PEDOMAN PENGELOLAAN UMUM PAMSIMAS DAFTAR ISI

Pedoman Pengelolaan Umum

PAMSIMAS

PEDOMAN PENGELOLAAN UMUM PAMSIMAS

DAFTAR ISI BAB 1

BAB 2

BAB 3

PENDAHULUAN 1.1 Pedoman Pengelolaan Program PAMSIMAS 1.2 Latar belakang 1.3 Landasan Hukum 1.3.1 Tujuan Umum 1.3.2 Tujuan Khusus 1.3.3 Komponen Program 1.3.4 Sasaran Program 1.4 Prinsip dan Pendekatan ORGANISASI PAMSIMAS 2.1 Umum 2.2 Tingkat Pusat 2.2.1 Executing Agency 2.2.2 Implementing Agency 2.2.3 Tim Pengarah Pusat (Sterring Committee) 2.2.4 Tim Teknis Pusat 2.2.5 Unit Pengelola PAMSIMAS Pusat 2.2.6 Central Project Implementation Unit 2.3 Tingkat Propinsi 2.3.1 Pemerintah Propinsi 2.3.2 Tim Koordinasi Propinsi 2.3.3 Tim Teknis Propinsi 2.3.4 Provincial Project Management Unit 2.4 Tingkat Kabupaten/Kota 2.4.1 Pemerintah Kabupaten/Kota 2.4.2 Tim Koordinasi Kabupaten/Kota 2.4.3 Tim Teknis Kabupaten/Kota 2.4.4 District Project Management Unit 2.5 Tingkat Desa 2.5.1 Pemerintah Desa/Kelurahan 2.5.2 Tim Kerja Masyarakat 2.6 Bantuan Teknis Konsultan 2.6.1 Konsultan Manajemen Pusat 2.6.2 Konsultan Manajemen Propinsi 2.6.3 Fasilitator Masyarakat atau Community Fasilitator PERENCANAAN 3.1 Umum 3.2 Tujuan Perencanaan

1-1 1-1 1-2 1-2 1-2 1-3 1-3 1-3

2-1 2-2 2-2 2-2 2-2 2-3 2-2 2-8 2-9 2-9 2-9 2-9 2-10 2-14 2-14 2-15 2-15 2-18 2-25 2-20 2-20 2-25 2-21 2-22 2-23

3-1 3-1


PAMSIMAS 3.3

BAB 4

BAB 5

Lingkup Perencanaan 3.3.1 Kegiatan Penentuan Lokasi 3.3.2 Strategi Perencanaan Program 3.3.3 Penyusunan RKM dan Konsolidasi Perencanaan 3.3.4 Mekanisme Perencanaan Anggaran 3.3.4.1Kategori Komponen 3.3.4.2Hubungan Komponen dan Kategori

3-1 3-1 3-4 3-4 3-8 3-11 3-12

PENDANAAN 4.1 Organisasi Kerja 4.1.1 Satuan Kerja PAMSIMAS Pusat 4.1.2 Satuan Kerja PAMSIMAS Propinsi 4.1.3 Satuan Kerja PAMSIMAS Kabupaten/Kota 4.2 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 4.2.1 Prosedur Pencairan Dana 4.2.2 Pertanggungjawaban 4.2.3 Prosedur Pertanggungjawaban melalui SPP-GU 4.2.4 Prosedur Pertanggungjawaban melalui SPP-LS 4.2.5 Instruksi Kerja Pembuatan Pertanggungjawaban 4.2.5.1Kuitansi 4.2.6 Instruksi Kerja Pengecekan Keabsahan Tanda Bukti Pengeluaran 4.2.7 Tata Cara Pungutan/Penyetoran serta Pelaporan Pajak-Pajak 4.2.8 Dokumen Pengeluaran 4.3 Tata Usaha Keuangan Proyek 4.3.1 Dasar Hukum 4.3.2 Ketentuan Umum Kebendaharaan 4.3.3 Jenis, Fungsi, dan Bentuk Buku yang Digunakan 4.3.4 Dokumen dan Cara Pengisian 4.4 Pengawasan Audit 4.4.1 Audit Internal 4.4.2 Audit Eksternal

4-41 4-43 4-44 4-49 4-52 4-52 4-52

PROSES PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PROYEK DI MASYARAKAT 5.1 Proses Perencanaan dan Penyusunan RKM I 5.1.1 Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi 5.1.2 Pertemuan Pleno untuk Membahas Hasil Indentifikasi 5.1.3 Pembentukan Tim Kerja Masyarakat 5.1.4 Pemilihan Opsi untuk RKM I 5.1.5 Pertemuan Pembahasan Opsi RKM I 5.1.6 Penyusunan RKM I 5.1.7 Pertemuan Pembahasan RKM I 5.1.8 Pengajuan RKM I 5.2 Pelaksanaan Community Led Total Sanitation 5.3 Implementasi RKM I 5.3.1 Pelaksanaan Pelatihan di Tingkat Masyarakat 5.3.2 Pelaksanaan Konstruksi Sarana Air di Masyararakat dan Sekolah 5.4 Proses Penyusunan RKM II 5.4.1 Pertemuan Perencanaan Kegiatan RKM II 5.4.2 Penyusunan RKM II

5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-3 5-3 5-3

4-1 4-1 4-2 4-2 4-30 4-30 4-30 4-37 4-38 4-40 4-40 4-40 4-41 4-41


PAMSIMAS

5.5

BAB 6

BAB VII

5.4.3 Pertemuan Pembahasan RKM II 5.4.4 Pengajuan Evaluasi dan Persetujuan RKM II

5-3 5-3

Implementasi RKM II 5.5.1 Pelatihan tentang Perilaku Hidup Sehat 5.5.2 Pelaksanaan Kegiatan PHS di Masyarakat dan Sekolah 5.5.3 Pembangunan Sarana Sanitasi untuk Sekolah 5.5.4 Penyiapan TKM sebagai Badan Kelola 5.5.5 Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Badan Kelola

5-3 5-3 5-3 5-4 5-4 5-4

PENGADAAN 6.1 Pedoman 6.2 Pelaksana Pengadaan 6.2.1 Persyaratan/Kriteria Anggota Panitia Pengadaan 6.2.2 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan 6.3 Pengamat Publik 6.4 Notaris Publik atau Penggantinya 6.5 Aspek Hukum yang terkait dengan pengadaan 6.5.1 Persyaratan Peserta 6.5.2 Pertentangan Kepentingan 6.5.3 Tindak Lanjut Penipuan dan Korupsi 6.5.4 Misprocurement 6.5.5 Bid Security 6.5.6 Sanksi 6.6 Pengadaan Jasa Seleksi Konsultan dan Barang 6.6.1 Kesepakatan Pelaksanaan 6.6.2 Seleksi Konsultan 6.7 Prosedur Pengadaan untuk Partisipasi Masyarakat

6-1 6-1 6-1 6-4 6-6 6-7 6-8 6-8 6-8 6-10 6-12 6-15 6-16 6-17 6-17 6-17 6-44

SAFEGUARDING 7.1 Tujuan Safeguarding 7.2 Lingkup Safeguard 7.3 Sosial 7.3.1 Permasalahan Sosial 7.3.2 Proses Seleksi Dana 7.3.3 Pendekatan Sosial Masyarakat 7.4 Lingkungan 7.5 Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 7.5.1 Pembebasan Lahan/Pemindahan masyarakat 7.6 Masyarakat Terisolasi dan Rentan (Isolated and Vulnerable People) 7.6.1 Prinsip dasar 7.7 Isu Jender 7.8 Penanganan Pengaduan 7.8.1 Tahapan

7-1 7-1 7-2 7-2 7-2 7-2 7-4 7-8 7-8 7-9 7-9 7-10 7-14 7-14


PAMSIMAS 7.9 BAB VIII

BAB IX

BAB X

7.8.2 Mekanisme Penanganan Pengaduan di UPM Konsultasi Publik

RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI 8.1 Matriks Risiko dan Tindakan Pencegahan 8.2 Lampiran : Penguatan Keterbukaan Informasi di PAMSIMAS

7-16 7-19

8-2 8-18

OPERASI DAN PEMELIHARAAN 9.1 Umum 9.1.1 Definisi 9.1.2 Tujuan 9.2 Organisasi 9.3 Aspek dan Sendi-Sendi Operasi dan Pemeliharaan 9.3.1 Pengelolaan Prasarana 9.3.2 Penyampaian Pelayanan 9.3.3 Tata Cara 9.3.4 Pendanaan 9.4 Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota

9-1 9-1 9-1 9-2 9-3 9-3 9-3 9-4 9-4 9-5

MONITORING DAN EVALUASI 10.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi 10.2 Lingkup Monitoring dan Evaluasi 10.2.1 Sistem Monitoring dan Pelaporan Internal 10.2.2 Pelaksanaan Independen Monitoring Proyek 10.2.3 Evaluasi Dampak Proyek 10.3 Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

10-1 10-1 10-1 10-3 10-4 10-7

Pedoman Umum Pelaksanaan

PAMSIMAS

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Pedoman Pengelolaan Program PAMSIMAS Pedoman Pengelolaan Program PAMSIMAS (Water Supply and Sanitation for Low Income Community-WSSLIC 3) disiapkan oleh Executing dan Implementing Agency yang ditujukan sebagai acuan para pelaksana PAMSIMAS tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Program dan pengendalian pelaksanaan program. Untuk lebih memahami rancangan dan kesepakatan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS, para pelaksana diharapkan mempelajari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, seperti Project Appraisal Document (PAD), No 42040 IND, Bank Guidelines, Keppres 80 tahun 2003 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Surat Edaran Menteri Keuangan. Pedoman ini mencakup uraian secara garis besar tentang pengorganisasian , perencanaan, pendanaan pelaksanaan, pengadaan, pengendalian, safe guarding, perencanaan aksi anti korupsi, operasi dan pemeliharaan, sistem pelaporan dan monitoring serta evaluasi. Sedangkan untuk pelaksanaan di tingkat masyarakat secara rinci dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat.

1.2

Latar Belakang Berdasarkan laporan WHO-Unicef joint monitoring 2004 kinerja sektor Air Minum & Sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 218 Juta jiwa, dimana 103 Juta jiwa atau 47% belum memiliki akses terhadap sanitasi dan 47 Juta jiwa atau 22% belum memiliki akses terhadap air bersih. Angka yang lebih besar terlihat pada penduduk perdesaan, dimana diperkirakan 62% atau 73 Juta jiwa yang belum memiliki akses terhadap sanitasi dan 31% atau 36 Juta Jiwa yang tidak memiliki akses terhadap air bersih. Hanya 50% dari seluruh penduduk Indonesia yang mendapatkan akses air minum (Susenas, 2002). Di area perdesaan angka ini bahkan lebih rendah yaitu hanya 41%. Pada sektor sanitasi, hanya 10 kota di Indonesia yang memiliki jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan sekitar 1,3% dari seluruh jumlah populasi. Sedangkan di daerah perdesaan dilaporkan 52% penduduk yang memiliki akses sanitasi dasar, angka ini diperkirakan lebih rendah karena data ini tidak mencantumkan kepemilikan sarana dan bagaimana standar teknis dan kesehatannya. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang rendah ini, berdampak pada kesehatan masyarakat, tingkat perekonomian dan kondisi lingkungan. Dari data kematian bayi yang 35 per 1000 kelahiran di Indonesia (SDKI, 2002) dan angka yang lebih besar terjadi pada masyarakat miskin yaitu 121 per 1000 kelahiran. Dua dari empat penyakit penyebab kematian balita adalah diare dan typus (Depkes 2001,

1-1


PAMSIMAS Renstra 2004). Keduanya merupakan penyakit yang diakibatkan oleh permasalahan air dan sanitasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kejadian typhoid yang tinggi Untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap air minum dan sanitasi perlu pendekatan berbeda bagi masyarakat perdesaan yaitu dengan menggunakan Demand Responsive Approach (DRA) sebagai upaya menjamin sustainabilitas program, selain harus berbasis masyarakat agar program ’Cost Effective’ , maka pembangunan infrastruktur harus disertai upaya perubahan nilai dan perilaku hidup bersih masyarakat.. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan kerangka Kebijakan Nasional untuk Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan yang Berbasis Masyarakat, yang membutuhkan investasi yang cukup besar, yaitu US$ 573 Juta pertahun (Laporan Indonesia untuk Kyoto Global Water Summit, 2003), sedangkan APBN 1994 – 2002 hanya menganggarkan untuk sektor air bersih dan sanitasi 2,5%. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1.3

Landasan Hukum Landasan hukum pelaksanaan Program Nasional Pelayanan Air Minum dan Sanitasi yang Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; PP N0. 72 dan 73 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan; 5. PP No. 7 tahun 2004 tentang RPJMN Renstra 2004 – 2009 Pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan membutuhkan adanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat guna perbaikan kualitas hidup, tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga berbasis masyarakat (“community based”); 6. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, tahun 2003. 7. Financing Agreement Financing Agreement Credit No 42040 IND 1.3.1

Tujuan Umum Tujuan PAMSIMAS secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan peri-urban, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun/menyediakan prasarana dan sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat. Program ini akan menjadi model untuk direplikasi, diperluas (scaling up) dan pengarusutamaan (mainstreaming) model di daerah lain, dalam upaya mencapai target MDG.

1-2


PAMSIMAS 1.3.2

Tujuan Khusus a. Meningkatkan perilaku higienis di masyarakat; b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan; c. Meningkatkan kapasitas lokal (baik pemerintah daerah maupun masyarakat) untuk memfokuskan dan menyebarluaskan pelaksanaan program air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat; d. Meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan jangka panjang pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

1.3.3

Komponen Program 1. Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal; 2. Komponen 2: Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi; 3. Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum; 4. Komponen 4: Hibah Pengembangan Sosial-Ekonomi Lokal; 5. Komponen 5: Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.

1.3.4

Sasaran Program Sasaran Program ini sebesar 5.000 desa untuk periode pelaksanaan program 5 tahun sejak tahun 2007, dan 1000 desa sebagai sasaran program replikasi pemerintah daerah.

1.4

Prinsip dan Pendekatan Prinsip-prinsip pelaksanaan Program adalah sebagai berikut: 1. Berbasis masyarakat. Seluruh proses perencanaan Pamsimas seperti pemilihan kebutuhan air dan pelaksanaan kegiatan menyertakan partisipasi aktif masyarakat, tidak terkecuali kaum perempuan. Hal ini sebagai pengejawantahan atas pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sarana air minum dan sanitasi, sehingga diharapkan sarana yang terbangun dipelihara dan dikelola oleh masyrakat. 2. Kemitraan, antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan kegiatan Pamsimas, dan pemda berperan sebagai fasilitator. 3. Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan Pamsimas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan. 4. Transparansi. Penyelenggaraan kegiatan Pamsimas dilakukan bersama dengan masyarakat dan seluruh kegiatan dapat diakses data/informasinya melalui media oleh masyarakat dan stakeholder. 5. Tanggap kebutuhan. Penyelenggaraan kegiatan Program Pamsimas berdasarkan kebutuhan masyarakat. akan fasilitas air minum, sanitasi, dan program kesehatan, dengan memberi kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk memberikan pilihan dan hak bersuara dalam proses PAMSIMAS.

1-3


PAMSIMAS 6. Tepat Mutu artinya pembangunan yang berkualitas. Semua fasilitas yang dibangun harus memenuhi rancangan/disain dan standar teknik yang ditetapkan, dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. 7. Kesinambungan/Keberlanjutan sarana. Sarana yang dibangun dapat menyediakan air bersih secara kontinyu dengan kualitas yang dapat diterima (baik dari sudut pandang pengguna maupun pemerintah) dan memenuhi kebutuhan kuantitas domestik, serta masyarakat turut serta memelihara sarana tersebut agar tetap berfungsi. 8. Keberpihakan pada masyarakat miskin, artinya orientasi kegiatan dalam proses maupun pemanfaatan berguna bagi masyarakat miskin 9. Kesetaraan Jender, artinya program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan, seperti halnya laki-laki, untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan/pengelolaan program di masyarakat. 10. Dapat dipertanggung jawabkan. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal tepat sasaran, tepat waktu, tepat pembiayaan dan ketepatan mutu pekerjaan.

1-4


PAMSIMAS

BAB 2 ORGANISASI 2.1

Umum Agar program PAMSIMAS dapat terlaksana dengan baik, maka dalam penyelenggaranaannya harus mengikuti struktur organisasi pelaksana secara menyeluruh dari tingkat pusat sampai masyarakat dengan melibatkan komponenkomponen pelaksana dan institusi terkait lainnya. Struktur organisasi PAMSIMAS adalah sebagaimana tercantum pada gambar 2.1. Gambar 2-1 Struktur Organisasi Pelaksana PAMSIMAS

EXECUTING AGENCY (DITJEN. CIPTA KARYA)

T A S U P

IMPLEMENTING AGENCY

TIM PENGARAH PUSAT (INTER-DEPT.) TIM TEKNIS

CPIU

L/O

CPMU

MPW, MOHA (PMD& Bangda), MOH

CMAC IS N IP O R P

A T O K /N E T A P U B A K

TIM KOORDINASI PROPINSI TIM TEKNIS

PPI U

PPMU PPI PPI U U

TIM KOORDINASI KAUPATEN /KOTA TIM TEKNIS

DPMU

PPI U

KONSULTAN PROPINSI

KONSULTAN KAB /KOTA

FASILITATOR MASYARAKAT

A S E D

TIM KERJA MASYARAKAT ( TKM)/KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS )

Garis Pelaporan Garis Instruksi Garis Koordinasi Garis Pembinaan

Ket:. : Rincian Organisasi CPMU akan dirincikan pada Gambar 2-2 Struktur Organisasi CPMU

2-1


PAMSIMAS 2.2

Tingkat Pusat

2.2.1

Executing Agency Executing Agency (EA) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. EA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program secara menyeluruh.

2.2.2

Implementing Agency Implementing Agency (IA) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda), Depdagri untuk komponen 1a; Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Depdagri untuk komponen 1b; dan Direktorat Jenderal PP dan PL, Depkes untuk komponen 2 dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk komponen 3,4 dan 5. IA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan komponen program yang menjadi tanggung jawab masing-masing CPIU.

2.2.3

Tim Pengarah Pusat (Steering Committee) Tim Pengarah, mempergunakan Tim Pengarah yang sama dengan Tim Pengarah AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) yang dibentuk dengan SK Kepala Bappenas. Tugas Tim Pengarah sesuai dengan tugas Tim Pengarah AMPL, antara lain: 1. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan program; 2. Memberikan arah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program;

2.2.4

Tim Teknis Pusat Tim Teknis Pusat beranggotakan eselon II dari masing-masing Ditjen Pelaksana Kegiatan, diangkat melalui SK Bappenas yang diketuai oleh Direktur Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas. Tim Teknis bertugas membantu Tim Pengarah dalam: 1. Merumuskan kebijakan operasional dalam pelaksanaan program PAMSIMAS. 2. Memberikan masukan dalam penyusunan pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program termasuk isu-isu yang terkait dengan kemajuan pelaksanaan program; 3. Memberi masukan kepada CPMU mengenai kebijakan pelaksanaan program serta mengambil langkah yang diperlukan khususnya dalam menjamin effektivitas dan effisiensi pendayagunaan dana luar negeri;

2.2.5

Unit Pengelola PAMSIMAS Pusat (Central Project Management Unit (CPMU)) CPMU berkedudukan di Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (Selaku Executing Agency), yang terdiri dari Ketua CPMU, Liaison Officer Komponen, Asisten Bagian Perencanaan, Asisten Bagian Monitoring dan Evaluasi, Asisten Bagian Pengadaan, dan Asisten Bagian Keuangan. Liaison Officer Komponen PAMSIMAS merupakan perwakilan yang ditunjuk dari 2-2


PAMSIMAS Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum. Ketua dan anggota CPMU akan ditunjuk oleh Executing Agency dan bertanggungjawab kepada Executing Agency mengenai pengelolaan dan administrasi program PAMSIMAS secara keseluruhan yang mencakup antara lain:

koordinasi kegiatan administrasi program oleh masing-masing instansi terkait baik vertikal maupun horizontal;

koordinasi pengelolaan administrasi penganggaran, penyerapan dana dan pengisian kembali rekening khusus;

monitoring dan evaluasi, audit serta pelaporan Program.

penyaluran,

CPMU sebagai pengelola administrasi program akan berkoordinasi dengan CPIU di tingkat pusat dalam penyelenggaraaan PAMSIMAS dan dengan PPMU dan DPMU untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota serta dengan Donor Agency. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan program, maka CPMU berkantor di Ditjen. Cipta Karya, Dep. PU dan diperlukan tenaga penuh (full-timer) untuk bekerja di CPMU sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang tertuang dalam struktur organisasi CPMU yang sudah disepakati. Tugas CPMU dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Bertanggung jawab terhadap administrasi dan penyelenggaraan program. 2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal. 3. Melakukan sosialisasi dan diseminasi program di tingkat pusat dan mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi program di tingkat propinsi. 4. Melaksanakan tugas operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program dengan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Program serta dokumen perjanjian kredit yang sudah disepakati. 5. Mengendalikan jadual pelaksanaan program secara keseluruhan maupun tahunan. 6. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara rutin kepada Tim Pengarah Pusat dan Bank Dunia. 7. Mengkonsolidasikan laporan penyelenggaraan program secara menyeluruh (fisik dan keuangan). 8. Memfasilitasi Pertemuan dan Rapat Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat. 9. Membantu mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk menyiapkan Kerangka Acuan (Terms of Reference), dan perolehan Surat Persetujuan (No Objection Letter - NOL) dari Bank Dunia. 10. Identifikasi dan fasilitasi pemecahan masalah baik yang bersifat administratif, maupun program untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan Program.

2-3


PAMSIMAS 11. Memberikan masukan kepada Tim Pengarah/Tim Teknis mengenai tindak lanjut yang diperlukan apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan program, termasuk proses pengadaan dipusat dan di propinsi. 12. Mengkaji mutu dan kelengkapan dokumen yang membutuhkan prior review oleh Bank, serta memberikan bantuan teknis kepada PIUs dalam proses pengadaan yang tidak membutuhkan prior review. 13. Mengumpulkan fotocopy SP2D dari seluruh pelaksana anggaran PAMSIMAS untuk kebutuhan pengajuan withdrawal application (WA). 14. Mengajukan permohonan pengisian kembali dana rekening khusus (replenishment), dengan memperhatikan laporan konsolidasi dari PIU-PIU. 15. Mencatat, memantau dan menindak-lanjuti keluhan yang diterima. 16. Mengendalikan tugas Konsultan Advisori Manajemen Pusat (KAMP=Central Management Advisory Consultant (CMAC)). 17. Menjamin bahwa semua ketentuan kesepakatan pemanfaatan dana pinjaman dan pencairan dana dipenuhi. 18. Menyusun perencanaan biaya tahunan agar koordinasi kegiatan Program dapat terlaksana dengan baik. 19. Dibantu CMAC untuk konsolidasi seluruh laporan dana dari DPMU dan Konsultan Manajemen Propinsi serta menyiapkan Interim un-audited Financial Report (IFR) 3 bulanan dan tahunan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk Executing Agency dan Bank Dunia sesuai dengan ketentuan yang ada. 20. Memastikan pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Program dan Petunjuk Pelaksanaan Tingkat Desa 21. Memfasilitasi pelaksanaan audit penyelenggaraan program. Kewenangan CPMU dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Meminta kepada Project Implementing Unit/Implementing Agengy untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen yang membutuhkan prior review oleh Bank, 2. Meminta laporan kepada PIU-PIU mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan dan fotocopy SP2D, 3. Meminta KPKN untuk memangguhkan pembayaran apabila balance dari special account tidak cukup serta tidak terpenuhinya point 1 dan 2 diatas, 4. Mengeluarkan surat teguran apabila terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan prosedur dalam pelaksanaan Program, maupun mis-procurement. 5. Menghentikan atau mencabut penangguhan pembayaran KPPN setelah adanya surat dari Dirjen Perbendaharaan atas permintaan CPMU. Organisasi CPMU yang dipimpin oleh Ketua PMU terdiri dari 7 bagian yaitu: • • • • • • •

Ketua CPMU; Liaison Officer Komponen, yang terdiri dari 4 orang Liaison Officer; Sekretariat; Bagian Perencanaan; Bagian Monitoring dan Evaluasi; Bagian Pengadaan; Bagian Keuangan. 2-4


PAMSIMAS

KETUA CPMU

LIASON OFFICER KOMPONEN 1A

SEKRETARIAT

LIASON OFFICER KOMPONEN 1B LIASON OFFICER KOMPONEN 2 LIASON OFFICER KOMPONEN 3,4,5

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI

BAGIAN PENGADAAN

BAGIAN KEUANGAN

Gambar 2-2 Struktur Organisasi CPMU

Ketua CPMU Tugas Ketua CPMU adalah: 1. Mengembangkan, memfasilitasi dan membina manajemen program secara keseluruhan. 2. Melaksanakan operasional CPMU. 3. Memberikan arahan kepada PIU mengenai pelaksanaan program, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program. 4. Melaksanakan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan Program di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten. Kualifikasi Ketua CPMU: 1. Pengalaman dalam pengelolaan program air minum dan penyehatan lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. 2. Pengalaman dalam pengelolaan bantuan luar negeri terutama yang bersifat pinjaman dan administrasi Program 3. Berpendidikan minimal S1. 4. Dapat berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Inggris secara aktif. 5. Diutamakan yang menguasai komputer untuk Spread Sheet, Word Prosesor dan komunikasi dengan internet atau e-mail. Liaison Officer Liaison Officer bertugas: 1. Memfasilitasi koordinasi antara CPIU dengan CPMU 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program antara CPMU dengan CPIU; 3. Mengendalikan program kerja dari PIU yang diwakilinya;

2-5


PAMSIMAS Kualifikasi Liason Officer : 1. Pengalaman dalam pengelolaan program air minum dan penyehatan lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. 2. Pengalaman dalam pengelolaan bantuan luar negeri terutama yang bersifat pinjaman dan administrasi program. 3. Berpendidikan minimal S1. 4. Dapat berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Inggris secara aktif. 5. Diutamakan yang menguasai komputer untuk Spread Sheet, Word Prosesor dan komunikasi dengan internet atau e-mail. Bagian Perencanaan Tugas Bagian Perencanaan: 1. Menyusun rencana kerja tahunan CPMU 2. Memberikan masukan kepada Ketua CPMU mengenai hasil dari monitoring dan evaluasi untuk ditindaklanjuti dalam rencana kerja 3. Memberikan masukan kepada Ketua. CPMU terhadap penyelesaian pengaduan yang diterima 4. Menyiapkan format usulan anggaran di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten. 5. Membantu Ketua. CPMU untuk proses pengajuan anggaran. 6. Melaksanakan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air. 7. Memberikan saran evaluasi pekerjaan konsultan sesuai dengan TOR yang telah disepakati. Kualifikasi Asisten Bagian Perencanaan: 1. Pengalaman dalam program air minum dan penyehatan lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengetahui program dan mampu berkomunikasi dengan sektor terkait dalam mengembangkan program AMPL. 3. Memahami sistem penganggaran Pemerintah, khususnya dalam penyusunan RKA-K/L dan dokumen anggaran lainnya. 4. Berpendidikan minimal S1. 5. Bisa berbahasa Inggris. Bagian Monitoring dan Evaluasi Tugas Bagian Monitoring dan Evaluasi: 1. Merumuskan sistem monitoring secara sederhana di lingkungan CPMU. 2. Mengumpulkan laporan-laporan dari PPMU dan DPMU, mengenai laporan kemajuan pelaksanaan program dan keuangan. 3. Mengidenfikasi permasalahan-permasalahan yang ada, atas dasar hasil monitoring-evaluasi di lapangan maupun dari laporan yang diterima, dan melaporkannya kepada ketua CPMU. 4. Mengumpulkan data hasil laporan daerah dan melakukan analisa terhadap semua data hasil pelaksanaan kegiatan di daerah sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

2-6


PAMSIMAS 5. Menyiapkan konsep Laporan Manajemen Program (IFR) sesuai dengan format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Project Progress Report/Laporan Pencapaian. 6. Memberikan masukan kepada Ketua CPMU dalam pembinaan Konsultan sesuai hasil monitoring dan evaluasi. 7. Membantu Ketua CPMU untuk memonitor pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tingkat Masyarakat. 8. Mengembangkan Management Information System (MIS) dengan realtime Monitoring and Evaluation Information dari daerah ke Pusat setiap 2 minggu. Kualifikasi Asisten Bagian Monitoring dan Evaluasi: 1. Mempunyai pengalaman dalam melakukan monitoring program. 2. Menguasai program komputer, diutamakan yang mengetahui program database dan spread sheet. 3. Minimal lulusan S1. 4. Dapat berbahasa Inggris. Bagian Pengadaan Bagian Pengadaan bertugas untuk: 1. Membantu Ka CPMU dalam meneliti kelengkapan dokumen pengadaan jasa, barang dan konstruksi di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten 2. Menjaga jadual dan proses pengadaan sesuai dengan Financing Agreement, procurement plan dan dokumen kesepakatan lainnya. 3. Berkoordinasi dengan PIU terkait proses pengadaan. 4. Membantu Ketua CPMU dalam memfasilitasi korespondensi PIU dengan Bank terkait dengan proses pengadaan, termasuk pengajuan NOL ke Bank Dunia. 5. Memfasilitasi pelatihan masalah pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Bank Dunia dan Keppres 80/2003 beserta aturan tambahannya. 6. Memberikan masukan untuk penyusunan laporan IFR sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk aspek Procurement Report/Laporan Pengadaan. 7. Menyiapkan rencana pengadaan tahunan. Kualifikasi Bagian Pengadaan: 1. Mempunyai pengalaman dalam proses pengadaan kegiatan International Competitive Bidding (ICB). 2. Minimal lulusan S1. 3. Mampu berbahasa Inggris. Bagian Keuangan Bagian Keuangan bertugas untuk: 1. Membantu Ketua CPMU menyusun financial planning dan disbursment planning. 2. Mengkompilasi laporan realisasi penyerapan dana setiap bulan untuk pengajuan replenishment. 2-7


PAMSIMAS 3. Mengkompilasi laporan kontribusi masyarakat dan kontribusi pemerintah daerah. 4. Membantu Ketua CPMU dalam menyusun laporan kemajuan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan. 5. Memfasilitasi pelatihan masalah administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Bank Dunia dan Pemerintah RI (antara lain Perdirjen Perbendaharaan tentang pencairan dana PAMSIMAS). 6. Bekerjasama dengan Departemen Keuangan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pencairan pinjaman. 7. Memfasilitasi semua unit pelaksana program dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bahan audit. 8. Memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit. 9. Menyusun konsep laporan IFR sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk aspek Financial Report/Laporan Keuangan. Kualifikasi Bagian Keuangan: 1. Berpengalaman dalam administrasi keuangan kegiatan yang dibiayai dana luar negeri. 2. Mengetahui mekanisme dan sistem penganggaran pemerintah. 3. S1 diutamakan dari Akuntansi atau D3 Akuntasi. 2.2.6

Central Project Implemention Unit (CPIU) Central Project Implemention Unit (CPIU) dalam PAMSIMAS untuk tingkat pusat terdiri dari Ditjen Bangda sebagai PIU sub-komponen penguatan kelembagaan, Ditjen PMD sebagai PIU sub-komponen pemberdayaan masyarakat, Ditjen PP & PL sebagai untuk sub-komponen peningkatan sanitasi dan perilaku higienis, dan PIU Ditjen Cipta Karya untuk komponen Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Sanitasi, Peningkatan Sosial-Ekonomi Lokal, dan Manajemen Program. Pembentukan CPIU berdasarkan SK Dirjen dari Instansi Teknis terkait. Tugas CPIU adalah: 1. Menyelenggarakan komponen/sub-komponen dari PAMSIMAS 2. Melaksanakan tugas dan operasionalisasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program. 3. Melaporkan kepada ketua CPMU mengenai progres pencairan dan progress pelaksanaan fisik dari masing-masing komponen/sub-komponen secara periodik. 4. Berkoordinasi dengan instansi terkait (terutama antar CPIU) untuk menjamin keselarasan pelaksanaan program. 5. Mendukung dan memantau Liason Officer Komponen dalam melaksanakan tugasnya

2-8


PAMSIMAS 2.3

Tingkat Propinsi

2.3.1

Pemerintah Propinsi Pemerintah Propinsi, dalam hal ini Gubernur, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di kabupaten/kota sasaran di wilayah propinsi yang bersangkutan. Secara umum bertugas: 1. Gubernur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. 2. Gubernur bertugas membentuk Tim Koordinasi Propinsi (TKP) dan Tim Teknis Propinsi (TTP), PPMU (Provincial Project Management Unit) dan PPIU (Provincial Project Implementing Unit). 3. Mengusulkan pejabat Satuan Kerja pelaksanaan anggaran PAMSIMAS di tingkat propinsi kepada Departemen teknis terkait.

2.3.2

Tim Koordinasi Propinsi (TKP) Tim koordinasi dibentuk berdasarkan SK Gubernur, yang diketuai oleh Kepala Bappeprop, dan beranggotakan: Dinas Bidang Pekerjaan Umum, Cipta Karya Dinas /Badan/Instansi Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan Tim Koordinasi Propinsi bertugas: 1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di propinsi. 2. Mensosialisasikan program kepada kabupaten/kota. 3. Melakukan analisa masalah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program 4. Menanggulangi berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan 5. Memonitor kemajuan program dan melaporkan kepada Gubernur dan pemerintah Propinsi, 6. Memonitor kegiatan dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program

2.3.3

Tim Teknis Propinsi (TTP) Tim Teknis Propinsi beranggotakan inter-intansi dari : Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi, Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya/sepadannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/sepadannya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan Tim Teknis Propinsi bertugas membantu TKP dalam: 1. Memberikan pembinaan teknis kepada kabupaten/kota terkait dengan kebijakan operasional dalam pelaksanaan program; 2. Memberikan pembinaan teknis kepada kabupaten/kota dalam mengimplementasikan pedoman untuk pelaksanaan seperti pedoman

2-9


PAMSIMAS teknis, pedoman pelaksanaan, pedoman pendanaan, pedoman pemantauan, dan lain sebagainya; 3. Memberi masukan kepada PPMU tentang perkembangan pelaksanaan program serta mengambil langkah yang diperlukan khususnya dalam menjamin effektivitas dan effisiensi dana bantuan luar negeri; 4. Memberikan masukan tentang aspek yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum kepada Tim Koordinasi Propinsi; 5. Memberikan masukan kepada PPMU, khususnya mengenai masalah yang berkaitan dengan teknis operasional pelaksanaan program. 2.3.4

Provincial Project Management Unit (PPMU) PPMU berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum/sepadannya. PPMU diangkat melalui SK Gubernur. Organisasi PPMU yang dipimpin oleh Ketua PPMU terdiri dari 7 bagian yaitu: PPIU Sub-Komponen Penguatan Kelembagaan; PPIU Sub-Komponen Pemberdayaan Masyarakat; PPIU Komponen Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi; PPIU Komponen Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum, Bantuan Hibah kepada Kabupaten/Kota dan Desa, Manajemen Program; (Komponen 3,4,5) Bagian Perencanaan; Bagian Monitoring dan Evaluasi; Bagian Pengadaan Barang, Jasa dan Konstruksi; Bagian Keuangan. Tugas dan tanggung jawab PPMU terutama menangani manajemen pelaksanaan Program pada seluruh kabupaten/kota, dengan tugas sebagai berikut : 1. Mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan Program (budgeting & programming) untuk kegiatan Program di tingkat propinsi. 2. Mengawasi kegiatan serta melakukan penilaian kinerja dari para konsultan tingkat Kabupaten/Kota dan Fasilitator Masyarakat. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program melalui kunjungan ke kabupaten/kota. 4. Membuat laporan IFR setiap triwulan kepada CPMU sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Program, tembusan kepada TKP dan TKK. IFR harus sudah diterima CPMU 1 minggu setelah akhir setiap triwulan. 5. Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pembuatan audit setiap tahun. 6. Mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yang berkaitan dengan Program. 7. Memberikan bimbingan TTK agar melakukan pencatatan terhadap kemajuan Program yang dilaksanakan. 8. Menciptakan jalinan kerja yang baik dengan CPMU dan DPMU, dan memberikan data serta informasi kepada TKP untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antar kegiatan Program. 2-10


PAMSIMAS 9. Melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan Program termasuk laporan keuangan dan lainnya. 10. Melakukan evaluasi kinerja konsultan dan TFM 11. Memonitor kemajuan PMC Bagian Perencanaan Tugas Bagian Perencanaan: 1. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran tahunan Program, termasuk mengkaji anggaran sektor terkait di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, menyusun rincian kebutuhan pembiayaan Program, mengintegrasikan komponen pembiayaan kedalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) serta melaksanakan pembahasan anggaran tahunan tersebut dengan sektor terkait. 2. Membantu keterpaduan perencanaan antara sektor terkait, dikaitkan dengan pendanaan Program. 3. Mengkaji perencanaan sektor terkait dikaitkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan. 4. Mengkontribusikan dan mengkaji dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) baik fisik maupun usulan pendanaan sebagai dasar penyusunan rencana tahunan. 5. Menyiapkan rancangan perincian dana yang tersedia dikaitkan dengan rencana pendanaan Program dalam upaya antisipasi effektivitas penyusunan anggaran secara global. 6. Bersama tim konsultan melakukan kajian terhadap strategi pendekatan Program sebagai upaya perbaikan (pendekatan Programatik). 7. Menyiapkan format dan mengumpulkan data dalam upaya menunjang penyusunan rencana tahunan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. 8. Melaksanakan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air. 9. Membantu sektor terkait dalam upaya mengembangkan kegiatan penyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air. 10. Bersama konsultan melakukan kajian terhadap perencanaan dan manajemen Program dikaitkan dengan pengadaan. 11. Memberikan saran evaluasi pekerjaan para konsultan sesuai dengan TOR yang telah disepakati. Kualifikasi Bagian Perencanaan: 1. Pengalaman dalam program air minum dan penyehatan lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengetahui program dan mampu berkomunikasi dengan sektor terkait dalam mengembangkan program AMPL. 3. Memahami sistem penganggaran Pemerintah, khususnya dalam penyusunan RKA-K/L dan dokumen anggaran lainnya. 4. Berpendidikan minimal S1. 5. Bisa berbahasa Inggris. Bagian Monitoring dan Evaluasi Tugas Bagian Monitoring dan Evaluasi:

2-11


PAMSIMAS 1. Merumuskan sistem monitoring secara sederhana bagi lingkungan PPMU. 2. Menginventarisasikan dan mengkaji laporan-laporan yang dikoordinir oleh PPMU, meliputi usulan dan permasalahan yang penting serta pendekatan inovatif yang dapat disebarluaskan ke daerah lain. Mengembangkan serta secara periodik memperbaharui ringkasan data inventarisasi diatas Menginformasikan data tersebut kepada staf PMU yang lain dan kepada sektor terkait di Pusat dan Propinsi. 3. Mengidenfikasi permasalahan-permasalahan atas dasar hasil laporan dan perjalanan dinas, khususnya laporan staf PPMU. 4. Mengakselerasikan laporan-laporan dari masing-masing Propinsi dan Kabupaten melalui PPMU. 5. Memonitoring baik langsung maupun tidak langsung kendala yang menyebabkan keterlambatan laporan, khususnya dari daerah. 6. Memberikan masukan terhadap perbaikan strategi dan perencanaan pelatihan yang selanjutnya akan digunakan untuk memfasilitasi sektor terkait. 7. Mengumpulkan, menganalisa dan selanjutnya memberikan masukan Kerangka Acuan (TOR) dari masing-masing pelatihan, serta mengindentifikasi kelemahan-kelemahan materi-materi pokoknya. 8. Mengumpulkan data hasil laporan daerah dan melakukan analisa terhadap semua data hasil pelaksanaan kegiatan di daerah sebagai bahan untuk penyusunan laporan. 9. Bertanggung jawab pada unit pengelolaan data di PPMU. 10. Membantu sektor terkait dalam menyusun kegiatan pelatihan sebagai kesepakatan bersama terutama yang menyangkut penjadualan, target group, rencana cakupan dan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan. 11. Memonitor kualitas persiapan dan pelaksanaan pelatihan termasuk diantaranya (a) penetapan target dan sasaran lokakarya, (b) pengembangan dan pelaksanaan metodologi pelaksanaan, (c) mengukur jumlah peserta pelatihan sesuai dengan yang direncanakan, (d) perencanaan petunjuk pemilihan peserta, materi panduan dan sistim logistiknya, (e) petunjuk perencanaan pembiayaan pelatihan dan (f) rencana evaluasi pelatihan. 12. Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Manajemen Program sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Project Progress Report/Laporan Pencapaian. 13. Menyiapkan laporan data-data kuantitatif dan kualitatif Kabupaten ke Pusat (CPMU) melalui E-mail. 14. Melaksanakan prosedur administrasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dan ketentuan Bank Dunia. 15. Memonitor pelaksanaan Petunjuk Pengelolaan Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tingkat Masyarakat. 16. Memastikan semua pihak yang berkepentingan terhadap semua Petunjuk Pelaksanaan diatas mendapatkan copy yang paling mutakhir. Kualifikasi Bagian Monitoring dan Evaluasi: 1. Mempunyai pengalaman dalam melakukan monitoring program. 2. Menguasai program komputer, diutamakan yang mengetahui program database dan spread sheet. 2-12


PAMSIMAS 3. Minimal lulusan S1. 4. Dapat berbahasa Inggris. Bagian Pengadaan Bagian Pengadaan bertugas untuk: 1. Membantu dalam proses lanjutan pengadaan jasa, barang dan konstruksi di Propinsi 2. Menyiapkan data-data yang berkaitan dengan Program PAMSIMAS terutama yang berkaitan dengan proses pengadaan di tingkat Propinsi. 3. Membantu kegiatan monitoring kegiatan konsultan baik yang berada di Sektor maupun PMU di Tingkat Propinsi dan Kabupaten sesuai yang tertuang dalam kerangka acuan konsultan. 4. Mengevaluasi kinerja para konsultan sesuai dengan kerangka acuan. 5. Mengumpulkan dan menganalisa semua data hasil pengadaan yang berkaitan dengan kegiatan Program sebagai bahan kajian dan laporan. 6. Mengumpulkan dan melakukan proses tindak lanjut atas, pembiayaan kegiatan / pengeluaran melalui SOE. 7. Melakukan koordinasi dengan sektor terkait terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan konstruksi. 8. Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IFR sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Procurement Report/Laporan Pengadaan. 9. Menyiapkan rencana pengadaan tahunan 10. Memonitor proses pengadaan yang sedang dilaksanakan. 11. Menyusun daftar kontrak yang dibuat untuk pelaksanaan PAMSIMAS di tingkat Propinsi dan kabupaten untuk bahan usulan disbursment dengan cara SOE setiap bulan. Kualifikasi Bagian Pengadaan: 1. Mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Program dana pinjaman Luar Negeri. 2. Dapat melakukan analisa harga satuan. 3. Minimal lulusan S1. 4. Diutamakan yang dapat berbahasa Inggris. Bagian Keuangan Bagian Keuangan bertugas untuk: 1. Mengkompilasi dan melakukan sistimatisasi terhadap laporan realisasi penyerapan dana untuk monitoring terhadap disbursment dana pinjaman setiap triwulanan dan laporan tengah tahunan (semi annual). 2. Mengkompilasi laporan kontribusi masyarakat. 3. Melakukan pengkajian keuangan RKM, mengadakan pemantauan atas pelaksanaannya baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada periode operasi dan pemeliharaannya serta melakukan pengkajian pengelolaan keuangan di tingkat Desa. 4. Menyusun pelaporan realisasi pencairan dana pinjaman secara bulanan sesuai dengan permintaan Bank Dunia. 5. Monitoring pencairan dan penyerapan dana pinjaman secara terpadu.

2-13


PAMSIMAS 6. Mengevaluasi pekerjaan para konsultan melalui jalur yang sesuai dengan TOR mereka. 7. Memfasilitasi semua satuan kerja dan unit pelaksana dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bahan audit BPKP. 8. Memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi BPKP. 9. Memonitor kemajuan pelaksanaan kontrak. 10. Setiap triwulan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IFR sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Financial Report/Laporan Keuangan. 11. Mengkompilasi seluruh dokumen pendukung pencairan dana, seperti SP2D, Bukti Pengeluaran dan SPPB (Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan) Kualifikasi Bagian Keuangan: 1. Berpengalaman dalam pengelolaan Program berbantuan Luar Negeri khususnya berkaitan dengan dana pinjaman minimal 5 tahun. 2. Mengetahui mekanisme dan sistem penganggaran pemerintah. 3. Minimal S1 yang diutamakan dari Akuntasi. PPIU Provincial Project Implemention Unit (PPIU) dalam PAMSIMAS untuk tingkat propinsi terdiri dari PIU sub-komponen penguatan kelembagaan, PIU subkomponen pemberdayaan masyarakat, PIU untuk sub-komponen peningkatan sanitasi dan perilaku higienis, dan PIU komponen Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Sanitasi, Peningkatan Sosial-Ekonomi Lokal, dan Manajemen Program. Pembentukan PPIU berdasarkan SK Gubernur. Tugas setiap PPIU adalah: 1. Menyelenggarakan komponen/sub-komponen dari PAMSIMAS di tingkat propinsi 2. Melaksanakan tugas dan operasionalisasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program di tingkat propinsi. 3. Melaporkan kepada ketua PPMU mengenai progres pencairan dan progress pelaksanaan fisik dari masing-masing komponen/sub-komponen secara periodik. 4. Berkoordinasi dengan instansi terkait (terutama antar PPIU) untuk menjamin keselarasan pelaksanaan program. 2.4

Tingkat Kabupaten/Kota

2.4.1

Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota , dalam hal ini Bupati/Walikota bertugas: 1. Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di desa sasaran di wilayah yang bersangkutan. 2. Bertanggung jawab mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program. 3. Bupati bertugas membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) dan Tim Teknis Kabupaten/Kota (TTK).

2-14


PAMSIMAS 2.4.2

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) Tim koordinasi dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota, yang diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dan beranggotakan: Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya/sepadannya, Kantor Pemberdayaan Masyarakat/sepadannya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota bertugas: 1. Mensosialisasikan program kepada masyarakat. 2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di Kabupaten/Kota. 3. Menetapkan desa sasaran program. 4. Menyetujui Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 5. Melakukan analisa dalam masalah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program. 6. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program di wilayahnya. 7. Menanggulangi berbagai ragam masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan. 8. Memonitor kemajuan Program dan melaporkan kepada Bupati/Walikota dan pemerintah Propinsi, agar selalu memberikan dukungan. 9. Memonitor kegiatan dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program.

2.4.3

Tim Teknis Kabupaten/Kota Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan inter-instansi dari: • Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, • Dinas PU/Cipta Karya/sepadannya, • Dinas /Badan/Instansi Pemberdayaan Masyarakat Desa/sepadannya, • Bagian Organisasi dan Tata Laksana, • Dinas Kesehatan • Dinas Pendidikan. Ditetapkan berdasarkan SK Bupati/Walikota. Tim Teknis Kabupaten/Kota bertugas membantu TKK dalam: 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan sosialisasi program di tingkat kabupaten/kota 2. Memberikan pembinaan teknis terkait dengan kebijakan operasional dalam pelaksanaan 3. Memberikan pembinaan teknis dalam mengimplementasikan pedoman untuk pelaksanaan seperti pedoman teknis, pedoman pelaksanaan, pedoman pendanaan, pedoman pemantauan, dan lain sebagainya; 4. Mengevaluasi kelayakan calon desa sasaran sesuai kriteria yang sudah ditetapkan. 5. Mengevaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM). 6. Memberi masukan kepada DPMU tentang perkembangan pelaksanaan program serta mengambil langkah yang diperlukan khususnya dalam menjamin effektivitas dan effisiensi pendayagunaan dana bantuan luar negeri.

2-15


PAMSIMAS 7. Memberikan masukan tentang aspek yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum kepada TKK. 8. Membantu menyelaraskan kegiatan PAMSIMAS agar sesuai dengan rencana pembangunan (master plan) kabupaten bersangkutan agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan lain yang sejenis. 9. Memberikan masukan kepada DPMU, khususnya mengenai masalah yang berkaitan dengan teknis operasional pelaksanaan Program. 10. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan di lapangan. 2.4.4

District Project Management Unit (DPMU) DPMU berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum/sepadannya. Ketua DPMU dibantu oleh 4 anggota dan dibentuk melalui SK Bupati/Walikota. Organisasi PMU Kabupaten yang dipimpin oleh Ketua PMU terdiri dari 4 bagian yaitu: • Bagian Perencanaan; • Bagian Monitoring dan Evaluasi; • Bagian Keuangan. Tugas dan tanggung jawab DPMU terutama menangani manajemen pelaksanaan Program di kabupaten, dengan perincian tugas sebagai berikut : 1. Mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan Program (budgeting & programming) untuk kegiatan Program di kabupaten. 2. Mengawasi kegiatan serta melakukan penilaian kinerja dari para konsultan tingkat Kabupaten/Kota dan Fasilitator Masyarakat. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program melalui kunjungan ke desa-desa di kabupaten/kota. 4. Membuat laporan IFR setiap triwulan kepada PMU Propinsi dan PMU Pusat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Program, tembusan kepada TKPr dan TKK. IFR harus sudah diterima PMU Pusat 1 minggu setelah akhir setiap triwulan. 5. Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pembuatan laporan audit setiap tahun. 6. Mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yang berkaitan dengan Program. 7. Memberikan bimbingan TKM agar melakukan pencatatan terhadap kemajuan Program yang dilaksanakan. 8. Menyiapkan rencana pengadaan setiap tahun. 9. Membimbing serta memberikan dukungan untuk proses pemberdayaan masyarakat dalam membuat rencana kerja masyarakat (RKM). 10. Memastikan penyusunan data disaggregasi gender dan monitoring kesinambungan dengan mempergunakan MPA/PHAST dari setiap tahapan kegiatan input, proses, output, dan outcomes bersama. Melakukan review dan tindakan turun tangan untuk memastikan kondisi pelibatan dan peranserta gender dalam setiap kegaitan. 11. Membantu dalam proses penyaluran dana Hibah Desa guna pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.

2-16


PAMSIMAS 12. Menciptakan jalinan kerja yang baik dengan CPMU dan TKK, dan memberikan data serta informasi kepada TKP untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antar kegiatan Program. 13. Melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan Program termasuk laporan keuangan dan lainnya. 14. Memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan di kabupaten. 15. Memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi Program. 16. Melakukan evaluasi kinerja konsultan dan TFM 17. Bekerjasama dan memantau kinerja kegiatan Konsultan Manajemen Propinsi. Ketua DPMU (Kabupaten/Kota) Tugas ketua DPMU adalah: 1. Mengembangkan, memfasilitasi dan melaksanakan manajemen Program secara keseluruhan di Kabupaten 2. Membangun koordinasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dan pelaporan Program di Kabupten 3. Menyusun rencana kerja secara menyeluruh yang digunakan sebagai acuan operasional di Kabupaten. 4. Mengkoordinasikan keluaran (output) kegiatan para konsultan yang terlibat dalam Program. 5. Memonitor keluaran tenaga ahli, baik dalam segi kualitas maupun ketepatan jadualnya dan mengintegrasikan keluaran tersebut dengan komponen Program lain. 6. Mengidentifikasi dan memfasilitasi pemecahan masalah baik yang bersifat administratif, maupun program untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan Program. 7. Memfasilitasi pertemuan koordinasi Tim Koordinasi kabupaten, Tim Teknis secara periodik guna membahas & mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada. 8. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Program. 9. Bersama dengan Konsultan Pendamping Kabupaten menyusun laporan akhir Program. 10. Memastikan pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Program dan Petunjuk Pelaksanaan Operasional Tingkat Desa. 11. Memberikan penilaian terhadap kinerja konsultan dan TFM 12. Memberikan masukan informasi kepada PMU Pusat terhadap kinerja konsultan Konsultan Manajemen Kabupaten. Kualifikasi Ketua PMU Kabupten: 1. Pengalaman dalam pengelolaan program air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat minimal 5 tahun. 2. Pengalaman dalam pengelolaan bantuan luar negeri terutama yang bersifat pinjaman dan administrasi keProgram minimal 2 tahun. 2-17


PAMSIMAS 3. Berpendidikan minimal D3 atau sederajat. 4. Dapat berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Inggris secara aktif. 5. Diutamakan yang menguasai komputer untuk Spread Sheet, Word Prosesor dan komunikasi dengan internet atau e-mail. Bagian Perencanaan Tugas Bagian Perencanaan: 1. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran tahunan Program, termasuk mengkaji anggaran sektor terkait di kabupaten, menyusun rincian kebutuhan pembiayaan Program, mengintegrasikan komponen pembiayaan ke dalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) serta melaksanakan pembahasan anggaran tahunan tersebut dengan sektor terkait. 2. Membantu keterpaduan perencanaan antara sektor terkait, dikaitkan dengan pendanaan Program. 3. Mengkaji perencanaan sektor terkait dikaitkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan. 4. Mengkontribusikan dan mengkaji dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) baik fisik maupun usulan pendanaan sebagai dasar penyusunan rencana tahunan. 5. Menyiapkan rancangan perincian dana yang tersedia dikaitkan dengan Cost Steps pendanaan Program dalam upaya antisipasi effektivitas penyusunan anggaran secara global. 6. Mengumpulkan data dalam upaya menunjang penyusunan rencana tahunan di Tingkat Kabupaten/Kota. 7. Melaksanakan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air. 8. Memfasilitasi pengembangan kegiatan penyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air. 9. Melakukan kajian terhadap perencanaan dan manajemen Program dikaitkan dengan pengadaan. Kualifikasi Bagian Perencanaan: 1. Pengalaman dalam program air minum dan penyehatan lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengetahui program dan mampu berkomunikasi dengan sektor terkait dalam mengembangkan program AMPL. 3. Memahami sistem penganggaran Pemerintah, khususnya dalam penyusunan RKA-K/L dan dokumen anggaran lainnya. 4. Berpendidikan minimal S1. 5. Bisa berbahasa Inggris. Bagian Monitoring dan Evaluasi Tugas Bagian Monitoring dan Evaluasi: 1. Merumuskan sistem monitoring secara sederhana bagi lingkungan DPMU. 2. Menginventarisasikan dan mengkaji laporan-laporan yang dikoordinir oleh DPMU, meliputi usulan dan permasalahan yang penting serta pendekatan inovatif yang dapat disebarluaskan ke daerah lain. Mengembangkan serta

2-18


PAMSIMAS

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. 11.

secara periodic memperbaharui ringkasan data inventarisasi diatas Menginformasikan data tersebut kepada staf PMU yang lain dan kepada sektor terkait di Pusat dan Propinsi. Mengidenfikasi permasalahan-permasalahan atas dasar hasil laporan dan perjalanan dinas, khususnya laporan staf DPMU. Mengakselerasikan laporan-laporan dari masing-masing desa. Memonitoring baik langsung maupun tidak langsung kendala yang menyebabkan keterlambatan laporan, khususnya dari daerah. Memberikan masukan terhadap perbaikan strategi dan perencanaan pelatihan yang selanjutnya akan digunakan untuk memfasilitasi sektor terkait. Mengumpulkan data hasil laporan daerah dan melakukan analisa terhadap semua data hasil pelaksanaan kegiatan di daerah sebagai bahan untuk penyusunan laporan. Memonitor kualitas persiapan dan pelaksanaan pelatihan termasuk diantaranya (a) penetapan target dan sasaran lokakarya, (b) pengembangan dan pelaksanaan metodologi pelaksanaan, (c) mengukur jumlah peserta pelatihan sesuai dengan yang direncanakan, (d) perencanaan petunjuk pemilihan peserta, materi panduan dan sistim logistiknya, (e) petunjuk perencanaan pembiayaan pelatihan dan (f) rencana evaluasi pelatihan. Setiap triwulan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Manajemen Program sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Project Progress Report/Laporan Pencapaian dan mengirimkan melalui e-mail kepada PPMU dan CPMU. Membantu Ketua DPMU untuk memonitor pelaksanaan Petunjuk Pengelolaan Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tingkat Masyarakat. Memastikan semua pihak yang berkepentingan terhadap semua Petunjuk Pelaksanaan diatas mendapatkan copy yang paling mutakhir.

