RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT RUMAH SWADAYA TAHUN ANGGARAN

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT RUMAH SWADAYA TAHUN ANGGARAN 2015-2019

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015 – 2019 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Direktorat Rumah Swadaya merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 2015 – 2019 yang diharapkan menjadi kerangka acuan dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran serta kegiatan tahunan bidang perumahan swadaya. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama melaksanakan dan mewujudkan perencanaan penyediaan perumahan yang akuntabel dan handal.

Jakarta,

2015

Direktur Rumah Swadaya

Ir. Hardi Simamora, MPL

_____________ _

Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................................ ii DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................... iii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang .............................................................................................................. 1 1.2. Kondisi Pembangunan Rumah Swadaya ......................................................................... 1 1.3. Potensi dan Permasalahan ............................................................................................. 6 1.3.1. Potensi ................................................................................................................ 6 1.3.2. Permasalahan dan Tantangan .............................................................................. 8 BAB II PROGRAM, KEGIATAN, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ............................................ 11 2.1. Program Pengembangan Perumahan ............................................................................. 11 2.2. Kegiatan ........................................................................................................................ 11 2.3. Tujuan .......................................................................................................................... 12 2.4. Sasaran Strategis ........................................................................................................... 12 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ................................................................................... 14 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi .......................................................................................... 14 3.2. Program dan Kegiatan ................................................................................................... 15 3.3. Kerangka Regulasi ......................................................................................................... 17 3.4. Kerangka Kelembagaan ................................................................................................. 18 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ............................................................. 22 4.1. Target Kinerja ................................................................................................................ 22 4.2. Kerangka Pendanaan ..................................................................................................... 22 BAB V PENUTUP ...................................................................................................................... 24


ii

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Per September .............................. 4 Tabel I.2 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Rumah Swadaya ........................................ 6 Tabel I.3 Uraian Permasalahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam Menempati Rumah Layak Huni ....................................................................................... 8 Tabel II.1 Sasaran Penunjang dan Uraian Kegiatan Direktorat Rumah Swadaya ......................... 13 Tabel III.1 Program Pengembangan Perumahan Sesuai RPJM ................................................... 16 Tabel III.2 Kegiatan Pemberdayaan Perumahan Swadaya Sesuai RPJM ..................................... 17 Tabel IV.1 Kerangka Pendanaan Direktorat Rumah Swadaya Tahun 2015-2019 ......................... 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Struktur Organisasi Direktorat Rumah Swadaya ..................................................... 21


iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

PERATURAN TENTANG HAK WARGA NEGARA BERTEMPAT TINGGAL 1. UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan 2. UU No 1 Tahun 2011 Pasal 50 ayat (1) : Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah 3. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 40: Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya (UU No 1 Tahun 2011). Rumah menjadi kebutuhan dasar setiap individu manusia untuk melanjutkan kehidupannya. Fungsi utama rumah adalah sebagai tempat tinggal atau hunian. Selain memiliki fungsi tersebut, rumah juga memiliki peran utama sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan penyiapan generasi

muda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa rumah memiliki peranan strategis dalam proses pembentukan watak serta kepribadian bangsa untuk masa depan. Perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat dipandang hanya sebagai produk bagi terlaksananya pembangunan, namun juga harus dipandang sebagai proses manusia untuk bermukim dalam menciptakan ruang kehidupan untuk bermasyarakat, menampakkan jati diri dan membentuk suatu peradaban. 1.2

Kondisi Pembangunan Perumahan Swadaya

Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat (UU No. 1 Tahun 2011)

Setiap negara memiliki kewajiban untuk mengakui hak setiap warga negara atas standar hidup yang layak yaitu meliputi kecukupan atas makanan, pakaian dan perumahan serta


