampingi Unit Kerja LKM dalam identifikasi tenaga yang dibutuhkan dan melakukan perundingan mengenai harga yang wajar. Penggunaan tenaga luar tersebut berbasis upah harian atau borongan. 6. Sedangkan kebutuhan tenaga lain yang sifatnya pembantu umum (seperti tenaga angkut, galian, dsb) akan ditangani masyarakat sendiri secara gotong royong. royong V.

Administrasi dan Pelaporan 1. Unit pengelola keuangan harus melakukan pencatatan, penyusunan dan penyimpanan dokumen pendukungg untuk pengeluaran dana. Yang termasuk dokumen pendukung diantaranya adalah kwitansi, bon, nota, bukti pembayaran, faktur, dsb. 2. Seluruh catatan dan dokumen pendukung penggunaan dana tersebut harus tersedia pada waktu diadakan pemeriksaan oleh pihak Proyek PAMSIMAS (CPMU/ PPMU/ DPMU, CMAC/ PAMC, DMAC, MAC, BPKP atau misi World Bank). 3. Catatan dan dokumen pendukung bersifat transparan sehingga masyarakat dapat melihat dan memeriksanya. 4. Fasilitator Masyarakat bertugas untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada LKM dalam urusan administrasi dan pelaporan tersebut. 5. Pihak kedua berkewajiban untuk melaporkan kemajuan kegiatan setiap bulan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PAMSIMAS di tingkat masyarakat berupa laporan kegiatan dan biaya dan ditempel pada papan inform informasi. 6. Pihak kedua harus menyebarluaskan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa pengerjaan antara LKM dengan sub pemasokan/sub kontraktor melalui papan informasi.

VI.

Pembayaran kepada Pihak II Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana hibah insentif desa yang dicairkan langsung ke rekening LKM. Rata-rata rata alokasi dana hibah untuk tiap desa/kelurahan antara Rp.100.000.000,Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp.200.000.000,--(dua ratus juta rupiah), terdiri dari 2 tahap yaitu tahap I sebesar 50 % dan tahap II sebesar 50%, berasal dari sumber dana (APBN atau TF AusAID). AusAID). Ketentuan pembayaran ini tertuang dalam persyaratan pencairan yang ada dalam isi buku Pedoman Umum Pelaksanaan Hibah Insentif Desa. Desa

VII.

Sumber Pembiayaan Jumlah bantuan yang disepakati dise dalam :SPPB sebesar maksimal Rp. ………….. (……..rupiah) dari (APBN atau Trust Fund AusAIDNomor AusAIDN 094792).

VIII.

Amandemen Perjanjian Pemberian Bantuan Amandemen Perjanjian Pemberian Bantuan adalah ketentuan mengenai perubahan Perjanjian Pemberian Bantuan. Perubahan ubahan Perjanjian Pemberian Bantuan dapat terjadi apabila : 1. Perubahan pekerjaan karena disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh DPMU dan LKM sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Perjanjian Pemberian Bantuan.

PROGRAM PAMSIMAS

55


2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan. 3. Perubahan harga Perjanjian Pemberian Bantuan akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh Pihak Satker dan LKM. IX.

Sanksi dan Pemutusan Perjanjian P Apabila terbukti bahwa pelaksanaan RKM-HID RKM tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan-ketentuan Perjanjian Pemberian Bantuan HID yang antara lain meliputi : bahan, peralatan, tenaga kerja, cara pengerjaan, manajemen pelaksanaan, administrasi dan keuangan serta serta tindakan lainnya yang diluar ketentuan Perjanjian Pemberian Bantuan HID yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan atas mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan, administrasi keuangan dan penyalahgunaan dan an lainnya. lainnya Maka Pihak Pertama berhak mengajukan : 1. 2. 3. 4.

Pemberian teguran-teguran teguran dan peringatan-peringatan peringatan secara tertulis Penangguhan pembayaran Pemberian perintah perbaikan/penggantian Pemutusan Perjanjian Pemberian Bantuan

Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian Pemberian Bantuan, maka : a. Pihak Kedua harus memper mempertanggungjawabkan tanggungjawabkan kepada Pihak Pertama atas penyimpanganpenyimpangan penyimpangan Perjanjian Pemberian Bantuan HID tersebut dengan mengembalikan kepada Pihak Pertama dana sebesar Nilai Kegiatan yang belum teralisir. b. Bila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibanny kewajibannyaa sesuai butir (a) tersebut maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang perundang-undangan undangan yang berlaku. X.