Kualifikasi Bagian Monitoring dan Evaluasi: 1. Mempunyai pengalaman dalam melakukan monitoring program. 2. Menguasai program komputer, diutamakan yang mengetahui program database dan spread sheet. 3. Minimal lulusan S1. 4. Dapat berbahasa Inggris. Bagian Keuangan Bagian Keuangan bertugas untuk: 1. Mengkompilasi dan melakukan sistimatisasi terhadap laporan realisasi penyerapan dana untuk monitoring terhadap disbursment dana pinjaman setiap triwulanan dan laporan tengah tahunan (semi annual). 2. Mengkompilasi laporan kontribusi masyarakat. 3. Melakukan pengkajian keuangan RKM, mengadakan pemantauan atas pelaksanaannya baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada periode operasi dan pemeliharaannya serta melakukan pengkajian pengelolaan keuangan di tingkat Desa.

2-19


PAMSIMAS 4. Memfasilitasi pelatihan masalah administrasi dan keuangan tentang pelaksanaan peraturan yang berlaku dilingkungan IBRD dan Pemerintah RI. 5. Menyusun pelaporan realisasi pencairan dana pinjaman secara bulanan sesuai dengan permintaan Bank Dunia. 6. Monitoring pencairan dan penyerapan dana pinjaman secara terpadu. 7. Memfasilitasi semua pimpinan Program dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bahan audit BPKP. 8. Memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi BPKP. 9. Memonitor kemajuan pelaksanaan kontrak. 10. Setiap triwulan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IFR sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Financial Report/Laporan Keuangan. Kualifikasi Bagian Keuangan: 1. Berpengalaman dalam pengelolaan Program berbantuan Luar Negeri khususnya berkaitan dengan dana pinjaman minimal 5 tahun. 2. Mengetahui mekanisme dan sistem penganggaran pemerintah. 3. Minimal S1 yang diutamakan dari Akuntasi. 2.5

Tingkat Desa

2.5.1

Pemerintah Desa/Kelurahan Pemerintah Desa/Kelurahan, dalam hal ini Kepala Desa/Lurah, bertugas untuk: 1. Menyelenggarakan Roadshow(sosialisasi dan pembentukan OMS/Pokmas/LKD, KD) dan memfasilitasi musyawarah desa selanjutnya. 2. Menjamin terbentuknya OMS/Pokmas/LKD, KPP dan KD melalui forum musyawarah tingkat desa. 3. Membantu kelancaran proses persiapan usulan kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah desa. 4. Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. 5. Menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua OMS/Pokmas/LKD. (Apabila kontraktual maka aspek ini sepenuhnya menjadi kendali Satker Sementara) 6. Memfasilitasi KPP untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun. 7. Melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada TKK dengan diketahui oleh Tim Kecamatan. 8. Menerima prasarana hasil kegiatan dari Bupati/Walikota dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP.

2.5.2

Tim Kerja Masyarakat (TKM) Sejalan dengan konsep dan pendekatan Program yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan pelaksana kegiatan pembangunan disatu desa atau beberapa desa, maka perlu dibentuk Tim Kerja Masyarakat (TKM) yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desa bersangkutan secara demokratis dengan memperhatikan kesetaraan jender (gender balance) dalam melaksanakan kegiatan Program. Proses pemilihan serta pembentukan TKM tersebut akan dilakukan selama proses pemberdayaan masyarakat yang dikenal 2-20


PAMSIMAS dengan proses MPA/PHAST dilakukan di desa. Dimana TKM tidak boleh menerima upah dari kegiatan yang dilaksanakannya untuk tingkat desa. TKM diperkuat oleh SK Bupati/Walikota. 2.6

Bantuan Teknis Konsultan

2.6.1

Konsultan Manajemen Pusat (Central Management Advisory Consultant/CMAC) Konsultan Manajemen Pusat (Central Management Advisory Consultant/CMAC) pengadaannya dilaksanakan oleh CPMU. Dalam pengadaannya perlu diperhatikan kesetaraan jender, yang merupakan salah satu persyaratan Program. Konsultan Manajemen Pusat harus menyediakan tenaga ahli yang berkualitas baik internasional maupun tenaga ahli nasional dari bidang ekonomi, kesehatan, teknis, dan manajemen Program yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran PAMSIMAS. Konsultan Manajemen Pusat akan mendukung CPMU dalam implementasi strategi dan kebijakan, penyusunan pedoman, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program dan keberlanjutan paska Program. Tenaga ahli akan bekerja sama dengan instansi/unit pelaksana Program dalam melaksanakan tugasnya dan bekerja sama dengan tenaga ahli lain pada seluruh tingkatan baik di pusat, propinsi maupun daerah. Konsultan Manajemen Pusat, melalui Team Leader, berkewajiban dalam mengendalikan dan mengawasi kemajuan pekerjaan, keluaran dan outcomes dari setiap tenaga ahli. Dalam pelaksanaaannya CPMU akan memberikan arahan kepada Konsultan Manajemen Pusat melalui team leader, dan diteruskan kepada tenaga ahli sektoral sesuai dengan bidangnya. Secara rinci, tugas Konsultan Manajemen Pusat adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Menyiapkan dukungan teknis dan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dengan pendekatan dan metodologi yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; Membantu CPMU dalam mengadministrasikan dan mengelola penyelenggaraan program dan Program. Membantu CPMU dalam mempersiapkan rencana dan jadual pelaksanaan Program. Membantu CPMU dalam memantau dan menjamin kelancaran pelaksanaan Program. Membantu CPMU dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk menyiapkan Kerangka Acuan (Terms of Reference), permintaan Surat Persetujuan Bank Dunia, dan lainnya. Membantu CPMU dalam melaksanakan pengadaan dan melakukan supervisi terhadap tugas Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS. Membantu CPMU dalam menyusun laporan dan auditing dari pelaksanaan Program.

2-21


PAMSIMAS 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2.6.2

Membantu CPMU dalam mempersiapkan dan menyampaikan Project Managemen Report (IFR) setiap triwulan kepada kepada Tim Pengarah dan Bank Dunia. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang relevan guna menjamin keberhasilan pelaksanaan Program. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program termasuk menyusun mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi. Memberikan bantuan dan dukungan teknis kepada PPMU dan DPMU apabila diperlukan. Membantu CPMU dalam melakukan kegiatan teknis. Membantu CPMU dalam penyusunan pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan Program. Melaksanakan program pelatihan bagi konsultan ditingkat Kabupaten dan Kecamatan melalui Pihak III pada tahun pertama pelaksanaan.

Konsultan Manajemen Propinsi (Provincial Management Consultant/PMC) Konsultan Manajemen Propinsi (Provincial Management Consultant/PMC) pengadaanya dilaksanakan oleh CPMU. Dalam pengadaannya perlu diperhatikan kesetaraan jender, yang merupakan salah satu persyaratan Program. PMC akan menyediakan tenaga ahli yang berpengalaman dari tenaga ahli manajemen program, tenaga ahli sanitasi dan PERILAKU HIGIENIS , tenaga ahli Air Minum dan Sanitasi, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Konsultan Manajemen Propinsi (PMAC) bertugas untuk memberikan dukungan teknis kepada propinsi dalam hal ini mendukung PPMU dalam implementasi program dan dalam perluasan dan pengarusutamaan pendekatan pemberdayaan masyarakat, konsultan ini berada di salah satu ibu kota propinsi yang menjadi daerah kerjanya. Pendampingan teknis ini akan mendukung pencapaian sasaran dan outcomes PAMSIMAS melalui dukungan teknis dalam manajemen Program, dukungan teknis dan monitoring-evaluasi di tingkat propinsi, dan dukungan teknis dalam pelaksanaan Program dan keberlanjutan paska Program di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan dan desa. Tenaga ahli tingkat propinsi akan berkedudukan di PPMU yang berada di ibukota propinsi dari masing-masing propinsi. Sementara tenaga ahli tingkat kabupaten/kota akan berkedudukan di DPMU, dimana dalam pelaksanaannya sebagian besar waktu dari tenaga ahli tersebut berada di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Tim fasilitator masyarakat (TFM) akan berkedudukan di desa yang menjadi wilayah penugasannya. Konsultan akan bekerjasama dengan instansi terkait dan tenaga ahli di semua tingkatan baik dari pusat, propinsi, kabupaten sampai tingkat desa. Konsultan Manajemen Propinsi akan berkoordinasi dengan PPMU dan DPMU dalam melaksanakan tugas. Secara rinci tugas PMC adalah: 1.

Membantu PPMU dalam mensosialisasikan pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan Program di semua kabupaten/kota dan instansi terkait. 2-22


PAMSIMAS 2.

Membantu PPMU dan DPMU dalam mengadministrasikan dan mengelola penyelenggaraan program. 3. Membantu PPMU dan DPMU dalam mempersiapkan rencana (termasuk penguatan kelembagaan) dan jadual pelaksanaan Program 4. Membantu PPMU dan DPMU dalam melaksanakan pendampingan teknis dan kegiatan promosi PERILAKU HIGIENIS dan sanitasi. 5. Mengendalikan dan memfasilitasi Tim Fasilitator Masyarakat dalam melaksanakan tugas pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat. 6. Membantu PPMU dan DPMU dalam memantau dan menjamin kelancaran pelaksanaan Program, termasuk pemantauan yang berkelanjutan. 7. Membantu PPMU dan DPMU dalam melaksanakan pengadaan dan melakukan supervisi terhadap tugas Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS. 8. Membantu PPMU dan DPMU dalam menyusun laporan dan auditing dari pelaksanaan Program, termasuk dalam Project Management Report dan menyampaikan kepada CPMU. 9. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang relevan guna menjamin keberhasilan pelaksanaan Program. 10. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam perluasan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi. 11. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program termasuk menyusun mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi.

2.6.3

Fasilitator Masyarakat (FM) atau Community Facilitator (CF) Fasilitator masyarakat adalah tenaga pendamping yang telah dilatih sehingga mempunyai keterampilan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk memutuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatannya. Setelah dilatih mereka dikontrak untuk pelaksanaan Program PAMSIMAS dibawah supervisi dan bimbingan para konsultan kabupaten sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pengadaan fasilitator masyarakat melalui proses “pengadaan” dengan tahap pelatihan dan “pembentukan” karakter. Dalam melaksanakan kegiatannya FM akan bekerja sebagai tim yang terdiri dari 3 orang minimal satu anggota tim adalah perempuan, dengan latar belakang pendidikan: 1. Teknik; 2. Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan; 3. Pemberdayaan Masyarakat. Setiap Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) akan bertanggung jawab untuk menangani 3-5 desa per tahun tergantung dari kondisi geografis dan penyebaran desa lokasi Program. Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan FM akan berkerja sebagai tim untuk menghadapi masalah di tingkat masyarakat yang cukup beragam dan mencakup antara lain masalah teknis, masalah sosial 2-23


PAMSIMAS budaya, dan masalah perilaku yang membutuhkan ketrampilan yang berbedabeda. Pengadaan TFM melalui proses pemilihan calon dari Kabupaten/Kota dan Propinsi melalui seleksi yang dilakukan di pusat. Setelah terpilih, kepada TFM tersebut diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, yang akan diatur dalam manual pengadaan TFM. Selama proses ini berjalan, setiap anggota tim dapat belajar dan menghimpun pengalaman kerja, hingga dikemudian hari dapat menjadi pembina masyarakat yang tangguh. Selesai pelatihan, TFM akan dikontrak oleh perusahaan/firm dan dilibatkan dalam pelaksanaan Program dibawah supervisi dan bimbingan para konsultan tingkat Propinsi Secara operasional TFM bertanggung jawab pada Pemerintah Daerah melalui DPMU. Pada saat Program berakhir masa pelaksanaannya,TFM tersebut merupakan asset daerah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan lain, terutama kegiatan pembangunan yang berbasis pada peran serta masyarakat. Sesuai konsep Program, proses tersebut diatas merupakan salah satu kegiatan komponen pemberdayaan masyarakat (capacity building). FM memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) mendampingi pelaksanaan kegiatan dan tidak boleh berperan sebagai pemasok dan kontraktor. Setiap tim fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Memfasilitasi dan membantu masyarakat untuk dapat membentuk dan membantu pemilihan anggota TKM secara demokratis dengan memperhatikan kesetaraan jender dan kesetaraan kaya miskin. 2. Melakukan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat pada periode pembuatan RKM, periode pelaksanaan konstruksi sarana air bersih dan sanitasi, dan periode paska konstruksi, yang diantaranya meliputi: a. Pelaksanaan Rapid Technical Asessment (RPA) bersama dengan masyarakat desa setempat; b. Bantuan dan bimbingan kepada masyarakat dalam menyiapkan RKM dengan menggunakan metodologi MPA/PHAST; c. Bantuan dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan air dan sanitasi dan menyusun strategi untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan metodologi MPA/PHAST; d. Pelaksanaan survey teknis dan pembuatan DED; e. Upaya pro-aktif dalam menghimpun sumber daya masyarakat agar dapat memenuhi konstribusi yang dipersyaratkan; f. Pelaksanaan pelatihan (on-the job training) dan supervisi dalam pelaksanaan konstruksi dengan pendekatan swakelola masyarakat; g. Pemberian dukungan dan bantuan teknis pada TKM sebagaimana diperlukan;

2-24


PAMSIMAS

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

h. Pelaksanaan pelatihan (on-the-job training) dan supervisi untuk masalah operasional, perawatan dan perbaikan sarana Air Bersih & Sanitasi; i. Pendampingan dan pelatihan TKM dalam mengelola dana bergulir sanitasi; j. Bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan monitoring sendiri pada pelaksanaan Program dan juga paska Program. Bertindak sebagai penghubung dan penengah antara TKM dan Konsultan Manajemen Kabupaten. Pendampingan dalam pengelolaan dana sehingga kegiatan di lapangan dapat berjalan secara efisien. Mengambil inisiatif untuk mendapatkan dan memberikan informasi kepada pelaksana Program sejenis untuk menghindari tumpang tindih dan secara bersama dapat mencari solusi dan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menerima keluhan dan pertanyaan tentang Program dan membantu meyakinkan adanya keterbukaan dalam manajemen Program di setiap desa binaan. Memberdayakan TKM dibidang administrasi & keuangan. Melaporkan semua perkembangan kegiatan didesa lokasi Program didaerah binaan setiap bulan kepada PMU Kabupaten. Menyusun data disaggregasi jender dari setiap tahapan kegiatan input, proses, output, dan outcomes. Dimungkinkan melakukan tindakan turun tangan untuk memastikan kondisi pelibatan dan peranserta gender dalam setiap kegiatan.

2-25


PAMSIMAS

BAB 3 PERENCANAAN 3.1

Umum Bab perencanaan secara umum membahas mengenai kegiatan dalam persiapan yang dirinci menjadi 4 kegiatan, yaitu: 1. Penentuan Lokasi 2. Strategi Perencanaan Program 3. Penyusunan RKM dan Konsolidasi Perencanaan 4. Mekanisme Perencanaan Anggaran

tahap

Perencanaan perlu dilakukan untuk memperkecil kesalahan dalam pelaksanaan/implementasi program PAMSIMAS, agar mencapai hasil (output) dan dampak (outcome) yang optimal bagi masyarakat penerima manfaat, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Jadi perencanaan merupakan awal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan atau berarti program PAMSIMAS dilakukan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan (pelatihan, pendampingan, advokasi dsb). 3.2

Tujuan Perencanaan Tujuan Perencanaan adalah mempersiapkan program PAMSIMAS dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan yang ditetapkan pada penentuan kebijakan PAMSIMAS dalam Financing Agreement (FA) dan Project Appraisal Document (PAD)

3.3

Lingkup Perencanaan Perencanaan mencakup penentuan propinsi dan kabupaten/kota sasaran, penentuan desa sasaran, kegiatan penyiapan dan pengkondisian masyarakat, pendampingan masyarakat, penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), dan penyiapan dana yang perlu dialokasikan dalam DIPA.

3.3.1

Kegiatan Penentuan Lokasi Pemilihan Propinsi Pemilihan propinsi menggunakan data dari Human Development Report 2004 khususnya untuk Human Development Index dan Human Poverty Index. Propinsi dirangking berdasarkan kedua Index diatas. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan penetapan rangking propinsi berdasarkan data susenas, 2004. Kriteria Pemilihan Propinsi: a. Index Kemiskinan berdasarkan data survei nasional b. Terbatasnya akses terhadap air minum dan sanitasi berdasarkan data survei nasional c. Prevalensi penyakit terkait air dan sanitasi tinggi berdasarkan data survei nasional

3-1


PAMSIMAS d. Bukan daerah CWSHP (Community Water Supply and Health Project) e. Mengikuti Lokakarya pertama yaitu sosialisasi program dan penjaringan minat Pemilihan Kabupaten/Kota Kriteria Penentuan Kabupaten/Kota Pemilihan kabupaten, dari propinsi terpilih dengan kriteria tersebut di atas, dapat ikut dalam PAMSIMAS. Konfirmasi pemilihan didasarkan pada surat minat dari pemerintah kabupaten/kota dan persetujuan untuk menyediakan dana pendamping dan personilnya yang dipergunakan untuk mendanai program pendamping di kabupaten/kota bersangkutan. PAMSIMAS ditargetkan untuk mencakup 5.000 desa yang dinilai pada saat persiapan program, selain itu pemerintah kabupaten/kota: 1. Membuat pernyataan minat keikutsertaan dalam program PAMSIMAS; 2. Bersedia menyediakan dana pendamping minimal sebesar 10% dari total hibah desa (Rp. 27.500.000/desa). 3. Bersedia membentuk organisasi pengelola program; 4. Menyediakan dana pendukung untuk operasional penyelenggaraan program di tingkat Kabupaten/Kota; 5. Bersedia melaksanakan replikasi desa, dengan jumlah desa replikasi berdasarkan kemampuan fiskal kabupaten/kota sebagai berikut : a. Kabupaten/Kota ber-kapasitas fiskal rendah, minimal mereplikasi 1 desa, untuk tiap 10 desa peserta PAMSIMAS. b. Kabupaten/Kota ber-kapasitas fiskal sedang, minimal mereplikasi 2 desa, untuk tiap 10 desa peserta PAMSIMAS. c. Kabupaten/Kota ber-kapasitas fiskal tinggi, minimal mereplikasi 3 desa, untuk tiap 10 desa peserta PAMSIMAS1. Penyelenggaraan replikasi desa dilakukan mulai tahun ke-2 dan seterusnya serta didanai sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, termasuk di dalamnya penyediaan tenaga pendamping/fasilitator.

Sesuai hasil rapat tim pengarah pusat tanggal 20 April 2006, di Ruang Rapat Bina Program Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

1

3-2


PAMSIMAS Pemilihan Desa Secara sistematis proses pemilihan desa sasaran PAMSIMAS dilaksanakan sesuai diagram di bawah ini :

SOSIALISASI PROYEK DI TINGKAT KABUPATEN

SOSIALISASI PROYEK DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN

Penyelenggara Peserta Output

Penyelenggara Peserta Output

: TKK dan DPMU : Aparat dan perwakilan masyarakat desa/ kelurahan serta aparat kecamatan (baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin) yang akan dilibatkan dalam proyek. : Peserta mengerti tentang proyek dan mampu untuk melaksanakan Sosialisasi Proyek di tingkat desa/ kelurahan.

: Aparat Desa/Kelurahan : Masyarakat desa/ kelurahan yang akan dilibatkan dalam proyek : peserta dapat mengerti tentang proyek dan peran dan tanggungjawabnya bila ikutserta dalam proyek.

PERNYATAAN MINAT MASYARAKAT

Masyarakat melakukan pertemuan formal maupun informal, dari tingkat dusun/ RW sampai desa/ kelurahan, untuk menentukan apakah akan ikut serta dalam proyek atau tidak. Minat masyarakat ini harus dibuat dalam Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan dalam PAMSIMAS (SPMKP). (1 BULAN)

PENETAPAN DESA/ KELURAHAN SEBAGAI LOKASI PROYEK

Desa/ kelurahan yang berninat (ditunjukkan dengan SPMKP kemudian ditetapkan sebagai desa/ kelurahan sasaran penerima proyek dalam daftar pendek (short list) desa/ kelurahan oleh Tim Koordinasi Kabupaten. (1 BULAN)

Gambar 3-1. Diagram Proses Pemilihan Lokasi Program PAMSIMAS

Penetapan desa dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dengan mengacu pada surat minat masyarakat2 dan selanjutnya dibuat daftar prioritas (ranking) desa sasaran dengan indikator sebagai berikut : Kriteria Pemilihan Desa No 1 2 3 4 5

KRITERIA LOKASI Indeks kemiskinan Desa/ Kelurahan yang tinggi Desa/ kelurahan yang terbatas akses terhadap air minum (rawan air) Desa/ kelurahan yang terbatas akses terhadap sanitasi Desa/ kelurahan dengan prevalensi penyakit diare/ terkait air yang tinggi Desa/ kelurahan yang belum mendapatkan program sejenis (air minum & sanitasi) dalam 2 tahun terakhir

SUMBER DATA Podes 2005 Potdes, PU, Dinkes Potdes, PU, Dinkes Dinkes/ Puskesmas Bappeda, PU, Dinkes

Gambar 3-2. Kriteria Pemilihan Desa Surat minat masyarakat mencakup termasuk kesanggupan memenuhi persyaratan program (kontribusi dana tunai sebesar 4% dan natura [seperti material lokal, tenaga kerja lokal] /in-kind minimal 16% dari total biaya RKM).

2

3-3


PAMSIMAS

Proses pemilihan desa ini sangat penting, terkait dengan pencantuman jumlah desa sebagai tolok ukur dalam DIPA3 Satuan Kerja Penyelenggaraan PAMSIMAS Kabupaten/Kota. Dengan demikian, proses pemilihan desa harus masuk dalam penetapan DIPA sebagai lampiran yang dapat disusulkan sebelum pencairan DIPA. Untuk tahun pertama (2007), jumlah desa sasaran sudah ditentukan dari pusat, yaitu 9 desa/kelurahan per Kabupaten/Kota. Sedangkan nama-nama desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan Kriteria Pemilihan Desa Sasaran (gambar 3-2). Untuk tahun berikutnya, jumlah maksimal desa sasaran PAMSIMAS adalah 24 desa (2008) dan 17 desa (2009) per Kabupaten/Kota. 3.3.2

Strategi Perencanaan Program 1. Sumber dana PAMSIMAS berasal dari APBN Murni, APBN PLN, APBD Kabupaten/Kota dan Masyarakat. 2. Dana APBN dialokasikan melalui Satker di Pusat, Satker di Propinsi dan Satker di Kabupaten/Kota. 3. Dana APBD Kabupaten/Kota diutamakan sebagai dana pendamping untuk Hibah Desa dan operasional program di lapangan seperti pembinaan teknis, penyuluhan perilaku higienis, pelatihan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan di Kecamatan/desa dan kegiatan lain yang spesifik/khusus di daerah. 4. Dana yang disediakan dari APBN atau APBD tidak bisa diganti dengan PLN (RK). 5. Penyusunan RKM selambat-lambatnya dapat diselesaikan pada bulan Agustus, sehingga masih mempunyai kesempatan untuk mencairkan dana kegiatan fisik. 6. Usulan target desa per tahun ditentukan berdasarkan kemampuan pendanaan dan jumlah tim TFM di masing-masing Kabupaten. 7. Satu Tim TFM diperkirakan dapat memfasilitasi 3-5 desa yang dapat disebarkan pada 2-3 kecamatan. Beban kerja TFM pada tahun ke 2 akan ditinjau kembali berdasarkan kinerja dan kondisi masing-masing kabupaten/kota

3.3.3

Penyusunan RKM dan Konsolidasi Perencanaan a. Penyusunan RKM Setelah suatu lokasi (desa) terpilih sebagai peserta program PAMSIMAS maka akan dilakukan kegiatan tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap paska program. Tahapan dan prosedur perencanaan dan penyusunan RKM sesuai dengan Gambar 3-3. Setelah melalui tahap penyaringan maka diumumkan desa yang masuk dalam daftar pendek (short list) penerima program pada tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan dari TKK. Perencanaan di tingkat desa dilakukan dengan melakukan identifikasi dan analisis situasi mengenai kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan, sehingga tersusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM). RKM merupakan suatu dokumen hasil

3

Nama desa masuk dalam DIPA sebagai lampiran tolok ukur,

3-4


PAMSIMAS perencanaan patisipatif yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan komponen kegiatan dalam program PAMSIMAS. Dokumen ini berbentuk proposal kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat. RKM dalam program PAMSIMAS dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) I Dokumen ini secara umum mencakup rincian tentang rencana kegiatan: pelaksanaan pelatihan masyarakat; kegiatan pembangunan sarana air minum di masyarakat; maupun pembangunan sarana air minum di sekolah (merupakan kesatuan sistem dengan sarana air minum untuk masyarakat). 2. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) II Dokumen ini secara umum mencakup rincian tentang rencana kegiatan: pelaksanaan pelatihan penguatan badan pengelola; pelatihan tentang perilaku higienis dan implementasi program Perilaku Higienis di masyarakat dan sekolah; serta pembangunan sarana sanitasi untuk sekolah dan atau tempat-tempat umum (misal : puskesmas). Proses penyusunan RKM I dan II secara garis besar diilustrasikan sebagaimana pada Gambar 3-3. Secara rinci, proses penyusunan RKM I dan RKM II dijabarkan dan mengacu pada Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan di Tingkat Masyarakat (gambar 33).

3-5


PAMSIMAS PROSES PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) I

Kegiatan ini meliputi Identifikasi dan Analisis Situasi, Pertemuan Pleno Desa untuk Membahas Hasil Identifikasi dan Analisis Situasi dan Pembentukan Tim Kerja Masyarakat, Pemilihan Opsi untuk RKM I, Pertemuan Pembahasan Opsi RKM I, Penyusunan RKM I, Pertemuan Pembahasan RKM I, dan Pengajuan RKM I. RKM kemudian dievaluasi untuk disetujui.

PELAKSANAAN COMMUNITY LED TOTAL SANITATION (CLTS)

Kegiatan ini dilakukan untuk memicu peningkatan akses terhadap sarana sanitasi dan bebas dari buang air besar di sembarang tempat.

PELAKSANAAN PELATIHAN DI TINGKAT MASYARAKAT

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas TKM dan masyarakat agar terampil dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan dalam RKM.

PELAKSANAAN KONSTRUKSI AIR DI MASYARAKAT DAN SEKOLAH, DAN PENYIAPAN TKM SEBAGAI BADAN PENGELOLA

Kegiatan ini dilakukan untuk membangun sarana air di masyarakat dan sekolah , setelah itu dilakukan penyiapan TKM sebagai Badan Pengelola.

PROSES PENYUSUNAN RKM II

Kegiatan ini meliputi Pertemuan Pemilihan Opsi untuk RKM II ,Penyusunan RKM II, Pertemuan Pembahasan RKM II, dan Pengajuan RKM II.

PELAKSANAAN PELATIHAN PENGUATAN BADAN PENGELOLA

Kegiatan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas TKM sebagai badan pengelola agar dapat menjaga keberlanjutan program.

PELATIHAN TENTANG PERILAKU PERILAKU HIGIENIS DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PERILAKU HIGIENIS DI MASYARAKAT DAN SEKOLAH

Sebelum program peningkatan PERILAKU HIGIENIS dilaksanakan maka sebelumnya dilakukan Pelatihan PERILAKU HIGIENIS untuk guru, tenaga kesehatan, dan unit kesehatan TKM/Badan pengelola. Pelaksanaan kegiatan PERILAKU HIGIENIS kemudian dilakukan di masyarakat dan sekolah.

PEMBANGUNAN SARANA SANITASI UNTUK SEKOLAH

PENGELOLAAN SARANA AIR MINUM , SANITASI, DAN PROGRAM KESEHATAN

Sarana sanitasi (jamban) dibangun di sekolah yang ada dalam lingkungan desa dengan mempertimbangkan jenis dan jumlah desa.

Tahap ini merupakan kegiatan-kegiatan pasca konstruksi yang dilakukan baik oleh TKM/Badan Pengelola bersama-sama dengan masyarakat.

Gambar 3-3 Sistem dan Prosedur Penyusunan RKM b. Konsolidasi Perencanaan Tingkat Kabupaten Berdasarkan pada RKM dan rencana pelaksanaan kegiatan, DPMU menyusun perencanaan kebutuhan anggaran pelaksanaan untuk pendanaan tahun berikutnya. Kegiatan ini harus sudah dapat disiapkan pada bulan Mei, untuk dapat diusulkan dan diajukan ke Propinsi (melalui PPMU) dan tingkat Pusat (melalui CPMU). Selain itu, DPMU harus mempersiapkan tersedianya dana pendamping untuk pembiayaan RKM melalui APBD Kabupaten/Kota. Untuk itu kebutuhan dana APBD Kabupaten/Kota

3-6


PAMSIMAS diajukan PPMU melalui TKK, untuk diteruskan pada proses pengajuan anggaran. Hal ini terutama terkait dengan kebutuhan dana sebesar 10% sebagai dana pendamping pembiayaan rencana kerja masyarakat. c.Konsolidasi Perencanaan Tingkat Propinsi Berdasarkan usulan DPMU dan mempertimbangkan rencana pelaksanaan tahun berikutnya serta masukan dari PPIU, pada setiap bulan Juni, PPMU menyusun perencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran, terkait dengan kegiatan pendampingan dan penguatan kelembagaan, serta pelaksanaan RKM tingkat desa. Usulan ini diajukan dan disampaikan kepada CPMU untuk dipersiapkan dalam DIPA tahun berikutnya. d. Konsolidasi Perencanaan Tingkat Pusat Berdasarkan pada pengajuan dana PPMU, DPMU dan CPIU serta rencana pelaksanaan kegiatan, CPMU menyusun perencanaan kebutuhan anggaran pelaksanaan untuk pendanaan tahun berikutnya. Kegiatan ini harus sudah dapat disiapkan pada bulan Juni (akhir), untuk dapat diusulkan dan diajukan ke Departemen untuk mendapatkan alokasi anggaran. Alokasi pendanaan yang dilakukan CPMU, termasuk penyiapan DIPA Pusat, Propinsi, dan Kabupaten. Selain itu, CPMU harus menyiapkan rencana pendanaan yang harus mencakup seluruh Implementing Unit. e. a Block Grant Dana block grant PAMSIMAS per kabupaten untuk tahun I (2007) telah ditetapkan target penganggarannya, yaitu 9 desa.

3-7


PAMSIMAS No

Kegiatan

Lokasi

Tahun 1 (2007)

Personil/Fasilitator 1

1

Identifikasi, Analisis Situasi

2 3

RKM I CLTS

4

5 6 7 8

Desa

DPMU & CPIU Tim Koordinasi Kabupaten Tim Teknis Kabupaten Tim Fasilitator Masyarakat

Pelatihan Penyiapan TKM Opsi RKM II Pembahasan Pengajuan RKM II Evaluasi Proposal (1 bulan) Pelatihan/Penguatan TKM Pelatihan Perilaku Higienis Pembangunan Sarana Sanitasi

8

Konsolidasi Perencanaan Tingkat Kabupaten (DED, Anggaran, Dana Pendamping)

Kabupaten

DPMU & CPIU

9

Konsolidasi Perencanaan Tingkat Propinsi (Anggaran, Pendampingan, Penguatan TKM, Pelaksanaan RKM)

Propinsi

DPMU & CPIU

Konsolidasi Perencanaan Tingkat Pusat (DIPA Pusat, Propinsi, Kab/Kota)

Pusat

10

2

3

4

5

6

Tim Koordinasi Propinsi Tim Teknis Propinsi

CPMU & PPIU Tim Koordinasi Pusat CMAC

Gambar 3-4 Jadwal Mekanisme dan Konsolidasi Perencanaan

3-1

7

8

Tahun 2 (2008) 9

10

11

12

1

2

3

4


PAMSIMAS 3.3.4

Mekanisme Perencanaan Anggaran DPMU masing-masing Kabupaten/Kota harus merencanakan target kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun sesuai perkiraan target desa yang akan dicapai, sehingga dapat dihitung jumlah biaya yang dibutuhkan . Hasil perencanaan dan perhitungan tersebut disampaikan kepada TKK untuk di proses lebih lanjut melalui Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kabupaten, dan juga disampaikan ke PPMU di Propinsi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupate/Kota dapat menghitung kebutuhan dana untuk Program PAMSIMAS. Kebutuhan dana tersebut kemudian dapat diusulkan ke APBN melalui pertemuan Konsultasi Nasional yang setiap tahun diselenggarakan pada bulan Maret atau awal April. Untuk mempermudah proses perencanaan melalui mekanisme Rakorbang – Konas, maka sebelum penyelenggaraan Rakorbang, program PAMSIMAS perlu menyelenggarakan pertemuan oleh DPMU sebelum Rakorbang di Kabupaten, agar hasil pertemuan dapat disampaikan pada Rakorbang di Kabupaten dan PPMU PAMSIMAS untuk mencegah keterlambatan dan ketidaktahuan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi dalam menyediakan dana pendamping, terutama dalam bentuk pembiayaan program pendamping. Data yang diterima oleh PPMU diolah dalam pertemuan perencanaan program tingkat propinsi sebelum pertemuan Rakorbang Propinsi, adapun hasil pertemuan oleh PPMU disampaikan kepada Tim Teknis Propinsi (TTP) untuk disampaikan kepada TKP untuk dibahas dalam pertemuan Rakorbang Propinsi. Untuk itu data perencanaan yang akan dibahas berasal dari Rakorbang Kabupaten dan TKP. Hal yang sama dilakukan CPMU dengan mengolah dan menganalisis seluruh hasil pertemuan perencanaan program dari masing-masing Kabupaten, Propinsi dan Unit terkait di tingkat Pusat untuk dijadikan usulan Program PAMSIMAS secara keseluruhan kepada Pemerintah Pusat dalam menyediakan dana Program. Sehubungan dengan siklus perencanaan tahunan yang berlaku selama ini, maka jadwal perencanaan dapat diusulkan disesuaikan dengan jadual perencanaan dan pengajuan anggaran. Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pertemuan Pra-Rakorbang antara lain: 1. Jumlah biaya program untuk Kabupaten/Propinsi bersangkutan 2. Rincian Kegiatan yang dibiayai PLN 3. Rincian Kegiatan yang dibiayai APBD 4. Rincian Kegiatan yang dibiayai APBN 5. Proporsi pendanaan untuk kegiatan yang memerlukan dana pendamping secara bergandeng (Proporsional untuk kegiatan yang sama) 6. Volume masing-masing jenis kegiatan serta unit cost-nya.

3-1


PAMSIMAS

Proses perencanaan jumlah desa dan alokasi dana secara sistematis diilustrasikan sebagaimana gambar 3-5.

Identifikasi Analisis Situasi

RKM I

CLTS Pelatihan Penyiapan TKM

Opsi RKM II Pembahasan Pengajuan

RKM II

Pelatihan/Penguatan TKM

Pelatihan Perilaku Higienis

Pembangunan Sarana Sanitasi dan Program Kesehatan

DPMU

PPMU

CPMU

* DED * Anggaran * Dana Pendamping

* Usulan DPMU * Input PPMU

DESA

KAB/KOTA

- Anggaran - Pendamping - Penguatan TKM - Pelaksanaan RKM

* Usulan PPMU * Usulan DPMU & CPIU

- DIPA Pusat - DIPA Propinsi - DIPA Kab/Kota

PROPINSI

PUSAT

Gambar 3-5 Penyusunan RKM dan Perencanaan Anggaran sesuai Jumlah Desa Sasaran (untuk 2008 - dst)

3-2


PAMSIMAS 3.3.4.1 Kategori Komponen Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan antara lain adalah kategori pembiayaan dan komponen program. a. Kategori Pembiayaan Kategori yang telah disepakati dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS yang dibiayai IDA berdasarkan sumber dana dapat dirinci menjadi beberapa kategori, yaitu: 1.

Barang, Lokakarya dan Workshop dari Komponen A dan E meliputi antara lain: Materi Pendidikan, Pekaksanaan Pelatihan, Peralatan Kantor, (100% untuk foreign expenditures, 100% local expenditures / ex-factory dan 80% pembelian lokal)

2.

Barang, Lokakarya dan Workshop dari Komponen B meliputi antara lain: Materi Pendidikan, Peralatan Kantor, (100% untuk foreign expenditures, 100% local expenditures / ex-factory dan 80% pembelian lokal)

3.

Kategori Hibah digunakan untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi (70% dari dana hibah).

4.

Kategori Konsultan Services atau Jasa Konsultan untuk pembiayaan Konsultan Internasional, Konsultan Lokal, Monitoring, Studi, maksimal 40 % dari dana yang diperlukan.

5.

Kategori Manajemen Program atau Project Management mencakup antara lain: biaya perjalanan, pertemuan dan workshops, biaya kantor, dan biaya operasional dan pemeliharaan kantor, termasuk biaya sewa kendaraan (60% dibiayai GOI dan 40% dibiayai Bank Dunia).

Seluruh komponen dan kategori pembiayaan tercantum dalam Financing Agreement (FA) tidak dapat dirubah, oleh sebab itu didalam proses penganggaran dan pencairan dana harus diperhatikan agar kategori dana sharing pembiayaan sesuai kesepakatan. Apabila tidak sesuai (tidak benar) maka sekalipun kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, tidak dapat dibayar oleh Bank Dunia. b. Komponen Program 1. Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan, komponen ini akan mendukung proses pemberdayaan pada tingkat masyarakat, kabupaten, dan propinsi. Kegiatan yang dilaksanakan dalam komponen ini akan mendukung dan memfasilitasi pembangunan berbasis masyarakat (CDD) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola prasarana air minum, sanitasi, peningkatan kesehatan lingkungan, serta meningkatkan kemampuan dan membangun komitmen pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten dalam upaya mendukung penguatan sistem dan replikasi program pada daerah lain yang belum menjadi target dari program PAMSIMAS.

C:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc

3-3


PAMSIMAS 2. Komponen 2: Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi, dilakukan melalui pendekatan MPA dan PHAST (participatory hygiene and sanitation transformation), sehingga sikap higienis menjadi perilaku keseharian di sekolah dan masyarakat, selain itu diharapkan siswa sekolah dapat menyebarkan perilaku kesehatannya kepada keluarga. Sedangkan pendekatan pada elemen masyarakat seperti sanitarian, ibu rumah tangga dan penyuluh masyarakat lainnya, diharapkan dapat merubah system nilai dalam penggunaan air dan kesehatan. 3. Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum, komponen ini menyediakan pilihan teknis terhadap penyediaan prasarana air minum untuk masyarakat dan sanitasi umum untuk wilayah peri-urban. Setiap pilihan prasarana sudah dijelaskan aspek keuntungan dan kerugiannya. Masyarakat yang sudah diberdayakan, dapat menentukan jenis prasarana, melaksanakan perencanaan dan pembangunan fisik, serta dapat mengelola operasional dan pemeliharaan prasarana yang akan dibangun. 4. Komponen 4: Hibah Pengembangan Sosial-Ekonomi Lokal, menyediakan insentif melalui dua jalur hibah, yaitu (i) jalur hibah kepada pemerintah kabupaten/kota; (ii) jalur hibah kepada masyarakat. Hibah diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu melaksanakan replikasi program dengan baik, dan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi lokal kepada desa yang mampu melaksanakan program dengan baik, meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat, dan memobilisasi masyarakat dengan baik untuk meningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan sesuai dengan proposal yang diajukan. 5. Komponen 5: Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Program, dengan menyediakan dukungan teknis pelaksanaan program komponen 1,2,3 dan memberikan dukungan teknis kepada unit pelaksana (implementation agency). Dukungan teknis terdiri dari (i) dukungan teknis untuk kegiatan pelatihan sektoral, peningkatan kelembagaan, kesehatan, sanitasi, dan air minum pada tingkat desa, kabupaten/kota, propinsi dan tingkat pusat; (ii) Monitoring pengelolaan program dan kualitas pelaksanaan, monitoring-evaluasi finansial dan teknis serta laporan setiap komponen program; (iii) evaluasi dari outcomes program. 3.3.4.2 Hubungan Komponen dan Kategori Dalam upaya memudahkan dalam perencanaan dan pengelolaan pengganggaran, perlu dipahami hubungan antara komponen dan kategori. Komponen adalah kelompok kegiatan yang mempunyai sifat dan tujuan yang sama. Pembiayaan dari satu atau beberapa kegiatan dalam setiap komponen program dibedakan dalam kategori pembiayaan sesuai sifat kegiatannya. Untuk memasukkan rincian kegiatan tersebut ke dalam dokumen anggaran tahunan, pencantumannya menggunakan kode yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.


3-4


PAMSIMAS Gambar 3-6. Korelasi Component/Category dan Expenditure Account dengan Klasifikasi Anggaran Kategori No.

Uraian

Presen tase (%)

Kode Kegiatan

Kode Sub Kegiatan

Kode Satker

Expenditure Account

I. 1.

Community Empowerment and Local Institutional Development Implementation of CDD processess at community level A. Road show

- Printing materials for roadshows - Conduct roadshows to province

district, Sub district B. Community Facilitator Training

- Conduct workshops and TOT for training providers for preparation of CFT Training

1

1

1 1

- Printing of CF training materials, books and manuals

- Annual upgrade CFT training (including providing Modules / Manual) at provincial level


1

Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of

100%

G_SH_A_EA

100%

OC_A_EA

100%

TW_A_EA G_SH_A_EA

100%

100%

TW_A_EA

3-5

5


PAMSIMAS the Project

C. Guidelines for Community empowerment

- Printing of Informed Choice Catalog of Water Supply and peri-urban Sanitation facilities

- Printing of guidelines and supporting materials for sustainability monitoring

1

1

Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

100%

G_SH_A_EA 2873

0474

0%

NBF_A_EA

100%

TW_A_EA

0%

NBF_A_EA

100%

TW_A_EA

0%

NBF_A_EA

D. TOT and reviews of training for community facilitation and institutional strengthening

- Conduct TOT for training providers for sustainability monitoring including Multi Stakeholder Assessment

1

- Conduct TOT for training providers for sustainability monitoring including Multi Stakeholder Assessment /a

1

- Training for provincial consultant/GOI staff in sustainability monitoring

1 - Training for provincial consultant/GOI staff in sustainability monitoring /b

1


Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

3-6

6


PAMSIMAS E. Conduct MPA stakeholder assessments at district level to assess performance in local government - service delivery using CDD approach F. Strengthening implementation at village level

- MPA/PHAST implementation and CAP preparation

- Support establishment of Village Implementation Teams

4

1

1

- Support Village level training pre implementation

1

- Support Village level training for implementation and post construction

1

40% Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

G. Conduct WSS Village Management Groups competitions H. Post construction pilot activities (10 districts) --> Workshop / meeting

DIST_NBF_A_EA

0% DIST_NBF_A_EA

0% DIST_NBF_A_EA

0%

0%

DIST_NBF_A_EA NBF_A_EA

0%

- Districts

1 - Districts /c

1


OC_A_EA

Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of

TW_A_EA

100% DIST_NBF_A_EA

100%

3-7

7


PAMSIMAS - Provinces

1 - Provinces /d

1

the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

--> Workshop / meeting I. Facilitate water management group forums J. Sosialisasi Pamsimas

- Sosialisasi PAMSIMAS kepada Pemda

- Sosialisasi PAMSIMAS kepada DPRD

2.

TW_A_EA

100% NBF_A_EA

0% 0%

1

1


NBF_A_EA NBF_A_EA

0% NBF_A_EA

0%

Development of mechanisms and capacities of provincial, district and sub-distric institutions for quality programs A. Orientation for MPA/PHAST and Sustainable WSS

2873

- To Provinces

1

- To districts

1


Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training

0012

TW_A_EA

0012

TW_A_EA

100%

100%

3-8

8


PAMSIMAS under Parts A and E of the Project B. Guidelines and workshops for Strengthening Capacity for Program Management - Workshops for government personnel to enhance quality of project management,

1

planning, financial management, monitoring and reporting - Workshops for government personnel to enhance quality of project management,

1

planning, financial management, monitoring and reporting - Institutional Strengthening for establishment and used for sustainability monitoring -->

1

on the job training, management training, workshops - Institutional Strengthening for establishment and used for sustainability monitoring -->

1

on the job training, management training, workshops Capacity for Program Management C. Incremental budget for program evaluation


100%

TW_A_EA

0%

NBF_A_EA

100%

TW_A_EA

0%

NBF_A_EA

NBF_A_EA - Incremental budget for M&E at district level

3

Grants

0%

- Incremental budget for M&E at provincial level

3

Grants

0%

1

Goods,

100%

NBF_A_EA

3. Development of mechanisms and capacities of provincial and distric institutions for scaling up and mainstreaming community driven WSS A. Strengthening Capacity for Scaling Up and Mainstreaming - Action Planning workshops for institutionalisation plan at provincial


TW_A_EA

3-9

9


PAMSIMAS and district level

1

workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

OC_A_EA

1

Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

TW_A_EA

- Development and review of scaling up

strategy meeting B. Developing PERDA for WSS

- Review the regulatory framework and planning for scaling up CDD WSS at provincial and district level

NBF_A_EA

0%

C. Strengthening Public Participation in WSS sector

- Establish and train multi stakeholder groups at district level for scaling up


- Training local service providers for facilitator training



1

1

1

1

100% NBF_A_EA

0% TW_A_EA

100% NBF_A_EA

0%

3-10

10


PAMSIMAS D. Advocacy to Executive and Legislative

- Printing for advocacy kits of Institutional Strengthening for executive and legislative

1

- Conduct workshops at provincial level for executive and legislatives

1 - Conduct workshops at provincial level for executive and legislatives

1 II. 1.

Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

G_SH_A_EA

100% TW_A_EA

100% TW_A_EA

100%

Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services Total Sanitation Program A.

Advocacy and Workshop for CLTS for local opinion and decision makers

- Provincial Workshops

- Conduct workshops at district level for CLTS



2873

2

2

2

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

0728

NBF_B_EA

0728

NBF_B_EA

0%

100% NBF_B_EA

0%

3-11

11


PAMSIMAS B.

CLTS Manual

- Printing and Distributing of CLTS Manual

- National workshop on CLTS C.

2

2

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

2873

0474

G_SH_B_EA

0728

TW_B_EA

0474

TW_B_EA

100%

100%

Training of CLTS

- Printing and distribution for training manual on CLTS

- TOT for training providers for CLTS including Multi Stakeholder Assessment at central level

- Training for provincial and district staff in CLTS


- Master of Training for CLTS


2

2

2

2

2

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under

100% TW_B_EA

100% 0012

TW_B_EA

100% NBF_A_EA

0% TW_B_EA 100%

3-12

12


PAMSIMAS

- Resources Person for District Training

- Training of CLTS for sub district/village team / social intermadiaries D.

TW_B_EA

0012

TW_B_EA

0474

G_SH_B_EA

0474

TW_B_EA

0728

TW_B_EA

100%

100%

100%

Province Spesific Sanitation options catalogue

- Printing and distribution for spesific sanitation option catalogue

- Province Workshops of Spesific sanitation options and CLTS F.

2

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

2

0012

Informed Choice Catalog of Sanitation Options

- Printing and distributing of Informed Choice Catalog of Sanitation Options manual E.

2

Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

2


2


2

100%

100%

Learning and cross sharing experience for community

- Learning and cross sharing experience for community


NBF_B_EA

100%

3-13

13


PAMSIMAS

- Learning and cross sharing experience for community G.

H.

I.

2


2


2


2

Monitoring and evaluation of village implementation

Implementing village facilitation process ---> workshops


0% 0657

NBF_B_EA

0%

TW_B_EA

100% 0728

J. Water Quality Surveillance 1. Water Quality laboratory --> pemeriksaan 3 kali selama 5 tahun untuk 10 tempat per desa Inspeksi sanitasi --> surveillance

2 Pemeriksaan air secara bakteriologis

2


NBF_B_EA


NBF_B_EA

0%

2873

2639

NBF_B_EA

2639

NBF_B_EA

0%

0%

3-14

14


PAMSIMAS Pemeriksaan air kimia

2 3 kali selama 5 tahun untuk 10 tempat per desa 2. Quality Assurance

2 3. Water Test Kit for sanitarian /a

2 2.

Sanitation and Hygiene Marketing Program A. Sanitation market, costumer and supplier research assessment - Conduct studies of market, consumer and supplier


2


2

Goods, workshop,

2 - Printing and distribution for research studies on Sanitation & Hygiene Marketing Guidelines 2 and prototypal design - Conduct workshops at central level

- Materials production to support marketing



2639

NBF_B_EA

0% NBF_B_EA

0% 0285

NBF_B_EA

0620

STUDY_B_EA

0474

G_SH_B_EA

0%

100%

100% 0728 TW_B_EA

100% G_SH_B_EA 100%

3-15

15


PAMSIMAS

- Materials production to support marketing

2

training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

NBF_B_EA

0%

B. Sanitation awareness and hygiene promotion campaigns - Printing and distribution for health promotion manual

2 - Workshops for marketing approach & HP

2 - Clinic Sanitation manual Printing & distributing

2 - Capacity building

2 - Monitoring VILLAGE for sanitarian

- Promotion Hygiene and Sanitation


2 2

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods,

0474

G_SH_B_EA

0728

TW_B_EA

0474

G_SH_B_EA

0012

NBF_B_EA

0657

NBF_B_EA

0065

NBF_B_EA

100%

100%

100%

0%

0% 0%

3-16

16


PAMSIMAS

- Village CLTS activities

2 - Public awareness and Demand Creation Campaign

2 C.

Supply chain and bussiness development - Printing and distribution for supply chain

bussiness development (catalog) - Supply Chain Building Activities (producing local options catalogue, training and accreditation

2

2

of local masons, etc) - Supply Chain Building Activities (producing local options catalogue, training and accreditation 2 of local masons, etc) - Promotional events bringing supplier

together with consumer D.

2

workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

0012

NBF_B_EA

0% OC_B_EA

100%

100%

G_SH_B_EA OC_B_EA

100%

NBF_B_EA 0%

100%

TW_B_EA

Orientation MPA/PHAST related to Hygiene and sanitation marketing program


3-17

17


PAMSIMAS

2

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

2

Goods,

- Training of Trainer MPA/PHAST

2 - Master of Trainer MPA/PHAST

2 - Resouces person for sanitation marketing program

2 - Training MPA/PHAST at Provincial level


2 - Training MPA/PHAST at district level


E.

Advocacy and Workshop - Advocacy workshops at provincial level


2873

0012

TW_B_EA

0012

TW_B_EA

100%

100% TW_B_EA

100% 0012

TW_B_EA

100% NBF_B_EA

0% 0012

TW_B_EA

0012

DIST_NBF_B_EA

0728

NBF_B_EA

100%

0% 0%

3-18

18


PAMSIMAS

for marketing approach - Advocacy orientation at district level

F.

for marketing approach Sanitation Clinic - National workshop

2

2 - Provincial workshops

2 - District workshops

2 3.

School Hygiene and Sanitation Program A. Developing Inserting Curricula - Developing School Hygiene/Health Curricula --> workshop at central level

2 - Provincial Workshops for school program 2


workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under

0012

NBF_B_EA

0728

NBF_B_EA

0728

NBF_B_EA

0728

NBF_B_EA

0728

TW_B_EA

0728

TW_B_EA

0%

0%

0%

0%

100%

100%

3-19

19


PAMSIMAS

- Provincial Workshops for school program

2 - District workshop for inserting curricula

2 - Developing School Hygiene/Health

B.

Manual --> workshop at central level Training for Teacher and Children - Printing and distribution for training

2

manual for teacher and children - TOT of Teacher training

2

2 - Training for teachers


2


Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the

0728

NBF_B_EA

0728

TW_B_EA

0%

100% TW_B_EA

100% G_SH_B_EA

100% 0012

TW_B_EA

0012

TW_B_EA

100%

100% NBF_B_EA

0%

3-20

20


PAMSIMAS - Training for teachers at district level

2 - Training for teachers at district level

2 - Awareness campaign for school communities

2 C.

Monitoring and Supervision of School Program - Training for Monitoring

2 - Training for Monitoring

2 - Surveillance annual

2 - Workshop TNA and Training Plan

2


Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

0012

TW_B_EA

100% DIST_NBF_B_EA

0% TW_B_EA

100% 0012

TW_B_EA

100% NBF_B_EA

0% 2639

OC_B_EA

100% TW_B_EA

100%

3-21

21


PAMSIMAS - Workshop TNA and Training Plan

2 - National workshop to review and evaluate

school program - Supervision /a

2

2 - Supervision /b

2 4.

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

NBF_B_EA

0%

100% 0967

TW_B_EA TW_B_EA

100% NBF_B_EA

0%

Strengthening Local Sanitation and Hygiene Units

A.

