PEDOMAN PELAKSANAAN
PAMSIMAS DI TINGKAT MASYARAKAT Desember 2006
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Departemen Pekerjaan Umum Departemen Kesehatan Departemen Dalam Negeri The World Bank
DAFTAR ISI Hal A
PENDAHULUAN .........................................................................................
1
B
PROSES PEMILIHAN DESA/ KELURAHAN .....................................................
2
C
1
SOSIALISASI PROYEK DI TINGKAT KABUPATEN ........................................
3
2
SOSIALISASI PROYEK DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN ..............................
6
3
PERNYATAAN MINAT MASYARAKAT .........................................................
7
4
PENETAPAN DESA/ KELURAHAN SEBAGAI LOKASI KERJA PROYEK PAMSIMAS
9
PROSES PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PROYEK DI MASYARAKAT ............
11
1
PROSES PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) I ...............................................................................................
12
1.1
Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi .........................................
14
1.2
Pertemuan Pleno Desa untuk Membahas Hasil Identifikasi dan Analisis Situasi .......................................................................................
17
1.3
Pembentukan Tim Kerja Masyarakat (TKM) ....................................
19
1.4
Pemilihan Opsi untuk RKM I .........................................................
21
1.5
Pertemuan Pembahasan Opsi RKM I ..............................................
22
1.6
Penyusunan RKM I ......................................................................
24
1.7
Pertemuan Pembahasan RKM I .....................................................
24
1.8
Pengajuan, Evaluasi, dan Persetujuan RKM I ..................................
26
1.9
Pencairan Dana, Proses Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Dana
27
RKM .......................................................................................... 2
PELAKSANAAN COMMUNITY LED TOTAL SANITATION (CLTS)
.....................
33
3
IMPLEMENTASI RKM I ...........................................................................
34
3.1
Pelaksanaan Pelatihan di Tingkat Masyarakat .................................
34
3.2
Pelaksanaan Konstruksi Sarana Air di Masyarakat dan Sekolah .........
35
PROSES PENYUSUNAN RKM II ...............................................................
38
4.1
Pertemuan Perencanaan Kegiatan untuk RKM II .............................
39
4.2
Penyusunan RKM II ....................................................................
40
4.3
Pertemuan Pembahasan RKM II ....................................................
40
4.4
Pengajuan, Evaluasi, dan Persetujuan RKM II .................................
41
IMPLEMENTASI RKM II ..........................................................................
41
5.1
Pelatihan Tentang Perilaku Hidup Sehat/ Higienis (PHS) ....................
41
5.2
Pelaksanaan Kegiatan PHS di Masyarakat dan Sekolah .....................
41
4
5
ii
D
5.3
Pembangunan Sarana Sanitasi untuk Sekolah .................................
42
5.4
Penyiapan TKM sebagai Badan Pengelola ........................................
42
5.5
Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Badan Pengelola ...........................
43
TAHAP PASCA PROYEK: PENGELOLAAN SARANA AIR, SANITASI DAN PROGRAM KESEHATAN OLEH MASYARAKAT ..................................................................
44
1
Pertanggungjawaban pelaksanaan RKM .....................................................
44
2
Serah Terima Aset .................................................................................
44
3
Pengelolaan Kegiatan Pasca Proyek oleh Masyarakat ...................................
45
LAMPIRAN .......................................................................................................
48
iii
PELAKSANAAN PROYEK PAMSIMAS DI TINGKAT MASYARAKAT
A. PENDAHULUAN Suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan akan efektif dan berkelanjutan bila berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh masyarakat (perempuan, laki-laki, kaya dan miskin) dan dilakukan melalui pendekatan
yang
tanggap
terhadap
kebutuhan
masyarakat
(demand
1
responsive approach) . Proyek yang tanggap terhadap kebutuhan berarti bahwa proyek menyediakan sarana dan kegiatan-kegiatan yang masyarakat: inginkan; bersedia untuk berkontribusi dan membiayai; dan dapat mengelola dan memelihara. Untuk itu perlu dilakukan suatu usaha memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan. Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proyek PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat ini adalah sebagai panduan bagi para pelaksana proyek di
tingkat
Kabupaten,
Kecamatan,
dan
Desa/
Kelurahan
agar
dapat
melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dalam Proyek PAMSIMAS. Petunjuk Teknis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu : 1. Proses Pemilihan Lokasi Bagian ini terutama akan menguraikan tentang bagaimana suatu lokasi dipilih untuk mengikuti proyek PAMSIMAS, sehingga sejak awal dapat dikatakan bahwa prakarsa/ inisiatif proyek berasal dari masyarakat. 2. Proses Perencanaan dan Implementasi Proyek di Masyarakat Bagian kedua ini akan menjelaskan bagaimana suatu lokasi yang telah terpilih untuk ikut serta dalam proyek PAMSIMAS melakukan kegiatannya mulai dari tahap perencanaan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat, serta tahap implementasinya.
1
Gross, Bruce. Van Wijk, Christine and Mukherjee, Nilanjana, 2001. Linking Sustainability With Demand, Gender, and Poverty: A Study in Community-managed Water Supply Projects in 15 Countries; World Bank WSP and IRC International Water and Sanitation Centre
1
3. Pengelolaan Sarana Air, Sanitasi, dan Program Kesehatan oleh Masyarakat Bagian ketiga ini akan menjelaskan tentang bagaimana desa/ kelurahan melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahap pasca proyek. Ketiga bagian di atas adalah kegiatan yang saling berkaitan, dimana setelah dilakukan pemilihan lokasi kemudian dilakukan proses perencanaan dan implementasi proyek di lokasi yang bersangkutan, sampai akhirnya memasuki tahap pasca proyek. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada uraian selanjutnya.
B. PROSES PEMILIHAN LOKASI Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana suatu lokasi dapat ikut serta dalam proyek PAMSIMAS. Proses pemilihan lokasi dapat dilihat pada diagram di bawah ini, sedangkan penjelasan untuk masing-masing kegiatannya dijabarkan pada halaman berikutnya.
SOSIALISASI PROYEK DI TINGKAT KABUPATEN
SOSIALISASI PROYEK DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN
PERNYATAAN MINAT MASYARAKAT
PENETAPAN DESA/ KELURAHAN SEBAGAI LOKASI PROYEK
Sosialisasi Proyek ini dilaksanakan oleh TKK dan DPMU dengan peserta : aparat dan perwakilan masyarakat desa/ kelurahan (baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin) yang akan dilibatkan dalam proyek. Inti dari kegiatan ini adalah peserta dapat mengerti tentang proyek dan mampu untuk melaksanakan Sosialisasi Proyek di tingkat desa/ kelurahan. (2 MINGGU) Sosialisasi Proyek ini dilaksanakan oleh aparat desa/ kelurahan dengan peserta masyarakat desa/ kelurahan yang akan dilibatkan dalam proyek. Inti dari kegiatan ini adalah peserta dapat mengerti tentang proyek dan peran dan tanggungjawabnya bila ikutserta dalam proyek. (1 MINGGU) Masyarakat melakukan pertemuan formal maupun informal, dari tingkat dusun/ RW sampai desa/ kelurahan, untuk menentukan apakah akan ikut serta dalam proyek atau tidak. Minat masyarakat ini harus dibuat dalam Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan dalam PAMSIMAS (SPMKP). (1 BULAN)
Desa/ kelurahan yang berninat (ditunjukkan dengan SPMKP) kemudian ditetapkan sebagai desa/ kelurahan sasaran penerima proyek dalam daftar pendek (short list) desa/ kelurahan oleh Tim Koordinasi Kabupaten. (1 BULAN)
Gambar 1. Diagram Proses Pemilihan Lokasi Proyek PAMSIMAS
2
1. Sosialisasi Proyek di Tingkat Kabupaten Proses
pemilihan
lokasi
untuk
Proyek
PAMSIMAS
dimulai
dengan
Sosialisasi Proyek di tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) dengan dibantu Project Management Unit Kabupaten (DPMU). Kegiatan sosialisasi proyek ini dapat berbentuk pertemuan atau melalui iklan di media cetak atau elektronik yang intinya merupakan penginformasian tentang rincian proyek PAMSIMAS seluas mungkin. Pertemuan sosialisasi proyek diikuti oleh desa/ kelurahan yang ada di wilayah kabupaten yang mungkin akan terlibat dalam proyek PAMSIMAS, dimana TKK mengundang desa/ kelurahan tersebut untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk menentukan desa/ kelurahan yang akan terlibat dalam proyek PAMSIMAS,
TKK
membuat
suatu
daftar
desa/
kelurahan
dengan
menggunakan kriteria pada Tabel sebagai berikut. Tabel 1. Kriteria Lokasi Proyek PAMSIMAS
No KRITERIA LOKASI 1 Indeks kemiskinan desa/ kelurahan yang tinggi 2 Desa/ kelurahan yang terbatas akses terhadap air minum (rawan air) 3 Desa/ kelurahan yang terbatas akses terhadap sanitasi 4 Desa/ kelurahan dengan prevalensi penyakit diare/ terkait air yang tinggi 5 Desa/ kelurahan yang belum mendapatkan proyek sejenis (air minum & sanitasi) dalam 2 tahun terakhir
SUMBER DATA BPS 2005 Potdes, PU, Dinkes Potdes, PU, Dinkes Dinkes/ Puskesmas Bappeda, PU, Dinkes
Apabila data untuk membuat daftar tersebut tidak tersedia, maka TKK harus membentuk suatu tim survey yang bertugas mengunjungi desa/ kelurahan
untuk
memberi
penilaian
terhadap
kondisi
yang
ada
berdasarkan kriteria di atas. Berdasarkan daftar tersebut, TKK kemudian membuat rangking dengan memberikan skor terhadap desa/ kelurahan yang bersangkutan agar dapat menentukan prioritas desa/ kelurahan yang dipilih untuk ikut serta dalam kegiatan pertemuan sosialisasi proyek.
3
Adapun cara untuk menghitung skor desa/ kelurahan dari daftar calon lokasi proyek adalah sebagai berikut : Skor Desa/ Kelurahan = Angka indeks kemiskinan (% penduduk miskin) + Angka akses air minum (target akses air minum 100% - % akses sekarang) + Angka akses sanitasi (target akses sanitasi 100% - % akses sekarang) + Angka penyakit diare (% kejadian diare) Di samping penilaian di atas, menurut PAMSIMAS Enviromental and Social Safeguard, untuk desa/ kelurahan yang berasal dari daerah kawasan lindung, yaitu daerah-daerah yang termasuk dalam kategori: (a) taman nasional, (b) taman hutan, (c) kelestarian hewan liar, (d) daerah perlindungan flora, (e) cagar alam, (f) hutan lindung, (g) daerah kelestarian budaya nasional, (h) bangunan keagamaan/ tradisional, (i) daerah kelautan, (j) garis pantai, (k) hutan bakau dan rawa-rawa, dan (l) daerah kemiringan terjal (>40%), maka harus dilakukan pengkajian dampak lingkungan lebih dahulu sesuai dengan Kep-39/MENLH/8/96 tentang jenis-jenis kegiatan usaha yang mensyaratkan penilaian dampak lingkungan
(AMDAL)
untuk
jaringan
air
bersih
dan
sanitasi
yang
menjangkau masyarakat luas. Untuk melakukan hal ini TKK dapat melibatkan Bapedalda kabupaten. Jumlah desa/ kelurahan yang akan mengikuti pertemuan sosialisasi dapat disesuaikan dengan jumlah desa calon penerima proyek yang ditargetkan, dengan mempertimbangkan dua hal utama sebagai berikut: 1.
Rangking desa/ kelurahan dalam Daftar Calon Lokasi Proyek, dimana menunjukkan prioritas suatu desa/ kelurahan untuk memperoleh bantuan dari proyek.
2.
Lokasi desa/ kelurahan, dimana lokasi-lokasi yang dipilih sebaiknya masih
dalam
berdekatan
satu
agar
wilayah
menunjang
kecamatan efektivitas
atau dan
kecamatan efisiensi
yang proses
pendampingan kepada masyarakat. Uraian tentang pelaksanaan sosialisasi proyek di Tingkat Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut.
4
Tabel 2. Pelaksanaan Sosialisasi Proyek di Tingkat Kabupaten
Tujuan
a. Menjelaskan secara rinci tentang latar belakang dan tujuan proyek; b. Menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat terpilih sebagai lokasi proyek; c. Menjelaskan tanggung jawab masyarakat berkaitan dengan kontribusi masyarakat (berbentuk uang tunai dan natura) dalam proyek; d. Menjelaskan peran dan tanggung jawab masyarakat berkaitan dengan perencanaan, implementasi, dan pengelolaan proyek; e. Menjelaskan bahwa Pemerintah Desa/ Kelurahan akan bertanggungjawab untuk melakukan Sosialisasi Proyek di Tingkat Desa/ Kelurahan
Peserta
Pertemuan ini harus dihadiri oleh: o Kepala Desa/ Lurah (beserta aparat Desa/ Kelurahan bila diperlukan) o Perwakilan BPD Desa/ Dewan Kelurahan o Pokja Kecamatan (Camat, Kaurbang, Kasi PMD, Sanitarian, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional, dst) Selain itu sebaiknya dihadiri pula oleh: o Tokoh Masyarakat/ Agama/ Adat dari Desa/ Kelurahan yang bersangkutan o LSM di kabupaten yang bersangkutan dan lembagalembaga masyarakat lokal lainnya
Fasilitator/
Tim Koordinasi Kabupaten, dibantu oleh Project
Narasumber Management Unit Kabupaten (DPMU) Bahan-
o
Gambaran umum proyek PAMSIMAS (Lampiran 1)
bahan
o
Komponen proyek (Lampiran 2)
o
Gambar Struktur Organisasi Proyek (Lampiran 3)
o
Gambar Diagram Proses Pemilihan Desa/ Kelurahan (Lampiran 4)
o
Kriteria lokasi (desa/ kelurahan) proyek PAMSIMAS
5
(Lampiran 5) o
Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam proyek (Lampiran 6)
Pelaporan
o
Mekanisme penyaluran dana (Lampiran 7)
o
Format daftar hadir pertemuan sosialisasi (Lampiran 8)
TKK membuat Laporan tentang pelaksanaan Sosialisasi Proyek, dilengkapi dengan notulensi acara pertemuan dan daftar hadir peserta.
Pertemuan sosialiasi proyek ini dapat dilaksanakan di tingkat kabupaten atau kecamatan tergantung pada kesepakatan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, sebagai contoh apabila jumlah desa/ kelurahan yang akan diundang di suatu kecamatan relatif banyak maka pertemuan sebaiknya
dilakukan
di
tingkat
kecamatan
untuk
lebih
menjamin
kehadiran peserta pertemuan. 2. Sosialisasi Proyek di Tingkat Desa/ Kelurahan Penjelasan tentang rincian Proyek PAMSIMAS juga harus dilakukan kepada seluruh anggota masyarakat di desa/ kelurahan melalui sosialisasi proyek di tingkat desa/ kelurahan. Sosialisasi proyek ini dilakukan dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan dengan nara sumber dari DPMU dan Pokja Kecamatan. Selain berbentuk pertemuan, penyebaran informasi tentang proyek juga dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti poster dan leaflet yang disebarkan di seluruh wilayah desa/ kelurahan. Uraian tentang pelaksanaan pertemuan Sosialisasi Proyek di Tingkat Desa/ Kelurahan dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 3. Pelaksanaan Sosialisasi Proyek di Tingkat Desa/ Kelurahan
Tujuan
a. Menjelaskan secara rinci tentang latar belakang dan tujuan proyek; b. Menjelaskan tanggung jawab masyarakat berkaitan dengan kontribusi masyarakat (berbentuk uang tunai dan natura) dalam proyek; c. Menjelaskan peran dan tanggung jawab masyarakat
6
berkaitan dengan perencanaan, implementasi, pengelolaan dan pemeliharaan sistem sarana yang dibangun. Peserta
o Anggota masyarakat o Tokoh masyarakat/ agama/ adat o Kepala sekolah dan guru SD/ sederajat
Fasilitator/
Aparat Desa/ Kelurahan yang telah mengikuti Sosialisasi
Narasumber Proyek di kabupaten, dan dibantu oleh DPMU dan anggota Pokja Kecamatan Bahan-
o
Gambaran umum proyek PAMSIMAS (Lampiran 1)
bahan
o
Komponen proyek (Lampiran 2)
o
Gambar Struktur Organisasi Proyek (Lampiran 3)
o
Gambar Diagram Proses Pemilihan Desa/ Kelurahan (Lampiran 4)
o
Kriteria desa PAMSIMAS (Lampiran 5)
o
Peran dan tanggung jawab pemerinbtah dan masyarakat dalam PAMSIMAS (Lampiran 6)
Laporan
o
Mekanisme penyaluran dana (Lampiran 7)
o
Format daftar hadir Sosialisasi Proyek (Lampiran 9)
Pemerintah Desa/ Kelurahan membuat Laporan tentang pelaksanaan Sosialisasi Proyek, dilengkapi dengan notulensi pertemuan, daftar hadir peserta, dan foto-foto.
3. Pernyataan Minat Masyarakat Tahap terpenting dari pemilihan desa PAMSIMAS adalah pernyataan minat masyarakat untuk ikut serta dalam PAMSIMAS, dimana hal ini dapat menunjukkan
adanya
kebutuhan
perbaikan sistem penyediaan
(demand)
masyarakat
terhadap
air minum dan sanitasi. Untuk itu aparat
desa/ kelurahan dan perwakilan masyarakat lainnya harus memfasilitasi musyawarah di antara anggota masyarakat untuk menyatakan minatnya. Pertemuan musyawarah ini harus mampu menjangkau seluruh anggota masyarakat di desa/ kelurahan, sehingga mungkin tidak cukup dilakukan hanya satu kali di tingkat desa/ kelurahan. Kegiatan tersebut perlu juga dilakukan di seluruh dusun/ RW atau mungkin dalam lingkup yang lebih
7
kecil
lagi.
Uraian
tentang
musyawarah
untuk
menyatakan
minat
keikutsertaan dalam PAMSIMAS dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 4. Musyawarah untuk Pernyataan Minat Masyarakat
Tujuan
o Menjelaskan kembali peran dan tanggung jawab masyarakat dalam proyek, terutama berkaitan dengan kontribusi uang tunai dan natura; o Mendiskusikan Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan dalam PAMSIMAS.
Peserta
Anggota masyarakat di desa/ kelurahan
Fasilitator
o
Aparat Desa/ Kelurahan dan Anggota BPD
Bahan
o
Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam proyek (Lampiran 6)
o
Format Berita Acara Hasil Musyawarah Desa/ Kelurahan (Lampiran 10)
o
Format Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan PAMSIMAS (Lampiran 11)
Hasil
o
Keputusan bersama dari masyarakat mengenai keinginan untuk ikut serta dalam PAMSIMAS, dengan beberapa ketentuan antara lain harus berpartisipasi penuh dalam keseluruhan kegiatan, menyediakan kontribusi masyarakat sesuai ketentuan, ATAU memutuskan untuk tidak ikut serta dalam proyek.
o
Keputusan bersama untuk ikut serta dalam PAMSIMAS dinyatakan dalam Berita Acara Pertemuan dengan melampirkan Daftar Nama dan Tanda Tangan seluruh Kepala Keluarga calon penerima proyek.
o
Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan PAMSIMAS (SPMKP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Perwakilan Masyarakat, dan diketahui oleh Camat. Pemerintah desa/ kelurahan mengirimkannya kepada TKK tembusan DPMU.