senantiasa

meningkatkan

perbaikan

kondisi 1

penghidupan secara terus-menerus. Namun data menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 3,4 juta rumah tangga di Indonesia yang belum menempati rumah yang layak huni (sumber : Kemenpera, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia yang diwakili oleh pemerintah dan pemangku kepentingan ternyata belum berhasil memenuhi hak warga negara terhadap kebutuhan perumahan. Kondisi ini menjadi isu utama sejak beberapa dekade terakhir terkait pembangunan perumahan. Penyediaan perumahan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain pemerintah, swasta (pengembang) dan masyarakat secara swadaya. Dari berbagai analisa yang dilakukan pasokan dari Pengembang sekitar rata-rata 80.000 sampai dengan 100.000 unit per tahun. Kondisi ini diperkirakan sebanding dengan 15-20 % dari kebutuhan. Dengan demikian sisanya sekitar 80-85 % kebutuhan rumah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat (Opini, 2 Desember 2010). UN-Habitat menunjukkan bahwa sekitar 70 persen investasi perumahan di negara-negara berkembang dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam bentuk rumah tumbuh (progressive housing/incremental shelter). Bahkan di Indonesia jumlahnya mencapai 90-95 persen (UN-Habitat, 2005). Hal ini menunjukkan peran masyarakat sendiri dalam pemenuhan rumah tidak dapat diabaikan. Keterlibatan masyarakat ini yang kemudian diberi label rumah swadaya, secara sederhana diartikan sebagai upaya masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memenuhi kebutuhannya terhadap rumah Pembangunan rumah secara swadaya dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, dari yang berpenghasilan tinggi sampai dengan yang berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, masyarakat mencoba memenuhi kebutuhan akan perumahan tersebut dengan berbagai cara. Pada umumnya masyarakat berpenghasilan menengah ke atas mampu menggunakan berbagai sumberdaya untuk mendapat akses ke pembiayaan, tanah, jasa konsultan/kontraktor, perijinan, dan informasi tentang pasar perumahan sehingga kualitas rumah yang dibangun tergolong baik. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan pembangunan perumahan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019

2

rendah. Minimnya akses informasi (dokumen perencanaan, tata cara perijinan, informasi tentang kualitas bangunan), sulitnya mengakses pembiayaan. Hal tersebut menyebabkan pembangunan rumah swadaya tidak memperhatikan tata ruang dan rendahnya kualitas bangunan rumah yang dibangun. Permasalahan tersebut tentu saja berdampak pada lingkungan permukiman. Golongan masyarakat tersebut ketika membangun rumahnya hanya berorientasi pada kapling atau petak tanah yang dia miliki. Masalah yang menyangkut bangunan rumahnya maupun kebutuhan utilitas rumah tangganya semua diselesaikan dengan berorientasi pada sebidang tanah miliknya. Konsep pembangunan yang ada dibenaknya benar-benar hanya pembangunan rumah, bukan perumahan apalagi lingkungan permukiman. Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung memilih untuk membangun rumahnya secara swadaya karena pengadaan dan pembangunan rumah secara swadaya dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah dari perumahan yang disediakan oleh sektor formal sehingga pembangunannya dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, serta dapat memilih sendiri bahan bangunan dan mekanisme pembangunan rumahnya yang dikehendaki. Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan rumah bukanlah hal yang mudah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tingginya harga lahan, bahan bangunan serta mahalnya biaya perijinan untuk mendirikan rumah menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum dapat mengadakan rumahnya secara swadaya dengan baik. Masyarakat mengalami banyak kendala dan keterbatasan, baik dalam hal sosial, teknologi, maupun ekonomi yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan rumahnya tersebut. Hal ini menuntut pemerintah untuk melakukan reorientasi kebijakan pembangunannya dan melakukan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemampuan (capacity building) dari semua pelaku-pelaku kunci yang berkepentingan (stakedolders). Bagi masyarakat yang miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah yang dibangun secara swadaya cenderung dibangun secara informal dan tidak terorganisir, artinya tanpa mekanisme perencanaan dan perijinan sehingga tidak ada Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019

3

pengendalian terhadap tata bangunan, kualitas bangunan, kehandalan bangunan, dan kesesuaian dengan rencana kota. Perumahan swadaya tersebut tumbuh secara spontan dan irregular (tidak beraturan). Lokasi perumahan swadaya pun banyak yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang atau di daerah yang rawan bencana, serta tidak mempunyai legalitas hak atas tanah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (UU No. 1 Tahun 2011). Berdasarkan data BPS bulan September 2014, jumlah penduduk miskin mencapai ± 27,7 juta jiwa atau sekitar 10,96 % dari seluruh penduduk Indonesia. Prosentase penduduk miskin di atas 20% terdapat di provinsi Papua, dan Papua Barat. Berikut Sebaran penduduk miskin di Indonesia menurut Provinsi : Tabel I.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Per September 2014 JUMLAH PENDUDUK MISKIN

