i
LAPORAN PENELITIAN PENGEMBANGAN WILAYAH Tahun Anggaran 2009
RELEVANSI SPEKTRUM PASAR KERJA DENGAN PROGRAM STUDI YANG ADA DI SMK SE KABUPATEN BANTUL
Oleh : Suparman, M.Pd. (Pusdi. Teknologi dan Pendidikan Kejuruan) Zamtinah, M.Pd. (Pusdi. Teknologi dan Pendidikan Kejuruan) Marwanti, M.Pd. (Pusdi. Teknologi dan Pendidikan Kej uruan) DR. Endang Mulyatiningsih (Pusdi. Kebijakan Pendidikan)
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2009
Halaman Pengesahan Usulan Penelitian Pengembangan Wilayah 1. Judul Penelitian
: RELEVANSI SPEKTRUM PASAR KERJA DENGAN PROGRAM STUDI YANG ADA DI SMK SE KABUPATEN BANTUL
2. Ketua Penelitian a. Nama Lengkap dan Gelar : Suparman, M.Pd b. Jenis Kelamin : Laki – laki c. Golongan Pangkat dan NIP : IV a Pembina dan 19491231 197803 1 004 d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala e. Jabatan Struktural : f. Fakultas / Jurusan : Fakultas Teknik / Pendidikan Teknik Elektronika g. Pusat Penelitian : Universitas Negeri Yogyakarta 3. Alamat Ketua Peneliti Alamat Kantor : Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Telp (0274) 586734 Fax 0274 4586734 Alamat Rumah : Jln Ketapang No 3. Gejayan Condong Catur Yogyakarta. 4. Jumlah Anggota Peneliti : 4 Orang a. Nama Anggota Peneliti I : Zamtinah, MPd b. Nama Anggota Peneliti II : Marwanti, MPd c. Nama Anggota Peneliti III : DR. Endang Mulyatiningsih 5. Lokasi Penelitian : SMK Kabupaten Bantul DIY 6. Kerjasama Institusi Lain : 7. Lama Penelitian : 10 Bulan 8. Biaya yang diperlukan Sumber dari Depdiknas : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
Mengetahui Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta
12 Desember 2009 Ketua Peneliti
(Prof. Sukardi, Ph.D) NIP 19530519 197811 1 001
(Suparman, MPd) NIP 19491231 197803 1 004
ii
ABSTRAK RELEVANSI SPEKTRUM PASAR KERJA DENGAN PROGRAM STUDI YANG ADA DI SMK SE KABUPATEN BANTUL
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bidang keahlian SMK yang dibutuhkan industri di masa datang 2) penyerapan tenaga kerja lulusan SMK untuk industri 3) trend penyerapan tenaga kerja untuk industri. Penelitian ini termasuk penelitian survey dengan subyek penelitian program keahlian SMK di Kabupaten Bantul. Data tentang program keahlian dan penyerapan lulusan SMK diambil dengan dokumentasi dari Diknas Kabupaten Bantul. SMK yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 36 sekolah baik negeri maupun swasta. Adapun jumlah program keahliannya sebanyak 38 program keahlian. Sedangkan data tentang dunia usaha dan industri diambil dari Departemen perindustrian. Penelitian dilakukan selama 10 bulan di SMK se Kabupaten Bantul. Dari data yang terkumpul setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa bidang keahlian yang dibutuhkan industri di Kabupaten Bantul pada masa yang akan datang adalah Bidang Keaihlian Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Tekstil, Budidaya Tanaman Perkebunan, Budidaya Tanaman Sayuran, Budidaya Tanaman Hias, Tata Boga dan Tata Busana. Dari 38 Program Keahlian Sekolah Menengah di Kabupaten Bantul, didapat 27 Program Keahlian yang penyerapan lulusan pada tahun 2007/2008 termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan untuk tahun 2008/2009 terdapat 11 Program Keahlian yang penyerapan lulusannya masuk kategori Tinggi. Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul didapat 9 Program Keahlian yang menjadi trend penyerapan tenaga kerja untuk industri di kabupaten Bantul, kesembilan Program Keahlian tersebut adalah Program Keahlian Tata Kecantikan, Broadcast, Budidaya Tanaman, THP Perikanan, Seni Musik, Nautika Perikanan Laut, Tata Busana, Teknik Informatika, dan Akomodasi Perhotelan. Dari hasil penelitian ini disarankan pembukaan program keahlian baru di SMK sesuai dengan potensi industri yang ada di Bantul. Di samping itu perlu penelusuran lulusan SMK untuk mengetahui kompetensi lulusan pada waktu bekerja di DU/DI. Kata kunci : Spektrum Pasar Kerja
iii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadhirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahnya sehingga penelitian den gan judul ” Relevansi Spektrum Pasar Kerja Dengan Program Studi Yang Ada Di SMK Se Kabupaten Bantul ” dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Dengan selesainya penelitian ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada kami tim peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. 2. Kepala Diknas Kebupatan Bantul yang telah berkenan untuk memberikan data yang diperlukan dalam penelitian. 3. Staf di Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta yang telah membantu administrasi pelaksanaan penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa laporan penelirian ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dari para pembaca demi perbaikan laporan penelitian ini kami terima dengan senang hati. Akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini beguna dalam pengembangan keilmuan yang berkaitan ketenagakerjaan.
Yogyakarta, 31 Oktober 2009 Tim Peneliti
iv
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ……………… ...........................................
i
HALAMAN PENGESAHAN ………………………………... ......
ii
ABSTRAK …………………………………............................ ...
iii
KATA PENGANTAR …………..................................................
iv
DAFTAR ISI …………………………………… ........................
v
DAFTAR TABEL
vi
…………………………… ...........................
DAFTAR GAMBAR …………………………………… .............
viii
DAFTAR LAMPIRAN
……………………………… ................
ix
………………………… ....................
1
A. Latar Belakang Masalah ……………………….. ......
1
B. Rumusan Masalah ………………………… ............
8
C. Tujuan Penelitian .....................................................
9
D. Manfaat Penelitian ...................................................
9
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KAJIAN PUSTAKA ……………………… .....................
10
A. Analisis Pasar Kerja .................................................
10
B. Pertumbuhan Ekonomi ………………………… .......
12
C. Penduduk Usia Kerja ……………………………… ..
16
D. Angkatan Kerja …………………………………… ....
16
E. Penduduk yang Bekerja ……………………………..
17
F. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan ......................................................
20
G. Peningkatan Kualitas Kerja ......................................
21
H. Penempatan Tenaga Kerja ......................................
21
I. Komponen Sistem Pendidikan .................................
22
J. Sarana – Prasarana Sekolah ...................................
26
K. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ........................
27
v
BAB III METODE PENELITIAN ……………… .....................
30
A. Subyek Penelitian………… ......................................
30
B. Metode dan Teknik Pengumpulan Data ……………
31
C. Teknik Analisis Data ………………… ....................
31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……… ......
32
A. Hasil Penelitian ………………………………............
32
1. Serapan Lulusan SMK ..................................
32
2. Dunia Usaha dan Industri di Bantul ..............
38
B. Pembahasan ............................................................
41
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..........................
42
a. Kesimpulan………………………… ................
42
b. Rekomendasi ................................................. 42 DAFTAR PUSTAKA................................. .....
44
LAMPIRAN.......................................... ..........
45
vi
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Persektor Usaha Tahun 1997-2002(Juta Rp/Kapita)............ ..........................
17
Tabel 2. Angkatan Kerja, Bekerja dan Setengah Pengangguran dan Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2002 (dalam Juta Orang) ........................................ ` 18 Tabel 3. Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Tahun 2002... ......................................................................
18
Tabel 4. Kriteria / Klasifikasi Pasar Kerja Lulusan SMK....................... 30 Tabel 5. Rangking Penyerapan Lulusan SMK Tahun 2007/2008 Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. ..........................
32
Tabel 6. Rangking Penyerapan Lulusan SMK Tahun 2008/2009 Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. ..........................
34
Tabel 7. Rangking Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2007/2008 Berdasarkan Data Depnaker Trans ........
36
Tabel 8. Rangking Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2008/2009 Berdasarkan Data Depnaker Trans ........
37
Tabel 9. Daftar Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul (Sumber Internet). ...............................................................