Strengthening of provincial and district unit responsible for environment health and hygiene promotion (including developing guidelines) - Training and Capacity Building Workshops

2 - Training and Capacity Building Workshops

2 - Design Impact workshops 2


Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and

0012

TW_B_EA

0012

NBF_B_EA

100%

0% TW_B_EA 100%

3-22

22


PAMSIMAS

- Workshop for monitoring and MDG Targets

2 - Workshop for monitoring and MDG Targets

2 - Training for District Staff (sanitarian, pustu, bidan desa for sanitation and hygiene program 2 performance and access) - Training for District Staff (sanitarian, pustu, bidan desa for sanitation and hygiene program 2 performance and access)

studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

TW_B_EA

100% NBF_B_EA

0% TW_B_EA 100%

NBF_B_EA 0%

B. Developing guidelines for monitoring program performance and target towards environment health and hygiene - Baseline and impact related to environment

health and hygiene - Baseline and impact related to environment

2

health and hygiene - Surveilance annual for waterborne diseases

2 2


Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods,

OC_B_EA

100% NBF_B_EA

0% 0%

2873

3-23

2639

NBF_B_EA

23


PAMSIMAS

- Surveilance annual for waterborne diseases

2 C.

NBF_B_EA

0%

Developing design for monitoring impact of sanitation hygiene intervention

2


3

Grants

- Cross learning at district level /a

2 - Monitoring for hygiene behavior change

and sanitation access - Monitoring for hygiene behavior change

and sanitation access III. 1.

workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

Water Supply and Public Sanitation Infrastructure Water Supply and Per-Urban Sanitation Infrastructure A. Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation Facilities as Grant to the villages - Provinsi Sumatera Barat Pamsimas Kota Pariaman Pamsimas Kota Sawahlunto Pamsimas Kota Payakumbuh Pamsimas Kabupaten Dharmasraya


2

OC_B_EA

100% OC_B_EA

100% NBF_B_EA

0%

100%

CBG_EA

448364 448370 448389 448395

100% 100% 100% 100%

3-24

24


PAMSIMAS Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas

Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Agam Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Padang Pariaman Kota Padang Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Pasaman Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

- Provinsi Riau Pamsimas Kabupaten Kampar Pamsimas Kabupaten Rokan Hulu Pamsimas Kabupaten Indragiri Hulu Pamsimas Kabupaten Indragiri Hilir Pamsimas Kabupaten Kuantan Singingi Pamsimas Kabupaten Bengkalis - Provinsi Sumatera Selatan Pamsimas Kabupaten OKU Timur Pamsimas Kabupaten Musi Rawas Pamsimas Kabupaten OKI Pamsimas Kabupaten OKU Selatan Pamsimas Kabupaten Musi Banyuasin Pamsimas Kabupaten Lahat Pamsimas Kabupaten Muara Enim Pamsimas Kabupaten Ogan Ilir - Provinsi Banten Pamsimas Kabupaten Serang Pamsimas Kabupaten Lebak - Provinsi Jawa Barat Pamsimas Kabupaten Tasik Malaya Pamsimas Kabupaten Sumedang Pamsimas Kabupaten Garut Pamsimas Kabupaten Subang Pamsimas Kabupaten Kuningan


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

448409 448415 448421 448430 448446 448452 448461 448477 448483 448492

100% 100% 100% 100% 100% 100%

448503 448512 448528 448534 448540 448559

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

448565 448571 448580 448596 448600 448616 448622 448631

100% 100%

448647 448653

100% 100% 100% 100% 100%

448662 448678 448684 448690 448704

3-25

25


PAMSIMAS - Provinsi Jawa Tengah Pamsimas Kota Pekalongan Pamsimas Kabupaten Kudus Pamsimas Kota Tegal Pamsimas Kota Semarang Pamsimas Kabupaten Pekalongan Pamsimas Kabupaten Kebumen Pamsimas Kabupaten Batang Pamsimas Kabupaten Purbalingga Pamsimas Kabupaten Brebes Pamsimas Kabupaten Pemalang Pamsimas Kabupaten Cilacap Pamsimas Kabupaten Wonosobo Pamsimas Kabupaten Klaten Pamsimas Kabupaten Banyumas Pamsimas Kabupaten Sragen Pamsimas Kabupaten Banjarnegara Pamsimas Kabupaten Boyolali Pamsimas Kabupaten Kendal Pamsimas Kabupaten Wonogiri Pamsimas Kabupaten Purworejo Pamsimas Kabupaten Magelang Pamsimas Kabupaten Tegal Pamsimas Kabupaten Temanggung Pamsimas Kabupaten Rembang Pamsimas Kabupaten Blora Pamsimas Kabupaten Pati Pamsimas Kabupaten Sukoharjo Pamsimas Kabupaten Grobogan Pamsimas Kabupaten Demak Pamsimas Kabupaten Karanganyar Pamsimas Kabupaten Semarang

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

448710 448729 448735 448741 448750 448766 448772 448781 448797 448801 448817 448823 448832 448848 448854 448860 448879 448885 448891 448905 448911 488920 448936 448942 448951 448967 448973 448982 449002 449018 449024

- Provinsi Kalimantan Selatan Pamsimas Kabupaten Barito Kuala Pamsimas Kabupaten Hulu Sungai Utara

100% 100%

449030 449049


3-26

26


PAMSIMAS Pamsimas Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pamsimas Kabupaten Balangan Pamsimas Kabupaten Tanah Laut Pamsimas Kabupaten Kota Baru Pamsimas Kabupaten Tanah Bumbu Pamsimas Kabupaten Banjar - Provinsi Nusa Tenggara Timur Pamsimas Kabupaten Alor Pamsimas Kabupaten Sumba Barat Pamsimas Kabupaten Timor Tengah Sel. Pamsimas Kabupaten Lembata Pamsimas Kabupaten Manggarai Barat Pamsimas Kabupaten Manggarai Pamsimas Kabupaten Sikka Pamsimas Kabupaten Rote Ndao Pamsimas Kabupaten Timor Tengah Utara Pamsimas Kabupaten Kupang Pamsimas Kota Kupang - Provinsi Sulawesi Barat Pamsimas Kabupaten Mamuju Pamsimas Kabupaten Majene Pamsimas Kabupaten Mamuju Utara - Provinsi Sulawesi Tengah Pamsimas Kabupaten Donggala Pamsimas Kabupaten Tojo Una - Una Pamsimas Kabupaten Poso Pamsimas Kabupaten Buol Pamsimas Kabupaten Morowali Pamsimas Kabupaten Banggai Kepulauan Pamsimas Kabupaten Parigi Moutong - Provinsi Sulawesi Selatan Pamsimas Kota Makassar Pamsimas Kota Palopo Pamsimas Kabupaten Pinrang Pamsimas Kabupaten Bulukumba


100% 100% 100% 100% 100% 100%

449055 449061 449070 449086 449092 449106

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

449112 449121 449137 449112 449152 449168 449174 449180 449199 449200 449219

100% 100% 100%

449225 449231 449240

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

449256 449262 449271 449287 449293 449307 449313

100% 100% 100% 100%

448998 449322 449338 449344

3-27

27


PAMSIMAS Pamsimas Kabupaten Wajo Pamsimas Kabupaten Gowa Pamsimas Kabupaten Tana Toraja Pamsimas Kabupaten Sidrap - Provinsi Gorontalo Pamsimas Kabupaten Pohuwato Pamsimas Kabupaten Gorontalo Pamsimas Kabupaten Boalemo - Provinsi Maluku Pamsimas Kabupaten Maluku Tengah - Provinsi Maluku Utara Pamsimas Kabupaten Halmahera Barat Pamsimas Kabupaten Tidore Kepulauan - Provinsi Irian Jaya Barat Pamsimas Kabupaten Manokwari

100% 100% 100%

449390 449401 449410

100%

449426

100% 100%

449432 449441 449390

Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation - Facilities as Grant to the villages by APBN (49)

3

Grants

0%

-

CBG_EA

C.

Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation - contribution (10%) funded by Local Government

3

Grants

0%

Satker daerah

CBG_APBD_EA

D.

Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation - Facilities funded by Local Government

3

Grants

0%

Satker daerah

CBG_APBD_EA

E.

Providing Facilitation Services for Water Supply and Peri-urban - Sanitation Facilities funded by Local Government Community matching Grants: 20% of BG financed - by the Loan --> 4% cash and 16% inkind Community matching Grants: 20% of BG financed by the - Local Government --> 4% cash and 16% inkind

3

Grants

0%

Satker daerah

CBG_APBD_EA

3

Grants

0%

Community

COM_CONT_EA

3

Grants

0%

Community

COM_CONT_EA

3

Grants

0%

G.

2.

449350 449369 449375 449381

B.

F.

IV. 1.

100% 100% 100% 100%

District and Village Incentives Grants Innovation Grants for districts A. Socio-economic Development Grant to Villages

INNO_GRANTS_DIS_EA

Innovation Grants for villages


3-28

28


PAMSIMAS A. V. 1.

Socio-economic Development Grant to Villages

Implementation Support and Project Management Central Project Management A. National advisory Consultant to the CPMU B.

C.

Grants

0%

INNO_GRANTS_VIL_EA

40%

466162

CS_E_QCBS_EA

Technical Assisstance for strengthening MOHA activities - Individual consultant for SWAP preparation

40%

NAT_IDV_CON

- Idv consultant for Procurement specialist / FMS

40%

NAT_IDV_CON

- Notary

40%

NAT_IDV_CON

- Conduct CFT training at provincial level (5 packages)

40%

CS_E_QCBS_EA

- Conduct New CFT training at provincial level (5 packages)

40%

CQ_E_EA

- Conduct MPA Stakeholder policy level assessments at provinical level (3rd party)

40%

STUDIES_EA

- Conduct studies of market, consumer and supplier

40%

STUDIES_EA

- Material (printed and electronic media) Audio Visual Development for Health Promotion Program

40%

CS_E_QCBS_EA

TA for sanitation market, consumer and supplier research assessment and sanitation awareness and hygiene promotion campaign

D. Project management budget for CPMU 2.

3

0%

466162

NBF_E_EA

Provincial and District Management A. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs 1. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 1 2. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 2 3. Provincial and District Management Advisory


40%

CS_PRV_DIS_E_EA 494993

40%

CS_PRV_DIS_E_EA 495044 495163

40%

3-29

CS_PRV_DIS_E_EA

29


PAMSIMAS Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 3 4. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 4 5. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 5 6. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 6 7. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 7 8. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 8 9. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 9 10. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 10 11. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 11

3.

40%


40%


40%


40%


40%


40%


40%


40%


B.

Project management budget for PPMU (15 Propinsi)

0%

NBF_E_EA

C.

Project management budget for DPMU (110 kabupaten/kota)

0%

DIST_NBF_E_EA

Independent Project Monitoring and Evaluation A. Baseline survey

40%

CS_E_QCBS_EA

B.

Consultant for Independent Project Evaluation

40%

CS_E_QCBS_EA

C.

Independent technical audit

40%

CS_E_QCBS_EA


3-30

30


PAMSIMAS

BAB 4 PENDANAAN 4.1. Organisasi Kerja 4.1.1

Satuan Kerja PAMSIMAS Pusat Satuan kerja PAMSIMAS di tingkat pusat terdiri dari 3 satuan kerja, yaitu : (i) Satuan Kerja PAMSIMAS di Departemen Pekerjaan Umum : Satker Dir. Bina Program (ii) Satuan Kerja PAMSIMAS di Departemen Kesehatan : Satker Dir. Penyehatan Lingkungan (iii) Satuan Kerja PAMSIMAS di Departemen Dalam Negeri : Ditjen PMD : Satker Setditjen PMD. Ditjen Bangda : Satker Setditjen Bangda. Organisasi Satuan Kerja PAMSIMAS terdiri dari: Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM (PPP/PSPM) Bendahara Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Kasatker PAMSIMAS selaku pelaksana dan penangggung jawab DIPA PAMSIMAS pada masing masing Direktorat Jenderal diangkat oleh Menteri . Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat Eselon II/III dari masing-masing Ditjen terkait yang ditunjuk oleh Menteri dari masing masing Ditjen Pelaksana PAMSIMAS, dan diberi kewenangan untuk menandatangani kontrak/SPK yang bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM Pejabat Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM adalah Kabag Keuangan dari masing-masing Setditjen instansi pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri Departemen terkait dan diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Bendahara adalah Staf pada masing-masing Ditjen Implementing Agency yang ditunjuk oleh Menteri Departemen terkait dan diberi kewenangan untuk mengelola uang

4-1


PAMSIMAS persediaan Satuan Kerja Sementara dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna. 4.1.2

Satuan Kerja PAMSIMAS Propinsi Satuan kerja di tingkat propinsi di Lingkungan Pekerjaan Umum. Organisasi Satuan Kerja PAMSIMAS Propinsi terdiri dari: • Kepala Satuan Kerja (Kasatker) • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) • Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM (PPP/PSPM) • Bendahara Kepala Satuan Kerja PAMSIMAS Propinsi Kepala Satuan Kerja PAMSIMAS Propinsi, yang juga sebagai Ketua PPMU berkewajiban sebagai kuasa pengguna anggaran. Satuan Kerja Propinsi adalah pejabat pengelola anggaran PAMSIMAS, yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk Gubernur, dan diberi kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Kasatker Propinsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Perangkat Daerah ditingkat Propinsi yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan KPA yang ditunjuk, dan diberi kewenangan untuk menandatangani kontrak/SPK yang bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran. Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, dan Bendahara dapat dilihat pada penjabaran tugas satuan kerja pusat.

4.1.3

Satuan Kerja PAMSIMAS Kabupaten/Kota Satuan kerja PAMSIMAS di tingkat kabupaten/kota berada di Lingkungan Pekerjaan Umum. Organisasi Satuan Kerja PAMSIMAS Kabupaten/Kota terdiri dari: • Kepala Satuan Kerja (Kasatker) • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) • Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM (PPP/PSPM) • Bendahara Kepala Satuan Kerja PAMSIMAS Kabupaten/Kota Selaku Kepala Satuan Kerja PAMSIMAS Kabupaten/Kota, Ketua DPMU berkewajiban sebagai kuasa pengguna anggaran. Satuan Kerja Kabupaten/Kota adalah pejabat pengelola anggaran PAMSIMAS, yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk Kepala Daerah Kabupaten/Kota, yang diutamakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Sepadannya, dan diberi kewenangan menyelenggarakan kegiatankegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggung jawab kepada Pelaksana Program.

4-2


PAMSIMAS Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Perangkat Daerah ditingkat Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum, dan diberi kewenangan untuk menandatangani kontrak/SPK yang bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran. Di tingkat Propinsi PPK terdiri dari: (i) PPK Penguatan Kelembagaan; (ii) PPK Pemberdayaan Masyarakat; (iii) PPK Bantuan Pembangunan Prasarana; (iv) PPK Manajemen Proyek. Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, dan Bendahara dapat mengacu pada penjabaran tugas satuan kerja pusat

4-3


PAMSIMAS Korelasi Component/Category dan Expenditure Account dengan Klasifikasi Anggaran Kategori No.

Uraian

Presen tase (%)

Kode Kegiatan

Kode Sub Kegiatan

Kode Satker

Expenditure Account

I. 1.

Community Empowerment and Local Institutional Development Implementation of CDD processess at community level A. Road show

- Printing materials for roadshows - Conduct roadshows to province

district, Sub district B. Community Facilitator Training

- Conduct workshops and TOT for training providers for preparation of CFT Training

1

1

1 1

- Printing of CF training materials, books and manuals

- Annual upgrade CFT training (including providing Modules / Manual) at provincial level

1

Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

100%

G_SH_A_EA

100%

OC_A_EA

100%

TW_A_EA G_SH_A_EA

100%

100%

4-4

TW_A_EA


PAMSIMAS C. Guidelines for Community empowerment

- Printing of Informed Choice Catalog of Water Supply and peri-urban Sanitation facilities

- Printing of guidelines and supporting materials for sustainability monitoring

1

1


100%

G_SH_A_EA 2873

0474

0%

NBF_A_EA

100%

TW_A_EA

0%

NBF_A_EA

100%

TW_A_EA

0%

NBF_A_EA

40%

OC_A_EA

D. TOT and reviews of training for community facilitation and institutional strengthening

- Conduct TOT for training providers for sustainability monitoring including Multi Stakeholder Assessment

1

- Conduct TOT for training providers for sustainability monitoring including Multi Stakeholder Assessment /a

1

- Training for provincial consultant/GOI staff in sustainability monitoring

1 - Training for provincial consultant/GOI staff in sustainability monitoring /b

1


E. Conduct MPA stakeholder assessments at district level to assess performance in local government - service delivery using CDD approach F. Strengthening implementation at village level

4

4-5


PAMSIMAS

- MPA/PHAST implementation and CAP preparation

- Support establishment of Village Implementation Teams

1

1

- Support Village level training pre implementation

1

- Support Village level training for implementation and post construction

1


G. Conduct WSS Village Management Groups competitions H. Post construction pilot activities (10 districts) --> Workshop / meeting

DIST_NBF_A_EA

0% DIST_NBF_A_EA

0% DIST_NBF_A_EA

0%

0% 0%

- Districts

1 - Districts /c

1 - Provinces

1

Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of

DIST_NBF_A_EA NBF_A_EA

TW_A_EA

100% DIST_NBF_A_EA

100% TW_A_EA

100%

4-6


PAMSIMAS - Provinces /d

1

the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

--> Workshop / meeting I. Facilitate water management group forums J. Sosialisasi Pamsimas

- Sosialisasi PAMSIMAS kepada Pemda

- Sosialisasi PAMSIMAS kepada DPRD

2.

NBF_A_EA

0% 0%

1

1


NBF_A_EA

0% NBF_A_EA

0%

Development of mechanisms and capacities of provincial, district and sub-distric institutions for quality programs A. Orientation for MPA/PHAST and Sustainable WSS

- To Provinces

- To districts

NBF_A_EA

2873

1


1

Goods,

1

0012

TW_A_EA

0012

TW_A_EA

100%

100%

B. Guidelines and workshops for Strengthening Capacity for Program Management - Workshops for government personnel to

100%

4-7

TW_A_EA


PAMSIMAS enhance quality of project management,

planning, financial management, monitoring and reporting - Workshops for government personnel to enhance quality of project management,

1

planning, financial management, monitoring and reporting - Institutional Strengthening for establishment and used for sustainability monitoring -->

1

on the job training, management training, workshops - Institutional Strengthening for establishment and used for sustainability monitoring -->

1

on the job training, management training, workshops Capacity for Program Management C. Incremental budget for program evaluation

workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

0%

NBF_A_EA

100%

TW_A_EA

0%

NBF_A_EA

NBF_A_EA - Incremental budget for M&E at district level

3

Grants

0%

- Incremental budget for M&E at provincial level

3

Grants

0%

- Action Planning workshops for institutionalisation plan at provincial and district level

1

Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

100%

- Development and review of scaling up strategy meeting

1

Goods, workshops

0%

NBF_A_EA

3. Development of mechanisms and capacities of provincial and distric institutions for scaling up and mainstreaming community driven WSS A. Strengthening Capacity for Scaling Up and Mainstreaming TW_A_EA

NBF_A_EA

4-8


PAMSIMAS and training under Parts A and E of the Project B. Developing PERDA for WSS Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

OC_A_EA

TW_A_EA

1


- Printing for advocacy kits of Institutional Strengthening for executive and legislative

1

Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

100%


1

Goods,

100%

- Review the regulatory framework and planning for scaling up CDD WSS at provincial and district level

1

C. Strengthening Public Participation in WSS sector





1

1

1

100% NBF_A_EA

0% TW_A_EA

100% NBF_A_EA

0%

D. Advocacy to Executive and Legislative G_SH_A_EA

4-9

TW_A_EA


PAMSIMAS


1 II. 1.

workshops and training under Parts A and E of the Project Goods, workshops and training under Parts A and E of the Project

TW_A_EA

100%

Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services Total Sanitation Program A.

Advocacy and Workshop for CLTS for local opinion and decision makers

2

- Printing and Distributing of CLTS Manual

2


100%

- National workshop on CLTS

2

Goods,

100%

- Provincial Workshops


- Conduct workshops at district level for CLTS B.

2873 Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

2

2

0728

NBF_B_EA

0728

NBF_B_EA

0%

100% NBF_B_EA

0%

CLTS Manual 2873

4-10

0474

G_SH_B_EA

0728

TW_B_EA


PAMSIMAS workshop, training and studies under Part B of the Project C.

Training of CLTS

- Resources Person for District Training

2

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

- Training of CLTS for sub district/village team / social intermadiaries

2

Goods,

- Printing and distribution for training manual on CLTS

- TOT for training providers for CLTS including Multi Stakeholder Assessment at central level



- Master of Training for CLTS

2

2

2

2

2

0474

TW_B_EA

100% TW_B_EA

100% 0012

TW_B_EA

100% NBF_A_EA

0% TW_B_EA

100% 0012

TW_B_EA

0012

TW_B_EA

100% 100%

4-11


PAMSIMAS workshop, training and studies under Part B of the Project D.

Informed Choice Catalog of Sanitation Options

- Printing and distributing of Informed Choice Catalog of Sanitation Options manual E.

- Province Workshops of Spesific sanitation options and CLTS

G_SH_B_EA

0474

TW_B_EA

0728

TW_B_EA

100%

2

2


100%

100%

Learning and cross sharing experience for community

- Learning and cross sharing experience for community

- Learning and cross sharing experience for community G.

0474

Province Spesific Sanitation options catalogue

- Printing and distribution for spesific sanitation option catalogue

F.

2


2

2

Monitoring and evaluation of village implementation 2

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under

NBF_B_EA

100% NBF_B_EA

0% 0657 0%

4-12

NBF_B_EA


PAMSIMAS Part B of the Project H.

I.


2


2



TW_B_EA

100% 0728

J. Water Quality Surveillance 1. Water Quality laboratory --> pemeriksaan 3 kali selama 5 tahun untuk 10 tempat per desa Inspeksi sanitasi --> surveillance

2


2

Goods, workshop, training and studies under

2 Pemeriksaan air secara bakteriologis

2 Pemeriksaan air kimia

3 kali selama 5 tahun untuk 10 tempat per desa 2. Quality Assurance

NBF_B_EA

0%

2873

2639

NBF_B_EA

2639

NBF_B_EA

2639

NBF_B_EA

0%

0%

0% NBF_B_EA 0%

4-13


PAMSIMAS

3. Water Test Kit for sanitarian /a

2 2.

Sanitation and Hygiene Marketing Program A. Sanitation market, costumer and supplier research assessment - Conduct studies of market, consumer and supplier

2 - Printing and distribution for research studies on Sanitation & Hygiene Marketing Guidelines 2 and prototypal design - Conduct workshops at central level

2 - Materials production to support marketing

2 - Materials production to support marketing

2

Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

0285

NBF_B_EA

0620

STUDY_B_EA

0474

G_SH_B_EA

0%

100%

100% 0728 TW_B_EA

100% G_SH_B_EA

100% NBF_B_EA

0%

B. Sanitation awareness and hygiene promotion campaigns

4-14


PAMSIMAS - Printing and distribution for health promotion manual

2 - Workshops for marketing approach & HP

2 - Clinic Sanitation manual Printing & distributing

2 - Capacity building

2 - Monitoring VILLAGE for sanitarian

2 - Promotion Hygiene and Sanitation

2 - Village CLTS activities

2 - Public awareness and Demand Creation Campaign 2

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and

0474

G_SH_B_EA

0728

TW_B_EA

0474

G_SH_B_EA

0012

NBF_B_EA

0657

NBF_B_EA

0065

NBF_B_EA

0012

NBF_B_EA

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0% OC_B_EA 100%

4-15


PAMSIMAS studies under Part B of the Project C.

Supply chain and bussiness development - Printing and distribution for supply chain

bussiness development (catalog)

2

- Supply Chain Building Activities (producing local options catalogue, training and accreditation 2 of local masons, etc) - Supply Chain Building Activities (producing local options catalogue, training and accreditation 2 of local masons, etc) - Promotional events bringing supplier

together with consumer D.

2


100%

G_SH_B_EA OC_B_EA

100%

NBF_B_EA 0%

100%

TW_B_EA

Orientation MPA/PHAST related to Hygiene and sanitation marketing program

2


2

Goods, workshop,

- Training of Trainer MPA/PHAST

2 - Master of Trainer MPA/PHAST

- Resouces person for sanitation marketing program

2873

0012

TW_B_EA

0012

TW_B_EA

100%

100% TW_B_EA 100%

4-16


PAMSIMAS

- Training MPA/PHAST at Provincial level




2 E.

F.

Advocacy and Workshop - Advocacy workshops at provincial level

training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

for marketing approach - Advocacy orientation at district level

2

for marketing approach Sanitation Clinic - National workshop

2


2

Goods, workshop,

0012

TW_B_EA

100% NBF_B_EA

0% 0012

TW_B_EA

0012

DIST_NBF_B_EA

0728

NBF_B_EA

0012

NBF_B_EA

0728

NBF_B_EA

100%

0%

0%

0%

0%

4-17


PAMSIMAS

- Provincial workshops

2 - District workshops

2 3.

School Hygiene and Sanitation Program A. Developing Inserting Curricula - Developing School Hygiene/Health Curricula --> workshop at central level

2 - Provincial Workshops for school program

2 - Provincial Workshops for school program

2 - District workshop for inserting curricula

- Developing School Hygiene/Health

2 2

training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods,

0728

NBF_B_EA

0728

NBF_B_EA

0728

TW_B_EA

0728

TW_B_EA

0728

NBF_B_EA

0728

TW_B_EA

0%

0%

100%

100%

0%

100% 100%

4-18

TW_B_EA


PAMSIMAS

B.

workshop, training and studies under Part B of the Project

Manual --> workshop at central level Training for Teacher and Children - Printing and distribution for training

manual for teacher and children - TOT of Teacher training

2





2 - Awareness campaign for school communities 2

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and

G_SH_B_EA

100% 0012

TW_B_EA

0012

TW_B_EA

100%

100% NBF_B_EA

0% 0012

TW_B_EA

100% DIST_NBF_B_EA

0% TW_B_EA 100%

4-19


PAMSIMAS studies under Part B of the Project C.

Monitoring and Supervision of School Program - Training for Monitoring

2 - Training for Monitoring

2 - Surveillance annual



2 - National workshop to review and evaluate

school program - Supervision /a

2

2

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the

0012

TW_B_EA

100% NBF_B_EA

0% 2639

OC_B_EA

100% TW_B_EA

100% NBF_B_EA

0%

100% 0967

100%

4-20

TW_B_EA TW_B_EA


PAMSIMAS - Supervision /b

2 4.

Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

NBF_B_EA

0%

Strengthening Local Sanitation and Hygiene Units

A.

Strengthening of provincial and district unit responsible for environment health and hygiene promotion (including developing guidelines) - Training and Capacity Building Workshops

2 - Training and Capacity Building Workshops

2 - Design Impact workshops



- Training for District Staff (sanitarian, pustu, bidan desa for sanitation and hygiene program

2 2

Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop,

0012

TW_B_EA

0012

NBF_B_EA

100%

0% TW_B_EA

100% TW_B_EA

100% NBF_B_EA

0% 100% TW_B_EA

4-21


PAMSIMAS

performance and access) - Training for District Staff (sanitarian, pustu, bidan desa for sanitation and hygiene program 2 performance and access)

training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

NBF_B_EA 0%

B. Developing guidelines for monitoring program performance and target towards environment health and hygiene

2


2

Goods, workshop, training and studies under Part B of the

- Baseline and impact related to environment

health and hygiene - Baseline and impact related to environment

2

health and hygiene - Surveilance annual for waterborne diseases

2

2 - Surveilance annual for waterborne diseases

C.

OC_B_EA

100% NBF_B_EA

0% 2873

2639

NBF_B_EA

0% NBF_B_EA

0%

Developing design for monitoring impact of sanitation hygiene intervention - Cross learning at district level /a

OC_B_EA

100%

4-22


PAMSIMAS

100%

2

Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project Goods, workshop, training and studies under Part B of the Project

3

Grants

100%

- Monitoring for hygiene behavior change

and sanitation access - Monitoring for hygiene behavior change

and sanitation access III. 1.

Water Supply and Public Sanitation Infrastructure Water Supply and Per-Urban Sanitation Infrastructure A. Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation Facilities as Grant to the villages - Provinsi Sumatera Barat Pamsimas Kota Pariaman Pamsimas Kota Sawahlunto Pamsimas Kota Payakumbuh Pamsimas Kabupaten Dharmasraya Pamsimas Kabupaten Pasaman Barat Pamsimas Kabupaten Agam Pamsimas Kabupaten Tanah Datar Pamsimas Kabupaten Lima Puluh Kota Pamsimas Kabupaten Padang Pariaman Pamsimas Kota Padang Pamsimas Kabupaten Solok Selatan Pamsimas Kabupaten Solok Pamsimas Kabupaten Pasaman Pamsimas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung - Provinsi Riau Pamsimas Kabupaten Kampar Pamsimas Kabupaten Rokan Hulu Pamsimas Kabupaten Indragiri Hulu Pamsimas Kabupaten Indragiri Hilir

2

OC_B_EA

NBF_B_EA

0%

CBG_EA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

448364 448370 448389 448395 448409 448415 448421 448430 448446 448452 448461 448477 448483 448492

100% 100% 100% 100%

448503 448512 448528 448534

4-23


PAMSIMAS Pamsimas Kabupaten Kuantan Singingi Pamsimas Kabupaten Bengkalis - Provinsi Sumatera Selatan Pamsimas Kabupaten OKU Timur Pamsimas Kabupaten Musi Rawas Pamsimas Kabupaten OKI Pamsimas Kabupaten OKU Selatan Pamsimas Kabupaten Musi Banyuasin Pamsimas Kabupaten Lahat Pamsimas Kabupaten Muara Enim Pamsimas Kabupaten Ogan Ilir - Provinsi Banten Pamsimas Kabupaten Serang Pamsimas Kabupaten Lebak - Provinsi Jawa Barat Pamsimas Kabupaten Tasik Malaya Pamsimas Kabupaten Sumedang Pamsimas Kabupaten Garut Pamsimas Kabupaten Subang Pamsimas Kabupaten Kuningan - Provinsi Jawa Tengah Pamsimas Kota Pekalongan Pamsimas Kabupaten Kudus Pamsimas Kota Tegal Pamsimas Kota Semarang Pamsimas Kabupaten Pekalongan Pamsimas Kabupaten Kebumen Pamsimas Kabupaten Batang Pamsimas Kabupaten Purbalingga Pamsimas Kabupaten Brebes Pamsimas Kabupaten Pemalang Pamsimas Kabupaten Cilacap Pamsimas Kabupaten Wonosobo Pamsimas Kabupaten Klaten Pamsimas Kabupaten Banyumas

100% 100%

448540 448559

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

448565 448571 448580 448596 448600 448616 448622 448631

100% 100%

448647 448653

100% 100% 100% 100% 100%

448662 448678 448684 448690 448704

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

448710 448729 448735 448741 448750 448766 448772 448781 448797 448801 448817 448823 448832 448848

4-24


PAMSIMAS Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas Pamsimas

Kabupaten Sragen Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Boyolali Kabupaten Kendal Kabupaten Wonogiri Kabupaten Purworejo Kabupaten Magelang Kabupaten Tegal Kabupaten Temanggung Kabupaten Rembang Kabupaten Blora Kabupaten Pati Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Grobogan Kabupaten Demak Kabupaten Karanganyar Kabupaten Semarang

- Provinsi Kalimantan Selatan Pamsimas Kabupaten Barito Kuala Pamsimas Kabupaten Hulu Sungai Utara Pamsimas Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pamsimas Kabupaten Balangan Pamsimas Kabupaten Tanah Laut Pamsimas Kabupaten Kota Baru Pamsimas Kabupaten Tanah Bumbu Pamsimas Kabupaten Banjar - Provinsi Nusa Tenggara Timur Pamsimas Kabupaten Alor Pamsimas Kabupaten Sumba Barat Pamsimas Kabupaten Timor Tengah Sel. Pamsimas Kabupaten Lembata Pamsimas Kabupaten Manggarai Barat Pamsimas Kabupaten Manggarai Pamsimas Kabupaten Sikka Pamsimas Kabupaten Rote Ndao

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

448854 448860 448879 448885 448891 448905 448911 488920 448936 448942 448951 448967 448973 448982 449002 449018 449024

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

449030 449049 449055 449061 449070 449086 449092 449106

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

449112 449121 449137 449112 449152 449168 449174 449180

4-25


PAMSIMAS Pamsimas Kabupaten Timor Tengah Utara Pamsimas Kabupaten Kupang Pamsimas Kota Kupang - Provinsi Sulawesi Barat Pamsimas Kabupaten Mamuju Pamsimas Kabupaten Majene Pamsimas Kabupaten Mamuju Utara - Provinsi Sulawesi Tengah Pamsimas Kabupaten Donggala Pamsimas Kabupaten Tojo Una - Una Pamsimas Kabupaten Poso Pamsimas Kabupaten Buol Pamsimas Kabupaten Morowali Pamsimas Kabupaten Banggai Kepulauan Pamsimas Kabupaten Parigi Moutong - Provinsi Sulawesi Selatan Pamsimas Kota Makassar Pamsimas Kota Palopo Pamsimas Kabupaten Pinrang Pamsimas Kabupaten Bulukumba Pamsimas Kabupaten Wajo Pamsimas Kabupaten Gowa Pamsimas Kabupaten Tana Toraja Pamsimas Kabupaten Sidrap - Provinsi Gorontalo Pamsimas Kabupaten Pohuwato Pamsimas Kabupaten Gorontalo Pamsimas Kabupaten Boalemo - Provinsi Maluku Pamsimas Kabupaten Maluku Tengah - Provinsi Maluku Utara Pamsimas Kabupaten Halmahera Barat Pamsimas Kabupaten Tidore Kepulauan - Provinsi Irian Jaya Barat Pamsimas Kabupaten Manokwari B.

Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation

100% 100% 100%

449199 449200 449219

100% 100% 100%

449225 449231 449240

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

449256 449262 449271 449287 449293 449307 449313

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

448998 449322 449338 449344 449350 449369 449375 449381

100% 100% 100%

449390 449401 449410

100%

449426

100% 100%

449432 449441 449390

3

Grants

0%

4-26

-

CBG_EA


PAMSIMAS - Facilities as Grant to the villages by APBN (49) C.

Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation - contribution (10%) funded by Local Government

3

Grants

0%

Satker daerah

CBG_APBD_EA

D.

Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation - Facilities funded by Local Government

3

Grants

0%

Satker daerah

CBG_APBD_EA

E.

Providing Facilitation Services for Water Supply and Peri-urban - Sanitation Facilities funded by Local Government Community matching Grants: 20% of BG financed - by the Loan --> 4% cash and 16% inkind Community matching Grants: 20% of BG financed by the - Local Government --> 4% cash and 16% inkind

3

Grants

0%

Satker daerah

CBG_APBD_EA

3

Grants

0%

Community

COM_CONT_EA

3

Grants

0%

Community

COM_CONT_EA

District and Village Incentives Grants Innovation Grants for districts A. Socio-economic Development Grant to Villages

3

Grants

0%

INNO_GRANTS_DIS_EA

Innovation Grants for villages A. Socio-economic Development Grant to Villages

3

Grants

0%

INNO_GRANTS_VIL_EA

F. G.

IV. 1.

2.

V. 1.

Implementation Support and Project Management Central Project Management A. National advisory Consultant to the CPMU B.

40%

466162

CS_E_QCBS_EA

Technical Assisstance for strengthening MOHA activities - Individual consultant for SWAP preparation

40%

NAT_IDV_CON

- Idv consultant for Procurement specialist / FMS

40%

NAT_IDV_CON

- Notary

40%

NAT_IDV_CON

- Conduct CFT training at provincial level (5 packages)

40%

CS_E_QCBS_EA

- Conduct New CFT training at provincial level (5 packages)

40%

CQ_E_EA

4-27


PAMSIMAS 40%

STUDIES_EA

- Conduct studies of market, consumer and supplier

40%

STUDIES_EA

- Material (printed and electronic media) Audio Visual Development for Health Promotion Program

40%

CS_E_QCBS_EA

- Conduct MPA Stakeholder policy level assessments at provinical level (3rd party) C.

TA for sanitation market, consumer and supplier research assessment and sanitation awareness and hygiene promotion campaign

D. Project management budget for CPMU 2.

0%

466162

NBF_E_EA

Provincial and District Management A. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs 1. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 1 2. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 2 3. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 3 4. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 4 5. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 5 6. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 6 7. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 7 8. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 8 9. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 9 10. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 10 11. Provincial and District Management Advisory Consultant to the PPMUs and DPMUs Prov 11

40%


40%


40%


40%


40%


40%


40%


40%


40%


40%


40%


4-28


PAMSIMAS

3.

B.

Project management budget for PPMU (15 Propinsi)

0%

NBF_E_EA

C.

Project management budget for DPMU (110 kabupaten/kota)

0%

DIST_NBF_E_EA

Independent Project Monitoring and Evaluation A. Baseline survey

40%

CS_E_QCBS_EA

B.

Consultant for Independent Project Evaluation

40%

CS_E_QCBS_EA

C.

Independent technical audit

40%

CS_E_QCBS_EA

4-29


PAMSIMAS 4.2. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 4.2.1. Prosedur Pencairan Dana Dalam pelaksanaan proyek PAMSIMAS prosedur pencairan dana sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER- 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.2.2. Pertanggungjawaban 1. KEGIATAN SWAKELOLA – lihat Prosedur Pertanggungjawab an melalui SPP-GU. (halaman 11) a. Sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan UP/TUP yang diterima, Bendahara Pengeluaran (BP) harus membuat SPJ. b. SPJ disampaikan kepada Kuasa-PA oleh PK/BP setiap bulan secara bertahap segera setelah selesai pelaksanaan kegiatan. c. SPJ dibuat rangkap tiga masing-masing untuk KPPN, P-SPM dan BP. d. Dalam hal nilai bukti pengeluaran/kuitansi sampai dengan di atas Rp. 10.000.000 pembayarannya dengan cara LS diajukan ke KPPN, sedangkan untuk bukti pengeluaran/kuitansi dengan nilai kurang dari Rp. 10.000.000 dapat diperbanyak melalui SP dan bukti aslinya disimpan di BP sebagai arsip. e. Bukti pengeluaran/kuitansi PLN dengan porsi pembayaran 100% dibuat satu buah, sedangkan untuk porsi kurang dari 100% dibuat dua buah yaitu satu buah untuk porsi PLN dan satu buah untuk porsi GOI. f. Kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan swakelola : Untuk dibawah 10 juta: 1) Kegiatan pembelian barang/bahan/ATK/foto copy : (a) Kuitansi (porsi PLN dan porsi GOI) (b) Faktur barang (c) Tanda terima barang (d) Berita acara penerimaan barang (e) Faktur pajak (f) SSP PPN (g) SSP PPh Untuk diatas 10 juta sampai dengan 50 juta: (a) Surat Permintaan (b) Surat Penawaran Harga (c ) BA negosiasi dan penawaran harga (d) Usulan penetapan pemenang

4-30


PAMSIMAS (e) Penetapan pemenang (f) Surat Perintah Kerja (g) BA serah terima pekerjaan (h) BA pembayaran Untuk diatas 50 juta sampai dengan 100 juta: (a) Pakai tiga pembanding 2) Kegiatan perjalanan dinas : (a) Kuitansi (porsi PLN dan porsi GOI) (b) Rincian biaya perjalanan : Transport dan Lumpsum sesuai kebutuhan (c) Surat tugas dari atasan langsung (d) SPPD dari PK (e) Bukti tiket darat/laut/udara dan boarding pass (f) Laporan tugas/kegiatan 3) Kegiatan pelatihan, seminar, workshop dan sejenisnya : (a) Kuitansi (porsi PLN dan porsi GOI) (b) Daftar penerimaan biaya perjalanan : Transport & Lumpsum sesuai kebutuhan (c) Surat tugas dari atasan langsung (d) SPPD dari PK (e) SK pelaksanaan kegiatan dari Kuasa-PA (f) TOR kegiatan (g) Bukti tiket darat/laut/udara dan boarding pass (h) Laporan kegiatan 4) Pembiayaan perjalanan dinas (disesuaikan dengan standar biaya TA 2007 sesuai Permen Keu No. 96/PMK.03/2006) (terlampir) (a) Perhitungan biaya transport dan lumpsum dari Pusat ke Provinsi dan Kabupaten/Kota atau sebaliknya tetap berpedoman pada harga satuan maksimum yang tercantum dalam RKAKL/DIPA (b) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan lain (kapal laut/sungai, darat dan kereta api) tetap berpedoman pada harga satuan/unit cost berdasarkan pada standar harga yang saat itu berlaku. (c) Mengacu kebijakan untuk APBN untuk para penyelenggara Negara diberikan dalam bentuk lumpsum, maka biaya transport bagi para pejabat/pelaksana diberikan sesuai dengan plafond yang tersedia. Untuk memastikan bahwa perjalanan dilaksanakan, maka sebagai pertanggungjawaban perjalanan dilampiri bukti tiket, airportaks dan boarding pass. (d) Sebagaimana prinsip bentuk lumpsum (borongan /paket) diatas bagi mereka yang tidak mempunyai kriteria seperti honor nara sumber, pembicara khusus,praktisi atau pejabat yang mendapat dana representasi, pemberian perdiem (lumpsum). Seperti contoh dibawah.

4-31


PAMSIMAS Contoh 1 : Untuk non pejabat/ekspert/nara sumber : X Finance Officer CPCU melakukan perjalanan dinas ke Padang memberikan asistensi penyusunan FMR dan menginap 2 (dua) malam. Berangkat hari Senin pulang hari Rabu, maka perhitungan pembiayaan sebagai berikut : a. Biaya transport menggunakan pesawat udara Jakarta – Padang pp Perdiem 3 hari Gol. III Jumlah

Rp. 2.018.400,Rp. 900.000,Rp. 2.918.400,-

Pertanggungjawaban yang diserahkan adalah sebagai berikut : Surat tugas dari atasan langsung, SPPD, bukti tiket riil + airportaks dan boarding pass (tidak dipersoalkan harganya, karena tiket tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan perjalanan dinas). b. Biaya transport menggunakan darat dan laut Dari tempat asal ke tempat tujuan pp dibayarkan dengan harga tiket tertinggi. Perdiem sesuai hari dan Golongan Pertanggungjawaban yang diserahkan adalah sebagai berikut : Surat tugas dari atasan langsung, SPPD dan tiket riil (tidak dipersoalkan harganya, karena tiket tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan perjalanan dinas).

Contoh 2 : Untuk Ekspert/nara sumber : Bapak B adalah seorang Doktor golongan III/d selaku ekspert/nara sumber melakukan perjalanan dinas ke Padang memberikan pembinaan, advokasi dan masukan materi tertentu, dan tidak menginap Berangkat hari Senin pagi pulang hari Senin sore , maka perhitungan pembiayaan sebagai berikut : a. Biaya transport menggunakan pesawat udara

4-32


PAMSIMAS Jakarta – Padang pp Perdiem 1 (satu) hari Golongan III Honor nara sumber setara Eselon II maks. 3 jam Jumlah

Rp. 2.018.400,Rp. 300.000,Rp. 1.800.000,-*) Rp. 4.118.400,-

Pertanggungjawaban yang harus diserahkan adalah sebagai berikut : Bukti tiket riil + airportaks dan boarding pass (tidak dipersoalkan harganya, karena tiket tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan perjalanan dinas). Surat tugas dari atasan langsung dan SPPD yang menyatakan tugas tersebut dilaksanakan 1 (satu) hari. *) Honor Nara Sumber diberikan per jam Rp. 342 ribu Bapak C adalah seorang pejabat Eselon III selaku nara sumber melakukan perjalanan dinas ke Samarinda memberikan informasi dan konsultasi perihal kebijakan anggaran terbaru dan menginap 1 (satu) malam : Berangkat hari Selasa pulang hari Rabu, maka perhitungan pembiayaan sebagai berikut : b. Biaya transport menggunakan pesawat udara Jakarta – Balikpapan pp Rp. 2.505.700,Balikpapan – Samarinda pp Rp. 500.000,Perdiem 2 (dua) hari Golongan IV Rp. 600.000,Honor nara sumber setara Eselon III maks. 3 jam Rp. 1.500.000,-*) Jumlah Rp. 5.105.700,Pertanggungjawaban yang harus diserahkan adalah sebagai berikut : Bukti tiket riil + airportaks dan boarding pass (tidak dipersoalkan harganya, karena tiket tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan perjalanan dinas ) Surat tugas dari atasan langsung dan SPPD yang menyatakan tugas tersebut dilaksanakan 2 (dua) hari *) Honor Nara Sumber diberikan per jam Rp. 221 ribu Bapak D adalah seorang pejabat Eselon I dan II melakukan perjalanan dinas ke Pontianak memberikan informasi dan konsultasi perihal kebijakan anggaran terbaru dan menginap 1 (satu) malam : Berangkat hari Selasa pulang hari Rabu, maka perhitungan pembiayaan sebagai berikut : c. Biaya transport menggunakan pesawat udara

4-33


PAMSIMAS Jakarta – Pontianak pp Rp. 1.606.200,Perdiem 2 (dua) hari Golongan IV Rp. 600.000,Jumlah Rp. 2.206.200,Pertanggungjawaban yang harus diserahkan adalah sebagai berikut : Bukti tiket riil + airportaks dan boarding pass (tidak dipersoalkan harganya, karena tiket tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan perjalanan dinas ) Surat tugas dari atasan langsung dan SPPD yang menyatakan tugas tersebut dilaksanakan 2 (dua) hari Bapak E adalah seorang pejabat Eselon III dan IV melakukan perjalanan dinas ke Jambi memberikan informasi dan konsultasi perihal kebijakan anggaran terbaru dan menginap 1 (satu) malam : Berangkat hari Kamis pulang hari Jum’at, maka perhitungan pembiayaan sebagai berikut : d. Biaya transport menggunakan pesawat udara Jakarta – Jambi pp Perdiem 2 (dua) hari Golongan IV Jumlah

Rp. 1.112.000,Rp. 600.000,Rp. 1.712.000,-

Pertanggungjawaban yang harus diserahkan adalah sebagai berikut : Bukti tiket riil + airportaks dan boarding pass (tidak dipersoalkan harganya, karena tiket tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan perjalanan dinas ) Surat tugas dari atasan langsung dan SPPD yang menyatakan tugas tersebut dilaksanakan 2 (dua) hari 5)

Biaya representasi,honor nara sumber/ekspert/praktisi a) Untuk nara sumber disediakan honor : (1) Pejabat setingkat Eselon I dan II atau yang disamakan (Golongan Pangkat IV/c – IV/e) sebesar Rp. 800 ribu/jam maksimum 3 jam/hari (2) Pejabat setingkat Eselon III dan IV atau yang disamakan (Golongan Pangkat III/b – IV/b) sebesar Rp. 500 ribu/jam maksimum 3 jam/hari. (3) Pakar/Pembicara Khusus sebesar Rp. 331 ribu/jam maksimum 3 jam/hari. (4) Praktisi sebesar Rp. 289 ribu/jam maksimum 3 jam/hari. Pembayaran untuk nara sumber, praktisi atau pembicara khusus (ekspert) dilakukan untuk kegiatan pertemuan, workshop, pelatihan dan perjalanan (bagi mereka yang melakukan kegiatan advokasi, fasilitasi, bimbingan teknis, kajian dan sebagainya), bukti kegiatan disampaikan dalam bentuk makalah, naskah akademik, presentasi, laporan advokasi, fasilitasi, atau bimbingan teknis.

4-34


PAMSIMAS Semua harga satuan dapat berubah sesuai aturan yang berlaku dari Departemen Keuangan. g. Dalam pelaksanaan tugas pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM pada setiap Satker perlu melakukan verifikasi terhadap pembayaran pelaksanaan kegiatan sesuai rencana/TOR maupun kontrak antara lain : 1) Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang mendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (termasuk tiket, boarding pass untuk perjalanan, daftar hadir untuk pertemuan & pelatihan serta tagihan/kuitansi dari pihak ketiga). 2) Memastikan bahwa semua kegiatan didukung oleh laporan 3) Konfirmasi dari pihak ketiga/rekanan yang memberikan jasa kepada proyek terutama yang berkaitan kredibilitas dan bukti otentik hasil pekerjaan 4) Kofirmasi secara acak kepada peserta pelatihan/workshop 5) Konfirmasi secara acak dari penerima bantuan, contoh tugas belajar 6) Kunjungan lokasi kegiatan (apabila diperlukan) 7) Verifikasi lain (apabila diperlukan) h. Pejabat Penguji SPP dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) pada setiap Satker harus membuat buku catatan sesuai dengan SPP dan SPM yang diterbitkan sebagai bahan monitoring pelaksanaan DIPA. 2. KEGIATAN KONTRAK a. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa harus berpedoman pada Guidelines Procurement IBRD Loan dan IDA Credits. b. Pelaksanaan pengadaan/seleksi konsultan harus berpedoman pada Guidelines Selection and Employment of Consultant by World Bank Barawers. c. Semua pelaksanaan kontrak (barang, jasa dan konsultan) harus tercantum dalam procurement plan, kontrak di luar procurement plan adalah Ineligible. d. Metode pengadaan barang/jasa dan seleksi konsultan harus berpedoman pada thresholds yang berlaku di masing-masing PROYEK/Satker. e. Porsi pembayaran kontrak berpedoman pada porsi pembayaran kategori PROYEK/Satker. f.

Jenis pajak dan besarnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak atas porsi KREDIT IDA tidak dipungut dan pajak atas porsi GOI dipungut. g. Dokumen kontrak adalah : 1) Kontrak 2) Evaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga) 3) Berita Acara Pembukaan Penawaran (Bid Opening) 4) Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing), bukan merupakan syarat Bank Dunia. 5) Dokumen lelang (Bidding document) untuk pengadaan barang/jasa dan TOR untuk pengadaan konsultan. 6) Undangan lelang/pengumuman lelang 7) Penawaran harga

4-35


PAMSIMAS 8) Proposal teknis dan biaya (khusus untuk konsultan) 9) NOL (bila disyaratkan) h. Pembayaran kontrak dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) kepada rekanan/konsultan. i. Pembayaran kontrak tidak diperbolehkan menggunakan dana UP/TUP. j. Dokumen pembayaran kontrak : 1) Kontrak 2) Berita Acara Prestasi Kerja/Kemajuan Pekerjaan (konsultan) 3) Berita Acara Penerimaan Barang / Pekerjaan 4) Berita Acara Pembayaran (BAP) Khusus PLN 5) Surat penagihan dari rekanan 6) Surat penyerahan hasil pekerjaan 7) Kuitansi (sesuai porsi pembayaran) 8) Nilai kuitansi porsi PLN adalah nilai fisik porsi PLN 9) Nilai kuitansi porsi GOI adalah nilai fisik porsi GOI + PPN porsi GOI 10) Faktur penjualan (invoice) 11) Surat persetujuan dari penanggungjawab pekerjaan/ pengguna (untuk konsultan) 12) Faktur pajak 13) SSP PPN 14) SSP PPh k. Contoh BAP khusus PLN seperti. (lampiran 2) l. Dalam pelaksanaan tugas pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM pada setiap Satker perlu melakukan verifikasi terhadap pembayaran pelaksanaan kegiatan sesuai rencana/TOR maupun kontrak antara lain : 1) Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang mendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (termasuk tiket, boarding pass untuk perjalanan, daftar hadir untuk pertemuan & pelatihan serta tagihan/kuitansi dari pihak ketiga). 2) Memastikan bahwa semua kegiatan didukung oleh laporan 3) Konfirmasi dari pihak ketiga/rekanan yang memberikan jasa kepada proyek / Satker terutama yang berkaitan kredibilitas dan bukti otentik hasil pekerjaan 4) Kofirmasi secara acak kepada peserta pelatihan/workshop 5) Konfirmasi secara acak dari penerima bantuan, contoh tugas belajar 6) Kunjungan lokasi kegiatan (apabila diperlukan) 7) Verifikasi lain (apabila diperlukan) m. Pejabat Penguji SPP dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) pada setiap Satker harus membuat buku catatan sesuai dengan SPP dan SPM yang diterbitkan sebagai bahan monitoring pelaksanaan DIPA.

4-36


PAMSIMAS 4.2.3.

Prosedur Pertanggungjawaban melalui SPP – GU Prosedur pertanggungjawaban melalui SPP-GU mulai menerima bukti pengeluaran sampai pengiriman SPM sebagai berikut Proses

Dokumen

Ket./Penanggung jawab

Mulai 1. Kuitansi 2. Faktur pembelian 3. Faktur pajak 4. SPP

Menerima tanda bukti pengeluaran

# Bendahara Pengeluaran (BP)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kembali ke pembawa/pihak III Tanda bukti pengeluaran lengkap ?

Tdk

1. Kuitansi 2. Faktur pembelian 3. Faktur pajak 4. SPPD 5. SPP

# Bendahara Pengeluaran

Ya 1. Kuitansi 2. Faktur pembelian 3. Faktur pajak 4. SPPD 5. SPP

Pengesahan tanda bukti pengeluaran

Penyusunan SPP - GU

SPP

Penyampaian SPP – GU ke KPA

1. Kuitansi 2. Faktur pembelian 3. Faktur pajak 4. SPPD 5. SPP




Perubahan SPP-GU oleh Bendaharawan

Disetujui? Tdk

1. 2. 3. 4. 5.

Kuitansi Faktur pembelian Faktur pajak SPPD SPP

# Bendahara Pengeluaran SPP-GU harus ditandatangani PPK

Ya

Pengiriman SPP – GU ke Bag. Keu

Proses Verifikasi & Penandatanganan SPM

Pengiriman SPM-GU ke KPPN

SPP

# Bag. Keuangan - Petugas Verifikasi - Petugas Penerbit SPM lihat Proses verifikasi Halamanl 8. # P-SPM, BP Mengirim copy SPM dan dokumen pendukungnya ke KPPN tiap tanggal 10 bulan berikutnya

Stop

4-37


PAMSIMAS 4.2.4. Prosedur Pertanggungjawaban melalui SPP – LS Prosedur pertanggungjawaban melalui SPP-LS mulai menerima bukti pengeluaran sampai pengiriman SPM sebagai berikut Ruang lingkup : Menerima bukti pengeluaran s/d pengiriman SPM Proses

Dokumen

Keterangan/ Penanggung Jawab

Mulai


Menerima dokumen Kontrak dari PK

Kontrak / SPK

Menerima Tanda Bukti Pengeluaran / Tagihan dari pihak ke - III

1. 2. 3. 4.

Kuitansi & Faktur B.A. Pemeriksaan Pekerjaan B.A. Serah Terima B.A. Penyelesaian Pekerjaan

1. 2. 3. 4. 5.

Kontrak / SPK Kuitansi Faktur B.A. Pemeriksaan Pekerjaan B.A. Serah Terima B.A. Penyelesaian Pekerjaan

# PK /BP

# PK / BP

Tidak

Tanda bukti Pengeluaran Lengkap ?

Kembali ke Pembawa/ Pihak III

Ya Pengesahan tanda bukti pengeluaran

Penyusunan SPP/LS

1. 2. 3. 4. 5.

Kontrak / SPK Kuitansi Faktur B.A. Pemeriksaan Pekerjaan B.A. Serah Terima B.A. Penyelesaian Pekerjaan

1. 2. 3. 4.

Kuitansi & Faktur B.A. Pemeriksaan Pekerjaan B.A. Serah Terima B.A. Penyelesaian Pekerjaan

# PK # BP • Kriteria Memenuhi Syarat • Pengecekan Keabsahan Tanda Bukti Pengeluaran # Bendahara Pengeluaran

A

4-38


PAMSIMAS Proses

Dokumen


A

1. 2. 3. 4. 5.

Penyampaian SPP LS KPA

Perbaikan SPP – LS Oleh Bendahara

Setuju

1. 2. 3. 4. 5.

SPP – LS Kuitansi & Faktur B.A. Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima B.A. Penyelesaian Pekerjaan

SPP – LS Kuitansi & Faktur B.A. Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima B.A. Penyelesaian Pekerjaan

# BP • Penyelesaian Pajak yang terbait diselesaiakan sesuai ketentuan yang berlaku, lihat Instruksi kerja

# Bendahara • SPP-LS harus ditandatangani PPK

Tidak # KPA

Ya Penyampaian SPP-LS ke Bag. Keu.

SPP – LS Surat Pernyataan untuk SPP – LS

# Bag. Keuangan - Petugas Verifikasi - Petugas P. SPM Halamanl 9 & 10

Proses Verifikasi & Penandatanganan SPM

Pengiriman SPM-LS ke KPPN

S P M – LS Pekerjaan

P-SPM, BP Mengirim copy SPM dan dokumen pendukungnya ke KPPN tiap tanggal 10 bulan berikutnya

Selesai

4-39


PAMSIMAS 4.2.5. Instruksi Kerja Pembuatan Pertanggungjawaban Disamping pengujian setiap tanda bukti pengeluaran seperti tercantum diatas, khususnya untuk kuitansi, SPK dan Berita Acara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 4.1.3.1 Kuitansi Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Anggaran No. 66/PB/2005 tanggal27 Desember 2005, telah ditetapkan bahwa setiap penulisan angka di dalam kuitansi tagihan baik yang dibayarkan dari UP/TUP maupun SPM Langsung tidak diperkenankan terdapat angka desimal atau sen. Ketentuan ini merupakan salah satu persyaratan tambahan untuk syahnya suatu tanda bukti pengeluaran. Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 1. Harus atas nama jabatan dan tidak diperkenankan atas nama pribadi. Contohnya : Satker Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Jambi. 2. Jumlah uang yang ditulis dengan angka harus sama dengan yang ditulis dengan huruf; 3. Uraian redaksi kuitansi harus singkat, jelas dan berkaitan dengan tujuan pengeluaran menurut RKAKL ; 4. Tidak terdapat coret-coretan, hapusan dan perubahan tulisan; 5. Harus ditulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa resmi; 6. Harus ditulis dengan mesin tulis, tinta atau potlot tinta; 7. Harus bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. Harus ditandatangani oleh yang berhak menerima uang dengan tinta/potlot tinta dan mencantumkan nama terang ; 9. Pembayaran antar instansi pemerintah kuitansinya bebas materai, dan jika yang berhak menerima pembayaran menempelkan materai, dalam kuitansi tersebut maka materai tersebut tidak boleh dibayar. 10. Tanggal kuitansi telah jatuh tempo dan belum kadaluarsa; 11. Membubuhi tanda lunas dibayar dan tanda tangan basah untuk lembar asli dan tembusan (selebihnya dengan cap); 12. Apabila penagih berhalangan datang untuk menerima pembayaran dapat memberi kuasa pada seorang yang telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan (curatele) dengan surat kuasa dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai; 13. Jika kuitansi hilang di kantor Bendaharawan untuk bukti pembayaran dapat diganti : a. Kuitansi pengganti yang dibubuhi pernyataan diatas materai dari yang berhak, bahwa jika kemudian hari ternyata kuitansi tersebut lebih dari satu kali dibayar yang bersangkutan bersedia mengembalikan dengan segera; b. Kuitansi duplikat disertai keterangan tertulis dari 2 (dua) orang saksi yang dikenal Bendaharawan Bagian Proyek bahwa mereka bersedia mengganti kerugian kepada negara jika kemudian hari ternyata/terbukti terjadi double tagihan. 4.2.6.

