ANALISA DI TINGKAT MASYARAKAT

1

KAJIAN TATA KELOLA PNPM PERDESAAN: ANALISA DI TINGKAT MASYARAKAT

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

http://pnpm–support.org/governance–review–2012

SERI RINGKASAN STUDI

KAJIAN TATA KELOLA PNPM PERDESAAN:

ANALISA DI TINGKAT MASYARAKAT

(MEI 2012)

2


Apa Yang Dimaksud Dengan Pnpm Perdesaan? Mengapa Tata Kelola Yang Baik Merupakan Hal Penting Dalam PNPM?


Kajian Tata Kelola Pnpm Perdesaan: Latar Belakang, Tujuan dan Rancangan

3

Apa yang menjadi karakter dan cakupan permasalahan tata kelola di tingkat masyarakat? Apa penyebab permasalahan tersebut? Bagaimana memperbaiki masalah dalam tata kelola?

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PNPM PERDESAAN? MENGAPA TATA KELOLA YANG BAIK MERUPAKAN HAL PENTING DALAM PNPM?

tulang punggung program ini. Dana PNPM disalurkan

yang baik di dalam maupun di luar program, karena hal

Oktober dan November 2011 yang juga menyertakan

tanpa melalui banyak perantara, tidak seperti dana dari

ini akan mempengaruhi pembangunan masyarakat di

kajian dari para pemegang kepentingan (stakeholders).

proyek lainnya. Lebih dari 85% merupakan dana hibah

tingkat desa dan di tingkat lokal.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

masyarakat. Dalam program ini, infrastruktur dibangun

Walaupun tujuan PNPM telah dinyatakan sebagaimana

Review) memanfaatkan informasi yang dikumpulkan

(PNPM Mandiri) adalah program pemerintah Indonesia

oleh masyarakat, bukan oleh kontraktor. Dengan cara ini

tersebut di atas, PNPM masih menghadapi berbagai

dari kegiatan PNPM yang sedang berlangsung. Kegiatan

yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan

maka biaya pembangunan dapat ditekan, kualitas hasil

tantangan yang sebagian besar terkait dengan cepatnya

tersebut meliputi analisa resiko korupsi setiap tiga bulan

menanggulangi kemiskinan. PNPM Mandiri merupakan

pembangunan lebih tinggi, dan resiko terkait tata kelola

perubahan dari PPK –yang relatif kecil—menjadi PNPM

yang dilakukan oleh tim fidusiari PSF, serta kegiatan yang

program pemberdayaan masyarakat terbesar di dunia

menjadi lebih sedikit. Berbagai bukti menunjukkan

yang berskala nasional. Kegiatan pengawasan PNPM

dilakukan tim pengawasan (monitoring) dan evaluasi PSF

yang bergerak di setiap kecamatan di seluruh provinsi

bahwa PNPM memberikan lebih banyak manfaat dari

mendapati sejumlah kasus terkait dengan tata kelola

terkait institusi lokal (local level institutions – LLI).

Indonesia kecuali Jakarta. Melalui program ini, pemer-

dana yang disalurkan daripada program pembangunan

yang dapat menghambat perkembangan modal sos-

intah Indonesia bertekad untuk menyusun perenca-

desa lainnya.

ialyang menjadi landasan program. Salah satu masalah

Kajian tata kelola masyarakat (the Community Governance

yang langsung ditransfer kepada dan diawasi oleh

naan pembangunan yang lebih menyeluruh, dapat

HASIL TEMUAN DAN OBSERVASI

adalah kualitas fasilitasi dan partisipasi serta meningkat-

dipertanggungjawabkan, dan merefleksikan kebutuhan

Namun demikian, kesuksesan dari pendekatan ini san-

nya kasus korupsi atau penyimpangan dana yang walau-

masyarakat lokal. PNPM menyalurkan dana hibah kepa-

gat tergantung pada tata kelola yang baik, terutama

pun jumlahnya terbilang kecil namun tetap menganggu

BAGAIMANA KONDISI TATA KELOLA LOKAL DI PNPM?

da masyarakat sehingga mereka dapat mewujudkan

di tingkat masyarakat karena mereka yang mengelola

jalannya program. Kajian Tata Kelola PNPM Perdesaan:

Kajian ini menggambarkan bahwa keberadaan tata kelo-

perencanaan pembangunan yang mereka susun ber-

sebagian besar dana PNPM. Secara khusus, agar pro-

Analisa di Tingkat Masyarakat (the Governance Review of

la lokal dalam PNPM Perdesaan “masih sangat kuat”. Ter-

sama. Proses perencanaan tersebut dilakukan dengan

gram dapat mencapai hasil yang optimal, seluruh ang-

PNPM Rural: Community Level Analysis) mencoba untuk

dapat tingkat partisipasi yang tinggi. Anggota masyara-

pendekatan dari bawah ke atas (bottom–up) dan difasili-

gota masyarakat termasuk masyarakat miskin dan yang

membantu pemerintah Indonesia memahami cakupan

kat juga memiliki tingkat pengetahuan yang baik

tasi oleh tenaga ahli sosial dan teknik. Para tenaga ahli

terpinggirkan harus didorong untuk turut berpartisipasi

dan penyebab masalah–masalah tersebut serta kend-

mengenai program mereka beserta prosesnya. Keadaan

ini membantu membina masyarakat dalam kegiatannya

dan mampu mengekspresikan aspirasi mereka. Mer-

alanya. Kajian ini juga dilakukan untuk melahirkan reko-

ini terutama ditemui pada masyarakat yang telah lebih

namun tidak mengontrol penggunaan dana.

eka harus memiliki informasi yang tepat dan mudah

mendasi demi memperbaiki tata kelola dalam kegiatan

lama berpartisipasi dalam PNPM Perdesaan dan telah

dipahami sehingga mereka dapat memutuskan apakah

PNPM, untuk memastikan kontribusi PNPM dalam men-

melihat hasil nyata PNPM Perdesaan. Anggota masyara-

Melalui dana hibah yang relatinf luas cakupannya,

program berhasil sesuai harapan atau tidak. Mereka juga

ciptakan tata kelola yang baik di tingkat masyarakat.

kat lebih menyukai PNPM Perdesaan daripada program

masyarakat membiayai berbagai kegiatan yang mereka

harus mampu menyampaikan penolakan atau keberatan

putuskan bersama selama kegiatan tersebut dapat men-

jika mereka merasa suatu program tidak berhasil, teru-

dorong pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan

tama jika mereka menduga adanya penyimpangan dana.

mereka terutama masyarakat miskin dan yang terping-

pembangunan lainnya dan berharap agar PNPM Perde-

KAJIAN TATA KELOLA PNPM PERDESAAN: LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN RANCANGAN

saan dapat terus berlanjut. Kajian dampak evaluasi oleh PNPM Perdesaan (the PNPM Rural Impact Evaluation) mendukung temuan ini. Hasil

girkan. Seringkali dana ini dipergunakan untuk mem-

Tata kelola yang baik dan modal sosial yang tinggi

biayai perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan

di masyarakat adalah prasyarat yang penting untuk

Secara khusus, kajian ini dilakukan dengan pembahasan

evaluasi menunjukkan bahwa secara rata–rata, tingkat

jalan, sekolah, dan infratruktur sederhana lainnya yang

memenuhi tujuan pembangunan secara umum. Hal

masalah sebagai berikut:

partisipasi perempuan dalam rapat PNPM mencapai

telah mereka sepakati sebagai jenis pembangunan yang

ini juga merupakan tujuan utama dari program ini. Jika

paling mereka butuhkan. Dana ini juga digunakan untuk

diterapkan di seluruh wilayah publik dan kehidupan

memfasilitasi kegiatan ekonomi, terutama bagi kelom-

bermasyarakat, tata kelola yang baik dapat memberi-

zzApa penyebab permasalahan tersebut?

bahwa 60% dari anggota masyarakat menilai akses infor-

pok perempuan, melalui dana pinjaman bergulir dan

kan kekuatan bagi masyarakat untuk menuntut para

zzBagaimana memperbaiki masalah dalam tata kelola?

masi program PNPM adalah “bagus”. Sementara 68%

melalui pembangunan sumber daya manusia seperti

pemimpin and penyedia jasa layanan publik dalam

keterampilan pemasaran.

memenuhi tanggung jawab mereka menciptakan ling-

Kajian ini dilakukan melalui kegiatan desk–review, wawan-

eka dengan PNPM Perdesaan. Hal ini bertolak belakang

kungan yang memungkinkan masyarakat mewujudkan

cara, dan kunjungan lapangan ke Jawa Barat dan Suma-

dengan hasil evaluasi program pembangunan desa lain-

zzApa yang menjadi karakter dan cakupan permasala-

han tata kelola di tingkat masyarakat?