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

(000)

(%)

PROPINSI KOTA

DESA

KOTA+DESA

KOTA

DESA

KOTA+DESA

Aceh

158.04

679.38

837.42

11.36

19.19

16.98

Sumatera Utara

667.47

693.13

1360.60

9.81

9.89

9.85

Sumatera Barat

108.53

246.21

354.74

5.41

7.84

6.89

Riau

159.53

338.75

498.28

6.53

8.93

7.99

Jambi

109.07

172.68

281.75

10.67

7.39

8.39

Sumatera Selatan

370.86

714.94

1085.80

12.96

13.99

13.62

Bengkulu

99.59

216.91

316.50

17.19

17.04

17.09

Lampung

224.21

919.73

1143.93

10.68

15.46

14.21

Belitung

20.27

46.96

67.23

3.04

6.84

4.97

Kepulauan Riau

91.27

32.90

124.17

5.61

10.54

6.40

DKI Jakarta

412.79

0.00

412.79

4.09

0.00

4.09

Jawa Barat

2554.06

1684.90

4238.96

8.32

10.88

9.18

Jawa Tengah

1771.53

2790.29

4561.83

11.50

15.35

13.58

Kepulauan Bangka

DI Yogyakarta

324.43

208.15

532.59

13.36

16.88

14.55

Jawa Timur

1531.89

3216.53

4748.42

8.30

15.92

12.28

Banten

381.18

268.01

649.19

4.74

7.18

5.51

Bali

109.20

86.76

195.95

4.35

5.39

4.76

Nusa Tenggara Barat

385.31

431.31

816.62

19.17

15.52

17.05

Nusa Tenggara Timur

105.70

886.18

991.88

10.68

21.78

19.60


4

JUMLAH PENDUDUK MISKIN

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

(000)

(%)

PROPINSI KOTA

DESA

KOTA+DESA

KOTA

DESA

KOTA+DESA

Kalimantan Barat

78.53

303.38

381.92

5.47

9.20

8.07

Kalimantan Tengah

39.45

109.37

148.83

4.75

6.74

6.07

Kalimantan Selatan

61.21

128.28

189.50

3.68

5.64

4.81

Kalimantan Timur

98.48

154.20

252.68

3.98

10.06

6.31

Sulawesi Utara

60.08

137.48

197.56

5.57

10.47

8.26

Sulawesi Tengah

71.65

315.41

387.06

10.35

14.66

13.61

Sulawesi Selatan

154.40

651.95

806.35

4.93

12.25

9.54

Sulawesi Tenggara

45.79

268.30

314.09

6.62

15.17

12.77

Gorontalo

23.88

171.22

195.10

6.24

23.21

17.41

Sulawesi Barat

29.87

124.82

154.69

9.99

12.67

12.05

Maluku

47.58

259.44

307.02

7.35

25.49

18.44

Maluku Utara

11.17

73.62

84.79

3.58

8.85

7.41

Papua Barat

14.06

211.40

225.46

5.52

35.01

26.26

Papua

35.61

828.50

864.11

4.46

35.87

27.80

10356.69

17371.09

27727.78

8.16

13.76

10.96

INDONESIA

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Badan Pusat Statistik menyebutkan ada 14 (empat belas) kriteria kemiskinan dimana 7 (tujuh) diantaranya terkait dengan kondisi rumah, adapun kriteria rumah tangga miskin yang terkait rumah adalah: 1. Ruangan kurang dari 9 m2 per orang; 2. Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah; 3. Dinding terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah; 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar; 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik 6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan; 7. Atap tempat tinggal terluas adalah genteng/ seng/ asbes dengan kondirsi jelek/

kualitas rendah atau ijuk/ rumbia/ lainnya. Berdasarkan hal tersebut intervensi pemerintah diperlukan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui bidang perumahan. Hal tersebut diperkuat dengan UU No 1 tahun 2011 dimana masyarakat berpenghasilan rendah dikategorikan sebagai masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019