Instruksi Kerja Pengecekan Keabsahan Tanda Bukti Pengeluaran Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam menguji sahnya suatu bukti pengeluaran adalah sebagai berikut :

4-40


PAMSIMAS 1. Pengujian terhadap pengeluaran apakah sesuai dengan tujuan pengeluaran berdasarkan Kontrak untuk SPP-LS dan Rencana Kerja Anggararan Kementrian/Lembaga (RKAKL) dan ROP untuk SPP-GU; 2. Pengujian kelengkapan tanda bukti pengeluaran untuk sahnya tagihan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim pengawas untuk pekerjaan yang dikontrakkan sesuai ketentuan pembayaran dikontrak; 3. Pengujian terhadap tersedianya dana untuk mendukung pengeluaran tersebut; 4. Pengujian terhadap kebenaran angka dalam kuitansi/faktur dan kelengkapan lainnya, baik berupa perjumlahan maupun perkalian. 5. Laporan hasil perjalanan. 6. TOR/Kerangka Acuan 7. Bukti tiket dan boarding pass yang digunakan 4.2.7.

Tata cara Pungutan/Penyetoran serta Pelaporan Pajak-Pajak Dalam rangka pengelolaan/penatausahaan keuangan proyek perihal pemungutan/penyetoran pajak-pajak sesuai dengan edaran dari Ditjen Anggaran Depkeu RI No. SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996 seperti (lampiran 3 )

4.2.8.

Dokumen Pengeluaran Untuk penatausahaan keuangan adanya bukti otentik setiap pengeluaran sangat diperlukan, sebagai acuan pada buku ini, kami sajikan contoh dokumen pengeluaran yang dapat dipergunakan di unit kerja didaerah pada halaman 16 s/d 23.

4.3.

Tata Usaha Keuangan Proyek

4.3.1. Dasar Hukum Dalam penatausahaan keuangan proyek bantuan pinjaman luar negeri maka harus selalu berpedoman pada : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, (Lembaran Negara RI No. 73 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden No. 72 tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 92, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4418) 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1986 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden R.I. No. 10 Tahun 1988 dan Nomor 74 Tahun 1993 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri (TP-DLN). 3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 27/MK.3/8/1994 dan Nomor

4-41


PAMSIMAS 166/KET/8/1994 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres R.I. Nomor 16 Tahun 1994. 4. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor 031/KET/5/1995 tentang Tatacata Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka APBN. 5. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor KEP. 122/KET/7/1994 tentang Tatacara pengadaan dan Biaya Jasa Konsultasi. 6. Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Ketua BAPPENAS Nomor 4020/MK/1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Penyampaian DUP dan Usulan Proyek PHLN. 7. Surat Edaran Deputi BPKP Bidang pengawasan BUMN dan BUMD Nomor SE.3982/D.IV/1993 tanggal 2 Maret 1993 tentang Pemeriksanaan Akuntan dan pelaporan Proyek-Proyek yang mendapat Loan atau Grant (tidak termasuk PIR, PRPTE dan CIDA). 8. Surat Edaran Bersama Deputi Ketua Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanan BAPPENAS dan Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor 901/D.IV/2/1996 dan Nomor SE/16/A/21/0296 atau Ketentuan Pengantinya. 9. Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan BUMN dan BUMD Nomor SE.02.00.07.4166/D.IV/1998 tanggal 27 Februari 1998, tentang Pedoman Laporan Keuangan Pokok dan Laporan Hasil Audit Proyek-Proyek yang Mendapat Pinjaman dan Hibah dari Luar Negeri. 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN. (lampiran 1) 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER- 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (lampiran 1) 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Proyek – Proyek yang Dibiayai Dengan Dana Kredit Bank Dunia IDA Credit 42040 IND (The Third Water and Sanitation for Low Income Communities Project - PAMSIMAS). 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan yang Dibiayai Dengan Dana Kredit Bank Dunia IDA Credit 4204 IND (The Third Water and Sanitation for Low Income Communities Project - PAMSIMAS khususnya Kategori 4 (Hibah Masyarakat). Ketentuan/dasar hukum pelaksanaan penatausahaan keuangan PAMSIMAS akan berpedoman pada ketentuan baru yang terus berkembang/ berubah sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan dari Pemerintah dan Bank Dunia.

4-42


PAMSIMAS 4.3.2. Ketentuan Umum Kebendaharaan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementrian lembaga/lembaga/pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbendaharaan maka dia harus melakukan penatausahaan/pencatatan atas semua kegiatan proyek sesuai ketentuan. Pencatatan oleh Bendahara dan atau Pemegang Uang Muka dengan buku-buku yang telah ditentukan dikenal sebagai Pembukuan Bendahara. Prosedur Pembukuan Bendahara ada pada halaman 31. Pelaksanaan pembukuan oleh bendahara ini dilakukan terhadap bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan bendahara, baik penerimaan ataupun pengeluaran dengan uang tunai/kas maupun dengan Cek/Giral, sedang Bendahara dalam menyimpan uangnya bisa dalam brankas untuk uang tunai maupun dalam simpanan Bank Pemerintah ataupun Kantor Pos Giro pada rekening proyek atas nama Bendahara. Jasa giro pada waktu pembukuan rekening proyek, agar Bendahara membuat pernyataan tentang penyetoran jasa giro yang disetorkan langsung ke kas negara oleh pihak bank. Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) antara lain : 1.

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melaksanakan penerimaan dan pengeluaran secara giral.

2. Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Negara dilakukan dengan : a.

Sebagai pembayaran langsung kepada yang berhak (dimana uangnya tidak melalui Bendahara atau LS), minimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

b.

Dengan melalui persediaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Bendahara yang menerima dana UP tersebut kemudian membayarkannya kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan mekanisme baru pembayaran dalam pelaksanaan APBN maka Bendahara Pengeluaran menerima dana UP melalui rekening Bendahara dengan pemindahbukuan dari rekening Kas Negara/Bendaharawan Umum atas dasar SP2D Giro Dana UP/TUP (SP2D UP/TUP) yang diterbitkan oleh KPPN. sesuai dengan pasal 7 (7) c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 (lampiran 1).

4-43


PAMSIMAS 3. Untuk keperluan pembayaran tunai sehari–hari setiap Bendahara pengeluaran (Satker) diizinkan mempunyai persediaan uang tunai setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) Mekanismenya adalah Bendahara pengeluaran mengambil uang (tunai) dana UP/TUP yang berada di rekening Bendahara dan tentunya atas uang tunai tersebut harus disimpan di brankas Bendahara. Dengan demikian Uang/Dana yang dikelola bendahara (disimpan) bisa berada di Bank, Giro POS ataupun di brankas Bendahara. Dasar pembukuan Bendahara didasarkan pada ketentuan peraturan/perundangan sebagai berikut : Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comttabilitet Wet) Staatsblad 1925 No. 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1968 (lembaran Negara No. 53 Tahun 1968). Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 332/M/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya. Keputusan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tangal 27 Desember 2005 tentang Mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN. 4.3.3. Jenis, Fungsi dan Bentuk Buku yang Digunakan 1. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 332/M/V/9/1968 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa bagi setiap Bendahara dan Pemegang Uang Muka yang mengurus uang negara harus mempunyai Buku Kas Umum dan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran. Catatan pada Buku Kas Umum itu dilakukan sebelum pembukuan pada buku-buku kepala dan dalam register-register. 2. Jenis buku yang digunakan dalam pembukuan Bendahara adalah sebagai berikut : a. Buku Kas Umum Buku Kas Umum mempunyai fungsi untuk mencatat semua penerimaan maupun semua pengeluaran baik yang berbentuk tunai maupun giral juga untuk penerimaan dan pengeluaran yang sifatnya perbaikan/pembetulan kesalahan pembukuan. Bentuk Buku Kas Umum yang digunakan dalam pengurusan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari dana APBN adalah Buku Kas Umum Skonto.

4-44


PAMSIMAS b. Buku Pembantu (WASDITMAK)

Pengawasan

Kredit

Per

Mata

Anggaran

Kegiatan

Setelah dicatat dalam Buku Kas Umum transaksi tersebut dicatat dalam Buku Pengawasan Kredit per MAK sesuai dengan Mata Anggarannya dimana kegiatan tersebut dibebankan. c. Buku Pembantu Kas Tunai Pencatatan dalam Buku Kas Tunai yaitu sepanjang penerimaan/pengeluaran dari transaksi tersebut dilaksanakan dengan pembayaran/penerimaan secara Tunai. d. Buku Pembantu Bank Pencatatan dalam Buku Pembantu Bank yaitu sepanjang penerimaan/pengeluaran dari transaksi dilaksanakan melalui Bank, dengan cara antara lain dengan penerbitan Cek, penarikan Cek, penerimaan pembayaran dengan Cek, dll. e. Buku pembantu Persekot/Panjar Pencatatan transaksi dalam Buku Persekot/Panjar dilaksanakan setelah Persekot tersebut dicatat dalam Buku Kas Umum sepanjang dana tersebut termasuk pembiayaan Uang Muka/Persekot sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persekot ini juga harus dicacat sebelumnya dalam Buku pembantu Kas Tunai sepanjang diterima/dikeluarkan dengan Tunai. Buku Pembantu Pungutan/Penyetoran Pajak Pencatatan dalam Buku Pengutan/Penyetoran Pajak dilaksanakan setelah transaksi tersebut dicatat dalam buku-buku tersebut diatas sepanjang transaksi tersebut harus dipungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena sebagaimana diketahui bahwa Bendaharawan adalah wajib pungut (WAPU). Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP – 402 /MK/11/6/1971 tanggal 2 Juni 1971. Buku Pembantu Pungutan/Penyetoran Pajak ini berfungsi untuk memonitor atas pengutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. Sesuai degan ketentuan yang berlaku, Bendaharawan proyek ditunjuk sebagai WAJIB PUNGUT PAJAK atas pembayaran yang dilakukannya, baik yang membebani dana APBN maupun APBD untuk PPn dan PPh (Pasal 21,22,23,25). 3. Dalam pelsaksanaan pengelolaan keuangan proyek diwajibkan setiap Satker menyampaikan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). ke KPPN, paling lambat tanggal 5. Petunjuk singkat (pedoman penyusunan laporan pada lampiran 6). 4. Untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan disajikan instruksi kerja pencatatan pembukuan bendahara, prosedur, cara pengisian buku kas umum, kas tunai, pembantu bank, panjar dan buku pungutan/penyetoran pajak, pada halaman 30 s/d 36.

4-45


PAMSIMAS

A. Penerimaan 1) Penerimaan surat Perintah Pencairan Dana UP (SP2-D) UP 2) Penerimaan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan (SP2D-TUP) 3)Penerimaan Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian SP2D-GUP

4) Penerimaan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)

Dokumen

Pencatatan Pada Buku (lihat dokumen & cara pengisian halaman 31 s/d 35 )

7)Penerimaan dan Penyetoran Pajak

Penanggung Jawab

1 Buku Kas Umum

1. Penerimaan (D)

1. Diterima SPM.DU lembar ke-5 No…tgl..

1. Bendahara Pengeluaran

Lembar ke-5

2. Buku Bank

2. Penerimaan (D)

2. Diterima SPM.DU lembar ke-5 No…tgl..

2. Bendahara Pengeluaran

3. Buku UP 1.Buku Kas Umum 2. Buku Bank 3. Buku GUP 1 Buku Kas Umum 2. Buku Bank 3. Buku GUP 4. Buku WASDITMAK (Sesuai MAK yang terkait)

3. Penerimaan (D) 1. Penerimaan (D) 2. Penerimaan (D) 3. Penerimaan (D) 1. Penerimaan (D) 2. Penerimaan (D) 3. Penerimaan (D) 4.Posisi Penggantian pada kolom ‘Ganti’

3. Diterima SPM.DU lembar ke-5 No…tgl.. 1. Diterima SPM.T.U lembar ke-5 No…tgl.. 2. Diterima SPM.TU lembar ke-5 No…tgl.. 3. Diterima SPM.TU lembar ke-5 No…tgl.. 1. Diterima SPM.GU lembar ke-5 No…tgl.. 2. Diterima SPM.GU lembar ke-5 No…tgl.. 3. Diterima SPM.GU lembar ke-5 No…tgl.. 4. Diterima SPM.GU lembar ke-5 No…tgl..

3.Pembantu Bendahara P 1. Bendahara Pengeluaran 2. Bendahara Pengeluaran 3.Pembantu Bendahara P 1. Bendahara Pengeluaran 2. Bendahara Pengeluaran 3.Pembantu Bendahara P 4.Pembatu Bendahara P

SP2D-TUP Lembar ke-5 SP2D-GUP Lembar ke-5

SP2D-LS Lembar ke-5

1. Buku Kas Umum 2. Buku Pajak

SP2D-Nihil Lembar ke-5 Cek

Faktur Pajak (copy)

Buku Kas Umum 1. Buku Kas Umum 2. Buku Bank 3. Buku Tunai 1. Buku Kas Umum 2. Buku Kas Tunai

8)Penerimaan Panjar/Porsekot/Uang

Uraian Pencatatan

SP2D

3. Buku WASDITMAK (sesuai MAK yang Terkait) 5)Penerimaan Surat Perintah Pencairan Dana Nihil(SP2D-Nihil) 6)Penerimaan Uang dari Bank

Sisi Pencatatan

Surat Setoran Pajak (copy) Kwitansi Penerimaan

3. Buku Pajak 1. Buku Kas Umum 2. Buku Kas Tunai

UYHD

1. – Penerimaan (D) – Pengeluaran (K) 2. – Penerimaan (D) – Pengeluaran (K) 3. Cara Pembayaran Pada Kolom ‘SP2D.L.S’ Penerimaan (D) Pengeluaran (K) 1. – Penerimaan (D) – Pengeluaran (K) 2. Pengeluaran (K) 3. Penerimaan (D) 1. – Penerimaan (D) – Pengeluaran (K) 2. – Penerimaan (D) – Pengeluaran (K) 3. – Penerimaan (D) – Pengeluaran (K) 1. Penerimaan (D) 2. Penerimaan (D)

1. – Diterima SPM.LS lembar ke 5 No..tgl.. - Dibayar kepada PT …dengan SPM.LS No… tgl… 2. – Diterima Potongan PPn dari PT… - Diterima Potongan PPh dari PT… - Diterima Potongan PPn dari PT… - Diterima Potongan PPh dari PT… 3. – Dibayar kepada PT …dengan SP2D.LS No… tgl… - Diterima SP2D.GU Nihil lembar ke-5 No…tgl.. - Potongan Diterima SP2D.GU Nihil lembar ke-5No..tgl.. 1-Diterima Uang dari Bank untuk Kas dengan Cek No..tgl.. -Pergeseran Uang atas cek No…tgl…. 2.Diambil Uang untuk Kas dengan Cek No…. Tgl…… 3.Diterima Uang dari Bank untuk Kas dengan Cek No..tgl.. 1. – Diterima Pajak dari PT…. - Disetor Pajak dari PT… 2. – Diterima Pajak dari PT…. - Disetor Pajak dari PT… 3. – Diterima Pajak dari PT…. - Disetor Pajak dari PT… 1.Diterima Pengembalian Panjar/Porsekor dari 2.Diterima Pengembalian Panjar/Porsekor dari

4-46

1. Bendahara P

2.Pembantu Bendahara P 3.Pembantu Bendahara P Bendahara Pengelauaran 1. Bendahara Pengeluaran 2.Pembantu Bendahara P 3.Pembantu Bendahara P 1. Bendahara Pengeluaran 2.Pembantu Bendahara P 3.Pembantu Bendahara P 1. Bendahara Pengeluaran 2.Pembantu Bendahara P

TABEL 1 INSTRUKSI KERJA PENCATATAN PEMBUKUAN BENDAHARA

Transaksi


PAMSIMAS B. Pengeluaran 1)Dibayar Tunai Kepada….. Per Kas (GU)

2)Dibayar per Bank Kepada……

Persekot

3. Buku Pajak

3. Pengeluaran (K)

3.Diterima Pengembalian Panjar/Porsekor dari

3.Pembantu Bendahara P

Kwitansi Faktur/Nota BA Serah Terima /Pekerj Surat Perintah Kerja

1. Buku Kas Umum 2. Buku Kas Tunai 3. Buku UP

1.Pengeluaran (K) 2.Pengeluaran (K) 3.Pengeluaran (K)

1. Dibayar Pembelian 2. Dibayar Pembelian 3. Dibayar Pembelian

1. Bendahara Pengeluaran 2.Pembantu Bendahara P 3.Pembantu Bendahara P

4. Buku WASDITMAK

4. Dibayar Pembelian

4.Pembantu Bendahara P

Kwitansi Faktur/Nota B A Serah Terima/Pek. Surat Perintah Kerja

5. Buku Kas Umum 6. Buku Kas Tunai 7. Buku UP

4.Posisi Ganti pada Kolom “Belum” 1. Pengeluaran (K) 2. Pengeluaran (K) 3. Pengeluaran (K) 4.Posisi Ganti pada Kolom “Belum”

1. Dibayar Pembelian … 2. Dibayar Pembelian… cek No… 3. Dibayar Pembelian 4. Dibayar Pembelian

1. Bendahara Pengeluaran 2.Bendahara Pengeluaran 3.Pembantu Bendahara P 4.Pembantu Bendahara P

Bukt2i sah Lainnya

4-47


PAMSIMAS

PROSEDUR PEMBUKUAN Proses

Dokumen


Mulai

Menerima Bukti Penerimaan/Pengeluaran

Bendahara P SP2D

SP2D Bukti Penerimaan/ Pengeluaran Kembali ke

Tolok Ukur, MAK dan Kategori Sesuai

Pemberi Bukti Tdk

Penerimaan/

ya Tentukan buku yang harus diisi sesuai transaksi dan dokumen yang diterima Meminta Persetujuan untuk pembukuan kepada PK

A

Bendahara P

Lihat Instruksi kerja pencatatan pembukuan bendahara hal 9 Bendahara P

Petujuan diberikan pada bukti transaksi (Kwitansi, SP2D, Check) Bendahara P

Pembukuan/Pencatatan

Pengisian : Buku Kas Umum

Memberi nomor Regristrasi dan mengarsipkan SP2D serta Bukti Pendukung Lihat Proses Pengendalian Arsip

Buku Wasdikmak Buku Kas Tunai Buku Pemb. Bank Buku Pemb. UP/TUP Buku Pemb. Panjar/Persekot

Selesai

Buku Pemb. Pungutan/Penyetoran Umum

4-48


PAMSIMAS 4.3.4. Dokumen dan Cara Pengisian 1) BUKU KAS UMUM (Penerimaan) Tgl Uraian

1

No. & MAK Tanda Bukti 3

2

Jumlah 4.2

Tgl

Rp 4

1

(Pengeluaran) Uraian No. & MAK Tanda Bukti 2 3

Jumlah Rp. 4

Kolom Penerimaan Nomor : 1. Diisi tanggal pembukuan Saldo awal/penerimaan 2. 3. 4.

Uraian singkat mengenai transaksi/mutasi keuangan yang terjadi Nomor Bukti & MAK Jumlah penerimaan

Kolom Pengeluaran Nomor : 1. Diisi tanggal pembukuan pengeluaran 2. 3. 4.

Uraian singkat mengenai transaksi mutasi keuangan yang terjadi Nomor Bukti & MAK Jumlah pengeluaran

Pada saat melakukan penutupan buku mudah didapatkan jumlah yang seimbang antara Total Jumlah Penerimaan dan Total Jumlah Pengeluaran. 2) BUKU KAS TUNAI Tgl.

Uraian

1

2

No.& MAK Tanda Bukti 3

Penerimaan Rp. 4

Pengeluaran Rp. 5

Saldo (Rp.) 6

4-49


PAMSIMAS Nomor

: 1.

Diisi tanggal penerimaan/pengeluaran/saldo awal sesuai tanggal pembukuan pada BKU Uraian singkat mengenai transaksi/mutasi keuangan yang terjadi Nomor Bukti & MAK pembukuan sesuai dengan BKU Jumlah penerimaan berupa kas/uang tunai Jumlah pengeluaran/pembayaran dengan kas/tunai Jumlah Saldo Awal/Saldo setelah ada penerimaan/ pengeluaran (4,5)

2. 3. 4. 5. 6.

3) BUKU PEMBANTU BANK Tgl.

Uraian

1

2

Kolom

:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

No.& MAK Tanda Bukti 3

Penerimaan Rp. 4

Pengeluaran Rp. 5

Saldo (Rp.) 6

Diisi tanggal penerimaan/pengeluaran/saldo awal sesuai tanggal pembukuan pada BKU Uraian singkat mengenai transaksi/mutasi keuangan yang terjadi Nomor Bukti & MAK Pembukuan sesuai dengan BKU Jumlah penerimaan Penggantian/Pengesahan UP/TUP Jumlah pengeluaran/pembayaran sebesar kwitansi Jumlah Saldo Awal/Saldo setelah ada penerimaan/ pengeluaran (4,5)

4) BUKU PEMBANTU PANJAR/PERSEKOT Tgl.

Uraian

No. Tanda Bukti

1

2

3

Kolom

:

Penerimaan Rp. 4

Pengeluaran Rp. 5

1. Diisi tanggal pembukuan sesuai dengan BKU 2. Uraiansingkat tenatng pembayaran persekot/ panjar penerimaan pertanggung jawaban/ Kontra Pos Persekot

atau

4-50


PAMSIMAS 3. Nomor Bukti pembayaran persekot/Kontra Pos Persekot 4. Jumlah pertanggungjawaban/Kontra Pos Persekot 5. Jumlah pembayaran persekot/panjar.

5) BUKU PEMBANTU PUNGUTAN / PENYETORAN PAJAK Penerimaan

Pengeluaran

Tgl

Uraian

1

2

No. Tanda Bukti 3

Jumlah Rp.

Tgl.

Uraian

4

1

2

No. Tanda Bukti 3

Jumlah Rp. 4

Kolom Penerimaan Nomor : 1. Diisi tanggal pembukuan penerimaan sesuai BKU 2. Uraian atas pengutan pajak 3. Nomor bukti pengutan pajak sesuai BKU 4. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPn 5. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPh. 21 6. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPh. 22 7. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPh. 25 8. Jumlah pajak yang telah dipungut (no. 4,5,6,7) Kolom Pengeluaran Nomor : 1. Diisi tanggal pembukuan penerimaan sesuai BKU 2. Uraian atas pungutan pajak 3. Nomor bukti pengutan pajak sesuai BKU 4. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPn 5. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPh. 21 6. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPh.22 7. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPh. 25 8. Jumlah pajak yang telah dipungut (no. 4,5,67)

4-51


PAMSIMAS 4.8

Pengawasan/Audit Pengawasan keuangan dan kinerja teknis dilakukan untuk semua sistem pemerintah yang terlibat sebagai PIU oleh BPKP dalam audit tahunan dengan sample pelaksana ditingkat masyarakat termasuk kinerja TFM, Konsultan dan Bank Lokal yang terlibat dalam Hibah desa. Hasil pengawasan terhadap TKM, TFM, Perusahaan Konsultan dan cabang-cabang Bank harus memelihara pencatatan untuk kegiatan mereka selama 3 tahun dan harus menyediakan kepada pengawas independen bila diperlukan.

4.8.1

Audit Internal

1. Audit internal akan dilaksanakan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal pada setiap interval 3 bulan untuk kelompok pengeluaran yang berbeda. 2. Itjen dari Departemen Pekerjaan Umum ditugaskan untuk melaksanakan monitoring realisasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum. 3. Tugas Itjen: • Melakukan internal audit kegiatan PAMSIMAS di tingkat pusat dan propinsi • Dapat menggunakan tenaga akuntan apabila diperlukan 4. Laporan hasil audit dikirim ke auditor ekternal dan Bank sebagai informasi 5. BPKP akan melakukan audit terhadap kegiatan di tingkat masyarakat / desa dengan jumlah desa yang diaudit minimal 10%. Laporan hasil audit BPKP dapat diberikan ke Bank apabila diperlukan. 6. Verifikasi yang dilakukan Itjen dan BPKP: • Melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran semua dokumem SPP (termasuk tiket dan boarding pass perjalanan , daftar hadir pertemuan dan pelatihan dan tagihan dari pihak ketiga.; • Memastikan semua kegiatan didukung dengan laporan ; • Memkonfirmasi kinerja pihak ketiga untuk proyek ; • Mengkonfirmasi secara acak peserta workshop/pelatihan • Mengkonfirmasi secara acak, penerima bantuan proyek; • Mengunjungi lokasi (bila diperlukan); • Verifikasi lainnya (Bila diperlukan). 4.8.2

Audit Eksternal

Audit keuangan dilakukan setiap tahun dan laporan hasil audit harus diserahkan ke Bank 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Audit eksternal dilakukan juga terhadap PIU beserta mitra kerjanya (TKM, TFM), konsultan, dan Bank lokal. Semua laporan audit tahunan tersedia untuk umum. Untuk mendapatkan laporan audit tahunan, dapat menghubungi CPMU PAMSIMAS, Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

4-52


PAMSIMAS

BAB 5 PROSES PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PROYEK DI MASYARAKAT 5.1.

Proses Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) I

5.1.1. Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh TFM menggunakan tools MPA dan PHAST untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat dan analisis situasinya. (2 MINGGU). 5.1.2. Pertemuan Pleno untuk Membahas Hasil Identifikasi dan Analisis Situasi Kegiatan ini berbentuk Pertemuan Pleno Masyarakat yang difasilitasi oleh TFM untuk mengulas hasil identifikasi masalah dan analisis situasinya dan mengetahui tindak lanjut sebagai bahan masukan RKM. (1 HARI). 5.1.3. Pembentukan Tim Kerja Masyarakat Kegiatan ini difasilitasi oleh TFM untuk membentuk TKM yang merupakan lembaga pelaksana proyek di tingkat desa/ kelurahan, yang dibentuk secara demokratis oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan sosial (kaya/ miskin) dan gender (perempuan/ laki-laki). (1 MINGGU) 5.1.4. Pemilihan Opsi untuk RKM I Kegiatan ini merupakan tanggungjawab TKM dan dibantu oleh TFM, dimana TKM memberikan penjelasan kepada kelompok-kelompok masyarakat tentang berbagai opsi yang dapat dipilih untuk RKM I. (4 HARI) 5.1.5. Pertemuan Pembahasan Opsi RKM I Kegiatan ini berbentuk Pleno Masyarakat yang difasilitasi oleh TKM dibantu TFM agar masyarakat dapat memberikan ulasan terhadap berbagai opsi RKM I, serta mengambil keputusan untuk menentukan pilihannya. (1 HARI) 5.1.6. Penyusunan RKM I Setelah masyarakat memutuskan pemilihan opsi pembangunan sarana dan pelatihan, maka TKM bersama-sama dengan masyarakat dan dibantu oleh TFM berkewajiban menyusun RKM I. (1 BULAN) 5.1.7. Pertemuan Pembahasan RKM I Kegiatan ini berbentuk Pleno Masyarakat yang difasilitasi oleh TKM dibantu TFM untuk memberikan penjelasan tentang Draf RKM, agar masyarakat dapat memberikan ulasan terhadap RKM, dan menyetujui sebelum dikirim kepada DPMU. (1 HARI) 5.1.8. Pengajuan RKM I 5-1


PAMSIMAS RKM I yang telah ditandatangani oleh TKM, dan diketahui oleh TFM dan Kepala Desa, dikirim kepada DPMU untuk dievaluasi dan disetujui oleh TKK. 5.2.

PELAKSANAAN COMMUNITY LED TOTAL SANITATION (CLTS) Fasilitator Masyarakat yang telah terlatih tentang CLTS melaksanakan kegiatan ini dengan masyarakat untuk merubah perilaku hidup bersih dan sehat, antara lain yaitu :

5.3.

-

Buang air besar pada tempatnya

-

Membuang kotoran bayi/ balita pada tempatnya

-

Mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar, membersihkan kotoran bayi dan sebelum makan

IMPLEMENTASI RKM I

5.3.1. PELAKSANAAN PELATIHAN DI TINGKAT MASYARAKAT Materi pelatihan untuk masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan RKM I antara lain adalah : -

Pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan konstruksi

-

Konstruksi sarana air minum/ sanitasi

-

Pembukuan dan pengelolaan keuangan proyek

-

Pemberdayaan masyarakat/ kesetaraan gender

-

Community Led Total Sanitation (CLTS)

5.3.2. PELAKSANAAN KONSTRUKSI SARANA AIR DI MASYARAKAT DAN SEKOLAH PERSIAPAN : Pelatihan sambil bekerja (on the job training) tentang konstruksi sarana air disesuaikan dengan kebutuhan TKM dan masyarakat, dimana pelatihan ini dilakukan oleh Konsultan Kabupaten dan TFM dan mencakup antara lain : -

Cara-cara membuat dan membaca gambar teknis

-

Pengetahuan tentang spesifikasi teknis dan batasan-batasannya

-

Tata cara pengawasan pekerjaan (quality control) dan perhitungan kemajuan pembangunan fisik

-

Administrasi dan keuangan pelaksanaan pembangunan (serta akuntabilitas dan transparansi)

PELAKSANAAN KONSTRUKSI : TKM dan masyarakat dengan dukungan TFM, secara terus menerus melakukan monitoring kemajuan pembangunan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seperti pengadaan material/ bahan, kualitas pekerjaan, administrasi keuangan, dan 5-2


PAMSIMAS sebagainya, sehingga penyimpangan.

dapat

segera

diambil

langkah-langkah

bila

terjadi

PENGADAAN BARANG & JASA Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi sarana air/ sanitasi semaksimal mungkin dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat sendiri. Untuk kegiatan yang memerlukan keahlian dan atau peralatan khusus yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, dapat di-pihak ketiga-kan. Proses pengadaan yang melibatkan pihak ketiga ini harus sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Bank Dunia. 5.4.

PROSES PENYUSUNAN RKM II

5.4.1. Pertemuan Perencanaan Kegiatan RKM II Kegiatan Perilaku Hidup Sehat/ Higienis (PHS) di masyarakat dan sekolah -

Kegiatan Pelatihan tentang Perilaku Hidup Sehat/ Higienis (PHS)

-

Jenis Sarana Sanitasi di Sekolah

-

Kegiatan Pelatihan Pelatihan Penguatan Badan Pengelola

5.4.2. Penyusunan RKM II Setelah perencanaan kegiatan di atas selesai, maka TKM bersama-sama dengan masyarakat dan dibantu oleh fasilitator berkewajiban menyusun RKM II. Proses ini kurang lebih sama dengan proses penyusunan RKM I. 5.4.3. Pertemuan Pembahasan RKM II Masyarakat bisa memberikan ulasan tentang draf RKM II yang telah disusun oleh TKM bersama perwakilan masyarakat, sehingga ada perbaikan sebelum dikirim kepada DPMU. 5.4.4. Pengajuan, Evaluasi, dan Persetujuan RKM II RKM II yang telah disusun di desa/ kelurahan oleh masyarakat diajukan ke DPMU untuk dievaluasi. Apabila RKM II dinyatakan layak dan bisa dilaksanakan, dana proyek kemudian dikucurkan langsung kepada rekening TKM. Proses ini kurang lebih sama dengan proses pengajuan dan evaluasi RKM I 5.5.

IMPLEMENTASI RKM II

5.5.1. Pelatihan Tentang Perilaku Hidup Sehat (PHS) Sebelum program PHS diimplementasikan maka dilakukan terlebih dahulu pelatihan untuk guru, tenaga kesehatan, dan unit kesehatan dalam TKM. 5.5.2. Pelaksanaan Kegiatan PHS di Masyarakat dan Sekolah PHS di Masyarakat : - dikoordinir TKM, dibantu TFM - menggunakan metode parsipatori 5-3


PAMSIMAS PHS di Sekolah

: - oleh guru, dibantu TFM dan tenaga kesehatan

5.5.3. Pembangunan Sarana Sanitasi untuk Sekolah -

dilaksanakan setelah pencairan dana dari RKM II, dan setelah dilaksanakan pelatihan bagi TKM dan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan konstruksi sarana sanitasi.

-

TFM mendampingi, memberikan bimbingan teknis dan persetujuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

-

Sanitasi sekolah mempertimbangkan tipe jamban yang memenuhi syarat kesehatan dan jumlahnya cukup untuk siswa dan guru sesuai dengan standar yang ada di Departemen Pendidikan Nasional.

5.5.4. Penyiapan TKM sebagai Badan Pengelola Perubahan tugas dan tanggung jawab TKM yang semula sebagai organisasi pelaksana proyek menjadi suatu organisasi yang akan mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah terbangun, serta sebagai pihak yang akan melanjutkan usaha-usaha peningkatan kesehatan di masyarakat. Seperti halnya pada TKM, bentuk organisasi Badan Pengelola dapat pula disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (apabila ingin berbeda dengan TKM), namun tetap harus mengakomodasi hal-hal yang bisa menunjang kesinambungan proyek. 5.5.5. Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Badan Pengelola Peningkatan kapasitas bagi TKM sebagai Badan Pengelola sangat diperlukan dalam rangka menjamin terwujudnya kesinambungan proyek. Untuk itu TFM dan individu atau lembaga terkait baik dari dalam maupun luar desa/ kelurahan perlu terlibat dalam pelatihan untuk penguatan Badan Pengelola tersebut. TAHAP PASCA PROYEK Pengelolaan Sarana Air, Sanitasi, dan Program Kesehatan oleh Masyarakat 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan RKM Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban akhir dari TKM tentang pelaksanaan kegiatan dalam RKM dan penggunaan dana. TKM (dibantu aparat desa) harus mengundang masyarakat untuk menyampaikan pertanggungjawaban. TKM harus membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan RKM dan Laporan Pertanggungjawaban Dana yang dilengkapi dengan Surat Berita Acara Pertanggungjawaban Dana. Laporan ini disampaikan kepada DPMU dan Tim Koordinator Kabupaten. 2. Pengelolaan Aset di Tingkat Masyarakat & Kabupaten/Kota Setelah pertemuan pertanggungjawaban pelaksanaan, dibuat Surat Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4).

Pernyataan

5-4


PAMSIMAS Bupati kemudian menyerahkan pengelolaan aset kepada Kelompok Masyarakat (TKM) dengan Berita Acara serah terima pengelolaan. TKM harus bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan aset yang diserahterimakan. Aset yang diserahterimakan harus dicatat dan didokumentasikan pada Dokumen Inventarisasi kekayaan milik negara (IKMN) oleh Satker PAMSIMAS KAbupaten/Kota dan diberi kode registrasi sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 18/KMK/018/1999. Inventarisasi termasuk dokumen as built drawing. 3. Pengelolaan Kegiatan Proyek oleh Masyarakat Kegiatan pada tahap pasca proyek untuk konstruksi adalah pengelolaan dan pemeliharaan sarana serta berlanjutnya program kesehatan oleh masyarakat. Fungsi Badan Pengelola dalam operasional dan pemeliharaan menjadi penting untuk keberlanjutan proyek. Untuk membiayai operasional dan pemeliharaan sarana dibutuhkan dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk iuran. Monitoring dampak kegiatan dilakukan oleh TKM dan masyarakat melalui RKM.

5-5


PAMSIMAS

BAB 6 PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengadaan barang dan jasa dalam program PAMSIMAS akan mengacu pada peraturan pelaksanaan pengadaan yang berlaku, yaitu :. 6.1

Pedoman (Guidelines)

Pedoman 1. 2. 3. 4.

5. 6.

pengadaan program PAMSIMAS mengacu pada : Financing Agreement No. CR 42040 - IND (PAMSIMAS) “Guideline Procurement under IBRD Loans and IDA Credit” Mei 2004 “Guideline Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrower” Mei 2004 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 dan revisi yang berlaku tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, dan/atau aturan perubahannya. (dimana jika terjadi konflik akan mengacu pada Petunjuk Pengadaan dari Bank Dunia) Undang-Undang No. 1/2005 tentang Perbendaharaan Negara Project Appraisal Document, edisi 1 Juni 2006

Pedoman Operasional ini wajib digunakan untuk setiap proses/pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan Pamsimas setiap tahun anggaran. Penyimpangan prosedur dari penjelasan yang tertera pada Pedoman ini akan menyebabkan dikenakannya sanksi sesuai dengan tindak/tingkat penyimpangan yang dilakukan oleh masing masing pihak yang terkait dalam proses / pelaksanaan pengadaan. Demikian juga dapat berakibat proses pengadaan dinyatakan misprocurement yang mengakibatkan dikuranginya pinjaman (credit) sebesar nilai barang atau jasa yang mengalami kesalahan pengadaan. 6.2

Pelaksana Pengadaan

Proses Pengadaan akan mengikuti syarat dari petunjuk pengadaan yang telah ditentukan di atas, sesuai dengan jenis pengadaan, kelompok pengadaan di “procurement plan” pemeriksaan dan persetujuan dari Bank sesuai ketentuan “prior” atau “post” review dan syarat lain di bab ini. Metoda pengadaan yang berlaku dalam Program PAMSIMAS adalah Pengadaan Konsultan (QCBS, SBCQ, Individual Consultant), Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (NCB, dan Shopping) 6.2.1

Persyaratan/Kriteria Anggota Panitia Pengadaan : 1). Kriteria Anggota Panitia Pengadaan a) Di tingkat CPMU:

6-1


PAMSIMAS Kualifikasi Personil sebagai Ketua / Anggota Panitia Pengadaan: i ) Personil Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan berasal dari Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya atau Staf Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya yang berpendidikan minimal S1, dalam hal ketiadaan personil yang masuk dalam kualifikasi anggota panitia dapat menggunakan PNS Direktorat Jenderal Lain dalam lingkungan Departemen PU atau kalau diperlukan dengan persetujuan Bank Dunia me-rekruit Konsultan Spesialis Pengadaan dan atau Tenaga Ahli Profesional lainnya misalnya ahli dibidang community empowerment dan local institutional development. ii ) Baik Ketua dan Anggota Panitia dari instansi Pemerintah maupun Tenaga Ahli Profesional harus pernah menjadi anggota panitia pengadaan dalam proyekproyek dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum atau Departemen lain sesuai dengan keahlian masing-masing dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun untuk Ketua Panitia, minimal 2 (dua) tahun untuk anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek/Program, diutamakan dengan sumber dana Bank Dunia atau Badan Keuangan Internasional lainnya. iii ) Wajib memberikan Curriculum Vitae (CV) untuk dinilai kapasitas sebagai ketua maupun anggota panitia pengadaan barang dan jasa, dan CV personil panitia pengadaan terlebih dahulu oleh Bank Dunia. iv ) Menguasai bahasa Inggris baik lisan dan tulisan secara aktif v ) minimal 75% dari anggota sudah mengerti mengenai Keppres 80/2003, yang dinilai dari keterlibatan anggota dalam panitia pengadaan minimal dalam 3 (tiga) pengadaan pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Dimana pengalaman tersebut diperoleh dalam NCB (National Competitive Bidding) dari kegiatan yang didanai oleh Bank Dunia lebih diprioritaskan penilaiannya. vi ) Ketua Tim Pengadaan dan 50% dari jumlah anggota dapat berpengalaman/turut berperan aktif dalam panitia pengadaan yang dinilai baik (satisfactory) oleh Bank untuk pengadaan konsultan (QCBS) sesuai dengan pedoman Bank untuk minimal 2(dua) pengadaan dalam kurun waktu 3(tiga) tahun. vii ) minimal 1 anggota panitia pengadaan menguasai mekanisme dan sistem pembayaran serta penganggaran APBN, dan mampu memfasilitasi penyiapan dokumen terkait penganggaran, termasuk klarifikasi dengan KPPN, Bappenas dan auditor. viii ) minimal 60% dari anggota tim pengadaan menguasai permasalahan teknis, dan mempunyai pendalaman mengenai latar belakang dan dasar pemikiran dari pengadaan barang dan jasa (pada pengadaan konsultan, anggota tersebut minimal mengetahui penugasan konsultan secara teknis), atau untuk

6-2


PAMSIMAS kasus pengadaan barang, panitia harus mengetahui substansi dari spesifikasi teknis dari barang yang diadakan yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk keperluan pengambilan keputusan, jumlah keseluruhan anggota Panitia Pengadaan harus ganjil. Jumlah keseluruhan Panitia Pengadaan Program Pamsimas tingkat CPMU adalah 7 orang. b) Di tingkat PPMU/DPMU Kualifikasi Personil Ketua/Anggota Panitia Pengadaan: i ) Personil Ketua Panitia Pengadaan dan anggota panitia adalah Staf pada PPMU/DPMU dari unsur PNS yang berpendidikan minimal S1. ii ) Berpengalaman dalam mengelola proyek-proyek; diutamakan dengan sumber dana Bank Dunia atau Badan Keuangan Internasional lainnya minimal 3 (tiga) tahun. iii ) Untuk menilai kapasitas sebagai ketua maupun anggota panitia pengadaan barang dan jasa, personil ybs wajib memberikan Curriculum Vitae (CV) dan kalau diperlukan dapat dinilai oleh Bank Dunia tentang kualifikasi personil panitia pengadaan dari CV masing-masing ketua dan anggota panitia. Jumlah keseluruhan Panitia Pengadaan Program Provinsi/Kabupaten minimal 5 orang dan berjumlah ganjil.

PPMU

tingkat

2). SK Pengangkatan Panitia Pengadaan CV dari Ketua dan calon anggota panitia disampaikan kepada Bank Dunia untuk dinilai kapasitasnya, Khusus untuk Calon Ketua dan anggota panitia dari Provinsi dan Kabupaten terlebih dahulu disampaikan kepada CPMU untuk diinformasikan ke Bank Dunia. Hasil evaluasi CV terhadap kapasitas personil Ketua dan anggota panitia yg memenuhi persyaratan, menentukan keabsahan personil ybs untuk ditetapkan sebagai Ketua / anggota Panitia Pengadaan. SK Pengangkatan Panitia Pengadaan di tingkat Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya; di tingkat provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi dan di tingkat kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Prasarana dan Permukiman Kabupaten.

6-3


PAMSIMAS 6.2.2

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan adalah : a). Mempelajari dan memahami dokumen proyek yang terkait dengan pengadaan antara lain: Financing Agreement (FA) CR 42040 - IND, b). Penyebarluasan Final Procurement Plan maupun pengumuman pengadaan secara umum (General Procurement Notice/GPN) yang telah disetujui oleh Bank Dunia akan diatur publikasi nya oleh Bank Dunia melalui Portal UNDB online dan d.g. Market serta website http://www.pu.go.id. c). Memahami Procurement Plan (PP) yang telah disetujui oleh Bank Dunia, Ketua Panitia dengan dibantu oleh Konsultan Pengadaan berkewajiban untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati di PP; menjaga agar penetapan pemenang dapat dikeluarkan sebelum jaminan penawaran kadaluarsa (“bid validity”); dapat mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan prosedur. d). Menyiapkan dan membuat Dokumen Pengadaan (Barang dan Jasa Konstruksi dengan metode NCB); Request for Quotation (Barang dan Jasa Konstruksi serta jasa lainnya dengan metode shopping). Jumlah paket dokumen yang disiapkan berdasarkan pada PP yang disetujui Bank Dunia untuk setiap Tahun Anggaran. e). Menyiapkan dan membuat dokumen Request for Proposal (RFP) untuk QCBS/CQS untuk lembaga Konsultan. Jumlah paket RFP yang disiapkan berdasarkan pada Procurement Plan (PP) yang disetujui Bank Dunia untuk setiap Tahun Anggaran. f). Melaksanakan pengadaan mulai dari pembuatan dan penyebaran undangan/advertensi; pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran (Bid Evaluation Report) sesuai ketentuan metode pengadaan sampai dengan penandatangan kontrak dan apabila ada amandemen dan atau addendum kontrak masih menjadi tugas panitia pengadaan untuk mengevaluasi dan pembuatan amandemen dan atau addendum kontraknya. g). Membuat Berita Acara pemasukan dan pembukaan proposal penawaran (proposal Teknis dan proposal Biaya), Berita Acara Evaluasi Penawaran Proposal Teknis maupun Proposal Biaya lengkap dengan usulan pemenang dan membuat Kontrak maupun amandemen dan atau addendum kontrak. h). Melakukan pemeriksaan di website http://www.pu.go.id, http://www.worldbank.org dan atau Procurement Specialist Bank Dunia untuk mendapatkan daftar perusahaan supplier, konstruksi, dan atau konsultan, serta konsultan individu yang masuk dalam daftar hitam (blacklist); serta membantu menginformasikannya secara terbuka melalui website, dan

6-4


PAMSIMAS menyiapkan surat pemberitahuan kepada unit pengadaan yang lain. i). Meneliti setiap profil perusahaan supplier, konstruksi dan atau konsultan; serta CV individual konsultan yang berminat untuk berpartisipasi dalam pelelangan ataupun seleksi konsultan baik melalui perkenalan yang disampaikan langsung ke CPMU, PPMU, DPMU maupun melalui alamat Electronic mail [email protected]. j). Bila ada indikasi adanya "conflict of interest", ataupun lainnya yang tidak wajar, ketua panitia harus melakukan konfirmasi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh peminat tersebut. Setiap temuan adanya indikasi hal yang tidak wajar, dibuat laporan tertulis dan disampaikan kepada Koordinator Kegiatan serta Penanggung Jawab Kegiatan, termasuk saran-saran yang diperlukan. Keputusan untuk menindaklanjuti hal ini atau tidak adalah tergantung dari Penanggung Jawab Kegiatan. k). Mendokumentasikan dengan baik setiap proses pengadaan dari penyiapan dokumen lelang (NCB), permintaan untuk pengajuan proposal (Request For Proposal/RFP), pemasangan iklan, pemasukan dan pembukaan penawaran, dokumen evaluasi penawaran (bid evaluation document) sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak, termasuk setiap pengaduan, sanggahan yang terjadi apabila ada, termasuk korespondensi ke atau dari berbagai pihak. Harus didokumentasikan dan diberi nomer registrasi yang terkait dengan no.urut pada PP yang telah disetujui Bank Dunia untuk setiap tahun anggaran. l). Mengumumkan pemenang lelang termasuk hasil evaluasi kepada peserta lelang melalui website http://www.pu.go.id. m). Memantau/mengkaji pelaksanaan kontrak: pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya dan atau jasa konsultan, apakah kualitas barang/konstruksi yang dikirimkan/dibangun dll, apakah personil yang ditugaskan sesuai dengan lingkup penugasan, TOR, spesifikasi teknis dan jadwal kegiatan rekanan. n). Apabila dalam tugasnya menemukan indikasi hal hal yang berkaitan dengan tindak penipuan dan atau lainnya, harus dibuat laporan kepada Pelaksana dan Ketua CPMU, maupun Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) untuk kemudian diteruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran, tergantung jenis temuan. Tindak lanjut dari kondisi ini adalah menjadi tanggung jawab PJK. o). Mencatat dan meneruskan setiap bentuk pengaduan dalam aspek procurement yang terjadi di CPMU, PPMU dan DPMU dan meneruskan pada yang berwenang untuk ditindak-lanjuti. p). Mencatat penyelesaian pengaduan dalam aspek procurement yang

6-5


PAMSIMAS telah/belum selesai ditangani termasuk waktu penyelesaian. q). Membuat laporan pengadaan serta umpan balik berdasarkan kasus yang terjadi apabila ada. Laporan pengadaan ini disampaikan juga ke Unit Pengadaan CPMU, guna mendukung proses peningkatan kapasitas di bidang pengadaan. Secara rinci tugas untuk panitia pengadaan di propinsi mengacu pada tugas pokok dan fungsi panitia pengadaan tingkat pusat. 6.3

Pengamat Publik Seorang wakil dari masyarakat berfungsi sebagai pengamat independen (pengamat publik) dalam rangka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi serta Jasa lainnya dengan metoda NCB; dan Seleksi jasa konsultan dengan metoda QCBS 1). Kriteria Pengamat Publik Pengamat publik yang diseleksi dari anggota masyarakat, yang : a). Memiliki integritas, b). Mampu menjaga kerahasiaan pengadaan (cofidentiality), c). Tidak terlibat / tidak memiliki hubungan bisnis dalam bentuk apapun dengan penyedia barang/jasa (termasuk hubungan sebagai anggota asosiasi penyedia barang/jasa) yang sedang dilelang. Kerangka acuan (Terms of Reference) pengamat publik akan disusun oleh CPMU, yang akan dikirimkan ke anggota masyarakat setelah mendapatkan NOL dari Bank Dunia. 2). Proses Seleksi Pengamat Publik Proses seleksi dapat dilakukan secara langsung oleh Penanggung Jawab Kegiatan Pamsimas dengan meminta secara tertulis kepada beberapa anggota masyarakat sebagai wakil end user dalam pelaksanaan proses pelelangan yang akan dilelangkan Pengamat Publik yang terpilih harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan sebagai pengamat publik (lihat lampiran ... ).

6-6


PAMSIMAS 3). Tugas dan Tanggung Jawab Pengamat Publik Pengamat publik bertugas memantau proses pengadaan, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, dan tidak ada indikasi KKN ataupun conflict of interest. Rincian tugas Pengamat Publik adalah sbb: • Menghadiri proses pengadaan berdasarkan undangan yang dikirimkan oleh Panitia Pengadaan selambat lambatnya 1 minggu sebelumnya; apabila yang bersangkutan berhalangan hadir maka harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. •

Mengamati dan mencatat proses pengadaan dengan menghadiri (i) rapat penjelasan lelang, jika ada, (ii) pembukaan dokumen penawaran teknis, dan (iii) pembukaan dokumen penawaran harga. Pada proses pengadaan yang dihadiri tersebut turut menandatangani Berita Acara, dan mengisi formulir laporan pengamatan.

Pengamat publik bertugas setelah menerima SK Penugasan yang diterbitkan oleh Ketua CPMU ditingkat pusat, Ketua PPMU di Provinsi dan Kabupaten, yang berisi (i) Rincian tugas sebagaimana diuraikan pada butir-butir diatas, (ii) Batasan kewenangan sebagai pengamat publik.

6.4

Notaris Publik atau Penggantinya Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Publik atau Penggantinya a). bertugas: i ) Menghadiri dan menyaksikan seluruh proses pembukaan proposal ii ) Menandatangani Berita Acara Pembukaan Dokumen Proposal iii ) Menandatangani Berita Acara serah terima dokumen proposal teknis (1 copy) dan biaya (semua berkas), dari Panitia iv ) Membawa dan mengarsipkan satu copy Dokumen Proposal teknis dari seluruh calon konsultan yang memasukan proposal ditempat yang aman (deposit box). v ) Membawa dan Mengarsipkan semua berkas Dokumen Proposal biaya dari seluruh calon Konsultan yang memasukan proposal; dalam keadaan utuh belum dibuka atau dengan kondisi sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara serah terima dokumen ditempat yang aman (deposit box).

6-7


PAMSIMAS vi ) Membawa kembali dokumen proposal biaya dari tempat penyimpanan keruang sidang panitia pengadaan untuk pembukaan proposal biaya dan menyerahkan semua berkas proposal biaya kepada Panitia untuk proses selanjutnya, sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada surat undangan. vii ) Menyaksikan proses pembukaan proposal biaya Konsultan yang lulus teknis dan menandatangani berita acara. viii ) Mengarsipkan kembali satu copy dokumen proposal biaya yang dibuka dan semua berkas dokumen yang tidak dibuka dalam keadaan utuh. ix ) Setelah menerima tembusan surat pemberitahuan pemenang seleksi konsultan, mengembalikan semua dokumen proposal yang diarsipkan kepada Panitia Pengadaan b). Notaris Publik atau Penggantinya wajib menjaga kerahasiaan dokumen yang diarsipkan (cofidentiality). c). Notaris Publik atau Penggantinya bertanggung jawab kepada kepala Satker Pamsimas/CPMU.

6.5 Aspek Hukum Yang Terkait Dengan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan wajib menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, ekonomis, efisien dengan memberi kesempatan seluas luasnya kepada yang berminat (sesuai prinsip kompetisi terbuka untuk public procurement). 6.5.1 Persyaratan Peserta (Eligibility) Pada prinsipnya semua perusahaan ataupun individu dari semua negara yang memiliki kapasitas pelayanan/keahlian dan standar kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada TOR/spesifikasi di Dokumen Lelang maupun Dokumen Request For Proposal, kecuali yang termasuk dalam blacklist pemerintah atau dalam blacklist Bank Dunia. Nama perusahaan/individu konsultan yang masuk dalam daftar blacklist pemerintah didapatkan dari Sekjen Departemen PU melalui Sekditjen Cipta Karya pada setiap awal tahun anggaran dan website http://www.pu.go.id. Sedangkan blacklist Bank Dunia dapat diperoleh dari website Bank Dunia atau procurement specialist/task team leader. Blacklist tersebut disebarluaskan oleh CPMU kepada PPMU dan DPMU.

6.5.2 Pertentangan Kepentingan (Conflict of interest) Tiga katagori utama dari pertentangan kepentingan yang dapat menyebabkannya

6-8


PAMSIMAS Konsultan didiskualifikasi, tetapi tidak terbatas hanya pada kondisi umum dibawah ini yakni: a) Konflik dalam lingkup kegiatan yang dapat bertentangan kepentingannya; contoh : Pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi yang akan datang, yang mungkin berkaitan dengan penugasannya sebagai tenaga ahli (TA) saat ini yaitu memberikan jasa konsultansi, dimana salah satu inputnya memberikan rekomendasi tentang usulan penerimaan bantuan untuk Kabupaten. Dalam kaitan ini semua TA yang terlibat dalam proses evaluasi/verifikasi untuk penetapan penerimaan hibah tidak diperkenankan bertindak sebagai supplier/kontraktor; b) Konflik dalam penugasan yang dapat bertentangan kepentingannya; contoh: (i). Tenaga Ahli/Konsultan yang terlibat dalam persiapan proyek / perencanaan, tidak diperkenankan untuk ditugaskan sebagai Konsultan untuk pelaksanaan, karena Konsultan tersebut akan memperoleh manfaat yang lebih bila dibandingkan dengan Konsultan lain yang tidak terlibat dalam penugasan sebelumnya, dan juga berminat mengikuti seleksi; hal ini tidak sejalan dengan konsep kompetisi terbuka untuk ”public procurement”; (ii) Salah satu output Konsultan yaitu menyiapkan TOR kegiatan untuk pekerjaan selanjutnya; dalam hal ini Konsultan sengaja membuat salah satu TOR sesuai dengan keahliannya, agar penugasannya dapat diperpanjang, ataupun ditugaskan kembali dengan penugasan lain yang tetap berkaitan;(iii) Konsultan secara simultan dalam waktu penugasan yang sama memberikan jasa konsultansinya pada beberapa pemberi kerja yang memilki kepentingan berbeda namun masih terkait satu sama lain, hal ini dapat merugikan salah satu Pemberi Kerja. c) Konflik kepentingan akibat adanya hubungan keluarga / busines; Apabila personil komisaris atau direksi Konsultan atau Para Penawar Pengadaan Barang dan Jasa memiliki hubungan keluarga dekat maupun hubungan keluarga yang diperluas dengan anggota Panitia maupun Pejabat Eselon I sampai dengan eselon IV Departemen Pekerjaan Umum, maka hubungan tersebut harus diberitahukan secara tertulis yang dilampirkan dalam pernyataan minat / proposal. Demikian juga dalam hal hibah masyarakat, apabila perwakilan kelompok

6-9


PAMSIMAS masyarakat memiliki hubungan keluarga dekat maupun hubungan keluarga yang diperluas dengan (ii) anggota Panitia Evaluasi ditingkat provinsi maupun kabupaten, (ii) personil komisaris atau direksi Konsultan Management yang terkait, (iii) Pejabat Eselon I sampai dengan eselon IV ditingkat province maupun kabupaten, maka hubungan tersebut harus diberitahukan secara tertulis yang dilampirkan dalam proposal. Untuk mencegah terjadinya pertentangan kepentingan tsb di atas, maka setiap Penanggung Jawab Kegiatan di instansi pelaksana kegiatan harus memastikan bahwa rekanan (perusahaan/individu) yang terlibat dalam kegiatan PAMSIMAS tidak dalam posisi "conflict of interest", yaitu dengan meneliti profil perusahaan/CV yang disampaikan dan apabila diperlukan melakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait sesuai dengan yang tertera pada data tsb. Biodata yang disampaikan Perusahaan/individu peserta lelang/seleksi konsultan adalah sah secara hukum, apabila yang bersangkutan memalsukan keterangan yang tercantum, berarti tindak pemalsuan tersebut dapat dikatagorikan dalam tindak penipuan. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut Penanggung Jawab Kegiatan dapat mengajukan usulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menganulir (mendiskualifikasikan) keikutsertaan perusahaan/individu tersebut dalam proses pengadaan selanjutnya ataupun usulan untuk mendiskualifikasi-kannya apabila yang bersangkutan sudah ditugaskan. Usulan tersebut harus jelas, termasuk tindak lanjut yang akan dilaksanakan, serta kejelasan apabila ada konsekwensi biaya yang sudah dikeluarkan kepada rekanan yang bersangkutan; dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. Keputusan dari KPA dan usulan PJK disampaikan kepada Bank Dunia.