Laporan
Laporan pelaksanaan musyawarah ini harus dilengkapi dengan Berita Acara Pertemuan, notulensi pertemuan, daftar hadir peserta, dan foto-foto.
8
Dalam menyatakan minatnya terhadap proyek, faktor sosial-budaya dalam kehidupan masyarakat perdesaan/ kelurahan perlu diperhatikan, seperti kebiasaan melakukan musyawarah antara keluarga atau kelompok dalam situasi yang bersifat non-formal. Minat untuk ikut serta dalam proyek harus merupakan keputusan dari masyarakat sendiri, sehingga masyarakat perlu diberikan waktu yang cukup untuk bermusyawarah. Pada kasus dimana kesepakatan tidak dapat diambil dalam satu kali pertemuan, terutama apabila masih banyak hal yang perlu didiskusikan dan dijelaskan, maka sebaiknya diberikan waktu lagi sampai masyarakat benar-benar dapat mengambil keputusan. Hal ini memang membutuhkan waktu, tetapi akan memberikan hasil yang baik karena keputusan yang diambil betul-betul dipahami oleh masyarakat. Namun batasan waktu untuk mendiskusikan tentang minat untuk ikut serta dalam proyek tetap perlu diberikan, dimana masyarakat sudah harus membuat keputusan paling lambat dalam waktu 1 bulan setelah Sosialisasi Proyek tingkat desa dilakukan. 4. Penetapan Desa/ Kelurahan sebagai Lokasi Proyek PAMSIMAS Berdasarkan Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan PAMSIMAS (SPMKP) dari
desa/
kelurahan
yang
telah
diterima,
maka
TKK
dengan
mempertimbangkan prioritas desa/ kelurahan (dari hasil rangking) dan lokasi
desa/
menentukan
kelurahan desa/
(pengelompokan
kelurahan
yang
akan
wilayah
desa/
dilibatkan
kelurahan)
dalam
proyek
PAMSIMAS, dimana jumlahnya disesuaikan dengan target desa/ kelurahan dalam satu tahun anggaran tertentu. Daftar desa/ kelurahan yang ditetapkan untuk ikut serta dalam proyek PAMSIMAS dilampirkan dalam Berita Acara Penetapan Desa/ Kelurahan yang ditandatangani oleh Ketua TKK (Format dapat dilihat pada Lampiran 12), dan kemudian diumumkan oleh DPMU. Di samping itu, TKK juga membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Suatu Desa/ Kelurahan sebagai Lokasi Proyek dan mengirimkannya kepada desa/ kelurahan yang bersangkutan.
9
Pengumuman desa/ kelurahan yang menjadi lokasi PAMSIMAS dapat dilakukan melalui suatu pertemuan yang dilakukan oleh TKK dengan mengundang pemerintah desa/ kelurahan untuk mempresentasikan hasil pemilihan
lokasi
dan
mendiskusikan
tindak
lanjut
di
lokasi
yang
bersangkutan. Selain itu Hasil Penetapan Lokasi PAMSIMAS tersebut ditempel baik di kantor DPMU maupun di papan pengumuman kantor Desa/ Kelurahan agar mudah dilihat oleh masyarakat luas.
10
C. PROSES PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PROYEK DI MASYARAKAT Proses perencanaan dan implementasi proyek PAMSIMAS dapat dilihat pada diagram
di
bawah
ini,
sedangkan
penjelasan
untuk
masing-masing
kegiatannya diuraikan pada halaman selanjutnya.
1. PROSES PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) I
2. PELAKSANAAN COMMUNITY LED TOTAL SANITATION (CLTS)
Kegiatan ini meliputi : Identifikasi dan Analisis Situasi dengan MPA/PHAST, Pertemuan Pleno Desa/ kelurahan untuk Membahas Hasil Identifikasi dan Analisis Situasi, Pembentukan Tim Kerja Masyarakat, Pemilihan Opsi untuk RKM I, Pertemuan Pembahasan Opsi RKM I, Penyusunan RKM I, Pertemuan Pembahasan RKM I, dan Pengajuan, Evaluasi dan Persetujuan RKM I. (2 BULAN) Kegiatan ini dilakukan untuk memicu peningkatan akses terhadap sarana sanitasi dan bebas dari buang air besar di sembarang tempat, praktek mencuci tangan, dan sebagainya. (Dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKM I)
3. IMPLEMENTASI RKM I 3.1 PELAKSANAAN PELATIHAN DI TINGKAT MASYARAKAT
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas TKM dan masyarakat agar mampu dan terampil dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan dalam RKM. (1 MINGGU)
3.2 PELAKSANAAN KONSTRUKSI SARANA AIR DI MASYARAKAT DAN SEKOLAH
Kegiatan ini dilakukan untuk membangun sarana air di masyarakat dan sekolah. (3 BULAN)
4. PROSES PENYUSUNAN RKM II
Kegiatan ini meliputi : Pertemuan Perencanaan Kegiatan untuk RKM II, Penyusunan RKM II, Pertemuan Pembahasan RKM II, dan Pengajuan RKM II, Evaluasi dan Persetujuan RKM II. (1,5 BULAN)
5. IMPLEMENTASI RKM II 5.1 PELATIHAN TENTANG PERILAKU HIDUP SEHAT (PHS)
Pelatihan PHS dilakukan untuk guru, tenaga kesehatan, dan unit kesehatan TKM. (1 MINGGU)
5.2 IMPLEMENTASI PROGRAM PHS DI MASYARAKAT DAN SEKOLAH
Guru, tenaga kesehatan, dan unit kesehatan TKM melaksanaan kegiatan PHS di masyarakat dan sekolah. (2 MINGGU)
5.3 PEMBANGUNAN SARANA SANITASI UNTUK SEKOLAH
Sarana sanitasi (jamban) dibangun di sekolah yang ada dalam lingkungan desa/ kelurahan dengan mempertimbangkan jenis dan jumlah desa/ kelurahan. (1 BULAN)
5.4 PENYIAPAN TKM SEBAGAI BADAN PENGELOLA
Penyiapan TKM dari pelaksana proyek untuk berubah fungsi sebagai Badan Pengelola. (1 MINGGU)
5.5 PELAKSANAAN PELATIHAN PENGUATAN BADAN PENGELOLA
Kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Badan Pengelola agar dapat menjaga keberlanjutan proyek. (1 MINGGU)
Gambar 2. Diagram Proses Perencanaan dan Implementasi Proyek PAMSIMAS
11
1. PROSES
PERENCANAAN
DAN
PENYUSUNAN
RENCANA
KERJA
MASYARAKAT (RKM) I Setelah desa/ kelurahan diumumkan sebagai penerima proyek pada tahun anggaran tertentu dan ditetapkan dengan Surat Keputusan dari TKK, maka masyarakat dapat memulai pelaksanaan proyek PAMSIMAS yang diawali dengan proses perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat. Proses ini difasilitasi oleh Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) yang ditunjuk oleh DPMU untuk bekerja di suatu lokasi desa/ kelurahan. Sebelum perencanaan masyarakat dilaksanakan perlu dilakukan dulu : a. Pertemuan antara Kepala Desa/ Lurah, Aparat Desa/ Kelurahan, LKMD/ LMD/ BPD, tokoh masyarakat, dan TFM untuk membahas kemungkinan adanya hambatan masyarakat dalam berpartisipasi pada proses perencanaan, serta strategi untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga dapat memastikan bahwa perempuan dan laki-laki (baik dari kelompok tidak mampu dan mampu) terlibat dalam setiap kegiatan perencanaan proyek. b. Koordinasi
dan
konsultasi
oleh
TFM
dengan
masyarakat
untuk
menyusun jadwal kegiatan dalam proses perencanaan proyek di masyarakat. Proses perencanaan masyarakat menghasilkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), dimana RKM adalah suatu dokumen yang merupakan hasil perencanaan patisipatif oleh masyarakat berkaitan dengan komponenkomponen kegiatan dalam PAMSIMAS, sehingga dokumen ini pada dasarnya adalah proposal proyek. RKM dalam proyek PAMSIMAS dibagi menjadi dua, yaitu : 1. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) I Dokumen ini mencakup rincian tentang rencana kegiatan: (a) pelatihan di tingkat masyarakat dan (b) pembangunan sarana air minum di masyarakat dan sekolah untuk daerah perdesaan ATAU pembangunan sarana sanitasi umum untuk daerah pinggiran kota. 2. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) II Dokumen ini mencakup rincian tentang rencana kegiatan: (a) pelatihan tentang perilaku hidup sehat/ higienis; (b) implementasi program PHS
12
di masyarakat dan sekolah; (c) pembangunan sarana sanitasi untuk sekolah; dan (d) pelatihan penguatan TKM sebagai badan pengelola. Proses perencanaan dan
penyusunan
Rencana Kerja Masyarakat I
dilakukan melalui langkah-langkah pada Gambar sebagai berikut dan penjelasannya dapat dilihat pada halaman selanjutnya.
1.1 Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi
1.2 Pertemuan Pleno untuk Membahas Hasil Identifikasi dan Analisis Situasi
1.3 Pembentukan Tim Kerja Masyarakat
Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh TFM menggunakan tools MPA dan PHAST untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat dan analisis situasinya. (2 MINGGU)
Kegiatan ini berbentuk Pertemuan Pleno Masyarakat yang difasilitasi oleh TFM untuk mengulas hasil identifikasi masalah dan analisis situasinya dan mengetahui tindak lanjut sebagai bahan masukan RKM. (1 HARI)
Kegiatan ini difasilitasi oleh TFM untuk membentuk TKM yang merupakan lembaga pelaksana proyek di tingkat desa/ kelurahan, yang dibentuk secara demokratis oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan sosial (kaya/ miskin) dan gender (perempuan/ laki-laki). (1 MINGGU)
1.4 Pemilihan Opsi untuk RKM I
Kegiatan ini merupakan tanggungjawab TKM dan dibantu oleh TFM, dimana TKM memberikan penjelasan kepada kelompok-kelompok masyarakat tentang berbagai opsi yang dapat dipilih untuk RKM I. (4 HARI)
1.5 Pertemuan Pembahasan Opsi RKM I
Kegiatan ini berbentuk Pleno Masyarakat yang difasilitasi oleh TKM dibantu TFM agar masyarakat dapat memberikan ulasan terhadap berbagai opsi RKM I, serta mengambil keputusan untuk menentukan pilihannya. (1 HARI)
1.6 Penyusunan RKM I
1.7 Pertemuan Pembahasan RKM I
1.8 Pengajuan RKM I
Setelah masyarakat memutuskan pemilihan opsi pembangunan sarana dan pelatihan, maka TKM bersama-sama dengan masyarakat dan dibantu oleh TFM berkewajiban menyusun RKM I. (1 BULAN)
Kegiatan ini berbentuk Pleno Masyarakat yang difasilitasi oleh TKM dibantu TFM untuk memberikan penjelasan tentang Draf RKM, agar masyarakat dapat memberikan ulasan terhadap RKM, dan menyetujui sebelum dikirim kepada DPMU. (1 HARI)
RKM I yang telah ditandatangani oleh TKM, dan diketahui oleh TFM dan Kepala Desa, dikirim kepada DPMU untuk dievaluasi dan disetujui oleh TKK.
Gambar 3. Diagram Proses Perencanaan dan Penyusunan RKM I
13
1.1 Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi Proses identifikasi dan analisis situasi desa/ kelurahan terdiri dari kegiatan-kegiatan diskusi menggunakan tools dari Methodology of Participatory Assessment (MPA)2 dan Participatory Hygiene And Sanitation
Transformation
(PHAST)3,
yang
dilakukan
baik
di
masyarakat maupun di sekolah. Kegiatan ini secara partisipatif dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat baik perempuan, lakilaki, kaya, miskin (termasuk masyarakat adat), sementara TFM hanya memfasilitasi proses tersebut, seperti diuraikan pada Tabel berikut ini. Tabel 5. Tools MPA-PHAST untuk Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi No
1
Tools
Keterangan
Inventaris Data
Dilaksanakan bersama aparat desa/
Komunitas
kelurahan memanfaatkan data monografi desa/ kelurahan.
2
Klasifikasi
Dilaksanakan melalui diskusi dengan
Kesejahteraan
kelompok masyarakat campuran (perempuan-laki-laki, kaya-miskin) dengan mempertimbangkan keterwakilan semua dusun/ RW. Digunakan untuk mengetahui klasifikasi tingkat kesejahteraan yang ada di masyarakat, dimana hasil klasifikasi tersebut dapat digunakan untuk melihat perbedaan akses, kontribusi, kontrol dan manfaat dari air dan sanitasi di antara kelompok masyarakat, serta untuk menentukan peserta pertemuan (kelompok terfokus) selanjutnya.
3
Pemetaan Sosial
Mapping yang sudah dilakukan oleh proyek lain yang sejenis perlu dipertimbangkan sebagai referensi. Dilakukan oleh orang-
2 3
Rincian tentang tools MPA terdapat dalam Fieldbook MPA Rincian tentang tools PHAST terdapat dalam Fieldbook PHAST
14
orang yang mewakili masyarakat (perempuan, laki-laki, kaya-miskin, dan mewakili semua dusun dalam desa/ kelurahan). Hasil pemetaan sosial ini digunakan untuk merencanakan pengembangan pelayanan sarana air atau sanitasi yang diinginkan oleh masyarakat, di samping itu peta juga digunakan untuk menentukan lokasi diskusi kelompok terfokus. 4
Perencanaan
Untuk merencanakan lokasi transect walk
Transect Walk dan
dan tempat diskusi kelompok terfokus
Diskusi Kelompok
akan dilakukan.
Terfokus 5
Tinjauan
Dilakukan jika ada badan pengelola, untuk
Pengelolaan Sarana
menilai tentang pengelolaan dan pengambilan keputusan, sejarah partisipasi dalam pembangunan sarana, penilaian pelatihan, pembagian kerja berdasarkan gender dan waktu kerja, serta pengelolaan keuangan.
6
Transect Walks (Penelusuran Wilayah)
- Pengelolaan Sumber Air Dilakukan oleh kelompok kecil yang terdiri dari badan pengelola dan anggota masyarakat yang memperhatikan keterwakilan gender. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat menilai kualitas dan kuantitas air pada sumber air. - Penilaian Tingkat Kualitas Kerja Dilakukan seperti pada “Pengelolaan Sumber Air”. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat mengetahui kualitas rancangan, kualitas material, kualitas pengerjaan, kondisi drainase sarana air,
15
serta kualitas konstruksi, operasional dan pemeliharaan, dan penggunaan jamban keluarga dan sekolah. - Penilaian Pelayanan Sarana Air Bersih Dilakukan seperti pada “Pengelolaan Sumber Air”. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat mengidentifikasi tingkat kepuasaan berkaitan dengan kuantitas air, kualitas air, kesadaran terhadap pemeriksaan kualitas air, sistem drainase, kebocoran air pada titik air, dan perkiraan ketersediaan air. - Pertemuan dengan Masyarakat yang Tidak Terlayani Dilakukan untuk melihat sarana yang akan diberikan untuk daerah yang belum terlayani dan kemungkinan pengembangan oleh masyarakat sendiri. - Dapat dilakukan pemicuan terhadap perilaku untuk tidak buang air besar sembarangan 7
Efektivitas
Dilakukan melalui diskusi kelompok
Penggunaan Sarana
terfokus, dimana melalui kegiatan ini
Air Bersih
masyarakat dapat mengetahui kebiasaan penggunaan air bersih, serta proporsi masyarakat yang menggunakan sarana air yang aman.
8
Efektivitas
Dilakukan melalui diskusi kelompok
Penggunaan Sarana
terfokus, dimana melalui kegiatan ini
Sanitasi
masyarakat dapat mengetahui kebiasaan buang air besar, serta proporsi masyarakat yang saat ini telah menggunakan sarana jamban.
16
9
Hak Suara dan
Dilakukan melalui diskusi kelompok
Pilihan dalam
terfokus, untuk melihat hak bersuara dan
Pengambilan
memilih (voice and choice) masyarakat
Keputusan
dalam pengambilan keputusan untuk pengadaan sarana air sebelumnya.
10
Alur Penularan
Dilakukan melalui diskusi kelompok
Penyakit dan
terfokus agar masyarakat dapat
Penghambatnya
mengetahui bagaimana alur penularan penyakit sampai ke manusia. Serta dapat mengetahui cara memutuskan alur penyakit tersebut, baik dengan kegiatan fisik (pembangunan sarana), maupun non fisik (perubahan perilaku).
Hasil identifikasi dan analisis situasi dengan menggunakan tools MPA dan PHAST seperti diuraikan di atas dicatat dalam “Buku Catatan Proses MPA & PHAST“ yang mencakup pula notulensi diskusi, sehingga dapat dilihat bagaimana keaktifan masyarakat terutama mereka yang selama ini terpinggirkan. Hasil tersebut dirangkum dalam suatu laporan yang akan menjadi bagian dari dokumen RKM. Pada tahap ini proyek PAMSIMAS sudah mulai melakukan proses awal untuk memonitor dan mengevaluasi proyek, yang nantinya akan menjadi
bagian
dari
kegiatan
Monitoring
Keberlanjutan
(Sustainability Monitoring)4 PAMSIMAS, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari proses MPA dan PHAST saat identifikasi dan analisis situasi desa/ kelurahan sebagai data dasar (baseline data) untuk melihat bagaimana dampak yang terjadi dan keberlanjutan proyek dapat dicapai. Kegiatan ini disebut juga dengan Monitoring Keberlanjutan Tahap I yang akan menjadi tanggung jawab TFM. 1.2 Pertemuan Pleno Desa/ Kelurahan untuk Membahas Hasil Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi Hasil
identifikasi
permasalahan
desa/
kelurahan
dengan
menggunakan tools MPA dan PHAST setelah dianalisis dan dirangkum 4
Proses kegiatan monitoring keberlanjutan secara lebih rinci bisa dilihat di “Buku Panduan Monitoring Keberlanjutan”
17
dalam sebuah laporan, kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui Pertemuan Pleno Desa/ Kelurahan. Pertemuan Pleno Desa/ Kelurahan untuk membahas hasil identifikasi masalah dan analisis situasi seperti diuraikan pada Tabel sebagai berikut. Tabel 6. Pelaksanaan Pertemuan Pleno Desa/ Kelurahan untuk Membahas Hasil Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi
Tujuan
o
Masyarakat dapat memberikan ulasan tentang hasil identifikasi dan analisis situasi untuk merencanakan pengembangan dari proyek.
o
Masyarakat mampu mengidentifikasi tindakan lanjutan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemilihan jenis sarana air, dan perilaku hidup sehat yang akan ditingkatkan, serta cara melaksanakan kegiatan tersebut.