5

dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli, persyaratan perbankan seringkali mempersulit masyarakat untuk memperoleh pinjaman. Selain persyaratan gaji tetap, diperlukan jaminan majikan dan jaminan (collateral) berupa tanah bersertifikat. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani dalam bidang perumahan swadaya. 1. 3

Potensi dan Permasalahan

1.3.1 Potensi Potensi dalam pembangunan perumahan swadaya terdiri dari kekuatan dan peluang yang dijabarkan dalam tabel berikut: Tabel I.2 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Rumah Swadaya Kekuatan dasar hukum

Potensi Regulasi & Kebijakan

Berikut adalah beberapa dasar hukum penyelenggaraan perumahan swadaya 1. UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan 2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40: 3. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak 4. UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 50 ayat (1) : Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah Pasal 54 ayat (3) : Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: (a) subsidi perolehan rumah, (b) stimulan rumah swadaya, (c) insentif perpajakan, (d) perizinan, (e) asuransi dan penjaminan, (f) penyediaan tanah, (g) sertifikasi tanah; dan/atau (h) prasarana, sarana dan utilitas umum. Disamping beberapa dasar hukum di atas, terdapat beberapa peraturan yang mendukung penyelenggaraan perumahan swadaya. Peraturan tersebut diantaranya; 1. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah 2. PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (perumahan sebagai urusan wajib daerah) 3. Perpres No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam penyelenggaraan perumahan swadaya dalam 5 tahun ke depan, Perumahan swadaya masuk dalam arahan dari RPJMN 2015 - 2019 dengan konsep pemberdayaan dalam rangka peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas rumah yang layak huni dan terjangkau. Hingga 2015 telah tersusun berbagai kebijakan/regulasi:


6

1.

Potensi yang ada di masyarakat

Potensi Kemitraan

Peraturan Menteri PUPR Nomor 39/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Permenpera Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; 2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 06 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; 3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 05 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Pra dan Paska Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Memebangun Rumah Swadaya; 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 04 Tahun 2011 tentang Tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus Bidang perumahan dan kawasan permukiman (akses masyarakat terhadap PSU); 6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 03 Tahun 2010, Tentang Pelimpahan sebagian urusan kementerian perumahan rakyat Tahun 2010 melalui dekonsentrasi; 7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 04 Tahun 2010, Tentang Pedoman pelaksanaan dekonsentrasi lingkup Kementerian perumahan rakyat tahun 2010; 8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 01 Tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan dan 9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 05 Tahun 2009 tentang Pedoman pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri perumahan dan permukiman (pnpm mandiri perkim) 10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat; 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya; 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman; 13. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 08 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Lembaga Keuangan Non Bank; 14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 26 Tahun 2006 Tentang Dukungan penjaminan kredit/pembiayaan untuk Pembangunan/ perbaikan perumahan swadaya melalui kredit pembiayaan mikro; 15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 08 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Lembaga Keuangan Non Bank. 80% pembangunan perumahan di Indonesia dilakukan secara swadaya dengan memanfaatkan potensi yang bersumber pada masyarakat seperti budaya gotong royong, kepemilikan tanah MBR, kearifan lokal masyarakat, dana masyarakat, serta sumber daya material lokal Potensi kemitraan diantaranya Kerja sama dengan K/L lain, organisasi dalam negeri maupun luar negeri, negara donor, dunia usaha, institusi penelitian


7

dan pengembangan, serta Pengembangan penelitian oleh lembaga penelitian/perguruan tinggi terkait perumahan.

1.3.2 Permasalahan dan Tantangan Masyarakat berpenghasilan rendah mempunyai banyak keterbatasan dalam memiliki atau menempati rumah layak huni antara lain disebabkan oleh keterbatasan penghasilan dan keterbatasan kemampuan dalam mengorganisasikan diri untuk pembangunan atau peningkatan kualitas perumahan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan beberapa hambatan dalam pembangunan rumah secara swadaya, yaitu: 1) Kapasitas Kelembagaan yang belum memadai 2) Pembiayaan alternatif 3) Keterbatasan pada akses sumber daya 4) Lemahnya pendampingan masyarakat 5) Fasilitasi masih terbatas Secara lengkap hambatan MBR dalam pembangunan rumah secara swadaya sebagaimana tabel berikut: Tabel I.3 Uraian Permasalahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam Menempati Rumah Layak Huni PERMASALAHAN Kapasitas Kelembagaan