6.5.3 Tindak Penipuan dan Korupsi (Fraud and Corruption) Peserta Pengadaan tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan apabila terlibat dalam tindak penipuan dan korupsi. Adapun tindakan yang dilarang untuk dilakukan selama proses pengadaan adalah tindakan-tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), sbb: a). "Corrupt

Practice"

(tindak korupsi)

adalah

berarti

menawarkan,

6-10


PAMSIMAS memberikan, menerima atau meminta/memohon sesuatu barang ataupun jasa sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari pejabat yang ditugaskan menangani proses pengadaan atau di dalam pengawasan pelaksanaan kontrak. b). "Fraudulent Practice" (tindak penipuan) adalah berarti menyajikan/ mengemukakan fakta yang tidak benar sehingga dapat mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak yang mengakibatkan kerugian negara peminjam (Pernerintah Indonesia), dan termasuk praktek-praktek kolusi antara peserta lelang (sebelum atau sesudah pemasukan penawaran) antara lain merencanakan untuk membuat haarga satuan tertentu, tidak kornpetitif dan merugikan Pernerintah dari keuntungan yang dapat diperoleh apabila kompetisi pengadaan dilakukan secara terbuka dan bebas. Karena kondisi "conflid of interest", ini dapat menimbulkan konsekwensi biaya ataupun sanksi administrasi lainnya, maka harus tertulis dengan jelas pada Kontrak Perjanjian Hibah c). “Collusive Practices" (tindak kolusi) adalah suatu pengaturan antara 2 (dua) atau lebih penawar, dengan atau tanpa sepengetahuan pengguna barang/jasa yang ditujukan untuk rnenetapkan harga penawaran pada tingkat yang artifisial, dan non-kompetitif. d). “Coercive Practices" (tindak koersif/pemaksaan) adalah tindakan membahayakan atau mengancarn untuk membahayakan secara langsung atau tidak langsung individu dan atau aset miliknya, dalam rangka mempengaruhi partisipasinya dalam proses pengadaan atau mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Indikasi adanya pelanggaran tersebut bisa diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: a). Pengaduan baik dari internal institusi ybs, pihak yang dirugikan, dan atau masyarakat; b). Hasil audit BPKP, ataupun audit independen lainnya; c). Temuan Itjen / supervisi / M&E internal Instansi Pelaksana Kegiatan; dan d). Temuan dari Bank Dunia, misalnya pada saat melaksanakan missi supervisi, post review, ataupun audit independen. Instansi Pelaksana Kegiatan berkewajiban menindak lanjuti indikasi KKN tersebut, sesuai dengan informasi yang diterima. Sebagai bagian dari internal control system, di tingkat pelaksana Kegiatan, Penanggung Jawab Kegiatan , dan petugas Monitoring dan Evaluasi berkewajiban untuk membuat laporan

6-11


PAMSIMAS kasus yang terjadi dengan dilengkapi dokumen pendukung untuk dilaporkan kepada KPA, serta rekomendasi tindak lanjutnya. KPA kemudian menentukan penyidikan yang akan dilaksanakan, apakah akan dilimpahkan ke Itjen atau BPKP Penyidik, ataupun audit independen lainnya, tergantung dari kasus yang terjadi dan independensi dari institusi yang akan ditugaskan untuk mendapatkan opini yang benar sesuai kondisi di lapangan. KPA akan menetapkan langkah selanjutnya berdasarkan rekomendasi investigator. apakah menutup kasus bila tidak terbukti atau jika ada indikasi kuat atau terbukti terjadinya KKN maka dapat dilakukan hal-hal berikut ini: (a) Dilanjutkan dengan tindakan hukum untuk tindak pidana korupsi; (b) Dikenakan tindakan administratif; (c) Rekanan yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai ketentuan di kontrak . (d) Rekanan yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) dari Bank Dunia maupun Instansi Pelaksana Kegiatan dan disebarluaskan melalui website http://www.pu.go.id. (e) Tembusan laporan tindak lanjut yang merespon terhadap temuan adanya indikasi KKN, juga disampaikan ke Bank Dunia lengkap dengan data pendukung. Langkah langkah yang dianggap baik, cepat dalam merespon dan dampaknya terhadap pelaksanaan kegiatan dapat dipublikasikan di website http://www.pu.go.id sebagai sarana pertukaran pengalaman, sebaiknya diberikan juga fasilitas agar para pembaca bila berminat dapat merespon langsung di website http://www.pu.go.id perihal kasus tsb ataupun berbagi pengalamannya dalam menangani kasus KKN. Dalam hal adanya indikasi KKN sebagaimana tersebut di atas Bank Dunia dapat melakukan penyidikan tersendiri berdasarkan keputusan Management di Bank Dunia yang memiliki keluasaan/kebebasan dalam mencari informasi baik di tingkat Institusi Pelaksana Kegiatan PAMSIMAS maupun di tingkat Rekanan sesuai dengan ketentuan hukum yang mendasarinya. 6.5.4

Misprocurement Misprocurement adalah terminologi khusus yang digunakan oleh Bank Dunia untuk menyatakan bahwa Bank Dunia tidak dapat membiayai pembayaran/pengeluaran-pengeluaran untuk belanja barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, serta jasa konsuItan yang dilaksanakan tidak sesuai dgn

6-12


PAMSIMAS prosedur pengadaan yang telah ditetapkan di dalam PMM/PIM termasuk dasar peraturan yang melandasinya; dan tidak sesuai dengan Procurement Plan yang telah disetujui oleh Bank Dunia pada setiap tahun anggaran. Contoh: Penyimpangan prosedur, misalnya : (i) Pemasangan advertensi tidak dilakukan dengan benar (misalnya: informasi tidak jelas/mengarah pada rekanan terbatas/iklan tersebut hanya ada pada koran dengan jumlah eksemplar terbatas saja yang tidak sesuai dengan peraturan koran nasional dengan jangkauan dan oplah yang dikeluarkan Bank Dunia); (ii) Pengadaan dengan metode yang berbeda yang telah tercantum dalam Procurement Plan, (iii) Pengadaan yang dilaksanakan tidak tercantum dalam Procurement Plan. Apabila kasus ini terjadi di satuan kerja di luar CPMU, walaupun penyaluran dana melalui mekanisme kontrak, kasus yang terjadi harus dilaporkan kepada ketua satker karena kemungkinannya ada konsekwensi terhadap dana/ pembiayaan pengganti. Walaupun kontrak pengadaan barang, pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya, dan jasa konsultansi pemenangnya diumumkan dan kontraknya ditandatangani setelah menerima NOL dari Bank Dunia; dalam hal ini Bank Dunia tetap berhak untuk menyatakan "misprocurement" apabila terbukti bahwa dasar penetapan NOL yang telah disampaikan oleh proyek berdasarkan informasi yang tidak benar; ataupun bila persyaratan dan ketentuan ("term and condition") pada kontrak telah dilakukan perubahan tanpa adanya persetujuan dari Bank Dunia Dasar bagi Bank Dunia untuk menilai apakah kontrak tertentu baik untuk pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa lainnya, serta jasa konsultansi, dinyatakan misprocurement adalah atas dasar review pada saat missi supervisi Bank Dunia, ataupun hasil SOE post review/audit/penyelidikan yang dilakukan Bank Dunia, tanpa dipengaruhi oleh hasil review siapapun. Apabila kontrak/pekerjaan yang diinvestigasi tersebut terbukti masuk dalam katagori "misprocurement", maka surat perihal "Declaration of Misprocurement" akan diterbitkan dan ditujukan Menteri Keuangan dan ditembuskan kepada Dirjen Cipta Karya, serta instansi yang terkait lainnya: Dirjen Perbendaharaan, KPPN, Bappenas, dan Unit Pelaksana Kegiatan terkait. Dan surat tsb akan ditindak lanjuti dengan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan perihal keharusan "Refunds due to Misprocurement", sehingga Depkeu harus mengembalikan pendanaan tersebut kepada Bank Dunia apabila sudah di-replenish-kan ke Bank Dunia, sebesar total keseluruhan nilai kontrak yang dinyatakan "misprocured". Serta nilai

6-13


PAMSIMAS alokasi Loan untuk komponen/kategori tersebut akan dikurangi dengan jumlah nilai kontrak yang dinyatakan misprocured. Akibat yang ditimbulkan dari kasus misprocurement terhadap instansi pelaksana kegiatan adalah: Instansi Pelaksana Kegiatan terkait harus mengembalikan dana, sejumlah nilai kontrak yang dinyatakan "misprocured", dengan menganggarkan pada tahun berikutnya, apabila mungkin menganggarkan pada tahun anggaran berjalan, melalui mekanisme perubahan anggaran (revisi DIPA). Instansi Pelaksana Kegiatan harus menindak lanjuti hal tersebut dengan rekanan yang bersangkutan, yang tindak lanjutnya akan tergantung sekali dari penyebab misprocurement, status kontrak, progress pelaksanaan pada tingkat Pelaksana Kegiatan kemungkinannya ada beberapa alternatif, yaitu: a). Rekanan telah terseleksi dan kontrak sudah ditanda tangani; tetapi belum dilakukan pembayaran; b). Rekanan sudah dibayar, tetapi belum 100% dari nilai Kontrak; c). Rekanan sudah dibayar 100% dari nilai Kontrak (1). Tindak Lanjut penyelesaian akibat misprocurement: Pengalokasian dana pengganti nilai kontrak yang misprocurernent apabila misprocurement terjadi di CPMU: a. Penanggung jawab kegiatan terlebih dahulu rnengajukan permohonan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran (KPA/PA) untuk mengalokasikan dana pengganti tsb dengan sumber pendanaan rupiah murni, dengan melampirkan kronologis misprocurement/data pendukung yang diperlukan; dan apakah akan dianggarkan pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya; sebagai anggaran untuk melanjutkan/menyelesaikan pekerjaan. b. Berdasarkan persetujuan KPA/PA; pengalokasian dana pengganti dianggarkan berdasarkan "Tata cara perubahan/pergeseran anggaran" untuk pengalokasian di TA berjalan atau untuk pengalokasian pada TA berikutnya. Klasifikasi jenis belanja untuk dana pengganti termasuk jenis belanja "Pembiayaan" dengan "MAK 712321 Pengembalian penarikan pinjaman program Credit " dengan sumber pendanaan rupiah murni; c. Sub-kegiatan jenis belanja terkait dgn kontrak "misprocured" harus tetap

6-14


PAMSIMAS dilaksanakan agar objektivitas kegiatan dapat dicapai, maka selain mengalokasikan dana pengganti RK; juga harus mengalokasikan dana RM untuk sub-kegiatan/jenis belanja tsb, agar tetap dapat dilaksanakan. d. SPM-LS utk penggantian dana tersebut merupakan tanda bukti instansi pelaksana kegiatan sudah melaksanakan penggantian dana. Sedangkan penggantian dana ke Bank Dunia ditransfer oleh Dep.Keu melalui DJPB. e. Bila diperlukan proses hukum bagi pihak yang terlibat (terutama bila penyebabnya KKN), maka KPA terlebih dahulu akan meminta penyidikan kasus kepada Itjen Dep PU/BPKP untuk mengambil keputusan selanjutnya. (2). Penyelesaian dengan rekanan: Penyelesaian dengan rekanan didasarkan pada dokumen kontrak; progress kegiatan dan pembayaran, serta penyebab misprocurement, dilakukan melalui halhal berikut: (i) Instansi pelaksana kegiatan mengirimkan surat kepada rekanan dan memberitahukan perihal kasus misprocurement, serta konsekwensi yang harus ditanggung oleh instansi pelaksana kegiatan, dan akibatnya terhadap Kontrak kerja dgn rekanan yang bersangkutan; (ii) Mengundang rekanan untuk: menjelaskan kasus tsb apakah Rekanan ikut terlibat (KKN) atau tidak. Untuk kasus KKN sanksi yang diterapkan adalah sesuai dengan ketentuan pada kontrak; (iii) Apabila rekanan tidak terlibat maka kontrak tetap diamandemen untuk mengamandemen sumber dana.

6.5.5

Bid Security (jaminan penawaran) Para peserta peminat lelang apabila pada dokumen penawarannya diminta melampirkan bid security/ Jaminan penawaran sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum dalam dokumen lelang/Standard Bidding Documents pada Bidding Data Sheet/Lembar Data Penawaran, yaitu : format bid security, besarnya nilai jaminan penawaran adalah fix (bukan dengan nilai maksimal atau sebesar-besarnya) yg diterbitkan dari Bank (bukan dari Asuransi atau lembaga Keuangan lainnya) yang mempunyai reputasi baik, masa berlaku bidding security (minimal tanggal jatuh temponya 30 hari setelah masa berlakunya periode pelelangan) untuk memberi kesempatan panitia pengadaan bila sewaktu waktu jaminan penawaran tsb diperlukan. Apabila peserta lelang tidak merespon ketentuan pada dokumen lelang dalam

6-15


PAMSIMAS menyediakan bid security, maka Panitia Pengadaan berhak untuk mengklasifikasikan dokumen penawarannya sebagai ”un-responsive” dan ditolak. Untuk metode shopping untuk pengadaan barang dan jasa konstruksi dan jasa lainnya tidak disyaratkan ada bid security. Instansi Pelaksana Kegiatan harus menyelesaikan evaluasi penawaran dan mengumumkan pemenang lelang dalam periode masa berlakunya jaminan penawaran. Perpanjangan masa penawaran hanya bisa dilaksanakan dengan justifikasi yang khusus. Hal ini tidak bisa dilakukan untuk mengakomodir keterlambatan dari Panitia Lelang dalam melakukan evaluasi proposal penawaran, dan jika ini yang terjadi maka dapat menjadi dasar bagi Bank untuk menyatakan misprocurement. Instansi Pelaksana Kegiatan bila mengajukan permohonan perpanjangan berlakunya masa jaminan penawaran kepada penawar untuk menyelesaikan proses evaluasi, harus mengajukannya secara tertulis berikut justifikasi-nya, dalam hal ini peserta lelang dapat menolak permintaan Instansi Pelaksana Kegiatan. 6.5.6

Sanksi Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, pelanggaran prosedur dan pelaksanaan kontrak pihak yang terkait; ataupun temuan / hasil pengawasan wajib ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi kepada yang berbuat kesalahan sebagaimana peraturan yang berlaku, yaitu: •

Kepada para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan termasuk penyedia atau pengguna barang dan jasa yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan dikenakan sanksi; Sanksi bagi pengguna yang melakukan kesalahan dapat berupa tindakan administrasi, tuntutan ganti rugi, atau diproses melalui gugatan perdata, pengaduan tindak pidana. Sanksi bagi penyedia barang/jasa yang bersalah dapat dikenakan sanksi administrasi, misalnya dikenakan sanksi tidak diikut sertakan dalam pengadaan untuk kurun waktu tertentu / permanen atau dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (i.e lihat Keppres 80/2003, pasal 35 perihal penghentian dan pemutusan kontrak, pasal 37 sanksi, dan pasal 49 tindak lanjut pengawasan).

•

Khusus untuk tindak pidana korupsi mengacu pada undang undang Korupsi yang berlaku. Penanggung jawab kegiatan, staf yang menangani program PAMSIMAS dapat menggunakan buku ”Memahami untuk membasmi” yang diterbitkan KPK, sebagai pedoman kerja.

6-16


PAMSIMAS 6.6 Pengadaan Jasa Seleksi Konsultan dan Barang 6.6.1 Kesepakatan Pelaksanaan Kesepakatan pengaturan proses seleksi konsultan dan pelaksanaan pengadaan untuk Program PAMSIMAS sesuai dengan FA mengenai Procurement and Consultants’ Services. Hal-hal yang diatur dalam bagian tersebut yaitu : 1. Petunjuk Pengadaan Konsultan dan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi, yang diterbitkan oleh Bank Dunia; 2. Kesepakatan mengenai prosedur pengadaan fisik dan barang serta seleksi konsultan sesuai Financing Agreement 6.6.2 Seleksi Konsultan A. Acuan Yang digunakan Acuan utama yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi konsultan Program PAMSIMAS mengacu pada 6.1 mengenai Pedoman (Guidelines) Adapun posisi Keppres Nomor 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk pelaksanaan pengadaan kegiatan-kegiatan Program PAMSIMAS yang didanai Credit Bank Dunia. Hal ini dikarenakan kemungkinan terjadinya konflik/tidak kesepakatan terhadap aturan-aturan yang diberlakukan pada pelaksanaan tahapan seleksi, misalnya dalam hal pelaksanaan pengumuman, penerapan prosedur prakualifikasi, pelaksanaan tender ulang, dan aturan/keharusan pembentukan joint venture/sub konsultan. Bila terjadi konflik pengertian terhadap aturan seleksi, maka acuannya dikembalikan menurut Petunjuk Pengadaan Bank Dunia yang berlaku. B. Prinsip-Prinsip Umum Yang Selalu Harus Diperhatikan Prinsip-prinsip umum yang harus selalu diperhatikan oleh Executing Agency dan Implementing Agency serta Panitia Pengadaan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengadministrasi kontrak pekerjaan Program PAMSIMAS yang didanai sebagian dan atau seluruhnya dari pinjaman Bank Dunia adalah : 1. Selalu mengutamakan perolehan kualitas jasa layanan konsultasi yang terbaik; 2. Selalu berorientasi kepada perolehan nilai ekonomis dan efisiensi; 3. Selalu memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua peserta pelelangan yang berasal dari semua negara yang eligible (tidak restrictive); 4. Selalu mendukung peningkatan/pengembangan dan pemanfaatan jasa konsultan nasional di negara-negara berkembang; dan 5. Selalu menciptakan iklim transparansi dan kompetisi dalam proses seleksi konsultan.

6-17


PAMSIMAS C. Procurement Plan Sebagai bagian dari persiapan proyek, Procurement Plan harus disiapkan untuk disampaikan ke Bank Dunia. Procurement Plan harus diperbaharui setiap tahun atau saat dibutuhkan, sepanjang masa pelaksanaan, dan harus dilakukan dengan tata cara yang sudah disetujui Bank Dunia. Procurement Plan harus dipublikasikan ke anggota Panitia Pengadaan baik di tingkat Pusat, Propinsi, Kota dan Kabupaten D. Revisi Procurement Plan (PP) Selama pelaksanaan tahun anggaran berjalan, kemungkinannya dapat terjadi perubahan rencana kegiatan sebagai respon berdasarkan pada hasil Monitoring dan Evaluasi Proyek, ataupun evaluasi kinerja (District performance evaluation); ataupun akibat terjadinya kekeliruan penganggaran pada dokumen anggaran yang telah disyahkan; ataupun terjadinya kendala didalam pelaksanaan; maka PP harus direvisi sesuai dengan perubahan rencana kegiatan; atau kebutuhan waktu yang diperlukan pada jadwal rencana PP. Sebelum proses pengadaan dilaksanakan, setiap perubahan PP pada tahun anggaran berjalan terlebih dahulu harus disampaikan ke Bank Dunia untuk persetujuannya. Tabel 6-1 : Paket Pengadaan Barang dan Metoda serta Jadwal Pelaksanaan Re f. No . 1

Name of packages

1 2

Expected BidOpening Date

6 No

Post

Feb-07

MoHAPMD

No

Feb-07

MoHAPMD

No

Feb-08

MPWHS

No

Feb-07

MPWHS

Estimated Cost (US$)

Procurement Method

Prequali -fication (yes/no)

Domestic Preference (yes/no)

2

3

4

5

Sub – Component 1.1: Implementation of CDD Process at Community level Printing 1 A1.1 76,500 NCB No materials for roadshows Printing of CF training materials, 2 A1.2 12,240 Shopping No books and 1 manuals Printing of Informed Choice Catalog of 3 C.1 40,800 Shopping No Water Supply and peri-urban Sanitation 2 facilities Printing of guidelines and 4 C.2 5,141 Shopping No supporting materials for

Implementing agencies

Review by Bank (Prior / Post) 7

Contract Description

8

The additional printing of CF training materials, will be procured on 2009 is US$ 4,080 The additional printing of ICC for WSS, will be procured each year up to 2012, US$ 40,800

6-18


PAMSIMAS Re f. No . 1

Name of packages



Procurement Method



2

3

4

5

6




8

sustainability monitoring Sub – Component 1.3: Development of mechanisms and capacities of provincial and district institutions for scaling up and mainstreaming community driven WSS Printing for advocacy kits of Institutional MoHAStrengthening 5 A2.1 1,734 Shopping No No Feb-07 RD for executive and 3 legislative Sub-Component 2.1 : Total Sanitation Program Printing and Distributing of MoH6 B.1 22,440 Shopping No No Feb-07 CLTS DCEH 4 Manual Printing and distributing of Informed Choice MoH7 B.2 1,642 Shopping No No Feb-07 Catalog of DCEH Sanitation Options 5 manual Sub-Component 2.2: Sanitation and Hygiene Marketing Program Printing and distribution for research studies on Sanitation & MoH2,601 Shopping No No Feb-07 8 B.3 Hygiene DCEH Marketing Guidelines and prototypal 6 design Materials production to MoH9 B.4 3,213 Shopping No No Feb-08 support DCEH 7 marketing Printing and distribution for MoHhealth 10 B.5 51,000 NCB No No Post Feb-08 DCEH promotion manual Clinic Sanitation MoH11 B.6 manual 11,424 Shopping No No Feb-08 DCEH Printing & distributing Printing and MoHdistribution for 12 B.7 62,730 NCB No No Post Feb-07 supply chain DCEH business

The additional printing of advocacy kits, will be procured on 2009 and 2010 each US$ 1,734 The additional printing of CLTS manual, will be procured on 2009; US$ 22,440 5 The additional printing of Sanitation option manual, will be procured each year up to 2011, US$ 1,642 6 The additional printing of Sanitation hygiene marketing guidelines, will be procured in 2009, US$ 2,601 7 The additional printing of Material prod. support marketing, will be procured each year up to 2011, US$ 3,213 3 4

6-19


PAMSIMAS Re f. No . 1

Name of packages



Procurement Method



2

3

4

5

development 8 (catalog) Sub-Component 2.3: School Hygiene and Sanitation Program Printing and distribution for training 13 B.8 manual for 55,250.25 NCB teacher and children for Sumbar Printing and distribution for training 14 B.9 manual for 55,250.25 NCB teacher and children for Riau Printing and distribution for training 15 B.10 manual for 55,250.25 NCB teacher and children for Sumsel Printing and distribution for training 16 B.11 manual for 55,250.25 NCB teacher and children for Jabar Printing and distribution for training 17 B.12 manual for 55,250.25 NCB teacher and children for Banten Printing and distribution for training 18 B.13 manual for 55,250.25 NCB teacher and children for Jateng Printing and distribution for training 19 B.14 manual for 55,250.25 NCB teacher and children for Kalsel Printing and distribution for training 20 B.15 manual for 55,250.25 NCB teacher and children for NTT 8



6


No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

8

The additional printing of supply chain business development, will be procured in 2009, US$ 62,730

6-20


PAMSIMAS Re f. No .

Name of packages



Procurement Method



2

3

4

5

55,250.25

NCB

55,250.25

1

21

B.16

22

B.17

23

B.18

24

B.19

25

B.20

26

B.21

27

B.22

Printing and distribution for training manual for teacher and children for Sulteng Printing and distribution for training manual for teacher and children for Sulbar Printing and distribution for training manual for teacher and children for Sulsel Printing and distribution for training manual for teacher and children for Gorontalo Printing and distribution for training manual for teacher and children for Maluku Printing and distribution for training manual for teacher and children for Maluku Utara Printing and distribution for training manual for teacher and children for Irjabar


6

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

NCB

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

55,250.25

NCB

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

55,250.25

NCB

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

55,250.25

NCB

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

55,250.25

NCB

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

55,250.25

NCB

No

No

Post

Feb-07

MoHDCEH

8

Tabel 6-2 : Paket Pengadaan Konsultan dan Metoda serta Jadual Pelaksanaan

Ref. No. 1

Name of packages



Description of Assignment

Estimated Cost

Selection Method

2

3

4


Expected Proposals Submission Date

Implementing Agencies

6

6-21


PAMSIMAS Sub-Component 2.2: Sanitation and Hygiene Marketing Program Studies of market, B.23 28 consumer 180,000 CQS Prior and supplier Studies of market, B.24 29 consumer CQS Prior 180,000 and supplier Sub-Component 5.1: Central Project Management Central Management 30 C.3 Advisory Consultant to 2,315,400 the Central Project Management Individual consultant 31 A2.2 91,800 for SWAP 9 preparation Idv consultant for 32 C.4 73,440 Procurement specialist / FMS Public Notary (for 33 WB the entire 51,000 Project Duration) MPA Stakeholder policy level 34 A1.29 15,300 assessments for provincial level Consultant for audio visual development 35. B.25 1,428,000 for health promotion program

Jan-07

July-08

MoH - DCEH

MoH- DCEH

QCBS

Prior

Dec 26, 2006

MPW-HS

INDV

Post

Feb-07

MoHA-RD

INDV

Post

Feb-07

MPW-HS

INDV

Post

Mar 07

WB grant

CQS

Post

Sep-08

MoHA-PMD

QCBS

Prior

July-08

MoH-DCEH

Sub-Component 5.2: Provincial and District Management Prov and districts adv. Management 2.320.759,35 QCBS 36 C.5 Cons. to PPMU and DPMUs Consultant Sumbar I

Prior

Feb 2007

MPW-HS

TOR subject to be approved by the Bank, intermittent assignment from 2007-2009, for each fiscal year the performance of individual consultant shall be evaluated by project management

9

6-22


PAMSIMAS

37

38

39

40

41

42

43

C.6

Prov and districts adv. Management Cons. to PPMU and DPMUs Consultant Sumbar II

C.7

Prov and districts adv. Management Cons. to PPMU and DPMUs Consultant Riau

C.8

Prov and districts adv. Management Cons. to PPMU and DPMUs Sumsel

C.9

Prov and districts adv. Management Cons. to PPMU and DPMUs Banten Jabar

C.10

Prov and districts adv. Management Cons. to PPMU and DPMUs Jateng I

C.11

Prov and districts adv. Management Cons. to PPMU and DPMUs Jateng II

C.12

Prov and districts adv. Management Cons. to PPMU and DPMUs Jateng III

2.555.458,49

QCBS

Prior

Feb 2007

MPW-HS

2.061.756,99

QCBS

Prior

Feb 2007

MPW-HS

2.512.181,08

QCBS

Prior

Feb 2007

MPW-HS

QCBS

Prior

Feb 2007

MPW-HS

QCBS

Prior

Feb 2007

MPW-HS

3.340.933,33

QCBS

Prior

Feb 2007

MPW-HS

3.340.933,33

QCBS

Prior

Feb 2007

MPW-HS

2.791.834,41

2.823.697,89

6-23


PAMSIMAS

44

45

46

C.13

Prov and districts adv. Management Cons. to PPMU and DPMUs Kalsel

C.14

Prov and districts adv. Management Cons. to PPMU and DPMUs NTT

C.15

Prov and districts adv. Management Cons. to PPMU and DPMUs Sulteng

2.771.787,72 QCBS

Prior

Feb 2007

MPW-HS

3.412.575,27

QCBS

Prior

Feb 2007

MPW-HS

2.344.900,00

QCBS

Prior

Feb 2007

MPW-HS

Feb 2007

MPW-HS

Feb 2007

MPW-HS

Prov and districts adv.Management 3.386.283,33 QCBS Prior 47 C.16 Cons. to PPMU and DPMUs Sulbar & Sulsel Prov and districts adv. Management Cons. to 2.550.571,29 QCBS Prior 48 C.17 PPMU and DPMUs Gorontalo, Maluku, M l k Sub-Component 5.3: Independent Ptoject Monitoring and Evaluation C.18

Baseline Survey

408,000

QCBS

Prior

Jan-07

MPW-HS

50

C.19

Independent Project M & E Impact

1,224,000

QCBS

Prior

Jan-07

MPW-HS

51

C.20

Independent Technical 10 Audit

102,000

CQS

Prior

Jan-08

MPW-HS

49

Community Facilitator Teams

10

The independent technical audit will be reselected in 2010 and 2012

6-24


PAMSIMAS

52

C.21

CFTs for Sumbar I

1.240.806,45

IC

Post

Feb 2007

MPW-HS

53

C.22

CFTs for Sumbar II

1.418.064,52

IC

Post

Feb 2007

MPW-HS

54

C.23

CFTs for Consultant Riau

1.063.548,39

IC

Post

Feb 2007

MPW-HS

55

C.24

CFTs for Sumsel

1.418.064,52

IC

Post

Feb 2007

MPW-HS

56

C.25

CFTs for Banten Jabar

1.240.806,45

IC

Post

Feb 2007

MPW-HS

57

C.26

CFTs for Jateng I

1.595.322,58

IC

Post

Feb 2007

MPW-HS

58

C.27

CFTs for Jateng II

1.949.838,71

IC

Post

Feb 2007

MPW-HS

6-25


PAMSIMAS

59

C.28

60

C.29

61

CFTs for Jateng III

1.949.838,71

IC

Post

Feb 2007

MPW-HS

CFTs for Kalsel

1.418.064,52

IC

Post

Feb 2007

MPW-HS

C.30

CFTs for NTT

2.545.967,74

IC

Post

Feb 2007

MPW-HS

62

C.31

CFTs for Sulteng

1.430.483,87

IC

Post

Feb 2007

MPW-HS

63

C.32

CFTs for s Sulbar & Sulsel

2.247.903,23

IC

Post

Feb 2007

MPW-HS

C.33

CFTs for Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Irjabar

1.659.677,42

IC

Post

Feb 2007

MPW-HS

64

E. Penerapan Prior dan Post Review Jasa Konsultan Mengacu kepada Financing Agreement Bank Dunia akan menjalankan proses “Prior Review dan “Post Review” sebagai bagian dari review/supervisi terhadap pelaksanaan proses seleksi konsultan dan pembayaran kontrak pekerjaan bantuan teknis (TA). Pada Prinsipnya, Prior Review akan dijalankan untuk setiap kontrak TA pertama di masingmasing unit pelaksana dan untuk TA-TA seterusnya dengan nilai kontrak pekerjaan minimum sama US$ 100.000 untuk kontrak pekerjaan TA dengan perusahaan, atau sama

6-26


PAMSIMAS minimum US$ 50.000 tetapi lebih kecil US$ 100.000 untuk kontrak pekerjaan TA kepada individu ; selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut ini Tabel 6.3 Thresholds untuk Prior Review dan Thresholds untuk Metode Pengadaan Thresholds untuk Prior Review (dalam US$ )

Jenis Pengadaan 1 Pekerjaan Sipil dan Jasa Lainnya non Jasa Konsultansi

Pengadaan Barang

2

Thresholds untuk Metode Pengadaan (dalam US$ )

Keterangan

3

4 NOL dari WB diperlukan untuk kontrak prior review pada tahap: - Dok. lelang, format pengi-klanan dan draft kontrak. - Hasil/Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Evaluasi Penawaran Teknis dan Biaya, dan usulan pemenang serta draft kontrak. NOL dari WB diperlukan untuk kontrak prior review pada tahap: - Dokumen lelang, format pengiklanan - Hasil/Berita Acara Pembukaan Pe-nawaran, Berita Acara Evaluasi Penawaran Teknis dan Biaya, dan usulan pemenang,dan draft kontrak.

•

Estimasi kontrak > 100,000

nilai US$

• NCB (≥ USD 50,000); and; • Shopping (
•

Estimasi kontrak > 100,000

nilai US$

• NCB (≥ 50,000); and;

US$

• Shopping (
Jasa Konsultansi11

•

• QCBS (≥US$ 200,00) • CQS (
NOL dari WB diperlukan untuk kontrak prior review pada tahap: - Daftar Pendek (short list) dan RFP; dan HPS (harga perhi-tungan sendiri) - Hasil/Berita Acara Evaluasi Proposal Teknis maupun Berita Acara Proposal Biaya - Hasil/Berita Acara Evaluasi gabungan proposal teknis dan proposal biaya dan Berita Acara Negosiasi berikut Draft Kontrak 1 - Catatan: NOL (Form 384) dari Bank Dunia untuk kontrak prior review yang telah dikontrak harus dilampirkan pada saat mengajukan SPM-LS untuk pembayaran pertama jasa konsultansi ≥ US$ 100,000 (Firms) dengan form 384-C dan untuk pembayaran pertama kontrak pengadaan barang ≥ US$100,000 dgn form 384-P. - Untuk alokasi dana yang jumlahnya lebih kecil dari threshold untuk prior review, maka jenis pengadaan tersebut akan diklasifikasikan kepada post review; sedangkan pemilihan metoda pengadaan tergantung dari jumlah alokasi dana dari setiap jenis pengadaan tersebut termasuk pada cakupan pendanaan yang terkait. Estimasi nilai kontrak ≥ US$ 100,000 (Firms)

11

Untuk kontrak > USD 400,000 Perusahaan Konsultan yang dimasukkan dalam daftar pendek (short list ) tidak boleh lebih dari 2 perusahaan yang berasal dari satu negara dan minimal satu perusahaan berasal dari negara berkembang, kecuali perusahaan yang memenuhi syarat tidak teridentifikasi. Sedangkan nilai kontrak < USD 400,000 perusahaan yang dimasukkan dalam daftar pendek (short list ) dapat seluruhnya konsultan Nasional yang memenuhi syarat.

6-27


PAMSIMAS Sumber : Financing Agreement No. CR 42040 - IND (PAMSIMAS) dan Project Apparaisal Document, edisi 1 Juni 2006

D.1 Metode Seleksi Konsultan Pengadaan Jasa Konsultan dan Barang yang Diterapkan Pemilihan metoda seleksi konsultan pada dasarnya ditentukan oleh tingkat kompleksitas, tujuan dan cakupan serta ketersediaan sumber daya dari pekerjaan yang akan dikerjakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum pada bagian B. di atas. Metode seleksi konsultan untuk paket-paket Program PAMSIMAS yang telah disepakati menggunakan Quality-and-Cost Based Selection (QCBS), Selection Base Consultant Qualification (CQS) dan Individual Consultant.

Sistem Quality and Cost-Based Selection (QCBS) yaitu sistem seleksi melalui kompetisi diantara konsultan yang telah ditetapkan masuk dalam daftar pendek konsultan yang akan diundang (shortlist), berdasarkan kualitas (proposal teknis) dan penawaran biaya yang diajukan. Pemenang ditentukan berdasarkan Nilai Kombinasi Terbaik dari Penawaran Teknis dan Penawaran Biaya, yang dilanjutkan dengan negosiasi/klarifikasi kontrak. Selection Based on the Consultants’ Qualifications (CQS) yaitu metode ini dipergunakan untuk pekerjaan yang kecil dimana tanpa menggunakan kompetisi untuk persiapan dan penilaian proposal. Pada kasus seperti ini, Executing Agency harus menyiapkan TOR, meminta Pernyataan minat dan informasi mengenai kompetensi konsultan yang relevan dengan penugasan, kemudian membuat shortlist, dan memilih konsultan yang sesuai dengan kualifikasi dan referensi. Konsultan terpilih diminta untuk mengirimkan Proposal Teknik dan Keuangan kemudian diundang untuk negosiasi kontrak. D.2 Prosedur dan Pelaksanaan QCBS 1. Penyiapan dan Persetujuan Kerangka Acuan Kerja (TOR) : Sesuai dengan para. 2.3 Bank Guidelines, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan TOR yaitu sebagai berikut : a. TOR seyogyanya komprehensif tetapi tidak terlalu rinci dan kaku, sehingga memungkinkan peserta pelelangan untuk mengusulkan metodologi, pendekatan dan jumlah serta jadwal penugasan personil yang dianggap paling tepat menurutnya; b. TOR harus secara jelas mendefinisikan maksud dan tujuan, sasaran dan lingkup penugasan. Dimana penetapan lingkup penugasan harus mempertimbangkan alokasi dana yang tersedia; c. TOR sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sbb: • Pendahuluan berupa uraian mengenai latar belakang, permasalahan/rasional, maksud dan wilayah studi, nama pengguna

6-28


PAMSIMAS jasa, sumber pendanaan, referensi penunjang yang diperlukan untuk penyusunan proposal; • Penjelasan ringkas mengenai tujuan, sasaran dan keluaran yang ingin dicapai serta lingkup dan batasan penugasan termasuk perkiraan jangka waktu dan tahapan penyelesaian pekerjaan; • Input Jasa Konsultan meliputi jenis dan kualifikasi tenaga ahli dan tenaga pendukung serta perkiraan jumlah person-months yang diperlukan; • Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan termasuk organisasi penanganan dan unit kerja pengendali, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada konsultan dan pengaturan hak kepemilikan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan; • Sistematika Pelaporan; dan • Fasilitas Pendukung yang akan disediakan oleh pihak pengguna jasa. d. Sebelum pengumuman/REOI perlu diminta komentar Bank, terhadap draft TOR yang telah disiapkan dalam Bahasa Indonesia, dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. 2. Penyiapan OE: Owner Estimate (OE) dibuat oleh Panitia dan disahkan Pengguna Jasa/Satker untuk digunakan sebagai salah satu acuan dan bahan pembahasan anggaran dan pertimbangan dalam penilaian (tetapi bukan satu-satunya acuan penilaian) usulan, dengan memperhatikan RAB atau pagu dana yang tersedia serta ketentuan-ketentuan sbb: HPS terdiri dari 2 kategori: yaitu (a) Remuneration dan (b) Direct Reimbursable Cost ,dan selanjutnya masingmasing dibagi lagi berdasarkan komponen pembiayaan dalam mata Uang Asing atau rupiah); 3. Pengumuman/Request for Expression of Interest (REOI): Pengumuman secara luas diperlukan dalam rangka penyusunan Shortlist atau Daftar Pendek Konsultan yang akan diundang mengikuti pelelangan. Sesuai Paragraf 2.5 dan Appendix 4 Guidelines Bank, pengumuman rencana pengadaan jasa konsultan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sbb: a. Dalam setiap pengumuman pekerjaan, harus menginformasikan kembali bahwa pengumuman mengikuti General Procurement Notice (GPN) yang telah dimuat pada United Nations Development Business (UNDB) 16 Pebruari 2003 Nomor. WB.600. Untuk pemuatan pengumuman dalam UNDB dapat dilakukan melalui CPMU atau secara “self service” dikirim langsung ke Bank’s procurement website address at: http://procurement.worlbank.org. setelah mendapatkan password. Password dapat diminta melalui e-mail ke [email protected];

6-29


PAMSIMAS b. Setiap paket jasa konsultan harus diumumkan minimal di Media Massa yang memiliki peredaran luas secara nasional (ditetapkan 3 pilihan, yaitu di Jakarta Post/Kompas/Suara Pembaruan) dan Media Elektronik (homepage: http://www.pu.go.id ) dengan memberikan waktu yang cukup bagi yang berminat untuk mengikuti pendaftaran dan menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan (Bank Dunia mengsyaratkan minimal 14 hari); c. Persyaratan pendaftaran harus dibuat seminimal mungkin dan terbatas pada hal-hal yang memang diperlukan untuk dapat melakukan penilaian terhadap kualifikasi dan kemampuan perusahaan/konsultan yang bersangkutan; dan d. Executing Agency atau Panitia yang terkait harus menyampaikan photocopy pengumuman kepada konsultan yang telah menyampaikan minat sebagai tanggapan terhadap GPN, baik yang disampaikan melalui surat, fax maupun melalui e-mail ke CPMU. 4. Penyusunan dan Persetujuan Shortlist : Penyusunan shortlist merupakan tanggung jawab panitia dengan pengesahan Satker, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : a. Shortlist ditentukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kualifikasi dan kapabilitas perusahaan yang telah mendaftar dan menyatakan berminat, dengan memberikan prioritas bagi mereka yang memiliki kualifikasi yang sesuai; b. Shortlist terdiri dari 6 perusahaan yang mewakili wilayah geografis negara anggota, dengan catatan: Wakil dari satu negara tidak lebih dari 2 perusahaan dan minimal 1 perusahaan dari negara berkembang, kecuali bila tidak ada perusahaan dari negara berkembang yang memenuhi syarat kualifikasi atau tidak ada yang dipandang mampu. Laporan Evaluasi Shortlist disusun oleh Panitia dan disahkan oleh Satker yang menggambarkan kondisi, klasifikasi dan kapabilitas perusahaan yang dituangkan dalam narasi dari semua perusahaan yang masuk shortlist, dan selanjutnya diproses oleh Satker untuk memperoleh NOL dari Bank Dunia; c. Untuk pekerjaan dengan nilai “kecil”, dimungkinkan bahwa shortlist seluruhnya terdiri dari konsultan nasional, namun tetap terbuka bagi konsultan asing (bila ada yang berminat dan memiliki kualifikasi yang sesuai); d. Terhadap jumlah/daftar short list yang diajukan untuk perolehan NOL, Bank Dunia berhak untuk meminta “penambahan dan/atau pengurangan”

6-30


PAMSIMAS jumlah peserta, dan terhadap shortlist yang telah disahkan Bank tidak diperkenankan untuk adanya perubahan tanpa sepengetahuan Bank; e. Hasil final penyusunan shortlist yang telah mendapat NOL Bank harus diinformasikan kepada seluruh konsultan yang telah menyampaikan minat untuk mengikuti pelelangan dimaksud; f. Penyampaian Shortlist untuk paket-paket pekerjaan di Propinsi/ Kabupaten/Kota diajukan oleh Panitia dengan pengesahan Satker ke Bank Dunia, dengan tembusan ke CPMU dan PPMU dengan lampiran lengkap 5. Penyusunan dan Persetujuan RFP: Penyusunan RFP (Request for Proposal) atau Dokumen Lelang oleh Panitia dengan pengesahan Sakker dilakukan dengan memperhatikan ketentuanketentuan sbb : a. Keharusan menggunakan Standar RFP Bank Dunia; b. Isi Dokumen RFP terdiri dari : • Letter of Invitation (LOI) atau Surat Undangan; • Information to Consultants (ITC) berisi informasi yang diperlukan oleh konsultan, a.l. mencakup prosedur seleksi, kriteria evaluasi berikut pembobotan penilaian yang digunakan, perkiraan input tenaga ahli yang diperlukan dan ketentuan mengenai masa berlakunya penawaran (yang berkisar antara 60 - 90 hari). Untuk QCBS, ITC tidak boleh mencantumkan pagu dana (karena biaya sudah diperhitungkan sebagai faktor dalam evaluasi), tetapi sebenarnya sudah terindikasikan dalam jumlah person-month tenaga ahli yang diperlukan; • Format Standar Proposal Teknis; • Format Standar Proposal Biaya; • TOR; dan • Format Standar Kontrak. Draft RFP (beserta Shortlist) yang disusun oleh Panitia dengan pengesahan Satker (Untuk Propinsi, harus diketahui oleh PPMU yang bersangkutan), diajukan ke Bank Dunia melalui CPMU atau langsung ke Bank dengan tembusan ke CPMU. Untuk perolehan NOL Bank terhadap Usulan Shortlist dan RFP, dapat digunakan Surat Pengantar seperti Form 1B pada Lampiran A.1 . 6. Pengiriman Undangan dan Rapat Penjelasan :

6-31


PAMSIMAS a. Pengiriman undangan dilaksanakan oleh Panitia untuk pemasukan penawaran (Letter of Invitation) kepada konsultan yang masuk dalam shortlist dilakukan setelah RFP berikut Shortlist disetujui Bank Dunia; b. Rapat Penjelasan Pekerjaan dapat dilaksanakan secepatnya. Dalam hal ini tidak ada batasan waktu yang pasti, tetapi perlu diperhitungkan waktu yang cukup bagi para peserta untuk mempelajari RFP, misalnya 7 hari terhitung dari tanggal surat undangan; c. Berita Acara Rapat Penjelasan berisikan mengenai informasi tempat dan waktu rapat penjelasan, wakil konsultan yang hadir, penjelasan singkat tentang pekerjaan, serta pertanyaan dan jawaban ke peserta. Berita Acara harus ditandatangani oleh wakil konsultan (misalnya 2 konsultan), dimana Copy Berita Acara harus segera disampaikan ke Bank Dunia dan kepada konsultan yang masuk shortlist. 7. Pemasukan dan Pembukaan Proposal : a. Batas waktu pemasukan penawaran ditetapkan panitia dengan memperhitungkan alokasi waktu yang cukup bagi para peserta untuk menyiapkan proposal (tergantung dari jenis dan sifat/kompleksitas pekerjaan, yang pada umumnya antara 4 minggu s/d 3 bulan terhitung mulai tanggal pengiriman undangan); b. Penyampaian dokumen penawaran dilakukan dengan sistem 2 (dua) sampul sesuai batas waktu dan tempat penyampaian dokumen penawaran sebagaimana ditetapkan dalam Lembar Data pada Lampiran ITC; c. Pembukaan proposal teknis dilakukan segera setelah batas waktu pemasukan penawaran berakhir, sedangkan dokumen penawaran biaya tetap dalam keadaan tertutup. Penawaran yang disampaikan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dinyatakan gugur dan dikembalikan tetap dalam keadaan tertutup. d. Berita Acara Pembukaan Proposal berisikan mengenai informasi tempat dan waktu pembukaan, wakil konsultan yang hadir, dan hasil Kelulusan/penerimaan Proposal. Berita Acara Pembukaan Proposal harus ditandatangani oleh wakil konsultan (misalnya 2 konsultan), dimana Copy Berita Acara harus segera disampaikan ke Bank Dunia dan kepada konsultan yang masuk shortlist. 8. Evaluasi Proposal Teknis : Penilaian kualitas penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai terhadap dokumen penawaran teknis sesuai dan konsisten dengan sistem penilaian serta pembobotan yang telah ditetapkan dalam RFP dengan kisaran bobot sbb :

6-32


PAMSIMAS

UNSUR YANG DINILAI • Pengalaman Perusahaan

KISARAN BOBOT 5 – 10 point

•

Metodologi

20 – 50

point

•

Kualifikasi Tenaga Ahli

30 - 60

point

•

Alih Pengetahuan

0 – 10

point

•

Partisipasi staf Nasional

0 – 10

point

100

Point

JUMLAH =

KETERANGAN (Bila ada batasan waktu, ditetapkan dlm ITC) (Sub-kriteria & bobotnya ditetapkan dlm ITC) (Sub-kriteria & bobotnya ditetapkan dlm ITC) (tergantung jenis dan sifat pekerjaan) (tergantung jenis dan sifat pekerjaan)

a. Pengalaman perusahaan dinilai berdasarkan pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis dengan mempertimbangkan nilai pekerjaan dan posisi perusahaan dalam Joint Venture / Sub Konsultan, berdasarkan porsi yang menjadi tanggung jawab ybs dalam pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud. Batasan kurun waktu untuk penilaian pengalaman, bila ada, harus dicantumkan pada Information to Consultant (ITC), Lihat Lampiran A.2; b. Dalam melakukan evaluasi bagian metodologi proposal teknis, minimum 3 (tiga) sub kriteria yang harus dinilai, yaitu terhadap (i) Pendekatan dan Metodologi, (ii) Rencana Kerja, dan (iii) Organisasi dan pengaturan personel/staffing. Tetapi dengan mempertimbangkan sifat dan jenis dari penugasan, penilaian terhadap metodologi dapat dirinci lebih dari 3 subkriteria penilaian yaitu terhadap: (i) pemahaman dan responsiveness terhadap TOR; (ii) kualitas metodologi penanganan; (iii) program kerja & jadwal pelaksanaan kegiatan, termasuk kesesuaiannya dengan lingkup dan jadwal penugasan tenaga ahli; (iv) jumlah person-month tenaga ahli yang diusulkan; (v) produk /deliverable yang akan dihasilkan; dan (vi) fasilitas pendukung yang diusulkan dalam melaksanakan pekerjaan, lihat Lampiran A.2; c. Sub-unsur yang dinilai dalam penilaian kualifikasi tenaga ahli meliputi antara lain: (1) latar belakang dan tingkat pendidikan yang dibuktikan

6-33


PAMSIMAS dengan copy ijazah; (2) pengalaman kerja profesional yang relevan dengan memperhatikan kesesuaian jenis keahlian dengan lingkup penugasan yang ditangani; (3) pengalaman bekerja di Indonesia atau negara-negara berkembang di kawasan Asia; dan (4) kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga ahli asing dan bahasa Inggris bagi ahli nasional. Khusus bagi ketua tim (Team Leader), dinilai pula pengalaman yang bersangkutan sebagai Ketua/Wakil Ketua Tim, lihat Lampiran A.2; d. Ditentukan peringkat berdasarkan nilai evaluasi teknis dari penawaranpenawaran yang di atas batas lulus atau passing grade (yang harus ditentukan sebelumnya dan dicantumkan dalam ITC), dan dibuat berita acara hasil evaluasi terhadap penawaran teknis dengan melampirkan ringkasan penjelasan mengenai kelebihan/kekurangan yang dituangkan dalam narasi secara jelas dari masing-masing penawaran. Hasil evaluasi proposal teknis disampaikan kepada Bank untuk mendapatkan NOL. e. Setelah urutan peringkat hasil evaluasi teknis mendapat NOL Bank Dunia dan ditetapkan oleh Pimpro, Panitia mengumumkan urutan peringkat berikut nilai evaluasi teknis dari penawaran yang di atas batas lulus serta mengundang seluruh peserta yang mendapat nilai evaluasi teknis di atas passing grade (misalnya > 70) untuk hadir dalam rapat pembukaan penawaran biaya dengan menginformasikan tanggal, tempat dan waktunya (diberikan tenggang waktu sejak pengumuman tidak kurang dari 2 minggu); f. Peserta yang tidak lulus evaluasi teknis dapat mengambil kembali proposal biayanya (dalam keadaan masih tertutup) setelah proses seleksi selesai dan pemenang ditetapkan; g. Laporan Evaluasi Teknis disusun oleh Panitia dan disahkan Satker yang menggambarkan kondisi (Strengths and Weaknesses) yang dituangkan dalam narasi dari semua usulan (Consultant Guidelines para 2.18), selanjutnya diproses oleh Satker untuk memperoleh NOL dari Bank Dunia. Lihat Lampiran A.3 : Summary of evaluation result, penyajian narasi strength and weakness plan 9. Pembukaan Penawaran Biaya : Panitia melakukan notifikasi kepada semua konsultan memenuhi syarat teknis sesuai hasil evaluasi teknik yang telah mendapat NOL dari Bank dengan surat. Pembukaan penawaran biaya dilakukan secara terbuka dengan kehadiran para peserta yang memilih untuk mengikuti hadir, dengan memperhatikan hal-hal sbb : a. Panitia membuka sampul proposal biaya, membacakan dengan jelas agar terdengar oleh semua peserta dan menuliskan Nilai hasil evaluasi

6-34


PAMSIMAS Proposal Teknis dan Besaran Usulan Biaya dari masing-masing peserta, serta menetapkan nilai tukar (kurs) untuk setiap mata uang asing yang digunakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RFP; b. Panitia membuat Berita Acara Hasil Pembukaan Penawaran Biaya tersebut untuk ditandatangani oleh Panitia dan 2 orang wakil dari peserta (bila ada), dan segera menyampaikan satu copy lembar berita acara kepada Bank Dunia. 10. Evaluasi Penawaran Biaya dan Evaluasi Gabungan Proposal Teknis dan Biaya: Penawaran Biaya dan Evaluasi Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Panitia melakukan koreksi aritmatik terhadap setiap penawaran biaya, termasuk perhitungan konversi untuk mendapatkan total biaya dalam satu mata uang (single currency) yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RFP, dan menuliskan hasil koreksi aritmatik untuk setiap penawaran; b. Evaluasi biaya didasarkan atas Total Biaya Penawaran diluar pajak pertambahan nilai; c. Evaluasi dilakukan sesuai metodologi dan kriteria sebagaimana tercantum dalam RFP; d. Penawar dengan biaya terendah diberi nilai 100, untuk selanjutnya nilai penawar lain yang lebih tinggi dapat dihitung nilainya secara proporsional dengan nilai lebih rendah. e. Selanjutnya ditentukan Nilai Akhir atau Nilai Gabungan dari nilai usulan/penawaran teknis dan nilai penawaran biaya dari semua peserta dengan cara perhitungan sbb : NILAI AKHIR

=

(Nilai Usulan Teknis x Bobot Usulan Teknis) + (Nilai Usulan Biaya x Bobot Usulan Biaya)

f.

Bobot Usulan/Penawaran Teknis dan Bobot Usulan Biaya ditetapkan sebelumnya berdasarkan jenis dan sifat pekerjaan, dan harus dicantumkan dalam dokumen RFP. Bobot Usulan Biaya pada umumnya berkisar antara (10 – 30)%; g. Hasil dari perhitungan nilai gabungan (nilai akhir) diinformasikan kepada Bank Dunia dan dijadikan dasar penetapan urutan peringkat akhir; h. Panitia membuat berita acara evaluasi usulan biaya dan evaluasi gabungan usulan teknis dan biaya yang mencantumkan nama, total biaya penawaran, nilai usulan teknis, nilai usulan biaya dan nilai gabungan

6-35


PAMSIMAS

i.

usulan teknis dan biaya dari masing-masing peserta untuk disertakan dalam penyampaian informasi kepada Bank; Hasil Evaluasi Gabungan disusun oleh Panitia dan disahkan Satker untuk selanjutnya diproses Satker (untuk Propinsi harus diketahui oleh Kepala PPMU) dengan tembusan ke CPMU untuk diinformasikan kepada Bank Dunia. Surat Pengantar penyampaian informasi kepada Bank untuk Hasil Evaluasi Gabungan, dapat digunakan Form 3 Lampiran A.5a dan A.5 b.