Peserta
o
Peserta mewakili semua dusun/ RW
o
Peserta mewakili kelompok kaya-miskin, laki-lakiperempuan, tua-muda, serta masyarakat adat bila ada
o
Peserta perempuan yang hadir minimal 30% dari seluruh peserta pertemuan
Fasilitator
o
Perwakilan masyarakat (peserta diskusi perencanaan menggunakan tools MPA sebelumnya), mewakili dusun, perempuan-laki-laki, dan kaya-miskin
Bahan Indikator
o
Tim Fasilitator Masyarakat
o
Tim DPMU (sebagai nara sumber)
o
Peta Sosial
o
Hasil-hasil proses tools MPA dan PHAST
o
Peserta dapat mengulas kembali hasil diskusi
pelaksanaan
sebelumnya dan menyetujuinya. o
Peserta yang hadir merupakan representasi seluruh masyarakat desa/ kelurahan.
Laporan
Laporan tentang pelaksanaan pertemuan ini dibuat oleh TKM dan TFM untuk dilaporkan kepada DPMU, dimana harus dilengkapi dengan notulensi pertemuan, daftar
18
hadir, dan foto-foto. 1.3 Pembentukan Tim Kerja Masyarakat (TKM) Tim Kerja Masyarakat (TKM) merupakan lembaga pelaksana proyek di
tingkat
desa/
kelurahan
yang
dibentuk
atas
persetujuan
masyarakat sendiri. Uraian tentang pelaksanaan pembentukan TKM dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 7. Pelaksanaan Pembentukan Tim Kerja Masyarakat
Tujuan
Masyarakat membentuk TKM, yang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : o
Masyarakat menyusun tata cara pemilihan anggota TKM.
o
Masyarakat mengusulkan calon anggota TKM sesuai dengan kapasitasnya dan tanggungjawab dalam TKM (pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan tinggi/ tidak, termasuk pekerjaan yang dibayar/ sukarela).
o
Masyarakat memilih anggota TKM secara demokratis, transparan, dan menjamin keterwakilan anggota TKM dari seluruh wilayah desa/ kelurahan, kelompok kaya/ miskin, laki-laki/ perempuan, dan tua/ muda
Peserta
o
Peserta mewakili kelompok kaya-miskin, laki-lakiperempuan, tua-muda, serta masyarakat adat bila ada
o
Peserta perempuan yang hadir minimal 30% dari seluruh peserta pertemuan
Fasilitator Bahan
o
Perwakilan masyarakat
o
TFM
o
Contoh Struktur Tim Kerja Masyarakat (Lampiran 13)
o
Contoh uraian Tugas dan Tanggungjawab anggota TKM (Lampiran 14)
o
Surat Berita Acara Pembentukan TKM (Lampiran 15)
o
Hasil temuan MPA terutama hasil diskusi tentang “Tinjauan Pengelolaan Pelayanan” dan “Hak Suara dan Pengambian keputusan”
19
Indikator
o
Peserta dapat memilih anggota TKM.
pelaksanaan
o
Peserta merupakan representasi seluruh masyarakat desa/ kelurahan.
o
Anggota TKM perempuan yang terpilih minimal 30% dari seluruh anggota TKM.
Laporan
Pelaksanaan pertemuan ini harus dilengkapi dengan Berita Acara Pembentukan TKM, daftar hadir peserta, dan foto-foto.
Proses Pembentukan TKM 1) Proses pembentukan TKM mengacu pada hasil diskusi identifikasi masalah
dan
analisis
situasi,
sehingga
dapat
diketahui
“keberfungsian” dan “kinerja” lembaga/organisasi yang ada sesuai dengan
kriteria
kepengurusan
PAMSIMAS.
dalam
Berdasarkan
lembaga-lembaga
penilaian tersebut,
terhadap ditentukan
bentuk/struktur TKM sesuai dengan kriteria TKM PAMSIMAS yang diatur dalam Pedoman Umum Pengelolaan PAMSIMAS. 2)
Proses
pembentukan
TKM
selanjutnya
dilakukan
secara
berjenjang, dimana pemilihan calon anggota TKM dimulai di tingkat dusun/ RW, yaitu dengan menentukan anggota masyarakat dari masing-masing dusun/ RW yang akan duduk dalam posisi TKM. Pertemuan ini harus dihadiri oleh semua perwakilan keluarga/ rumah dari dusun/ RW yang bersangkutan, sehingga anggota masyarakat yang terpilih benar-benar merupakan representasi masyarakat yang memperhatikan unsur-unsur dari masyarakat yaitu kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, tua maupun muda. Hal yang paling penting dalam proses ini adalah bahwa calon anggota TKM dari dusun/ RW tersebut dibentuk melalui musyawarah dan disetujui oleh seluruh anggota masyarakat. Orang-orang yang telah dipilih itu kemudian ditentukan sebagai calon untuk menduduki posisi tertentu dalam struktur TKM Desa/ Kelurahan. Pertemuan pembentukan TKM dilanjutkan di tingkat desa/ kelurahan dengan dihadiri oleh semua calon anggota TKM yang telah dipilih
20
sebelumnya. Pada pertemuan ini semua calon anggota TKM yang merupakan representasi dari seluruh dusun di desa/ kelurahan difasilitasi oleh aparat desa/ kelurahan dan TFM untuk membentuk TKM sesuai dengan struktur yang dibutuhkan proyek. Hasil
pembentukan
TKM
dibuat
dalam
Surat
Berita
Acara
Pembentukan TKM yang disyahkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui oleh TFM. Pada surat tersebut harus dinyatakan bahwa keanggotaan
TKM
telah
dipilih
secara
demokratis
dengan
mempertimbangkan kesetaraan sosial (kaya/ miskin) dan gender (perempuan/ laki-laki), serta bahwa semua anggota TKM tidak pernah terlibat dalam tindakan melanggar hukum (korupsi/penipuan) di masa lalu dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek. Surat ini kemudian dikirimkan oleh pemerintah desa/ kelurahan kepada DPMU/ TKK untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK) Bupati/ Walikota, sehingga TKM akan mempunyai legitimasi dan kekuatan hukum dalam melaksanakan proyek PAMSIMAS. 1.4 Pemilihan Opsi untuk RKM I Setelah melalui proses pertama masyarakat memahami tentang permasalahan di desa/ kelurahannya, serta membentuk TKM, maka TFM membantu masyarakat melanjutkan proses perencanaan secara partisipatif untuk memilih opsi-opsi mengatasi permasalahan yang dihadapinya. 1.4.1. Pemilihan Opsi Sarana Air Minum di Masyarakat Setelah masyarakat mengetahui keadaan sarana air yang ada saat ini, maka masyarakat dibantu TFM menentukan jenis sarana air yang ingin dibangun, serta hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka membangun sarana air yang telah dipilih. Pemilihan opsi tersebut mempertimbangkan antara lain: -
topografi
-
ketersediaan sumber air
-
biaya konstruksi
-
ketersediaan lahan untuk konstruksi
21
-
biaya operasional dan pemeliharaan.
Di samping itu perlu juga dipertimbangkan keadaan aspek lingkungan (alam dan budaya) yang akan dipengaruhi oleh pembangunan sarana air tersebut. 1.4.2. Pemilihan Opsi Sarana Air di Sekolah Jenis sarana air yang akan dibangun di sekolah merupakan bagian dari sistem sarana air desa/ kelurahan. Anggota masyarakat sekolah (kepala sekolah, guru, dan orangtua siswa) dengan bantuan TFM dapat mengusulkan fasilitas air lain seperti sarana cuci tangan untuk siswa. 1.4.3. Pemilihan Opsi Pelatihan Masyarakat Setelah masyarakat memutuskan pemilihan jenis sarana air, kemudian dibuat suatu rencana pelatihan. TFM membantu masyarakat dibutuhkan
untuk
mendiskusikan
berkaitan
dengan
jenis
pelatihan
pelaksanaan
yang
pembangunan
sarana air sesuai dengan opsi yang dipilih dan pengelolaan administrasinya. Proses pemilihan opsi ini merupakan tanggungjawab TKM dan dibantu oleh TFM, dimana TKM memberikan penjelasan kepada masyarakat
tentang
berbagai
opsi
yang
dapat
dipilih
untuk
dimasukkan dalam RKM I. Proses ini dilakukan dalam pertemuanpertemuan seluruh
informal
dusun/
RW,
dengan dimana
kelompok-kelompok masyarakat dalam
pertemuan
tersebut
di
yang
terpenting adalah masyarakat sadar bahwa mereka punya pilihan dan paham dengan konsekuensi atas pilihan yang akan diambil. Alat bantu
untuk
proses
ini
dapat
menggunakan
Informed
Choice
Catalogue (ICC)5 untuk Sarana Air Minum. Pada pemilihan opsi RKM I di lokasi kelurahan (daerah perkotaan), jenis opsi dibagi menjadi dua yaitu:
5
Informed Choice Catalogue untuk Sarana Air Minum disediakan oleh Proyek PAMSIMAS
22
1. Opsi Sarana Sanitasi Komunal dengan menggunakan Informed Choice Catalogue (ICC)6 untuk Sarana Sanitasi. Pemilihan opsi tersebut
mempertimbangkan
antara
lain:
biaya
konstruksi,
ketersediaan lahan untuk konstruksi, serta biaya operasional dan pemeliharaan. 2. Opsi Pelatihan Masyarakat, dimana opsi ini mencakup jenis pelatihan
yang
dibutuhkan
berkaitan
dengan
pelaksanaan
pembangunan sarana sanitasi. 1.5 Pertemuan Pembahasan Opsi RKM I Hasil pertemuan-pertemuan untuk membahas opsi Sarana Air (baik di masyarakat dan sekolah), dan Pelatihan Masyarakat yang telah dilakukan
sebelumnya
kemudian
dibahas
dalam
pertemuan
pembahasan opsi RKM I. Proses Pertemuan Pembahasan Opsi RKM I diuraikan pada Tabel sebagai berikut. Tabel 8. Pelaksanaan Pertemuan Pembahasan Opsi RKM I
Tujuan
o
Masyarakat mampu memberikan ulasan terhadap berbagai jenis pilihan sarana air atau sanitasi dan kebutuhan pelatihan, serta mampu mengambil keputusan untuk menentukan pilihannya.
o
Masyarakat mampu memberikan ulasan serta pengambilan keputusan tentang kontribusi yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan sarana, serta operasional dan pemeliharaannya.
Peserta
o
Peserta mewakili semua dusun
o
Peserta mewakili kelompok kaya-miskin, laki-lakiperempuan, tua-muda, serta masyarakat adat bila ada
o
Peserta perempuan yang hadir minimal 30% dari seluruh peserta pertemuan
o
Kepala Sekolah, Guru
Fasilitator
TKM dan TFM
Bahan
o
Peta Sosial dan Peta Sekolah yang telah dilengkapi pilihan jenis sarana air untuk desa, atau pilihan jenis
6
Informed Choice Catalogue untuk Sarana Sanitasi disediakan oleh Proyek PAMSIMAS
23
sarana sanitasi untuk kelurahan. o
Berbagai jenis pilihan sarana air yang dapat menjadi pilihan masyarakat agar terjadi kesinambungan dan efektifitas penggunaan sarana (ICC Sarana Air Minum).
o
Berbagai jenis pilihan sarana sanitasi yang dapat menjadi pilihan masyarakat agar terjadi kesinambungan dan efektifitas penggunaan sarana (ICC Sarana Sanitasi).
o
Informasi tentang perkiraan biaya yang diperlukan untuk pembangunan sarana, serta biaya untuk pemeliharaan dan operasional sarana.
o Laporan
Berbagai jenis pilihan kegiatan pelatihan masyarakat.
Laporan tentang pelaksanaan pertemuan ini yang dibuat oleh TKM dan TFM harus dilengkapi dengan notulensi pertemuan, daftar hadir, dan foto-foto.
1.6 Penyusunan RKM I Setelah
masyarakat
memutuskan
pemilihan
opsi
sarana
dan
pelatihan maka TKM bersama-sama dengan masyarakat dan dibantu oleh
TFM
berkewajiban
menyusun
RKM
I,
yang
antara
lain
mencakup: o
Rancangan Rinci Kegiatan (RRK) tentang pembangunan sarana air minum (untuk daerah perdesaan) di masyarakat dan sekolah atau sarana sanitasi (untuk daerah pinggiran kota).
o
Rancangan
Rinci
Kegiatan
(RRK)
tentang
pelatihan
bagi
masyarakat. o
Gambar teknis sarana air minum/ sanitasi.
o
Rencana biaya pembangunan sarana air minum/ sanitasi.
o
Rencana biaya operasional dan pemeliharaan.
o
Rencana kontribusi masyarakat (mekanisme pengumpulan, jadwal pengumpulan,
penanggungjawab,
dan
cara
penyimpanan
kontribusi). o
Rencana administrasi keuangan.
o
Rencana pengadaan barang dan jasa.
24
Pada saat penyususnan RKM, TFM mendapatkan bantuan/dukungan teknis dari kedua Konsultan Manajemen Kabupaten (KonKab WSS dan HCD). Proses Monitoring Keberlanjutan (dengan menggunakan MPA dan PHAST) pada tahap ini juga dilakukan, yaitu untuk memonitor bagaimana kualitas perencanaan masyarakat dibuat dalam RKM, sebelum RKM tersebut diajukan kepada DPMU, sehingga proyek diharapkan dapat berkelanjutan. Kegiatan ini disebut juga dengan Monitoring Keberlanjutan Tahap II dan dilakukan oleh masyarakat dibantu
TFM,
melalui
verifikasi
yang
dilakukan
oleh
Process
Monitoring Consultant (PMC). 1.7 Pertemuan Pembahasan RKM I Setelah TKM bersama masyarakat dengan bantuan TFM menyusun RKM I, maka Draf RKM tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui suatu pertemuan. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memberikan ulasan terhadap RKM yang telah disusun untuk diperbaiki, dan disetujui sebelum dikirim kepada DPMU. Adapun uraian tentang pertemuan pembahasan RKM I dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut. Tabel 9. Pelaksanaan Pertemuan Pembahasan RKM I
Tujuan
o
Masyarakat mampu memberikan ulasan tentang draf RKM I yang telah disusun, sehingga ada persetujuan sebelum dikirim ke DPMU.
o
Masyarakat mampu merumuskan tentang besarnya iuran untuk operasional dan pemeliharaan sarana air yang diputuskan secara adil, demokratis, dan transparan.
o
Masyarakat mampu menyusun aturan-aturan dan pengorganisasian pengelolaan dalam implementasi proyek maupun dalam operasional dan pemeliharaan.
Peserta
o
Peserta mewakili semua dusun/ RW
o
Peserta mewakili kelompok kaya-miskin, laki-lakiperempuan, tua-muda, serta masyarakat adat bila
25
ada o
Peserta perempuan yang hadir minimal 30% dari seluruh peserta pertemuan
Fasilitator Bahan
TKM dan TFM o
Peta Sosial yang telah dilengkapi tentang rencana akses masyarakat (rumah tangga) yang akan menggunakan sarana air dan sumber air yang digunakan, atau sarana sanitasi untuk daerah periurban
o
Data MPA dan PHAST dari proses “Monitoring Keberlanjutan” tahap I dan II
o
Draf Dokumen RKM I, yang mencakup : - Rancangan rinci tentang pembangunan sarana. - Pembiayaan yang termasuk dalam RKM I. - Rencana kontribusi masyarakat untuk pembangunan sarana, serta operasional dan pemeliharaannya.
Laporan
Laporan tentang pelaksanaan pertemuan ini yang dibuat oleh TKM dan TFM harus dilengkapi dengan notulensi pertemuan, daftar hadir, dan foto-foto.
1.8 Pengajuan, Evaluasi, dan Persetujuan RKM I RKM I yang telah disusun di desa/ kelurahan oleh masyarakat kemudian
diajukan
oleh
TKM
(atas
nama
masyarakat
desa/
kelurahan) kepada DPMU untuk kemudian dievaluasi7 oleh Tim Evaluasi RKM. Pengajuan ini dapat dilakukan setelah dilakukannya proses verifikasi terhadap dokumen RKM oleh Process Monitoring Consultant
(PMC).
Proses
evaluasi
RKM
I
secara
garis
besar
mencakup :
7 8
o
Proses perencanaan RKM I di masyarakat
o
Kelengkapan dokumen RKM I8
Proses evaluasi RKM dapat dilihat pada “Panduan Pelaksanaan Proyek PAMSIMAS” Outline Dokumen RKM dapat dilihat pada “Format RKM I dan II”
26
o
Kualitas rancangan kegiatan dalam RKM I (sesuai dengan masingmasing komponen proyek)
o
Kewajaran harga yang diusulkan, untuk membandingkan dengan harga dalam RKM I
o
Pelaksanaan pengadaan sub kontraktor dan pemasok, untuk melihat kompetensi perusahaan dan penawaran harga pemasok dan/atau sub kontraktor dalam RKM I. Pengadaan Sub-kontraktor dalam hal ini dapat dilakukan, apabila diperlukan pekerjaanpekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, antara lain i) pengeboran sumur dalam, ii) instalasi set generator (genset) dan jaringan kelistrikan-nya, iii) instalasi pompa sumur dalam, dan iv) pembuatan dan instalasi hydraulicram (dongki).
o
Dampak lingkungan yang mungkin timbul dari pembangunan proyek
Setelah evaluasi RKM I dilakukan, kemudian dibuat semacam Surat Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan DPMU untuk membuat keputusan selanjutnya. Bila ada hal yang perlu diperbaiki pada RKM I, maka dokumen RKM I tersebut akan dikembalikan kepada TKM untuk diperbaiki sesuai dengan kajian yang dilakukan Tim Evaluasi. Pada saat RKM I telah dinyatakan baik, DPMU menyiapkan surat undangan
(yang
ditandatangani
ketua
TKK)
dalam
rangka
pembahasan RKM I untuk disampaikan kepada TKM, TFM, anggota TKK, dan Konsultan Kabupaten. Dan apabila dari hasil pertemuan (rapat
kerja)
ini
TKK
menyetujui
RKM
tersebut,
maka
TKK
mengesahkan RKM I dengan menerbitkan surat persetujuan terhadap RKM I. Tahap
selanjutnya
dari
proses
persetujuan
RKM
ini
adalah
9
pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang sesungguhnya merupakan semacam surat “kontrak” yang berkekuatan hukum antara TKM (yang mewakili masyarakat desa/ kelurahan) dengan DPMU (yang mewakili proyek PAMSIMAS) untuk melaksanakan proyek di desa/ kelurahan yang bersangkutan. Dalam SPK tersebut antara lain dijelaskan : 9
Format “Surat Perjanjian Kerjasama” dapat dilihat pada Buku Pedoman Pengelolaan Proyek PAMSIMAS
27
-
pernyataan kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam SPK
-
rincian tentang waktu pelaksanaan proyek di desa/ kelurahan
-
rincian tentang total jumlah dana proyek (total dana untuk RKM I ditambah dana 50 juta untuk RKM II), jumlah kontribusi masyarakat,
dan
jadwal/
tahapan
pengucuran
dana
yang
disepakati -
rincian tentang prosedur pengadaan (baik barang maupun jasa)
SPK tersebut menandai pula bahwa proyek PAMSIMAS secara efektif dimulai di desa/ kelurahan yang bersangkutan. 1.9 Pencairan Dana, Proses Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Dana RKM 1.9.1 Pencairan Dana RKM Dana untuk RKM dari sisi komposisi pembiayaan terdiri dari Dana Masyarakat sebesar 20 % dan Dana Hibah Desa/ Kelurahan sebesar 80%. Dana masyarakat merupakan penjumlahan dari kontribusi masyarakat berbentuk uang tunai sebesar 4% dari nilai total biaya proyek (yang diusulkan dalam RKM) dan kontribusi berbentuk in kind (tenaga kerja, material lokal, dan sebagainya) yang dihitung sebesar 16% dari total biaya proyek. Sedangkan dana hibah adalah bantuan dana yang diberikan langsung kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam RKM (baik RKM I dan II) dengan komposisi 70% dari Bank Dunia dan 10% APBD. Secara khusus TKM diwajibkan membuka rekening atas nama Rekening TKM PAMSIMAS Desa/ Kelurahan yang bersangkutan, dan memberitahukan nomor rekeningnya, yang telah disetor dana tunai sebesar 4%,
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satker PAMSIMAS Kabupaten. Penyaluran dana masyarakat dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:
28
o
Tahap ke-1 sebesar 30% (20% Bank Dunia dan 10% APBD) pada saat dana tunai (4%) sudah diisikan dalam rekening untuk memulai kegiatan
o
Tahap ke-2 pada saat pekerjaan fisik RKM I mencapai 25%
o
Tahap ke-3 pada saat pekerjaan fisik RKM I mencapai 70%, dimana dana Tahap ke-3 akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam RKM II Tahapan pencairan dana RKM (baik I dan II) dilakukan seperti pada Tabel berikut : Tabel 10. Komposisi dan Tahap Pencairan Dana RKM
KONTRIBUSI TOTAL MASYARAKAT DANA TAHAP RKM APBD APBN PROYEK PENCAIRAN TUNAI NATURA DANA DALAM RKM I
II
1
4%
16%*
10%
20%
50%
2
0%
0%
0%
32%
32%
3
0%
0%
0%
18%
18%
TOTAL
4%
16%
10%
70%
100%
* Kontribusi natura sebesar 16% dibuat pada Tahap 1 karena asumsi bahwa kontribusi tersebut harus sudah dinyatakan siap untuk digunakan baik pada Tahap 1, 2, dan 3.