URAIAN PERMASALAHAN 1) Belum seluruh Pemerintah Daerah melaksanakan urusan wajib bidang perumahan seperti yang tertuang dalam PP No 38 tahun 2007 dan UU Nomor 23 Tahun 2014; 2) Masih lemahnya sistem kelembagaan di bidang perumahan dan permukiman; 3) Terjadinya perubahan kebijakan umum dan organisasi di daerah yang mempengaruhi penyelenggaraan bidang perumahan (rotasi jabatan, kelembagaan); 4) Masih terdapat ego sektoral dalam menangani masalah perumahan terkait penanggulangan kemiskinan; 5) Penanganan lingkungan perumahan kumuh masih bersifat parsial dan belum jadi prioritas Pemda; dan


8

6) Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip Good Governance. Pembiayaan

1) Masih

terbatasnya

alokasi

anggaran

pembangunan

alternatif atau

perumahan swadaya di Pemerintah daerah Provinsi,

pendanaan

Kabupaten/Kota dan; 2) Masih terbatasnya akses ke sumber dana alternatif bidang perumahan (CSR, donor, LSM, Perbankan, dll); dan 3) Belum adanya kelompok keuangan mikro swadaya.

Keterbatasan

1) Belum tersedianya layanan/informasi bidang perumahan bagi

akses terhadap

masyarakat di tingkat daerah (kesesuaian peruntukan,

sumber daya

ketentuan layak huni, dokume perencanaan, dll);

 Informasi

2) Belum adanya self help housing centre yang berfungsi sebagai

(perijinan,

tempat informasi terkait perijinan, dokumen perencanaan, tata

dokumen

cara pembangunan rumah layak huni, bahan bangunan, dan

perencanaan)

teknologi;

 Bahan bangunan  Teknologi

3) Kurangnya sosialisasi dan tindak lanjut terhadap regulasi dan kebijakan yang telah dimiliki oleh Direktorat Rumah Swadaya sebelumnya, serta tingkat pemahaman SDM yang masih kurang terhadap regulasi dan kebijakan; dan 4) Keterbatasan akses bahan bangunan PSU dan belum tersedianya bahan bangunan alteratif yang berkualitas.

Pendampingan

1) Belum adanya sertifikasi untuk Fasilitator; dan

Masyarakat

2) Belum adanya jumlah pasti

Fasilitator yang sudah

terserftifikasi. Fasilitasi masih terbatas

1) Anggaran pemerintah pusat untuk memfasilitasi pembangunan rumah swadaya masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan 2) Alokasi anggaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di bidang perumahan swadaya masih relatif kecil

Sesuai

dengan

Renstra

Direktorat

Jenderal

Penyediaan

Perumahan

tahun 2015 - 2019, pemenuhan penyediaan perumahan diarahkan pada penyelesaian jumlah backlog sebesar 7,6 juta unit rumah berdasarkan konsep penghunian. Kondisi tersebut masih ditambah dengan adanya 3,4 juta unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019

9

yang perlu untuk ditingkatkan kualitas rumahnya beserta akses terhadap prasarana dan sarana utilitas perumahan. Terkait dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Rumah Swadaya mempunyai tugas untuk menangani backlog 250.000 unit rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 1.500.000 unit rumah yang harus ditangani selama kurun waktu 2015-2019.


10

BAB II PROGRAM, KEGIATAN, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1

Program Pengembangan Perumahan

“Rumah layak huni adalah

rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya” (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 22 tahun 2008 tentang SPM)

Untuk mewujudkan dan mendukung visi Direktorat Jenderal

Penyediaan

Perumahan,

yaitu:

“Setiap

Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak huni” maka arah kebijakan Direktorat Rumah Swadaya Tahun 2015-2019 tergambar pada Program Pengembangan Perumahan. Terlaksananya

Program

Pengembangan

Perumahan

diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya keswadayaan masyarakat baik masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai penerima manfaat akhir serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan proses pembangunan perumahan swadaya dimana Direktorat Rumah Swadaya berperan sebagai enabler, melakukan regulasi, dan memberikan fasilitasi. 2.2

Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan Program Direktorat Rumah Swadaya perlu dijabarkan kedalam Kegiatan Pemberdayaan Perumahan Swadaya yaitu: a) Meningkatnya keswadayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi. b) Meningkatnya jumlah rumah yang terfasilitasi melalui program pembangunan baru maupun Peningkatan Kualitas secara swadaya.