11. Negosiasi Kontrak dan Persetujuan Draft Kontrak: Setelah peringkat akhir ditetapkan, Panitia mengundang konsultan peringkat pertama untuk negosiasi kontrak. Negosiasi kontrak dilakukan oleh panitia dengan pemimpin perusahaan atau wakil perusahaan yang memperoleh kuasa penuh (dinyatakan dengan surat kuasa) untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan ketentuan sbb : a. Negosiasi tidak boleh mengubah secara signifikan sasaran yang telah ditetapkan dalam TOR; b. TOR Final dan metodologi yang disepakati (termasuk dalam hal disepakati adanya perubahan terhadap TOR dan metodologi penanganan), harus diuraikan dalam “Description of Services” dan merupakan satu kesatuan dari dokumen kontrak; c. Penggantian terhadap “personil inti” yang semula diusulkan tidak diperkenankan, kecuali apabila masa berlaku penawaran seperti tercantum dalam NRP sudah berakhir (misalnya akibat keterlambatan) atau karena alasan-alasan khusus yang tidak dapat dihindarkan dan tak terduga; d. Negosiasi tidak boleh merubah “harga satuan” (unit cost) yang diajukan konsultan (karena biaya sudah diperhitungkan sebagai faktor dalam penilaian), kecuali terdapat hal-hal khusus untuk mendapat pengecualian; e. Kedua belah pihak, harus sudah mengerti secara jelas dan tegas mengenai pencantuman dan kewajiban membayar pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku; f. Panitia membuat Berita Acara Hasil Negosiasi khususnya yang terkait dengan pernyataan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan pelaksanaan pekerjaan; g. Selanjutnya bila kesepakatan/negosiasi telah diselesaikan, dilanjutkan dengan negosiasi dan penyiapan Draft Kontrak berdasarkan kesepakatan hasil negosiasi serta menyampaikan hasilnya kepada pengguna jasa agar dapat diteruskan untuk mendapat persetujuan Bank Dunia serta menjadi bahan pertimbangan bagi penetapan pemenang;

6-36


PAMSIMAS h. Dalam hal tidak dicapai kesepakatan pada negosiasi dengan peringkat pertama, panitia dapat menghentikan proses negosiasi dan mengundang konsultan peringkat berikutnya untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi, setelah sebelumnya dilakukan konsultasi dengan Bank Dunia dan mendapat persetujuannya. Panitia harus menjelaskan alasan dihentikannya negosiasi kepada ybs; i. Hasil negosiasi disusun oleh Panitia dan disahkan Satker, untuk selanjutnya diproses Satker (untuk Porpinsi harus diketahui oleh Kepala PPMU) melalui CPMU atau langsung kepada Bank dengan tembusan ke CPMU untuk perolehan NOL Bank Dunia. Form 4 Lampiran A.4, untuk permohonan NOL Bank Dunia terhadap Hasil Negosiasi dan Draft Kontrak 12. Penetapan dan Pengumuman Pemenang : Penetapan pemenang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan surat seperti Lampiran A.6a, setelah diterimanya NOL Bank Dunia terhadap negosiasi dan Draft Kontrak. Panitia mengumumkan keputusan tentang penetapan pemenang pelaksanaan seleksi konsultan tersebut dan menyampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta. Bila terjadi sanggahan dari peserta, Satker harus segera memberi tanggapan dan penjelasan secara tertulis untuk dapat diterima oleh pihak penyanggah/peserta tersebut. Setelah semua sanggahan dijawab maka Ka.Satker menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang dengan surat seperti Lampiran A.6b. 13. Penandatangan Kontrak, Persetujuan Pembayaran dan Mobilisasi Konsultan : a. Finalisasi kontrak dilakukan segera setelah diterimanya NOL Draft Kontrak dari Bank Dunia, sehingga penandatanganan kontrak dapat secepatnya dilakukan sebagai dasar bagi pengguna jasa untuk mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (Notice to Proceed) seperti Lampiran A.7; b. Satker menyampaikan Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani berikut 2 (dua) copy Ringkasan Kontrak Lampiran A.9 kepada Bank Dunia, dengan surat pengantar seperti Lampiran A.8; c. Proposal yang tidak berhasil menjadi pemenang dikembalikan dengan surat. Ringkasan mengenai tahapan pelaksanaan dan pemberi persetujuan proses seleksi konsultan dengan Metode QCBS seperti tabel 6.4 berikut ini. Tabel 6.4 Tahapan Pelaksanaan Seleksi Konsultan dengan Metode QCBS

6-37


PAMSIMAS

No.

Tahapan

Penanggung jawab

Pengesahan/ persetujuan

Maks. Waktu Pelaksa-naan (hari kerja)

Keterangan

1.

Penyusunan TOR, HPS & draft iklan

PO

Penanggung Jawab Kegiatan (PJK)

12

2.

Permintaan NOL untuk TOR, HPS, & draft iklan dan GPN/REOI

PO

Bank Dunia

7

3.

Penyusunan draft RFP

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

7

4.

Pemasangan GPN/REOI

PO

PJK / Bank Dunia

1

5.

Pemasangan iklan di Surat Kabar

Panitia Pengadaan

PJK / Panitia Pengadaan

1

6.

Pemasukan Expression of Interest

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

Minimal 14

7.

Penyusunan Daftar Pendek

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

14

8.

NOL Bank Dunia atas RFP dan shortlist Konsultan NOL Bank Dunia atas RFP dan shortlist Konsultan

Bank Dunia

Bank Dunia

10

9.

Pengiriman LOI dan RFP kepada konsultan yang masuk dalam Shortlist

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

14

Apabila tidak ada respon dari Konsultan yang mendapatkan LOI dan RFP, maka Panitia Pengadaan dapat meminta klarifikasi tertulis. Apabila tidak ada respon tertulis dari Konsultan sampai batas waktu yang ditentukan, maka Panitia Pengadaan dapat mengganti Konsultan tersebut dengan meminta NOL dai Bank Dunia.

10.

Rapat penjelasan pekerjaan/pre-bid conference

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

1

Mengundang pengamat publik

11.

Penyiapan Proposal

Konsultan

Konsultan

12.

Pembukaan Proposal Teknis

Panitia Pengadaan

Panitia, Notaris, Pengamat publik & wakil peserta

13.

Evaluasi Proposal Teknis

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

Penyusunan TOR harus mengacu pada “scope of services” yang disepakati pada overall program. Panitia Pengadaan dlm menyusun draft RFP dapat difasilitasi oleh Konsultan Pengadaan Apabila terjadi perbe-daan jadwal yang ada pada GPN & Suratkabar, maka yang digunakan adalah jadwal yang paling akhir

Tata cara pemb short list lihat lamp.... -Æ hal 18, 34,35, 68,69 buku konsultan

Minimal 4 minggu 1

Mengundang pengamat publik dan notaris, @ 1 (satu) copy proposal teknis & seluruh berkas proposal biaya sesuai dengan berita acara diarsipkan oleh Notaris

21

6-38


PAMSIMAS

No.

Tahapan

Penanggung jawab


Maks. Waktu Pelaksa-naan (hari kerja)

Keterangan

14.

NOL Bank Dunia atas Evaluasi Teknis

Bank Dunia

Bank Dunia

10

15.

Penyampaian undangan Pembukaan proposal biaya

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

7

Mengundang Pengamat Publik dan Notaris untuk hadir di Pembukaan proposal biaya.

16.

Pembukaan proposal biaya

Panitia Pengadaan

Panitia, Notaris, Pengamat publik & wakil peserta

1

1 copy proposal biaya yang telah dibuka dan seluruh berkas proposal biaya yang tidak dibuka/tidak lulus diarsipkan oleh Notaris

17.

Evaluasi Proposal Biaya & gabungan serta peringkat Konsultan

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

7

18.

Pengiriman Laporan Evaluasi (final) kepada Bank Dunia sebagai informasi

Panitia Pengadaan

PJK

3

19.

Mengirim undangan negosiasi kepada rangking 1 terpilih

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

10

20.

Negosiasi dan penyiapan draft kontrak

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

7

21.

Penyampaian draft kontrak dan Berita Acara hasil negosiasi ke Bank Dunia

Panitia Pengadaan

PJK

1

22.

NOL Bank Dunia atas draft kontrak

Bank Dunia

Bank Dunia

10

23.

Pengumuman Pemenang

Panitia Pengadaan

PJK

1

24.

Serah terima dokumen teknis dan biaya dari Notaris kepada Panitia

Notaris

Panitia Pengadaan & Notaris

1

25.

Penyiapan dan Penandatanganan Kontrak Panitia Pengadaan

PPK

2

Mengirimkan tembusan SK Pemenang kepada Notaris dan Pengamat Publik.

D.3 Prosedur dan Pelaksanaan CQS Tahapan dan prosedur pengadaan dengan sistem CQS pada umumnya sama atau mengikuti prosedur pengadaan dengan sistem QCBS, kecuali dijelaskan lain pada uraian berikut ini : 1. Penyiapan TOR (sama dengan sistem QCBS).; 2. Penyusunan OE atau HPS (sama dengan sistem QCBS); 3. Pengumuman/Request for Expression of Interest (REOI) (sama dengan sistem QCBS);

6-39


PAMSIMAS 4. Penyusunan dan Persetujuan Short List (Pada tahapan ini sudah dicantumkan 6 peringkat terbaik nama perusahaan calon pemenang); 5. Penyusunan dan Persetujuan RFP (sama dengan sistem QCBS); 6. Pengiriman Undangan dan Pemasukan Penawaran (sama dengan sistem QCBS); 7. Pemasukan Penawaran dan Pembukaan Dokumen Penawaran (sama dan mengikuti prosedur untuk sistem QCBS); 8. Evaluasi Proposal Teknis mengikuti sistem QCBS, kecuali bahwa pada pengumuman peringkat hasil evaluasi teknis dinyatakan bahwa konsultan dengan nilai usulan teknis terbaik diundang dengan surat, untuk (i) melakukan klarifikasi serta negosiasi biaya dan kontrak; atau (ii) menyampaikan penawaran biaya serta dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi, tergantung dari sistem pemasukan penawaran yang dipilih; 9. Negosiasi Biaya mengikuti prosedur untuk sistem QCBS; 10. Penetapan dan Pengumuman Pemenang (sama dengan sistem QCBS); 11. Penandatangan Kontrak, Persetujuan Pembayaran dan Mobilisasi Konsultan (sama dengan sistem QCBS). Ringkasan mengenai tahapan pelaksanaan seleksi konsultan dengan metode CQS dapat dilihat pada tabel 6.5 berikut ini. Tabel 6.5 Tahapan Pelaksanaan Seleksi Konsultan dengan Metode CQS No.

Tahapan

Penanggungjawab

1.

Penyusunan TOR,Draft iklan,HPS, RFP

Panitia Peng.

2.

NOL Bank Dunia atas TOR, HPS

3.


Maks. Waktu Pel. Pek (hari kerja)

PJK

14

Bank Dunia

Bank Dunia

10

Pemasangan Iklan

Panitia Pengadaan

PJK / Panitia Pengadaan

14

3.

Penerimaan Expression of interest (EOI) konsultan

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

14

4.

Penyusunan Daftar Pendek

Panitia Pengadaan

PJK

3

5.

NOL Bank Dunia utk daftar pendek, peringkat Konsultan dan RFP

Panitia Pengadaan

PJK

7

6.

Mengundang konsultan peringkat tertinggi dari Daftar Pendek dan memberikan RFP kepada konsultan dengan peringkat tertinggi yang tercantum dalam Daftar Pendek

Panitia Pengadaan

PJK

3

7.

Penyiapan Proposal

Konsultan

Konsultan

Keterangan

Terhitung dari tanggal undangan

Hanya untuk kontrak > USD 100.000,-

14

6-40


PAMSIMAS No.

Tahapan

Penanggungjawab



8.

Penutupan penerimaan proposal dan Pembukaan Proposal

Panitia Pengadaan

Panitia P/calon Konsultan

1

9.

Evaluasi Proposal Teknis dan Biaya

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

7

10.

Negosiasi dan penyusunan draft konrak

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan / PJK

2

11.

NOL untuk draft Kontrak dari Bank Dunia

PJK

12.

Penetapan Pemenang

Panitia Pengadaan

PPK

1

13.

Penyiapan dan Penandatanganan Kontrak

Panitia Pengadaan

PPK

3



Bank Dunia

Keterangan

Hanya utk ktrak >US$ 100.000,-

Tabel 6.6 Tahapan Pelaksanaan Seleksi Individual Konsultan No.

Tahapan

Penanggungjawab

1.

Penyusunan TOR, HPS

Panitia

PJK

10

2.

NOL Bank Dunia atas TOR

Bank Dunia

Bank Dunia

7

3.

Mengirimkan surat permintaan CV / Mereview CV Individual Konsultan dan menyeleksi Konsultan Individu

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

1

4.

Klarifikasi lingkup kegiatan dan biaya dengan Konsultan Idv terpilih

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan / PJKK

5

5.

Penyiapan dan Penandatanganan Kontrak

Panitia Pengadaan

PPK

3

Keterangan

Minimal 3 CV / calon Idv.Cons

D.4 Pengadaan Fisik Barang a. Pengadaan dengan metoda NCB Disepakati untuk menerapkan sistem pelelangan yang terbuka tanpa diskriminasi, dengan sistem post kualifikasi, tanpa negosiasi dan dengan kriteria evaluasi yang jelas tertera di dokumen lelang (yaitu pemenang ditentukan berdasarkan harga yang terendah). Pengaturan pengadaan NCB secara garis besar mengacu kepada Bank GUidelines. Untuk tanggung jawab pelaksanaan sesuai dengan Metode National Competitive Bidding (NCB). Metoda National Competitive Bidding (NCB) dapat dilihat pada Tabel 6.7

6-41


PAMSIMAS Penanggung Jawab dan Pengesahan Pengadaan dengan Metode NCB dapat dilihat pada Tabel 6.7 berikut ini. Tabel 6.7 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode NCB

No.

Tahapan

1.

Penyiapan Dokumen Lelang, Anggaran Biaya dan Draft iklan

2.

Penanggungjawab

Pengesah-an/ per-setujuan

Maks. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (hari kerja)

PO / Panitia

PJK

21

NOL untuk dokumen lelang / TOR utk jasa non Konsultan dari Bank Dunia

PJK

Bank Dunia

5

3.

Pengumuman di media cetak, papan pengumuman resmi dan website

Panitia Pengadaan

-

1

4.

Pengambilan Dokumen Lelang dan penyiapan penawaran

Panitia Pengadaan dan Supplier atau

-

30 hari kalender

Kontraktor atau Jasa

5.

Pembukaan Penawaran

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan/ calon Rekanan

1

6.

Evaluasi Penawaran

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

7

7.

NOL Bank Dunia untuk Laporan Evaluasi (final)

Bank Dunia

Bank Dunia

10

8.

Pengumuman Pemenang

Panitia Pengadaan

PPK

1

9.

Penyiapan dan pengiriman draft Kontrak ke Bank Dunia

Panitia Pengadaan / PJK

PPK

7

10.

NOL Bank Dunia untuk Draft Kontrak

Bank Dunia

Bank Dunia

10

11.

Penandatanganan kontrak dan pengiriman kontrak ke Bank WB

Panitia Pengadaan

PPK

5

12.

Form 384-P diterbitkan Bank Dunia untuk kontrak

Bank Dunia

Bank Dunia

10

Keterangan

Dok. Lelang utk kontrak > US $ 100,000

Terhitung dari tgl pengumum-an dikoran s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran

Utk nilai kontrak > US $ 100,000



6-42


PAMSIMAS

D.5 Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dengan Metoda Shopping (National Shopping) Pengadaan barang dengan nilai tidak lebih dari USD 50,000 atau ekiuvalen dari nilai paket kontrak, dan nilai agregat tidak lebih dari USD 500,000 ekiuvalen menggunakan metode national shopping Dokumen standar untuk pengadaan barang/jasa konstruksi yang mengikuti prosedur PSW (Procurement of Small Works) disepakati untuk memakai request for quotation yang berisikan hal-hal sbb : 1. Permintaan kepada tiga supplier untuk memasukkan penawaran pada waktu tertentu; 2. Spesifikasi teknis dari barang/jasa yang akan dipesan termasuk gambargambar teknis yang diperlukan; 3. Bill of Quantity; 4. Kontrak standar yang akan dipakai mencantumkan hal-hal sbb : a. Barang/jasa yang akan dilaksanakan; b. Tempat pengiriman barang atau tempat pelaksanaan jasa konstruksi tersebut; c. Waktu penyelesaian pekerjaan (konstruksi) atau pengiriman barang; d. Total biaya yang disepakati termasuk cara-cara pembayaran serta masa pemeliharaan/garansi; e. Hak serta kewajiban yang harus di taati oleh kedua belah pihak. Tabel 6.8 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Shopping

No.

Tahapan

Penanggungjawab

1.

Penyiapan TOR atau Spesifikasi Teknis, RFQ, anggaran biaya dan draft pengiriman undangan

2.

NOL untuk TOR pengadaan jasa non konsultan ke Bank Dunia

2.

Menyampaikan undangan kepada minimal 3 Panitia Pengadaan (tiga) supplier/kontraktor dengan dilampirkan spesifikasi teknis

3.

Penyiapan Penawaran

Penge-sahan/ per-setujuan

Maks. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (hari kerja)

PO / Panitia Pengadaan

PJK

14

PJK

Bank Dunia

5

Panitia Pengadaan

2

-

10 hari

Supplier atau

Keterangan

Terhitung dari tanggal

6-43


PAMSIMAS Kontraktor/Jasa 4.

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

5.

Pengumuman Pemenang

6.

Penyiapan & Penandatanganan Kontrak

undangan

Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan

1 hari

Panitia

PPK

3 hari

Pantia Pengadaan/PJK

PPK

2 hari

Dengan memperhatikan dan kondisi “superceed” dari supplemental letter on NCB procedures seperti pada Lampiran E.1b D.6 Direct Contracting/Penunjukan Langsung Penunjukan langsung kontrak adalah kontrak tanpa kompetisi dan bisa dengan metode yang sesuai seperti keadaan : a. kontrak yang ada untuk barang yang ditetapkan sesuai dengan prosedur yang bisa disetujui oleh Bank, dan bisa diperpanjang atau dilanjutkan dengan pekerjaan/barang tambahan atau yang sejenis. Bank akan menyetujui apabila dalam hal ini tidak ada keuntungan yang diperoleh dalam kompetisi ini, dengan harga yang layak. Ketentuan semacam ini bila dipertimbangkan lebih dahulu dimasukkan dalam kontrak asli b. Standardisasi dari peralatan, sukucadang harus cocok dengan peralatan yang ada dan bisa dipertimbangkan untuk pengadaan tambahan dari supplier pertama. Untuk pembelian semacam ini harus dipertimbangkan akan keaslian surat dari peralatan yang sesuai dengan jumlahnya dari tambahan barang yang baru sesuai dengan permintaan awal dan harganya tetap layak. Keuntungan lain dari metoda ini akan dipertimbangkan atau ditolak atas dasar yang persetujuan bank. c. Peralatan yang diminta berasal dan bisa didapat dari satu sumber. Kontraktor bertanggung jawab atas proses penunjukkan itu. Rancangan proses yang mengharuskan pembelian dari barang-barang yang sangat dibutuhkan dari supplier khusus sebagai syarat-syarat dari jaminan pelaksanaan pekerjaan. d. Ada pengecualian bila terjadi bencana alam maka hal tersebut diperbolehkan. e. Sesudah kontrak ditandatangani peminjam harus mampu mempublikasikan di Website UNDB online dan dg market, yang dicantumkan adalah nama kontraktor, harga, lama pekerjaan dan lingkup pekerjaan secara ringkas dari kontrak itu. Publikasi ini bisa dikerjakan secara triwulan dalam format yang ringkas dengan mencantumkan kurun waktu sebelumnya. 6.7 Prosedur pengadaan untuk Partisipasi Masyarakat (community participation) dalam: a. Pekerjaan Konstruksi Dalam pembangunan fasilitas air bersih, masyarakat dapat melaksanakannya secara bersama-sama/berpartisipasi, yang wujud kontribusi dari masyarakat tersebut dapat

6-44


PAMSIMAS dalam bentuk tenaga, bahan-bahan bangunan, bahkan tanah masyarakat itu sendiri. Kontribusi/partisipasi masyarakat tersebut dapat seluruhnya atau sebagian merupakan tenaga dan atau upah yang dibayarkan atas pekerjaan yang dilakukannya. Pekerjaan konstruksi dengan menggunakan partisipasi masyarakat mengikuti ketentuan sbb : - rencana bangunan dan desain teknis untuk pekerjaan konstruksi yang sangat kecil harus berdasarkan persetujuan pemerintah dan desain teknisnya harus sesuai dengan ketentuan teknis lokal - pelaksanaan pekerjaan konstruksi/sub proyek mencakup : (i) lump-sum yang spesifik, harga/biaya tetap berdasarkan estimasi pekerjaan secara tertulis termasuk bagian yang akan dikerjakan oleh masyarakat; (ii) penjelasan secara detail, mengenai spesifikasi dasar, waktu penyelesaian pekerjaan dan gambargambar teknis yang diperlukan Apabila masyarakat tidak mempunyai kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, masyarakat (berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Pekerjaan Umum yang telah ditetapkan dalam persiapan pelaksanaan sub proyek) dapat melaksanakan kontrak pekerjaan konstruksi yang nilai pekerjaannya kecil dengan mengikuti metoda shopping. Kontrak dilakukan berdasarkan lump-sum, kontrak berdasarkan biaya tetap, dengan cara mengundang minimal 3 (tiga) kontraktor yang berkualitas yang dikirim kepada kontraktor tersebut secara tertulis. Undangan meliputi spesifikasi dasar, waktu mulai dan selesainya pekerjaan, format persetujuan yang dapat diterima Bank Dunia dan gambar-gambar yang relevan. Penawaran dari kontraktor akan dibuka di depan kelompok masyarakat dan dibacakan secara keras. Pemenang kontrak diberikan kepada kontraktor yang mempunyai penawaran dengan harga terendah. b. Pengadaan Barang Tata cara pengadaan barang dilakukan dengan metoda shopping, dengan memperbandingkan minimal 3 (tiga) penawaran harga dari pemasok local yang mempunyai reputasi baik dengan menggunakan format yang tercantum dalam PIM. Sebelumnya, undangan dikirimkan secara tertulis kepada minimal 3 (tiga) pemasok local. Penawaran dibuka dalam pertemuan yang dihadiri oleh anggota-anggota masyarakat (untuk menjamin akuntabilitas) dan dibacakan secara keras. Pemenang adalah pemasok yang menawarkan harga terendah. Untuk lokasi subproyek yang berada dalam wilayah terpencil, tidak diharapkan untuk mendapatkan pemasok local yang berasal jauh dari lokasi studi, dan apabila penawaran yang diperoleh kurang dari 3 (tiga) penawar, dapat dilakukan direct contracting. Kelompok partisipasi masyarakat yang akan melaksanakan metoda ini, seluruh proses pengadaan harus tercatat. Untuk pengadaan barang dengan nilai pengadaan kurang dari Rp. 15 juta per paket kegiatan (setara dengan US$ 1,612) dapat dilakukan pembelian yang berasal dari pemasok local setelah melakukan ‘survei’ untuk memperbandingkan harga dengan mendatangi minimal 3 (tiga) pemasok. Apabila penawaran harga yang diperoleh berdasarkan hasil survey kurang dari 3 (tiga), hasil perbandingan harga dapat diterima dengan mempertimbangkan ketidak tersediaan pemasok lainnya. Survei harga harus dilaksanakan oleh 2 (dua) orang anggota masyarakat yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat dan mempunyai independensi dan integritas.

6-45


PAMSIMAS

BAB 7 “SAFEGUARDING” 7.1

Tujuan Safeguarding

Kerangka terpadu safeguard dalam rangka pelestarian lingkungan, pembebasan tanah dan pemukiman kembali (resettlement) serta safeguard bagi warga terisolasi dan rentan (Isolated and Vurnerable People) dikembangkan dalam PAMSIMAS. Kerangka ini untuk menjamin bahwa seluruh subproyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan safeguard Bank Dunia dan peraturan perundangan terkait yang berlaku baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun daerah. Kerangka safeguard ini dirancang untuk menjamin bahwa subproyek yang dilaksanakan paling maksimum hanya mengakibatkan dampak negatif yang minimal terhadap warga, lahan dan lingkungan sekitarnya. Kerangka safeguard dimaksudkan untuk menyediakan panduan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam melakukan analisis, perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemantauan subproyek sesuai dengan persyaratan dari Bank Dunia dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia mengenai dampak lingkungan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali (land aquistition and resettlement), dan warga terisolasi dan rentan (Isolated and Vumerable People) Kerangka pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial membahas kebijakan umum dan panduan yang mengatur sasaran sebagai berikut: • Menjaga kesehatan manusia; • Mencegah atau memberikan kompensasi kerugian atas kehilangan mata pencaharian; • Menjaga kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh pembangunan secara individu atau bersama-sama; • Mendorong tercapainya dampak positif bagi Lingkungan Hidup; • Menghindari atau meminimalkan dampak sosial, ekonomi dan Lingkungan Hidup yang tidak diinginkan. Proyek telah diklasifikasikan sebagai Kategori B karena kemungkinan besar tidak akan mengakibatkan dampak berarti yang tidak diinginkan terhadap Lingkungan Hidup dan Sosial, sesuai dengan pendekatan berbasis masyarakat terhadap pengadaan air minum dan sanitasi. 7.2

Lingkup Safeguard

Sesuai dengan karakteristik subproyek yang didanai dalam PAMSIMAS, kerangka safeguard PAMSIMAS terdiri dari 3 komponen yakni: 1. Safeguard Lingkungan. Kerangka safeguard lingkungan ini dimaksudkan sebagai upaya membantu peserta kota/kabupaten agar dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan, pengurangan dan pengelolaan resiko lingkungan yang tidak diinginkan, promosi manfaat lingkungan, dan mewujudkan keterbukaan, dengan melakukan konsultasi publik dengan warga yang terkena dampak dan stakeholder lainnya.

7-1


PAMSIMAS 2. Safeguard pengadaan tanah dan pemukiman kembali (land acquisition and resettlement). Kerangka ini dimaksudkan sebagai upaya membantu peserta kota/kabupaten agar dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan, pengurangan dan pengelolaan resiko sosial yang tidak diinginkan, promosi manfaat sosial, dan mewujudkan keterbukaan dengan melakukan konsultasi publik dengan warga yang terkena dampak pemindahan dan stakeholder lainnya; dan 3. Safeguard bagi masyarakat terisolasi dan rentan (Isolated and Vumerable People) Kerangka ini dimaksudkan sebagai upaya membantu peserta kota/kabupaten agar dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam pananganan, pengurangan dan pengelolaan resiko sosial yang tidak diinginkan, promosi manfaat sosial, dan mewujudkan pelaksanaan keterbukaan dengan melakukan konsultasi publik dengan warga terisolasi dan rentan yang terkena dampak dan stakeholder lainnya. 7.3

Sosial

7.3.1

Permasalahan Sosial Permasalahan sosial yang penting adalah dengan tidak mengikutsertakan masyarakat rentan/ masyarakat kurang beruntung, seperti kelompok perempuan, kelompok miskin, kelompok etnik minoritas, dan masyarakat terisolasi serta rentan (bila mereka ada) dalam proses pemilihan desa peserta atau pada pengambilan keputusan kebutuhan sarana air bersih bagi masyarakat.

7.3.2

Proses Seleksi Desa. PAMSIMAS sudah menetapkan kriteria pra-kualifikasi untuk desa-desa peserta proyek, diantaranya, jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah dan tingkat penyediaan air minum dan sanitasi rendah tetapi disisi lain, proyek juga membutuhkan penyertaaan dana desa-desa peserta sebesar 20% ( 4% tunai dan 16% barang)dari biaya proyek sebagai perwujudan partisipasi masyarakat. Tetapi kriteria ini juga menjadi kendala desa-desa miskin untuk ber-partipasi dalam PAMSIMAS. Penyebaran informasi kadang-kadang tidak menyentuh desa-desa terpencil untuk berpartisipasi di PAMSIMAS , bahkah ketika informasi dapat disampaikan, masyarakat sering mengalami hambatan untuk memahami proses aplikasi karena formula dan bahasa yang rumit. Untuk itu, sebaiknya mekanisme dalam proses seleksi dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar memudahkan pemahaman masyarakat tidak mampu dan kurang beruntung.

7.3.3

Pendekatan Sosial Masyarakat Pengambilan keputusan masyarakat harus memberikan pemahaman mengenai manfaat proyek dan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat miskin. PAMSIMAS akan menggunakan pendekatan sesuai kebutuhan (“demand reponsive approach”) untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, termasuk kelompok tidak mampu. Umumnya di desa-desa didominasi elit desa sehingga kadang-kadang suara kelompok

7-2


PAMSIMAS miskin dan kurang beruntung tidak dapat didengar, hal ini harus diantisipasi sebelumnya dengan tidak melaksanakan proyek untuk menghindari tidak tercapainya keberpihakan pada masyarakat miskin. Pengalaman WSLIC-2 menunjukkan proyek ini dianggap memuaskan dalam hal meningkatnya jasa pelayanan distribusi air minum di desa perserta dan bahwa masyarakat miskin diuntungkan oleh proyek ini, pelayanan yang berpihak pada masyarakat miskin tidak secara langsung dan berkelanjutan dapat dicapai. Misalnya: di salah satu desa, masyarakat kaya dapat membeli pompa listrik dan memasang pipa ke rumah langsung dari sumbernya; tetapi masyarakat miskin tidak dapat berbuat demikian. Masalah-masalah ketersediaan air minum akan muncul selama musim kemarau, dimana penduduk miskin akan lebih rendah aksesnya dibandingkan penduduk kaya.

Pemilihan sub-proyek.. Proyek harus memastikan bahwa penyebaran informasi mencapai seluruh desa di setiap kabupaten PAMSIMAS dan bahwa masyarakat sadar adanya keberadaan program ini. Formulir aplikasi dan pengumuman mengenai PAMSIMAS harus dibuat sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh penduduk termasuk kelompok tidak mampu dan diumumkan melalui media/alat komunikasi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, melalui iklan radio, di kendaraan umum atau lahan publik.

Pengambilan Keputusan Masyarakat. PAMSIMAS akan menerapkan tindakan sebagai berikut: Diikutsertakannya kelompok masyarakat tidak berdaya didalam Pedoman Proyek (Kerangka Acuan Kerja dan Pedoman untuk Fasilitator, Rapat Pengambilan Keputusan) akan dijelaskan pada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK/DMC), Fasilitator Masyarakat (FM) dan staf proyek melalui pendidikan atau pelatihan mengenai penerapan konsep tersebut. Pemberian kesempatan khusus harus diberikan agar terjadi proses pengambilan keputusan yang adil diantara kelompok elite dan kelompok masyarakat tidak berdaya, melalui pemberian informasi dan perencanaan yang transparan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif di tingkat desa. Terciptanya sebuah sistem bagi kelompok masyarakat tidak berdaya dan untuk memastikan manfaat proyek, seperti subsidi silang untuk pemeliharaan fasilitas air minum atau iuran air minum. Tim Fasilitator Msyarakat (TFM) akan memfasilitasi masyarakat agar tercipta sistem untuk kelompok masyarakat miskin sebagai upaya perwujudan kesetaraan akses terhadap air minum. Menerapkan mekanisme pemetaan sosial penduduk dengan mengelompokkan masyarakat kedalam golongan: mampu, menengah dan tidak mampu pada proyek PAMSIMAS, yang bebas dari dominasi kelompok elite. Pemetaan ini dapat digunakan agar terjamin kesetaraan hak penggunaan/akses air minum (Dengan menyetujui subsidi silang dan pemilihan fasilitas lokasi) untuk masyarakat, dengan membagi beban dan manfaat secara adil oleh seluruh masyarakat dan untuk mengukur kemajuan proyek. Seluruh pemegang saham, termasuk rumah tangga di seluruh lapisan masyarakat, fasilitator dan pelaksana proyek harus

7-3


PAMSIMAS

7.4

menggunakan alat/sistem yang transparan untuk perencanaan sub-proyek dan pengukuran kinerja pembangunan. Pemilihan konsultan proyek perlu mengacu kepada kesetaraan gender, termasuk dalam proses rekrutmen, sehingga dapat tercipta proyek yang sensitif terhadap kesetaraan gender. TFM memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender dalam masyarakat dan memfasilitasi proses sensitif terhadap gender. TFM harus mengajak kelompok perempuan untuk lebih berperan terutama karena kelompok perempuan adalah pemakai utama air minum dalam rumah tangga dengan memberi pelatihan dasar mengenai gender, disusul dengan pemberian lapangan kerja. Sistem pemantauan perlu diberikan kepada TFM untuk meningkatkan pemahaman fasilitator agar sensitif terhadap kesetaraan gender. Perlunya penilaian midterm bidang sosial untuk memperkirakan skala dan arah dampak yang timbul secara spesifik dalam: peran-serta kelompok tidak berdaya diseluruh siklus proyek, dan perlakuan khusus bagi masyarakat miskin dalam hal biaya penggunaan/ iuran lainnya. Evaluasi dampak sosial yang behubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu dilakukan di akhir proyek.

Lingkungan Dari aspek Lingkungan Hidup, komponen pembangunan fisik dari PAMSIMAS besar kemungkinan akan dilaksanakan berbagai kondisi iklim, geologis, pertanian, dan wilayah ekologi Indonesia yang bervariasi. Kemungkinan besar PAMSIMAS akan mengikutsertakan daerah yang mengalami kekeringan dan membutuhkan sumber air minum, seperti halnya daerah-daerah rawan bencana alam. Dimana pada beberapa daerah kemungkinan berada di lokasi yang rawan dan berpotensi untuk mengalami kerusakan Lingkungan Hidup baik fisik maupun biotik. Prosedur pengkajian Lingkungan Hidup Indonesia secara umum telah diterima oleh Bank Dunia dan akan diterapkan dalam PAMSIMAS; dimana penilaian safeguarding untuk pembangunan sistem baru dilaksanakan melalui cara sbb:

AMDALs (Penilaian Dampak Lingkungan Hidup) dimaksudkan untuk mencegah dan mengendalikan sedini mungkin dampak-dampak negatif yang timbul pada periode persiapan, pelaksanaan dan pasca pemanfaatan proyek. Sesuai dengan petunjuk Bank’s Operational Policies on Environmental Assessment (O.P. 4.01), peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan lingkungan untuk setiap proyek yang didanai publik, disyaratkan adanya studi AMDAL. AMDAL diperlukan untuk proyek berskala besar seperti: daerah konservasi laut, daerah rawa-rawa, daerah resapan air pada daerah seputar danau, daerah penampungan air, daerah seputar mata air, daerah penelitian, daerah rawan bencana, daerah hutan bakau, daerah tepi pantai, daerah hutan lindung, dan daerah kelestarian budaya.

Skala sub-proyek PAMSIMAS pada umumnya (yang berbasis masyarakat) relatif kecil sehingga tidak diperlukan UKL-UPLs. Untuk pengembangan sumber air minum PAMSIMAS yang menghasilkan antara 100 sampai 500 liter/detik atau

7-4


PAMSIMAS

satu sistem air minum yang melayani daerah antara 250 sampai 1500 Ha, disyaratkan adanya UKL-UPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari analisis teknis, ekonomi, sosial, kelembagaan dan keuangan subproyek. Sub-proyek yang diajukan di dalam dan di seputar lokasi sensitif seperti daerah terlindung atau daerah penampungan air, disyaratkan adanya UKL-UPL . Pedoman teknis untuk pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan pada seluruh kegiatan untuk pembangunan prasarana dan sarana desa, khususnya untuk penyediaan air minum dan hibah desa pada Komponen 4.

Potensi resiko Lingkungan Hidup biasanya dihubungkan terutama dengan komponen penyediaan air minum masyarakat (Komponen 3) dan pembangunan wilayah desa dan kabupaten (Komponen 4). Komponen penyediaan air minum akan memfasilitasi masyarakat untuk merencanakan, membangun dan mengelola sistem penyediaan air minum berdasarkan pilihan menu teknis. Karena sebagian besar sub-proyek berskala kecil, dampak berarti terhadap Lingkungan Hidup diharapkan tidak akan terjadi. Selain itu, daftar pilihan teknis tidak akan mengikutsertakan pilihan yang diketahui berdampak terhadap kerusakan Lingkungan Hidup, dan masyarakat setempat diharapkan akan bertanggung jawab penuh dalam tahap operasi sistem penyediaan air. Proses pemilihan lokasi untuk penyediaan air minum juga mensyaratkan uji kualitas air minum untuk memastikan lokasi tersebut memenuhi standar air minum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manfaat bersih lingkungan diharapkan akan tumbuh sejalan dengan meningkatnya sanitasi lingkungan. Jenis dampak positif dan negatif bagi Lingkungan Hidup yang mungkin akan diakibatkan oleh proyek ini antara lain: Dampak Positif

Meningkatkan kualitas dan jumlah air minum yang disalurkan kepada para pelanggan, menghasilkan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Meningkatnya akses pelayanan sarana jamban, akan menyebabkan berkurangnya penurunan arus, yang akan meningkatkan kualitas air, tanah dan mengurangi penyakit yang disebarkan melalui air. Sistem pembuangan yang meningkat, dengan mengurangi pecah/kebocoran pipa, dengan memperbaiki sistem pembuangan limbah disekeliling sistem air minum. Meningkatnya pengolahan limbah rumah tangga dan limbah tinja, akan mengurangi polusi terhadap sumber air. Penguatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan teknologi sederhana untuk memonitor kualitas air minum; dan Meningkatnya kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan dan Lingkungan Hidup.

Dampak Negatif Anggapan bahwa peningkatan jumlah pasokan air minum akan menjadikan penanganan masalah limbah (baik air minum dan limbah rumah tangga) menjadi lebih rumit. Meningkatnya persaingan dalam hal penggunaan sumber air minum

7-5


PAMSIMAS

Meluasnya titik cakupan distribusi air minum akan menyebabkan bertambahnya kebutuhan dana untuk memonitor sarana yang meluas; Perencanaan yang buruk atau pembangunan fasilitas sanitasi yang tidak layak dapat menyebabkan pencemaran silang antara jamban dan air sumur, yang berdampak buruk pada kualitas air sumur;

Pedoman teknis untuk pengelolaan Lingkungan Hidup akan dijelaskan dalam Pedoman Teknis Safeguarding PAMSIMAS. Pedoman tersebut akan menggambarkan rancangan spesifikasi, prosedur konstruksi, dan prosedur operasi untuk pemeliharaan air minum dan sistem sanitasi yang layak, sehingga dapat mengurangi adanya kekhawatiran terhadap dampak buruk Lingkungan Hidup. . Sebelum disetujui oleh DPMU, proyek penyediaan air minum masyarakat akan diperiksa oleh Tim Teknis, melalui konsultasi dengan Bapedal Daerah, untuk memastikan bahwa AMDAL/UKL-UPL benar-benar tidak perlu dilakukan. Batas pemeriksaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya akan digunakan untuk menentukan syarat AMDAL/UKL-UPL. Pemeriksaan kedua akan dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu proyek ada didalam atau diluar daerah sensitif. Proyek yang mempunyai dampak pada daerah sensitif memerlukan syarat khusus untuk pencarian lokasi, perencanaan, dan skema pengoperasian & pengelolaan penyediaan air minum, yang akan dibahas secara rinci didalam Pedoman Teknis Safeguarding PAMSIMAS. Seluruh hasil pemeriksaan akan disimpan oleh DPMU untuk diperiksa oleh CPMU setiap enam bulan. DPMU akan melaporkan Sub-Proyek yang membutuhkan AMDAL/UKL-UPL ke CPMU dan Kantor Bank Dunia di Jakarta. Kegiatan inisiatif yang masuk dalam daftar aktifitas yang tidak diizinkan (daftar negatif) berlaku untuk menunjang Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, kegiatan tersebut tidak dapat didanai oleh Komponen-4:

Penggunaan pestisida, zat perusak ozone, tembakau atau produk tembakau; Penggunaan bahan yang mengandung asbes; Kegiatan yang menghasilkan limbah cair atau gas yang membahayakan lingkungan, kecuali kebutuhan sanitasi rumah tangga; Bahan berbahaya dan sampah, termasuk penggunaan, pembuatan, penyimpanan atau kegiatan yang menghasilkan sampah berbahaya; Sub-proyek atau kegiatan yang berpotensi mengakibatkan degradasi atau konversi yang berarti pada daerah hutan atau habitat alami; Pengeboran atau penggalian karang hidup.

DPMU bertanggung jawab atas penggunaan daftar negatif dan apabila diperlukan adanya penambahan/revisi pada daftar tersebut akan dilakukan dengan bantuan Pengawas Lingkungan Hidup dari CPMU. Sebagai kegiatan perdana, komponen ini akan dimonitor dan dievaluasi dengan cermat, termasuk perkiraan dampak residual bagi sosial dan Lingkungan Hidup. Untuk komponen penyediaan air minum bagi masyarakat, mitigasi akan menggunakan pendekatan Standard Baku Operasi yang dibuat khusus untuk proyek penyediaan air

7-6


PAMSIMAS minum dan melampirkan opsi jenis proyek yang kemungkinan akan dipilih masyarakat, yang harus diperiksa oleh Ahli Lingkungan Hidup terlebih dahulu. Sebelas jenis proyek umum telah direncanakan, mulai dari skema sumur sederhana, sampai ke skema pemakaian gravitasi, dari pompa, sampai ke sistem pemeliharaan. Sistem pencarian lokasi yang generik, jenis konstruksi dan dampak OM akan dibahas lebih lanjut, termasuk pelaksanaan mitigasi dan monitoring. Pelaksanaan Standar Baku Operasi ini akan disampaikan kepada fasilitator masyarakat(FM) dan masyarakat. PAMSIMAS telah merancang dan akan memberikan modul Lingkungan Hidup pada pelatihan formal untuk fasilitator pada pemmbahasan tentang keberlanjutan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi. Pendidikan dan pelatihan ini mendiskusikan variasi kondisi Lingkungan Hidup yang berasal dari satu daerah ke daerah lainnya, dan diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih luas mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemahamani oleh FM. Modul pendidikan dan pelatihan akan dikembangkan dan disampaikan oleh pendidik kompeten dari institusi nasional , dengan pengawasan dan petunjuk seorang spesialis Lingkungan Hidup di CPMU. Komponen hibah pembangunan desa dan kabupaten (Klomponen 4) akan menggunakan pendekatan daftar negatif, seperti yang dijelaskan diatas. Sumber daya yang cukup akan dialokasikan untuk pemeriksaan di lokasi proyek sebagai proses monitoring dampak Lingkungan Hidup yang terjadi akibat pelaksanaan hibah dan untuk melakukan perubahan prosedur pemeriksaan apabila diperlukan. Pelatihan Orientasi Umum dalam pelaksanaan kerangka Safeguarding termasuk pemeriksaan penyaringan, evaluasi Lingkungan Hidup dan prosedur monitoring akan diberikan kepada seluruh staff Departemen Pekerjaan Umum (Cipta Karya) di pusat dan di kabupaten, institusi pelaksana lainnya, termasuk Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, serta Pemerintah Kabupaten (Bapedalda). Salah satu hasil dari pelatihan orientasi adalah pasal persetujuan agar keberlanjutan Lingkungan Hidup dimasukkan kedalam proposal Perjanjian Kerjasama pemerintah pusat dan kabupaten dalam pelaksanaan PAMSIMAS. Pemantauan Lingkungan Hidup di lapangan akan menjadi tugas Departemen Pekerjaan Umum melalui DPMU, fokus utama adalah pada tahap konstruksi dan operasional dalam sub-proyek penyediaan air minum bagi masyarakat. Panduan Operasional Proyek akan menyertakan prosedur monitoring lapangan; yang akan dikembangkan oleh Ahli Lingkungan Hidup CPMU. Staf DPMU dan fasilitator akan mendapatkan pelatihan dalam mengaplikasikan prosedur tersebut, prosedur lengkap akan disimpan oleh DPMU dan dirangkum dua tahun sekali sebagai masukan untuk misi supervisi rutin. CPMU akan membuat kerangka kerja yang tepat untuk memonitor Lingkungan Hidup dan membuat laporan untuk disetujui oleh Bank Dunia dalam waktu 6 bulan pertama sejak Pinjaman dinyatakan efektif. Evaluasi Sosial dan Lingkungan Hidup untuk memperkirakan skala dan arah dari dampak yang timbul akan dilakukan secara terfokus dan terarah pada: komponen penyediaan air minum; dan kinerja desa penerima hibah. Hasil evaluasi akan menentukan sejauh mana kebutuhan akan penyesuaian terhadap pendekatan

7-7


PAMSIMAS Safeguarding, yang berhubungan dengan pemeriksaan, masalah teknis perencanaan dan pelaporan dan pemantauan. 7.5

Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Pengadaan tanah dan pemukiman kembali biasanya terjadi jika subproyek berlokasi di atas tanah yang bukan milik pemerintah atau telah ditempati oleh swasta/masyarakat selama lebih dari satu tahun. Prinsip utama pengadaan tanah adalah bahwa semua langkah yang diambil harus dilakukan untuk meningkatkan, atau sedikitnya memperbaiki, pendapatan dan standar kehidupan warga yang terkena dampak akibat kegiatan pengadaan tanah ini.

7.5.1

Pembebasan Lahan / Pemindahan masyarakat Beberapa konstruksi sarana air minum dan sanitasi kemungkinan melibatkan proses pengambilan tanah minim, yaitu kurang dari 100m2. Karena proyek hanya membutuhkan luas tanah yang kecil, masyarakat diharap memakai lahan umum atau secara sukarela memberikan lahan yang diperlukan proyek agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat. Sehubungan dengan sumbangan lahan, hal yang harus diingat adalah:1) dominasi pemberi lahan, yang biasanya seorang kaya, disekitar lokasi pembangunan dan 2) cara kekerasan dalam pengambilan tanah. Dalam proyek ini tidak akan ada pemindahan penduduk dan pengambilan tanah secara paksa, dan penguasaan lahan dan aset produktif lainnya diusahakan seminimal mungkin. Perlu lokasi alternatif untuk pembangunan fasilitas sanitasi yang akan dibangun (jalur pipa, lokasi sumur, dll) dalam upaya menghindari penguasaan lahan dan aset produktif lainnya (bangunan, tanaman, dll). Karena proyek hanya membutuhkan luas tanah yang kecil, masyarakat diharapkan memakai lahan umum atau secara sukarela memberikan lahan yang diperlukan untuk proyek agar diperoleh manfaat bagi seluruh masyarakat. Prinsip: Tidak ada pemindahan penduduk yang disebabkan oleh proyek Bila ada usulan (proposal) yang pembangunannya akan mengganggu keberadaan aset-aset yang produktif (gedung dan tanah), diharuskan untuk mencari alternatif lokasi lain bagi fasilitas yang hendak dibangun Lahan yang diperlukan bagi kebutuhan proyek diusahan menggunakan lokasi publik atau diusahakan lewat kontribusi warga bagi proyek dan akan dicatat dalam RKM. Segala bentuk kontribusi dari warga (lahan, pohon, dan aset lain) harus dicatat dalam RKM Warga yang mengkontribusikan lahannya bagi proyek bukan orang miskin dan jumlah lahan yang dikontribusikan tidak mempengaruhi aset produktifnya Warga harus dikonsultasikan lewat pertemuan desa mengenai kebutuhan lahan bagi proyek. Dalam proses konsultasi tersebut, warga berhak untuk menolak lahannya dipakai bagi proyek. Proses konsultasi juga digunakan untuk mendapatkan persetujuan dari keseluruhan warga mengenai lokasi fasilitas yang akan dibangun

7-8


PAMSIMAS

Masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat masyarakat akan ditangani oleh Bupati untuk dicarikan jalan keluarnya

Prinsip Kompensasi Aparat desa harus menjamin bahwa pemberian kompensasi dilakukan secara terbuka dan besaran kompensasi didasarkan pada standar kelayakan setempat, berdasarkan musyawarah antara pemilik aset dan aparat desa. Dana hibah tidak dapat digunakan untuk membayar ganti rugi. Berikut ini beberapa standar yang bisa digunakan sebagai standar musyawarah: • Penggantian tanah berdasarkan harga pasar lokal • Material dan bantuan untuk pemindahan bangunan • Penggantian terhadap kerusakan atau pengurangan hasil panen sesuai dengan pasaran • Pembayaran aset diluar hasil panen Proses Konsultansi Aparat desa harus menjamin bahwa semua pemilik tanah dan aset lainnya di lokasi proyek telah dilibatkan dalam pertemuan. Pertemuan harus menggambarkan proses diskusi, kesepakatan yang dicapai termasuk: • Kontribusi secara sukarela, nama pemilik aset, jenis aset yang terkena, besarannya dan alasan mengapa mau berkontribusi • Ganti rugi tanah dan aset lainnya, nama pemilik aset, rincian ganti rugi sebagai berikut: Contoh Perincian: • Jenis • Jumlah ganti rugi • Tanah pertanian (M2) • Area lainnya: - Tanah lainnya (M2) - Rumah yang tergusur (unit/M2) • Pohon dan tanaman pertanian yang rusak • Dampak lainnya • Tanda tangan dari masyarakat dan kepala desa • Catatan semua keluhan sebagai dampak dari pembangunan • Peta yang menunjukkan area yang terkena proyek Catatan: 1. Ganti rugi tidak dapat dimasukkan dalam pembiayaan yang didanai oleh dana hibah desa 2. Pengalihan/sewa tanah/aset untuk sarana dilakukan dengan persetujuan tertulis 7.6

Masyarakat Terisolasi dan Rentan (Isolated and Vulnerable People)

7.6.1

Prinsip Dasar PAMSIMAS tidak menargetkan masyarakat terisolasi dan rentan (Isolated and Vulonerable People) secara khusus, tetapi melihatnya sebagai bagian dari kelompok tidak beruntung secara keseluruhan, yang merupakan bagian dari penduduk kurang

7-9


PAMSIMAS beruntung sehingga mudah dipengaruhi secara negatif akibat pembangunan proyek karena karakteristik khusus dan secara ekonomi termarginalkan. Sebagai proyek berbasis masyarakat, PAMSIMAS tidak seharusnya berdampak negatif bagi masyarakat tersebut, tapi beberapa keadaan bisa mengakibatkan mereka tersingkirkan dari proyek, yang mempunyai posisi ‘subordinasi’ pada struktur lingkungan sosial. Beberapa suku menolak sistem modern, beberapa mempunyai struktur hierarki, dan identitas unik; hal ini dapat mengasingkan mereka dari proses perencanaan dan manfaat proyek. Perlu perlakuan khusus untuk memastikan suara masyarakat ini didengar dan mengikutsertakan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan karakteristiknya spesifik lokal. PAMSIMAS akan memberlakukan persyaratan khusus seperti tempat di mana masyarakat tersebut tinggal. Pengalaman KDP di suku Baduy (Jawa Barat) adalah contoh yang baik untuk praktek adaptasi yang berhasil. Suku Baduy mempunyai peraturan untuk menolak pembangunan yang dilakukan oleh pihak luar, proyek tidak diperkenankan tanpa mendapatkan persetujuan dari pemimpin suku didaerah perbatasan dan sekitarnya. Ada kemungkinan PAMSIMAS memasuki lokasi di mana masyarakat tersebut berada. Oleh karena itu, kerangka kerja yang mengikut-serakan masyarakat tersebut dalam proses pengambilan keputusan serta hak dan kepentingan mereka dijelaskan lebih lanjut (Annex 10b) sesuai dengan OP 4.10. Kerangka singkat ini akan diperinci lebih lanjut dan diterapkan untuk memastikan kegiatan proyek dapat memberikan manfaat budaya yang layak dalam menerima informasi. TFM dan staf proyek lainnya akan dilatih dalam penerapan pedoman proyek. Selain kerangka kerja yang akan dirancang, beberapa prinsip yang perlu diingat oleh proyek adalah: Keterlibatan LSM/stakeholder yang mempunyai keahlian dan mengerti karakteristik lokal masyarakat tersebut dan perlunya berperan serta dalam memperoleh informasi PAMSIMAS. Pembicaraan langsung dengan masyarakat tersebut mengenai pendapat mereka terhadap proyek termasuk hak mereka untuk menolak/menyetujui keikutsertaan mereka, dan untuk menjelaskan mengenai sarana dan kebiasaan sanitasi kepada mereka. Pendekatan adaptasi terhadap menu pilihan teknis untuk disesuaikan dengan sistem khusus milik masyarakat tersebut yang tidak ada dalam daftar proyek. Meningkatkan kualitas informasi dengan perbaikan sarana dan materi bahasa daerah Mekanisme pemantauan khusus perlu dilakukan dalam pelaksanaan PAMSIMAS di lokasi masyarakat tersebut berada untuk mendapatkan peran serta maksimal mereka.

7.7

Isu Jender Sebagian besar kelompok perempuan masih sering berkecimpung didalam bagian nonteknis lunak proyek, dan panitia air minum seringkali didominasi oleh kelompok laki-laki. Pengalaman WSLIC-2 menunjukkan bahwa pemilihan Tim Kerja Masyarakat (TKM) dan Badan Pengelola (BP) pengguna air minum dilakukan dengan tidak memperhatikan kesetaraan gender. Perlunya peningkatan perhatian pada kelompok perempuan karena

7-10


PAMSIMAS seringkali mereka tidak diikutsertakan dalam kelompok pengambilan keputusan, padahal sebagian besar pengelola air minum masyarakat adalah kaum peremuan terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah Peran serta kelompok perempuan yang rendah disebabkan karena kurangnya kesempatan yang diberikan FM, karena kurangnya pengetahuan mengenai kesetaraan jender. Rencana Kerangka Jender untuk PAMSIMAS Kegiatan

1

Kebijakan dan Pedoman

Pengukuran

• • •

• 2

Seleksi Konsultan

• •

3

Seleksi fasilitator masyarakat (FM)

• • •

4

Orientasi

•

5

Peningkatan Kemampuan (Capacity building) untuk konsultan teknis dan fasilitator masyarakat (FM)

•

•

•

Mencakup kebijakan pengarusutamaan (meanstreaming )jender kedalam Juknis yang meliputi pengukuran sebagaimana tertera dibawah ini. Mencakup pedoman operasional untuk pengarus utamaan jender kedalam Juklak dan disebarluaskan ke seluruh tim manajemen proyek. Mengembangkan satu brosur dan poster yang mudah dimengerti pengguna untuk menjelaskan kebijakan dan pedoman jender dalam istilah yang sederhana dan disebarluaskan ke seluruh komponen masyarakat (stakeholders) dan pemerintah. Kerangka Acuan (TORs) untuk konsultan untuk memenuhi kebijakan kesetaraan jender. Memberi kesempatan kepada mencari perempuan untuk posisi konsultan yang tertuang dalam usulan lelang konsultan tersebut. Mempersyaratkan keseimbangan jender diantara tim teknis kabupaten dan Provinsi (minimum 30% perempuan atau lelaki). PPMU akan menjabarkan dalam iklan bahwa perempuan secara aktif di didorong dan dianjurkan untuk mengajukan lamaran untuk berpartisiapasi dalam proyek. Dalam Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) minimal terdapat 1 perempuan adalah seorang perempuan atau laki-laki.. Mensyaratkan 50% bagi kesetaraan jender didalam sub-bidang (subdiscplines) untuk fasilitator masyarakat (yaitu teknik, pengembangan masyarakat, kesehatan) Menyiapkan orientasi kebijakan jender dan pedoman untuk unit pelaksana proyek (project implementing units), tim koordinasi dan konsultan diseluruh tingkatan, sehingga terdapat pemahaman yang sama terhadap tanggung-jawab untuk pengarusutamaan jender. Menyiapkan pelatihan untuk konsultan Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan fasilitator masyarakat (FM)sehingga mereka dapat menerapkan pendekatan pengarusutamaan di wilayahnya dan melakukan alih ketrampilan kepada petugas dan pegawai lainnya. Melakukan indentifikasi ahli gender setempat (local gender specialists) (misalnya LSM perempuan (Woman’s NGO)) yang dapat membantu pendampingan (coaching) fasilitator dan perencanaan strategi peran serta masyarakat. Evaluasi pelatihan akan mencakup penilaian kesetaraan jender.

