RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI TAHUN

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI TAHUN 2015-2019

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 2015

KATA PENGANTAR Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2015-2019 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Dokumen perencanaan jangka menengah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, agar upaya pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Berdasarkan tuntutan dinamika kebijakan nasional dan berdasarkan dokumen Renstra Direktorat KSDAE serta dokumen Renstra KLHK, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi 2015-2019 diharapkan mendukung empat sub agenda nasional yaitu ketahanan air, ketahanan energi, pariwisata dan pelestarian sumberdaya alam & lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dari kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Rencana Strategis Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019 menjabarkan strategi pencapaian sasaran kegiatan dan target kinerja kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dengan memperhatikan kondisi pemungkin, tahapan-tahapan, komponen kegiatan baik yang dilaksanakan di pusat maupun di UPT, target lokasi pencapaian kinerja dan verifier yang harus dipenuhi sebagai bukti capaian kinerja. Besar harapan kami bahwa Rencana Strategis Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019 ini dapat dipedomani dalam rancang tindak seluruh aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi lima tahun mendatang. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian, untuk dapat mewujudkan era baru pemanfaatan jasa lingkungan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Bogor, 23 November 2015 Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc NIP. 19631004 199004 1 001

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ..................................................................................

i

Daftar Isi ...........................................................................................

ii

Daftar Tabel ......................................................................................

iii

Daftar Gambar ...................................................................................

vi

Daftar Lampiran .................................................................................

vii

Ringkasan Eksekutif ...........................................................................

viii

I.

PENDAHULUAN .......................................................................

1

A.

Kondisi Umum .................................................................

1

B.

Capaian Pembangunan Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Hingga Tahun 2014...........

7

C.

Potensi dan Permasalahan ................................................

16

II.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ........................

29

III.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................

34

A.

Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ......................................................................

IV.

V.

B.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KSDAE .............

36

C.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemanfataan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi ................

37

D. Kerangka Regulasi ...........................................................

41

E.

44

Kerangka Kelembagaan ...................................................

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .......................

45

A.

Target Kinerja ..................................................................

45

B.

Kerangka Pendanaan ........................................................

67

C.

Partisipasi dan Kerjasama Para Pihak .................................

68

PENUTUP ...............................................................................

70

Daftar Pustaka Lampiran


35

ii

DAFTAR TABEL Tabel

Halaman

Tabel 1

Jumlah Unit dan Luas Kawasan Konservasi .........................

7

Tabel 2

Capaian Pengusahaan Pariwisata Alam Tahun 2010-2014...

9

Tabel 3

Capaian Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air Tahun

11

2010-2014.............................................................................. Tabel 4

Jumlah MoU Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang belum

12

dikonversi menjadi Izin sampai Akhir 2014............................ Tabel 5 Tabel 6

Perkembangan Jumlah PNBP Periode 2008 – 2014 ............ Penyelenggaraan Karbon Hutan (DA-REDD+) di Kawasan

13 15

Konservasi............................................................................... Tabel 7

Perkembangan Jumlah Mitra Bina Cinta Alam (Kader

16

Konservasi (KK), KPA dan KSM/KP ....................................... Tabel 8

Jumlah

Kunjungan

Wisatawan

Manca

Negara

dan

18

Wisatawan Nusantara Tahun 2009-2014 ............................... Tabel 9

Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Indonesia .......................

19

Tabel 10

Potensi distribusi titik panas bumi pada kawasan hutan di

23

Indonesia ................................................................................ Tabel 11

Hubungan Keterkaitan antara Sasaran Strategis KLHK,

37

Sasaran Program KSDAE dan Kegiatan ................................ Tabel 12

Hubungan

Keterkaitan

antara

Agenda/Sub

Agenda

40

Nasional, Sasaran Strategis, Sasaran Program KSDAE, Kegiatan dan IKK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi .............................................................. Tabel 13

IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa

45

Lingkungan Kawasan Konservasi .......................................... Tabel 14

Proyeksi capaian target IKK Jumlah kunjungan wisata ke

46

kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara ........................................................ Tabel 15

Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan IKK

49

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara ................ Tabel 16

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Tahun 2015-2019


iii

49

IKK Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan oservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun........................................................................ Tabel 17

Proyeksi capaian target IKK Jumlah kunjungan wisata ke

50

kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara .............................................................. Tabel 18

Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan IKK

52

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara ....................... Tabel 19

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Tahun 2015-2019

53

IKK Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun ....................................................................... Tabel 20

Proyeksi capaian target IKK Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata

alam

di

kawasan

konservasi

53

bertambah

sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 .......................... Tabel 21

Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah unit usaha pemanfaatan

pariwisata

alam

di kawasan

57

konservasi

bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013” dan waktu pelaksanaan ................................................................. Tabel 22

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah unit usaha pemanfaatan

pariwisata

alam

di kawasan

57

konservasi

bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 ....... Tabel 23

Proyeksi capaian target IKK Jumlah pemanfaatan jasa

58

lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit selama 5 tahun ........................ Tabel 24

Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah pemanfaatan jasa

59

lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit” dan waktu pelaksanaan .......... Tabel 25

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah pemanfaatan

60

jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit .................................................. Tabel 26

Proyeksi capaian target IKK Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit selama 5


iv

60

tahun ...................................................................................... Tabel 27

Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah pemanfaatan

62

energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit” dan waktu pelaksanaan ............................................ Tabel 28

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah pemanfaatan

63

energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit ..................................................................................... Tabel 29

Proyeksi

capaian

target

IKK

Jumlah

Unit

Usaha

63

pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin selama 5 tahun ........ Tabel 30

Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah Unit Usaha

64

pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin” dan waktu pelaksanaan ........................................................................... Tabel 31

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah Unit Usaha

65

pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin ................................. Tabel 32

Proyeksi capaian target IKK Jumlah registrasi atau sertifikasi

66

Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi ............................................................... Tabel 33

Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah registrasi atau

66

sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi” dan waktu pelaksanaan ............. Tabel 34

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi ...............................


v

67

DAFTAR GAMBAR Gambar Gambar 1

Halaman Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Hutan

Konservasi

(PJLHK)

3

(Sumber:

Lampiran Permen LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015) .... Gambar 2

Komposisi Pegawai Direktorat PJLHK

berdasarkan

4

tingkat pendidikan sampai Akhir 2014............................... Gambar 3

Sustainable Development Trilogy .....................................

5

Gambar 4

Emisi dari berbagai sektor (Sumber: IPCC Fourth

25

Assessment Report, 2007) ............................................... Gambar 5

Pemetaan

Kekuatan,

Kelemahan,

Peluang

dan

27

Ancaman .......................................................................... Gambar 6

Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2015-2019 ...........

30

Gambar 7

Sembilan Agenda Prioritas Nasional 2015-2019 .............

31

Gambar 8

Tujuan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

32

2015-2019 ........................................................................ Gambar 9

Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ........................................................................


vi

33

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran Lampiran 1

Halaman Target Lokasi Pelaksanaan IKK Jumlah Kunjungan

72

Wisata ke Kawasan oservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun ..............

Lampiran 2

Target Lokasi Pelaksanaan IKK Jumlah Kunjungan

73

Wisata ke Kawasan oservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun ....................

Lampiran 3

Target Lokasi Pelaksanaan IKK Jumlah unit usaha

74

pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 ..

Lampiran 4

Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah pemanfaatan jasa

lingkungan

air

yang

beroperasi

di

75

kawasan

konservasi bertambah sebanyak 25 unit”..........................

Lampiran 5

Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah pemanfaatan

75

energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit” ................................................................

Lampiran 6

Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah Unit Usaha pemanfaatan

jasa

lingkungan

panas

bumi

76

yang

beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin” ........

Lampiran 7

Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah registrasi atau

76

sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi ......................................

Lampiran 8

Proyeksi

Pembiayaan

Pencapaian

Kegiatan

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 2015-2019 ........................................................................


vii

77

RINGKASAN EKSEKUTIF Penyelenggaraan

pemanfaatan

jasa

lingkungan

di

kawasan

konservasi menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini secara teknis menjadi tugas Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat PJLHK didukung

dengan

perangkat

organisasi

sesuai

Peraturan

Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan, yang terdiri dari: (1) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, (2) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam, (3) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon, (4) Sub Direktorat Promosi dan Pemasaran, dan (5) Sub Bagian Tata Usaha. Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan analisis rancang tindak untuk

mewujudkan

mandat

pembangunan

berkelanjutan

dan

menghasilkan empat nilai strategis yang dapat diekstrak berdasarkan mandat, tugas dan fungsi, obyek yang dikelola, serta fungsi dari masingmasing obyek, yaitu 1) Pengelolaan dan Pemangkuan Kawasan Hutan; 2) Kawasan Konservasi sebagai Benteng Terakhir; 3) Potensi Jasa Ekosistem; 4) Konvensi dan Kesepahaman Internasional. Nilai strategis ketiga merupakan merupakan tanggung jawab Direktorat PJLHK. Kawasan konservasi menyediakan potensi berbagai jenis jasa ekosistem/jasa lingkungan. Pengelolaan kawasan konservasi


viii

secara bijaksana akan mampu mengubah potensi jasa lingkungan menjadi potensi ekonomi riil dan menghasilkan multiplier effect yang sangat besar. Sampai akhir tahun 2014, unit kawasan konservasi di Indonesia berjumlah 521 unit terdiri dari Cagar Alam (227 unit), Suaka Margasatwa (81 unit), Taman Nasional (50 unit), Taman Wisata Alam (115 unit), Taman Buru (13), Taman Hutan Raya (23 unit), KSA-KPA (18 unit), dengan luas total mencapai 27.108.486,54 hektar. Pada 521 unit kawasan konservasi tersebut, menyimpan berbagai keunikan fenomena alam yang berpotensi sebagai obyek dan daya tarik wisata alam (ecotourism), potensi sumberdaya air, potensi panas bumi (geothermal) dan potensi karbon hutan. Obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) di kawasan konservasi mampu mendatangkan jumlah kunjungan wisata selama tahun 2014 sebesar 6.111.613 orang, yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 5.584.656 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 526.957 orang. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan,

ODTWA

di

kawasan

konservasi

tersebut

mampu

menghasilkan PNBP pada tahun 2014 sebesar Rp. 68.160.229.054. Kawasan konservasi tersebut juga menyimpan potensi sumberdaya air sebesar ±600 Milyar M3. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan massa airnya

maupun

aliran

airnya

untuk

keperluan

energi.