48%, sementara tingkat partisipasi masyarakat miskin adalah sebesar 60%. Hasil evaluasi juga menemukan

anggota masyarakat mengekspresikan kepuasan mer-

Barat1.

Kegiatan tersebut dilakukan secara terpisah

Kapasitas PNPM untuk menyalurkan bantuan secara

aspirasi mereka. Oleh karena itu, tujuan khusus PNPM

tera

langsung dan transparan kepada masyarakat merupakan

adalah untuk memfasilitasi terwujudnya tata kelola

maupun tergabung dengan misi pengawasan PNPM (PNPM supervision mission) dan berlangsung antara bulan

nya yang hanya sebesar 24% dan 29 % untuk indikator yang sama.

4


Hasil Temuan dan Observasi


Kenapa Terdapat Permasalahan?

5

Tata kelola lokal dalam PNPM Perdesaan “masih sangat kuat”. Terdapat tingkat partisipasi yang tinggi dan anggota masyarakat juga memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai program mereka beserta prosesnya.

Namun demikian, kajian ini juga menemukan beberapa

berfungsi disebabkan oleh anggota yang memiliki

jalannya program dan mengajukan keluhan. Kajian ini

wilayah–wilayah yang masih melakukan pembukuan

hal yang perlu menjadi bahan perhatian, yaitu:

hubungan terlalu dekat dengan kaum elit lokal atau

menyatakan bahwa akuntabilitas sosial dalam PNPM

secara manual semakin parah di wilayah yang telah lama

karena anggota tidak memiliki kekuatan dan kapasitas

dipengaruhi oleh tata kelola yang bermasalah yang dise-

berpartisipasi dengan PNPM. Pada wilayah tersebut,

untuk mengawasi penggunaan dana secara efektif.

babkan oleh:

dana yang digulirkan telah berkembang secara signifi-

Kajian ini mencatat bahwa terlepas dari tingginya tingkat

PENINGKATAN KASUS KORUPSI:

gan yang memadai.

partisipasi, banyak anggota masyarakat tidak berbicara

Kajian ini menemukan peningkatan laporan kasus korup-

PERUBAHAN DALAM KONTEKS YANG LEBIH BESAR:

di dalam rapat ataupun berpartisipasi dalam bentuk lain

si walaupun dalam jumlah kecil. Kasus tersebut terutama

Kajian ini menemukan bahwa kualitas tata kelola di selu-

FASILITATOR:

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

terkait dengan dana pinjaman bergulir yang dimaksud-

ruh wilayah nusantara sangat bervariasi, dengan tingkat

Fasilitator yang baik adalah yang dapat mengkritisi tata

Di berbagai wilayah, kajian ini mencatat bahwa masih

kan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi dan sos-

korupsi di beberapa kecamatan dan wilayah yang cen-

kelola masyarakat. Namun fasilitator seringkali berha-

ada dominasi kaum elit dalam pengambil keputusan

ial perempuan. Kajian ini juga mencatat bahwa sebagian

derung meningkat. Tata kelola yang lemah mempen-

langan hadir, tidak cukup terlatih, kurang terampil atau

masyarakat di tingkat desa maupun di tingkat yang

besar laporan kasus korupsi ditemukan melalui kegiatan

garuhi PNPM melalui intervensi politik, adanya tekanan

kurang termotivasi, atau menghadapi tekanan politik

lebih tinggi.

pengawasan PNPM.

untuk berkolusi, lemahnya pengawasan pemerintah,

dan mencoba untuk berkolusi dengan pegawai pemer-

dan imbas politis (political capture) yang mempengaruhi

intah setempat. Semakin banyak ditemui fasilitator yang

TINGKAT PARTISIPASI TINGGI, TAPI KUALITAS PARTISIPASI BERVARIASI:

kan tanpa dukungan staf dan aturan pengelolaan keuan-

KELEMAHAN DALAM PENYEBARAN INFORMASI

SECARA KONTEKS, KUALITAS TATA KELOLA

pengadilan dan penyelidik. Namun demikian, kajian ini

bekerja terlalu keras (overworked). Adanya tekanan dari

DAN TRANSPARANSI:

LOKAL BERVARIASI:

juga mencatat bahwa lemahnya tata kelola di tingkat

pengembangan cakupan program (scale–up) dan sema-

Kajian ini mencatat bahwa tingkat pengetahuan

Kajian ini mencatat bahwa ketika kegiatan PNPM sukses

lokal tidak selalu berarti lemahnya tata kelola dalam

kin banyaknya jumlah wilayah yang harus mereka fasili-

masyarakat mengenai prosedur pelaksanaan proyek

dan harapan masyarakat tinggi, maka tingkat partisipasi

suatu program. Hal ini dikarenakan kinerja fasilitator

tasi, serta tuntutan untuk membuat laporan, menjadi

secara umum adalah “tinggi”. Namun demikian, penge-

juga tinggi di wilayah tersebut. Kajian ini juga menemu-

yang bagus dan adanya staf program serta masyarakat

alasan mereka tidak memiliki waktu cukup untuk bekerja

tahuan masyarakat terutama yang terkait dengan pem-

kan bahwa masyarakat yang dekat dan saling kenal satu

yang telah lama berpartisipasi dengan PNPM.

secara efektif.

biayaan proyek dan prosedur untuk sistem penyampaian

dan lainnya cenderung memiliki tingkat partisipasi yang

pengaduan seringkali relatif “rendah”. Secara khusus,

lebih tinggi dan tata kelola yang lebih baik. Di wilayah

PENANGANAN KELUHAN:

kajian ini mencatat bahwa papan pengumuman yang

tersebut, mekanisme informal sering digunakan secara

PERUBAHAN RANCANGAN PROGRAM, IMPLEMENTASI, DAN MANAJEMEN:

Terdapat tiga permasalahan dalam sistem penanganan

merupakan sumber informasi masyarakat seringkali

efektif untuk mengatasi masalah tata kelola. Masyarakat

Kajian ini menemukan bahwa masalah manajemen dan

keluhan PNPM. Pertama, pelbagai faktor, temasuk anca-

menyajikan informasi yang tidak terorganisasi secara

di wilayah ini seringkali, walaupun tidak selalu, meru-

masalah implementasi, terutama dengan kegiatan fasili-

man desa dapat dikeluarkan dari program PNPM dan

baik, tidak relevan, dan sulit untuk dipahami.

pakan masyarakat yang hidup dalam kelompok kecil

tasi dan penanganan keluhan, adalah terkait dengan hal

rasa takut akan sanksi sosial, memperlemah insentif bagi

di perdesaan.

sebagai berikut:

setiap warga untuk menyampaikan keluhan. Masyarakat

PERFORMA MEKANISME

juga tidak terlalu berharap bahwa keluhan mereka akan

AKUNTABILITAS BERVARIASI:

KENAPA TERDAPAT PERMASALAHAN?

MANAJEMEN KEUANGAN:

ditanggapi. Mereka kurang mendapat informasi menge-

Penilaian performa ini dilihat berdasarkan observasi

Akuntabilitas sosial merupakan inti dari kegiatan PNPM.

PNPM mengalami masalah dengan pengelolaan keuan-

nai apa yang akan terjadi ketika mereka menyampaikan

pada saat kunjungan lapangan. Mekanisme akuntabili-

Agar PNPM dapat meraih kesuksesan, anggota masyara-

gan yang berakibat negatif pada kualitas tata kelola

pengaduan. Kedua, PNPM memiliki beban kerja yang

tas penerapan mekanisme dalam kajian ini meliputi:

kat harus berkontribusi dalam pengambilan keputu-

lokal. Satu masalah terkait dengan aturan pemerintah

terlalu banyak untuk menyelesaikan keluhan masyara-

Badan Pengawas Unit Pelaksana Kegiatan (BP–UPK) dan

san yang mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka

Indonesia yang mencairkan dana dalam jangka waktu

kat (overloaded). Ketiga, SMS dan aplikasi penanganan

Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD); tim pengawas dari

harus dapat terlibat dalam perdebatan yang sehat dan

terlalu ketat. Akibatnya, terdapat tekanan waktu, insentif

masalah tidak dapat diakses pada saat kajian ini dilaku-

masyarakat; kegiatan audit silang (cross–audit); tim pen-

mengawasi program agar tidak gagal dalam mencapai

yang lemah, dan situasi di mana pencairan dana menjadi

kan. Hal tersebut sebagian disebabkan oleh masalah

gadaan dari kelompok perempuan; dan rapat pertang-

tujuannya. Prasyarat akuntabilitas sosial meliputi (i)

lebih penting daripada tujuan pembangunan itu sendiri.