7-11


PAMSIMAS Kegiatan

Pengukuran

• 6

Petugas pelaksanaan pelatihan

• •

7

Proses masyarakat

•

•

•

•

8

9

Peningkatan Kemampuan Masyarakat

• •

Dana insentif sosial • ekonomis (komponen 4) • •

10

Pengarus-utamaan (mainstreaming) dan pengembangan

•

Menyiapkan pengukuran kinerja fasilitator masyarakat (FM) yang dapat dengan baik mendorong /menganjurkan perempuan desa untuk turut berperan-serta dalam Pamsimas Persyaratan mengharuskan tim pelatihan terdapat minimum 30% pelatih perempuan atau lelaki.. Seluruh program pelatihan dinilai oleh konsultan CD/Social Inclusion tingkat nasional atau Provinsi tentang kesetaraan jender sebelum diajukan lebih lanjut. Fasilitator masyarakat (FM) melaksanakan pengukuran yang mencakup advokasi kepada kepala desa, bekerja dengan pemimpin perempuan dan kelompok perempuan dari sejak proses masyarakat untuk mendukung peran-serta dan apabila diperlukan mengadakan kelompok terarah (focus group) yang terpisah untuk lelaki dan perempuan. Fasilitator masyarakat (FM) mendorong perempuan untuk turut dalam pemilihan tim pelaksanaan desa dan kelompok manajemen serta mempertimbangkan cara agar tercapai keseimbangan jender (misalnya lelaki dan perempuan memilih secara terpisah wakil-wakil lelaki dan perempuan). Konsultan kabupaten akan memantau keseimbangan jender dari perempuan dan lelaki (dari kelompok miskin dan kelompok mampu) selama perencanaan masyarakat dan kegiatan pelaksanaan dan mengarahkan setiap kesenjangan yang timbul. Tidak ada RKM yang dapat di setujui apabila Tim Pelaksanaan Desa yang menyiapkan semuanya terdiri dari lelaki dan di kuasai dari rumah tangga kelas atas, dan dengan tanpa bukti yang nyata bahwa jumlah perempuan dan lelaki yang sepantasnya telah turut berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, untuk menyetujui usulan RKM. Memberikan pelatihan kepemimpinan untuk perempuan desa termasuk bidan desa dan kader kesehatan. Membahas semua masalah yang berkaitan dengan gender dengan masyarakat dan menemukan kebutuhan untuk pelatihan kesadaran/analisis jender yang dimasukan dalam Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM). Melakukan analisis jender dalam mengembangkan pelaksanaan dana ini untuk melakukan penilaian seperti biaya/manfaat dari perempuan dan lelaki. Mencakup kinerja dalam melakukan promosi kesetaraan jender dalam sub-proyek PAMSIMAS sebagai kriteria evaluasi untuk kedua hibah dalam hal kelembagaan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mendororng (menganjurkan) pertemuan-pertemuan perempuan (misalnya melalui kelompok perempuan yang ada) dalam peran serta desa untuk mengumpulkan pemikiran (idea) untuk membuat usulan desa. Menyatukan prinsip-prinsip pengarus-utamaan jender kedalam pengembangan strategi untuk pengarus-utamaan dan pengembangan peningkatan CDD WSS

7-12


PAMSIMAS Kegiatan

peningkatan (scaling up) pendekatan CDD untuk WSS

Pengukuran

• •

11

Pemantauan dan evaluasi

• • • • • •

12

Manajemen Pengetahuan

• • •

Meningkatkan kemampuan LSM atau lembaga/organisasi dan perorangan untuk pelatihan jender untuk meningkatkan sumber daya setempat yang ada dalam pengembangan peningkatan CDD dan WSS. Mencakup data dan analisis jender kedalam alat advokasi dan kegiatan advokasi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya jender dalam WSS. CD/Inklusi Sosial konsultan tingkat nasional /Provinsi secara teratur melakukan kunjungan lapangan dan mengkaji kemajuan dalam pengarusutamaan jender pada pelatih fasilitator Memperoleh kepastian tentang format monev, terhimpunnya data untuk berperan serta dalam progam pelatihan dan kegiatan masyarakat dan data ini hendaknya di masukan dalam MIS. Memperoleh kepastian bahwa pemantauan keberlanjutan melibatkan peran serta perempuan dan lelaki dan bahwa data jender yang tidak terhimpun dapat dikumpulkan dan tercatat. Konsultan CD/Inklusi Sosial tingkat pusat melakukan secara teratur analisis jender dari data pemantuan keberlanjutan dan menyiapkan laporan kepada CPMU. Kontraktor harus mencakup kemajuan tentang perolehan jender dalam laporan triwulan. PMR harus mencakup dalam laporan kemajuan partisipasi dan perolehan jender. Bank Dunia akan mengikutkan seorang spesialis jender dalam setiap misi supervisinya. Mengumpulkan cerita-cerita dari masyarakat tentang pencapaian kesetaraan jender dan menyebarkannya melalui situs lokal, bulletin, dan bentuk lain. Melakukan pengkajian midterm “in-depth gender” melalui pihak ketiga dan mengembangkan rencana tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan. Fasilitator masyarakat (FM) dianjurkan untuk mengembangkan forum fasilitator setempat melalui pertemuan rutin dengan petugas dari proyek lain ditingkat kabupaten (misalnya KDP,UPP2,ILGR) dan juga dari LSM.

7-13


PAMSIMAS 7.8

Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan masyarakat yang dikembangkan pada dasarnya menggunakan pendekatan yang bersifat proaktif, sehingga perlu dibentuk unit-unit pengaduan masyarakat (UPM) untuk PAMSIMAS, yang berlokasi di tingkat desa (UPM-TKM); tingkat Kabupaten (UPM-DPMU); tingkat Provinsi (UPM-PPMU) dan tingkat Pusat (UPM-CPMU). Dengan adanya pengaduan diharapkan akan terjadi penyempurnaan program dan memperkecil kesalahan, sehingga mengurangi konflik sosial di masyrakat., Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan berdasarkan prinsip-prinsip: a. Rahasia Identitas pelapor pengaduan harus dirahasiakan. b. Berjenjang Pengaduan pertama ditangani di tingkat lokal atau ditempat subjek diadukan, misal bila permasalahan muncul tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menangani masalah adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh TFM, dan Tim Koordinasi Kecamatan dan pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan masalah. Bila pelaku di jenjang keberadaan subyek (pemerintah daerah) belum berhasil menangani pengaduan, maka pemerintah pusat akan memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya. c. Transparansi dan Partisipatif Dalam menindak lanjuti pengaduan masyarakat harus diikut sertakan dalam proses penyelesaiannya dan difasilitasi oleh TFM dan Tim Koordinasi Kabupaten, sebagai upaya meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap sarana air minum dan kebersihan lingkungan. d. Proporsional Penanganan pengaduan harus fokus dan disuaikan dengan jenis masalahnya. e. Objektif Penagaduan yang diterima di tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi dan uji silang (cross check) sesuai prosedur dan sebagai upaya menghindari adanya pemihakan. Dalam program PAMSIMAS setiap keluhan/pengaduan termasuk Surat kaleng akan ditangani dan ditindak lanjuti sesuai prosedur, dan perundangan yang berlaku dan mendapat bantuan hukum dari pemerintah daerah.

7.8.1

Tahapan Tahapan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut: a. Registrasi dan Dokumentasi

7-14


PAMSIMAS Registrasi atau pencatatan dan dokumentasi di dalam buku arsip (logbook) dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol b. Pengelompokkan dan Distribusi Pengaduan yang telah dicatat/diregistrasi dan didokumentasikan, dan didistribusikan sesuai dengan jenjang kewenangan masing-masing subyek, isu dan status pengaduan. Jika ditemukan kasus-kasus yang berdampak luas atas keberadaan kasus tersebut, maka pendistribusiannya harus dikendalikan. Secara umum inti masalah pengaduan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 1. Kategori ringan. Merupakan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran/penyimpangan adminisitrasi dan prosedur; 2. Kategori sedang. Merupakan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan n pelanggaran/penyimpangan penentuan target sasaran (penerima manfaat) dalam pelaksanaan program; 3. Kategori berat. Merupakan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran/penyimpangan/penyelewengan dana. c. Uji Silang dan Analisis Kasus dari hasil pengaduan tersebut selanjutnya dilakukan uji silang untuk mendapatkan: 1. Kepastian pokok permasalahan yang muncul; 2. Kepastian status kasus. Kasus tersebut apakah sudah ditangani, diselesaikan, dalam proses penanganan, dalam proses uji silang, proses analisa dsb.; 3. Mendapatkan informasi tambahan. Hasil uji silang merupakan masukan untuk menganalisis permasalahan yang muncul untuk meningkatkan akurasi dalam penyusunan alternatif penanganan untuk memberikan rekomendasi tentang penanganan kasus. d. Tindak Turun Tangan Tindak turun tangan didasarkan atas rekomendasi dari hasil uji silang dan analisis, yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan wilayah kewenangan masingmasing. e. Pemantauan dan Investigasi Lanjutan Pemantauan dimaksudkan sebagai alat kendali penanganan pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya. f. Penyelesaian Masalah Dalam penyelesaian masalah mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi, berarti proses penyelesaian harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku sedangkan aparat dan konsultan atau fasilitator masyarakat (FM) hanya memfasilitasi proses penyelesaian masalah. g. Umpan Balik

7-15


PAMSIMAS Umpan balik (feed back) merupakan tanggapan balik masyarakat terhadap penyelesaian kasus yang muncul. Hal ini dapat berupa: 1. Menerima dan menganggap kasus telah selesai; 2. Menerima dengan beberapa catatan persyaratan dan memberikan informasi tambahan; 3. Menolak tanpa alasan; 4. Menolak dengan alasan; 5. Tidak ada tanggapan sama sekali. Hasil umpan balik dituangkan melalui Berita Acara dan dilampirkan dalam laporan bulanan. Umpan balik tersebut juga merupakan masukan bagi kasus yang mungkin muncul sebagai dampak dari tindakan (tindak turun tangan), dengan demikian menjadi masukan bagi pelaku PAMSIMAS sebagai pengaduan lanjutan.

Gambar 7.1. Tahapan Penanganan Pengaduan

7-16


PAMSIMAS 7.8.2

Mekanisme penanganan Pengaduan di UPM 1. Pengaduan yang masuk dapat diperoleh melalui kotak pos, email, surat yang langsung ditujukan ke alamat instansi, telepon/fax, kotak pengaduan TKM, media masa maupun temuan lapangan. 2. Identifikasi permasalahan, dengan mencatat isi pengaduan tersebut kedalam formulir atau buku register pengaduan yang terdiri dari : a. Tanggal pengaduan b. Nama pengadu (boleh tidak diisi)/alamat email c. Isi pengaduan d. Kepada siapa/institusi mana pengaduan tersebut ditujukan. 3. Lakukan pemetaan masalah atas pengaduan yang masuk dengan mengkategorikannya menjadi kelompok tertentu sesuai dengan isi dari pengaduan, meliputi : a. Kebijakan b. Manajemen/Organisasi Proyek c. Pembangunan Fisik d. Pengelolaan Keuangan e. Pemberdayaan f. Pelatihan g. Kesetaraan Jender h. Dll. 4. Perumusan dalam menangani pengaduan, namun sebelumnya perlu dilakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran dari pengaduan tersebut - dilakukan oleh Konsultan Manajemen di Kabupaten, Konsultan Manajemen di propinsi dan Pembantu Team Leader CMAC di pusat, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak pengaduan diterima. 5. Jika pengaduan sudah dapat ditangani, hasilnya segera disampaikan kepada pengadu yang bersangkutan serta di catat kembali dalam buku register pengaduan sebagai basis data pengaduan yang tertangani – dilakukan oleh staff Monev DPMU, PPMU dan CPMU, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak pengaduan diterima. 6. Jika pengaduan tidak dapat ditangani, maka dapat dilanjutkan kepada tingkat diatasnya untuk dicarikan penyelesaiannya, dengan mekanisme yang sama. 7. Untuk pengaduan yang yang bermuatan “penyimpangan” dilakukan oleh tim kerja yang ditunjuk khusus oleh Kepala CPMU, tugas pokok tim kerja ini meliputi : a. Melakukan uji kebenaran informasi di lapangan melalui mekanisme “check and recheck”. b. Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak utama yang berpotensi terlibat dalam kasus “penyimpangan”. c. Memberikan penilaian atas fakta yang ada, sehingga nampak jelas seberapa jauh tingkat penyimpangannya.

7-17


PAMSIMAS d. Menyusun laporan dan sekaligus rekomendasi tindakan penanganan yang disampaikan kepada kepala CPMU, selanjutnya sesuai mekanisme yang ada kepala CPMU akan menindaklanjuti penanganannya sesuai dengan rekomendasi tim kerja atau meneruskan kepada pihak yang lebih berwenang untuk memberikan keputusan/penanganan, e. Kegiatan a s/d dilakukan dalam waktu 2 (dua) minggu sejak diserahkannya “pengaduan” kepada tim kerja. 8. Apapun bentuk penanganan yang akan diputuskan harus mempertimbangkan : a. Prinsip obyektivitas, ketidakberpihakan (independen) dan adil. b. Menjunjung tinggi azas kemanfaatan yang lebih luas, khususnya menyangkut kelancaran implementasi PAMSIMAS. c. Terbuka untuk dilakukan pengujian kembali bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan fakta lain yang lebih benar. Dengan demikian, mekanisme “rehabilitasi” mendapat peluang yang sejajar dengan mekanisme “hukuman” (punishment). 9. Sebaliknya, terhadap berbagai pengaduan yang ternyata dinilai memberikan kontribusi yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi PAMSIMAS, dimana hasil kinerjanya jauh melampau target minimal yang diharapkan, sepatutnya juga memperoleh “imbalan” (reward) yang sepantasnya. Bentuk-bentuk imbalan tersebut dapat berupa : a. Kelayakan memperoleh publisitas b. Ucapan terima kasih dan penghargaan secara resmi c. Piagam penghargaan 10. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan dikelola oleh staff Monev DPMU (dibantu oleh PMC), staff Monev PPMU (dibantu oleh PLO) dan staff Monev CPMU (dibantu oleh Assistan Team Leader CMAC) Mekanisme penanganan pengaduan ini disusun semata-mata untuk membangun kinerja para pelaku utama implementasi PAMSIMAS di lapangan yang senantiasa positif dan integratif dengan tuntutan prinsip dan prosedur proyek PAMSIMAS. Dengan demikian dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya “penyimpangan” dalam upaya pencapaian sasaran proyek. Tahapan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan No 1

Tahapan Pengaduan diregistrasi

2

Dokumentasi

3

Kategori dan distribusi • Kategori ringan • Kategori sedang

Mekanisme • Catat kotak pos, email, alamat, telepon, fax, kotak pengaduan TKM, media massa maupun temuan lapangan • Tanggal pengaduan • Nama pengadu • Isi pengaduan • Kepada siapa / instansi • Pemetaan pengaduan • Kebijakan • Manajemen/organisasi proyek

Personel/Fasilitator UPM-TKM TFM UPM – TKM

UPM - TKM

7-18


PAMSIMAS • Kategori berat

• • • • • • •

Pembangunan fisik Pengelola keuangan Pemberdayaan Pelatihan Kesetaraan jender Pengumpulan data Verifikasi dan klasifikasi (dilakukan di lapangan) • Investigas (dilakukan di lapangan)i

4

Uji silang • Verifikasi • Investigasi

5

Rekomendasi

6

Tindak turun tangan dan penyelesaian masalah (maks 2 minggu)

7

Tindak turun tangan DPMU dan PPMU

Sesuai dengan 1 sampai dengan 5

8

Tindak turun tangan CPMU ( 2 minggu setelah diusulkan pada tim kerja)

• Check dan recheck • Klasifikasi kasus • Pengumpulan fakta

7.9

• Hasil uji silang UPM-TKM memberi rekomendasi penyelesaian pada masyarakat dengan tindakan hukum (bila perlu) • Bila dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat dan difasilitasi oleh TFM dibuat BA

Konsultan Manajemen Kabupaten Konsultan Manajemen Propinsi Pembantu TL CMAC TKM TFM Konsultan Manajemen Kabupaten Konsultan Manajemen Propinsi Pembantu TL CMAC Konsultan Manajemen Kabupaten Konsultan Manajemen Propinsi Pembantu TL CMAC Tim Kerja Khusus

Konsultasi publik Pendekatan proyek PAMSIMAS berbasis masyarakat, dan dibuat berdasarkan pengalaman WSLIC-2, melalui dua tahapan yang telah dinilai berhasil dalam penyediaan air minum dan sanitasi. Komponen 1 adalah pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan untuk mendorong pelaksanaan pendekatan Community Driven Development (CDD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan paska kontruksi program pengelolaan air minum, sanitasi dan hygiene. Secara khusus hal ini akan mendorong masyarakat dalam penyiapan RKM berdasarkan pilihan masyarakat atas penyediaan air minum dan perubahan perilaku. Selain itu proyek PAMSIMAS mempunyai pendekatan peningkatan kesadaran masyarakat berpenghasilan rendah dengan membantu masyarakat berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola sarana air minum dan sanitasi secara transparan dan terbuka. Elemen utama pendekatan Safeguarding PAMSIMAS telah dikembangkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan selanjutnya akan didiskusikan dengan perwakilan daerah. Kerangka Sosial dan Lingkungan Hidup ini telah diumumkan melalui situs resmi www.pu.go.id dan PAD telah diumumkan ke masyarakat melalui Pusat Informasi Proyek di Jakarta dan Washington.

7-19


PAMSIMAS

BAB 8 RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI Rencana Tindakan Pencegahan Korupsi dalam proyek PAMSIMAS dilakukan sesuai dengan 6 (enam) elemen utama yang sudah di-identifikasi oleh tim Bank Dunia untuk Pencegahan Anti Korupsi di Indonesia meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penguatan Keterbukaan dan Transparansi, Pencegahan Risiko Kolusi, Pencegahan Risiko Penyalah-gunakan wewenang dan Pemalsuan, Pengawasan oleh Masyarakat Madani, Sistim Penanganan Keluhan, dan Ketentuan Sanksi dan Tindakan Perbaikan yang jelas

Beberapa produk hukum di Indonesia yang merupakan landasan dalam pemberantasan korupsi, yaitu: 1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang- undang No. 30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK); 4. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; 5. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 6. Keputusan Presiden No. 59 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 7. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan 8. Kepmen Kimpraswil No. 225/KPTS/M/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di lingkungan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Rencana Pencegahan Korupsi ini telah dipublikasikan di dalam situs www.pu.go.id, dan telah disepakati oleh Executing Agency (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum) dan para Implemeting Agencies (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Lingkungan Pemukimam, Departemen Kesehatan; Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri; dan Pusat Pembinaan Kesegaran Jasmani, Departemen Pendidikan Nasional) untuk dipergunakan dalam PAMSIMAS. Tabel Tindakan Pencegahan Korupsi telah dipersiapkan sesuai dengan risiko Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi pada proyek sejenis dan disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan proyek, sebagaimana berikut:

8-1


PAMSIMAS 8.1 Matriks Risiko Korupsi dan Tindakan Pencegahan Peta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan Pencegahan Persiapan kriteria pemilihan Sedang Petunjuk Pengadaan tidak diikuti dengan Pedoman untuk persiapan spesifikasi /kriteria pemilihan dalam dokumen penawaran benar mengakibatkan pengadaan di dalam dokumen penawaran atau RFP dipersiapkan bawah standar sesuai dengan petunjuk Bank, meliputi saran untuk melaksanakan survei sederhana tentang ketersediaan produk di pasaran dan alternatif untuk menggunakan jasa konsultan untuk menentukan spesifikasi atau Kerangka Acuan/TOR dalam pengadaan barangbarang, peralatan, pekerjaan atau pelayanan yang tergolong kompleks. Pengiklanan Tinggi Iklan yang tidak layak: misalnya Membuat format standar pengumuman untuk proyek pemberian persyaratan yang membatasi yang disetujui oleh Bank, dicantumkan dalam panduan kompetisi, informasi yang tidak lengkap, proyek (Project Manual) penggunaan surat kabar dengan sirkulasi Memuat pengumuman pelelangan dalam situs resmi terbatas dlsb pemerintah, untuk mempermudah konsultan yang berminat selain pengumuman pelelangan standar Iklan palsu sebagaimana yang diwajibkan dalam panduan. Menentukan kriteria minimum suratkabar yang akan digunakan untuk memuat pengumuman lelang, dan pedoman keterbukaan informasi mengenai paket pengadaan di dalam panduan proyek Salinan pengumuman lelang dari surat kabar yang asli harus disimpan untuk keperluan audit Persiapan Perkiraan Harga Tinggi Me-mark-up perkiraan harga pemilik (OE) Pedoman untuk mempersiapkan perkiraan harga pemilik Pemilik (Owner Estimate, OE) dan informasi perkiraan harga pemilik untuk kontrak konsultan akan ditentukan dalam dibocorkan kepada kontraktor/konsultan panduan proyek, termasuk keperluan untuk agar harga “mark-up” dimasukkan ke mencantumkan perincian perkiraan harga, anjuran dalam penawaran/proposal. untuk melaksanakan survei sederhana terhadap harga Kolusi antar pemain untuk memperkaya pasar, dan pengelolaan database berisi hasil survei dan diri; berbagi keuntungan antar pemain. pembelian sebelumnya, yang dapat dijangkau oleh Kurangnya standar informasi ‘cost/base’ semua unit pelaksana. 8-2


PAMSIMAS Peta Risiko Korupsi

Resiko

Kesempatan adanya Korupsi mempersulit apakah perkiraan harga asli dan perkiraan harga pemilik masuk akal.

Kapasitas Panitia Pengadaan Barang

Tinggi

Pertimbangan terhadap proses evaluasi calon anggota panitia pengadaan yang tidak independen. Keputusan cenderung condong mengikuti kemauan peserta lelang/konsultan atas “perintah” atasan atau pihak lain.

Persiapan RFP (Permintaan Proposal)

Sedang

Kriteria dibuat agar cocok dengan konsultan tertentu

Tindakan Pencegahan Pengumuman rencana pengadaan, termasuk perkiraan nilai kontrak. Pengumuman besarnya nilai kontrak. Tiga orang tenaga ahli akan dikontrak sebagai anggota panitia pengadaan barang Mengundang kelompok masyarakat sipil yang bersedia menjadi pengamat dari proses pengadaan barang secara sukarela Mengkontrak satu orang konsultan pengadaan secara individual untuk membantu panitia pengadaan barang. Laporan konsultan tersebut akan menjadi bagian dari pengambilan keputusan panitia pengadaan barang. CV semua anggota panitia pengadaan barang harus disiapkan dalam dokumen sebagai landasan bahwa anggota panitia memenuhi kualifikasi. Perjanjian hukum akan mencantumkan secara eksplisit pasal yang menyatakan bahwa Bank akan menyatakan misprocurement bila kualifikasi panitia pengadaan tidak memuaskan. Menyiapkan pedoman yang jelas untuk kriteria persiapan RFP dalan panduan proyek

Daftar Pendek (shortlist)

Tinggi

Manipulasi informasi mengenai perusahaan atu individu yang masuk dalam daftar pendek agar perusahaan atau individu tertentu dimasukkan dalam daftar pendek Desakan/tekanan dari atasan untuk agar perusahaan tertentu dimasukkan dalam daftar pendek seringkali mengakibatkan perusahaan yang tidak masuk kualifikasi masuk dalam daftar pendek

Diperlukan penjelasan mengenai alasan pemilihan perusahaan atau individu yang masuk dalam daftar pendek. Pedoman untuk pembuatan penjelasan tersebut akan dipersiapkan dan dicantumkan dalam panduan proyek. Selama proses shortlisting, panitia pengadaan barang bertanggung jawab untuk melakukan ’pengecekan yang diperlukan’ (due diligence) atas informasi mengenai konsultan yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar pendek. 8-3


PAMSIMAS Peta Risiko Korupsi Rapat Pra-Lelang

Resiko Sedang

Kesempatan adanya Korupsi Jika rapat pra-lelang untuk pengadaan barang sederhana dan pekerjaan ringan untuk dilaksanakan, beberapa peserta lelang mungkin tidak diuntungkan

Pembukaan proposal teknis dan keuangan

Tinggi

Manipulasi Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang

Penyimpanan proposal teknis dan keuangan ditempat aman untuk menjaga kerahasiaan

Tinggi

Kolusi antara konsultan dan panitia pengadaan untuk merubah proposal teknis dan/atau keuangan yang sebelumnya sudah masuk dan dibuka

Tindakan Pencegahan Peserta lelang tidak diwajibkan menghadiri rapat pralelang. Spesifikasi harus dijelaskan dalam dokumen pelelangan. Klarifikasi dapat dilakukan melalui korespondensi tertulis dan jawaban akan dikirimkan kepada semua peserta/perusahaan yang masuk dalam daftar pendek. Pedoman yang tepat mengenai hal ini akan disiapkan oleh Unit Pengelola Proyek tingkat Pusat (Central Project Management Unit) CPMU dan dimuat dalam panduan proyek. Pengumuman secara terbuka untuk ICB, NCB, QCBS and QBS, dilakukan sesuai dengan pedoman Bank Dunia, dan akan dihadiri oleh pejabat pengadaan barang, bendahara dan perwakilan auditor internal. Pengamat dari masyarakat sipil didorong untuk hadir. Pengadaan ditingkat masyarakat, mengikuti prinsip kompetisi, ketidakberpihakan dan sepenuhnya transparan agar masyarakat mendapat pelayanan terbaik sesuai kebutuhan mereka. Berita acara pembukaan proposal harus dikirim ke Bank sebagai informasi dalam waktu 2 minggu untuk pengadaan yang tergolong prior review. Notaris publik yang disumpah, akan dihadirkan sebagai saksi resmi dalam pembukaan proposal teknis dan keuangan, dan mengesahkan berita acara pengumuman proposal teknis/keuangan. Notaris tersebut juga harus menyimpan ditempat yang aman satu salinan dari proposal teknis yang diajukan oleh setiap konsultan (segera setelah dibuka), Semua salinan dari proposal keuangan (sebelum dibuka) dan satu salinan dari proposal keuangan (segera setelah dibuka).

8-4


PAMSIMAS Peta Risiko Korupsi Evaluasi Proposal

Resiko Tinggi

Kesempatan adanya Korupsi Keterlambatan dalam mengevaluasi Proposal teknis dan/atau proposal keuangan memungkinkan terjadinya praktik “tawar-menawar”.

Perpanjangan masa berlaku pelelangan

Tinggi

Perpanjangan masa berlaku pelelangan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan proses.

Penentuan Pemenang Kontrak

Tinggi

Panitia mungkin memanggil calon pemenang prospektif dan menawar nilai kontrak. Kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang kontak

Tindakan Pencegahan Executing agency akan menyiapkan pedoman dan menyelenggarakan pelatihan bagaimana cara melaksanakan klarifikasi dan tawar-menawar sesuai dengan petunjuk Bank. Pedoman ini akan dimuat dalam panduan proyek. Laporan evaluasi teknis harus selesai dalam waktu 4 minggu dan proposal untuk pemenang kontrak dan draft kontrak harus tersedia dalam waktu 4 minggu setelah penyelesaian laporan evaluasi teknis atau setelah Bank tidak keberatan (yang mana yang belakangan). Perjanjian hukum akan mencantumkan secara eksplisit pasal yang menyatakan bahwa Bank akan menyatakan misprocurement bila ketentuan ini tidak dipenuhi. Laporan evaluasi harus dikirim ke Bank setelah 6 minggu dari waktu penyerahan penawaran/proposal. Kegagalan memenuhi ketentuan ini akan dianggap kegagalan dalam melakukan ’pengecekan yang diperlukan’ (due diligence). Penanganan yang tepat sasaran dan tepat waktu yang dapat diterima oleh Bank diperlukan untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Permintaan perpanjangan masa berlaku pelelangan selama 8 minggu atau lebih, memerlukan persetujuan lebih dahulu dari Bank. Tanpa alasan yang kuat Bank Dunia tidak akan memberikan persetujuan dan perpanjangan masa berlaku dapat dianggap misprocurement Tidak ada tawar-menawar untuk harga satuan dalam seleksi yang kompetitif Pemenang kontrak wajib dipublikasikan

8-5


PAMSIMAS Peta Risiko Korupsi Reputasi konsultan/peserta lelang

Resiko Tinggi

Kualitas produk/jasa

Sedang

Penyerahan proposal biaya

Sedang

Kesempatan adanya Korupsi Peserta Lelang/Konsultan mungkin terlibat dalam konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam praktek korupsi/penipuan pada masa lalu

Tindakan Pencegahan Sebagai bagian dari proposal yang diserahkan, peserta lelang/konsultan harus menandatangai pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam kegiatan korupsi/penipuan di masa yang lalu – yang jika tidak mereka akan dikeluarkan dari pelelangan dan akan diambil tindakan hukum oleh pemerintah. Semua peserta lelang/konsultan yang bermaksud mengikuti pelelangan paket pengadaan barang yang ada di dalam proyek ini, diminta untuk menginformasikan sejak awal bila anggota dewan komisaris/direksi dan anggota keluarga dekat mereka adalah: (i) anggota panitia lelang dari pelelangan yang akan diikuti dan juga (ii) eselon I – IV dari departemen yang terlibat dalam proyek. Produk/jasa yang diberikan di bawah Membentuk komite yang independen dan memenuhi kualitas yang disebutkan di dalam TOR, kualifikasi untuk mengkaji dan menilai kinerja dari dan pegawai pemerintah dapat kontraktor/supplier/konsultan mengambil uang pembayaran di belakang Memastikan bahwa kinerja fasilitator dievaluasi secara (kickback) dari perbedaan tersebut rutin Melakukan supervisi kontrak dengan Meningkatkan mekanisme penanganan keluhan kualitas rendah secara sengaja, dan Mendorong sistem penghargaan dan sanksi sesuai menerima kickback dari dengan Keppres 80/2003 konsultan/supplier/kontraktor Melakukan mark-up untuk mendapatkan Pemberian kontrak diumumkan secara terbuka, kickback setidaknya nama supplier dan harga penawarannya. Rencana pengadaan barang dirancang sedemikian rupa agar hanya beberapa paket kontrak pengadaan barang yang relatif kecil bisa dilaksanakan dengan cara shopping, dan pembelian barang lainnya akan disalurkan melalui dana hibah untuk masyarakat

8-6


PAMSIMAS Peta Risiko Korupsi Reputasi dari Supplier

Resiko Tinggi

Pembelian barang/peralatan/material oleh masyarakat

Tinggi

Kesempatan adanya Korupsi Tindakan Pencegahan Supplier mungkin dalam situasi konflik Sebagai bagian dari proposal yang diserahkan, supplier kepentingan, dan/atau terlibat tindakan diharuskan menandatangani pernyataan resmi yang korupsi/penipuan di masa lalu menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam praktik korupsi/penipuan di masa yang lalu yang jika tidak mereka akan dikeluarkan dari pelelangan dan akan diambil tindakan hukum oleh pemerintah Semua supplier yang bermaksud mengikuti pelelangan paket pengadaan barang yang ada di dalam proyek ini, diminta untuk menginformasikan sejak awal bila anggota dewan komisaris/direksi dan anggota keluarga dekat mereka adalah: (i) anggota panitia lelang dari pelelangan yang akan diikuti dan juga (ii) eselon I – IV dari departemen yang terlibat dalam proyek. Mengumumkan secara terbuka besarnya anggaran sub Tekanan/desakan dari pegawai proyek yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. pemerintah untuk membeli Dalam desain proyek, pekerjaan yang harus barang/peralatan/material kepada supplier tertentu diselesaikan di tingkat masyarakat lebih merupakan pekerjaan berbasis output. Oleh karena itu, hibah desa Kickback kepada pegawai pemerintah menjadi kontrak antara pemerintah daerah dengan Lemahnya pendokumentasian di tingkat kelompok masyarakat untuk menghasilkan output masyarakat tertentu (contoh : fasilitas air bersih dan sanitasi di TKM Tim Kerja Masyarakat) melakukan pengadaan semua material/peralatan tingkat desa) tanpa melibatkan masyarakat desa Menggunakan forum desa yang terbuka sebagai media untuk pertanggungjawaban proses pengadaan dan (anggota masyarakat terpilih) sebagai manajemen keuangan panitia pengadaan Mengumumkan kepada publik daftar kontrak dan Kurangnya kapasitas TKM tentang ringkasan pembelian barang kualitas material/peralatan TKM membeli material/peralatan dari satu Menyediakan fasilitator untuk masyarakat desa untuk membantu dan meningkatkan kemampuan masyarakat supplier. Lemahnya pendokumentasian nota dalam mengelola pembukuan pembelian. Konsultan pengawas/LSM akan dikontrak untuk 8-7



Resiko

Kesempatan adanya Korupsi Tindakan Pencegahan Material/peralatan yang dibeli oleh warga memantau pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat TFM,TKM dan wakil masyarakat harus dilibatkan akan dikenakan PPN. sebagai anggota dalam panitia pengadaan barang Fasilitator/DPMU mengarahkan TKM Pelatihan untuk pengadaan barang akan dilaksanakan untuk membeli material dari supplier oleh executing agency. tertentu dengan potongan harga (tanpa mempertimbangkan kualitas material) Dalam pengadaan barang, material dan peralatan Panitia Pengadaan memanggil calon bernilai dibawah Rp. 15.000.000,- panitia harus mendapat penawaran dari 3 supplier berbeda dengan pemenang kuat dan melakukan tawarkualitas yang sama dan harus memilih harga yang menawar besarnya kontrak termurah. Daftar barang dan peralatan dengan harga Kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang kontrak. yang ditawarkan harus ditandatangani dan dicap oleh supplier. Proses pelelangan diperlukan untuk pengadaan barang dan peralatan bernilai lebih dari Rp.15 juta. Dimungkinkan untuk mengadakan barang secara kolektif dengan desa lain untuk mengurangi harga. Tim pengadaan barang harus melakukan survei awal terhadap supplier yang memiliki pengalaman dalam pengadaan barang yang sesuai dan mengumpulkan informasi dalam retail dan harga satuan. Dibutuhkan minimal 3 penawar yang berminat yang mengirimkan penawarannya dalam amplop tertutup dan dibuka satu persatu dalam forum desa desa di depan warga desa. Bila ada kecurigaan dalam proses lelang, harus dilakukan klarifikasi. Warga desa akan memilih pemenang dan tim akan memberikan kontrak berdasarkan perjanjian atas kualitas material, waktu pengiriman, harga satuan dan jumlah Untuk setiap material/peralatan yang diterima, tim pengadaan harus meminta dan mendokumentasikan nota pembelian asli; dan memastikan material/peralatan tersebut sama dengan yang tertera dalam 8-8



Resiko

Reputasi dari kelompok masyarakat penerima hibah

Tinggi

Kesempatan adanya Korupsi

Kelompok Masyarakat mungkin dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat kegiatan korupsi/penipuan pada masa lalu.

Tindakan Pencegahan kontrak/perjanjian. Untuk material yang disuplai oleh masyarakat desa sendiri, harga tidak termasuk PPN. Untuk material yang diadakan kontraktor/supplier, diasumsikan bahwa harga termasuk PPN, dan merupakan tanggung-jawab kontraktor/supplier untuk membayar pajak, bukan masyarakat desa. Penjelasan mengenai barang/peralatan seperti jenis, kualitas, volume/kuantitas, tempat dan jadwal pengiriman, syarat pemaketan dan pengiriman, harus ditempelkan dalam papan informasi. Kontrak dipersyaratkan dalam mempekerjakan kontraktor pekerjaan sipil atau pemberi jasa yang berada di dekat lokasi. Panitia harus mengumpulkan informasi sehubungan dengan keahlian atau kinerja pekerjaan kontraktor atau penyedia jasa untuk menghindari pengeluaran uang lebih untuk hasil yang kurang produktif. Sebagai bagian dari proposal yang diserahkan, kelompok masyarakat diharuskan menandatangani pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam praktik korupsi/penipuan di masa yang lalu yang jika tidak mereka akan dikeluarkan dari pelelangan dan akan diambil tindakan hukum oleh pemerintah. Pernyataan ini akan dipublikasikan di forum desa. Semua kelompok masyarakat diminta untuk menginformasikan sejak awal bila anggota dewan komisaris/direksi dan anggota keluarga dekat mereka adalah: (i) anggota panitia lelang dari pelelangan yang 8-9



Resiko

Perencanaan teknis sebagai menu dari opsi teknis

Sedang

Pelaksanaan sub proyek sebagai hibah masyarakat

Sedang

Perencanaan Pengadaan Barang Keseluruhan Pengadaan barang

Tinggi Tinggi


Tindakan Pencegahan akan diikuti dan juga (ii) eselon I – IV dari departemen yang terlibat dalam proyek. Rencana pengadaan barang secara rinci harus Keterlambatan dalam membuat disain disatukan dalam perjanjian hukum dan akan menjadi teknis akan menguntungkan konsultan. dasar bagi setiap kegiatan pengadaan barang. Terdapat kemungkinan perkiraan anggaran (RAB) untuk konstruksi menjadi Tim evaluasi RKM bertanggung jawab untuk memeriksa proposal biaya, sesuai dengan perencanaan tinggi karena lemahnya kinerja konsultan atau survei yang tak lengkap; hal ini akan PAMSIMAS. Konsultan kabupaten juga harus memeriksa perencanaan biaya sebelum evaluasi. berakibat pada biaya total konstruksi khususnya kontribusi masyarakat Pengawasan teknis yang kurang layak oleh Konsultan Teknis DPMU atau Kajian yang tidak independen oleh Konsultan Pengawas Proses (PMC) dapat menambah biaya total atau disain yang buruk dengan kemungkinan tingkat kegagalan yang tinggi Kelompok masyarakat tidak mempunyai kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang dibutuhkan untuk hibah masyarakat, dapat berakibat kepada buruknya kinerja dan kualitas produk Risiko kickback, dan mark-up

Konsultan manajemen regional dikontrak untuk membantu masyarakat. TFM akan mengkaji kemampuan kelompok masyarakat dan pelatihan yang diperlukan. Hal ini memerlukan persetujuan konsultan kabupaten dan pengawasan oleh PMC.

Risiko kickback, praktik kolusi dalam pemberian kontrak untuk penawar yang disukai, penurunan kualitas produk/jasa

Meningkatkan keterbukaan, penanganan keluhan dan sanksi seperti yang dicantumkan dalam Keppres 80/2003 Meningkatkan kapasitas pegawai yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam proses pengadaan

Rencana pengadaan barang dipasang di tempat umum

8-10



Resiko


Penunjukan Unit Pelaksana Proyek (Satker) and stafnya (pembuat komitmen, bendahara, pemegang uang muka, pembuat SPM) pada tingkat Kabupaten tidak didasarkan pada wewenang dan kualifikasi fungsional mereka. Ada dua alasan yang mungkin melandasi penunjukan tersebut: (i) Proyek dianggap kurang prioritas oleh pihak lain; (ii) Pilih kasih (favoritism) Proses Rekruitmen TFM, PMU dlsb.

Sedang

Minimnya kapasitas dan transparansi dapat mengakibatkan tindakan kolusi.

Tinggi

Risiko tindakan kolusi untuk me-rekrut konsultan yang disukai. Risiko minimnya kapasitas staf PMU.

Tindakan Pencegahan barang, termasuk mengkontrak konsultan Meningkatkan sistem pengendalian (internal dan eksternal) termasuk melibatkan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan atas kegiatan pengadaan barang. Mengembangkan panduan proyek. Panduan proyek harus mencakup: (i) kriteria pemilihan dan indikator kinerja manajer proyek, bendahara, staf perencanaan, dan staf keuangan; (ii) mensyaratkan adanya penilaian kinerja tahuan sesuai kriteria tersebut; (iii) Persyaratan CPMU untuk melaksanakan pelatihan yang memadai tentang panduan proyek untuk semua staf.

Meningkatkan keterbukaan, penanganan keluhan dan sanksi seperti yang dicantumkan dalam Keppres 80/2003 Supervisi oleh Bank dan Pemerintah Indonesia akan dilengkapi dengan pemantauan independen oleh masyarakat madani Hasil seleksi konsultan harus mendapatkan persetujuan Bank berupa NOL (No Objection Letter) untuk menghindari konsultan yang masuk daftar hitam dalam proyek Bank lainnya Proyek akan mengadakan pelatihan tentang pengelolaan dan keuangan proyek 8-11



Resiko

Publikasi Laporan Audit

Rendah

Mekanisme Akuntabilitas Subprojek Pemilihan Desa Sasaran

Sedang Rendah


Tindakan Pencegahan Evaluasi rutin terhadap kinerja konsultan (perlu dipertimbangkan penghargaan terhadap konsultan dengan kinerja terbaik). Pemilihan semua personil harus dilaksanakan melalui mekanisme yang sepenuhnya jujur, obyektif dan transparan sesuai petunjuk Bank. Panitia seleksi diharuskan menunjukkan komitmen mereka untuk mewujudkan proses seleksi yang jujur, obyektif dan transparan dan menghindari penyalahgunaan wewenang dan diskresi dalam pemilihanb untuk memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan/atau kepentingan lainnya dengan menandatangani ‘Pakta Integritas’ sesuai dengan peraturan pemerintah yang relevan (Keppres 80/2003). Kriteria seleksi dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi bahwa hanya yang paling berkualitas yang akan direkrut. TFM akan diseleksi berdasarkan kinerja mereka setelah melalui pelatihan pra-tugas. Risiko bahwa informasi mengenai Executing Agency dan Implementing Agency harus kemajuan dan hasil pelaksanaan proyek mengadakan audit tahunan oleh pihak ketiga, yang (termasuk tindakan penyalah-gunaan, mencakup audit terhadap pengadaan dan hasil kolusi dan nepotisme jika ada) tidak pelaksanaan (‘end-use check’, kualitas dan kuantitas tersedia. barang, pekerjaan atau jasa, verifikasi pembayaran, perbandingan harga antara harga kontrak dan harga pasar, dll) Membuat laporan audit dan semua tanggapan oleh pemerintah tersedia untuk umum segera setelah penerimaan laporan akhir yang disiapkan sesuai dengan persetujuan pinjaman/kredit. Kurangnya pengalaman DPMU dapat Menggunakan pengawasan proyek dan supervisi untuk mengakibatkan penyalahgunaan dana. mengurangi risiko. Lemahnya transparansi dan proses yang Menghindari konflik kepentingan dengan menyediakan 8-12



Resiko

Penunjukan Tim yang mengelola hibah desa di tingkat masyarakat

Rendah

Terbatasnya diseminasi informasi yang terkait proyek.

Rendah

Diseminasi informasi

Sedang

Pemilihan lokasi proyek (desa)

Sedang

Pelatihan Konsultan

Sedang

Pembayaran Gaji Konsultan

Kesempatan adanya Korupsi berpihak. Konflik kepentingan.

Tindakan Pencegahan pedoman kriteria pemilihan masyarakat penerima manfaat PAMSIMAS (lihat panduan proyek) Penunjukan calon yang tidak berkualitas. Menetapkan kriteria mekanisme seleksi tim pengelola Pemilihan tidak dilakukan berdasarkan hibah desa yang disepakati; kemampuan dan konsensus masyarakat, Mengumumkan kriteria kepada masyarakat dan tetapi pada kedekatan kekeluargaan mengadakan penilaian kinerja tahunan. antara calon dan elit desa. Nama-nama calon harus diumumkan sekurangkurangnya seminggu sebelum pemilihan Informasi terbatas untuk Unit Pelaksana. Diseminasi tujuan dan aturan proyek dan peraturanperaturan melalui pertemuan-pertemuan dan rapat kerja di tingkat Kabupaten Pastikan bahwa kantor-kantor PAMSIMAS mengetahui peran dan tanggungjawabnya dan bagaimana masingmasing bertanggung-jawab terhadap agendanya Informasi dipegang oleh kelompok Setiap informasi terkait peoyek harus disebarluaskan tertentu secara terbuka kepada masyarakat dan pihak-pihak lain untuk mengendalikan dan memantau kinerja dan dampak program Fasilitator harus memastikan bahwa desa-desa miskin, terpencil dan kelompok wanita (dlsb.) memperoleh informasi yang diterima sebagaimana masyarakat lainnya Penguatan mekanisme penanganan pengaduan dan sanksi untuk mereka yang membatasi informasi Negosiasi mungkin dilaksanakan dalam Pemilihan desa harus benar-benar berdasarkan data pemilihan desa antara executing agency kemiskinan dan tingkat kebutuhan masyarakat atas air dan perwakilan dari kabupaten dan sanitasi Meningkatkan mekanisme oleh Bank Dilaksanakan dengan tidak layak, tidak Mengundang perwakilan organisasi masyarakat madani dilaksanakan sesuai dengan jadwal untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan melaporkan kualitas pelatihan Keterlambatan pembayaran gaji Meningkatkan penanganan keluhan dan sanksi atas 8-13


PAMSIMAS Peta Risiko Korupsi (TFM)

Resiko Sedang

Pembayaran

Tinggi

Pengarsipan

Sedang

Kesempatan adanya Korupsi konsultan dapat memberikan dampak terhadap kinerja proyek seperti penyalahgunaan dana dan peningkatan harga (markup).

Tindakan Pencegahan keterlambatan pembayaran.. Mekanisme penilaian kinerja konsultan oleh perusahaan dan harus dikaji dan disetujui oleh Bank? Executing agency (dengan bantuan Bank) akan menyiapkan prosedur operasional baku untuk konsultan. Laporan/dokumen pendukung fiktif seperti Menyiapkan pedoman (sebagai bagian dari panduan biaya perjalanan dan pengeluaran untuk proyek) untuk mengawasi klaim pengeluaran yang workshop/ pelatihan. ditunjang oleh bukti-bukti yang relevan, termasuk laporan kegiatan, absensi, tiket, tanda terima pembayaran, etc (lihat panduan proyek). Membandingkan laporan harga di lokasi yang berbeda dan memberikan perhatian atas perbedaan yang diakibatkan masalah dalam akses dan ruang lingkup aktifitas, dll. Karena keterbatasan kemampuan, audit internal oleh Inspektorat Jenderal mensyaratkan adanya bantuan teknis. Hal ini berdasarkan kerangka acuan yang disetujui oleh Bank sebelum negosiasi, termasuk, antara lain, sebuah pengkajian atas pengendalian internal terhadap implementing agency proyek dan pernyataan bahwa semua pencairan dana proyek dilakukan merupakan pengeluaran yang layak dibiayai. Hasil dari pengkajian ini akan di laporkan kepada Bank dan external auditor. Dokumen proyek (seperti pengadaan Menetapkan pedoman yang jelas dalam panduan barang, keuangan, kontrak, audit, laporan proyek dalam pengarsipan pengadaan barang dan pelaksanaan, data fisik dan keuangan, pembukuan keuangan dan penanganan lanjut bila arsip surat masuk dan keluar dan dokumen tidak dipelihara, termasuk penundaan pembayaran dan pengujian kualitas ) sengaja tidak penggantian personil bila diperlukan. disediakan untuk menutupi praktik Membuat pedoman penyebarluasan informasi mengenai korupsi. kontrak-kontrak yang sudah diputuskan Membuat data proyek yang layak dan sistem 8-14



Resiko

Penanganan Keluhan

Sedang

Penyaluran Dana

Sedang

Pelatihan masyarakat

Sedang

Pemerintah desa

Sedang

Penyaluran dan penggunaan dana

Tinggi


Tindakan Pencegahan pembukuan Keluhan tidak ditangani secara memadai Membangun mekanisme penanganan keluhan secara rinci, termasuk penelusuran keluhan dan pengukuran efektifitas penerapan sistem ini. Termasuk di dalamnya menempelkan pengumuman dan deskripsi singkat mengenai hibah desa di ruang publik seperti balai desa, mesjid, dll. Penyuapan terhadap pejabat pemerintah Menetapkan kriteria yang transparan untuk pembayaran dan desa baik oleh kontraktor maupun dan penyaluran hibah (dari DPMU kepada masyarakat) oleh masyarakat penerima manfaat dalam panduan proyek. Hal ini akan dikaji secara berkala oleh fasilitator dan secara acak oleh tim monitoring dan evaluasi. Peserta pelatihan hanya terdiri dari Memastikan pelatihan masyarakat melibatkan sebanyak kelompok tertentu tanpa melibatkan mungkin peserta yang berasal dari kelompok orang miskin. masyarakat yang berlainan dan menerapkan perimbangan jender untuk mencegah nepotime. Keterlibatan aparat desa (Kades) dalam TKM membuat laporan kemajuan dan penggunaan uang setiap tahap proses dapat menyebabkan secara berkala kepada masyarakat resiko intervensi pemerintah. Papan pengumuman dipasang di desa untuk menginformasikan kegiatan proyek. Memastikan transparansi informasi dan penyebarluasan secara memadai untuk mencegah upaya kolusi dan nepotisme. Meningkatkan penanganan pengaduan. Pada tingkat desa, pengkajian dilakukan setiap 3 bulan oleh masyarakat sendiri, dibantu fasilitator bila diperlukan. Audit terhadap pembukuan desa akan dilakukan berdasarkan sampel dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Resiko keterlambatan pelaksanaan Menyederhanakan proses penyaluran dana. proyek Executing agency harus menyiapkan prosedur operasi Pencairan dana di tingkat desa dilakukan baku untuk penyaluran dan penggunaan dana 8-15



Resiko

Kesempatan adanya Korupsi secara sekaligus. Resiko ketidaklengkapan/ ketidaksesuaian dokumentasi keuangan

Pengembangan organisasi institusional desa dalam operasi dan pemeliharaan

Sedang

Kemampuan tim operasional dan pemeliharaan dalam mengelola, mengoperasikan dan menjaga sarana dan juga dalam menetapkan tarif operasional dan pemeliharaan. Resiko adanya praktik kolusi

Tindakan Pencegahan Pedoman penyerahan dokumen lengkap yang menjadi persyaratan surat perintah membayar kepada KPN Depkeu akan tercantum dalam pedoman proyek. Hal ini merupakan langkah penting karena standar tindakan yang ditetapkan pemerintah perlu diperkuat untuk mengurangi resiko korupsi. Penggunaan dana harus tranparan – ditempelkan di papan pengumuman Pencairan dana di desa dilakukan berdasarkan kebutuhan di setiap tahap pelaksanaan, setelah FM dan TKM menyerahkan estimasi anggaran. Pemantauan oleh masyarakat, Proyek akan mempekerjakan tim independen sebagai auditor untuk memastikan bahwa pengeluaran memiliki dasar Staf keuangan dan manajemen dalam CPMU dan PPMU akan mengawasi dan mengaudit aspek keuangan. Membentuk tim yang berfungsi untuk memberikan pelatihan pembukuan dan manajemen proyek Peningkatan dalam penanganan keluhan, dan sanksi untuk mereka yang mencairkan dana tidak sesuai peraturan. Forum pertanggungjawaban desa akan dilaksanakan dan dihadiri oleh seluruh anggota masyarakat. Konsultan/executing agency memberikan peningkatan kapasitas dalam operasional dan pemeliharaan Memastikan adanya mekanisme transparansi.

8-16


PAMSIMAS Peta Risiko Korupsi Pemilihan Tim Kerja Masyarakat (TKM)

Resiko Sedang

Surat Pernyataan minat mengenai kontribusi tunai sebesar 4% dari total biaya konstruksi

Sedang

Kesempatan adanya Korupsi Resiko nepotisme Kemampuan TKM Forum desa tidak mengikutsertakan masyarakat miskin, penduduk terpencil dan kelompok perempuan Penunjukan langsung bukannya pemilihan wakil Resiko kecurangan Resiko pejabat daerah meminjamkan lebih dahulu kontribusi masyarakat sehingga berakibat ybs mempengaruhi jalannya proses selanjutnya.

Tindakan Pencegahan TKM harus dipilih melalui pertemuan masyarakat yang dihadiri oleh semua anggota masyarakat. Anggota TKM harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek. Executing agency memberikan pelatihan TKM . PMC harus mengkaji, memantau dan menyetujui proses seleksi Surat pernyataan minat harus diketahui dan ditandatangani oleh masyarakat termasuk kelompok masyarakat yang terpinggirkan

8-17

8.2

Lampiran: Penguatan Keterbukaan Informasi di PAMSIMAS. Berikut adalah contoh bagaimana PAMSIMAS akan mengurangi risiko korupsi melalui penguatan keterbukaan informasi. Dengan berkonsultasi kepada pihak Bank, Implementing Agency akan menetapkan mekanisme dalam hal apa media dan kelompok masyarakat madani dapat terlibat untuk mengawasi kemajuan proyek (lihat juga tentang Pengawasan oleh Masyarakat Madani, di bawah). Mekanisme ini akan dirinci dalam Panduan Proyek dan mencakup kegiatan berbagi informasi dengan media. Fotokopi kliping media akan dikirimkan ke CPMU untuk dibahas dan diarsip. Tindakan lain terkait penyebarluasan dokumen PAMSIMAS kepada publik dijabarkan di dalam matriks berikut. Penyebaran dokumen PAMSIMAS kepada publik antara lain: a

Executing dan Implementing Agencies serta Bank Dunia menyediakan kepada publik segera setelah selesainya kajian mid-term proyek dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pinjaman, laporan kajian mid-term dan aide memoire yang dipersiapkan untuk tujuan tersebut.

b

Executing dan Implementing Agencies serta Bank Dunia dapat menyediakan kepada publik segera setelah menerima semua laporan akhir audit (keuangan atau selain itu, termasuk laporan audit yang disetujui) yang disiapkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan semua tanggapan resmi dari pemerintah terkait dengan laporan tersebut.

c

Executing dan Implementing Agencies serta Bank Dunia menyediakan segera untuk publik: : •

Semua rencana dan jadwal pengadaan tahunan, termasuk informasi terbaru;

•

Apabila diminta, semua dokumen lelang dan permintaan proposal yang dikeluarkan sesuai dengan persyaratan pengadaan dalam perjanjian pinjaman, dengan bea yang wajar untuk membayar biaya cetak dan pengiriman. Dalam hal dokumen yang diminta adalah dokumen lelang dan permintaan proposal dari peserta lelang yang menunjukkan ketertarikan, dokumen terkait hanya akan disediakan setelah pemberitahuan pemberian kontrak kepada perusahaan pemenang. Masing-masing dokumen tersebut akan disediakan sampai satu tahun setelah penyelesaian kontrak dimasukkan dalam pertanyaan untuk barang, pekerjaan atau jasa;

•

Apabila diminta semua daftar pendek konsultan, dan dalam kasus prakualifikasi, daftar-daftar supplier pra-kualifikasi.

•

Membuka kepada semua peserta lelang dan semua pihak yang memasukkan proposal untuk kontrak tertentu, segera setelah pemberitahuan penghargaan kontrak kepada pemenang lelang, ringkasan evaluasi semua lelang dan proposal untuk kontrak yang diajukan. Informasi dalam ringkasan tersebut akan dibatasi pada daftar peserta lelang, semua nilai lelang dan proposal keuangan yang dibacakan pada saat pembukaan penawaran lelang dan proposal keuangan, penawaran dan proposal yang dinyatakan tidak-tanggap (bersama dengan alasan untuk penilaian itu), nama pemenang lelang dan nilai

kontrak. Ringkasan tersebut akan disediakan kepada publik, segera setelah diminta; •

Mempublikasikan secara luas informasi penghargaan kontrak untuk semua kontrak, segera setelah pemberian kontrak;

•

Setelah diminta oleh perorangan atau perusahaan, daftar semua kontrak yang diberikan dalam tiga bulan sebelum tanggal permintaan mengenai suatu proyek, termasuk nama penyedia/supplier/konsultan, nilai kontrak, jumlah peserta lelang/proposal, metoda pengadaan yang diikuti dan tujuan dari kontrak.