Untuk penyaluran dana kepada masyarakat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PAMSIMAS di tingkat Kabupaten mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kepala Satuan Kerja (Satker) sebagai Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa PA dilengkapi dengan : a. Dokumen Kontrak/ SPK asli yang mencantumkan nomor rekening masyarakat; b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (untuk pekerjaan yang belum selesai 100%); c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (untuk pekerjaan yang telah selesai 100%);
29
d. Berita Acara Pembayaran; e. Kuitansi yang disetujui oleh PA/ Kuasa PA/ Pejabat yang ditunjuk; f. Ringkasan kontrak; g. Bukti setoran awal di Rekening Masyarakat. Informasi
yang
terdapat
dalam
SPP-LS
sekurang-kurangnya
memuat: (a) Nomor dan Tanggal DIPA yang dibebankan, (b) Nomor dan Tanggal Kontrak, (c) Jenis/lingkup pekerjaan, (d) Jadwal penyelesaian pekerjaan, (e) diminta,
(f)
Identitas
penerima
Nilai pembayaran pembayaran
yang (Nama
orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama Bank), serta (g) tanggal dan jatuh tempo pembayaran. Untuk pencairan Lump Sum selain dana kepada masyarakat desa/ kelurahan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PAMSIMAS di tingkat Propinsi dan Kabupaten mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kepala Satuan Kerja (Satker) sebagai Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa PA dilengkapi dengan : a. Dokumen Kontrak/ SPK asli yang mencantumkan nomor rekening rekanan; b. Surat Pernyataan PA/ Kuasa PA mengenai penatapan rekanan; c. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (untuk pekerjaan yang telah selesai 100%); d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (untuk pekerjaan yang telah selesai 100%); e. Berita Acara Pembayaran; f. Kuitansi yang disetujui oleh PA/ Kuasa PA/ Pejabat yang ditunjuk; g. Ringkasan kontrak. Informasi
yang
terdapat
dalam
SPP-LS
sekurang-kurangnya
memuat: (a) Nomor dan Tanggal DIPA yang dibebankan, (b) Nomor dan Tanggal Kontrak, (c) Jenis/ lingkup pekerjaan, (d) Jadwal
penyelesaian pekerjaan, (e)
Nilai
pembayaran
yang
30
diminta,
(f)
Identitas
penerima
pembayaran
(Nama
orang/
perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama Bank), serta (g) tanggal dan jatuh tempo pembayaran. PA/ Kuasa PA melakukan pencatatan penerimaan SPP-LS dalam buku pengawasan peneriaan SPP-LS dan menyerahkan tanda terima SPP-LS serta melakukan pemeriksanaan terhadap : a. kelengkapan berkas SPP-LS b. keabsahan dokumen pendukung SPP-LS c. ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan
bahwa
tagihan
tidak
melampaui
batas
pagu
anggaran d. pencapaian tujuan/ sasaran kegiatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak e. kebenaran atas hak tagih, yang menyangkut pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar
(prestasi kerja yang harus dibayar sesuai
dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak), jadwal waktu pembayaran (yang tercantum dalam DIPA dan spesifikasi teknis dalam kontrak) PA/ Kuasa PA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) rangkap 3 (tiga) yang dilaksanakan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM dimana : a. lembar
kesatu
dan
kedua
disampaikan
kepada
KPPN
Pembayar, dan b. lembar
ketiga
sebagai
pada
kantor
satuan
kerja
yang
bersangkutan. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan
kepada
kantor
cabang
Bank
Indonesia/
Bank
Pemerintah yang telah ditunjuk. Penerbitan SP2D paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap.
Apabila
berkas
SPM
tidak
memenuhi
persyaratan,
pengembalian SPM dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM.
31
Bank Indonesia/ Bank Pemerintah yang telah ditunjuk akan mendebet dana pinjaman luar negeri dari Rekening Khusus dan memasukkannya
ke
rekening
TKM.
Setelah
TKM
menerima
pencairan Tahap ke-1, saat itu pula harus menyelenggarakan pencatatan/ pembukuan sesuai pedoman pembukuan TKM. 1.9.2 Proses Pembukuan Dana RKM Proses pembukuan dana RKM oleh TKM menggunakan dua kelompok pembukuan, yaitu Buku Inti dan Buku Pendukung. Buku Inti terdiri atas: a. Buku Kas dan Bank Buku
Kas
merupakan
buku
yang
diisi
berdasarkan
pencatatan semua transaksi yang melalui kas TKM yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Buku kas dapat dipergunakan untuk mengetahui posisi saldo TKM. Sedangkan
Buku
Bank
merupakan
buku
yang
diisi
berdasarkan transaksi-transaksi yang dilakukan melalui Bank (bukan tunai), misalnya pembayaran yang dilakukan dengan Cek/ Bilyet Giro dan lain-lain. b. Buku Besar Buku
Besar
merupakan
buku
yang
diisi
berdasarkan
pencatatan atas semua transaksi yang terjadi setiap hari baik transaksi tunai maupun transaksi melalui bank. Sedangkan Buku Pendukung merupakan buku yang dibuat untuk membantu pencatatan transaksi di luar transaksi Kas dan Bank. Buku Pendukung terdiri atas dua buku, yaitu: a. Buku Laporan Harian Fisik Buku yang diisi berdasarkan pencatatan atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh TKM dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik. b. Buku Biaya lain-lain Buku yang diisi berdasarkan pencatatan atas biaya-biaya yang
dikeluarkan
oleh
TKM
dalam
melaksanakan
kegiatannya di luar kegiatan pembangunan fisik. 1.9.3 Pertanggungjawaban Dana RKM
32
Secara
administrasi,
pertanggungjawaban
pengelolaan
Dana
Hibah Desa/ Kelurahan oleh TKM dilakukan secara periodik dibawah bimbingan TFM yang mencakup: a. Laporan
pengelolaan
keuangan
kepada
masyarakat
dan
pengelola proyek (DPMU) secara periodik. b. Laporan pembangunan fisik (sarana air minum dan sarana sanitasi di sekolah), kegiatan pelatihan masyarakat, dan program kesehatan kepada masyarakat dan pengelola proyek (DPMU) secara periodik. Laporan di atas disampaikan melalui suatu pertemuan di tingkat desa/ kelurahan yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana RKM untuk kegiatan-kegiatan proyek, dimana TKM dengan dibantu oleh TFM menjadi penyelenggara pertemuan ini dan mengundang pemerintah desa/ kelurahan, perwakilan seluruh anggota masyarakat, dan DPMU. Pertemuan ini dilakukan setelah
penggunaan
dana
suatu
tahap
selesai
dan
akan
mengajukan dana tahap berikutnya. Mekanisme
pertanggungjawaban
dana
ini
dilakukan
untuk
mendukung transparansi pelaksanaan proyek di masyarakat, dimana penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh unsur masyarakat. Di samping melalui pertemuan masyarakat, hal tersebut harus didukung pula dengan menyediakan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti menyediakan Papan Informasi. 2. PELAKSANAAN COMMUNITY LED TOTAL SANITATION (CLTS) Fasilitator Masyarakat yang telah terlatih tentang CLTS10 melaksanakan kegiatan ini dengan masyarakat untuk merubah perilaku hidup bersih dan sehat, antara lain yaitu :
10
-
Buang air besar pada tempatnya
-
Membuang kotoran bayi/ balita pada tempatnya
Rincian tentang CLTS dapat dilihat pada Fieldbook CLTS
33
-
Mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar, membersihkan kotoran bayi dan sebelum makan
Pada tahap awal pelaksanaan CLTS, masyarakat diberdayakan dalam merencanakan,
membuat
aturan,
dan
mencari
sumberdaya
untuk
mencapai kondisi bebas 100% dari praktek buang air besar di sembarang tempat, sehingga setiap rumah tangga dapat mengambil keputusan sendiri untuk menentukan jenis jamban (baik pribadi maupun komunal) yang akan mereka bangun. Dimana Pelaksanaannya sudah bisa dimulai saat RKM I telah diajukan dan menunggu persetujuan dari TKK/ DPMU. Fasilitator Masyarakat (dalam hal ini bisa juga dibantu oleh sanitarian, petugas PMD Kecamatan, dan lain-lain) beserta TKM dapat bekerjasama dengan natural leader yang ada di desa dalam melaksanakan CLTS. Hal ini disebabkan natural leader biasanya muncul dari pelaksananaan pendekatan CLTS, dan mereka dapat memainkan peranan penting dalam replikasi dan penyebaran CLTS. Para natural leader tersebut diharapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk menyatukan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai suatu kondisi dimana akses terhadap sarana sanitasi
telah
menyeluruh,
kemudian
mendeklarasikan
bahwa
desa
mereka adalah desa yang telah bebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat. Setelah kegiatan pemicuan ini dilakukan, masyarakat dibantu oleh TFM melakukan monitoring terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan
menggunakan
metode
partisipatif
yang
melibatkan
seluruh
masyarakat, sehingga kondisi dimana akses terhadap sarana sanitasi yang menyeluruh dapat dicapai oleh desa yang bersangkutan. Pada awalnya
monitoring
dapat
dilakukan
secara
harian
untuk
melihat
perkembangan pencapaian kondisi bebas 100% dari praktek buang air besar di sembarang tempat, dimana hal ini juga bisa memberikan rekomendasi apakah “pemicuan” harus dilakukan kembali. Temuantemuan penting dari pelaksanaan CLTS yang berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam hal kesehatan dan kebersihan, atau dalam hal ini praktek buang air besar dan cuci tangan akan dijadikan masukan pada proses perencanaan RKM II.
34
3.
IMPLEMENTASI RKM I 3.1 Pelaksanaan Pelatihan di Tingkat Masyarakat Untuk
meningkatkan
kapasitas
masyarakat
dalam
melaksanakan
kegiatan proyek dapat dicapai melalui pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh TFM, konsultan kabupaten, maupun pihak lain bila dibutuhkan. Pelatihan untuk tahap pelaksanaan konstruksi air minum untuk daerah perdesaan atau sanitasi untuk daerah peri-urban yang diperlukan harus sesuai dengan kebutuhan TKM dan masyarakat, agar mampu dan terampil dalam melakukan kegiatan yang tertuang di dalam RKM I. Materi pelatihan untuk masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan RKM I antara lain adalah : o
Pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan konstruksi
o
Konstruksi sarana air minum/ sanitasi
o
Pembukuan dan pengelolaan keuangan proyek
o
Pemberdayaan masyarakat/ kesetaraan gender
o
Community Led Total Sanitation (CLTS)
Kegiatan pelatihan ini menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sarana. Sementara ketrampilan masyarakat akan lebih ditingkatkan pada saat pelaksanaan pembangunan konstruksi sarana melalui kegiatan on the job training, dimana TFM mendampingi sekaligus
melatih
masyarakat
agar
mampu
secara
swadaya
membangun sarananya. Usaha lain untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dapat dilakukan dengan cara pendampingan secara terus menerus oleh TFM selama proses pelaksanaan proyek. 3.2 Pelaksanaan Konstruksi Sarana Air Minum di Masyarakat dan Sekolah 3.2.1 Persiapan Konstruksi Sarana Air Minum di Masyarakat dan Sekolah Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan setelah pencairan dana dari RKM
I
dan
setelah
dilaksanakan
pelatihan
bagi
TKM
dan
35
masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan konstruksi. Sebelum dilaksanakan pembangunan maka TKM dan TFM perlu melakukan dulu persiapan yang meliputi antara lain : 1. Memeriksa
kembali
atau
bila
perlu
merubah
Jadwal
Pelaksanaan Konstruksi Sarana yang telah disusun di dalam RKM I sebelumnya dengan kondisi terkini. 2. Memeriksa kembali terhadap saldo rekening TKM, untuk memastikan bahwa kontribusi masyarakat berupa uang tunai di rekening TKM yaitu minimal sebesar 4% dari kebutuhan dana RKM I telah terkumpul. 3. Memeriksa dan mempersiapkan kontribusi masyarakat berupa tenaga dan material (natura) yaitu minimal sebesar 16% dari kebutuhan dana RKM I telah siap/ tersedia. Pembangunan konstruksi sarana oleh masyarakat memanfaatkan organisasi dan sumberdaya yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu TKM dan kontribusi masyarakat baik dalam bentuk uang tunai
maupun
natura
(tenaga
kerja,
material
lokal,
dan
sebagainya), serta melalui sumber pendanaan dari Rekening TKM dimana penggunaannya dibukukan sesuai aturan yang ada. Pada tahap ini TFM berkewajiban untuk mendampingi, memberikan bimbingan teknis dan persetujuan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan. Pelatihan agar masyarakat mampu dan terampil pada tahap pelaksanaan
pembangunan
ini
diperlukan
sesuai
dengan
kebutuhan TKM dan masyarakat. Sistem pelatihan yang sebaiknya digunakan pada tahap ini adalah pelatihan sambil bekerja (on the job training), yang bertujuan agar materi pelatihan lebih mudah untuk diserap oleh masyarakat. Pelatihan sambil bekerja (on the job training) tentang konstruksi sarana air disesuaikan dengan kebutuhan TKM dan masyarakat, dimana pelatihan ini dilakukan oleh Konsultan Kabupaten dan TFM dan mencakup antara lain : o Cara-cara membuat dan membaca gambar teknis
36
o Pengetahuan
tentang
spesifikasi
teknis
dan
batasan-
batasannya o Tata
cara
pengawasan
pekerjaan
(quality
control)
dan
perhitungan kemajuan pembangunan fisik o Administrasi dan keuangan pelaksanaan pembangunan (serta akuntabilitas dan transparansi) 3.2.2 Pelaksanaan Konstruksi Sarana Air di Masyarakat dan Sekolah TKM dan masyarakat dengan dukungan TFM, secara terus menerus melakukan monitoring kemajuan pembangunan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seperti pengadaan material/ bahan,
kualitas
pekerjaan,
administrasi
keuangan,
dan
sebagainya, sehingga dapat segera diambil langkah-langkah bila terjadi penyimpangan. Kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi merupakan salah satu faktor yang akan menentukan kesinambungan dari sarana yang telah dibangun, oleh karena itu pengendalian kualitas pekerjaan merupakan
fokus
konstruksi
sarana
utama air
dalam
bukannya
pelaksanaan pencapaian
pembangunan kuantitas
atau
kemajuan fisik saja. Hal ini disebabkan pelaksana pembangunan ini adalah masyarakat yang relatif kurang terampil dan dikelola oleh TKM yang kemungkinan besar baru pertama kali mengelola pelaksanaan konstruksi, sehingga untuk tetap menjaga kualitas pelaksanaannya peran Konsultan Kabupaten dan TFM dalam melakukan
dukungan
teknis,
supervisi,
dan
pendampingan
terhadap masyarakat menjadi sangat penting. 3.2.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Konstruksi Sarana Air di Masyarakat dan Sekolah Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi sarana air/ sanitasi semaksimal mungkin dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat sendiri. Untuk kegiatan yang memerlukan keahlian dan atau peralatan khusus yang tidak dapat dilakukan sendiri
oleh
masyarakat,
dapat
di-pihak
ketiga-kan.
Proses
37
pengadaan yang melibatkan pihak ketiga ini harus sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Bank Dunia. Proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dimulai dengan mengumumkan rencana pengadaan barang dan jasa kepada seluruh masyarakat dan pihak lain yang dipasang di papan pengumuman di tempat-tempat umum oleh TKM selaku Panitia Pengadaan.