Sejak

diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MenhutII/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, maka pemanfaatan massa air dan aliran air di kawasan konservasi dapat dilakukan secara legal melalui mekanisme perizinan. Izin pemanfaatan air tersebut dapat dilakukan pada areal pemanfaatan air yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan tersebut volume air yang dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan komersial maupun non komersial maksimum sebesar 50% dari debit air minimal di kawasan konservasi tersebut. Sampai akhir tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 64 unit izin


ix

pemanfaatan jasa lingkungan air, terdiri dari Izin Pemanfaatan Air (IPA) sebanyak 63 unit (49 unit berlokasi di taman nasional, 7 unit di taman wisata alam dan 7 unit di suaka margasatwa) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) sebanyak 1 unit berlokasi di taman nasional. Kawasan konservasi juga menyimpan potensi listrik dari geothermal sebesar kurang lebih 6,16 GW atau sebesar 22% dari potensi panas bumi yang berada pada kawasan hutan di Indonesia. Potensi panas bumi di kawasan konservasi tersebut tersebar di taman nasional, taman wisata alam dan cagar alam. Dalam konteks perubahan iklim global, keberadaan hutan berperan sebagai penyerap dan penyimpan karbon (Carbon sink). Kawasan konservasi di Indonesia menyimpan karbon kurang lebih 625 Giga Ton CO2. Vegetasi dan tanah mampu menyimpan 7.500 Giga Ton CO2 (dua kali CO2 yang ada di atmosfir). Hutan mampu menyimpan 4.500 Giga Ton CO2 (lebih besar daripada di atmosfir). Hutan tropis dapat menyimpan karbon sekitar 40% dari hutan dunia. Tegakan di hutan tropis dapat menahan karbon sekitar 50% lebih besar dari kapasitas tegakan di luar hutan tropis. Penyelenggaraan karbon hutan pada periode 2010-2014 merupakan tahap penyelenggaraan Demonstration Activities-Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (DA-REDD). Sampai akhir tahun 2014 telah terdapat tiga kawasan konservasi yang telah mendapatkan persetujuan DA-REDD dari Menteri Kehutanan yaitu TN Berbak, TN Sebangau dan TN Meru Betiri. Pada periode pembangunan menengah 2015-2019, pembangunan bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi melanjutkan pembangunan pada periode 2010-2014 dan mengembangkan potensi jasa lingkungan yang lain. Berdasarkan dinamika pembangunan nasional, isu-isu strategis, hasil identifikasi, monitoring dan evaluasi, maka pembangunan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi dilakukan secara berjenjang mengikuti sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan sasaran program konservasi sumberdaya alam dan ekosistem.


x

Sasaran

kegiatan

Pemanfaatan

Jasa

Lingkungan

Kawasan

Konservasi adalah terjaminnya efektifitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan tersebut adalah: 1) mendukung Sub agenda nasional bidang pariwisata melalui

pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan

lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi; 2) mendukung Sub Agenda Nasional bidang Ketahanan Air melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi; 3) mendukung Sub Agenda Nasional bidang Ketahanan Energi melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi; dan 4) mendukung Sub Agenda Nasional bidang pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana melalui pelestarian keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman

hayati

serta

keberadaan

SDA

sebagai

sistem

penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan efektifitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Dalam upaya mewujudkan sasaran kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 2015-2019, dicapai melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: 1) Jumlah kunjungan wisata ke Kawasan Konservasi minimal 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun 2) Jumlah kunjungan wisata ke Kawasan Konservasi minimal 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun 3) Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013


xi

4) Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit 5) Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit 6) Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit. 7) Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit Kawasan Konservasi. Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi tahun 2015-2019, atau selama periode rencana srategis sebesar Rp.722.725.314.000,-. Pendanaan indikatif tersebut terbagi pada Direktorat PJLHK sebesar RP 47.225.314.000,-, UPT KSDA sebesar Rp 305.500.000.000,- dan UPT Taman

Nasional

sebesar

Rp

370.000.000.000,-.

Untuk

lebih

mengoptimalkan pencapaian sasaran dan target kinerja Kegiatan Pemanfaatan

Jasa

Lingkungan

Kawasan

Konservasi

kebutuhan

pendanaan tersebut masih perlu ditunjang dengan kerjasama para pihak serta investasi dari sektor swasta, LSM/NGOs dan CSOs.


xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Tren

pemanfaatan

Sebelumnya

konservasi

kawasan hanya

konservasi ditujukan

terus

untuk

berkembang.

konservasi

dan

pengembangannya diprioritaskan kepada perlindungan dan pengawetan hidupan liar. Beberapa tahun terakhir pengembangan tersebut cenderung ke arah pemanfaatan secara lestari dan kecenderungan tersebut semakin menguat dari waktu ke waktu bersamaan dengan tuntutan bahwa setiap entitas kawasan konservasi harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pihak. Paradigma baru pemanfaatan hutan yang berbasis sumberdaya hutan (forest resource based management) telah membuka peluang bagi pemanfaatan jasa lingkungan yang sebelumnya masih terabaikan. Hal tersebut mendorong terjadinya pergeseran nilai jasa lingkungan hutan yang semula merupakan barang tidak bernilai (non marketable goods) menjadi barang bernilai (marketable goods). Perubahan apresiasi nilai tersebut

membawa

konsekuensi

untuk

upaya

pengaturan

dan

pengendalian agar pemanfaatan jasa lingkungan dapat berkelanjutan. Penyelenggaraan

pemanfaatan

jasa

lingkungan

di

kawasan

koservasi menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini secara teknis menjadi tugas Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat PJLHK menyelenggarakan fungsi:


1

1. Penyiapan

perumusan

kebijakan

kerjasama

pemanfaatan

jasa

lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran; 2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran; 3. Penyiapan

koordinasi

dan

sinkronisasi

kebijakan

kerjasama

pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan

wisata

alam,

pemanfaatan

jasa

lingkungan

air,

pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran; 4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; 5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran; 6. Supervisi atas pelaksanaan urusan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru di daerah; dan 7. Pelaksanaan administrasi Direktorat. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat PJLHK didukung

dengan

perangkat

organisasi

sesuai

Peraturan

Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan, yang terdiri dari: (1) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, (2) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata


2

Alam, (3) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon, (4) Sub Direktorat Promosi dan Pemasaran, dan (5) Sub Bagian Tata Usaha. Struktur organisasi Direktorat PJLHK sebagaimana Gambar 1. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB DIREKTORAT PJL AIR

SUB DIREKTORAT PJL WISATA ALAM

SEKSI PJL AIR KAWASAN SUAKA ALAM DAN TAMAN BURU

SEKSI PJL WISATA ALAM KAWASAN SUAKA ALAM DAN TAMAN BURU

SEKSI PJL AIR KAWASAN PELESTARIAN ALAM

SUB DIREKTORAT PJL PANAS BUMI DAN KARBON

SUB DIREKTORAT PROMOSI DAN

SEKSI PJL PANAS BUMI DAN KARBON KAWASAN SUAKA ALAM DAN TAMAN BURU

SEKSI PUBLIKASI DAN PROMOSI

PEMASARAN

SEKSI PJL PANAS BUMI DAN KARBON KAWASAN PELESTARIAN ALAM

SEKSI PJL WISATA ALAM KAWASAN PELESTARIAN ALAM

SEKSI PEMASARAN

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) (Sumber: Lampiran Permen LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015)

Dalam upaya mewujudkan sasaran kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi, sampai akhir tahun 2014 Direktorat PJLHK didukung oleh 77 pegawai. Komposisi pegawai Direktorat PJLHK


3

berdasarkan tingkat pendidikannya terdiri dari S3 (1 orang), S2 (20 orang), S1 (26 orang), D3 (5 orang), SLTA (24 orang) dan SLTP (1 orang) (Gambar 2) S-‐3 (1,30 %) SLTP (1,30 %)

SLTA (31,17 %)

S-‐2 (25,97 %)

D3 (6,49 %)

S-‐1 (33,77%)

Gambar 2 Komposisi Pegawai Direktorat PJLHK berdasarkan tingkat pendidikan sampai Akhir 2014 Rencana Strategis Direktorat PJLHK disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2015-2019 sekaligus berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen KSDAE dalam menyusun perencanaan jangka menengah bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan koservasi. Direktorat

PJLHK

bertanggung

jawab

terhadap

pelaksanaan

kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi, sehingga Rencana Strategis Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019 menjabarkan strategi pencapaian sasaran kegiatan melalui beberapa unit kegiatan dan elemen kegiatan, serta indikator yang dapat menggambarkan kinerja pencapaiannya baik pada level kegiatan, unit kegiatan dan elemen kegiatan.