38
Tabel 10. Daftar Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul (Sumber BPS DIY Tahun 1995). .........................................
vii
40
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1. Determinan Penawaran Output Riil......................... ........... 15 Gambar 2. Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2006 ....................................................................... 19 Gambar 3. Komponen Pelaksanaan Pendidikan...... ........................... 24 Gambar 4. Diagram Lingkaran Prosentase Keterserapan Tenaga Kerja Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kab.Bantul Tahun 2007/2008 ............................................................... 33 Gambar 5. Diagram Lingkaran Prosentase Keterserapan Tenaga Kerja Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kab.Bantul Tahun 2008/2009 ............................................................... 35 Gambar 6. Diagram Lingkaran Prosentase Keterserapan Tenaga Kerja Berdasarkan Data Depnaker Trans Tahun 2007/2008 ............................................................... 37 Gambar 7. Diagram Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul Berdasarkan Sumber dari Internet ..................................... 39 Gambar 8. Diagram Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul Berdasarkan Sumber BPS DIY Tahun 1995 ...................... 40
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman Lampiran 1. Daftar Sekolah dan Program Keahlian yang Dimiliki SMK Negeri dan Swasta seKabupaten Bantul ………………... 45 Lampiran 2. Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal dan Instrumen Penelitian………………………………… ............ 48 Lampiran 3. Lembar Saran Pelaksanaan Seminar Proposal dan Instrumen Penelitian ...... ................................................. 49 Lampiran 4. Daftar Hadir Seminar Desain Proposal Penelitian............ 50 Lampiran 5. Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian ........ 52 Lampiran 6. Lembar Saran Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian ..... 53 Lampiran 7. Daftar Hadir Seminar Hasil Penelitian ............................. 54
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Secara umum permasalahan ketenagakerjaan saat ini antara lain adalah pengangguran yang cukup tinggi, kualitas SDM dan produktifita s tenaga kerja yang relatif masih rendah, dan perlindungan tenaga kerja belum memadai. Era globalisasi yang dikenal dengan liberalisasi ekonomi atau perdagangan bebas khususnya bidang jasa tenaga kerja, tenaga kerja Indonesia dituntut harus mampu bersaing antar tenaga kerja maupun dengan tenaga kerja asing. Persaingan tenaga kerja tidak sekedar pada persaingan peluang kerja akan tetapi juga pada kualitas, maka kesempatan kerja akan diisi oleh tenaga kerja yang lebih baik dan lebih berkompeten. Hal tersebut menunjukan bahwa kinerja dan posisi sangat tergantung pada modal sumber daya manusianya, bukan lagi pada sumber daya alam. Persaingan bebas menuntut keunggulan kompetitif, bukan lagi komparatif. SDM menjadi sangat penting terutama SDM sebagai pelaku pembangunan / tenaga kerja. Peningkatan daya saing tenaga kerja untuk mendukung suksesnya pembangunan nasional perlu rumusan kebijakan, strategi dan upaya. Untuk menciptakan kesempatan kerja
pada
dasarnya merupakan tanggung
jawab
bersama
baik
pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat. Sedangkan sektor lapangan usaha mempunyai peranan yang dominan dalam
1
2
menciptakan kesempatan kerja.
Kesempatan kerja sektoral sesuai
dengan Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) Tahun 2004 – 2009 yang berkaitan masalah : (a) penduduk usia kerja, (b) angkatan kerja, (c) kesempatan
kerja
nasional
maupun
sektoral,
dan
(d)
perkiraan
pertumbuhan ekonomi sektoral. Sehubungan dengan hal tersebut maka besarnya pasar kerja, kesempatan kerja, peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi nasional maupun sektoral. Untuk kepentingan tersebut, khususnya kesempatan kerja dan pasar kerja perlu kiranya melihat hasil dari semua sektor unit usaha daerah tertentu yang didasarkan pada nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Pendidikan menengah kejuruan mempunyai peran penting guna menyiapkan peserta didik untuk siap bekerja, baik secara mandiri maupun sebagai tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan dunia industri. Oleh karena itu arah pengembangan pendidi kan menengah kejuruan (SMK) berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu intitusi yang menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah dituntut menghasilkan lulusannya sesuai dengan harapan dunia industri. Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia industri adalah SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kerjanya, memiliki daya saing yang tinggi. Untuk kepentingan itu maka bidang keahlian, isi kurikulum pendidikan menengah kejuruan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasar kerja.
3
Hardijan Rusli, 2003 menyatakan bahwa : tugas pemerintah dalam ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 adalah (1) perencanaan
tenaga kerja,
(2)
perluasan
kesempatan
kerja,
(3)
pembinaan dan (4) pengawasan.
Perencanaan tenaga kerja meliputi : (1) Perencanaan tenaga kerja makro yaitu : proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial s ecara nasional, daerah maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. (2) Perencanaan tenaga kerja mikro yaitu : proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi baik instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instasi atau perusahaan yang bersangkutan.
Perencanaan
tenaga
kerja
disusun
atas
dasar
informasi
ketenagakerjaan antara lain meliputi : (a) penduduk dan tenaga kerja, (b) kesempatan kerja, (c) pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, (d) produktifitas kerja, (e) hubungan industrial, (f) kondisi lingkungan kerja, (g) pengupahan dan kesejahteraan kerja dan (h) jaminan sosial tenaga kerja. Berbagai permasalahan bidang ketenagakerjaan saat ini antara lain adalah pengangguran, kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja yang
4
relatif masih rendah, perlindungan tenaga kerja belum memadai. Era globalisasi merupakan peluang bagi bangsa Indonesia, namun merupakan beban berat jika tidak mempersiapkan diri. Era globalisi juga dinamakan era liberalisasi ekonomi atau perdagangan bebas khususnya bidang jasa tenaga kerja yang dituntut mampu bersaing dengan tenaga kerja Negara lain. Persaingan tenaga kerja tidak hanya memperebutkan peluang pasar akan tetapi juga kualitas dan produktivitas perlu ditingkatkan agar dapat merebut peluang pasar kerja.
Otonomi daerah menciptakan peluang bagi tumbuhnya sentrasentra ekonomi baru di beberapa propinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah.
Tumbuhnya sentra ekonomi baru dapat
mempercepat peningkatan kualitas tenaga kerja dan bertopang pada kemampuan ekonomi daerah. Kendalanya adalah tenaga kerja belum dibekali pengetahuan dan ketrampilan serta perlindungan yang cukup. Informasi ketenagakerjaan tidak memadai sehingga recruitment masih membutuhkan proses yang panjang dan rawan manipulasi dan selain itu juga lemahnya pendataan secara menyeluruh.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Satandar Nasional Pendidikan mengamanatkan tersusunnya kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada standar isi dan standar kompe tensi lulusan serta berpedoman pada panduan Badan Standar Nasional Pendidikan
5
( BSNP ). BSNP, 2006 berisi : Direktorat Pembinaan SMK sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban untuk memberikan bimbingan teknis kepada setiap SMK melalui berbagai strategi dan pendekatan agar lulusan SMK
memiliki
kemampuan
menyiapkan
kurikulum
sesuai
yang
diharapkan. Adanya perubahan kurikulum berbasis kompetensi menjadi kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan terjadi perubahan terutama untuk sekolah yang belum siap akan tuntutan KTSP. Untuk pelaksanaan KTSP dibutuhkan manejemen yang baik dan kesiapan guru sebagai pelaksana. Sehubungan kondisi SMK yang ada sekarang ini bervariasi,
maka
kemampuan
profesional
masing-masing
sekolah
berbeda-beda.
Didasarkan pada orientasi otonomi daerah, maka SMK merupakan Sekolah Menengah kejuruan yang harus memiliki program keahlian yang sesuai dengan Program Pembangunan Daerah. Untuk kepentingan tersebut
maka
visi
pembangunan
daerah
harus
ditujukan
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi daerah, potensi, aspirasi, permasalahan spesifik daerah, dalam rangka pembangunan nasional.