teknis namun diperburuk oleh kondisi sumber daya

gungjawaban desa. Ditemukan bahwa tingkat efektivitas

adanya norma–norma yang kuat dalam penyebaran

Masalah ini diperparah dengan kegiatan pembukuan

manusia dan permasalahan lainnya. 2

penerapan mekanisme ini bervariasi di tiap wilayah.

informasi dan transparansi; (ii) adanya kualitas partisi-

yang masih menggunakan cara manual yang tentunya

Performa yang kurang baik seringkali disebabkan oleh

pasi yang tinggi termasuk partisipasi kelompok perem-

sangat menyita waktu; lalu banyaknya siklus pencairan

Berdasarkan kajian ini, PNPM tidak memiliki kapasitas

lemahnya penyampaian informasi. Kasus lainnya menun-

puan; dan (iii) adanya mekanisme yang berjalan baik

dana, dan pembuatan laporan; serta tingginya peng-

yang cukup untuk menyelesaikan suatu keluhan. Hal ini

jukkan bahwa mekanisme BKAD dan BP–UPK yang tidak

memastikan bahwa masyarakat awam dapat mengawasi

gunaan transaksi secara tunai. Tingkat transparansi pada

sebagian disebabkan beban kerja fasilitator yang sudah

6


Rekomendasi


Rekomendasi

7

Satu masalah terkait dengan aturan pemerintah Indonesia yang mencairkan dana dalam jangka waktu terlalu pendek.

terlalu banyak. Padahal peran fasilitator dalam menyelesaikan keluhan merupakan hal yang penting. Ketika

zzMemperkuat visi PNPM: apa yang sebaiknya menjadi

pencapaian PNPM

3. Menjajaki kemungkinan bagi TPK untuk memiliki rekening desa karena dana akan langsung

zzMengambil langkah praktis untuk menterjemahkan

disalurkan ke rekening ini: Sebagian peserta meli-

mekanisme PNPM –tidak dengan cara informal—mer-

visi tersebut ke dalam langkah nyata. Jika perlu,

hat cara ini dapat mengurangi resiko penggelapan

eka menyampaikan keluhan langsung kepada fasilitator.

merubah rancangan program atau sistem pengelo-

dana atau korupsi. Terlebih lagi, cara ini akan dapat

Namun fasilitator terlalu sibuk mengerahkan perhatian

laan dan implementasi program.

memperkuat posisi masyarakat. Namun beberapa

masyarakat ingin menyelesaikan suatu masalah melalui

pada pengelolaan program setiap harinya. Mereka hanya

peserta lain menyatakan bahwa cara ini terlalu sulit

3. Memastikan bahwa perkumpulan fasilitator dapat memberikan semangat atau sanksi bagi fasilitator yang lemah. 4. Menggunakan mekanisme akuntabilitas sosial untuk memperbaiki kinerja fasilitator

PENANGANAN KELUHAN 1. Memperbaiki sosialisasi sistem penanganan

memiliki waktu sedikit untuk menjawab pengaduan

Para peserta dalam lokakarya tersebut juga menyampai-

diterapkan secara logistik maupun administratif

masyarakat. Mereka juga tidak memiliki waktu cukup

kan beberapa masukan praktis bagi perbaikan di bidang

karena banyaknya jumlah desa yang termasuk dalam

keluhan melalui berbagai media, lembaga

untuk memberdayakan masyarakat agar mereka memi-

berikut ini:

PNPM. Sebuah kajian layak dilakukan untuk menge-

keagamaan, kader desa, dan melalui kerja sama

tahui mungkin atau tidaknya mewujudkan rekening

dengan Komunitas Kreatif (Creative Communi-

desa ini.

ties).

liki kapasitas untuk menyelesaikan berbagai masalah.