Pengumuman
tersebut
antara
lain
menjelaskan
tentang barang/ peralatan yang ingin diadakan seperti jenis, kualitas, volume/ kuantitas, tempat dan jadwal pengirimannya. Untuk
pengadaan
barang,
material,
dan
peralatan
bernilai
dibawah Rp. 15 juta harus mendapat penawaran dari 3 supplier berbeda dengan kualitas yang sama dan harus memilih harga yang termurah. Daftar barang dan peralatan yang ditawarkan tersebut harus ditandatangani dan di cap oleh supplier. Sedangkan untuk pengadaan barang dan peralatan bernilai lebih dari Rp. 15 juta diperlukan proses pelelangan. TKM harus melakukan
survei
awal
terhadap
supplier
yang
memiliki
pengalaman dalam pengadaan barang yang diinginkan dengan mengumpulkan informasi tentang harga satuan dan sebagainya. Untuk menjamin adanya keterbukaan maka proses lelang ini bisa dilakukan dimana
dengan
dari
penawarannya
melibatkan
(minimal) yang
3
telah
masyarakat
dokumen dikirim
desa/
peserta dalam
kelurahan,
lelang
amplop
tentang tertutup
kemudian dibuka satu persatu di depan warga desa/ kelurahan. Bila ada kecurigaan dalam proses lelang, maka harus segera dilakukan klarifikasi. Pada saat ini, masyarakat desa/ kelurahan memilih pemenang lelang dan TKM kemudian akan menyerahkan kontrak dalam bentuk kesepakatan atas kualitas material, waktu pengiriman, harga satuan dan besarnya. Pengadaan barang ini secara rinci harus dibuat dalam suatu perjanjian resmi yang akan menjadi dasar bagi setiap kegiatan pengadaan barang. Sementara untuk pengadaan jasa maka dipersyaratkan untuk mengkontrak sub kontraktor pekerjaan sipil atau pemberi jasa
38
yang terdekat11. Dimana TKM harus mengumpulkan informasi sehubungan dengan keahlian atau kinerja pekerjaan kontraktor atau pemberi jasa untuk menghindari pengeluaran banyak uang untuk hasil yang kurang produktif. Pengadaan jasa ini juga dilakukan
melalui
proses
yang
kurang
lebih
sama
dengan
pengadaan barang. Untuk melihat kesesuaian antara rencana konstruksi sarana air dan kegiatan lain dalam RKM dengan realisasi kegiatannya maka dilakukan Monitoring Keberlanjutan Tahap III dengan menggunakan MPA dan PHAST, yang dilakukan oleh masyarakat dibantu TFM. 4. PROSES PENYUSUNAN RKM II Proses penyusunan RKM II sudah dapat dimulai pada saat pembangunan fisik mencapai 50% atau setelah pencairan dana tahap kedua akan dikucurkan. Hal ini dikarenakan pencairan dana tahap ketiga proyek (setelah pembangunan fisik dianggap 100% selesai) adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam RKM II. Adapun proses penyusunan RKM II diuraikan sebagai berikut. 4.1 Pertemuan Perencanaan Kegiatan dalam RKM II 4.1.1Kegiatan Perilaku Hidup Sehat/ Higienis (PHS) di masyarakat dan sekolah Hasil tool PHAST (Alur Penularan Penyakit dan Penghambatnya) dan temuan-temuan yang diperoleh dari kegiatan CLTS yang telah dilakukan dapat mengetahui berbagai perilaku tidak sehat yang masih terjadi di masyarakat, sehingga kemudian dapat didiskusikan oleh masyarakat dengan difasilitasi TFM cara untuk merubah
dan
meningkatkan
meningkatkannya.
perilaku
tersebut
Usaha-usaha
dituangkan
dalam
untuk bentuk
kegiatan-kegiatan peningkatan PHS yang akan dimasukkan ke Pengadaan Sub-kontraktor dalam hal ini dapat dilakukan, apabila diperlukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, antara lain i) pengeboran sumur dalam, ii) instalasi set generator (genset) dan jaringan kelistrikan-nya, iii) instalasi pompa sumur dalam, dan iv) pembuatan dan instalasi hydraulicram (dongki).
11
39
dalam RKM II. Salah satu bentuk kegiatan yang harus ada dalam peningkatan PHS ini adalah praktek cuci tangan. 4.1.2 Kegiatan Pelatihan tentang Perilaku Hidup Sehat/ Higienis (PHS) Setelah masyarakat memutuskan kegiatan peningkatan PHS, maka
dirancang
rencana
pelatihan
untuk
menunjang
pelaksanaan kegiatan tersebut baik di sekolah maupun di masyarakat.
Sehingga
masyarakat
dengan
bantuan
TFM
mendiskusikan jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh guru, tenaga kesehatan, dan unit kesehatan TKM sebagai pelaksana kegiatan usaha peningkatan PHS. 4.1.3 Jenis Sarana Sanitasi di Sekolah Pada pertemuan ini juga disepakati dengan pihak sekolah dan masyarakat tentang jenis dan jumlah sarana sanitasi yang akan dibangun di sekolah. 4.1.4 Kegiatan Pelatihan Pelatihan Penguatan Badan Pengelola RKM II juga akan mendanai pelatihan bagi Badan Pengelola sebagai suatu organisasi yang akan menjaga keberlanjutan sarana dan melanjutkan program kesehatan pada tahap pasca proyek. Untuk itu perlu dirancang suatu kegiatan pelatihan untuk memperkuat Badan Pengelola dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Adapun topik pelatihan yang dapat dijadikan pilihan kegiatan pelatihan bagi Badan Pengelola antara lain adalah : •
Peningkatan kapasitas individu dan institusi -
Manajemen konflik
-
Kepemimpinan dalam organisasi
-
Manajemen
keuangan
untuk
operasional
dan
pemeliharaan •
•
Peningkatan sarana air -
Pelestarian sumber air
-
Pengembangan sarana air
-
Penentuan biaya dan iuran air
Peningkatan sarana sanitasi
40
-
Pelatihan pembuatan jamban yang sesuai dengan opsi sarana sanitasi setempat
•
Peningkatan kesehatan masyarakat -
Kebersihan diri (personal hygiene)
-
Pencegahan
penyakit-penyakit
berbasis
air
dan
lingkungan (disamping diare) •
Pelatihan lainnya -
Usaha-usaha ekonomi produktif berbasis air
-
Monitoring Keberlanjutan
4.2 Penyusunan RKM II Setelah masyarakat memutuskan kegiatan PHS di masyarakat dan sekolah, kegiatan pelatihan tentang PHS bagi pelaksana kegiatan PHS masyarakat dan sekolah, kegiatan pembangunan sarana sanitasi di sekolah, serta pelatihan penguatan Badan Pengelola, maka TKM bersama-sama
dengan
masyarakat
dan
dibantu
oleh
fasilitator
berkewajiban menyusun RKM II. Proses ini kurang lebih sama dengan proses penyusunan RKM I. 4.3 Pertemuan Pembahasan RKM II Sama halnya dengan pertemuan pembahasan RKM I, pertemuan pembahasan RKM II juga dilakukan agar masyarakat bisa memberikan ulasan tentang draf RKM II yang telah disusun oleh TKM bersama perwakilan masyarakat, sehingga ada perbaikan sebelum dikirim kepada
DPMU.
Proses
ini
kurang
lebih
sama
dengan
proses
pembahasan RKM I. 4.4 Pengajuan, Evaluasi, dan Persetujuan RKM II RKM II yang telah disusun di desa/ kelurahan oleh masyarakat diajukan ke DPMU untuk dievaluasi. Apabila RKM II dinyatakan layak dan bisa dilaksanakan, dana proyek kemudian dikucurkan langsung kepada rekening TKM. Proses ini kurang lebih sama dengan proses pengajuan dan evaluasi RKM I, sedangkan untuk persetujuan RKM II cukup dilakukan oleh DPMU dengan melihat pada kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk didanai oleh RKM II (sebesar Rp. 50 juta). Hal ini
41
disebabkan karena dana RKM II tersebut telah disetujui oleh TKK (pada proses persetujuan RKM I) untuk dikucurkan setelah kegiatan RKM I selesai dilaksanakan. 5.
IMPLEMENTASI RKM II 5.1 Pelatihan Tentang Perilaku Hidup Sehat (PHS) Sebelum program PHS diimplementasikan maka dilakukan terlebih dahulu pelatihan untuk guru, tenaga kesehatan, dan unit kesehatan dalam TKM. Pelatihan ini dilakukan oleh TFM dan dibantu oleh nara sumber dari berbagai pihak yang terkait, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru, tenaga kesehatan, dan unit kesehatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan PHS. 5.2 Pelaksanaan Kegiatan PHS di Masyarakat dan Sekolah 5.2.1 Kegiatan PHS di Masyarakat Pelaksanaan
kegiatan
peningkatan
PHS
di
masyarakat
dikoordinir oleh TKM dengan dibantu TFM, dimana pelaksanaan kegiatan PHS dilakukan oleh individu atau lembaga terkait baik di dalam maupun dari luar desa. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode partisipatori sesuai dengan kegiatan yang diusulkan dalam RKM II. Materi kegiatan ini dapat dikembangkan oleh TFM bekerjasama dengan lintas program. 5.2.2 Kegiatan PHS di Sekolah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan PHS di sekolah harus saling mengisi dengan usaha kesehatan di masyarakat, dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh guru sekolah dibantu oleh TFM dan
tenaga
kesehatan.
Materi
kegiatan
ini
dapat
dikembangkan oleh TFM bekerjasama dengan lintas program. 5.3 Pembangunan Sarana Sanitasi untuk Sekolah Pelaksanaan konstruksi sarana sanitasi sekolah dilaksanakan setelah pencairan dana dari RKM II, dan setelah dilaksanakan pelatihan bagi TKM
dan
masyarakat
yang
berkaitan
dengan
pelaksanaan
42
pembangunan
konstruksi
sarana
mendampingi,
memberikan
sanitasi.
bimbingan
Pada
teknis
tahap dan
ini
TFM
persetujuan
terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Sarana sanitasi di sekolah sebaiknya mempertimbangkan tipe jamban yang memenuhi syarat kesehatan dan jumlahnya cukup untuk siswa dan guru sesuai dengan standar yang ada di Departemen Pendidikan Nasional. 5.4 Penyiapan TKM sebagai Badan Pengelola Pada tahap implementasi RKM II ini juga dipersiapkan perubahan tugas dan tanggung jawab TKM yang tadinya sebagai organisasi pelaksana proyek menjadi suatu organisasi yang akan mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah terbangun, serta sebagai pihak yang
akan
melanjutkan
usaha-usaha
peningkatan
kesehatan
di
masyarakat. Seperti halnya pada TKM, bentuk organisasi Badan Pengelola dapat pula disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (apabila
ingin
berbeda
dengan
TKM),
namun
tetap
harus
mengakomodasi hal-hal yang bisa menunjang kesinambungan proyek. Pada
saat
ini
juga
disiapkan
pula
surat
keputusan
tentang
pengangkatan Badan Pengelola yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah. Secara umum tugas dan tanggungjawab dari Badan Pengelola adalah sebagai berikut : 1.
Merealisasikan kegiatan yang tertuang dalam RKM yang berkaitan dengan tahap pasca konstruksi.
2.
Mengelola pemakaian air sesuai kesepakatan masyarakat.
3.
Menetapkan penentuan tarif/ iuran air untuk pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan kesepakatan masyarakat.
4.
Menghimpun dan mengadministrasikan iuran untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana air.
5.
Mengorganisir masyarakat untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana.
6.
Mengorganisasi meningkatkan
kegiatan
pelestarian
pengetahuan
sumber
masyarakat
air,
tentang
termasuk kelestarian
sumber air.
43
7.
Mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan pendanaan atau pengembangan sarana di masa datang.
8.
Mengorganisir kegiatan peningkatan Perilaku Hidup Sehat di masyarakat dan sekolah.
9.
Menyelenggarakan
administrasi
organisasi
dan
administrasi
keuangan pengelolaan sarana air. 10. Menyelenggarakan
rapat,
menyusun
pelaporan,
dan
pertanggungjawaban pengurus Badan Pengelola dalam rangka menunjang akuntabilitas dan transparansi. 11. Mengkoordinasi
monitoring
terhadap
peningkatan
dalam
penggunaan dan keberfungsian sarana air dan sanitasi yang telah dibangun, serta mengidentifikasi resiko yang berkaitan dengan keberlanjutan sarana. 12. Mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain (baik pemerintah
maupun
swasta)
untuk
peningkatan
kapasitas
masyarakat dan kelembagaan, peningkatan kesehatan, serta keberlanjutan sarana yang telah terbangun. 5.5 Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Badan Pengelola Peningkatan kapasitas bagi TKM sebagai Badan Pengelola sangat diperlukan dalam rangka menjamin terwujudnya kesinambungan proyek. Untuk itu TFM dan individu atau lembaga terkait baik dari dalam maupun luar desa/ kelurahan perlu terlibat dalam pelatihan untuk penguatan Badan Pengelola tersebut.
D. TAHAP PASCA PROYEK : PENGELOLAAN SARANA AIR MINUM, SANITASI DAN PROGRAM KESEHATAN OLEH MASYARAKAT 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan RKM Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban akhir dari TKM terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam RKM dan penggunaan dananya. Untuk itu TKM (dibantu aparat desa) harus mengundang masyarakat dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban tersebut. Di samping Laporan pelaksanaan kegiatan RKM, TKM juga harus membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana yang dilengkapi dengan
44
surat Berita Acara Pertanggungjawaban Dana (Format terlampir pada Lampiran 16) yang ditandatangani oleh Ketua TKM dan Konsultan Kabupaten. Laporan ini kemudian disampaikan kepada DPMU dan TKK, sebagai laporan akhir mengenai penggunaan dana pada keseluruhan dana RKM. 2. Serah Terima Pengelolaan Aset Setelah TKM melakukan pertemuan pertanggungjawaban pelaksanaan RKM, dimana pembangunan sarana (baik air maupun sanitasi) dan pelaksanaan program lain dalam RKM sudah selesai dan dinyatakan layak dimanfaatkan untuk masyarakat oleh TKK dan DPMU, maka dibuat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4). SP4 tersebut ditandatangani oleh Ketua DPMU dan Ketua TKM. Kemudian
PMU
Kabupaten
melaporkannya
kepada
Bupati
(ditembuskan kepada Tim Koordinasi Kabupaten) berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan proyek. Setelah itu, Bupati secara resmi menyerahkan sarana yang telah dibangun
kepada
masyarakat
sebagai
aset
masyarakat
dengan
membuat surat Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Sarana (Format terlampir
pada
Lampiran
18).
Untuk
selanjutnya
masyarakat
mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah terbangun, serta meneruskan kegiatan peningkatan Perilaku Hidup Sehat/ Higienis (PHS) baik di masyarakat dan di sekolah. Pada tahap ini, meskipun proyek di suatu lokasi sudah dianggap selesai namun masih tetap diperlukan
pembinaan
kepada
masyarakat
untuk
menjamin
keberlanjutan proyek. Untuk itu, TKK dan DPMU, melalui Pokja Kecamatan dan TFM masih perlu mendampingi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sarana dan melanjutkan kegiatan-kegiatan lainnya. 3. Pengelolaan Kegiatan Pasca Proyek oleh Masyarakat Kegiatan pada tahap pasca proyek untuk konstruksi (sarana air minum atau sanitasi) adalah pengelolaan dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun melalui proyek, disamping berlanjutnya program kesehatan oleh
masyarakat,
seperti
pencapaian
akses
100%
masyarakat
45
terhadap sarana sanitasi yang aman dan terbebas dari praktek buang air besar di tempat terbuka, dan praktek cuci tangan. Pada tahap ini, berfungsinya Badan Pengelola untuk operasional dan pemeliharaan menjadi penting peranannya untuk keberlanjutan proyek sarana air dan sanitasi. Badan Pengelola berfungsi setelah surat keputusan dari Pemerintah Desa/ Kelurahan (yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah), sehingga SK Bupati untuk TKM tidak lagi berlaku. Badan Pengelola juga sudah harus memiliki aturan-aturan organisasi dan operasional sarana. Aturan tersebut disusun dan diputuskan bersama-sama secara musyawarah antar anggota Badan Pengelola dengan
masyarakat
agar
semua
pihak
dapat
mengetahui
dan
mematuhinya. Peningkatan kapasitas bagi Badan Pengelola pada tahap pasca proyek tetap dibutuhkan mengingat perannya terhadap keberlanjutan proyek. Sehingga pelatihan lanjutan untuk memperkuat kapasitas mereka masih perlu diberikan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Di
samping
pelatihan,
penguatan
kapasitas
Badan
Pengelola juga bisa dicapai dengan peningkatan jaringan kerja bagi Badan Pengelola, karena pada Tahap pasca proyek ini TFM sudah tidak lagi berada di desa/ kelurahan yang bersangkutan secara intensif seperti pada saat perencanaan dan implementasi proyek. Hal ini antara lain dapat dicapai dengan : o mendorong pembentukan kelembagaan lintas desa/ kelurahan, yang berbentuk aliansi kerja dari beberapa Badan Pengelola di tingkat Kabupaten (atau bahkan propinsi). Hal ini dapat difasilitasi oleh DPMU, dimana lembaga lintas desa/ kelurahan dibentuk berdasarkan kesepakatan antar desa/ kelurahan dengan struktur organisasi dan mekanisme pembentukan yang sesuai kebutuhan semua desa/ kelurahan. o mendorong pembuatan jaringan bagi Badan pengelola dengan seluruh
stakeholder
proyek
PAMSIMAS,
dimana
hal
ini
bisa
ditempuh dengan cara DPMU memfasilitasi Badan Pengelola agar memperoleh
akses
terhadap
berbagai
pihak
untuk
tetap
46
mendukung
programnya
meskipun
proyek
PAMSIMAS
sudah
selesai. o
mendorong pembentukan jaringan kerja bagi Badan Pengelola dengan pihak-pihak lain di luar proyek, sebagai contoh LSM lokal untuk mendukung kegiatan dan meningkatkan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara DPMU menciptakan akses Badan Pengelola dengan LSM yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan PAMSIMAS.
Sedangkan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun maka dibutuhkan dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk iuran, dimana iuran air seharusnya dihitung berdasarkan kebutuhan
operasional
dan
pemeliharaan
sarana,
serta
rencana
pengembangan sarana di masa datang. Mekanisme pendanaan sarana ini seperti halnya proses di masyarakat lainnya ditentukan pula melalui keputusan bersama. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat (baik laki-laki dan perempuan, kaya atau miskin) dalam
operasional
dan
pemeliharaan
sangat
diperlukan
untuk
keberlanjutan sarana. Setelah 1 tahun konstruksi air selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat,
Monitoring
Keberlanjutan
Tahap
IV
dilakukan
untuk
mengetahui bagaimana dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh TKM dan masyarakat melalui RKM, berkaitan dengan sarana yang telah dibangun dan promosi kesehatan (bebas dari praktek buang air besar sembarangan, cuci tangan, dan program kesehatan lainnya) melalui PAMSIMAS. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan
melibatkan
TFM
bila
memang
diperlukan.
Monitoring
Keberlanjutan pada tahap ini juga dapat membantu masyarakat untuk melakukan identifikasi kemungkinan yang akan terjadi pada sistem sarana mereka sehingga dapat diambil langkah pencegahan sehingga dampak proyek PAMSIMAS akan selalu berkelanjutan.
47
LAMPIRAN
48
LAMPIRAN 1. Gambaran Umum Proyek PAMSIMAS
Tujuan program nasional ini secara keseluruhan adalah meningkatkan akses masyarakat miskin perdesaan dan peri-urban terhadap air minum dan sanitasi serta praktek perilaku hidup sehat dengan membangun model penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat.
Program ini akan menjadi model untuk direplikasi, diperluas (”scaling-up”) dan diarusutamakan (”mainstreaming”) di daerah lain, dalam upaya mencapai target MDG.
Tujuan Khusus Proyek: 1. Untuk meningkatkan praktek hidup sehat di masyarakat; 2. Untuk meningkatkan akses terhadap sarana air dan sanitasi yang berkelanjutan; 3. Untuk meningkatkan kapasitas lokal (baik pemerintah lokal maupun masyarakat) untuk mengarusutamakan dan menyebarluaskan model program air bersih dan sanitasi yang berbasis masyarakat; 4. Untuk meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan jangka panjang dari infrastruktur sarana air bersih dan sanitasi yang berbasis masyarakat; dan 5. Untuk mengarahkan peningkatan dari prakarsa pembangunan ekonomi desa/ kelurahan dalam mendukung operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.
49
LAMPIRAN 2.
Komponen Proyek PAMSIMAS
Komponen 1 Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan, yang membiayai pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal untuk mengarusutamakan dan menyebarluaskan pendekatan PAMSIMAS terhadap peningkatan air, sanitasi, dan kesehatan.
Komponen 2 mendukung kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan sanitasi dan perilaku sehat, termasuk penyebaran CLTS, kesehatan dan sanitasi sekolah, dan promosi sanitasi/ kesehatan.
Komponen 3 menyediakan dana hibah untuk penyiapan dan implementasi sarana air di desa dan sarana sanitasi sekolah.