Sehubungan dengan profesionalitas lulusan SMK, kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan penyerapan lulusan SMK, maka perlu adanya kajian yang lebih mendalam. Industri lebih terbuka tingkat kualifikasi kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah dan jaminan
6
sosial yang disediakan. SMK harus dapat menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja untuk industri baik kualifikasi kemampuan lulusan, bidang keahlian yang dibutuhkan industri dan mengacu kualifikasi pada Standar Kompetensi yang ada dan syah untuk digunakan.
Peningkatan mutu pendidikan terkait erat dengan keberadaan komponen pendidikan yang didalamnya mencakup enam macam yaitu: 1) guru, 2) siswa, 3) sarana-prasarana pengajaran, 4) instruksional dan kurikulum 5) Media pengajaran, 6) menajemen pengajaran dan 7) masyarakat pengguna.
Tiga komponen pendidikan terkait dengan
sumberdaya manusia yaitu: guru, siswa dan masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan terkait disamping ditentukan oleh faktor guru, siswa dan masyarakat dalam mendukung dan mendorong dinamika pendidikan, juga terkait dengan intensitas sarana-prasarana pendidikan yang tersedia dimanfaatkan. Gedung sekolah adalah berfungsi sebagai tempat dimana terjadinya proses belajar dan mengajar antara siswa dan guru berinteraksi merupakan modal dasar yang harus tersedia untuk penyelenggaraan sekolah.
Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, yang memeliki potensi masing-masing. Diantara Kabupaten yang yang lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten yang memiliki komitmen tinggi dalam bidang pendidikan sebagai investasi sumberdaya manusia. Semakin kecilnya kesempatan lulusan SMA untuk
7
melanjutkan ke perguruan tinggi, karena mahalnya biaya pendidikan membuat peminat SMA di Bantul terus menurun. Sejumlah SMA pun beralih status menjadi SMK karena bekal ketrampilannya lebih banyak sehingga lebih mudah mencari pekerjaan. Tren alih status tersebut sudah berlangsung sejak lima tahun terakhir.
Jumlah SMA di Bantul saat ini 35 sekolah sementara SMK 34 sekolah. Lima tahun lalu, komposisi SMA masih cukup dominan yakni sekitar 75 persen. Harapan pemerintah komposisinya bisa mencapai 60 persen untuk SMK dan 40 persen untuk SMA. Agar pengembangan SMK dari SMA berjalan dengan baik diperlukan data kesiapan-keseiapan tertentu sebagai syarat untuk alih status terdiri dari kesiapan guru, gedung, sarana prasarana dan sebagainya.
Kedepan perencanaan pendidikan sangat menentukan tingkat keberhasilan usaha pemerintah dalam menyediakan bidang keahlian dan program keahlian yang layak. Besarnya anggaran yang diperlukan untuk membangun insfrastruktur ekonomi berdampak pada kecilnya anggaran pendidikan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Dalam siklus pasar kerja, angkatan kerja baru keluaran ( output) dari sistem pendidikan, mereka dapat terserap sangat ditentukan oleh proses produksi barang dan jasa. Kondisi ini akan berjalan mulus jika penyusunan sistem mengacu pada pembinaan tenaga kerja, pada sistem pembangunan ekonomi dan pasar kerja
8
Kebutuhan tenaga kerja sangat ditentukan oleh daya serap sektor sektor ekonomi terhadap tenaga kerja sehubungan de ngan penggunaan teknologi dalam produksi. Hal ini akan sangat mempengaruhi perubahan yang cepat terhadap struktur tenaga kerja di suatu sektor ekonomi, dan perlu disikapi secara positif dan selanjutnya akan berpengaruh pada kebutuhan tenaga kerja. Peningkatan ekonomi di berbagai sektor akan menentukan bidang keahlian dan program keahlian untuk SMK dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah. Untuk kepentingan bidang keahlian yang akan dikembangkan di SMK harus berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja untuk berbagai sektor peningkatan ekonomi daerah.
Sehubungan
dengan
permasalahan
diatas,
perlu
dilakukan
Identifikasi Spektrum Pasar Kerja Sebagai Rujukan Dalam Penetapan Program Keahlian SMK di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Hal ini penting karena untuk mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap oleh industri atau sektor ekonomi.
B. Rumusan Masalah Permasalahan yang hendak dipecahkan dalam kajian tentang identifikasi spektrum pasar kerja sebagai rujukan dalam penetapan program keahlian di SMK dirumuskan seperti berikut. 1. Bidang keahlian SMK apa yang dibutuhkan industri di masa datang?
9
2. Berapa besar penyerapan tenaga kerja lulusan SMK untuk industri? 3. Bagaimana trend penyerapan tenaga kerja untuk industri?
C. Tujuan Penelitian Tujuan rencana penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1. Identifikasi kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Bantul DIY. 2. Alternatif pembukaan SMK di Kabupaten Bantul.
D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk : 1. Memperoleh informasi kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Bantul DIY. 2. Memberikan informasi SMK di Kabupaten Bantul DIY. 3. Masukan bagi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul dalam mengembangkan SMK berkaitan dengan potensi daerah.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Analisis Pasar Kerja Guna menganalisis situasi pasar kerja di suatu daerah terdapat beberapa hal yang harus diamati sesuai dengan Rencana Tenaga Kerja Nasional, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2006, yaitu berdasarkan pada : (1) Pertumbuhan ekonomi, (2) Penduduk usia kerja, (3) Angkatan kerja, (4) Penduduk yang bekerja, (5) Penganggur, (6) Setengah pengganggur. Selain itu perlu pula dipertimbangkan kondisi perekonomian secara nasional di berbagai sektor untuk tahun – tahun mendatang. Adapun sektor yang dipertimbangkan adalah : (1) Pertanian, Kehutanan,
Perburuan,
dan
Perikanan,
(2)
Pertambangan
dan
Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, Gas dan Air Bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran, (7 ) Angkutan dan Komunikasi, (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan (9) Jasa-jasa. Perkembangan perekonomian secara umum tercermin dalam berbagai kebijakan makro antara lain : fiskal, moneter, perdagangan, neraca
pembayaran,
pariwisata,
dan
kesempatan
kerja
sektoral.
Pertumbuhan ekonomi secara nyata dapat diamati dengan pendekatan Produk Domestik Bruto (PDB)/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Sumbangan dari masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
10
11
selain itu juga berpengaruh pula pada kesempatan kerja di setiap sektor baik secara langsung maupun tidak langsung. Perekonomian Indonesia secara bertahap sejak tahun 2005 tumbuh 5,6 persen, pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,05 persen (Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 2006) .
Perencanaan tenaga kerja melalui pendekatan UU No. 13 Tahun 2003, dan pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah dan sektoral, yaitu secara makro dan mikro : (1) Perencanaan tenaga kerja makro adalah proses penyusunan rencana tenaga kerja secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif, guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial , baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktifitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh. (2) Perencanaan tenaga kerja mikro adalah proses penyusunan rencana tenaga kerja secara sistematis dalam suatu instantansi, baik instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif, guna mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku ekonomi baik sebagai pekerja, peserta dalam perusahaan yang sekaligus peran sertanya sebagai insan yang turut membangun perekonomian suatu daerah.
12
B. Pertumbuhan Ekonomi Kemampuan suatu perekonomian dalam menciptakan kesempatan kerja untuk penduduknya yang terus bertambah tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan data mengenai Produk Domestik Bruto (PDB untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto untuk skala regional yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. Secara lebih
spesifik
persentase
pertumbuhan
tahunan
tingkat
ekonomi PDB
diukur
riilnya.
dengan
peningkatan
Pertumbuhan
ekonomi
merupakan kunci untuk meningkatkan standar hidup suatu negara. Pertumbuhan ekonomi aktual tergantung pada potensi ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa. PDB riiil aktual mungkin berfluktuasi disekitar PDB riil potensial, akan tetapi dalam jangka panjang biasanya akan mendekati pada PDB riil potensial. Apabila PDB riil potensial tumbuh demikian pula dengan kesempatan kerja dan pendapatan riil agregat potensial.
Untuk memahami proses pertumbuhan ekonomi kita harus
memahami faktor-faktor penting yang mempengaruhi PDB riil potensial. Secara garis besar faktor utama yang mempengaruhi potensi suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa adalah (Hyman: 1992): 1). Sumber daya produktif yang tersedia dalam perekonomian tersebut: tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan input yang lainnya.