11

2.3

Tujuan

Tujuan Direktorat Rumah Swadaya merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir perode perencanaan. Tujuan Direktorat Rumah Swadaya secara umum adalah menurunkan angka kekurangan rumah (backlog) sebesar 250.000 unit dan mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 1.500.000 unit yang harus ditangani selama kurun waktu tahun 2015-2019. Lebih lanjut tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut: a) Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan, termasuk dukungan kebijakan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. b) Menyelenggarakan penyediaan perumahan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak, melalui fasilitasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah layak huni, yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. c) Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan. 2.4.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Direktorat Rumah Swadaya sebagai penjabaran dari tujuan adalah: 1. Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data dan informasi serta evaluasi kinerja pengembangan perumahan; 2. Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan

rumah/hunian

yang

layak

bagi

1.750.000

masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi. Untuk mencapai dua sasaran strategis tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rumah Swadaya sebagai berikut: Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019

12

Tabel II.1 Sasaran Penunjang dan Uraian Kegiatan Direktorat Rumah Swadaya No

Sasaran Penunjang

1

Menyusun rencana teknik dan standarisasi di bidang penyelenggaraan rumah swadaya

2

3

4

5

Uraian Kegiatan

1. Menyiapkan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya 2. Menyiapkan penyusunan standarisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya Menyiapkan fasilitasi 1. Menyiapkan fasilitasi pendataan backlog rumah pendataan dan verifikasi data swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni backlog rumah swadaya dan dibidang penyelenggaraan bantuan rumah Rumah Tidak Layak Huni di swadaya 2. Menyiapkan verifikasi data backlog rumah bidang rumah swadaya. swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya Menyiapkan fasilitasi 1. Menyiapkan fasilitasi pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat hasil pendataan backlog rumah dan fasilitasi kemitraan di swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni.. bidang penyelenggaraan 2. Menyiapkan fasilitasi akses kemitraan untuk bantuan rumah swadaya. mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan rumah swadaya Menetapkan Penerima 1. Menyiapkan penerima bantuan dalam Bantuan dan pendampingan pelaksanaan bantuan stimulan di bidang dalam pelaksanaan bantuan penyelenggaraan rumah swadaya stimulan di bidang 2. Mendampingi dalam pelaksanaan bantuan penyelenggaraan rumah stimulan di bidang penyelenggaraan rumah swadaya. swadaya Meningkatkan pemantauan 1. Menyiapkan pemantauan pelaksanaan dan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang pemanfaatan bantuan di penyelenggaraan bantuan rumah swadaya bidang penyelenggaraan 2. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan rumah swadaya pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan dibidang penyelenggaraan rumah swadaya


13

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam RPJMN Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2015-2019, Direktorat Rumah Swadaya merencanakan program penurunan angka backlog dalam bentuk kegiatan Pembangunan Baru sebanyak 250.000 unit dan program penurunan RTLH sebanyak 1.500.000 unit melalui Peningkatan Kualitas. Strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian target tersebut adalah: a. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. b. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider: 1) Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan perumahan, baik di pusat maupun daerah; 2) Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR; 3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni;


14

4) Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). 5) Dalam hal melakukan pendataan RTLH, Direktorat Rumah Swadaya berupaya: a) Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan yang terpadu melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir. b) Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan pendataan RTLH oleh masing-masing SKPD. 6) Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan Rumah Tidak Layak Huni, serta peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni, Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan, dan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru, kampung deret dan peningkatan kualitas rumah. 3.2 Program dan Kegiatan Untuk mencapai sasaran strategis yang direncanakan dalam Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan mengingat intensitas dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani. Direktorat Rumah Swadaya sebagai salah satu unit kerja eselon II yang bertanggung jawab atas capaian kinerja yang diharapkan dapat mewujudkan keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kulitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak bagi 1.750.000 masyarakat berpenghasilan