4

Sebagaimana Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Direktorat PJLHK, landasan berpikir dalam analisis perencanaan strategis Direktorat PJLHK juga menekankan pada isu pembangunan berkelanjutan yang mulai diwacanakan secara luas sejak pelaksanaan KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 (Rio Declaration on Environment and Development). Pembangunan

berkelanjutan

pada

dasarnya

bertujuan

untuk

meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan umat manusia, dengan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara lintas generasi. Kata kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah keserasian dan keseimbangan dari berbagai kepentingan utama, yang kemudian dikelompokkan secara garis besar menjadi tiga kepentingan yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial (Gambar 3)

SOSIAL

EKOLOGI

EKONOMI

Gambar 3 Sustainable Development Trilogy Menurut Indrawan dkk (2007), prinsip dan etika konservasi yang terus berkembang hingga saat ini setidaknya mencakup lima hal (Gambar 3), yaitu: (1) Keanekaragaman spesies dan komunitas biologis harus dipelihara untuk kepentingan ekonomi dan sosial; (2) Percepatan Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019

5

kepunahan spesies dan populasi secara tidak wajar harus dihindari; (3) Kompleksitas ekologis harus dipelihara di habitat alaminya; (4) Evolusi harus terus berlanjut, sehingga aktivitas manusia yang membatasi berkembangnya populasi dan spesies harus dihindari; (5) Nilai intrinsik keanekaragaman

hayati

harus

dijaga

karena

keberadaannya

merupakan perpaduan dari seluruh kepentingan yang saling terkait (ekonomi, ekologi dan sosial). Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan

analisis

rancang

tindak

untuk

mewujudkan

mandat

pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengadopsi prinsip dan etika konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, melalui empat upaya sistematis (Gambar 3), yaitu: (1) preservasi ekosistem dan habitat alami; (2) konservasi spesies dan genetik; (3) pengembangan keekonomian pemanfaatan

jasa-jasa

ekosistem;

serta

(4)

perlindungan

dan

pengamanan kawasan konservasi, ekosistem alami lainnya (ekosistem esensial dan High Conservation Value Forest), keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman sumberdaya genetik. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat 4 nilai strategis pada program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang dapat diekstrak berdasarkan mandat, tugas dan fungsi, obyek yang dikelola serta fungsi dari masing-masing obyek. Keempat nilai strategis tersebut yaitu, 1) Pengelolaan dan Pemangkuan Kawasan Hutan; 2) Kawasan Konservasi sebagai Benteng Terakhir; 3) Potensi Jasa Ekosistem; 4) Konvensi dan Kesepahaman Internasional. Dari keempat nilai strategis tersebut, nilai strategis ketiga merupakan merupakan tanggung jawab Direktorat PJLHK. Kawasan konservasi menyediakan potensi berbagai jenis jasa ekosistem/jasa lingkungan. Pengelolaan

kawasan

konservasi

secara

bijaksana

akan

mampu

mengubah potensi jasa lingkungan menjadi potensi ekonomi riil dan menghasilkan multiplier effect yang sangat besar. Sampai akhir tahun 2014, unit kawasan konservasi di Indonesia berjumlah 521 unit terdiri dari Cagar Alam (227 unit), Suaka Margasatwa


6

(75 unit), Taman Nasional (50 unit), Taman Wisata Alam (115 unit), Taman Buru (13 unit), Taman Hutan Raya (23 unit) dan KPA-KSA (18 unit) dengan luas total mencapai 27.108.486,54 hektar (Tabel 1). Tabel 1

Jumlah Unit dan Luas Kawasan Konservasi

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Fungsi Kawasan

Jumlah Unit

Cagar Alam Cagar Alam Laut Suaka Margasatwa Suaka Margasatwa Laut Taman Nasional Taman Nasional Laut Taman Wisata Alam Taman Wisata Alam Laut Taman Buru Taman Hutan Raya KSA-KPA Jumlah

Luas (Ha)

222 5 71 4 43 7 101 14 13 23 18

3.957.691,66 152.610,00 5.024.138,29 5.588,25 12.328.523,34 4.043.541,30 257.323,85 491.248,00 220.951,44 351.680,41 275.190,00

521

27.180.132,28

Sumber: Kementerian Kehutanan (2014)

Pada 521 unit kawasan konservasi di Indonesia tersebut, terdapat berbagai keunikan fenomena alam yang berpotensi sebagai obyek dan daya tarik wisata alam (ecotourism). Sejumlah kawasan tersebut juga menyimpan potensi sumberdaya air, panas bumi dan karbon hutan. B. Capaian Pembangunan Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Hingga Tahun 2014 Pada era Kementerian Kehutanan, sebelum berganti nomenklatur menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Direktorat Jenderal KSDAE masih bernama Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Direktorat PJLHK bernama Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung (PJLKKHL). Namun demikian, walaupun terjadi perubahan nomenklatur, mandat, tugas, fungsi dan fokus kegiatan Direktorat PJLHK tidak banyak berubah.

Pembangunan

pemanfaatan


jasa

lingkungan

kawasan

7

konservasi difokuskan pada

pemanfaatan nilai keekonomian kawasan

konservasi dan keanekaragaman hayati. Nilai-nilai keekonomian tersebut antara lain berupa pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata alam yang ada di dalam kawasan konservasi, intensifikasi dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air yang bersumber dari dalam kawasan konservasi baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial (massa air dan energi air), perdagangan simpanan karbon pada kawasan konservasi, pemanfaatan potensi panas bumi (geothermal) di dalam kawasan konservasi. Pada

pelaksanaan

Rencana

Strategis

2010-2014,

Direktorat

PJLKKHL sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaaan Program Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati melalui kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung. Sasaran kegiatan tersebut adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2010-2014 dicapai melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: a) Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60 % dibandingkan tahun 2008; b) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit; c) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100 % dibandingkan tahun 2008; d) Pelaksanaan Demonstration Activities Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (DA REDD+) di 2 (dua) kawasan konservasi (hutan gambut); e) Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya

Masyarakat/Kelompok

Profesi

(KSM/KP)

yang

dapat

diberdayakan meningkat 10 % dari tahun 2009. Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PJLKKHL melalui 5 IKK tersebut sampai Tahun 2014 (akhir periode Renstra 2010-2014) adalah sebagai berikut.


8

1. Pengusahaan Pariwisata Alam Meningkat 60% dibandingkan Tahun 2008 Baseline data yang digunakan dalam pengukuran capaian IKK ini adalah jumlah kumulatif Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) yang diterbitkan sampai dengan tahun 2008. Jumlah IPPA tersebut adalah 18 unit IPPA. Sejak

diberlakukan

P.48/Menhut-II/2010

jo

Peraturan

Menteri

P.4/Menhut-II/2012

Kehutanan

tentang

Nomor

Pengusahaan

Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, izin usaha pariwisata alam terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA). Jumlah izin usaha pengusahaan pariwisata alam yang diterbitkan pada tahun 2009 sampai dengan 2014 adalah 79 unit terdiri dari 11 unit IUPSWA dan 68 unit IUPJWA (Tabel 2). Tabel 2 Capaian Pengusahaan Pariwisata Alam Tahun 2010-2014 No

Jenis Izin Pemanfaatan Jasa Wisata Alam

Baseline Data sampai dengan 2008

A. IPPA/IUPSWA 1. Taman Nasional 7 2. TWA 11 Jumlah IPPA/IUPSWA 18 B. IUPJWA 1. Taman Nasional 2. TWA Jumlah IUPJWA Jumlah IPPA/IUPSWA 18 + IUPJWA Sumber: Direktorat PJLKKHL, 2014

Jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Wisata Alam Pada Tahun (unit) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah 20092014

2

1

1

1 4

1 1

2

2 9

2

1

1

5

2

2

11

-

-

1 0 1

4 0 4

10 0 10

53 0 53

68 0 68

2

1

2

9

12

55

79

Dengan menggunakan baseline data 2008, maka capaian kinerja IKK ini adalah 438,89%. Hasil capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra 2010-2014. Selain IPPA/IUPSWA yang telah diterbitkan pada periode 20092014, sampai akhir tahun 2014 juga telah diterbitkan persetujuan prinsip


9

sebanyak 20 unit yang berlokasi di taman nasional sebanyak 6 unit dan di taman wisata alam sebanyak 14 unit. 2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air, pada awalnya merupakan kerjasama antara pemangku kawasan konservasi dengan pihak ketiga. Dasar peraturan yang digunakan pada mulanya adalah Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.19/Menhut-II/2004

tentang

Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Berdasarkan

peraturan

tersebut

bentuk

pemanfaatan

jasa

lingkungan air menggunakan dasar MoU (Memorandum of Understanding) Pasca terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 64 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, kerjasama dimaksud kemudian dikonversi menjadi perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air. Izin pemanfaatan air yang diberikan berupa pemanfaatan massa air dan pemanfaatan energi air. Jenis-jenis Izin tersebut terdiri dari 1) Izin Pemanfaatan Air (IPA), 2) Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA), 3) Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA), dan 4) Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA). IPA dan IPEA untuk pemanfaatan non komersial sedangkan IUPA dan IUPEA untuk pemanfaatan komersial. Sampai akhir tahun 2014, telah diterbitkan sebanyak 64 izin pemanfaatan jasa lingkungan air, terdiri dari IPA sebanyak 63 unit dan IPEA sebanyak 1 unit (Tabel 3). Lokasi 63 unit IPA berada di taman nasional sebanyak 49 unit, di taman wisata alam dan di SM masingmasing 7 unit. Satu unit IPEA berlokasi di taman nasional. Sedangkan IUPA dan IUPEA sampai akhir tahun 2014 masih dalam proses administrasi perizinan.


10

Tabel 3

No

Capaian Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air Tahun 2010-2014

Jenis Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

Jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Pada Tahun (unit) 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah 20102014

A. IPA 1.

Taman Nasional

-‐

-‐

-‐

-‐

49

49

2.

Taman Wisata Alam

-‐

-‐

-‐

-‐

7

7

3.

Suaka Margasatwa

-‐

-‐

-‐

-‐

7

7

4.

Hutan Suaka Alam

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

0

-

-

-

-

63

63

Jumlah IPA B. IUPA 1.

Taman Nasional

-

-

-

-

-

0

2.

Taman Wisata Alam

-

-

-

-

-

0

Jumlah IUPA

-

-

-

-

-

0

Jumlah IPA + IUPA

-

-

-

-

63

63

C. IPEA 1.

Taman Nasional

-

-

-

-

1

1

2.

Taman Wisata Alam

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

1

1

Jumlah IPEA D. IUPEA 1.

Taman Nasional

-

-

-

-

-

0

2.

Taman Wisata Alam

-

-

-

-

-

0

Jumlah IUPEA

-

-

-

-

-

0

Jumlah IPEA + IUPEA

-

-

-

-

1

1

Jumlah IPA + IUPA + IPEA + IUPEA

-

-

-

-

64

64

Sumber: Direktorat PJLKKHL, 2014 Keterangan: IPA : Izin Pemanfaatan Air IUPA : Izin Usaha Pemanfaatan Air IPEA : Izin Pemanfaatan Energi Air IUPEA : Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air

Dalam pencapaian IKK “Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit” pada periode 2010-2014, baseline data yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja IKK tersebut adalah pada awal tahun 2010 adalah 0 unit izin. Dengan menggunakan baseline data tersebut, persentase capaian kinerja IKK ini sampai akhir tahun 2014 adalah 256%.