13
2). Kualitas sumberdya produktif yang tersedia dalam perekonomian. Kualitas sumber daya produktif diukur dengan produktivitasnya yaitu ukuran output per unit input. Berhubung tenaga kerja merupakan input produktif yang dominan, maka pertumbuhan produktifitas tenaga kerja merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. 3). Peningkatan teknologi. 4). Peningkatan dalam efisiensi input yang digunakan. Apabila dilihat dari pendekatan faktor penawaran dan permintaan maka terdapat enam komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi (Mc Connel
and
Brue:
2005).
Keenam
dikelompokkan ke dalam faktor
komponen
utama
tersebut
penawaran, permintaan, dan efisiensi.
Faktor penawaran terdiri atas empat komponen utama yang berkaitan dengan kemampuan fisik suatu perekonomian untuk berekspansi, yaitu : 1). Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya alam. 2). Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia . 3). Peningkatan penawaran (stok) barang modal . 4). Peningkatan teknologi.
Faktor penawaran, permintaan, dan efisiensi dalam pertumbuhan ekonomi
saling
berkaitan.
Pengangguran
yang
disebabkan
oleh
pembelanjaan total yang kurang memadai (faktor permintaan) dapat memperlambat laju akumulasi kapital baru (faktor penawaran) dan mennghambat pengeluaran untuk riset (faktor penawaran). Sebaliknya pengeluaran
investasi
yang
rendah
(faktor
penawaran)
dapat
14
menyebabkan total pembelanjaan yang tidak mencukupi (faktor permintaan) dan pengangguran. Ketidakefisienan yang meluas dalam penggunaan sumber daya (faktor efisiensi) mendrorong produksi barang dan jasa dengan biaya tinggi dan menurunkan keuntungan, yang pada akhirnya akan memperlambat inovasi dan mengurangi akumulasi kapital (faktor penawaran) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang dinamis dimana faktor penawaran, permintaan dan efisiensi beriteraksi. Secara sederhana determinan penawaran terhadap output riil dapat digambarkan dalam bagan berikut : Gambar 1 mengilustrasikan bahwa produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh peningkatan teknologi, kuantitas barang modal yang tersedia untuk tenaga kerja, kualitas tenaga kerja itu sendiri, dan efisiensi pengalokasian, pengkombinasian dan pengelolaan input. Produktivitas meningkat apabila kesehatan, pelatihan, pendidikan, dan motivasi tenaga kerja meningkat, ketika tenaga kerja memiliki peralatan yang lebih baik dan sumber daya alam yang lebih baik, ketika produksi dikelola dan diatur secara lebih baik, dan ketika tenaga kerja direalokasikan dari industri yang kurang efisien ke indutri yang lebih efisien.
15
□ Banyaknya angkatan kerja yang dipekerjakan □ Rata-rata jam kerja
Input tenaga kerja (jam kerja) X
□ Kemajuan teknologi □ Kuantitas capital □ Pendidikan dan pelatihan □ Efisiensi alokatif □ lainnya
=
PDB Riil
Produktivit a tenaga kerja (output rata-rata per jam)
Gambar 1. Determinan Penawaran Output Riil Pertumbuhan perekonomian secara nasional berkembang dari tahun - ke tahun. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara nasional ini perlu kiranya pengelompokan sektor usaha yang memberikan sumbangan pada PDB/ PDRB. Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 2006 telah mengelompokan unit- unit lapangan usaha ( sektor ) menjadi 9 lapangan usaha ( sektor ) yaitu : 1.
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan,
2.
Pertambangan dan penggalian,
3.
Industri pengolahan,
4.
Listrik, gas dan air bersih,
5.
Bangunan/ konstruksi,
6.
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel,
7.
Angkutan, pergudangan dan komunikasi
16
8.
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan,
9.
Jasa kemasyarakatan termasuk jasa pel ayanan pemerintah.
C. Penduduk Usia Kerja Apabila ditinjau dari tempat tinggalnya (desa dan kota), maka proporsi Penduduk Usia Kerja (PUK) di kota dan di desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan PUK di kota cenderung lebih kecil dibandingkan dengan PUK di desa. Hal ini diperkirakan karena terdapat daya tarik pencari kerja dibandingkan di desa yang aktivitas perekonomiannya tidak mengalami peningkatan. Untuk itu perlu adanya penciptaan peluang kerja sehingga terdapat keseimbangan propors i PUK di kota dan di desa. D. Angkatan Kerja. Kondisi Tenaga Kerja di Indonesia yang menjadi pokok bahasan adalah kelompok penduduk usia produktif, yaitu menggunakan konsep usia 15 - 64 tahun yang disebut golongan remaja dewasa. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu dengan membandingkan antara jumlah Angkatan Kerja (AK) dan Penduduk Usia Kerja (PUK). TPAK mencerminkan jumlah penduduk yang siap melakukan kerja untuk kegiatan ekonomi.
17
E. Penduduk yang Bekerja
Penduduk yang bekerja selama kurun waktu dari 2004 – 2006 dalam RTKN (200) adalah seperti berikut : tahun 2004 penduduk yang bekerja sebanyak 93,72 juta, sedangkan pada tahun 2006 menjadi 95,18 juta. Untuk melihat peningkatan pegeseran hal ini dapat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu : menurut daerah dan jenis kelamin, lapangan pekerjaan utama, status pkerjaan utama, jabatan, golongan umur, pendidikan yang ditamatkan setiap propinsi. Tabel 1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persektor Usaha Tahun 1997 – 2002 ( Juta Rp/ Kapita ) No.
Uraian
1997
1998
1999
2000
2001*
2002 **
1
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan Pertambangan, Listrik, Gas dan Air Industri Pengolahan Bangunan Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel Angkutan, Pergudangan, Komunikasi Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan Jasa- jasa/ servise
1.85
1.61
1.69
1.62
1.67
1.674
39.60
52.43
47.02
86.84
41.88
58.368
9.78 8.45 4.34
9.60 6.38 3.58
8.60 6.45 3.43
9.03 6.65 3.43
9.07 6.30 3.82
9.387 5.909 3.895
7.70
6.49
6.37
6.43
7.08
7.201
58.69
45.78
41.41
31.03
25.00
30.213
3.02
2.94
3.04
3.97
3.52
3.822
2/4 3 5 6 7 8
9
Sumber : Profil SDM Indonesia 2002 dan hasil olahan dari statistik Indonesia 2002, BPS *) data sementara; **) data sangat sementara
Sektor Perekonomian Lapangan Usaha yang ada di masyarakat sangat menentukan perencanaan pembukaan program studi yang mencakup : (1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan,
18
(2) pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listri k, Gas dan Air Bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran, (7) Angkutan dan Komunikasi, (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan (9) Jasa-jasa. Berdasarkan pada waktu jam kerja per minggu, menunjukan bahwa pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu dianggap mempunyai produktivitas rendah dan setengah menganggur. Dilihat dari lapangan pekerjaan utama, pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu paling banyak pada sektor pertanian 50,8%. Sedangkan pada sektor industri pada umumnya bekerja 8 jam/hari. Tabel 2. Angkatan Kerja, Bekerja dan Setengah Pengangguran, dan Pengangguran berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2002 ( dalam juta orang) No. 1
Uraian Laki-laki Perempuan Penduduk umur > 15 73,99 74,74 tahun 2 Angkatan kerja 37,47 63,31 3 Bukan Angkatan Kerja 10,68 37,27 4 Bekerja 58,58 33,06 5 Setengah Penganggur 17,48 16,20 a. Kota b. Pedesaan 6 Penganggur Terbuka 4,73 4,40 Sumber : Olahan dari Survey Angkatan Kerja Nasonal tahun 2002
Jumlah 148,73 100,78 47,95 91,64 33,68 7,85 25,83 9,13
Tabel 3. Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan, Tahun 2002 No. 1 2 3
Uraian Jumlah Penganggur Terbuka 9.132.104 < SD 3.221.638 SLTP 2.146.495 a. SLTPU 1.977.069 b. SLTPKJ 169.426 4 SLTA 3.244.130 a. SLTAU 2.138.263 b. SLTAKJ 1.105.867 5 Diploma/ Perguruan Tinggi 519.841 Sumber : Olahan dari data Sakernas 2002, BPS
Persen 100 35,28 23,51 21,65 1,86 35,52 23,41 12,11 5,69
19
Yudo Swasono, 1995 menyatakan angkatan kerja di masa depan haruslah yang mempunyai : (a) inisiatif, (b) kreatif, (c) percaya diri, (d) bertanggung jawab, (e) mudah menyesuaikan diri, (f) siap menerima pengetahuan baru, (g) sadar kualitas, (h) mampu bekerjasama, (i) menyiapkan diri dalam pengambilan keputusan, (j) mengerti sistem yang kompleks, (k) kemampuan berkomunikasi, (l) spirit kerja berkelompok.