15

rendah (MBR) dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi berupa Pembangunan Baru sebanyak 250.000 unit rumah dan Peningkatan Kualitas sebanyak 1.500.000 unit rumah dalam rangka menurunkan angka backlog 7,6 juta unit rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 3,4 juta unit rumah. Berikut ini merupakan target program/kegiatan Direktorat Rumah Swadaya Tahun 2015-2019. Tabel III.1 Program Pengembangan Perumahan Sesuai RPJM PROGRAM/KEGIATAN

2015 -2019

2015

RPJM 2015 - 2019 2017

2016

2018

2019

78.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pemberdayaan Perumahan Swadaya 1. Bantuan Stimulan Pembangunan Baru 250.000 Rumah Swadaya 2. Bantuan Stimulan Peningkatan 1.500.000 Kualitas Rumah Swadaya TOTAL 1.750.000

20.000

22.500

60.000

69.500

50.000

103.500

350.000

496.500

70.000

126.000

410.000

566.000

500.000

578.000

Untuk mencapai target yang maksimum sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN maka diperlukan langkah-langkah untuk menggali potensi pembiayaan rumah swdaya dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah provinsi/ kabupaten kota serta sumber pembiayaan lainnya untuk melakukan program yang serupa

dan

melakukan

pemberdayaan

masyarakat

secara

swadaya

kordinasi/kerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan sehingga dapat melampaui target yang sudah direncanakan dalam RPJMN. Sementara itu, untuk program/kegiatan Pemberdayaan Perumahan Swadaya adalah sebagaimana tertuang dalam tabel III.2 berikut.


16

Tabel III.2 Kegiatan Pemberdayaan Perumahan Swadaya Sesuai RPJM KEGIATAN

Dokumen/ Laporan

TARGET 2015 - 2019 2015

2016

2017

2018

2019

PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA Sasaran Kegiatan Keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi 1. Perencanaan Teknis Pengembangan Perumahan Dokumen 3 3 4 3 4 Swadaya 2. Pembinaan Pendataan Dokumen 3 3 3 3 3 Rumah Swadaya 3. Pembinaan Pemberdayaan MBR dalam Penyediaan Dokumen 3 3 3 3 3 Rumah Swadaya 4. Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perumahan Laporan 3 3 3 3 3 Swadaya 5. Pemantauan dan Evaluasi Laporan Pengembangan Rumah 3 3 3 3 3 Swadaya Laporan 6. Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 TOTAL (Dokumen) TOTAL (Laporan)

3.3

47 90

9 18

9 18

10 18

9 18

10 18

Kerangka Regulasi Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya maka diperlukan suatu penyempurnaan agar pelaksanaan BSPS lebih terstruktur dari mulai tahapan-tahapan permohonan pengajuan smpai dengan pelaporan. Berikut usulan kerangka regulasi terkait pembangunan perumahan swadaya: 1. Regulasi peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan proses penyaluran dana bantuan sosial pada masyarakat berpenghasilan rendah melalui program BSPS. 2. Regulasi terkait standar rumah layak huni berdasarkan tipologi rumah swadaya (fungsi, lokasi, kearifan lokal). 3. Regulasi terkait panduan teknis pendataan perumahan swadaya. 4. Regulasi terkait peningkatan kapasitas dan keswadayaan masyarakat. 5. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019

17

6. Regulasi terkait panduan monitoring dan evaluasi kebijakan perumahan swadaya. 3.4 Kerangka Kelembagaan Kerangka Kelembagaan di Direktorat Rumah Swadaya ini berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: a. Direktorat Rumah Swadaya, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknik dan penyusunan standardisasi, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Rumah Swadaya menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan rencana teknik dan penyusunan standardisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; 2) fasilitasi pendataan dan verifikasi data backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; 3) fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; 4) penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan 6) pelaksanaan tata usaha Direktorat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, Direktorat Rumah Swadaya didukung oleh unit kerja eselon III yang terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi


18

Subdirektorat

Perencanaan

Teknik

dan

Standardisasi

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan rencana teknik dan penyiapan penyusunan standardisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan 2) penyiapan penyusunan standardisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. b. Subdirektorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi Subdirektorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pendataan dan verifikasi data backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;dan 2) penyiapan verifikasi data backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. c. Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan; Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan penyiapan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi : 1) penyiapan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni termasuk penyiapan fasilitasi penyertifikatan hak atas tanah milik calon penerima bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019

19

2) penyiapan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. d. Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan

di

bidang

penyelenggaraan

bantuan

rumah

swadaya.