11

Selain itu, sampai akhir tahun 2014, masih terdapat 11 MoU pemanfaatan jasa lingkungan air yang berlokasi di taman nasional yang belum dikonversi menjadi izin (Tabel 4). Sebelas MoU tersebut terdiri dari 10 unit MoU pemanfaatan massa air dan 1 MoU pemanfaatan energi air. Pada pembangunan bidang jasa lingkungan pada periode 2015-2019 kesebelas MoU yang belum dikonversi menjadi izin tersebut termasuk menjadi target pencapaian IKK pemanfaatan jasa lingkungan air yang akan dikonversi menjadi izin. Tabel 4

No

Jumlah MoU Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang belum dikonversi menjadi Izin sampai Akhir 2014

Jenis MoU Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

Jumlah MoU Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Pada Tahun (unit) 2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah MoU yang belum dikonversi menjadi Izin 2010-2014

A. Pemanfaatan massa air 1.

Komersial

1

3

3

-‐

-‐

8

2.

Non Komersial

2

1

-‐

-‐

-‐

3

3

4

3

Jumlah MoU Pemanfaatan Massa air

10

B. Pemanfaatan energi air 1.

Komersial

-

1

-

-

-

1

2.

Non Komersial

-

-

-

-

-

0

0

1

0

-

-

1

3

4

3

-

-

11

Jumlah MoU Pemanfaatan Energi Air Jumlah MoU Pemanfaatan massa air + MoU Pemanfaatan energi air Sumber: Direktorat PJLKKHL, 2014

Pemanfaatan air dan energi air sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri

Kehutanan

Nomor

P.64/Menhut-II/2013

dilaksanakan

berdasarkan rencana pengelolaan dan hasil inventarisasi sumber daya air. Inventarisasi sumber daya air dilakukan untuk menentukan areal pemanfaatan potensi air dan energi air. Sampai akhir tahun 2014, telah ditetapkan 7 areal pemanfaatan air di 7 lokasi yaitu TWA Gunung Baung, TWA Wera, TWA Kerandangan, TWA Bukit Tangkiling, TN Gunung Leuser, TN Bogani Nani Wartabone, dan TN Kerinci Seblat.


12

3. Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, sampai akhir tahun 2014 bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi terutama wisata alam telah memberikan kontribusi berupa PNBP sebesar Rp 68.160.229.054. Selama 5 tahun, telah terjadi peningkatan PNBP per tahun (Tabel 5). Pada Renstra 2010-2014, ditetapkan target peningkatan PNBP adalah sebesar 100% dari PNBP tahun 2008. Pada akhir periode Renstra 2010-2014, PNBP bidang pariwisata alam sebesar pada tahun 2014 meningkat sebesar 1.045,09% dibandingkan PNBP tahun 2008. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan PNBP antara lain adanya upaya dari UPT untuk meningkatkan PNBP di masing-masing kawasan yang mempunyai potensi wisata, kegiatan pameran dan promosi di tingkat daerah, nasional maupun internasional serta adanya reformasi birokrasi melalui penyederhanaan proses perijinan pengusahaan pariwisata alam. Tabel 5 TAHUN

Perkembangan Jumlah PNBP Periode 2008 – 2014 SUMBER PNBP

JUMLAH

PIPPA

IHUPA

KARCIS MASUK

2008

1.685.000

14.139.885

5.936.555.262

5.952.380.147

2009

192.870.566

193.493.400

7.517.956.832

7.904.320.798

2010

294.319.660

1.076.858.586

19.444.242.426

20.815.420.672

2011

102.922.500

118.212.233

26.679.137.821

26.900.272.554

2012

357.718.000

188.262.278

20.039.871.992

20.585.852.270

2013

55.788.000

241.623.598

36.073.742.293

36.371.153.891

6.540.410.000

257.082.092

61.362.736.962

68.160.229.054

2014

Sumber: Direktorat PJLKKHL, 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 selain menetapkan tarif baru PNBP di bidang pemanfaatan jasa lingkungan, juga telah diturunkan


13

beberapa aturan dibawahnya, yaitu 1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di TN, Tahura, TWA, dan TB dalam rangka pengenaan PNBP bidang Pariwisata Alam; 2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP bidang PHKA; 3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MenhutII/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) di KSA, KPA, TB dan Hutan Alam. 4. Pelaksanaan Demonstration Activities Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (DA REDD+) di 2 (dua) kawasan Konservasi (hutan gambut) Pada periode 2010-2014 merupakan tahap penyelenggaraan DAREDD (Demonstration Activities-REDD). DA-REDD dimaksudkan untuk menguji dan mengembangkan metodologi, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pengendalian deforestasi dan degradasi hutan. Penyelenggaraan karbon hutan mengacu pada peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan. Sampai akhir tahun 2014, telah terdapat 3 kawasan konservasi yang telah mendapat persetujuan DA-REDD dari Menteri Kehutanan, yaitu: 1) TN

Berbak,

dengan

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor:

SK.549/Menhut-II/2013 tanggal 31 Juli 2013, tentang persetujuan DAREDD+ pada TN Berbak seluas ± 142.750 ha. 2) TN

Sebangau

dengan

SK.831/Menhut-II/2013

Keputusan tanggal

26

Menteri

Kehutanan

November

2013,

Nomor tentang

persetujuan DA-REDD+ pada TN Berbak seluas ± 74.167 ha. 3) TN Meru Betiri dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.86/Menhut-II/2014 tanggal 24 Januari 2014


14

Target pembangunan pemanfaatan jasa lingkungan karbon hutan pada periode 2010-2014 adalah pelaksanaan DA-REDD pada 2 kawasan konservasi. Target

tersebut telah terlampai dengan disetujuinya

pelaksanaan DA-REDD pada 3 lokasi sampai akhir 2014. Pelaksanaan DA-REDD memerlukan upaya dan dana yang sangat besar. Dukugan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk penyelenggaraan DA-REDD tersebut. Demikian pula DA-REDD pada 3 kawasan konservasi tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai pihak (Tabel 6) Tabel 6 NO

Penyelenggaraan Karbon Hutan (DA-REDD+) di Kawasan Konservasi LOKASI

KEG. DA REDD+

TN SEBANGAU

TN MERU BETIRI

TN BERBAK

1.

Kerjasama

Kemenhut dengan WWF Indonesia

Kemenhut dengan ITTO

Kemenhut dangan The Zoological Society of London (ZSL)

2.

Nama Project Kerjasama

DA-REDD+, Sebangau Restoration Project

DA-REDD+, Tropical Forest Conservation for REDD and Enhancing Carbon Stocks in TNMB

Pelaksanaan persiapan program pengurangan emisi karbon dari Deforestasi dan degradasi hutan (Program REDD+) di TN Berbak Provinsi Jambi..

3.

Executing Agency

Direktorat PJLHK

Puslitbang

BTN Berbak

4.

Implementing Agency

BBTN Sebangau

• Puslitbang Kebijakan dan Perubahan Iklim • BTN Meru Betiri • LATIN

BTN Berbak

5.

Masa berlaku Kerjasama

2011 – 2016

2010 – 2013, extention 1 tahun (2014)

2011 - 2014

6.

Ruang lingkup kegiatan kerjasama

● ● ● ● ●

• •

REL/RL MRV Institusi Distribusi Insentif Peningkatan kapasitas training and capacity building dalam methodology and monitoring ● Pelibatan masyarakat lokal

•

MRV/REL Peningkatan Kapasitas Pelibatan Masyarakat

•

Pengembangan kegiatan konservasi satwa liar dan habitatnya melalui program pemanfaatan penyerapan/penyimpana n karbon

•

Pengembangan opsi-opsi pendanaan lain untuk satwa liar dan habitatnya melalui jasa lingkungan.

5. Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan meningkat 10% dari tahun 2009 Sebagai upaya penyadartahuan tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAH&E), Direktorat PJLKKHL juga


15

melaksanakan upaya peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakat tentang KSDAH & E melalui Bina Cinta Alam. Sampai dengan tahun 2014, Kementerian Kehutanan telah bermitra dengan 43.190 Kader Konservasi (KK), 2.401 Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan 84 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Kelompok Profesi (KP). Data KK, KPA, KSM/KP pada tahun 2009 adalah

berturut-turut sebanyak 38.834 orang Kader

Konservasi, 1.317 kelompok KPA dan 84 kelompok KSM. Hal ini berarti capaian IKK ini adalah terjadi peningkatan KK sebesar 7,11%, jumlah KPA yang aktif sebesar 133,72% dan KSM yang aktif 0%. Jumlah total Mitra Bina Cinta Alam tahun 2009 adalah 39.681 Mitra, sedangkan tahun 2014 berjumlah 45.141 mitra. Jumlah mitra bina cinta alam pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 13,76% dari tahun 2009 (Tabel 7) Tabel 7

Perkembangan Jumlah Mitra Bina Cinta Alam (Kader Konservasi (KK), KPA dan KSM/KP

Tahun

Kader Konservasi (KK)