SMTA Kejuruan 6%
Diploma 2%
Universitas 3%
SMTA Umum 13%
SMTP 20%
Maksimum SD 56%
Sumber: BPS (data diolah)
Gambar 2. Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2006
20
Dilihat
dari
tingkat
pendidikan
tenaga
kerja,
maka
dapat
disimpulkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di Indonesia tahun 2006 masih tergolong tenaga kerja kurang terampil dan berpendidikan relatif rendah yaitu maksimum SD sebesar 56%. Sedangkan tenaga kerja yang pernah mengenyam pendidikan tinggi yaitu hanya sebesar 5% yang terdiri dari 2% berpendidikan diploma dan 3% berpendidikan universitas. F. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan Perencanaan tenaga kerja telah dimulai pada saat dimulainya Pembangunan Pelita sampai tahun 1997. Sejak tahun 1998 sampai tahun 2002 perencanaan tenaga kerja sudah tidak dilaksanakan lagi. Hal ini karena sejak saat itu pendekatan terhadap sektor tidak dilakukan. Selain itu juga keterbatasan data dan informasi yang tersedia di BPS, baik data yang ada relatif lama dan juga dari daerah kabupate/ kota kurang memadai.PP No. 4 Tahun 1980 mengatur kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan lowongan tenaga kerja yang ada di perusahaannya dan pendaftaran pekerja untuk mendapatkan kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten/ kota. Sejak otonomi daerah, Dinas Tenaga Kerja tidak lagi mengirimkan data bursa kerja ke tingkat pusat, sehingga secara nasional data riil kebutuhan tenaga kerja tidak tersedia. Data ini sangat penting untuk informasi tentang bidang keahlian, kompetensi tenaga kerja
yang
21
dibutuhkan perusahaan dalam memenuhi kesempatan kerja serta peningkatan produktivitas kerja.
G. Peningkatan Kualitas Kerja Pelatihan kerja, pemagangan kerja dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kerja. Permasalahan lapangan yang timbul untuk pendatang baru di pandang sesuai dengan pasar kerja adalah : (a) jadwal magang sering tidak sesuai dengan jadual produksi perusahaan , dan (b) pihak perusahaan tidak mau resiko untuk mempekerjakan pemagang ( sekedar melihat ).
H. Penempatan Tenaga Kerja Penempatan tenaga kerja yang banyak tidak mampu ditampung dalam kesempatan kerja yang sangat terbatas. Untuk itu perlu penyaluran ke luar negeri ( TKI ) melalui PJTKI. memperoleh
dan
memperluas
kesepatan
kerja
Dalam rangka perlu
informasi
penempatan tenaga kerja, lembaga yang memadai, sistem perlindungan yang telah tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1997.
Harri
Heriawan
Saleh,
2005
menyatakan
bahwa
untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah : (a) pengembangan kurikulum, (b) akreditasi pelatihan, (c) pemberdayaan lembaga pelatihan, (d) perlu adanya lembaga uji kompetensi, lembaga penyedia tenaga kerja terlatih yang memenuhi standar kompetensi, dan (e) perlu analisis pola
22
gerak pasar kerja secara runtut waktu ( dynamic analysis ) untuk daerah kabupaten/ kota. Selain itu perlu adanya pelaksanaan economic need test secara konsisten, tujuannya adalah : (a) mengetahui kesiapan tenaga kerja setiap asosiasi dalam persaingan bebas, (b) tingkat persediaan dan permintaan tenaga kerja, dan (c) merumus kan kriteria tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.
I.
Komponen Sistem Pendidikan Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pendidikan
adalah “usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual
keagamaan,
pengendalian
diri,
kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Dari pengertian pendidikan tersebut, jelas bahwa kegiatan pendidikan adalah kegiatan pengembangan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu, baik dimensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan peserta didik. Untuk mengembangkan semua potensi peserta didik itu diperlukan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif. Suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif dapat terwujud jika sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses
23
pendidikan dan pembelajaran sangat mendukung untuk kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya suasana belajar dan proses belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam UU tersebut yakni pada pasal 45, ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa “setiap satuan pendidikan formal dan nonformal
menyediakan
sarana
dan
prasarana
yang
memenuhi
keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik.”; “ Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan pra sarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” (Anonim, 2003: 27-28)
24
Proses Pendidikan (Educational Process)
Masukan
Tujuan dan prioritas : untuk membimbing aktivitas system 2. Peserta didik : yang menjalani proses belajar menjadi bidikan utama system 3. Pengelolaan : untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi system 4. Struktur dan jadwal : untuk mengatur dan mengelompokan peserta didik menurut tujuan tertentu 5. Isi : esensi dari apa yang hendaknya dipelajarai oleh peserta didik 6. Pendidik : yang membantu menetapkan esensi dan persiapan proses belajar peserta didik 7. Alat bantu belajar : buku, papan tulis , peta, radio, televesi, film, laboratorium, dsb. 8. Fasilitas : tempat proses terselenggarakannya pendidikan 9. Teknologi : 10. Pengawasan Mutu : peraturan penerimaan peserta didik, sasaran, pengujian, dan standar 11. Penelitian: untuk meningkatkan penetahuan dan pelaksanaan sistem : Gambar12.3. Beaya Komponen Pelaksanaan indikator tentang efisiensi sistem
Hasil
1.
Pendidikan
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII Standar Sarana dan Prasarana, Pasal 42 ayat 1 dinyatakan bahwa ”Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.” Pada ayat 2 dinyatakan pula bahwa ”Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan
25
pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.”
Sekolah dalam arti gedung sekolah, lingkungan dan peralatan yang tersedia pada hakekatnya merupakan apa yang dinamakan lahan hidup siswa dan guru. Keberhasilan proses pembelajaran sedik it banyak ditentukan oleh kondisi fasilitas fisik tersebut, karena rasa kerasan atau sikap belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan mereka. Dengan demikian, fasilitas yang memadai, apalagi ideal, dapat menunjang bukan saja prestasi mengajar guru, tetapi juga prestasi belajar siswa. Sekolah sebagai lingkungan belajar memiliki dua makna: lingkungan psikolgis dan lingkungan teknologis. Sebagai lingkungan psikologis, sekolah bisa menumbuhkan atau melemahkan semangat belajar siswa. Sebagai lingkungan teknologis, sekolah juga ikut membentuk mental siswa. Di tempat itulah pola pikir, semangat berinovasi, sikap kritis, dan penguasaan
informasi
serta
ketrampilan
kerja
diper oleh
dan
dikembangkan. Karena itulah, kita sering mendapati sekolah tertentu yang meghasilkan siswa bersikap kritis, rasional dan inovatif, sementara sekolah yang lain menghasilkan siswa yang bersikap ortodoks walaupun berusia muda. (www.bali-travelnews.com)
26
J. Sarana – Prasarana Sekolah Untuk membuka bidang keahlian dalam rangka pengembangan bidang keahlian perlu membuat/membangun gedung baru. Jika tidak maka perlu mengurangi bidang keahlian yang sudah tidak l ayak jual, yang artinya bidang
keahlian
Pembangunan
yang
tidak
adalah proses
diperlukan
industri
mendirikan bangunan
harus
ditutup.
gedung baik
merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Dirjen Cipta Karya Dept PU, 1997).
Faktor -
faktor yang mempengaruhi pembangunan gedung sekolah secara makro yaitu: faktor demografi, faktor geografi/iklim, faktor sosial -politik-budaya, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, kurikulum sekolah, organisasi sekolah dan lokasi sekolah. (Virochsiri, 1977). Faktor-faktor tersebut akan menentukan jumlah dan jenis sekolah, bentuk gedung sekolah, dan kemampuan pendanaan untuk perawatan, renovasi dan pengembangan gedung sekolah.