Komponen 4 menyediakan Dana Hibah untuk Inovasi Pembangunan dan Insentif bagi desa/ kelurahan dan untuk memotivasi kabupaten-kabupaten dalam mengarusutamakan dan menyebarluaskan PAMSIMAS.
Komponen 5 mendukung bantuan teknis dan manajemen proyek yang efektif dan efisien.
50
LAMPIRAN 3. STRUKTUR ORGANISASI DALAM PROYEK PAMSIMAS
51
LAMPIRAN 4. Diagram Proses Pemilihan Lokasi Proyek PAMSIMAS
ROAD SHOW DI TINGKAT KABUPATEN
Roadshow ini dilaksanakan oleh TKK dibantu DPMU dengan peserta : aparat dan perwakilan masyarakat desa/ kelurahan (baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin) yang akan dilibatkan dalam proyek. Inti dari kegiatan ini adalah peserta dapat mengerti tentang proyek dan mampu untuk melaksanakan roadshow di tingkat desa/ kelurahan.
ROAD SHOW DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN
PERNYATAAN MINAT MASYARAKAT
PENETAPAN DESA/ KELURAHAN SEBAGAI LOKASI KERJA PROYEK
Roadshow ini dilaksanakan oleh aparat desa/ kelurahan dengan peserta masyarakat desa/ kelurahan yang akan dilibatkan dalam proyek. Inti dari kegiatan ini adalah peserta dapat mengerti tentang proyek dan peran dan tanggungjawabnya bila ikutserta dalam proyek. Masyarakat melakukan pertemuan formal maupun informal, dari tingkat dusun sampai desa/ kelurahan, untuk menentukan apakah akan ikut serta dalam proyek atau tidak. Minat masyarakat ini harus dibuat dalam Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan dalam PAMSIMAS (SPMKP).
Desa/ kelurahan yang berninat (ditunjukkan dengan SPMKP) kemudian ditetapkan sebagai desa/ kelurahan sasaran penerima proyek dalam daftar pendek (short list) desa/ kelurahan oleh Tim Koordinasi Kabupaten
52
LAMPIRAN 5.
KRITERIA LOKASI SASARAN PROYEK PAMSIMAS
No KRITERIA LOKASI 1 Adanya kontribusi masyarakat berupa: - Natura (material lokal, tenaga kerja, dan lain-lain) sebesar 16% - Dana tunai sebesar 4% dari total biaya proyek 2 Kesanggupan masyarakat untuk: - membiayai operasional dan pemeliharaan - membayar/ mengumpulkan iuran 3 Indeks Kemiskinan yang tinggi di Desa/ Kelurahan 4 Desa/ Kelurahan yang terbatas akses terhadap air minum 5 Desa/ Kelurahan yang terbatas akses terhadap sarana sanitasi 6 Desa/ Kelurahan dengan prevalensi penyakit terkait air (diare) yang tinggi 7 Desa/ Kelurahan yang belum mendapatkan proyek sejenis (air minum & sanitasi) dalam 2 tahun terakhir
53
LAMPIRAN 6.
PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PROYEK PAMSIMAS (PERAN DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT)
1. Bantuan diterima berdasarkan pada keinginan, kemauan dan kebutuhan nyata seluruh lapisan masyarakat desa/ kelurahan. 2. Bantuan hanya akan digunakan untuk pengadaan sarana air bersih, sanitasi dan pengembangan perilaku hidup sehat di sekolah dan masyarakat. 3. Masyarakat dibantu oleh Tim Fasilitator Masyarakat akan berpartisipasi dalam membuat Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM). 4. Masyarakat akan membentuk Tim Kerja Masyarakat secara partisipatif dan perwakilan yang duduk di dalamnya mencerminkan kesetaraan gender dan sosial. 5. Masyarakat akan berpartisipasi penuh dalam seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemeliharaan dan keberlanjutan proyek. 6. Menyediakan kontribusi sebesar 16% berupa natura (material dan atau tenaga) dan 4% berupa uang tunai dari total biaya proyek. 7. Membayar iuran untuk operasional dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun serta menunjang kegiatan lainnya. 8. Mengelola dana secara terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat. 9.
Bersedia menerima pembatalan apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan saat dinyatakan sebagai desa terpilih, tidak dapat merealisasikan kontribusi sebagaimana tercantum pada butir 6, dan menghasilkan RKM sebagaimana tercantum pada butir 3.
54
LAMPIRAN 7.
Mekanisme Penyaluran Dana Proyek PAMSIMAS REPLENISHMENT
PUSAT
BANK DUNIA Draft Permohonan Penarikan Dana Didukung FMR konsoli-dasi: financial, Procurement & Physical Progress
PROP
CPMU
PPMU
IFR = Implementation and Financial ReportFMR: Finance, Procurement, Physical Progress
Permohonan Penarikan Dana Didukung FMR Konsolidasi
Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan
BANK INDONESIA REIMBURSEMENT
Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Satker/PPK APBD Propinsi : - Tim Koordinasi Prop - PPMU - Adm. Umum PPK Pamsimas Prop Satker/PPK APBD Kab./Kota : - Tim Koordinasi Kab/Kota - DPMU - Adm. Umum PPK Pamsimas Kab/Kota
KPPN SP2D
KAB/KOTA
DPMU
Ka Satker PPK
SPM-LS UP/TUP
SPP-LSFMR UP/TUPSub Comp.
* BANK LOKAL (REKENING MASYARAKAT) Invoice
MASYARAKAT
*disarankan bank lokal sama dengan bank operasional KPPN
55
Lanjutan ...
Mekanisme Penyaluran Dana Proyek PAMSIMAS
PUSAT
JKT
PROPINSI APBD
PENDANAAN SK PD Masyarakat
DANA MASYARAKAT 4%
DIPA APBD 10%
SK PD
DIPA APBN 70%
K O N S
16% Bupati/Menteri? Bupati Ka. Satker A
KABUPATEN/KOTA
Ka. Satker A
Rekening OMS
PELAKS. FISIK : 40 / 40 / 20
56
LAMPIRAN 8. DAFTAR HADIR PERTEMUAN SOSIALISASI PROYEK DI TINGKAT KABUPATEN No
Nama
L/P
Jabatan
Alamat
Tanda Tangan
................................,............. Ketua TKKabupaten Kabupaten .....................
Ketua PMU Kabupaten ........................
(.............................)
(...................................)
57
LAMPIRAN 9. DAFTAR HADIR SOSIALISASI PROYEK DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN No
Nama
L/P
Alamat
Tanda Tangan
..................,.......................... Kepala Desa/ Lurah ............. Kecamatan .....................
Ketua DPMU Kabupaten ........................
(.............................)
(...................................)
58
LAMPIRAN 10. BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA/ KELURAHAN
Kami telah melakukan musyawarah desa/ kelurahan yang diselenggarakan pada : No
Tanggal
Tempat
Peserta Perempuan Laki-laki
1. 2. 3. 4. 5. ... Secara keseluruhan hasil musyawarah desa/ kelurahan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sepakat untuk ikut serta dalam proyek PAMSIMAS. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.
Mengetahui: Kepala Desa/ Lurah Desa/ Kelurahan …………………
Ketua BPD
……………………………
………………………..
59
LAMPIRAN 11. SURAT PERNYATAAN MINAT KEIKUTSERTAAN PAMSIMAS Propinsi Kecamatan
: ………………………… : …………………………
No Tanggal
: ………………………… : …………………………
Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan
: ............……………. : ………………….…
Yang bertanda tangan di bawah ini 1. Nama : …………………………………………………………………………… Jabatan: Kepala Desa/Lurah ……............….., Kecamatan ………………..… Kabupaten/Kota ………………………........………………………….… Alamat: ...………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................... 2. Nama : .………………………………………………………………………...… Bertindak selaku wakil masyarakat Desa/Kelurahan …..............………................. Alamat : ……………………………………………………………………………. .........………………………….................…………………………………………. Dengan ini kami menyatakan berminat untuk ikut serta dan sanggup memenuhi kontribusi sesuai dengan ketentuan proyek PAMSIMAS yang berlaku. Surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya atas dasar persetujuan seluruh lapisan masyarakat desa kami yang kami adakan pada hari……….., tanggal.……, bulan….....…., tahun…….., di Desa/Kelurahan …………….., sesuai dengan persetujuan masyarakat yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.
Kepala Desa/ Lurah Desa/Kelurahan ……………….
Wakil Masyarakat Desa/Kelurahan ….…………
…………………………… Tanda tangan dan Cap
……………………….. Tanda Tangan
Mengetahui, Camat Kecamatan* ……………………
………………………………... Tanda Tangan dan Cap *Menyesuaikan dengan kondisi setempat
60
LAMPIRAN 12.
BERITA ACARA PENETAPAN LOKASI Pada hari ini ……...., tanggal ……..……....……...................…., di …………..…………. Telah dilaksanakan penetapan lokasi proyek PAMSIMAS yang didasarkan atas Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan PAMSIMAS (SPMKP) yang diterima oleh Tim Koordinasi Kabupaten, berisi tentang : 1. Kesiapan kontribusi masyarakat berupa : - Natura (material lokal, tenaga kerja, dan lain-lain) sebesar minimal 16% dari total biaya proyek - Uang tunai sebesar minimal 4% dari total biaya proyek 2. Kesanggupan masyarakat untuk : - melaksanakan operasional dan pemeliharaan sarana terbangun - membiayai (mengumpulkan iuran) operasional dan pemeliharaan sarana terbangun Dan dengan mempertimbangkan kriteria desa/ kelurahan antara lain : 1. 2. 3. 4. 5.
Angka indeks kemiskinan Angka akses air minum Angka akses sanitasi Angka kejadian penyakit diare Tidak ada proyek sejenis dalam 2 tahun terakhir
Lokasi desa/ kelurahan yang dilibatkan dalam proyek PAMSIMAS di kabupaten ..................... dapat dilihat pada daftar terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya. …………,……………………… Ketua Tim Koordinasi Kabupaten
………………………………… Anggota: 1. ………………… 2. ………………… 3. ………………… 4. ………………… 5. …………………
61
Lampiran Berita Acara Penetapan Lokasi Daftar Lokasi Proyek PAMSIMAS Tahun Anggaran : …………………….. Kabupaten/ Kota : ………………….…. No.
Nama Desa/ Kelurahan
Kecamatan
Keterangan
…………,……………………… Ketua TK Kabupaten ………..……
..............................................
62
LAMPIRAN 13. TIM KERJA MASYARAKAT (TKM) Sejalan dengan konsep dan pendekatan proyek PAMSIMAS yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana proyek di tingkat masyarakat, maka perlu dibentuk suatu organisasi masyarakat yang disebut Tim Kerja Masyarakat (TKM) yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desa/ kelurahan bersangkutan secara demokratis dengan memperhatikan kesetaraan gender (minimal jumlah perempuan 30% dari total jumlah anggota TKM) dan sosial (adannya keseimbangan antara anggota masyarakat kaya dan miskin).
Struktur Organisasi Struktur organisasi dari TKM dapat disusun sesuai dengan berbagai aspek kultural dan tradisi setempat, namun secara garis besar struktur TKM dapat dilihat pada gambar berikut ini.
STRUKTUR ORGANISASI TIM KERJA MASYARAKAT Penasehat
Ketua Wakil Ketua
Sekretaris
Unit Pengelola Keuangan/Bendahara (UPK)
Unit Kerja Teknis Air Bersih & Sanitasi (UKT)
Unit Kerja Kesehatan Masyarakat & Sekolah (UKK)
63
LAMPIRAN 14. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TKM
Tugas dan tanggungjawab anggota-anggota TKM adalah sebagai berikut :
- Penasehat Penasehat TKM merupakan orang yang dihormati oleh masyarakat setempat yang bertugas untuk memberikan masukan kepada pelaksanaan proyek di desa/ kelurahan yang bersangkutan, yang mencakup antara lain : o Memberikan masukkan untuk perencanaan yang diusulkan oleh masyarakat. o Memberi wawasan terhadap setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh proyek. o Memberi masukkan kepada TKM dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan proyek.
- Ketua Ketua yang dipilih adalah orang yang dianggap mampu untuk memimpin dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang mencakup antara lain: o Menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan RKM. o Memimpin setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh TKM. o Memeriksa dan menyetujui pengajuan pencairan dan pengeluaran dana yang diajukan oleh Unit Pengelola Keuangan/ Bendahara. o Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. o Bertanggung jawab melaporkan hasil kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat, serta mengirimkan laporan tersebut kepada DPMU setiap bulan.
- Wakil Ketua Wakil ketua adalah orang yang bertugas membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang mencakup antara lain : o Membantu ketua dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap semua kegiatan. o Membantu ketua dalam menyusun laporan bulanan berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh masing-masing unit. o Mewakili ketua apabila ketua TKM berhalangan.
64
-
Sekretaris
Sekretaris adalah orang yang bertugas untuk antara lain: o Menjalankan operasional administrasi kegiatan proyek. o Menyusun laporan bulanan berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh masingmasing unit.
- Unit Kerja Teknis : • •
Menyiapkan dan melaksanakan pembuatan RKM (terutama yang menyangkut bidang teknis); Membantu dalam pelaksanaan desain sarana air bersih masyarakat dan sanitasi institusi;
•
Membelanjakan material dan peralatan yang dibutuhkan untuk pembangunan konstruksi sarana air bersih masyarakat dan sarana sanitasi institusi;
•
Mengorganisir tukang untuk pelaksanaan konstruksi proyek;
•
Mengorganisir tenaga gotong royong dalam pembangunan konstruksi proyek;
•
Mengawasi jalannya pelaksanaan konstruksi sarana air bersih dan sanitasi;
•
Mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki sarana air bersih dan sanitasi;
•
Membantu masyarakat yang ingin membangun sarana sanitasi pribadi;
•
Memonitor pelayanan air bersih pada masyarakat;
•
Membuat laporan kondisi dan pelayanan sarana air bersih;
•
Melakukan tender secara terbuka bagi pekerjaan yang memerlukan bantuan pihak ketiga;
•
Mengorganisir pengumpulan material dan atau tenaga kerja sejumlah 16% dari total biaya proyek.
Unit Pengelola Keuangan (Bendahara) : •
Mengorganisir terkumpulnya kontribusi masyarakat dalam bentuk tunai sebesar 4% dari biaya proyek;
•
Bersama unit teknis membelanjakan dan membayar kebutuhan material untuk kontruksi;
•
Membayar tenaga tukang/ ahli yang disewa untuk pembangunan;
•
Membuat catatan pembukuan seluruh pengeluaran;
•
Membuat laporan keuangan bulanan;
•
Melaksanakan pekerjaan administrasi proyek sebagaimana diperlukan;
65
Unit Kerja Kesehatan : •
Menyiapkan dan melaksanakan pembuatan RKM II yang menyangkut perubahan perilaku hidup bersih dan peningkatan kesehatan masyarakat;
•
Melaksanakan promosi kesehatan dan sanitasi pada masyarakat;
•
Memonitor dan membuat laporan tentang pelaksanaan program promosi kesehatan dan sanitasi yang dilaksanakan di desa/ kelurahan dan juga di sekolah;
•
Bekerjasama dengan guru sekolah dalam upaya PHBS;
•
Memonitor kualitas air dan lingkungan.
66
LAMPIRAN 15.
BERITA ACARA PEMBENTUKAN TKM Pada hari ini ……………..., tanggal ……..……………., di desa/ kelurahan …………..…………. telah dilaksanakan Pemilihan dan Pembentukan Tim Kerja Masyarakat (TKM) untuk melaksanakan kegiatan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) bersama dengan masyarakat, dengan susunan anggota TKM terdiri dari: Ketua Wakil Ketua Sekretaris Ketua UPK Anggota
Ketua UKT Anggota
Ketua UKK Anggota
: ……………………………………… (L/P) : ……………………………………… (L/P) : ……………………………………… (L/P) : ……………………………………… (L/P) : ……………………………………… (L/P) ……………………………………… (L/P) ……………………………………… (L/P) : …………………………………….... (L/P) : ……………………………………… (L/P) ……………………………………… (L/P) ……………………………………… (L/P) : ……………………………………… (L/P) : ……………………………………… (L/P) ……………………………………… (L/P) ……………………………………… (L/P)
Susunan Keanggotaan Tim Kerja Masyarakat ini telah dipilih secara demokratis dengan mempertimbangkan kesetaraan sosial (kaya/ miskin) dan gender (perempuan/ laki-laki). Dan menyatakan bahwa semua anggota TKM tidak pernah terlibat dalam tindakan melanggar hukum (korupsi/penipuan) di masa lalu dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya. Mengetahui, Kepala Desa/ Lurah
………………
Koordinator TFM
…………………..
Ketua TKM
………………….
67
LAMPIRAN 16. BERITA ACARA PERTANGGUNG JAWABAN DANA
Hari ini ……………….. Tanggal …………….. Bulan ……………. Tahun ......... Kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah melakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan administrasi keuangan : Desa/ Kelurahan ………………….. Kecamatan ……………….. Kabupaten …………………………….. dengan hasil :
TKM telah melaksanakan pembangunan sub proyek, hasil telah diperiksa Konsultan Kabupaten dan dinilai sesuai rencana proyek yang tercantum pada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor ………………………..
Arsip administrasi pada saat pemeriksaan sudah memenuhi persyaratan dengan status penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut :
1. Jumlah dana yang telah terserap
: Rp. …………………...
a. Jumlah dana yang telah digunakan : Rp. …………………... b. Saldo rekening di BRI Unit
: Rp. ……………………
c. Saldo Kas di desa
: Rp. ……………………
2. Jumlah dana yang belum terserap
: Rp. …………………... Jumlah : Rp. …………………….
Demikian Berita Acara ini kami buat dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan seperlunya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Ketua TKM
Konsultan Kabupaten
Desa ………………
(
)
(
)
68
LAMPIRAN 17. SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PROYEK PAMSIMAS No. Tanggal
: :
Yang bertanda tangan dibawah ini kami : I. Nama : Jabatan : Ketua TKM Desa/ Kelurahan …………… Kecamatan…………………… Kabupaten…………………. Alamat : Selanjutnya disebut Pihak Pertama II.
Nama : Jabatan : Ketua PMU Kabupaten Kabupaten :…………………….. Propinsi …………………….. Alamat : Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek PAMSIMAS …………….. (Jenis Pekerjaan), di Desa/ Kelurahan …………….. Kecamatan ……………………. Kabupaten .……………… ………..No. …………………… Tanggal …………………… Pihak kesatu telah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dibawah ini sepenuhnya (100%) Jenis Pekerjaan : …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. Jumlah Bantuan : Rp. ……………………………( ……………………………… ) Demikian surat pernyataan ini, untuk dipergunakan seperlunya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Pihak Pertama Ketua TKM
Pihak Kedua Ketua PMU Kabupaten
(…….………………..)
(…………………………….)
69
LAMPIRAN 18. BERITA ACARA PENYERAHAN SARANA PROYEK PAMSIMAS
Pada hari ………………, tanggal ………………., di ………….., dengan telah selesainya pembangunan Sarana Air Bersih berupa …………….. sebanyak …… unit ATAU sarana Sanitasi Komunal berupa …… sebanyak …… unit di desa/ kelurahan …………, maka sarana tersebut diserahkan sebagai aset desa/ kelurahan dan dikelola secara berkelanjutan untuk masyarakat. Pengelolaan sarana dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Pengelola Desa/ Kelurahan yang dibentuk dan dipilih oleh masyarakat. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.