KPA

KSM/KP

Pemula

Madya

Utama

Jumlah

Aktif

Tdk Aktif

Jumlah

Aktif

Tidak Aktif

Jumlah

2009

33.285

4.922

627

38.834

780

537

1.317

67

17

84

2010

34.215

4.923

627

39.765

780

537

1.317

67

17

84

2011

35.850

4.990

627

41.467

1.823

527

2.350

67

17

84

2012

35.980

4.990

627

41.597

1.823

527

2.350

67

17

84

2013

36.828

5.131

681

42.640

1.823

527

2.350

67

17

84

2014

37.363

5.146

681

43.190

1.884

517

2.401

67

17

84

Sumber: Direktorat PJLKKHL, 2015

C. Potensi dan Permasalahan Potensi dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Direktorat PJLHK antara lain dapat diidentifikasi dan diekstraksi dari isu-isu strategis bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi yang berkembang, baik internal maupun eksternal. Dewasa ini, isu terkait pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi yang berkembang

sangat

pesat

adalah

optimalisasi

pemanfaatan

nilai

keekonomian kawasan konservasi. Nilai-nilai keekonomian tersebut


16

antara lain berupa: 1) pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata alam yang ada di dalam kawasan konservasi, 2) intensifikasi dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air yang bersumber dari dalam kawasan konservasi untuk kepentingan baik komersial maupun non komersial (massa air dan energi air), 3) perdagangan simpanan karbon pada kawasan konservasi, pemanfaatan potensi panas bumi (geothermal) di dalam kawasan konservasi. 1. Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan a) Pemanfaatan Jasa Wisata Alam Indonesia mempunyai kekuatan pariwisata pada tiga unsur yakni nature, culture, dan manmade. Menurut Kementerian Pariwisata (2014), ketiga unsur kekuatan pariwisata tersebut mampu mendatangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara pada tahun 2014 masing-masing berjumlah 9,3 juta dan 250 juta. Devisa yang dihasilkan dari kunjungan wisatawan tersebut sebesar Rp 120 Trilyun. Berdasarkan BPS (2014) sumbangan devisa pariwisata terhadap PDB Nasional adalah 4%, sedangkan menurut WTTC devisa tersebut menyumbang 9% terhadap PDB Nasional. Sampai tahun 2014, indeks daya saing pariwisata nasional menempati urutan ke 70 di dunia. Sektor pariwisata nasional telah membuka kesempatan kerja sebanyak 11 juta tenaga kerja. Diantara ketiga unsur pariwisata tersebut di atas, perkembangan pariwisata alam akhir-akhir ini sangat pesat. Enam puluh persen (60%) kekuatan utama pariwisata alam Indonesia terletak pada potensi alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, diantaranya berada pada kawasan konservasi yang terdiri dari Taman Nasional (50 unit), Taman Wisata Alam (115 unit), Taman Buru (13 unit) (Tabel 1) Obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) di kawasan konservasi mampu mendatangkan jumlah kunjungan wisata selama tahun 2014 sebesar 6.111.613 orang, yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 5.584.656 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 526.957 orang


17

(Direktorat Jenderal PHKA, 2014). Jumlah tersebut relatif meningkat per tahun selama 2010-2014 (Tabel 8). Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, ODTWA di kawasan konservasi tersebut mampu menghasilkan PNBP pada tahun 2014 sebesar Rp. 68.160.229.054. Tabel 8

Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Wisatawan Nusantara Tahun 2009-2014

Kawasan Konservasi

Jumlah Per Tahun (orang) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wisatawan Mancanegara (Wisman) TN

84.640

75.638

129.089

142.031

216.846

240.505

TWA

38.897

38.540

149.604

219.369

264.409

274.711

123.537

114.178

278.693

361.400

481.255

515.216

Jumlah Wisman

Wisatawan Nusantara (Wisnus) TN

1.020.674

1.194.083

1.532.995

1.674.376

1.748.460

2.153.099

TWA

1.050.031

2.034.125

3.280.635

2.651.171

2.508.030

3.314.774

Jumlah Wisnus

2.070.705

3.228.208

4.813.630

4.325.547

4.256.490

5.467.873

Jumlah Wisman + Wisnus

2.194.242

3.342.386

5.092.323

4.686.947

4.737.745

5.983.089

Sumber: Laporan Statistik Direktorat PJLKKHL Tahun 2014

b) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015), secara keseluruhan ketersediaan air nasional mencapai 3.900 Milyar m3/tahun, namun sebanyak 75% masih terbuang percuma. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, diperkirakan kebutuhan air bersih akan terus meningkat sebesar 2% per tahun. Kebutuhan air rata-rata

per tahun penduduk Indonesia mencapai 111

Miliar m3/tahun. Selain itu berdasarkan informasi pengusaha air minum kemasan, saat ini kebutuhan air minum kemasan adalah 17 juta m3/tahun dan diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 5%/tahun. Meskipun data menunjukkan bahwa ketersediaan air di Indonesia sangat berlimpah, namun antara ketersediaan dan kebutuhan air pada 5


18

pulau utama di Indonesia tidak sama. Pulau Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan akan mengalami defisit air (Tabel 9) Tabel 9

Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Indonesia

Pulau Sumatera Jawa Bali Sulawesi Nusa Tenggara Papua Kalimantan

Ketersediaan Air 3 (Juta m /Tahun)

Kebutuhan Air 3 (Juta m /Tahun)

111.178 38.569 1.067 34.788 4.251

49.583 164.672 28.719 77.305 8.797

NA

NA

Jumlah Surplus/Defisit Surplus Jumlah 3 /Defisit (Juta m /Tahun) Surplus 61.494 Defisit 42.518 Defisit 27.652 Defisit 42.518 Defisit 4.546 Surplus 349.279

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, 2015

Kawasan konservasi menyimpan potensi sumberdaya air, yang dapat dimanfaatkan massa airnya maupun aliran airnya untuk keperluan energi. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MenhutII/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, maka pemanfaatan massa air dan aliran air di kawasan konservasi dapat dilakukan secara legal melalui mekanisme perizinan. Izin pemanfaatan air di kawasan konservasi dapat dilakukan pada areal pemanfaatan ait yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan tersebut, volume air yang dapat dimanfaatkan baik untuk kegiatan komersial maupun non komersial maksimum sebesar 50% dari debit air minimal di kawasan konservasi tersebut. Debit air diperoleh dari hasil inventarisasi sumberdaya air. Menurut Darusman potensi air komersial pada Taman Nasional di Indonesia sekitar 6,5 milyar m3/tahun. Besarnya potensi air tersebut masih bertambah dari potensi air di Taman Wisata Alam (TWA), Suaka Margasatwa (SM) dan Cagar Alam (CA). Potensi air di kawasan konservasi mencapai 600 Milyar M3/tahun. Potensi air tersebut mempunyai nilai ekonomi yang luar biasa apabila dikelola dengan benar, baik air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih (air kemasan maupun PDAM), maupun air sebagai sumber energi pembangkit listrik. Hasil kajian nilai ekonomi potensi air di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk keperluan air minum masyarakat dan pertanian sebesar Rp 4,341 Milyar/tahun. Nilai ekonomi yang hampir sama juga Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019

19

ditunjukkan dari potensi air di Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk air minum masyarakat sebesar Rp 3,433 Milyar/tahun dan untuk keperluan pertanian sebesar Rp 1,593 Milyar/tahun. Sedangkan nilai ekonomi potensi air di Taman Wisata Alam Papandayan untuk air minum sebesar Rp 1,623 Milyar/tahun dan untuk keperluan pertanian sebesar Rp 11,111 Milyar/tahun. Selain pemanfaatan massa air, potensi air di kawasan konservasi juga dimanfaatkan untuk mikrohidro (menghasilkan tenaga listrik dengan daya kurang dari 1.000 kilowatt) dan minihidro (menghasilkan tenaga listrik dengan daya 1.000 – 10.000 kilowatt). Kementerian ESDM menyatakan bahwa setiap meter kubik air yang memiliki perbedaan ketinggian 2 m, akan mampu menghasilkan energi listrik sekitar 19,6 watthour. Potensi Tenaga Air dan gradien sungai yang dapat digunakan untuk PLTMH tersebar hampir di seluruh bagian hulu sungai-sungai Indonesia dengan total perkiraan sampai 75.000 MW, sementara pemanfaatannya sampai tahun 2014 masih sekitar 9% dari total potensi tersebut. Energi air termasuk jenis energi baru dan terbarukan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat, terjadi pula peningkatan konsumsi listrik. Di sisi lain, belum semua masyarakat Indonesia dapat menikmati listrik, terutama di daerah-daerah remote area. Sementara pasukan listrik yang bersumber dari energi fosil cenderung menurun dan tidak adanya penambahan temuan cadangan minyak dan gas bumi baru, sehingga pembangkit listrik tenaga minihidro dan mikrohidro sebagai salah satu jenis energi baru dan terbarukan berpeluang

untuk

dikembangkan.

Dalam

perencanaan

nasional

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro (PLTMH) bersama dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) direncanakan memiliki kapasitas terpasang tahun 2015 sebesar 8.342 MW dan meningkat menjadi 10.622 MW tahun 2019, dengan rencana tambahan pembangkit sebesar 2.510,7 MW selama 5 tahun. Pada kawasan konservasi selama tahun 2015-2019 akan ditargetkan sebanyak 50 unit izin pemanfaatan energi air (IPA dan IUPA) yang setara dengan 200 MW.


20

c) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng tektonik Eurosia, Hindia-Australia, dan Pasifik. Sebagai akibatnya, Indonesia memiliki ancaman bahaya geologi (geo-hazard) yang tinggi karena merupakan wilayah cincin api (ring of fire), namun juga menjadi negara yang kaya akan keanekaragaman energi. Kebutuhan konsumsi listrik dalam negeri terus meningkat seiring terus meningkatnya taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi, di lain pihak pasokan listrik yang tersedia terus menurun, sehingga jika antara pertumbuhan konsumsi tidak disertai dengan pertumbuhan pasokan yang memadai, maka Indonesia akan mengalami krisis energi. Diperkirakan pada tahun 2020 Indonesia akan mengalami krisis energi sebesar 69 GW. Sampai saat ini pemenuhan kebutuhan energi nasional masih mengandalkan energi fosil, terutama minyak dan gas bumi (migas). Minyak bumi yang telah lebih dari 100 tahun menjadi tumpuan ekonomi Indonesia, dari waktu ke waktu cadangannya mulai menipis. Jumlah cadangan minyak bumi Indonesia sampai akhir tahun 2014 hanya sekitar 0,20% dari cadangan minyak dunia. Sejak tahun 1995 produksi minyak bumi Indonesia menurun, dari sekitar 1,6 juta bpd, menjadi sekitar 789 ribu bpd tahun 2014. Pada periode 2010-2013 Indonesia lebih banyak memproduksikan minyak bumi dibandingkan menemukan cadangan minyak. Padahal idealnya setiap 1 barel minyak yang diproduksikan harus dikompensasi dengan penemuan cadangan sejumlah 1 barel. Sampai akhir tahun 2014, menurut Kementerian ESDM cadangan terbukti minyak bumi sebesar 3,6 milliar barel dan dengan tingkat produksi saat ini maka umur cadangan tersebut hanya sekitar 13 tahun. Cadangan terbukti gas bumi sampai akhir tahun 2014 sebesar 100,3 TCF dan akan bertahan selama 34 tahun. Usia cadangan migas tersebut diasumsikan apabila tidak ada penemuan cadangan migas baru. Dalam 5 tahun terakhir, cadangan terbukti migas mengalami penurunan. Sementara itu, masih ada potensi energi lain namun pemanfaatannya belum optimal, yaitu energi baru dan terbarukan. Menurut Kementerian