27
A.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK merupakan lembaga pendidikan yang menyiapkan peserta
didik yang berminat untuk dididik menjadi tenaga kerja bidang tertentu yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Dengan demikian, terdapat dua variabel yang saling berkaitan yaitu variabel peserta didik dan bidang pekerjaan/dunia kerja. Terdapat dua kemungkinan mengenai hubungan antara peserta didik dengan bidang pekerjaan yaitu: pertama, kompetensi peserta didik yang dihasilkan dari sekolah kejuruan sesuai dengan persyaratan bidang pekerjaan (match), dan ke dua, kompetensi peserta didik tidak sesuai dengan persyaratan bidang pekerjaan ( mismatch). Pendidikan kejuruan yang efektif adalah pendidikan yang dapat menghasilkan kompetensi lulusan (peserta didi k) yang sesuai dengan persyaratan bidang pekerjaan tertentu/dunia kerja. Perbedaan mendasar antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terletak pada misi masing-masing dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja. SMA lebih menekankan pada misi yang mempersiapkan anak didiknya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, sedangkan SMK lebih menekankan pada misi yang mempersiapkan anak didiknya untuk memasuki dunia kerja. SMA menekankan pada aspek kognitif dan SMK
lebih menekankan pada
aspek psikomotor. Menurut Calhoun dan Finch (1976), pada dasarnya pendidikan kejuruan itu mempersiapkan subyek didik untuk memasuki dunia kerja. Saat ini Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan telah berhasil menetapkan standar kompetensi lulusan dan kurikulum SMK yang dikenal dengan kurikulum SMK edisi 2004 untuk 21 bidang keahlian. Pedoman pelaksanaan kurikulum SMK juga telah dibuat menjadi satu dokumen kurikulum, yang dikemas pada Bagian III Kurikulum SMK 2004. Menyertai bagian pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut, kini sedang dikembangkan sebuah panduan implementasi kurikulum yang lebih operasional. Sedangkan untuk standar materi
28
pokok,
di dalam Bagian II dokumen Kurikulum edisi 2004 telah
mencantumkan rambu-rambu materi pokok pembelajaran kompetensi baik untuk aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Namun demikian demi mendorong kelancaran penyelenggaraan pendidikan di SMK dalam implementasi kurikulum yang memberi pesan agar penyelenggaraan pendidikan pelatihan di sekolah dilaksanakan dengan berbasis kompetensi, maka Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan juga sedang dan terus mendorong pengembangan materi ajar yang dikemas dalam bentuk paket modul. Berdasarkan ketentuan dan aturan dalam PP Nomor 25 ta hun 2000 ini maka sistem desentralisasi pendidikan akan dijalankan. Seiring akan diberlakukannya desentralisasi pendidikan maka daerah dan sekolah harus bersiap-siap agar tugas yang dipikulnya dapat terlaksana. Untuk itu, saat ini sekolah-sekolah sudah dipersiapkan dengan manajemen
peningkatan
mutu
berbasis
sekolah
(school
based
management). Selain ada pergeseran tanggung jawab dari pusat ke daerah, pendidikan kejuruan juga mengalami beberapa pembaharuan. Dalam buku Keterampilan Menjelang 2020), berbagai dimensi perubahan yang diturunkan dari kebijakan Link and Match, adalah: a. Perubahan dan Pendekatan Supply Driven ke Demand Driven. b. Perubahan dan Pendidikan Berbasis Sekolah ke Sistem Berbasis Ganda. c. Perubahan dari Model Pengajaran Berbasis Mata Pelajaran ke Model Pengajaran Berbasis Kompetensi. d. Perubahan dari Program Dasar yang sempit (Narrow Based) ke Program Dasar yang Kuat dan Mendasar (Broad Based) . e. Perubahan dari Sistem Pendidikan Formal yang kaku, ke Sistem yang Luwes dan Menganut Prinsip Multi Entry/Multy Exit.
29
f. Pengakuan terhadap Kemampuan Awal yang Dimiliki Peserta Didik (Prior Learning Recognition). g. Pengintegrasian Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan secara Terpadu. h. Sistem Pendidikan Berkelanjutan.
BAB III METODE PENELITIAN A. Subyek Penelitian Pendekatan kajian Identifikasi Spektrum Pasar Kerja Sebagai Rujukan Dalam Penetapan Program Keahlian SMK ini dengan metode survei ekploratif yang akan menungkap perlu atau tidaknya pembukaan program keahlian di SMK sesuai pasar kerja. Jika didapati ada program keahlian di SMK yang tidak terserap pasar kerja (tidak maketable) direkomendasikan kepada instansi yang berwewenang untuk ditutup atau dibuka. Sebagai sumber data dapat dijelaskan dengan menggunak an tabel 4. Tabel 4. Kriteria / Klasifikasi Pasar Kerja Lulusan SMK INSTANSI KRITERIA/Klasifikasi/sektor SMK
Sekolah Negeri/Swasta Agrobisnis Electrical Technology, Industrial Instrumentation, Information & Communication Technology Electronics
Industri
Bedasar Sektor
Tehnology
:
Television & Film Shipping Technology Building & Transportation Textile Technology Trading, Hotel, Restaurant Bank, Financial Services
30
Radio
Tehnology
&
31 B. Metode dan Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data tentang SMK, Program Keahlian dan penyerapan lulusan terhadap DU/DI dengan menggunakan dokumentasi.
C. Teknik Analisis Data Untuk deskristif.
mengetahui
serapan lulusan
diolah
dengan
analisis
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 1. Serapan Lulusan SMK Data
tentang
penyerapan
dideskripsikan sebagai berikut.