……………, ……………….. Yang Menerima Badan Pengelola Desa/ Kelurahan ...................
…….………………………..
Yang Menyerahkan Bupati Kabupaten .......................
……………………………
70
LAMPIRAN 19.
No. a b c d
Kegiatan
1 Proses Pemilihan Lokasi Road Show di Kabupaten/Kecamatan Road Show di Desa/Kelurahan Pernyataan Minat Masyarakat Pemilihan desa/ kelurahan sebagai lokasi kerja Proyek
2 Proses Perencanaan dan Implementasi Proyek di Masyarakat Proses perencanaan dan penyusunan RKM I Proses evaluasi dan persetujuan RKM I oleh TKK Pelaksanaan CLTS Implementasi RKM I c.1 Pelaksanaan Pelatihan di Tingkat Masyarakat c.2 Pelaksanaan Konstruksi Sarana Air di Masyarakat dan Sekolah d Proses penyusunan RKM II e Implementasi RKM II e.1 Pelatihan tentang PHS e.2 Implementasi program PHS di masyarakat dan sekolah e.3 Pembangunan sarana sanitasi untuk sekolah e.4 Penyiapan TKM sebagai Badan Pengelola e.5 Pelaksanaan Pelatihan Penguatan f Pengelolaan SAB/S dan Program Kesehatan *SPB: Selama Proyek Berlangsung
a b c d
Durasi
Jadwal Pelaksanaan Proyek PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 Bulan ke-5 Bulan ke-6 Bulan ke-7 Bulan ke-8 Bulan ke-9 Bulan ke-10 Bulan ke-11 Bulan ke-12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2 minggu 1 minggu 1 bulan 1 bulan
2 bulan 1 bulan SPB* 1 minggu 3 bulan 1,5 bulan 1 minggu 2 minggu 1 bulan 1 minggu 1 minggu
71
LAMPIRAN
FORMAT RENCANA KERJA MASYARAKAT I PROGRAM PAMSIMAS Dokumen RKM I terdiri dari : -
Halaman sampul
-
Surat pengantar
-
Bagian Pertama RKM I
-
Bagian Kedua RKM I
-
Lampiran
HALAMAN SAMPUL Halaman sampul berisi : Judul, nama Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi, serta tahun penyusunan RKM I.
SURAT PENGANTAR Surat pengantar memuat tentang maksud disusun dan diajukannya RKM I, yang ditandatangani oleh Ketua TKM, Sekretaris TKM, dan Koordinator TFM, serta diketahui oleh Kepala Desa.
BAGIAN PERTAMA 1.1 PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan secara singkat tentang proses terpilihnya desa sebagai lokasi proyek, proses perencanaan kegiatan oleh masyarakat, dan latar belakang diusulkannya pembangunan sarana air minum di desa. 1.2 TUJUAN Dalam bab ini diuraikan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat berkaitan dengan tujuan Proyek PAMSIMAS.
1.3 RENCANA KEGIATAN Berdasarkan rincian kegiatan pada Bagian Kedua RKM, jelaskan secara singkat kegiatan yang direncanakan tentang : • Pembangunan sarana air minum di masyarakat dan sekolah • Kegiatan pelatihan masyarakat Agar uraian tersebut lebih jelas dapat menggunakan tabel seperti dibawah ini. A.
Pembangunan Sarana Air Minum di Masyarakat dan Sekolah 1. Rencana Pembangunan Sarana Air Minum Jenis Sarana Air yang Ada Sekarang
Jenis Sarana Air Minum yang Direncanakan
Jenis Pekerjaan Konstruksi
Volume Kegiatan Satuan Jumlah
2. Rencana Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Sarana Air Minum Nama Dusun
Jumlah KK Miskin Akses saat ini
Rencana akses
Jumlah KK Menengah Akses Rencana saat ini akses
Jumlah KK Kaya Akses saat ini
Rencana akses
Jumlah Total Akses saat ini
Rencana akses
B.
Rencana Kegiatan Pelatihan untuk Masyarakat Jenis Pelatihan
Peserta Pelatihan Perempuan
Laki-laki
Jumlah
Tempat Pelatihan
Penyelenggara Pelatihan
1.4 RENCANA BIAYA 1. Untuk menyusun rencana biaya masing-masing jenis kegiatan dapat menggunakan format “Rincian Biaya” terlampir yang dapat dimodifikasi. 2. Berdasarkan perhitungan rencana biaya seperti di atas, agar dibuat rekapitulasi biaya dengan menggunakan format “Total Pembiayaan” seperti terlampir. 1.5 KONTRIBUSI MASYARAKAT 1. Kontribusi Uang Tunai Kontribusi dalam bentuk uang tunai dibuktikan dengan daftar keluarga yang memberikan kontribusi tersebut. Format “Daftar Kontribusi Tunai” seperti contoh terlampir. 2. Kontribusi In-kind Kontribusi dalam bentuk in-kind dibuktikan dengan menggunakan format “Daftar Kesanggupan Kontribusi In-kind“ seperti contoh terlampir. 1.6 JADWAL KEGIATAN Rencana kegiatan yang diusulkan disusun dalam suatu jadwal pelaksanaan kegiatan. Format “Jadwal Pelaksanaan Kegiatan” seperti contoh terlampir.
1.7 USULAN SUB KONTRAKTOR TKM dengan dibantu oleh TFM akan memilih kontraktor/ pemasok untuk diusulkan sebagai pelaksana bagian pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri dengan mensyaratkan adanya: penawaran harga dan pengalaman kerja di bidang yang sejenis dengan yang akan dilaksanakannya. Calon-calon pemasok/ sub kontraktor tersebut diajukan berdasarkan persyaratan yang ada kepada DPMU untuk dievaluasi oleh Tim Evaluasi RKM. 1.8 STRUKTUR ORGANISASI TKM Gambarkan struktur TKM, dilengkapi dengan nama, jenis kelamin, serta tugas dan tanggungjawabnya.
BAGIAN KEDUA 2.1 RANCANGAN RINCI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT a. Analisis Kebutuhan Pelatihan Uraikan tentang ketersedian tenaga di desa yang mempunyai pengalaman dalam bidang pengorganisasian, keuangan, dan pelaksanaan pembangunan sarana air. Analisis penilaian kebutuhan pelatihan mengacu pada tool MPA ”Penilaian Pelatihan - akses dan penggunaannya”. Uraikan pula jenis pelatihan yang direncanakan berkaitan dengan rencana pembangunan sarana air minum di masyarakat dan sekolah. b. Jenis Pelatihan Uraikan jenis pelatihan, serta keterangan tentang waktu dan lama pelatihan, peserta pelatihan (termasuk cara menentukan peserta pelatihan), dan penyelenggara pelatihan. c. Rencana Biaya Pelatihan Berdasarkan atas jenis pelatihan di atas, maka disusun rencana biaya dengan menggunakan format terlampir. d. Rencana Pelaksanaan Uraikan tentang rencana pelaksanaan pelatihan berdasarkan jenis pelatihan yaitu apakah dengan sistem kelas dan on the job training, dan apakah dikelola sendiri oleh TKM atau dipihakketigakan.
2.2 RANCANGAN RINCI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM DI MASYARAKAT DAN SEKOLAH a. Analisis Situasi Penggunaan Air di Masyarakat Uraikan tentang jenis sarana air yang selama ini dipakai oleh masyarakat, kebiasaan penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari baik pada musim hujan dan kemarau, cakupan pelayanan sarana air yang ada, kuantitas serta kualitas airnya. b. Kriteria Desain Pembangunan Sarana Air Minum Uraikan tentang kriteria desain pembangunan sarana air minum, yang meliputi kebutuhan air pada 15 tahun yang akan datang disesuaikan dengan proyeksi penduduk, pemenuhan kebutuhan air sebanyak 60 liter per hari per orang, cakupan penduduk yang mendapat pelayanan air minum. c. Analisis Kebutuhan Air Analisis kebutuhan air dengan memperhitungkan jumlah penduduk, tingkat pelayanan sarana, jenis sarana air minum yang dapat dipilih, kebutuhan dalam rumah tangga, kebutuhan maksimal tiap hari, serta kebutuhan pada jam puncak. d. Jenis Sarana Air Minum dan Tingkat Pelayanan yang Diinginkan Masyarakat Uraikan tentang jenis sarana air minum yang ingin dibangun, ditinjau dari segi biaya konstruksi, biaya operasional dan pemeliharaan, serta kemampuan teknis masyarakat untuk operasional dan pemeliharaan. e. Detailed Engineering Design (Rincian Desain Teknis) •
Perencanaan tentang tingkat pelayanan sarana air minum yang akan dibangun, sebagai contoh : kran umum atau sambungan rumah untuk sistem perpipaan.
•
Perencanaan tentang tingkat cakupan sarana yang mempertimbangkan penerima manfaat sesuai tingkat kesejahteraannya (miskin, menengah, kaya).
•
Perencanaan hidrolis rinci, seperti : peletakan pipa, penentuan dimensi dan jenis pipa, gradien/ kemiringan hidrolis, titik-titik yang mengalami tekanan air paling besar dalam sistem perpipaan, dan sebagainya.
•
Perhitungan kapasitas pompa dan kebutuhan energinya, apabila digunakan untuk sistem perpipaan non gravitasi.
•
Gambar teknik rinci dari sistem sarana yang akan dibangun, termasuk komponenkomponen utamanya, seperti : bangunan penangkap/ perlindungan mata air,
pengolahan air, pipa transmisi dan distribusi, bak reservoar, hidran/ kran umum, sambungan rumah, dan sebagainya. •
Spesifikasi teknis dari material dan peralatan yang dibutuhkan.
•
Penempatan sistem sarana seperti : hydran/ kran umum dan sebagainya.
f. Rencana Biaya •
Rincian biaya yang disusun untuk pembangunan sarana dalam RKM bersumber pada data dari DED. Selain itu, penyusunan rincian biaya tersebut harus didasarkan pada harga dasar atau harga setempat dari paling tidak tiga pembanding. Dalam perincian biaya tersebut harus dapat dipisahkan asal sumber pendanaan seperti : Dana hibah desa (Pemerintah dan Bank Dunia) dan Kontribusi masyarakat (uang tunai dan in-kind), serta juga pajak yang menjadi tanggung jawab pelaksanaan. Untuk menyusun rincian biaya dapat menggunakan Format terlampir.
•
Komposisi pendanaan dirinci berdasarkan: sumber dana, jumlah dana, dan persentase, serta keterangan lain.
•
Tahapan pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Proyek PAMSIMAS.
g. Rencana Pelaksanaan Uraikan tentang cara melaksanakan pembangunan sarana air minum berdasarkan jenis pekerjaan, serta prosedur pengadaan barang dan jasa. 2.3 TATA CARA PENGUMPULAN KONTRIBUSI Kontribusi dapat dikumpulkan sesuai dengan karakteristik mata pencaharian dari masyarakat desa yang bersangkutan. Dimana untuk pengumpulan kontribusi uang tunai dapat dilakukan antara lain dengan cara : • Mengumpulkan hasil bumi (pertanian) kepada anggota TKM untuk kemudian dijual kepada pedagang. • Mengumpulkan uang tunai dengan cara diangsur agar tidak memberatkan. 2.4 RENCANA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN Setelah sarana air minum selesai dibangun, masyarakat secara swadaya akan melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan (O&P), serta pengembangan terhadap sarana
yang ada. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka dibutuhkan suatu perencanaan biaya (pendanaan) dan suatu organisasi/ badan pengelola untuk pengoperasian dan pemeliharaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 2.4.1 Pendanaan •
Sumber dana O&P berasal dari masyarakat berupa iuran penggunaan air yang ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat melalui musyawarah desa.
•
Kebutuhan biaya O&P didasarkan atas biaya riil untuk kegiatan O&P, dimana cara perhitungan untuk menentukan Iuran Penggunaan Air dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Penyediaan Sarana Air Minum. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung biaya tersebut antara lain adalah : ⎯
Biaya penggantian komponen yang rusak, seperti : kran pada kran umum, ventilasi udara, kerekan timba sumur, pompa tangan, pompa listrik, genset, dan sebagainya sesuai dengan sarana yang dibangun;
⎯
Biaya perbaikan sarana, seperti : pipa yang bocor, lantai sumur yang retak, bak penampung yang bocor, dan sebagainya;
⎯
Pembelian bahan bakar bila sistem menggunakan energi, seperti : solar, listrik, dan sebagainya;
⎯
Pembelian bahan pengolahan air, seperti : kaporit, tawas, dan sebagainya;
⎯
Honorarium anggota Badan Pengelola;
⎯
Cadangan uang tunai untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan, dan juga pengembangan sarana di masa datang.
2.4.2 Badan Pengelola •
Agar pelaksanaan O&P dapat berjalan lancar maka diperlukan suatu organisasi untuk mengelola sarana air minum yang telah dibangun, yang disebut dengan Badan Pengelola.
•
Badan Pengelola pada dasarnya adalah TKM yang pada saat pelaksanaan proyek berfungsi sebagai pengelola proyek di masyarakat yang kemudian berubah fungsi untuk mengoperasionalkan dan memelihara sarana.
•
Pelaksanaan O&P ini harus dilengkapi dengan aturan yang disesuaikan dengan kondisi setempat yang disusun dan diputuskan bersama-sama secara musyawarah oleh masyarakat.
2.5 DAMPAK LINGKUNGAN Uraian tentang analisis terhadap dampak lingkungan dan cara penanggulangan dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dimana dalam perencanaan ini sudah harus mempertimbangkan perencanaan drainase untuk air buangan, jarak sumber air dengan sumber pencemar (seperti : resapan cubluk maupun septik tank ataupun kandang hewan), perlindungan terhadap sumber air, dan sebagainya. 2.6 RENCANA MONITORING DAN EVALUASI YANG PARTISIPATIF DAN MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN PROYEK Pada prinsipnya proses monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan proyek PAMSIMAS dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat, dimana dalam RKM I hal yang perlu dimonitor adalah kegiatan-kegiatan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam RKM I merupakan tanggungjawab TKM kepada masyarakat. Pelaporan tersebut dapat disampaikan dalam forum pertemuan TKM dan Masyarakat, dan informasinya diberikan pada Papan Informasi Proyek yang ada di desa.
LAMPIRAN RKM I 1. Peta Lokasi Proyek; 2. Peta Sosial; 3. Status tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan; 4. Pernyataan tersedianya dana kontribusi masyarakat (4% tunai) dari Bank dimana TKM membuka rekening; 5. Pernyataan dan bukti kontribusi masyarakat (in cash 4% dan in kind 16%).
Kegiatan : .................................... RINCIAN BIAYA RENCANA KERJA MASYARAKAT I (Format dapat dimodifikasi) No
Kegiatan Pokok
Rincian Kegiatan
Unit Satuan
Volume Kegiatan
Unit Cost
Jumlah Biaya
Sumber Dana Hibah Kontribusi
Sasaran
Lokasi
Pelaksana
TOTAL PEMBIAYAAN RKM I Sumber Dana Kegiatan
Hibah
Kontribusi
a. Pembangunan Sarana Air Minum di Masyarakat dan Sekolah b. Pelatihan Masyarakat dan Dana Operasional TKM
215.000.000 10.000.000 225.000.000
Total
Mengetahui, Fasilitator Masyarakat
(...................................)
Total
Ketua TKM
(………………………)
DAFTAR KONTRIBUSI (UANG TUNAI) DESA ............................. KEC .................................. No
Nama
Alamat
Jenis kelamin
Besarnya kontribusi (Rp)
Tanda tangan/cap jempol
DAFTAR KESANGGUPAN KONTRIBUSI IN-KIND DESA ............................ KEC ............................... No
Nama
Alamat
Jenis kelamin
Jenis kontribusi
Volume
Satuan
Waktu Kontribusi
Tanda tangan/cap jempol
JADWAL KEGIATAN PROYEK PAMSIMAS TAHUN ANGGARAN ......................................... Kabupaten Kecamatan Desa
: .................................. : .................................. : ..................................
URAIAN PEKERJAAN
UNIT
(1)
(2)
Mengetahui, Fasilitator Masyarakat
(………………….)
VOLUME (3)
1
2
3
4
5
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
BULAN 6 7 (9)
(10)
8
9
10
11
12
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Ketua Tim Kerja Masyarakat
(…………………….)
LAPORAN IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS SITUASI PROYEK PAMSIMAS
I.
Ringkasan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi
1.
Jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan, dan akses penggunaan sarana air bersih dan sanitasi Dusun
Penduduk
Jumlah Rumah Tangga (kk)
Rumah tangga yang mempunyai akses Sarana air minum Sarana sanitasi
1. 2. 3. 4. 5. Total
2.
Identifikasi masalah dan analisis situasi
Masalah
Siapa yang terkena masalah
Dimana
Penyebab terjadinya masalah
Pemecahan masalah
Potensi yang dimiliki untuk pemecahan masalah
II.
Lampiran
1.
Ringkasan pelaksanaan kegiatan identifikasi masalah dan analisis situasi menggunakan MPA dan PHAST Waktu
Tanggal
3.
Mulai
Selesai
Jenis kegiatan
Lokasi kegiatan
Kelompok diskusi
Lembar catatan dan skoring MPA dan PHAST
Jumlah peserta Perempuan
Lakilaki
Total
LAMPIRAN
RENCANA KERJA MASYARAKAT II PROGRAM PAMSIMAS Dokumen RKM II terdiri dari : -
Halaman sampul
-
Surat pengantar
-
Bagian Pertama RKM II (Ringkasan RKM II)
-
Bagian Kedua RKM II (Rincian RKM II)
-
Lampiran
HALAMAN SAMPUL Halaman sampul berisi : Judul, nama Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi, serta tahun penyusunan RKM II.
SURAT PENGANTAR Surat pengantar memuat tentang maksud disusun dan diajukannya RKM II, yang ditandatangani oleh Ketua TKM, Sekretaris TKM, dan Koordinator TFM, serta diketahui oleh Kepala Desa.
BAGIAN PERTAMA 1.1 PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan secara singkat tentang latar belakang diusulkannya pembangunan sanitasi di sekolah dan program kesehatan di desa tersebut, serta proses perencanaan kegiatan oleh masyarakat.
1.2 TUJUAN Dalam bab ini diuraikan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat berkaitan dengan tujuan Proyek PAMSIMAS.
1.3 RENCANA KEGIATAN Berdasarkan rincian kegiatan dijelaskan secara singkat kegiatan yang direncanakan tentang : •
Kegiatan pembangunan sarana sanitasi di sekolah
•
Kegiatan peningkatan perilaku hidup sehat di masyarakat dan sekolah
•
Kegiatan pelatihan masyarakat
Agar uraian tersebut lebih jelas dapat menggunakan tabel seperti dibawah ini.