21

ESDM (2015) beberapa jenis energi baru dan terbarukan yang potensi untuk dikembangkan antara lain energi air, panas bumi, biomassa, surya, angin dan hybrid serta gelombang laut. Diantara potensi energi tersebut, yang mendapat perhatian cukup besar dari banyak kalangan adalah energi panas bumi. Indonesia memiliki sumber panas bumi yang sangat melimpah, tersebar sepanjang jalur sabuk gunung api mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku serta merupakan potensi panas bumi terbesar di dunia. Potensi panas bumi Indonesia merupakan nomor 2 terbesar di dunia (13% potensi dunia). Namun, kapasitas terpasang PLTP di Indonesia masih rendah yaitu hanya 4,9%. Sebagai perbandingan, Filipina meskipun potensinya lebih kecil namun pemanfaatan potensi panas buminya mencapai 46,2%. Mengacu pada hasil survey panas bumi di Indonesia yang telah dilakukan oleh Badan Geologi, hingga tahun 2014 telah teridentifikasi sebanyak 299 titik potensi panas bumi. Potensi titik tersebut tersebar di hutan konservasi (48 titik), hutan lindung (56 titik), hutan produksi (50 titik) dan APL (145 titik) (Tabel 8). Potensi panas bumi di kawasan konservasi dapat menghasilkan energi listrik sebesar 6,16 GW atau 22% dari potensi energi listrik yang bersumber dari panas bumi yang ada pada kawasan hutan di Indonesia. Beberapa kawasan konservasi tersebut antara lain Taman Nasional (TN) Gunung Leuser, TN Batang Gadis, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan, TN halimun Salak, TN Gunung Ciremai, TN Bogani Nani Wartabone, TN Rinjani, TWA Dataran Tinggi Dieng, TWA Danau Buyan Tamblingan, TWA Ruteng, SM Dataran Tinggi Yang, CA Malampah Alahan Panjang, CA Gunung Simpang, CA Kawah Kamojang, CA Telaga Bodas, CA Gunung Ambang dan CA Gunung Lokon.


22

Tabel 10

Potensi distribusi titik panas bumi pada kawasan hutan di Indonesia Hutan Konservasi

Pulau

Jml Titik Potensi

Potensi (MW)

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Jml Titik Potensi

Potensi (MW)

Jml Titik Potensi

Potensi (MW)

Areal Penggunaan Lain (APL) Jml Potensi Titik (MW) Potensi

Total Jml Titik Potensi

Potensi (MW)

Sumatera

23

3.258

15

2.316

6

741

46

6.445

90

12.760

Jawa & Bali

11

2.100

13

2.996

9

2.024

44

2.951

77

10.071

NTB & NTT

2

85

3

378

3

279

14

709

22

1.451

Maluku Papua

2

165

7

155

20

599

4

227

33

1.146

10

549

15

521

6

185

34

1.789

65

3.044

3

25

6

65

3

55

12

145

&

Sulawesi Kalimantan

-

Jumlah Persentase

48

6.157

56

6.391

50

3.893

145

12.176

299

28.617

16 %

22 %

19 %

22 %

17 %

14 %

48 %

43 %

100 %

100 %

Sumber: Kementerian ESDM, 2014

d) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon Pemerintah Indonesia, pada tingkat nasional dan internasional, berkomitmen

untuk

mengatasi

tantangan

perubahan

iklim

dan

memanfaatkan imbalan karbon hutan. Sektor kehutanan dengan skema REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus) merupakan salah satu cara pemenuhan harapan tersebut. Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation merupakan isu yang cukup mendapat perhatian dalam pembahasan isu perubahan iklim. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan pada pertemuan COP ke 11 di Montreal tahun 2005. Terdapat 5 opsi kebijakan internasional terkait dengan REDD, yaitu: 1) Sistem kredit karbon sebagai kelanjutan dari Protokol Kyoto (Compliance market), yang pelaksanaannya berbasis proyek atau wilayah geografis (nasional atau sub nasional) 2) Sistem kredit karbon REDD yang diatur dalam protokol tersendri di bawah UNFCCC 3) Mekanisme kompensasi REDD yang berbasis pendanaan bukan pasar 4) Sistem pendanaan berbasis pasar sukarela (voluntary market)


23

5) Sistem kredit karbon REDD yang mengikuti kerangka UNFCCC dengan model pelaporan yang sudah diadop oleh beberapa negara. Dari semua opsi tersebut, opsi yang dianggap paling bermanfaat bagi negara berkembang adalah REDD yang berbasis pasar dengan aturan yang mengikat (Compliance rules) sebagai kelanjutan dari Protokol Kyoto atau melalui protokol tersendiri di bawah UNFCCC yang pelaksanaannya tidak berbasis proyek tetapi pada tingkat wilayah geografis tertentu. Implementasi penuh REDD melalui sejumlah tahapan, yaitu: 1) Tahap pelingkupan (2008). Pada tahap ini yang diperlukan adalah dukungan politis, analisis situasi dan penyebab, membuat design program dan hipothesis, dan mengidentifikasi mitra; 2) Tahap

pengembangan (2008-2010). Pada tahap ini dibangun

skenario baseline dan pendekatan monitoring, penyempurnaan strategi untuk REDD, legalitas REDD, dukungan para pihak, sumber pendanaan, dan business plan. 3) Tahap demonstrasi (2010-2015) dan tahap implementasi mulai tahun 2013. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan merupakan mekanisme

internasional

berupa

pemberian

insentif

terhadap

keberhasilan negara berkembang dalam mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ meliputi kegiatan konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan yang dapat dilakukan melalui kegiatan penanaman. Di Indonesia, REDD+ mulai menarik perhatian banyak pihak sejak tahun 2007 dengan diselenggarakannya Conference of Parties (COP) 13 on Climate Change di Bali. Pada tahun 2009 dalam rangka mitigasi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia berkomitmen pada COP 15 untuk mentargetkan penurunan emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2020 apabila dilakukan dengan usaha Pemerintah Indonesia sendiri, namun apabila ada bantuan dari luar negeri maka pengurangan emisi karbon sebesar 41% dan disertai dengan peningkatan ekonomi sebesar 7%.


24

Menurut IPCC Fourth Assessment Report (2007), sektor yang paling besar menyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah sektor energi yang menggunakan bahan bakar fosil sebesar 25,9%, sektor industri sebesar 19,4%, sektor kehutanan sebesar 17,4%, sektor pertanian sebesar 13,5%, sektor transportasi sebesar 13,1%, kegiatan pemukiman sebesar 7,9% dan limbah sebesar 2,8% (Gambar 4) Pemukiman: 7,90 %

Limbah: 2,80 % Energi Fosil: 25,9 %

Transportasi: 13,50 %

Pertanian: 13,50 %

Industri: 19,40 % Kehutanan: 17,40 %

Gambar 4

Emisi dari berbagai sektor (Sumber: IPCC Fourth Assessment Report, 2007)

Sektor kehutanan dianggap sebagai salah satu sumber pengemisi Gas Rumah Kaca yang cukup besar yaitu menyumbang 17,4% dari emisi GRK global. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 75% dari emisi tersebut berasal dari negara tropis dan umumnya merupakan hasil dari konversi hutan ke penggunaan lain (deforestasi) dan degradasi hutan. Emisi GRK yang terjadi di sektor kehutanan Indonesia bersumber dari deforestasi (konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan dan prasarana wilayah) dan degradasi (penurunan kualitas hutan) akibat illegal logging, kebakaran, over cutting, perladangan berpindah dan perambahan. Menurut WRI (2002) deforestasi mengemisi 8 Giga ton CO2 per tahun. Di sisi lain, meskipun sektor kehutanan dianggap ikut menyumbang emisi GRK, keberadaan hutan dalam konteks perubahan iklim global juga berperan sebagai penyerap dan penyimpan karbon (Carbon sink). Vegetasi dan tanah mampu menyimpan 7.500 Giga Ton CO2 (dua kali


25

CO2 yang ada di atmosfir). Hutan mampu menyimpan 4.500 Giga Ton CO2 (lebih besar daripada di atmosfir). Hutan tropis dapat menyimpan karbon sekitar 40% dari hutan dunia. Tegakan di hutan tropis dapat menahan karbon sekitar 50% lebih besar dari kapasitas tegakan di luar hutan tropis. Kawasan konservasi di Indonesia menyimpan karbon kurang lebih 625 Giga Ton CO2. Beberapa kajian menunjukkan potensi karbon carbon sink pada beberapa kawasan konservasi. Sebagai contoh, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh pada zona inti dan zona pemanfaatan menyimpan potensi karbon masing-masing sebesar 380,17 ton CO2/Ha dan 274,84 ton CO2/Ha. Mangrove primer di Taman Nasional Sembilang menyimpan potensi karbon sebesar 141 ton CO2/Ha. Zona Pemanfaatan di Taman Nasional Kelimutu menyimpan potensi karbon 258,18 ton CO2/Ha. Taman Nasional Bantimurung menyimpan potensi karbon pada zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan masing-masing 89,035 ton CO2/Ha, 95,815 ton CO2/Ha dan 161,2 ton CO2/Ha. Taman Nasional Ujung Kulon menyimpan potensi karbon 87.136 ton CO2/Ha. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya menyimpan potensi karbon sebesar 501,6 ton CO2/Ha. Diperkirakan Kawasan konservasi di Indonesia menyimpan karbon kurang lebih 625 Giga Ton CO2. Berdasarkan ekstraksi dari isu-isu strategis di atas, serta hasil-hasil identifikasi, monitoring dan evaluasi, maka lingkungan strategis Direktorat PJLHK dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada (Gambar 5).