lulusan
SMK
di
Bantul
dapat
Rerata penyerapan lulusan SMK pada
tahun 2007/2008 dapat dilihat pada tabel 5 dan rerata penyerapan lulusan SMK tahun 2008/2009 dapat dilihat pada tabel 6. Tabel 5.Penyerapan Lulusan SMK Tahun 2007/2008
Kriteria
Jumlah Sekolah
Rerata Penyerapan lulusan dalam %
1
100
2
TATA KECANTIKAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK
1
100
3
BROADCAST
1
100
4
BUDIDAYA TANAMAN
1
100
5
THP PERIKANAN BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN
1
100
1
90.91
7
T. Gb. BANGUNAN
2
90.9
8
PENJUALAN
4
90.37
9
T. LAS
2
88.7
10
T. KOMP JARINGAN
2
88.01
11
BUDIDAYA TANAMAN HIAS
1
87.5
12
T. AUDIO VIDEO
3
87.08
13
T. INSTALASI LISTRIK
2
85.29
14
KRIYA KAYU
2
83.83
15
SENI MUSIK
1
83.79
16
NAUTIKA PERIKANAN LAUT
1
83.33
17
T. LISTRIK PEMAKAIAN
2
81.05
18
TATA BUSANA
4
80.5
19
T. PERMESINAN
1
80
20
1
78
21
SENI RUPA T. PEMANFAATAN TNG LISTRIK
1
78
22
PHP PANGAN
1
75
No 1
6
Tinggi ( 66.668%100%)
Program Keahlian
32
33 Lanjutan table 1 Kriteria
Tinggi ( 66.668%100%)
Sedang (33.334%66.667%)
Rendah ( 0%33.333%)
No
Program Keahlian
Jumlah Sekolah
Rerata Penyerapan lulusan dalam %
23
T. MEKANIK OTOMOTIF
5
72.87
24
AKUTANSI
6
70.13
25
PEKERJAAN SOSIAL
2
70
26
T. INFORMATIKA
1
70
27
AKOMODASI PERHOTELAN
1
67
28
1
61.42
29
MULTIMEDIA BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA
1
60
30
TATA BOGA
1
55
31
ADM PERKANTORAN
2
53.9
32
BUDIDAYA TERNAK UNGGAS
1
53.85
33
SENI PEDALANGAN
1
45
34
SENI TEATER
1
22.4
35
SENI TARI
1
22
36
SENI KERAWITAN
1
8.6
Data pada tabel 5 dapat dilukiskan dalam diagram lingkaran seperti pada gambar 4 berikut :
Gambar 4. Diagram Lingkaran Prosentase Keterserapan Tenaga Kerja Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kab.Bantul Tahun 2007/2008
34 Tabel 6. Penyerapan Lulusan SMK Tahun 2008/2009
Kriteria
Tinggi ( 66.668%-100%)
No
Jumlah Sekolah
1
THP PERIKANAN
1
100
2
5
92.82
3
TATA BUSANA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN
1
85.71
4
T.INFORMATIKA
1
83
5
SENI MUSIK
1
82.66
6
NAUTIKA PERIKANAN LAUT
1
81.03
7
TATA KECANTIKAN
1
78
8
BROADCAST
1
76
9
AKOMODASI PERHOTELAN
1
75
10
KRIYA TEKSTIL
1
69
11
TATA BOGA
1
68
12
T.PERMESINAN
1
65
13
PEKERJAAN SOSIAL
2
63.36
14
KRIYA KAYU
1
60.37
15
PHP PANGAN
1
58.33
16
BUDIDAYA TERNAK UNGGAS
1
55.55
17
T.KOMP JARINGAN
2
52.5
18
PENJUALAN
5
50.26
19
KRIYA KERAMIK BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN
1
50
1
50
21
T.MEKANIK OTOMOTIF
6
49.41
22
T.AUDIO VIDEO
3
48.08
23
AKUNTANSI
8
46.95
24
SENI PEDALANGAN
1
46
25
BUDIDAYA TANAMAN HIAS
1
45.45
26
SENI RUPA
1
44
27
1
42
2
42
29
SENI TEATER T.PEMANFAATAN TNG LISTRIK BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA
1
41.67
30
ADM PERKANTORAN
3
39.8
31
MULTIMEDIA
2
39.15
32
T.LAS
2
37.55
33
T.INSTALASI LISTRIK
1
35.21
34
SENI KERAWITAN
1
35
20
edang (33.334%-66.667%)
Program Keahlian
Rerata Penyerapan lulusan dalam %
28
35 Lanjutan Tabel 6
Kriteria
Rendah (0%-33.333%)
No
Program Keahlian
Jumlah Sekolah
Rerata Penyerapan lulusan dalam %
35
T.LISTRIK PEMAKAIAN
2
32.12
36
T.Gb BANGUNAN
1
31.44
37
SENI TARI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
1
21
1
21
38
Data pada tabel 6 dapat dilukiskan dalam diagram lingkaran seperti pada gambar 5 berikut :
Gambar 5. Diagram Lingkaran Prosentase Keterserapan T enaga Kerja Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kab.Bantul Tahun 2008/2009
Selain data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul didapat juga data penyerapan tenaga kerja dari Depnaker Trans pada tahun 2007/2008 seperti pada tabel 7, sedangkan data penyerapan tenaga kerja pada tahun 2008/2009 dapat dilihat pada tabel 8.
36 Tabel 7. Rangking Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2007/2008 Berdasarkan Data Depnaker Trans Kriteria
Tinggi (dari 66,668% 100%)
Sedang (dari 33,334%66,667%)
1 2 3 4
Tingkat Pendidikan STM Grafika SPG SLTA Lainnya Perdagangan
1 121 75 245
1 103 61 183
Penyerapan (%) 100 85,124 81,3333 74,6939
5
Perkantoran
167
122
73,0539
6
STM Kimia
44
31
70,4545
7
Keuangan
407
277
68,059
8
STM Geologi Tambang
6
4
66,6667
9
Kesenian & Seni Rupa
81
49
60,4938
10
STM Listrik
392
230
58,6735
11
SM Kerajinan dan Industri
87
47
54,023
12
STM Tekstil
30
15
50
13
STM Lainnya
85
40
47,0588
14
Kesejahteraan Keluarga
183
76
41,5301
15
STM Mesin
1309
503
38,4263
16
STM Sipil
73
28
38,3562
130
45
34,6154
No
17
Rendah (dari 0% 33,333%)
SPMA Pertanian
Terdaftar Penempatan
18
STM Pelayaran
6
2
33,3333
19
STM T. Informasi
17
5
29,4118
20
Sekolah Analisis Kimia
2
0
0
21 22
SM Farmasi Kesehatan
5 8
0 0
0 0
37 Data pada tabel 7 dapat dilukiskan dalam diagram lingkaran seperti pada gambar 6 berikut :
Gambar 6. Diagram Lingkaran Prosentase Keterserapan Tenaga Kerja Berdasarkan Data Depnaker Trans Tahun 2007/2008
Tabel 8. Rangking Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2008/2009 Berdasarkan Data Depnaker Trans
Kriteria
No 1 2 3 4
Tinggi ( dari 66,668% 100% )
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tingkat Pendidikan STM Tekstil STM T. Informasi Keuangan STM Mesin STM Listrik STM Lainnya STM Sipil Perkantoran SPG SM Kerajinan dan Industri Perdagangan SLTA Lainnya SPMA Pertanian
Terdaftar Penempatan
Penyerapan (%)
2
2
100
1 2414 1224
1 2398 1212
100 99.337 99.02
232 340 72 735 36
227 331 69 698 32
97.845 97.353 95.833 94.966 88.889
23 417 75
20 360 61
86.957 86.331 81.333
32
26
81.25
38
Lanjutan Tabel 8 Kriteria
No
Sedang ( dari 33,334% - 66,667% ) Rendah ( dari 0% s/d 33,333% )
14
Rendah ( dari 0% s/d 33,333% )
19 20
15 16 17 18
21 22
Tingkat Pendidikan Kesenian & Seni Rupa Kesejahteraan Keluarga Kesehatan
Terdaftar Penempatan
STM Grafika STM Kimia STM Geologi Tambang STM Pelayaran Sekolah Analisis Kimia SM Farmasi
Penyerapan (%)
81
49
60.494
183 8
76 0
41.53 0
0 0
0 0
-
0 0
0 0
-
0 0
0 0
-
2. Dunia Usaha dan Industri di Bantul Tabel 9. Daftar Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul (Sumber Internet) NO 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BIDANG PERUSAHAAN Kerajinan Agrobisnis Lain-lain Industri Kesehatan Keuangan Jasa Mulimedia dan Jaringan Properti Jasa Tata Rias dan buasana Jasa Entertainment Wisata Jasa Otomotif Jasa Elektronika Jasa Komputer Jasa Biro Jasa Jasa Sipil dan Bangunan
JUMLAH 115 33 30 19 17 7 6 5 4 4 2 2 2 2 2 2
KETERANGAN
39 Lanjutan Tabel 9 NO 17 18 19 20 21 22
BIDANG PERUSAHAAN Jasa Pertanian Jasa Permesinan Jasa Perkayuan Jasa Kelistrikan Jasa Boga Jasa Perlengkapan Pesta
JUMLAH 1 1 1 1 1 1
KETERANGAN
Dari data pada tabel 9 di atas dihasilkan persentase bidang industri yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul dalam bentuk diagram lingkaran seperti yang terdapat pada gambar 7.
Gambar 7. Diagram Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul Berdasarkan Sumber dari Internet.
40 Tabel 10. Daftar Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul (Sumber BPS DIY tahun 1995) No
1 2 3 4 5 6 7 8
Jenis Industri Industri Pengolahan Tekstil, Pakaian Jadi, Dan Kulit Industri Pengolahan Makanan, Minuman, Dan Tembakau Industri Pengolahan Kayu, Bambu, Rotan, Dan Rumput – Rumputan Industri Pengolahan Barang Galian Bukan Logam Industri Pengolahan Barang Lainnya Industri Pengolahan Barang Dari Logam Industri Pengolahan Kertas, Percetakan, Dan Penerbitan Industri Pengolahan Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet, Dan Plastik
Jumlah
20 15 7 4 4 3 1 1
Gambar 8. Diagram Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul Berdasarkan Sumber BPS DIY Tahun 1995.