•

Panduan pengelolaan proyek

•

Akses yang mudah kepada publik untuk mendapatkan versi Indonesia dari Rencana Anti Korupsi proyek;

•

Konsolidasi Program Kerja Tahunan dan harus disetujui oleh Bank.

Hampir semua dokumentasi di atas harus ditempatkan secara lengkap dalam situs proyek dan dalam bentuk cetakan (hardcopies). Beberapa dokumen akan diringkas agar memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi utama. Rincian lengkap tentang bagaimana masing-masing dokumen tersebut di atas akan disediakan oleh Executing and Implementing agencies akan dituangkan dalam panduan proyek. Format sederhana, ringkas, dalam bentuk standar akan disiapkan untuk memastikan adanya pelaporan kemajuan tahunan untuk lembaga non-pemerintah dan media tingkat nasional dan lokal. Data dari laporan tersebut akan dipublikasikan setiap bulan dalam situs maya proyek oleh CPMU. Informasi terpenting mengenai kontrak, kemajuan pelaksanaan, dan rapat kerja dan lain-lain kegiatan terkait proyek akan dimuat dalam laporan tersebut. Situs tersebut juga memuat data dasar mengenai jumlah, jenis dan status keluhan untuk setiap propinsi dan kabupaten. Satu ringkasan informasi dan kemajuan proyek, termasuk masalah dan solusinya, akan dimuat dalam IFR (Interin Un-Audited Financial Report) dan dipaparkan kepada forum masyarakat madani (misalnya LSM) dalam bentuk cetakan di tingkat pusat dan propinsi. IFR akan dibuat tahunan dan akan ditempatkan dalam situs proyek.


PAMSIMAS

BAB 9 OPERASI DAN PEMELIHARAAN 9.1

Umum Untuk kesinambungan proyek PAMSIMAS perlu dibentuk organisasi operasional dan pemeliharaan (O&P), yang bertujuan untuk keberlanjutan bagi pelayanan dan pelestarian aset yang telah dibangun oleh masyarakat, salah satu prasarana dan sarana yang dibangun adalah sarana air minum. Dalam pelaksanaannya keterlibatan kaum perempuan lebih signifikan akrena merupa pengguna, oleh sebab itu perlu partisipasi aktif perempuan dalam operasional dan pemeliharaan. Beberapa daerah yang memilih penggunaan teknologi penyediaan air minum, contohnya perpipaan sehingga masyarakat perlu mendapat pelatihan untuk dapat menggunakan dan mememelihara sarana air minum agar tetap berfungsi dengan baik dengan mekanisme operasi dan pemeliharaan yang baik.

9.1.1

Definisi Operasi dan pemerliharaan (O&P) adalah upaya pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana secara optimal oleh masyarakat pengguna dengan pembinaan pemerintah daerah secara berkesinambungan. Dalam PAMSIMAS pemeliharaan prasarana dan sarana menjadi tanggung jawab pengguna yang dibentuk melalui Musyawarah Desa.

9.1.2

Tujuan Tujuan operasi dan pemeliharaan (O&P) dalam PAMSIMAS adalah sebagai berikut: 1. Agar Prasarana dan sarana yang telah terbangun tetap berfungsi sesuai dengan kualitas dan umur pelayanan sesuai rencana; 2. Menjamin pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, serta penghematan biaya pemeliharaan; 3. Memberikan peluang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga masyarakat untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan aset yang ada sebagai sumber daya serta meningkatkan kapasitas masyarakat dengan penciptaan peluang pelatihan dan pendidikan baik teknis maupun non teknis. Pelestarian kegiatan melalui operasi dan pemeliharaan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggungjawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan tersebut masyarakat tetap berpegangan pada prinsip-prinsip PAMSIMAS. Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian melalui operasi dan pemeliharaan adalah: 1. Penerapan prinsip-prinsip PAMSIMAS dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat; 2. Jaminan berfungsinya prasarana dan sarana yang telah dibangun secara berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas hidup dan tingkat perekonomian masyarakat;

9-1


PAMSIMAS 3. Tumbuhnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pembiayaan untuk pemanfaatan dan pemeliharaan; 4. Meningkatnya fungsi kelembagaan masyarakat di desa dan kecamatan dalam pengelolaan hasil kegiatan; 5. Tumbuhnya rasa memiliki terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga prasarana dan sarana tersebut dapat dipelihara dengan baik dan digunakan sesuai fungsinya, sehingga akan ada pengembangan sarana dimasa datang. 9.2

Organisasi Agar pelaksanaan operasional dan pemeliharaan dapat berjalan lancar maka diperlukan organisasi untuk mengelola sarana air minum setelah masa pelaksanaan konstruksi. Setelah proyek selesai, maka dilakukan serah terima sarana (Buku Pedoman Pelaksanaan PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat, lampiran 19) dari Bupati kepada Badan Pengelola/Kelurahan. Badan Pengelola dapat berupa organisasi TKM atau organisasi baru, sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat. Pada tahap ini berfungsinya Badan Pengelola untuk operasional dan pemeliharaan menjadi penting peranannya untuk keberlanjutan proyek sarana air minum dan sanitasi. Badan Pengelola ini berfungsi setelah adanya keputusan dari Pemerintah Desa dan Kelurahan (yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah). Badan pengelola juga harus memiliki aturan-aturan organisasi dan operasional prasarana dan sarana, yang disusun dan diputuskan bersama-sama secara musyawarah antar anggota Badan Pengelola dengan masyarakat agar semua pihak dapat mengetahui dan mematuhinya. Organisasi Badan Pengelola diusahakan sederhana yaitu hanya terdiri dari Ketua, Bagian Administrasi dan Keuangan serta Bagian Teknis. Badan Pengelola harus mempunyai aturan sesuai dengan kondisi setempat yang mengatur bagaimana air dibagi, siapa penerima manfaat, besarnya iuran yang harus dibayar, waktu pembayaran iuran serta siapa petugas yang melakukan pemeriksaan dan perbaikan kalau terjadi kerusakan dan setiap pengguna wajib untuk memelihara sarana dan prasaran yang ada dan jika terjadi pelanggaran dapat ditindak. Peningkatan kapasitas Badan Pengelola tetap dibutuhkan terhadap keberlanjutan proyek, sehingga masih diperlukan pelatihan lanjutan disamping untuk memperkuat kapasitas juga peningkatan jaringan kerja bagi Badan Pengelola. Badan Pengelola dapat berupa Kelompok Pengelola dan Pemelihara (KPP), atau institusi sejenis lainnya.

9-2


PAMSIMAS 9.3

Aspek dan Sendi-Sendi Operasi dan Pemeliharaan Pelestarian kegiatan PAMSIMAS sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara prasarana dan sarana yang ada. Secara umum aspek yang perlu diperhatikan dalam pelestarian adalah pengelolaan prasarana dan sarana, penyampaian pelayanan, dan tata cara pemeliharaan.

9.3.1

Pengelolaan Prasarana Pengelolaan prasarana merupakan aspek dan sendi utama pelestarian prasarana terbangun. Pengelolaan prasarana dan sarana perlu memperhatikan beberapa hal: Kinerja prasarana yang dikelola Jumlah Prasarana dan Sarana yang tersedia Jumlah Prasarana dan Sarana yang digunakan Target/sasaran perencanaan Standar prosedur operasional dan pemeliharaan Standar kriteria teknis prasarana dan sarana Rencana pengembangan sarana di masa datang Dari beberapa hal tersebut di atas, kelompok pengguna diharapkan mampu menindaklanjuti pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) secara tepat. Melalui kegiatan O&P tersebut diharapkan dapat dicapai umur teknis prasarana dan sarana sesuai dengan target yang direncanakan serta standar perencanaan yang direncanakan. Dalam pelaksanaan pelestarian Prasarana & Sarana, diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat berperan aktif memberikan dukungan teknis kepada masyarakat (penyuluhan) agar mereka mampu mengoperasikan dan memanfaatkan prasarana dan sarana yang ada. Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan, Badan Pengelola harus melakukan langkah-langkah berikut:

9.3.2

Melakukan pemantauan rutin untuk mengetahui kondisi prasarana dan sarana, mengetahui kerusakan sedini mungkin agar dapat disusun rencana perawatan dan pemeliharaan yang baik Melakukan rehabilitasi secara tepat waktu Melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala Melakukan pengelolaan sesuai standar operasional prosedur yang ada

Penyampaian Pelayanan Badan pengelola bertanggung jawab menjaga penyampaian pelayanan infrastruktur terbangun. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: Infrastruktur terbangun harus mampu melayani seluruh sasaran pelayanan atau pemanfaat, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa. Badan Pengelola harus menjaga agar kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur terbangun sesuai dengan rencana dan memelihara Prasarana dan Sarana yang ada

9-3


PAMSIMAS 9.3.3

Tata Cara Badan pengelola perlu menyusun tata cara, yang akan menjadi acuan dalam melakukan kegiatannya. Selain tata cara untuk operasional kegiatan, juga diperlukan peraturan untuk organisasi Badan pengelola itu sendiri, dimana didalamnya diatur hak dan kewajiban anggota serta pengurusnya, lama periode kepengurusan serta mekanisme pemilihannya, musyawarah berkala untuk pertanggung-jawaban pengurus, dan sebagainya. Tata cara ini disusun oleh pengurus bersama warga pemanfaat, dimusyawarahkan bersama dalam forum musyawarah desa, dan setelah dicapai mufakat disahkan oleh Kepala Desa. Setiap desa dapat mengembangkan tata cara kerjanya sendiri, sesuai dengan kondisi, kemampuan dan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Sedangkan secara khusus, untuk prasarana air minum dan irigasi perdesaan, akan dioperasikan dan dikelola oleh masyarakat pemanfaat yang tergabung dalam organisasi pengelola yang mempunyai kemampuan dan kesiapan teknis dan finansial. Dalam upaya mencapai keberhasilan pengelolaan perlu didukung organisasi yang handal, dimana organisasi tersebut harus: 1. Mampu mengorganisasikan anggotanya untuk mendukung program kerja yang telah dibuat; 2. Dapat menjamin kepentingan pengguna dan mencarikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi; 3. Mampu melakukan hubungan kerja dengan lembaga lain di luar Badan Pengelola; 4. Mampu menerapkan sanksi organisasi bagi anggotanya yang melanggar peraturan. Selain itu dalam upaya melestarikan prasarana terbangun perlu adanya dukungan kemampuan teknis, seperti: 1. Kemampuan menyusun rencana operasional dan pemeliharaan; 2. Kemampuan untuk mempelajari prinsip dasar cara kerja prasarana terbangun, dan melakukan inventarisasi kerusakan serta usulan perbaikannya; 3. Kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan (O&P) serta pelaksanaannya.

9.3.4

Pendanaan Sumber dana berasal dari masyarakat berupa iuran yang dihitung berdasarkan kesepakatan bersama akan kebutuhan operasional dan pemeliharaan dan rencana pengembangan sarana di masa datang . Pendanaan diperuntukkan bagi operasional dan pemeliharaan ditambah upah tenaga untuk melakukan operasional dan pemeliharaan serta orang yang bertugas untuk melakukan perbaikan kalau terjadi kerusakan. Komponen yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung biaya pengoperasian dan pemeliharaan meliputi: 1. Biaya penggantian komponen yang rusak sesuai dengan sistim sarana yang dibangun; 2. Biaya perbaikan sarana; 3. Biaya Operasional (solar, listrik; kaporit, tawas dl) 4. Honorarium pengelola,

9-4


PAMSIMAS 5. Depresiasi alat/sarana Terkait dengan pendanaan prasarana dan sarana terbangun, Badan Pengelola perlu mengenal tipe dan jenis prasarana. Secara umum berdasar pengguna/pemanfaatnya, prasarana dan sarana dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. Prasarana Umum Adalah prasarana terbangun yang dimanfaatkan oleh banyak orang (publik) tanpa pembatasan, sanitasi komunal, bak PAH. 2. Prasarana dan Sarana Kelompok Adalah prasarana terbangun dan sarana yang dimanfaatkan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu secara terbatas, misalnya hidran umum, penampung mata air dsb. Sesuai dengan tipe dan jenis prasarana dan sarana, dapat disusun mekanisme pendanaan pengelolaannya. Pendanaan untuk prasarana dan sarana kelompok dapat dilakukan dengan mekanisme penarikan pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan prasarana dan sarana. Penarikan pembayaran pemanfaatan prasarana dan sarana tersebut dimungkinkan melalui pengenaan tarif kepada pengguna. Sedangkan pendanaan untuk prasarana umum, yang dimanfaatkan oleh orang banyak dapat dilakukan melalui iuran bersama masyarakat desa. Pada dasarnya yang membiayai Badan Pengelola adalah warga pemanfaat prasarana berlandaskan gotong royong dan kesadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan prasarana adalah tugas bersama,. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan pengurus Badan Pengelola untuk mencari sumber dana di luar iuran warga pemanfaat, diantaranya adalah: 1. Bantuan Pemerintah Desa. Kepala Desa dapat memberikan bantuan kepada Badan Pengelola yang bersumber dari APBD yang sudah dituangkan dalam peraturan desa, tentu saja hal ini disesuaikan dengan kemampuan desa masing-masing. 2. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat. Pengurus Badan Pengelola dapat mencari sumber dana dari Ormas, LSM, Orsospol, atau Yayasan selama bantuan ini tidak bersifat mengikat 3. Usaha lain yang sesuai dengan peraturan yang ada. 9.4

Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota Sesuai dengan definisi pelestarian yang telah disebut sebelumnya, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pembina atau fasilitator kegiatan PAMSIMAS diharapkan dapat meneruskan bantuannya pada tahap pelestarian. Bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan teknis dan/atau bantuan pendanaan. Secara rinci mengenai Operasi dan Pemeliharaan mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proyek PAMSIMAS di tingkat Masyarakat.

9-5


PAMSIMAS

BAB 10 MONITORING DAN EVALUASI Monitoring merupakan proses yang dilakukan terus menerus sepanjang tahapan program mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan, serta menjadi input evaluasi pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku-pelaku PAMSIMAS dan masyarakat 10.1

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Tujuan umum monitoring dan evaluasi kinerja proyek adalah untuk mengetahui dan mengendalikan kinerja pelaksanaan dan kemajuan proyek, dampak proyek, dan pengambilan keputusan terhadap kebutuhan perubahan pengelolaan proyek. Monitoring & evaluasi dimaksudkan untuk mengukur efisiensi, efektivitas dan manfaat serta kesinambungan kegiatan proyek. Secara khusus, tujuan monitoring dan evaluasi proyek antara lain untuk: 1. Memantau kemajuan pelaksanaan proyek; 2. Memantau proses pelaksanaan; 3. Mengevaluasi dampak untuk menentukan apakah kegiatan atau intervensi yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi penerima manfaat dan stakeholder lainnya, 4. Memantau kinerja pelaksana dan institusi pelaksana proyek dalam menjamin keberhasilan proyek.

10.2

Lingkup Monitoring dan Evaluasi PAMSIMAS meliputi;

10.2.1 Sistem Monitoring dan Pelaporan Internal CPMU bertanggung-jawab untuk penerapkan sistim monitoring PAMSIMAS pada tingkat desa, kabupaten, propinsi dan tingkat pusat. Sistem monitoring ini akan membantu desa dan kabupaten dalam merencanakan dan memantau program air, sanitasi dan perubahan perilaku higienis, serta pihak terkait lainnya dapat mengawasi kemajuan pelaksanaan proyek. Secara umum Sistem Monitoring meliputi proses Pengumpulan dan Pemanfaatan Data di tingkat Desa. Data awal dikumpulkan sebagai bagian dari proses perencanaan di desa: • Rencana Kerja Masyarakat untuk Air (RKM1): Masyarakat mengkaji ketersediaan dan penggunaan sistem air minum dan sanitasi yang ada, kinerja, pengelokaan aspek keuangan dengan menggunakan MPA. Masyarakat dibantu untuk membuat opsi pilihan untuk peningkatan sarana air minum dan sanitasi yang mereka inginkan dengan menggunakan katalog air minum dan sanitasi. • Community-led Total Sanitation (CLTS). Pendekatan ini digunakan untuk membantu masyarakat perilaku higienis sanitasi yang ada dan menganalisa konsekuensi yang ditimbulkan. • Rencana Kerja Masyarakat untuk Perilaku Higienis, Sarana Sanitasi Sekolah dan Pengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi (RKM 2). Masyarakat menilai perilaku higienis dan sarana sanitasi masyarakat yang dilakukan (termasuk perilaku cuci

10-1


PAMSIMAS tangan) dan menetapkan sasaran untuk perbaikannya dengan menggunakan pendekatan PHAST. Proses ini juga mencakup penilaian perilaku higinis di sekolah dan menetapkan sasaran untuk perbaikannya. RKM membutuhkan kira-kira 2-4 minggu untuk penilaian masyarakat dan pemilihan opsi; dan 9 bulan untuk implementasi, sehingga seluruh siklus terjadi dalam satu tahun. Kampanye sanitasi total akan dilaksanakan setelah pelaksanaan persiapan RKM1 dan sebelum konstruksi dilaksanakan. Secara umum pola untuk penilaian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: • Data awal (baseline) dan rencana untuk perbaikan akan dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan teknis dari TFM • Data awal dan rencana akan dikaji oleh Konsultan Kabupaten • Kemajuan akan dikaji oleh konsultan dan masyarakat, setelah pelaksanaan konstruksi dan kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam RKM yang disetujui • Masyarakat melaksanakan kegiatan tindak lanjut terhadap dampak proyek satu tahun setelah pelaksanaan konstruksi. Data yang dikumpulkan meliputi akses pelayanan terhadap rumah tangga miskin dan non-miskin, kepuasan pengguna terhadap pelayanan air yang berfungsi, kualitas perencanaan, pengelolaan dan pembiayaan oleh masyarakat pengguna sejauh mana kesetaraan jender dan sosial dalam memperoleh manfaat dan beban proyek. Hasil penilaian akan dipaparkan dan dikaji oleh masyarakat luas melalui pertemuanpertemuan wajib di desa yang mensyaratkan kuorum kehadiran mayoritas rumahtangga di desa sasaran. Proses pelaksanaan penilaian ini akan dijabarkan dalam petunjuk teknis MPA1 dan PHAST2 serta Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi. TFM bertanggung-jawab untuk memelihara pencatatan tentang pelatihan yang dilaksanakan di desa, termasuk daftar peserta pelatihan sesuai karakteristiknya (jenis kelamin, umur, status sosial-ekonomi, suku dlsb). Hasil Monitoring pengumpulan dan pemanfaatan data ditingkat desa akan dilaporkan secara internal ketingkat Kabupaten/Kota/Propinsi/Pusat TFM dan Konsultan Kabupaten bertanggung-jawab untuk memastikan bahwa data dari penilaian tingkat desa dan catatan tentang pelatihan tingkat desa dimasukkan dalam database di tingkat Kabupaten, yang selanjutnya akan diakses dan dikompilasi di tingkat propinsi dan Pusat secara online. Database Keberlanjutan. Database Monitoring Keberlanjutan akan dibangun berdasarkan penilaian masyarakat dan berisi informasi tentang: • Kinerja/Fungsi pembangunan sistem Program Sarana dan prasarana air minum dan sanitasi The World Bank. Sustainability Planning and Monitoring in Community Water Supply and Sanitation. A Guide on the Methodology for Participatory Assessment (MPA) for Community-Driven Development Programs.

1

2 Participatory Hygiene and Sanitation Transformation Manual

10-2


PAMSIMAS • • • • •

Efektifitas penggunaan sisterm oleh masyarakat miskin dan masyarakat mampur. Kualitas dari sistem manajemen WS Ketersediaan biaya operasi dan pemeliharaan Kesetaraan gender dan kaya/miskin dalam proses perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan sistem air minum dan sanitasi dan intervensi pemberdayaan masyarakat. Mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan yang berbasis masyarakat.

Database Peningkatan Kapasitas. Data ini akan merekam kegiatan pelatihan yang dibiayai proyek dan jenis penerima manfaat dari pelatihan di desa dan pelatihan kelembagaan untuk petugas Kabupaten dan pihak lainnya. Database Penyaluran Dana. Kabupaten akan memelihara database penyaluran dana yang akan memberikan informasi tentang aliran dana dan kemajuan proyek (untuk desa-desa dengan tahapan yang berlainan). Tiga jenis database akan menggunakan system kodifikasi yang sama (seperti kode desa) agar dapat saling dihubungkan. Data akan dipakai oleh DPMU/PPMU/CPMU sebagai alat manajemen untuk pengendalian kualitas dan pemantauan kemajuan terhadap pencapaian sasaran MDG. Pemerintah Kabupaten akan secara rutin memberikan umpan balik kepada desa sehingga masyarakat dapat membandingkan hasil dari desa-desa lain, guna memotivasi masyarakat untuk perbaikan kondisi selanjutnya. Informasi akan disebarluaskan kepada pihak-pihak lainnya di Kabupaten/Propinsi/Pusat, termasuk DPRD, melalui proses kajian tahunan untuk mendorong agar terjadi proses pemantauan pelaksanaan proyek yang lebih transparan khususnya dalam alokasi dan Pemanfaatan dana publik dan pengenalan program berbasis masyarakat untuk perluasan dan pengarus-utamaan di masa yang akan datang. 10.2.2 Pelaksanaan Independen Monitoring Proyek Pengawasan Publik sebagaimana dikemukakan dalam bagian mekanisme pelaksanaan di dalam PPP, pemantauan mandiri oleh masyarakat akan dilaksanakan dan dilembagakan dalam masing-masing pelaksana proyek (Implementing Agencies). Sebagai tambahan, Rapat-rapat Akuntabilitas Publik akan diselenggarakan di setiap Kabupaten proyek pada awal dan akhir setiap siklus pekerjaan. Rapat pertama akan diadakan sebelum pengadaan dilaksanakan, sehingga wakil-wakil masyarakat madani serta stakeholder lainnya dapat memantau proses pengadaan secara transparan. Rapat kedua pada setiap tahap penyelesaian pekerjaan di lapangan. Rapat-rapat ini harus diselenggarakan dengan benar sesuai petunjuk teknis yang disusun terpisah. Agenda rapat akan disebar-luaskan kepada kalayak luas, sedikitnya dua minggu sebelum pelaksanaan agar kelompok masyarakat madani, seperti LSM lokal, Universitas dlsb tertarik untuk hadir. Dalam rapat-rapat ini, konsultan dan staf proyek akan memberikan paparan secara rinci tentang cakupan, biaya dan kemajuan proyek di kabupaten/propinsi dan memberi cukup kesempatan kepada para hadirin untuk bertanya langsung kepada manajemen proyek. Rapat-rapat ini akan terbuka untuk seluruh masyarakat umum tanpa kecuali. Walaupun rapat-rapat diadakan oleh

10-3


PAMSIMAS Pemerintah Daerah, sedikitnya satu orang staf dan konsultan nasional akan hadir sebagai narasumber inti. Daftar hadir dan notulen harus dikirimkan kepada CPMU. Cara ini dilakukan sebagai salah satu upaya mitigasi terhadap risiko terjadinya korupsi pada “komponen lunak”. 10.2.3 Evaluasi Dampak Proyek Tujuan Studi ini akan menentukan (i) sejauh mana PAMSIMAS meningkatkan ketersediaan dan Pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi dan perubahan perilaku higinis (iii) bagaimana perubahan tersebut berdampak pada derajat kesehatan, Pemanfaatan waktu dan kegiatan peningkatan pendapatan (iv) faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proyek (v) tingkat biaya-efektif pendekatan PAMSIMAS dan sejauh mana proyek ini dapat mengurangi ketimpangan anggaran untuk mencapai MDG. Disain Studi. Disain Studi akan mencakup survei awal (baseline) sebelum pelaksanaan PAMSIMAS dilakukan dan survei follow-up dilaksanakan pada masyarakat dan rumah tangga yang sama pada 24, 48 dan 60 bulan sejak survei awal. Separuh desa dalam survei awal dijadwalkan akan menerima manfaat PAMSIMAS dalam 6 bulan setelah survei baseline, sedangkan separuh desa lainnya akan memperoleh manfaat PAMSIMAS 24 bulan kemudian atau lebih. Kelompok desa pertama akan diperlakukan sebagai kelompok intervensi dan kelompok desa kedua sebagai pembanding. Baseline

Follow-up 24 months

Follow-up 48 months

Treatment 50 communities

*

*

*

Control 50 communities

*

*

*

Pemilihan Desa. Oleh karena banyak desa yang akan berpartisipasi dalam proyek, maka desa intervensi dan desa kontrol akan dipilih dari lokasi sasaran PMASIMAS sesuai pentahapan alami intervensinya. Desa-desa yang menerima bantuan dalam tahun pertama akan menjadi kelompok intervensi dan desa-desa di tahun berikutnya dapat menjadi pembanding. Agar tidak bias, desa-desa di kedua kelompok dipilih secara acak. Kelompok intervensi dan kelompok kontrol akan terdiri dari 50 desa, yang tersebar di 15 Kabupaten.

10-4


PAMSIMAS Ukuran sampel. Rumah-tangga dan anak sekolah akan dipilih dari masing-masing desa atau di setiap sekolah sebagai sampel yang mewakili sasaran proyek. Untuk menjamin akurasi, jumlah sampel ditentukan berdasarkan teknik statistik dengan batas kepercayaan tertentu. Teknik stratifikasi dapat digunakan untuk menjamin akurasi jumlah sampel dengan batas kepercayaan tertentu. Sampel untuk survey data dasar dan tindak lanjut diupayakan terpisah. Kontrol grup di lokasi non-sasaran dimungkin dapat dilakukan. Data yang dikumpulkan. Evaluasi diharapkan dapat melacak perubahan yang terjadi dari serangkaian indikator dampak seperti Pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi, perubahan perilaku buang tinja dan cuci tangan, Pemanfaatan waktu, kegiatan peningkatan pendapatan rumah tangga dan serangkaian indikator gizi dan kesehatan (seperti diare dalam 2 minggu sebelumnya). Data perlu dianalisis dalam distribusi jender, kesejahteraan, kelompok suku, tingkat pendidikan dan karakteristik lainnya. Evaluasi juga akan menggambarkan biaya perbaikan akses dan Pemanfaatan air minum dan sanitasi dan meneliti proses bagaimana tujuan pembangunan sektoral dipengaruhi oleh keputusan masyarakat dan juga menggambarkan keberhasilan pendekatan multi-sektoral. Pada survei tindak lanjut 2, 4 dan 6 tahun kemudian, tim evaluasi akan mengumpulkan data yang serupa dari rumah tangga dan murid yamg sama. Jika mungkin, evaluator proyek akan menggunakan observasi langsung perilaku rumah-tangga. Tim juga akan mengkaji pelaporan administratif dan menyelenggarakan kelompok diskusi terfokus atau wawancara antar-muka untuk menilai proses yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan sektoral. Perubahan-perubahan dalam indikator dampak untuk desa sasaran proyek dan nonproyek juga akan dilacak menggunakan survei-survei nasional seperti Susenas dan SDKI.

10-5

Pedoman Pengelolaan Proyek

PAMSIMAS Skema Monitoring dan Evaluasi PAMSIMAS RKM 1 Akses Sumber Air dan Sanitasi sebagai Profil Pemanfaatan Air Masyarakat

Masyarakat

Kabupaten

CLTS Community behavior re. Human excreta disp[osal

RKM 2

TRAINING

EVALUASI DAMPAK

Perilaku Cuci Tangan & Higiene; Perilaku Higienis di sekolah

-Kegiatan dilaksanakan - Peserta - Dampak training

-Akses/Pemanfaatan, Perilaku Higienis, Sosial-ekonomi, Data Rumah Tangga, Proses Pengambilan Keputusan, Proses Fasilitasi

Data dikumpulkan

Alat partisipatoris Contoh: MPA & PHAST

Alat partisipatoris PRA

Alat partisipatoris Contoh: MPA & PHAST

Berbasis Komunitas

-Survei RumahTangga/Desa, Hasil Triangulasi Data,Wawancara terstruktur dan informal

Metodologi/Alat dipergunakan

TKM & TFM

TKM & TFM

TKM & TFM

TKM & TFM

Konsultan Independen

Penanggung-jawab

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Central PMU

Arah pelaporan

Awal, Tengah, Akhir Proyek

Frekuensi

Saat tahapan selesai



Per program training

↓

↓

↓

↓ Database Penguatan Kapasitas Indikator Dampak: 4

SIM Database Keberlanjutan Indikator Dampak Proyek: 1,2 & 5 - 13

IMIS Keuangan Indikator Dampak 3

↓ ↓

Database Kabupaten ter-integrasi

↓ Propinsi

yang

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Pusat

Kegiatan Training Propinsi ↓

Pemanfaatan Dana Propinsi ↓

Kegiatan Training Pusat ↓

Pemanfaatan Dana Pusat ↓

Database Pusat ter-integrasi

Draft Final September 2006

10-6

↓


PAMSIMAS 10.3

Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi mengacu pada matriks berikut dibawah ini : Matrik Sasaran Pencapaian Kinerja Proyek, Pengumpulan Data dan Pelaporan Target Data Dasar

Indikator Hasil

Penambahan jumlah penduduk dengan akses terhadap perbaikan sarana air minum berdasarkan status sosialekonomi Penambahan jumlah penduduk dengan akses terhadap perbaikan sarana sanitasi, berdasarkan status sosialekonomi Komponen 1 • Jumlah desa dengan RKM yang disetujui. • Rencana Pengembangan Kapasitas dan Rencana Aksi MDG ada, untuk mendukung adopsi dan pengarus-utamaan pendekatan PAMSIMAS dalam rangka pencapaian sasaran lokal MDG. • Persentase Anggaran Tahunan Kabupaten dialokasikan untuk perbaikan pelayanan Air Minum dan Sanitasi


Yr 1

Yr 2

Yr 3

Yr 4

Yr 5

Yr 6

0

0

0, 5-1juta

1-2 juta

2-3 juta

3-5 juta

6-7 juta

0

0

1-2 juta

2-3 juta

3-5 juta

5-8 juta

6-10 juta

0

0

600

1350

2,550

3,850

5000

NA

50%

100%

TBD

50%

100%

10-7

Koleksi Data dan Pelaporan Alat Penaggung-jawab Pengumpulan Pengumpulan Data Data DPMU melaporkan Data SIM Laporan kumulatif ke CPMU, Monitoring tahunan, berdasarkan data Keberlanjutan & berdasarkan SIM Monitoring Survei Rumah Laporan Keberlanjutan yang Tangga RincianKemajuan dikumpulkan dalam oleh DPMU. penilaian partisipatoris & oleh tim evaluasi independen. Frekuensi dan jenis laporan

Laporan kumulatif tahunan, berdasarkan Laporan RincianKemajuan oleh DPMU.

Laporan Proyek & Dokumen Anggaran Kabupaten.

CPMU, dengan masukan/ laporan DPMU.


PAMSIMAS Target Data Dasar

Indikator Hasil

•

Jumlah Kabupaten yang mereplikasi pendekatan PAMSIMAS di luar desa sasaran proyek

Komponen 2: % masyarakat bebas buang tinja di tempat terbuka/sembarangan. % masyarakat mengadopsi program cuci tangan. % sekolah di daerah proyek dengan perbaikan sarana sanitasi dan program perilaku hidup bersih dan sehat.

Komponen 3: % desa dengan perbaikan system air minum yang berfungsi dan memuaskan mayoritas masyarakat sasaran % desa dengan perbaikan system air minum yang dikelola dan dibiayai secara efektif


Yr 1

Yr 2

none

Yr 3

Yr 4

Yr 5

Yr 6

20 dari 70

30 dari 70

50 of 70

70 dari 70

0

10%

20%

40%

60%

80%

0

10%

20%

40%

60%

80%

12%

27%

51%

77%

95%

0%

0%

N/A

0%

90%

90%

90%

90%

90%

N/A

0%

90%

90%

90%

90%

90%

10-8

Koleksi Data dan Pelaporan Alat Frekuensi dan jenis Penaggung-jawab Pengumpulan laporan Pengumpulan Data Data

Laporan kumulatif tahunan, berdasarkan Laporan RincianKemajuan oleh DPMU. Survei Evaluasi Perilaku pada awal, tengah, and akhir proyek

Laporan kumulatif tahunan, yang berasal dari SIM Monitoring

Data SIM Monitoring Keberlanjutan & Survei Rumah Tangga

Survei acak Evaluasi Perilaku

Data SIM Monitoring Keberlanjutan & Survei Rumah Tangga

DPMU melaporkan ke CPMU, berdasarkan data SIM Monitoring Keberlanjutan dari penilaian partisipatoris & oleh tim evaluasi independen. Badan yang dikontrak oleh Dinkes propinsi, mengumpulkan/mel acak data di beberapa titik di masing-masing propinsi. DPMU melaporkan ke CPMU, berdasarkan data SIM Monitoring Keberlanjutan dari penilaian partisipatoris & oleh tim evaluasi independen.


PAMSIMAS Target Data Dasar

Indikator Hasil

Komponen 4 Jumlah desa & Kabupaten yang melampaui kriteria kinerja proyek dan memperoleh hibah suplemen

Komponen 5 Struktur dan Alat monitoring proyek (IMIS, M&E) memberikan informasi secara teratur tentang kualitas implementasi proyek.

Yr 1

Yr 2

Yr 3

Yr 4

Yr 5

Yr 6

Koleksi Data dan Pelaporan Alat Frekuensi dan jenis Penaggung-jawab Pengumpulan laporan Pengumpulan Data Data

0

N/A

N/A

100-200 desa/5 kabupaten/ kota

250-500 desa/ 10 kabupaten/ kota



Laporan kwartal DPMU dan Kajian tahunan oleh propinsi

Laporan proyek

CPMU, dengan masukan/laporan dari DPMU.

0

100% Kabupaten melaksanakan



Kabupaten melaksanakan



Laporan kwartal DPMU dan Kajian tahunan oleh propinsi

IMIS, Data SIM Monitoring Keberlanjutan

DPMU, Kajian Laporan Semester oleh CPMU

Laporan Pelaksanaan di tingkat masyarakat akan dikirim ke DPMU. Dari DPMU akan mengirimkan laporan tersebut ke PPMU untuk disampaikan ke CPMU. Semua arsip laporan akan disimpan di DPMU.


10-9

Lampiran A.1

FORM-1B: CONTOH PERMOHONAN NOL 1-RFP & SHORTLIST Nomor Lampiran

: : 1 (satu) bundel dokumen

……….. , …….

Kepada Yth Kepala CPMU PAMSIMAS Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru JAKARTA 12110 Perihal

:

PAMSIMAS - Permohonan NOL Bank Dunia untuk Shortlist Konsultan dan Dokumen Lelang untuk pekerjaan … … … … … … … … … … … … … … … (Paket No. Pusat/Propinsi… … … … … ……)

Menunjuk surat Panitia Pengadaan Jasa Konsultan untuk pekerjaan … … … … … … … Nomor: … … … … … tanggal … … … … …, (terlampir), bersama ini kami sampaikan dengan hormat Daftar Pendek (Shortlist) Konsultan dan Dokumen Lelang (RFP) untuk Paket PAMSIMAS Nomor: … … … … … … …, untuk dapat kiranya dimohonkan persetujuan Bank Dunia. Penyusunan shortlist dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kemampuan … konsultan yang telah menyampaikan minat mengikuti pelelangan, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Guidelines Bank Dunia yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(Khusus untuk paket di Propinsi) Mengetahui Kepala PPMU … … …

…………………… NIP. … … … … … …

Tembusan Yth 1. 2. 3.

:

Bp. Gubernur (Eselon I untuk Paket Pusat) … … … … … Kepala Dinas/Instansi Penanggung jawab Paket (Unit Eselon II terkait) … … … … … Panitia Pengadaan Paket PAMSIMAS No. … … … … …

Kasatker … …

………………… NIP. … … … … … …

Lampiran A.2

FORM-2: PERMOHONAN NOL 2-TEHNICAL EVALUATION Nomor Lampiran


… ……….., ……

Kepada Yth Kepala CPMU PAMSIMAS Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru JAKARTA, 12110 Perihal

:

PAMSIMAS - Permohonan NOL Bank Dunia untuk Hasil Evaluasi Proposal Teknis untuk pekerjaan … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (Paket No. Pusat/Propinsi … … … …………)

Menunjuk surat Panitia Pengadaan Jasa Konsultan untuk pekerjaan … … … … … … … Nomor: … … … … … tanggal … … … … …, …… (terlampir), bersama ini kami sampaikan dengan hormat usulan peringkat teknis sesuai hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap proposal teknis konsultan untuk Paket PAMSIMAS Nomor: … … … … … … …, sebagai berikut: (Rincian hasil evaluasi teknis terlampir) Peringkat

Nama Konsultan

Nilai Teknis

I II III dst sesuai jumlah proposal yang lulus teknis

…… …… ……

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sertakan dokumen proposal teknis dari ketiga konsultan peringkat teratas. Selanjutnya, diharapkan agar dapat kiranya hasil tersebut di atas diteruslanjutkan dan dimohonkan persetujuan Bank Dunia. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


…………………… NIP. … … … … … … Tembusan Yth 1. 2. 3.

:

Bp. Gubernur(Eselon I untuk Paket Pusat) … … … … … Kepala Dinas/Instansi Penanggung jawab Paket (Unit Eselon II terkait) … … … … … Panitia Pengadaan Paket PAMSIMAS No. … … … … …

Kasatker … …

………………… NIP. … … … … … …

Contoh : Ringkasan Format Tabel Tabulasi Hasil Evaluasi Teknis Proposal bagian dari Lampiran Laporan Evaluasi

NO.

CRITERIA/SUB CRITERIA

Weight

SCORING BOARD

FIRM (1) SCORE

I.

Specific Experience of Consultant

5-10%

Number of projects

Related to the Assignment

1.1

Experience relevant to Scope of TA Package

.. %

1.2

Same Experience to TA Package

.. %

0-1

2-3

4-5

POINTS

>5

Grade

P

S

G

VG

Score

0-20

40 - 60

80 - 100

100

P = Poor S = Satisfactory G= Good

(Lead Firm 70% & Members JV/Sub.Consultant 30%) II

Adequacy of the Proposed Workplan and

VG = Very Good 20-50%

Methodology Responding to the TOR 2.1

Understanding of Project

.. %

2.2

Quality of Methodology and Innovativeness

.. %

2.3

Workplan and Staffing Schedule

..%

III.

Personnel

3.1

Team Leader

Grade

P

S

G

VG

Score

30

70

90

100

30-60% .. %

Relevant education and experience

.. %

Graduate Score

Relevant Project Experience

.. %

Language and Experience in Similar Condition

3.2

Experience (years)

.. %

Other Key Team Member

Grade

.. % Graduate Score

3.2.1

Experience (years)

National Expert .. %

Specialist (1)

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

Relevant education and experience

.. %


.. %


.. %

Grade

D3

S1

S2

S3

60 - 75

75 - 90

90 -100

100

< 10

10 - < 12

>=12

50

80 - 95

100

P

S

G

VG

<= 50

70

90

100

D3

S1

S2

S3

60 - 75

75 - 90

90 -100

100

< 10

10 - < 12

>=12

50

80 - 95

100

P

S

G

VG

30

70

90

100

.. %

Specialist (2) Relevant education and experience

.. %


.. %


.. % .. %

Expertise Expert (1) Relevant education and experience

.. %


.. %


.. % .. %

Expertise Expert (2) Relevant education and experience

.. %


.. %


.. % .. %

Other Expertise Expert Relevant education and experience

.. %


.. %


.. %

TOTAL SCORE TECHNICAL RANKING

Ketua Panitia

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

FIRM (2) SCORE

POINTS

(FIRM (3) SCORE

POINTS

FIRM (4) SCORE

POINTS

FIRM (5) SCORE

POINTS

FIRM (6) SCORE

POINTS

INDIVIDUAL OF EVALUATION SHEET OF TECHICAL PROPOSAL FOR TA……………………… NO.

CRITERIA/SUB CRITERIA

I.

Specific Experience of Consultant Related to the Assignment

Weight

1.1

Experience relevant to Scope of TA Package

.. %

1.2

Same Experience to TA Package (Lead Firm 70% & Members JV/Sub.Consultant 30%) Adequacy of the Proposed Workplan and Methodology Responding to the TOR Understanding of Project Quality of Methodology and Innovativeness Workplan and Staffing Schedule Personnel Team Leader Relevant education and experience

.. %

SCORING BOARD

FIRM (1) SCORE

II 2.1 2.2 2.3 III. 3.1

4-5 G 80 - 100

>5 VG 100

P 30

S 70

G 90

VG 100

D3 60 - 75 < 10 50 P <= 50

S1 75 - 90 10 - < 12 80 - 95 S 70

S2 90 -100 >=12 100 G 90

S3 100

D3 60 - 75 < 10

S1 75 - 90 10 - < 12

S2 90 -100 >=12

S3 100

50 P 30

80 - 95 S 70

100 G 90

.. % .. % ..% 30-60% .. % .. %


.. %

Grade

National Expert

3.2.5

2-3 S 40 - 60

Graduate Score Experience (years)

Other Key Team Member

3.2.4

0-1 P 0-20

.. %

3.2.1

3.2.3

20-50%

Number of projects Grade Score P = Poor S = Satisfactory G= Good VG = Very Good Grade Score


3.2

3.2.2

5-10%

.. % Graduate Score Experience (years)

Specialist (1) Relevant education and experience Relevant Project Experience Language and Experience in Similar Condition

.. % .. % .. %

Specialist (2) Relevant education and experience Relevant Project Experience Language and Experience in Similar Condition

.. % .. % .. %

Expertise Expert (1) Relevant education and experience Relevant Project Experience Language and Experience in Similar Condition

.. % .. % .. %

Expertise Expert (2) Relevant education and experience Relevant Project Experience Language and Experience in Similar Condition

.. % .. % .. %

Other Expertise Expert Relevant education and experience Relevant Project Experience Language and Experience in Similar Condition

.. % .. % .. %

TOTAL SCORE TECHNICAL RANKING

.. % Grade

.. %

.. %

.. %

.. %

VG 100

VG 100

POINTS

FIRM (2) SCORE

POINTS

(FIRM (3) SCORE

POINTS

FIRM (4) SCORE

POINTS

FIRM (5) SCORE

POINTS

FIRM (6) SCORE

POINTS

Lampiran A.4

FORM-4: PERMOHONAN NOL 3-DRAFT CONTRACT Nomor Lampiran


… ……….., …….

Kepada Yth Kepala CPMU PAMSIMAS JlPattimura No. 20 – Kebayoran Baru JAKARTA, 12110 Perihal

:

PAMSIMAS - Permohonan NOL Bank Dunia terhadap Draft Kontrak pekerjaan … … … … … … … … … … … (Paket No. Pusat/Propinsi … … … … … … )

Menunjuk surat Panitia Pengadaan Jasa Konsultan untuk pekerjaan … … … … … … … Nomor: … … … … … tanggal … … … … …, 2002 (terlampir), bersama ini kami sampaikan dengan hormat hasil Klarifikasi Teknis dengan konsultan calon pemenang peringkat pertama, berikut Draft Kontrak untuk pekerjaan tersebut di atas. Pilihan (situasional): Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada perubahan yang mendasar baik dalam hal personil maupun rencana kerja dan biaya pelaksanaan pekerjaan, terhadap usulan semula. (Dalam hal terjadi perubahan agar dijelaskan secara garis besarnya). Mohon periksa Berita Acara Hasil Klarifikasi/Negosiasi terlampir untuk rinciannya. Terlampir kami sertakan Draft Dokumen Kontrak untuk pekerjaan tersebut di atas sesuai format standar kontrak Bank Dunia, dengan nilai sebesar US$ … … … … + Rp. … … … … (tidak termasuk 10% PPN). Dimohon agar dapat kiranya diteruslanjutkan untuk mendapat persetujuan Bank Dunia. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


…………………… NIP. … … … … … …

Tembusan Yth 1. 2. 3.

:

Bp. Gubernur (Eselon I untuk Paket Pusat) … … … … … Kepala Dinas/Instansi Penanggungjawab Paket (Unit Eselon II terkait) … … … … … Panitia Pengadaan Paket PAMSIMAS No. … … … … …

Kasatker … …

………………… NIP. … … … … … …

EVALUATION SHEET OF COST PROPOSALS (for QCBS) PAMSIMAS Package No. : … … … … … … … … … … TOTAL AMOUNT OF COST PROPOSAL No.

FIRM'S NAME (Lead Firm)

Adjusted TOTAL BID in Single Currency

SCORING FORMULA

SCORE Out of 100

(Excl. 10% VAT)

1

C1

US$ 550,000

550,000 550,000

x 100

100.0

2

C2

US$ 650,000

550,000 650,000

x 100

84.62

3

C3

US$ 560,000

550,000 560,000

x 100

98.21

4

C4

US$ 680,000

550,000 680,000

x 100

80.88

5

C5

US$ 710,000

550,000 710,000

x 100

77.46

SUMMARY OF FINAL EVALUATION SHEET Project Services I

: PAMSIMAS : Package No. … … … … … … … … … … … … … …

TECHNICAL EVALUATION ( X = 70-100 %) FOR EXAMPLE X = 80% FIRMS' NAME

No.

LEAD

TECHNICAL SCORE

ASSOCIATES

TOTAL TECHNICAL

FIRM'S

APPROACH &

EXPERIENCE

METHODOLOGY

PERSONNEL

( … … %)

( … … %)

( … … %)

SCORE

RANKING

1

C1

82.50

I

2

C2

80.20

II

3

C3

79.50

III

4

C4

76.40

IV

5

C5

72.60

V

II

REMARK

FINANCIAL EVALUATION ( Y = 0-30 %) FOR EXAMPLE Y = 20% FIRM'S NAME

LEAD FIRMS

No.

TOTAL FINANCIAL

SCORE OF TOTAL COST ASSOCIATE

SCORE

1

C1

100.00

100.0

I

2

C2

84.62

84.6

III

3

C3

98.21

98.2

II

4

C4

80.88

80.9

IV

5

C5

77.46

77.5

V

III

REMARK

RANKING

TOTAL COMBINED TECHNICAL & FINANCIAL (FINAL) EVALUATION TECHNICAL ASPECT

FIRM'S NAME No.

FINANCIAL ASPECT WEIGHTED

LEAD FIRM'S

ASSOCIATE

SCORE

WEIGHT (%)

WEIGHTED

SCORE

SCORE

WEIGHT (%)

SCORE

TOTAL COMBINED SCORE

FINAL RANKING

1

C1

82.50

80.0

66.00

100.00

20.0

20.00

86.00

I

2

C2

80.20

80.0

64.16

84.62

20.0

16.92

81.08

III

3

C3

79.50

80.0

63.60

98.21

20.0

19.64

83.24

II

4

C4

76.40

80.0

61.12

80.88

20.0

16.18

77.30

IV

5

C5

72.60

80.0

58.08

77.46

20.0

15.49

73.57

V

Lampiran A.6a

KOP SURAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor Lampiran Perihal

: …………… : : Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan ………………………………………………………. (PAMSIMAS No. ……………………………….)

………, … …………

Kepada Yth. Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan ………….. ……………………………………………………………….(PAMS IMAS No. …………………………) di Dengan hormat, Menunjuk Surat Saudara Nomor: ……………………… tanggal … …….. 2007 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan ………………………………………… dan setelah mempelajari usulan dimaksud serta meneliti Berita Acara Hasil Klarifikasi Negosiasi Nomor: ………………………………. tanggal … …………….. 2007 serta Surat Bank Dunia tanggal … ………… 2007 perihal Persetujuan (NOL) terhadap Draft Kontrak Hasil Negosiasi, maka untuk pelelangan pekerjaan ………………………………… (Paket ……………) ditetapkan: PEMENANG : Nama Perusahaan Alamat NPWP Harga

: : : :

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………. ………………………………………………………………………….. (………………………………………………..) yang terdiri dari: ¾

Mata Uang Asing: USD ……………………. (……………………………………………………………………)

dan ¾ Mata Uang Lokal: Rp. ……………………. (……………………………………………………………………) Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kasatker

………………………. NIP. ………………. Tembusan disampaikan Kepada Yth. : 1. Dirjen/Gubernur (sebagai laporan) 2. Direktur/Sekretaris Daerah 3. Kepala PPMU-PAMSIMAS 4. Task TL PAMSIMAS, WBOJ 5. Kepala CPMU-PAMSIMAS 6. Arsip

Lampiran A.6b

KOP SURAT

SURAT KEPUTUSAN KASATKER PAMSIMAS PUSAT/PROVINSI Nomor : ……………………………………. TENTANG PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN PEKERJAAN PAKET PAMSIMAS NO. …………………….. (………………………………….………………..)

Kasatker WJEMP Pusat/Propinsi ……….. untuk paket No. …………. “………………………………”, setelah : MENIMBANG

: a. Bahwa hasil evaluasi pelelangan pekerjaan ………………………………………….. (Paket No. ……………………………..), Tahun Anggaran 200… oleh Panitia Pengadaan Jasa Konsultan PAMSIMAS Pusat/Propinsi telah diselesaikan sebagaimana mestinya. b. Bahwa pemenang pelelangan pekerjaan tersebut telah ditetapkan sesuai Surat Penetapan Kasatker PAMSIMAS Pusat/Propinsi ………. Nomor: ………………………………………….. … 200.. dan telah mendapat persetujuan (NOL) Bank Dunia tanggal … April 200….

MENGINGAT

: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 18 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-42/A/2000 dan Nomor: S2262/D.2/05/2000 tentang Juknis Pelaksanaan Keppres No. 18 Tahun 2003; 3. Guidelines Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, January 1997 revised September 1997, January 1999 and May 2004; MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK PAMSIMAS PUSAT/PROPINSI …… TENTANG PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN PEKERJAAN ……………………………… ( …………………….) : Nama Konsultan

:

PT. ………………………………. berasosiasi dengan ……………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………

Nomor NPWP

:

……………………………………………………………….

Ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan ……………………………….., paket PAMSIMAS No. …………………………. :

untuk

Nilai Pekerjaan

:

Rp. …………………….. termasuk PPN 10%. (………………………………………………………….) yang terdiri dari: ¾

Mata Uang Asing: USD ……………. (……………………………………. Dolar Amerika)

dan ¾

Mata Uang Lokal: Rp. ……………………. (…………………………………………………….. Rupiah)

Demikian keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ……………….. Pada Tanggal : … ……. 200.. KASATKER PAMSIMAS ……………

…………………………………. NIP. ………………………

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dirjen/Gubernur (sebagai laporan) Dir/ Sekretaris Daerah Propinsi ……………… Ka. Kanwil Ditjen Anggaran, Provinsi Kepala PPMU-Provinsi Task TL PAMSIMAS, WBOJ Kepala CPMU-PAMSIMAS Arsip

bappeda\disk3a-3\penunjukan-3a3

Lampiran A. 7 KOP SURAT

Our Ref. : Encl. :

…………… … , 2007

To …………………………………………. …………………………………………. JAKARTA, 12110

Subject :

PAMSIMAS No. …………… : Notice to Proceed

Dear Sirs/Madams, As a follow up to the Contract Award for the consultancy services for ….………… (…………………….) dated ……………, 200… and the Contract Agreement No. ……. dated ….. …l 200…, we hereby request you to mobilize the agreed personnel for the services above in accordance with the staffing schedule in Appendix F, starting on ……….., 200…. For effective utilization of the professional staff inputs, we would highly appreciate if you could ensure that the office set up would have been completed in a timely manner. Thank you for your attention and cooperation. Sincerely yours,

…………………………. Project Manager for ……………….

CC : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dirgen/Governor/ ……………………….. Dir/Secretary of the Province/ ….. Head of …… Regional Office of DG Budget Head of PPMU PAMSIMAS……… Task TL PAMSIMAS, WBOJ Head of CPMU PAMSIMAS File

Lampiran A.8

FORM-5: PERMOHONAN FORM 384 C Nomor : Lampiran : 1 (satu) bundel dokumen

……………., …….

Kepada Yth Kepala CPMU-PAMSIMAS

Jl. Pattimura No.20 – Kebayoran Baru JAKARTA, 12110

Perihal : PAMSIMAS - Permohonan Form 384C Bank Dunia untuk Dokumen Kontrak dan Pembayaran Pekerjaan … … … … … … … … … … … … … … (Paket No. Pusat/Propinsi … … … … … … ) Menunjuk surat Bank Dunia tanggal … … … , …….mengenai persetujuan terhadap Hasil Klarifikasi/Negosiasi dan Draft Kontrak untuk pekerjaan … … … … … … … … … , bersama ini kami sampaikan dengan hormat 2 (dua) copy Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani berikut Ringkasan Kontrak dalam Bahasa Inggris untuk: Nama Konsultan Pekerjaan Nomor Kontrak Nilai Kontrak Porsi Pembiayaan

: … … … … … … … … … … in association with … … … … … … … … …. : CONSULTANT SERVICES for “… … … … … … … … …” (Package No. … … … … … … …) under PAMSIMAS : … … … … … … … Tanggal … … … … … … … …, …….. : USD. … … … … … + IDR. … … … … … … (Tidak termasuk 10% PPN) : 100% dari IDA Credit No. 42040-IND

Selanjutnya di mohon agar dapat kiranya diteruslanjutkan guna mendapat persetujuan pembayaran (Form 384C) dari Bank Dunia. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


…………………… NIP. … … … … … …

Kasatker … …

………………… NIP. … … … … … …

Tembusan Yth : 1. 2. 3.

Bp. Gubernur (Eselon I untuk Paket Pusat) … … … … … Kepala Dinas/Instansi Penanggung jawab Paket (Unit Eselon II terkait) … … … … …

Panitia Pengadaan Paket PAMSIMAS No. … … … … …

Lampiran A.9

CONTRACT SUMMARY (……..Project Title…….)

1.

Credit / Loan No.

:

PAMSIMAS……………/………………………

2.

Name of Consultant

:

…………………………………………

3.

Contract No. and Date

:

No. ……… Date:…………

4.

Commencement of Services

:

……………………………………………………

5.

Consultant Domicile in

:

- Office Address of Consultant (untuk JV semuanya) - Address of Project Office

6.

Value of Contract

:

Currency

Total original contract value in USD… … … … …*) USD… … … … …plus IDR… … … …(Excl.Vat)

7.

Loan Category

:

2 (..)

8.

Brief Description of Services

:

(Jelaskan secara singkat pekerjaan yang dilakukan , lihat deskripsi pekerjaan di RFP)

9.

Percentage Eligible for

:

100%

:

USD… … … …plus IDR … … … … … … … …

:

- Advance Payment = … …%

IBRD Financing 10.

Amount Eligible for IBRD Financing

11.

Payment Terms

-…………………..(sebagai contoh : Bi-monthly) 12.

Completion Date of Contract

:

…………………………… Date

: ………………,200..

Signed by: Kasatker

………………… NIP. … … … … … *) Exchange rate : 1USD = IDR ………………….

SURAT PERNYATAAN Kami Perusahaan Konsultan PT......................................, yang beralamat di Jalan...................., dengan akta pendirian Perusahaan No...................................., menyatakan bahwa komisaris dan atau pendiri perusahaan, dan direktur perusahaan konsultan kami tidak mempunyai hubungan keluarga dan atau bisnis dengan Panitia Pengadaan Proyek Pamsimas, Pejabat eselon I sampai dengan IV di lingkungan Departemen PU dan Pejabat Eselon I sampai dengan IV di Propinsi .......................(sebutkan nama propinsi yang perusahaannya telah masuk dalam Daftar Pendek). Kami memberikan informasi ini dengan sebenar-benarnya dan apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi, baik sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (isi tempat, tanggal, bulan, tahun) Yang bertanggung jawab Direktur Konsultan PT.....

nama komisaris perusahaan

Tanda tangan ( nama direktur perusahaan)

Tanda tangan (

)

PEDOMAN PENGELOLAAN UMUM PAMSIMAS DAFTAR ISI

Recommend Documents