Transparansi 1. LKM/BP-SPAMS beserta TFM dan Koordinator Fasilitator Kabupaten wajib memberikan penjelasan tentang pelaksanaan Program PAMSIMAS kepada seluruh komponen masyarakat. 2. LKM/BP-SPAMS wajib memasang Papan Informasi dengan isi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan operasional titingkat desa yang berisi : a. Susunan Organisasi Lembaga Keswadyaan Masyarakat (LKM) dan BP-SPAMS b. Peta Sosial dan Sarana yang dibangun c. Ringkasan Rencana Kerja Masyarakat Masyarakat-HID d. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Bantuan-HID e. Gambar Teknis Rinci Sarana yang dibangun f. Jadwal pelaksanaan g. Realisasi pencairan dana h. Kemajuan pelaksanaan kegiatan dan biaya i. Hak dan kewajiban masyarakat j. Kontrak LKM dengan Sub pemasok/Sub Kontraktor

XI.

Sub Pemasok / Sub Kontraktor

PROGRAM PAMSIMAS

56


1. 2. 3. 4.

Pada dasarnya Pihak Kedua boleh bekerja sama dengan Sub Pemasok/Kontraktor untuk pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Apabila suatu bagian pekerjaan diserahkan pekerjaannya kepada Sub Pemasok/Sub Kontraktor maka harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama lebih dahulu sebelum pekerjaannya annya dimulai. Untuk bagian kerjaan oleh Sub Pemasok/Sub Kontraktor atas sepengetahuan Pihak Pertama, Pihak Kedua harus melakukan koordinasi yang baik dan penuh tanggung jawab. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dari Sub Pemasok/Sub Kontraktor Kontrak dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara Pihak Kedua dengan Sub Pemasok/Sub Kontraktor.

XII.

Jangka Waktu Pelaksanaan 1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% yang disebut dalam butir II di atas ditetapkan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani. 2. Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat satu di atas tidak dapat diubah oleh Pihak Kedua, kecuali adanya keadaan memaksa yang diatur dalam butir XII perjanjian ini, atau adanya perintah penambahan pekerjaan yang harus disetujui oleh Pihak Pertama secara tertulis.

XIII.

Keadaan Memaksa (Force Majeure) 1. Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah peristiwa peristiwa-peristiwa peristiwa seperti berikut : - Bencana Alam - Kebakaran - Perang, huru-hara, hara, pemberontakan, pemogokan dan epidemi Yang masing-masing masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesian kegiatan ini. 2. Bila terjadi keadaan memaksa tersebut maka segala kerugian yang Panitiabul Panitia akibat keadaan itu, akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

XIV.

Penyelesaian Perselisihan 1. Apabila Panitiabul bul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan perjanjian pemberian bantuan, maka kedua belah pihak akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. 2. Apabila kedua belahh pihak tidak memperoleh penyelesaian menurut cara yang ditetapkan dalam ayat 1., maka berbeda pendapat atau perselisihan tersebut diselesaikan melalui panitia perdamaian yang dibentuk oleh kedua belah bel h pihak terdiri dari 3 (tiga) orang wakil, yaitu : - Seorang wakil dari Pihak Pertama - Seorang wakil dari Pihak Kedua - Seorang wakil yang ditunjuk dan disetujui oleh kedua belah bel pihak. 3. Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ayat 1. dan 2. di atas, maka masalahnya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Negeri kedua belah pihak memilih domisili di Pengadilan Negeri Kabupaten/ Kota ...........................

PROGRAM PAMSIMAS

57


4. Semua biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan hal yang dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 menjadi beban bagi kedua be belah pihak. XV.

Bea Meterai dan Pajak (PPN) Bea materai dari Surat Perjanjian ini dibebankan kepada kedua belah pihak, dimana nilai pembayaran sampai dengan Rp. 5.000.000,5.000.000, bea materai sebesar Rp. 3.000,3.000, dan nilai pembayaran di atas Rp. 5.000.000,5.000.000, bea materai sebesar Rp. 6.000,-

XVI. Lain-lain Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah Insentif Desa ini atau perubahan-perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) ndum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini

---ooo0ooo---

PROGRAM PAMSIMAS

58

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN HIBAH INSENTIF DESA PROGRAM PAMSIMAS

Recommend Documents