41 B. Pembahasan Menurut data dari Dinas Pendidikan dilihat dari penyerapan lulusan SMK pada tahun 2007, 27 dari 38 program keahlian rerata penyerapan lulusannya pada katagori tinggi, sedangkan pada tahun 2008 penyerapan lulusan dari 38 SMK hanya 11 program keahlian yang berada pada katagori tinggi. Ada 9 program keahlian yang penyerapan lulusannya masuk pada katagori tinggi baik pada tahun 2007 maupun tahun 2008. Data penyerapan tenaga kerja dari BPS tidak sepenuhnya sesuai dengan program keahlian yang ada di SMK di Bantul. Hal ini kemungkinan pencari kerja yang mendaftar di Depnaker tidak
hanya
dari lulusan SMK di Bantul. Demikian juga tidak semua lulusan SMK mendaftar sebagai pencari kerja di Depnaker Bantul. DU/DI di Bantul paling banyak adalah bidang kerajinan, kemudian bidang makanan, bidang agrobisnis, Oleh karena itu program keahlian di SMK yang sesuai dengan DU/DI di Bantul adalah Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Tekstil, Budidaya Tanaman Perkebunan, Budidaya Tanaman Sayuran, Budidaya Tanaman Hias, Tata Boga dan Tata Busana. Jumlah program keahlian SMK di Bantul sebanyak 38, DU/DI di Bantul sudah mencakup seluruh program keahlian di SMK. Namun demikian DU/DI yang paling banyak adalah dalam bidang kerajinan, makanan, dan agrobisnis. Sedangkan jumlah SMK yang menyelenggarakan program keahlian yang sesuai dengan bidang ini adalah : 19 sekolah dari 36 SMK di Bantul, paling banyak program keahlian tata busana yang delenggarakan oleh 5 SMK.
BAB V KESIMPULAN A. Kesimpulan 1. Bidang keahlian SMK yang dibutuhkan industri di Kabupaten Bantul masa datang adalah Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Tekstil, Budidaya Tanaman Perkebunan, Budidaya Tanaman Sayuran, Budidaya Tanaman Hias, Tata Boga dan Tata Busana. 2. Dari 38 Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul, didapat 27 Program Keahlian penyerapan lulusan pada tahun 2007/2008 termasuk dalam katagori tinggi, sedangkan untuk tahun 2008/2009 didapat 11 Program Keahlian
yang penyerapannya dalam
katagori tinggi. 3. Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul didapat 9 Program Keahlian yang menjadi trend penyerapan tenaga kerja untuk indu stri di Kabupaten Bantul, meliputi Program Keahlian Tata Kecantikan, Broadcast, Budidaya Tanaman, THP Perikanan, Seni Musik, Nautika Perikanan Laut, Tata Busana, Teknik Informatika, dan Akomodasi Perhotelan. B. Rekomendasi 1. Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat kebijakan pengembangan SMK terutama berkaitan dengan pembukaan program - program baru ataupun pendirian SMK kecil dalam hal penentuan program keahlian, agar sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada.
42
43 2. Perlu adanya data tentang penyerapan lulusan serta tempat bekerja. 3. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kompetensi lulusan pada waktu bekerja di DU/DI.
44 DAFTAR PUSTAKA
Calhoun, C.C and Finch, AV (1976). Vocational Educational: Conccept and Operation. Belmont California: Woodsward Publiching Company. Dikmenjur. (2001). Standar Kompetensi Model RMCS. Depdiknas Jakarta. Keterampilan Menjelang 2020 (1997),? Untuk Era Global. --------------- 2008. Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Daftar Nama dan Program Keahlian
yang
dimiliki
SMK
Negeri
dan
Swasta
seKabupaten Bantul --------------- 2009. Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Daftar Nama dan Program Keahlian
yang
dimiliki
SMK
Negeri
dan
Swasta
seKabupaten Bantul Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2008). Berita Pasar Verja Propinsi DIY Tahun 2008. Yogyakarta : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DIY Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
(2008).
Lembar
Informasi
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Propinsi DIY. Yogyakarta : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DIY Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2007). Berita Pasar Verja Propinsi DIY Tahun 2007. Yogyakarta : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DIY
45
Lampiran 1 DAFTAR NAMA SEKOLAH DAN PROGRAM KEAHLIAN YANG DIMILIKI SMKNEGERI DAN SWASTA se KABUPATEN BANTUL NO PROGRAM KEAHLIAN NAMA SEKOLAH JUMLAH KET 1 Akuntansi SMK Negeri 1 Bantul 8 SMK Putratama Bantul SMK Tamansiswa Imogiri SMK Binawiyata Srandakan SMK Muh. Kretek SMK Budhi Dharma Piyungan SMK Santo Paulus Sedayu SMK 17 Bantul 2
Sek/Adm.Perkantoran
SMK Negeri 1 Bantul SMK Muh. 2 Bantul SMK 17 Bantul
3
3
Penjualan
SMK Negeri 1 Bantul SMK Muh.2 Bantul SMK Putratama Bantul SMK Binawiyata Srandakan SMK Budhi Dharma Piyungan
5
4
Multimedia
SMK Negeri 1 Bantul SMK Negeri 2 Sewon SMK Muh. Bambanglipuro SMK Pembangunan Dlingo
4
5
Teknik Komputer Jaringan
SMK Negeri 1 Bantul SMK Negeri 1 Sedayu SMK Negeri 1 Pundong SMK Cokroaminoto Pandak
4
6
Akomodasi Perhotelan
SMK Negeri 1 Sewon
1
7
Tata Boga/Restoran
SMK N 1 Sewon SMK IT Al Furqon
2
8
Teknik Kecantikan Kulit
SMK Negeri 1 Sewon
1
9
Teknik Kecantikan Rambut
SMK Negeri 1 Sewon
1
10
Tata Busana
SMK Negeri 1 Sewon SMK Negri 1 Pandak SMK Muh. 1 Imogiri SMK Ma’arif 2 Piyungan
7
46
SMK Ma’arif 1 Kretek SMK Tri Praja Bakti SMK Pelita Buana 11
Kriya Tekstil
SMK N 2 Sewon
1
12
Seni Tari
SMK Negeri 1 Kasihan
1
13
Seni Karawitan
SMK Negeri 1 Kasihan
1
14
Seni Teater
SMK Negeri 1 Kasihan
1
15
Seni Pedalangan
SMK Negeri 1 Kasihan
1
16
Seni Musik
SMK Negeri 2 Kasihan
1
17
Seni Rupa
SMK Negeri 3 Kasihan
1
18
Kriya Keramik
SMK Negeri 3 Kasihan
1
19
Kriya Kayu
SMK Negeri 3 Kasihan SMK Negeri 1 Dlingo
1
20
Teknik Instalasi Listrik
SMK Negeri 1 Sedayu SMK Negeri 1 Pleret SMK Ma’arif 1 Piyungan
3
21
Teknik Listrik Pemakaian
SMK Negeri 1 Sedayu SMK Negeri 1 Pundong SMK Negeri 1 Pleret SMK Cokroaminoto Pandak
4
22
Teknik Las
SMK Negeri 1 Sedayu SMK Negeri 1 Pundong
2
23
Teknik Mekanik Otomotif
SMK Negeri 1 Sedayu SMK Muh. 1 Bantul SMK Muh. Bambanglipuro SMK Muh. 1 Imogiri SMK Muh. Piyungan SMK Ma’arif 1 Kretek
6
SMK N 1 Sedayu SMK Negeri 1 Pajangan SMK Negeri 1 Pajangan SMK Muh. 1 Bantul
2
24 25
T. Perencn Gb. Bangunan RPL
3
47
SMK Muh. Bambanglipuro 26
Budidaya Tanaman
SMK Negeri 1 Pandak SMK YIPK Banguntapan
2
27
Budidaya Ternak
SMK Negeri 1 Pandak
1
28
THP
SMK Negeri 1 Pandak
1
29
NPL
SMK Negeri 1 Sanden
1
30
TPH Perikanan
SMK Negeri 1 Sanden
1
31
Teknik Audio Video
SMK Negeri 1 Dlingo SMK Muh. 1 Bantul SMK Ma’arif 1 Piyungan
3
32
Teknik Mesin Perkakas
SMK Muh. 1 Bantul
1
33
T. Penyiaran Radio/TV
SMK Putratama Bantul
1
34
Pekerjaan Sosial
SMK Nasional Bantul SMK Darma Bhakti Sedayu
2
35
Usaha Jasa Pariwisata
SMK Tri Praja Bhakti
1