A. Rencana Pembangunan Sarana Sanitasi di Sekolah Jenis sarana sanitasi yang ada sekarang
Jumlah yang ada sekarang
Jenis sarana sanitasi yang akan dibangun
Jumlah sarana sanitasi yang akan dibangun
B. Rencana Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Sehat B. 1. Masyarakat Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Pelaksana Kegiatan
B. 2. Sekolah Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Pelaksana Kegiatan
C. Rencana Kegiatan Pelatihan Masyarakat Jenis Pelatihan
Peserta Pelatihan Perempuan
Laki-laki
Jumlah
Tempat Pelatihan
Penyelenggara Pelatihan
1.4 RENCANA BIAYA 1. Untuk menyusun rencana biaya masing-masing jenis kegiatan dapat menggunakan format “Rincian Biaya” terlampir. 2. Berdasarkan perhitungan rencana biaya seperti di atas, agar dibuat rekapitulasi biaya dengan menggunakan format “Total Pembiayaan” seperti terlampir.
1.5 JADWAL KEGIATAN Rencana kegiatan yang diusulkan disusun dalam suatu jadwal pelaksanaan kegiatan. Format “Jadwal Pelaksanaan Kegiatan” seperti contoh terlampir.
1.6 USULAN SUB KONTRAKTOR TKM dengan dibantu oleh TFM akan memilih kontraktor/ pemasok untuk diusulkan sebagai pelaksana bagian pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri dengan mensyaratkan adanya: penawaran harga dan pengalaman kerja di bidang yang sejenis dengan yang akan dilaksanakannya. Calon-calon pemasok/ sub kontraktor tersebut diajukan berdasarkan persyaratan yang ada kepada DPMU untuk dievaluasi oleh Tim Evaluasi RKM.
BAGIAN KEDUA 2.1 RANCANGAN RINCI PEMBANGUNAN SARANA SANITASI DI SEKOLAH a. Analisis Jenis Sarana Sanitasi Sekolah yang Ada Berdasar atas proses identifikasi dan analisis situasi, diuraikan tentang jenis, jumlah dan kualitas sarana sanitasi di sekolah. b. Pemilihan Jenis Sarana Sanitasi Yang Akan Dibangun Di Sekolah Uraikan tentang keinginan masyarakat tentang jenis sarana sanitasi yang akan dibangun di sekolah dalam rangka menyediakan akses terhadap sarana sanitasi bagi siswa-siswi sekolah di desanya. c. Rincian Biaya Uraikan rincian biaya pembangunan sarana sanitasi di sekolah, dengan menggunakan format yang ada.
d. Rencana Pelaksanaan Uraikan tentang rencana pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi di sekolah dalam rangka menyediakan akses bagi semua anggota masyarakat sekolah. 2.2 RANCANGAN RINCI KEGIATAN PENINGKATAN PERILAKU HIDUP SEHAT a. Analisis Kebutuhan Peningkatan PHS di Masyarakat dan di Sekolah •
Dalam menyusun rencana kegiatan ini harus dipisahkan antara kegiatan di masyarakat dan di sekolah, akan tetapi tetap harus ada keterkaitan di antara kedua kegiatan tersebut.
•
Dalam menganalisis permasalahan menunjukkan ada hubungan antara masalah kesehatan dengan masalah penyediaan air minum dan masalah sanitasi.
•
Dalam menganalisis masalah kesehatan dan sanitasi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dibantu oleh TFM, sebaiknya melibatkan juga tenaga dari Puskesmas, kantor cabang Dinas Pendidikan Nasional, dan kantor Pengembangan Masyarakat di Desa untuk menjamin kesinambungan program ini setelah pasca proyek.
b. Rencana Kegiatan Peningkatan PHS di Masyarakat dan Sekolah Uraikan dengan jelas jenis kegiatan di masyarakat dan sekolah tentang: rincian kegiatan, volume kegiatan, sasaran, cara melaksanakan, waktu pelaksanaan, alat bantu yang dibutuhkan dan pembiayaannya. c. Rencana Biaya Berdasarkan rencana kegiatan tersebut disusun suatu rencana biaya dengan menggunakan format terlampir. d. Metoda Pelaksanaan Berdasarkan atas rencana kegiatan peningkatan PHS dan rencana biaya tersebut maka disusun rencana pelaksanaannya, sehingga ada pengorganisasian yang jelas tentang cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.3 RANCANGAN RINCI KEGIATAN PELATIHAN TENTANG PHS a. Analisis Kebutuhan Pelatihan Uraikan pula jenis pelatihan yang direncanakan berkaitan dengan pelaksanaan peningkatan PHS di masyarakat dan sekolah. b. Jenis Pelatihan Uraikan jenis pelatihan, lamanya pelatihan, peserta pelatihan, dan penyelenggara pelatihan. c. Rencana Biaya Pelatihan Berdasar atas opsi/ jenis pelatihan tersebut, disusun rencana biaya dengan menggunakan format terlampir. d. Rencana Pelaksanaan Diuraikan tentang rencana pelaksanaan pelatihan apakah dikelola sendiri atau diserahkan kepada pihak ketiga. 2.4
RANCANGAN RINCI KEGIATAN PELATIHAN UNTUK BADAN PENGELOLA a. Analisis Kebutuhan Pelatihan Uraikan jenis pelatihan yang direncanakan berkaitan pelatihan bagi Badan Pengelola untuk pengelolaan dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun. b. Jenis Pelatihan Uraikan jenis pelatihan, lamanya pelatihan, peserta pelatihan, dan penyelenggara pelatihan. c. Rencana Biaya Pelatihan Berdasar atas opsi/ jenis pelatihan tersebut, disusun rencana biaya dengan menggunakan format terlampir. d. Rencana Pelaksanaan Diuraikan tentang rencana pelaksanaan pelatihan apakah dikelola sendiri atau diserahkan kepada pihak ketiga.
2.4 RENCANA MONITORING DAN EVALUASI YANG PARTISIPATIF DAN MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN PROYEK Seperti pada RKM I, proses monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan RKM II juga dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat. Pelaporan kegiatan yang telah
dilaksanakan dalam RKM II merupakan tanggungjawab TKM kepada masyarakat. Pelaporan tersebut dapat disampaikan dalam forum pertemuan TKM dan Masyarakat, dan informasinya diberikan pada Papan Informasi Proyek yang ada di desa.
LAMPIRAN : 1. Peta Sekolah di Lokasi Proyek; 2. Peta Sosial;
Program: .................................... RINCIAN BIAYA RENCANA KERJA MASYARAKAT II (Format dapat dimodifikasi)
No
Kegiatan Pokok
Rincian Kegiatan
Unit Satuan
Volume Kegiatan
Unit Cost
Jumlah Biaya
Sumber Dana Hibah Kontribusi
Sasaran
Lokasi
Pelaksana
TOTAL PEMBIAYAAN RKM II Sumber Dana Kegiatan
Keterangan Hibah
a. Pelatihan Masyarakat b. Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Sehat: b.1. Kegiatan di Masyarakat b.2. Kegiatan di Sekolah c. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi/ Jamban dan Cuci Tangan di Sekolah
10.000.000 25.000.000 .................. ................. 15.000.000
Total
50.000.000
Mengetahui : Fasilitator Masyarakat
(..........................................)
Kontribusi
Ketua TKM
(………………………)
JADWAL KEGIATAN PROYEK PAMSIMAS TAHUN ANGGARAN ......................................... Kabupaten Kecamatan Desa
: .................................. : .................................. : ..................................
URAIAN PEKERJAAN
UNIT
VOLUME
(1)
(2)
(3)
Mengetahui: Fasilitator Masyarakat
(………………….)
1
2
3
4
5
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
BULAN 6 7 (9)
(10)
8
9
10
11
12
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Ketua Tim Kerja Masyarakat
(…………………….)
PANDUAN PROSES EVALUASI RENCANA KERJA MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL PAMSIMAS Desember 2006
C:\upload\pedoman_masyarakat\2. Buku Pedoman Pelaksanaan PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat\d. Panduan_EVALUASI_RKM.doc
PROSES EVALUASI RENCANA KERJA MASYARAKAT A. PENDAHULUAN Panduan ini berisi tentang bagaimana Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dalam proyek PAMSIMAS yang telah disusun oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) kemudian dikaji dan dievaluasi sebelum dinyatakan layak untuk didanai dan dilaksanakan dalam proyek. Tujuan dari disusunnya Panduan ini adalah agar pihak pelaksana proyek di kabupaten atau dalam hal ini Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) dan Unit Manajemen Proyek Kabupaten (District Project Management Unit/ DPMU) dapat mengetahui prosedur evaluasi RKM dalam proyek PAMSIMAS. Sebelum diuraikan bagaimana proses evaluasi dilakukan, dalam penjelasan berikut terlebih dahulu akan dibahas tentang Tim Evaluasi RKM yang akan berperan dalam proses evaluasi tersebut. B. PROSES EVALUASI RKM 1.
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RKM Kuasa Pengguna Anggaran satker PAMSIMAS dinas yang menangani keCipta Karya-an Kabupaten (KPA) harus membentuk suatu Tim Evaluasi RKM dalam rangka pelaksanaan evaluasi RKM (baik RKM I maupun II). Tim Evaluasi RKM ini seperti halnya pada Tim Teknis lainnya dalam PAMSIMAS harus terdiri dari orang-orang yang berasal dari Dinas yang menangani keCipta Karya-an, Dinas Kesehatan, dan Dinas/ Kantor PMD, serta Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (Bapedalda) bila diperlukan. Anggota Tim minimal harus terdiri dari 5 orang, dengan susunan tim terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan tiga orang anggota. Adapun tugas pokok dari Tim Evaluasi RKM antara lain adalah : •
Melakukan evaluasi dan survey terhadap: - Proses perencanaan di masyarakat - Kelengkapan dokumen RKM
1
- Kualitas rancangan kegiatan dalam RKM (sesuai dengan masing-masing komponen proyek) - Kewajaran harga yang diusulkan, untuk membandingkan dengan harga dalam RKM - Pelaksanaan pengadaan sub kontraktor dan pemasok, untuk melihat kompetensi perusahaan dan penawaran harga pemasok/sub kontraktor dalam RKM - Dampak lingkungan yang mungkin timbul dari proyek •
Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi RKM
•
Membuat Laporan Hasil Evaluasi RKM kepada TKK
2. EVALUASI TERHADAP RKM Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disusun oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh TFM akan diverifikasi oleh Process Monitoring Consultant (PMC), untuk kemudian dapat diajukan kepada DPMU. DPMU selanjutnya akan menyerahkan RKM yang telah diverifikasi (oleh PMC) untuk dievaluasi oleh Tim Evaluasi RKM, yang telah dibentuk oleh TKK. Sesuai dengan tugas pokok dari Tim maka proses evaluasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Evaluasi terhadap proses perencanaan di masyarakat Seperti telah diuraikan pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proyek di Tingkat Masyarakat, dimana proses perencanaan di masyarakat harus dilakukan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat. Maka evaluasi berkaitan dengan hal ini dilakukan dengan melihat bukti-bukti pelaksanaan proses perencanaan yang dilampirkan pada RKM, yang dapat ditunjukkan dengan: Laporan Kegiatan MPA/PHAST, Daftar Hadir Pertemuan Masyarakat, foto-foto, dan lain-lain. b. Evaluasi
terhadap
kelengkapan
dokumen
RKM
Evaluasi ini dilakukan dengan melihat pada kelengkapan dokumen RKM sehingga RKM dapat dinyatakan sah karena sudah sesuai dengan persyaratan dari proyek.
2
c. Evaluasi terhadap kualitas rancangan kegiatan dalam RKM Evaluasi
dilakukan
untuk
melihat
apakah
kegiatan-kegiatan
yang
direncanakan dalam RKM sudah sesuai dengan kegiatan dari masingmasing komponen proyek. d. Evaluasi terhadap kewajaran harga dalam RKM Harga dalam RKM yang diajukan oleh TKM untuk didanai proyek sebelum mendapat persetujuan, akan dinilai dan dianalisa terlebih dahulu oleh Tim Evaluasi, dengan cara survey ke minimal tiga pemasok setempat. Dalam proses evaluasi RKM ini perlu ditentukan indikator penilaian terhadap kewajaran harga sebagai berikut: 1. Harga-harga yang ditawarkan oleh TKM dianggap wajar dengan membandingkan harga pasar dimana tidak melebihi perbedaan harga satuannya sebesar 5%. 2. Volume pekerjaan yang ditawarkan harus sesuai dengan volume pekerjaan yang ditujukan dalam Detailed Engineering Design (DED). 3. Item-item pekerjaan yang ditawarkan dalam RKM harus sama dengan gambar dan spesifikasi dalam DED. Hasil evaluasi terhadap kewajaran harga dalam RKM ini apabila disetujui kemudian dimuat dalam Berita Acara Persetujuan Evaluasi Penawaran Harga. e. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan sub kontraktor1 dan pemasok Evaluasi ini hanya dilakukan untuk melihat kompetensi perusahaan dan penawaran harga sub kontraktor/ pemasok dalam RKM. Adapun indikator penilaian RKM terhadap kewajaran sub kontraktor/ pemasok yang diusulkan oleh TKM untuk menentukan rangking (bukan untuk menggugurkan pemilihan) adalah:
Pengadaan Sub-kontraktor dalam hal ini dapat dilakukan, apabila diperlukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, antara lain i) pengeboran sumur dalam, ii) instalasi set generator (genset) dan jaringan kelistrikan-nya, iii) instalasi pompa sumur dalam, dan iv) pembuatan dan instalasi hydraulicram (dongki). 1
3
1. Perusahaan yang diajukan berbadan hukum yang dikuatkan dengan adanya bukti Akta Notaris. 2. Perusahaan pengalaman
yang
diajukan
kerja
yang
TKM
sesuai
memiliki
dengan
kemampuan
pekerjaan
yang
dan akan
dilaksanakan. Kemampuan sub kontrak/ pemasok dapat dilihat dari pengalaman sebelumnya, misalnya selama 3 tahun terakhir tetap bergerak dibidang yang sama. Apabila calon perusahaan tidak memiliki
kemampuan
dan
pengalaman
yang
memadai,
maka
diragukan kemampuannya untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 3. Sumber daya yang dimiliki pada umumnya dapat dilihat dari ketersedian peralatan, tenaga ahli, dan kemampuan keuangan dari calon kontraktor/ pemasok. 4. Perusahaan tersebut tidak mempunyai catatan pengalaman (track record) yang tidak baik di masyarakat setempat atau sekitarnya; misalnya pernah meninggalkan pekerjaan pada waktu pelaksanaan masih berjalan. 5. Pemilik perusahaan tidak berkoalisi dengan TKM dan DPMU, serta tidak mempunyai keterkaitan hubungan keluarga. 6. Bagi pemasok, harus memiliki surat penunjukan sebagai distributor/ supplier. Untuk melaksanakan evaluasi ini dapat digunakan dengan format terlampir. f. Evaluasi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari proyek Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melihat rencana Pelestarian Lingkungan dalam dokumen RKM, dimana memuat kegiatan-kegiatan yang berusaha untuk menjaga dampak pembangunan sarana terhadap lingkungan, seperti pelestarian sumber air, sarana pembuangan limbah air, dan lain-lain. g. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi RKM Hasil kajian dan evaluasi terhadap RKM oleh Tim Evaluasi dituangkan dalam suatu Surat Berita Acara Hasil Evaluasi RKM yang isinya berkaitan
4
dengan persetujuan terhadap RKM atau masih dibutuhkan revisi pada RKM. h. Membuat Laporan Hasil Evaluasi RKM kepada TKK Hal terakhir yang harus dilakukan oleh Tim Evaluasi adalah membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap suatu RKM untuk disahkan oleh TKK dan DPMU. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh Tim adalah bahwa suatu RKM layak untuk diterima dalam proyek dan bisa melanjutkan proses dalam proyek selanjutnya atau RKM tersebut harus direvisi apabila masih terdapat kesalahan dan dilengkapi apabila masih ditemukan kekurangan dari dokumen RKM.
5
LAMPIRAN 1. PEDOMAN EVALUASI RKM 1. Kelengkapan Dokumen RKM, Proses Perencanaan, dan Kualitas Rancangan Kegiatan dalam RKM
No.
Hal yang Dievaluasi
1.
Gambaran Umum desa yang menguraikan tentang aspek geografis, demografi, sosial ekonomi, dan hasil analisis situasi hasil perencanaan dengan metoda MPA-PHAST
2.
Rencana Kegiatan Pelatihan (menguraikan tentang tenaga terampil yang ada saat ini dan kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana air, sanitasi, kesehatan, dan administrasi proyek).
3.
Rencana Kegiatan Bidang Kesehatan (menguraikan tentang masalah kesehatan saat ini dan program kesehatan yang akan dilaksanakan baik di masyarakat maupun sekolah).
4.
Rencana Kegiatan Sarana Sanitasi (menguraikan tentang akses sarana sanitasi saat ini dan uraian metoda untuk pengembangannya melalui CLTS).
5.
Rencana Kegiatan Sarana Air Bersih (menguraikan tentang akses pelayanan air saat ini dan yang akan datang dan jumlah sarana air bersih yang akan dibangun). Rencana Kegiatan Manajemen Proyek (Administrasi), yang menguraikan tentang kegiatan operasional TKM.
6.
7.
Rencana anggaran/ biaya.
8.
Lampiran
Kelengkapan Ada
Tidak ada
6
2. Kewajaran Harga No. 1. 2. 3. 4.
Kegiatan
Lengkap
Tidak Lengkap
Tabel perbandingan harga terhadap minimal 3 toko Analisa kewajaran harga dari data butir 1. Berita Acara Persetujuan Evaluasi Kewajaran Harga. Laporan Hasil Evaluasi Tim Evaluasi.
3. Perusahaan Sub Kontraktor/ Pemasok No 1.
BIODATA & PENGALAMAN PERUSAHAAN Bentuk, nama alamat dan No. Telp. Perusahaan
2.
Nama, jabatan, alamat dan No. Telp. Penanggung jawab perusahaan (tidak berstatus pegawai negeri Sipil/ABRI)*
3.
Daftar Rekanan Mampu Pemerintah Setempat (DRM). Lampirkan satu lembar copinya. **
4.
Sub Bidang Pekerjaan dalam DRM/TDR (klasifikasi dan kualifikasi)
5.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
6.
Tanggal dan Nomor Pembayaran Pajak Terakhir (Berlaku s/d ......)
7.
Nomor dan tanggal Akte Pendirian dan Nama Notaris.**
8.
Nomor dan tanggal Akte Pendiri dan Nama Notaris.**
9.
Nomor dan tanggal Surat ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJUK) dan atas nama siapa.**
10.
Jumlah Modal yang disetor Jumlah Modal Kerja/Usaha Jumlah Kekayaan Bersih ****
11.
Jumlah Tenaga Inti (Full time) dan tenaga lain (Part time)
12.
Peralatan pokok yang dimiliki Perusahaan
Lengkap
Tidak Lengkap
7
13.
Pengalaman Perusahaan dalam 3 tahun terakhir, sebutkan bidang usahanya. *****
14.
Garansi Barang yang di pasok (sebutkan lamanya).
Catatan: * Nama penanggung jawab perusahaan tidak cacat di masyarakat dan tidak masuk dalam daftar hitam ** Dokumen ini harus ada dan jelas serta masih berlaku *** Sub bidang pekerjaan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan **** Jumlah kekayaan bersih minimal 20% terhadap nilai kontrak ***** Pengalaman pekerjaan dengan pekerjaan yang sejenis/setara minimal satu pekerjaan.
8