Dalam

melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan 2) pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di

bidang

penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan 2) penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. f.

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.


20

Gambar III.1 Struktur Organisasi Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019

21

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan bidang perumahan swadaya, Direktorat Rumah Swadaya mempunyai target selama 5 (lima) tahun sebagai berikut: 1. Pelaksanaan kebijakan a. Kebijakan yang terkait perencanaan teknik dan standardisasi perumahan swadaya. b. Kebijakan yang terkait fasilitasi dan verifikasi pendataan backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni. c. Kebijakan yang terkait fasilitasi masyarakat dan kemitraan untuk mendapatkan bantuan di bidang penyelenggaraan perumahan swadaya. d. Kebijakan yang terkait penetapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan perumahan swadaya. e. Kebijakan yang terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan perumahan swadaya. 2. Pelaksanaan kebijakan strategis yang diperuntukkan untuk mengurangi angka backlog dan Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani langsung oleh Pusat. 3. Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya melalui SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu) yang berada pada 33 provinsi. 4.2.

Kerangka Pendanaan Untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan penyediaan perumahan

swadaya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019 dan capaian sasaran strategis Direktorat Rumah Swadaya, dibutuhkan pendanaan sebesar Rp. 34.259.115.000.000;. Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2019

22

Tabel IV.1. Kerangka Pendanaan Direktorat Rumah Swadaya Tahun 2015-2019 TARGET 2015 - 2019 KEGIATAN

Dokumen/ Laporan/Unit

2015

2016

2017

2018

2019

PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA Sasaran Kegiatan Keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi 1. Perencanaan Teknis Pengembangan Dokumen 3 3 4 3 4 Perumahan Swadaya 2. Pembinaan Pendataan Dokumen 3 3 3 3 3 Rumah Swadaya 3. Pembinaan Pemberdayaan MBR dalam Penyediaan Dokumen 3 3 3 3 3 Rumah Swadaya 4. Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Laporan 3 3 3 3 3 Perumahan Swadaya 5. Pemantauan dan Evaluasi Laporan Pengembangan Rumah 3 3 3 3 3 Swadaya Laporan 6. Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 TOTAL (Dokumen) 47 9 9 TOTAL (Laporan) 90 18 18 PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA Sasaran Kegiatan Pembangunan Rumah dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 1. Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Unit 20.000 22.500 Rumah Swadaya 2. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Unit 50.000 103.500 Rumah Swadaya TOTAL (unit) 1.750.000 70.000 126.000 TOTAL (anggaran Rp.juta) 34.259.115 1.515.800 2.729.460


10 18

9 18

10 18

60.000

69.500

78.000

350.000

496.500

500.000

410.000 8.348.147

566.000 10.953.720

578.000 10.711.988

23

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Rumah Swadaya 2015 - 2019 merupakan arahan dasar yang dijabarkan secara operasional oleh masing-masing Sub Direktorat di Lingkungan Direktorat Rumah Swadaya. Penyusunan rencana strategis ini juga diharapkan dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan perumahan dan permukiman secara swadaya di Indonesia. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melalui Direktorat Rumah Swadaya berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat di Indonesia, bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya masyarakat miskin. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman tersebut dilakukan secara swadaya dengan tetap bertumpu pada kekuatan serta partisipasi masyarakat. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, transparan serta akuntabel, maka diharapkan pembangunan perumahan dan permukiman dapat berjalan secara optimal, khususnya pembangunan yang dilakukan secara swadaya masyarakat. Pada akhirnya, pemenuhan hunian yang layak sebagai hak dasar manusia dapat lebih terjamin dan secara langsung dapat mewujudkan visi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Oleh karena itu, Rencana Strategis dari Direktorat Rumah Swadaya 2015 – 2019 tidak bersifat kaku dan terbuka untuk dapat disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap lingkungan strategis yang senantiasa berubah


24

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT RUMAH SWADAYA TAHUN ANGGARAN

Recommend Documents