MEMPERBAIKI AKUNTABILITAS SOSIAL: Kedua, tanggapan terhadap keluhan masyarakat yang

1. Menciptakan komitmen untuk memperkuat

4. Memperbaiki pelatihan bagi BP–UPK.

lambat menjadikan jumlah permasalahan semakin

BKAD dan BP–UPK dan melakukan kegiatan diag-

meningkat. Hal ini sebagian disebabkan karena luasnya

nostik untuk menjajaki cara terbaik dalam: (a)

cakupan program; permasalahan dalam mengelola

mengambil langkah untuk memastikan mekanisme

sistem penanganan keluhan; dan pemahaman fasilitator

BKAD dan BP–UPK memiliki dasar hukum yang

dapat meningkatkan pengawasan masyarakat,

dan staf kecamatan serta proPinsi yang merasa bahwa

jelas; dan (b) membentuk sebuah asosiasi bagi

terutama dalam mengawasi dana pinjaman ber-

BKAD/BP–UPK.

gulir (RLFs) secara kasus korupsi banyak ditemui

mereka hanya dapat melaporkan pengaduan melalui jalur resmi namun tidak memiliki mekanisme untuk

2. Melakukan pengawasan yang lebih baik di

mencari bantuan jika terdapat permasalahan besar yang

tingkat distrik dengan melibatkan lembaga swa-

perlu segera ditindaklanjuti.

daya masyarakat (NGO) dan paralegal. 3. Melembagakan audit sosial (social audits) di

SISTEM MANAJEMEM INFORMASI (SMI)

tingkat desa: Sebuah studi banding perlu untuk

DAN PELAPORAN

dilakukan untuk melihat pengalaman audit sosial di

Permasalahan terkait dengan sistem MIS dan pelapo-

negara lain dan proyek pembangunan lain. Kunjun-

ran mempengaruhi tata kelola di tingkat lokal. Laporan

gan bisa dilakukan ke India atau Bangladesh.

terlalu panjang, menghabiskan banyak waktu, dan tidak

4. Menyediakan bantuan hukum: Bantuan hukum

5. Meningkatkan kegiatan saling audit (cross–audits). 6. Mempertimbangkan berbagai pilihan yang

dalam pengelolaan dana ini. 7. Memperbaiki aplikasi keuangan untuk mengurangi beban kerja UPK. Aplikasi tersebut sebaiknya terintegrasi secara nasional. Hal ini juga akan dapat memperbaiki MIS dan pelaporan.

2. Memperbaiki sistem SMS untuk menjaga anonimitas. 3. Memperbaiki kerusakan pada sistem penanganan keluhan seperti akses SMS dan sebagainya.

MIS & PELAPORAN 1. Menyederhanakan format pelaporan yang telah ada 2. Merubah tenggat waktu pelaporan agar lebih realistis. 3. Memisahkan rutinitas dari laporan ‘istimewa’/’mendesak’ terutama pada kasus korupsi.

FASILITATOR 1. Kegiatan fasilitasi sebaiknya dilakukan oleh sebuah tim, bukan individu, dalam menjangkau

4. Memastikan kualitas kontrol yang lebih baik dalam penyusunan laporan, mungkin dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat

memiliki tenggat waktu yang realistis. Hal ini menurunk-

sebaiknya diberikan untuk membantu masyara-

wilayah kerja yang tediri lebih dari satu kecamatan.

an kualitas informasi, fasilitasi, dan penanganan keluhan.

kat desa melaporkan sebuah kasus kepada polisi

Hal ini bukan berarti pengurangan jumlah fasilitator

Kurangnya penetapan standar untuk aplikasi perangkat

dan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai sistem

namun untuk memudahkan mereka dalam saling

mungkin dengan memberi sangsi pada fasilita-

lunak (software) juga menyebabkan permasalahan. Keg-

hukum Indonesia.

bekerja sama, saling belajar, dan membagi beban

tor yang gagal memperbaiki papan pengumu-

kerja.

man tersebut.

iatan analisa dan kegiatan membandingkan informasi antar wilayah menjadi sulit.

PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Mengurangi transaksi tunai dengan membayar

REKOMENDASI Rekomendasi berikut disusun dalam suatu lokakarya di

pemasok (suppliers) melalui transfer bank. 2. Bekerja sama dengan bank swasta untuk menye-

2. Memperbaiki kualitas dan lamanya pelatihan penyegaran (refresher training) serta membuat sebuah ‘rumah pintar’ (learning house) bagi para fasilitator agar mereka dapat saling memberikan

Jakarta pada Desember 2011. Kesepakatan yang paling

diakan jasa mobile banking di wilayah yang belum

dukungan dan memiliki kesempatan untuk sal-

utama adalah untuk memperbaiki tata kelola lokal PNPM

memiliki jasa tersebut.

ing belajar.

dan kelola masyarakat desa (PMD) dengan:

dan universitas. 5. Memperbaiki papan pengumuman masyarakat,

8


CATATAN 1

Pemilihan lokasi dilakukan untuk memastikan keanekaragaman yang dalam beberapa hal dapat mempengaruhi tata pemerintahan lokal, serta untuk mengobservasi bagaimana PNPM berfungsi dalam konteks tertentu. Pertimbangan pemilihan lokasi meliputi: (i) wilayah ‘lama’ yang telah bermitra dengan PNPM sejak masa PPK, serta wilayah ‘baru’ yang bergabung sejak PNPM menjadi program nasional; (ii) wilayah yang memiliki tata pemerintahan yang lemah, serta yang berfungsi baik; (iii) wilayah perkotaan dan perdesaan di lokasi terpencil; (iv) wilayah yang masih menjalankan program PNPM, wilayah yang telah meninggalkan program PNPM Perdesaan untuk menjalankan program PNPM Perkotaan. Wawancara dilakukan pada saat kunjungan lapangan dan dilakukan terhadap: pegawai pemerintah lokal termasuk koordinator proyek PNPM, koordinator provinsi, dan para tenaga ahli, juga mereka yang terlibat dengan

pelatihan dan penanganan keluhan; fasilitator distrik dan para tenaga ahli, termasuk mereka yang terlibat dengan pengelolaan keuangan dan penanganan keluhan; fasilitator kecamatan (pemberdayaan dan teknis); staf unit pengelolaan kegiatan tingkat kecamatan, UPK yang menangani dana; BP–UPK — Badan Pengawas UPK, dan lembaga terpilih yang bertugas mengawasi UPK; BKAD – Badan Kerjasama Antar Desa, dan lembaga terpilih yang bertugas menangani masalah antar desa, termasuk memastikan akuntabilitas UPK dan badan lainnya; kepada desa; kader desa; masyarakat wanita peminjam dana (borrowers); anggota masyarakat. 2

Pada saat penulisan kajian ini, masalah teknis tersebut sebagian besar telah dapat diatasi.

Referensi: Woodhouse, A. (2012). “Governance Review of PNPM Rural: Community Level Analysis”, PNPM Support Facility, Indonesia, Jakarta.

SERI RINGKASAN STUDI Tujuan utama PNPM Support Facility (PSF) adalah menjadi sarana obyektif untuk mengulas, berbagi pengalaman, dan menerapkan pelajaran dari berbagai program kemiskinan dan untuk menumbuhkan diskusi mengenai solusi untuk program kemiskinan. PSF memfasilitasi pelaksanaan analisis dan penelitian terapan untuk mengoptimalkan desain program berbasis komunitas yang merespon terhadap dampak kemiskinan yang semakin tinggi dan untuk lebih memahami dinamika sosial di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian dan analisis ini bertujuan memberikan basis yang kuat untuk perencanaan, pengelolaan, dan perbaikan program pemberantasan kemiskinan pemerintah Indonesia. Penelitian

ini juga dapat mendorong pembelajaran antar negara berkembang, dan menjadi masukan berharga bagi akademisi, instansi pemerintah, dan pelaku pembangunan lain yang menerapkan program berbasis komunitas di mana pun di dunia. Penelitian dan kerja analisis ini diterbitkan oleh PSF dalam rangka mempublikasi dan mempromosikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari penelitian dan analisis kepada khalayak yang lebih luas, termasuk akademisi, jurnalis, anggota parlemen, dan pihak–pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap pengembangan masyarakat.

ANALISA DI TINGKAT MASYARAKAT

Recommend Documents