26

Kekuatan:

Kelemahan

1. Para pihak di lingkup internal maupun eksternal mengharapkan diupayakannya optimalisasi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi 2. Dukungan sejumlah peraturan perundangan. 3. Potensi jasa lingkungan (wisata alam, Air, karbon hutan dan panas bumi) yang dapat dimanfaatkan berada di 51 TN dan 115 TWA

1. Kerangka kerja pemanfaatan jasa lingkungan berkelanjutan belum lengkap 2. Ketersediaan data dan informasi untuk 3.

4. Sebagian besar kawasan TN dan TWA belum memiliki desain tapak dan atau penetapan areal pemanfaatan air 5. Kewenangan internal di Kementerian LHK dan

6.

Peluang 1. Minat masyarakat untuk bergaya hidup back to nature semakin meningkat. 2. Kesempatan masyarakat sekitar TN dan TWA untuk terlibat dalam usaha jasa lingkungan cukup tinggi. 3. Event-event internasional dan atau nasional sebagai upaya promosi dan pemasaran jasa lingkungan telah terjadwal sehingga membuka peluang investasi. 4. Kebijakan nasional mengedepankan ketahanan pangan, air dan energi

mendukung promosi dan pemasaran Konservasi Alam belum optimal. Sarana dan prasarana pengelolaan jasa lingkungan belum memadai

antara Kementerian LHK dengan Pemda dan sektor lain belum sinergis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan Masih adanya pola pikir konservatif bahwa pemanfaatan jasa lingkungan merupakan bentuk eksploitasi ekstraktif pada sumberdaya alam hayati

Ancaman

1. 2.

Persaingan wisata alam dengan negara lain cukup tinggi. Estimasi Indonesia menghadapi krisis air dan krisis energi pada tahun 2025

Gambar 5 Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 2. Permasalahan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Jasa Lingkungan telah dapat dimanfaatkan di kawasan konservasi melalui skema perizinan, namun perizinan tersebut masih terdapat beberapa kendala/permasalahan, yaitu: a. Permasalahan terkait kondisi pemungkin untuk perizinan: 1) Sarana dan prasarana wisata alam di kawasan konservasi belum memadai 2) Kawasan konservasi merupakan kawasan yang open akses, sehingga di beberapa lokasi terjadi kebocoran pengunjung.


27

3) Dokumen

Rencana

Pengelolaan

dan

Bloking/Zonasi

pada

sejumlah Taman Nasional dan Taman Wisata Alam belum disahkan dan atau belum disusun. 4) Sebagian besar Taman Nasional dan Taman Wisata Alam belum mempunyai desain tapak dan penetapan areal pemanfaatan air. 5) Beberapa

peraturan

terkait

pemanfaatan

jasa

lingkungan

menimbulkan multi tafsir dalam penerapan di lapangan. b. Permasalahan terkait kebijakan pengelolaan 1) Sejumlah MoU bidang pemanfaatan air di kawasan konservasi belum dikonversi menjadi Izin Pemanfaatan Air (IPA), Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA), Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA). 2) Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan geothermal di kawasan konservasi belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu peraturan turunan dari UU Nomor 21 Tahun 2014. 3) Kelembagaan dalam rangka pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional belum terbentuk. 4) Adanya harapan yang terlalu tinggi dan perbedaan persepsi pada semua pemangku kepentingan baik di dalam negeri maupun internasional dalam rangka pelaksanaan REDD+. 5) Panduan dan framework untuk pelaksanaan REDD+ belum ada. 6) Rendahnya kapasitas dan lemahnya pemerintahan di tingkat daerah untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan REDD+. 7) Diperlukan konsistensi antara Rencana Aksi Perubahan Iklim di tingkat nasional dan daerah (RAN-GRK dan RAD-GRK) dan strategi REDD+ 8) Tata batas kawasan yang belum selesai


28

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam konstitusi negara. Tujuan tersebut termuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia

dan

seluruh

tumpah

darah

Indonesia,

memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban

dunia,

yang

berdasarkan

kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, pembangunan Indonesia perlu dilakukan secara terencana dengan menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan prioritas. Pentahapan tersebut disusun dengan bertolak dari sejarah, karakter sumberdaya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025. RPJMN Tahun 2015-2019, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor

2

Tahun

2015,

menegaskan

kembali

bahwa

pelaksanaan pembangunan Indonesia harus sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila dan Trisakti. Ideologi tersebut harus menjadi penuntun,

penggerak,

pemersatu,

dan

sekaligus

sebagai

bintang

pengarah. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, serta capaian pembangunan selama ini, maka Presiden Republik Indonesia menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk

mewujudkan

pencapaian

visi

tersebut,

pembangunan

dilaksanakan dengan 7 misi, yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian


29

ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

(1)

(2) (3) (4) (5) (6)

(7)

MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Gambar 6 Adapun

Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2015-2019

norma

pembangunan

yang

harus

diperhatikan

dan

diterapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah: (1) Membangun


30

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; (2) Setiap upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan peningkatan

pembangunan. produktivitas

Perhatian

rakyat

lapisan

khusus

diberikan

pada

menengah-bawah,

tanpa

menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelakupelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan

untuk

berkelanjutan;

(3)

menciptakan

Aktivitas

pertumbuhan

pembangunan

tidak

ekonomi boleh

yang

merusak,

menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 menjadi peta jalan seluruh kementerian dan/atau lembaga penyelenggara negara dalam merancang arah pembangunan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat

secara

politik,

mandiri

dalam

bidang

ekonomi,

dan

berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019. Sembilan agenda prioritas yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita tersebut, diuraikan sebagaimana dalam Gambar 7. SEMBILAN AGENDA PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA) 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Gambar 7

Sembilan Agenda Prioritas Nasional 2015-2019


31

Berdasarkan uraian rencana pelaksanaan Nawa Cita, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE terutama tertuang dalam agenda ketujuh. Nawa Cita juga menguraikan sub agenda dan sasaran yang menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan

kemampuan

sumberdaya

alam

untuk

memberikan

sumbangan bagi perekonomian nasional.

TUJUAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015-2019 Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Gambar 8.

Tujuan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019

Berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Berdasarkan tujuan tersebut pula, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

menetapkan

3

sasaran

strategis

pembangunan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gambar 9)


32

SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015-2019 1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. 2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan 3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Gambar 9 Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat

Jenderal

KSDAE

diamanatkan

untuk

melaksanakan

perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian dan keseimbangan. Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan secara lestari untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, serta dari sisi upaya perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati itu sendiri. Dari 3 sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).


33

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Mandat

pembangunan

bidang

pemanfaatan

jasa

lingkungan

termaktub dalam beberapa regulasi dan/atau kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengamanatkan untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya melalui salah satu embanan, yaitu pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Sebagai salah satu penanggung jawab kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PJLHK melaksanakan beberapa mandat pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda/sub agenda pembangunan

nasional,

sebagaimana

tertuang

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Mandat tersebut harus diterjemahkan, dirinci dan dilaksanakan pada tingkat

kegiatan

pelaksanaan

melalui

teknis.

beberapa

Dalam

unit

perencanaan

kegiatan

sebagai

pembangunan

unsur bidang

Pemanfaatan Jasa Lingkungan di kawasan konservasi, selain kebijakan nasional, kebijakan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebijakan Direktorat Jenderal KSDAE, isu strategis baik di tingkat internasional maupun nasional serta regional, juga selalu menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan bidang pemanfaatan jasa lingkungan. Kondisi umum dan capaian rencana strategis periode sebelumnya juga turut berperan dalam menentukan strategi yang mengarahkan pembangunan

sesuai

dengan

kebijakan

yang

telah

ditentukan.

Perencanaan strategis bidang pemanfaatan jasa lingkungan juga dilandasi oleh semangat untuk menjadikan jasa lingkungan sebagai era baru dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dimana embanan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya


34

akan menopang dua embanan lain yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. A.

Arah

Kebijakan

Pembangunan

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kebijakan nasional dituangkan dalam bentuk 9 (sembilan) agenda nasional (Nawa Cita). Diantara sembilan agenda tersebut yang menjadi mandat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setidaknya tersurat dalam tiga agenda, yaitu: 1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 2) agenda meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ketiga agenda pembangunan nasional tersebut dibagi lagi menjadi sembilan sub agenda, yang merupakan pengelompokan agenda-agenda tersebut sesuai dengan bidangnya.

Kesembilan sub agenda tersebut

adalah: (1) ketahanan air; (2) kesehatan; (3) ketahanan pangan; (4) ketahanan energi; (5) pariwisata; (6) produksi dan produktivitas yang berdaya saing; (7) pemberantasan penebangan liar; (8) pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; serta (9) tata kelola. Dari sembilan sub agenda tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan tiga sasaran strategis, yang akan mendukung pelaksanaan tiga dari sembilan agenda pembangunan nasional. Strategi pencapaiannya ditetapkan melalui pelaksanaan 13 program dan 69 kegiatan pada tahun 2015-2019. Tiga belas program dan 69 kegiatan dimaksud menggambarkan pelaksanaan mandat dari masingmasing unit eselon I dan eselon II serta unit pelaksana teknis di


35

lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keterkaitan ke-13 program tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. B.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KSDAE Rumusan program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal

KSDAE adalah Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Program ini akan melaksanakan rangkaian upaya-upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran program yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: 1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta 2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan

Ekosistem,

serta

pencapaian

indikator

kinerja

programnya

dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi

Konservasi

Alam;

(2)

Kegiatan

Pengelolaan

Kawasan

Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE. Hubungan

keterkaitan

antara

arah

kebijakan

pembangunan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang KSDAE digambarkan dalam matriks Tabel 9


36

Tabel 11

Hubungan Keterkaitan antara Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program KSDAE dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS KLHK

SASARAN PROGRAM KSDAE

KEGIATAN

SS-1 Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.

----

----

SS-2 Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan SS-3 Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

SP-2 Peningkatan Devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati

K4

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

K6

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Pengelolaan Taman Nasional

K7 SP-1 Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati

K1

Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

K2

Pengelolaan Kawasan Konservasi

K3

Konservasi Spesies dan genetik

K4

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

K5

Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

K6

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati

K7

Pengelolaan Taman Nasional

K8

Dukungan Manajemen

Sumber: Renstra KLHK, 2015 dan Renstra Ditjen KSDAE, 2015

C.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor

P.18/MenLHK-II/2015

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan


37

dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Sejalan dengan uraian arah kebijakan dan strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktorat Jenderal KSDAE, dan berdasarkan mandat, tugas

dan

pelaksanaan

fungsi,

Direktorat

kegiatan

PJLHK

bertanggungjawab

Pemanfaatan

terhadap

Jasa

Lingkungan

Kawasan

Jasa

Lingkungan

Kawasan

Konservasi (Tabel 9) Sasaran

Kegiatan

Pemanfaatan

Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan

konservasi.

Dalam

upaya

mewujudkan

sasaran

kegiatan

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 2015-2019, dicapai melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). SASARAN KEGIATAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI 2015-2019 Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi Direktorat PJLHK akan mendukung agenda pembangunan nasional, mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan mendukung program KSDAE melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu: 1) Jumlah kunjungan wisata ke Kawasan Konservasi minmal 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun 2) Jumlah kunjungan wisata ke Kawasan Konservasi minimal 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun 3) Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di Kawasan Konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 4)

Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit

5)

Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit


38

6)

Jumlah unit usaha pemanfaatan jasling panas bumi yang beroperasi di Kawasan Konservasi sebanyak minimal 5 unit

7) Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit Kawasan Konservasi. Hubungan keterkaitan antara Agenda/Sub Agenda Nasional, Sasara Strategis, Sasaran Program KSDAE, Kegiatan dan IKK Bidang Pemanfaatan Jasa

Lingkungan

Berdasarkan

Kawasan

Tabel

12

Konservasi

tersebut,

arah

digambarkan kebijakan

pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi

pada

Tabel

pembangunan

10.

bidang

periode 2015-2019 adalah

sebagai berikut. 1.

Mendukung Sub agenda nasional bidang pariwisata melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

2.

Mendukung

Sub

Agenda

Nasional

bidang

Ketahanan

Air

melalui

pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk

meningkatkan

ekonomi

dan

kesejahteraan

masyarakat

yang

berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi. 3.

Mendukung Sub Agenda Nasional bidang Ketahanan Energi melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk

meningkatkan

ekonomi

dan

kesejahteraan

masyarakat

yang

berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

4. Mendukung Sub Agenda Nasional bidang pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana melalui pelestarian keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan efektifitas

pengelolaan

hutan

konservasi

dan

upaya

konservasi

keanekaragaman hayati


39

Tabel 12 Hubungan Keterkaitan antara Agenda/Sub Agenda Nasional, Sasaran Strategis, Sasaran Program KSDAE, Kegiatan dan IKK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi No A. 1.

2.

3.

Agenda/Sub Agenda

Sasaran Strategis

Sasaran Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Agenda Nasional ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestis (A2) Sub Agenda: Ketahanan Air (A2.SA1) Sub Agenda: Ketahanan Energi (A2.SA3)

Sub Agenda: Pariwisata (A2.SA4)

•

• Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (SS2)

Peningkatan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dari keanekaragaman hayati (SP2)

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)

•

• • •

4.

Sub Agenda: Pelestarian SDA. LH dan Pengelolaan Bencana (A2.SA5)

Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS3)


Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (SP1)

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)

40

•

Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit. Jumlah unit usaha pemanfaatan jasling panas bumi yang beroperasi di KK sebanyak minimal 5 unit Jumlah kunjungan wisata ke KK minmal 1,5 juta orang wisman selama 5 tahun Jumlah kunjungan wisata ke KK minimal 20 juta orang wisnus selama 5 tahun Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di KK bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit KK

D.

Kerangka Regulasi Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan

Konservasi ditopang oleh sejumlah regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah dirumuskan. Berdasarkan dinamika perkembangan pembangunan nasional dan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, maka regulasi yang menjadi mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat PJLHK dengan sendirinya bertambah. Adapun identifikasi regulasi yang berhubungan

dengan

pelaksanaan

Kegiatan

Pemanfaatan

Jasa

Lingkungan Kawasan Konservasi antara lain terdiri atas: 1)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;

2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan

Kawasan

Suaka

Alam

dan

Kawasan

Pelestarian Alam; 4)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;

5)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2015;

6)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012;

7)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan;

8)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;


41

9)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam;

10) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 11) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam; 12) Keputusan

Menteri

Kehutanan

Republik

Indonesia

Nomor

SK.633/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Tingkat Acuan Emisi Karbon hutan (Forest Reference Emission Level); 13) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.02/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; 14) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.3/IV-Set/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 15) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.11/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam; 16) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.12/IV-Set/2011 tentang Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 17) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.01/IV-Set/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam,


42

Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam; 18) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.02/IV-Set/2012 tentang Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; 19) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.6/IV-Set/2012 tentang Pedoman Pengawasan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 20) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.7/IV-SET/2012 tentang Tata

Cara

Permohonan

Penyelenggaraan

dan

Demontration

Penilaian Activities

Registrasi REDD+

di

serta Hutan

Konservasi; 21) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P. 06/IV-Set/2014 tentang Tata cara Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 22) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P. 07/IV-Set/2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumberdaya Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam serta Hutan Lindung; 23) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P. 12/IV-Set/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi; 24) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P. 22/IV-Set/2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 25) Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019;


43

26)

Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.133/IV-SET/2014 tentang Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak. Terkait dengan kerangka regulasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, sejumlah regulasi mendesak untuk ditindaklanjuti antara lain revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011. Kedua revisi peraturan tersebut berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dari kawasan konservasi dan pemanfaatan jasa lingkungan karbon hutan. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah penyusunan pedoman teknis dan operasional (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria).

E.

Kerangka Kelembagaan Kelembagaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Kawasan Konservasi mengacu pada kelembagaan Direktorat Jenderal KSDAE sebagai pelaksana program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Struktur kelembagaan yang menjadi acuan saat ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun kelembagaan unit pelaksana teknis bidang KSDAE, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Konservasi Sumber Daya Alam, serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Taman Nasional. Direktorat Jenderal KSDAE memandang perlu untuk mengatur kembali kelembagaan sesuai dengan paradigma pengelolaan kawasan konservasi yang telah berkembang saat ini. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi ke depan akan menyesuaikan dengan perkembangan paradigma pengelolaan kawasan konservasi tersebut dan perkembangan pengaturan kelembagaan tersebut.


44

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. Target Kinerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi. Kegiatan ini melaksanakan rangkaian upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat PJLHK. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Sasaran kegiatan tersebut akan dicapai melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tahapan pencapaian ketujuh IKK tersebut diuraikan pada Tabel 13 Tabel 13 IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi N o 1

2

3

4 5

6

7

Satuan

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit

Orang Wisatawan Mancanegar a (X 1.000) Orang Wisatawan Nusantara (X 1.000)

Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK

2015 2016 2017 2018 2019 250

500

800

1.250

1.500

3.500

7.500

11.500

15.500

20.000

Unit IUPSWA dan IUPJWA

20

40

60

80

100

Unit IPA dan IUPA

5

10

15

20

25

Unit IPEA dan IUPEA

5

15

25

35

50

Unit IPJLPB

-

1

2

3

5

Kawasan Konservasi

-

-

-

1

2


Target Kumulatif

IKK

45

Setiap IKK menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat lingkup Direktorat PJLHK. Target capaian masing-masing IKK diuraikan sebagai berikut: 1. IKK Jumlah Kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah Pengunjung Wisatawan Mancanegara (Wisman) sebanyak 1,5 juta pada tahun 2019. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut (Tabel 14) Tabel 14 Proyeksi capaian target IKK Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara Target Pencapaian Per Tahun (orang wisatawan mancanegara)

Satker

Capaian Komulatif (20152019)

2015

2016

2017

2018

2019

UPT BKSDA UPT TN

100.000 150.000

100.000 150.000

100.000 200.000

200.000 250.000

100.000 150.000

600.000 900.000

JUMLAH

250.000

250.000

300.000

450.000

250.000

1.500.000

Sumber: Analisis data pengunjung kawasan konservasi 2010-2014

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut adalah: 1)

Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata di seluruh Taman nasional dan Taman Wisata Alam,

2)

Peningkatan standar pelayanan pengunjung,

3)

Untuk memperoleh multiplier effect yang lebih tinggi dilakukan dengan menawarkan pelayanan, kenyamanan dan kemewahan kepada

pengunjung

dengan

tetap

mengedepankan

faktor

konservasinya 4)

Membangun destinasi baru melalui konsep cluster “high end nature based destination”,

5)

Membangun show window wisata alam,


46

6)

Menyiapkan dan memantapkan regulasi, SOP dan dokumen pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi antara lain desain tapak, SOP pendakian gunung yang aman

7)

Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui pameran, media cetak dan elektronik

8)

Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang jasa lingkungan kawasan konservasi.

9)

Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam rangka

pencapaian

target

jumlah

kunjungan

wisatawan

mancanegara. 10) Melakukan sejumlah kajian-kajian wisata alam, antara lain a) Kajian yang dilaksanakan di Direktorat PJLHK (1) Kajian manfaat tidak langsung pengembangan wisata alam/peningkatan

pengunjung

bagi

kesejahteraan

masyarakat sekitar kawasan konservasi (2) Kajian daya dukung kawasan (3) Penyusunan

standar

Pendakian

Gunung

di

Kawasan

Konservasi b) Kajian yang dilaksanakan UPT (1) Standar Operasional dan Prosedur

(SOP) pelayanan

pengunjung Selain target tersebut di atas, untuk peningkatan kunjungan wisatawan manca negara ke kawasan konservasi maka dilakukan: 1)

Penyetaraan standar sarana dan prasarana serta pelayanan pengunjung dengan standar internasional.

2)

Diperlukan

regulasi

yang

mengelola

mitra-mitra

lain

yang

mendukung wisata alam di kawasan konservasi, misalnya kerjasama jasa transportasi perahu. 3)

Destinasi branding untuk masing-masing kawasan dalam upaya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi.

4)

Kerjasama dengan agen-agen travel dan hotel internasional untuk paket-paket wisata di kawasan konservasi.


47

5)

Masyarakat Ekonomi Asean telah digulirkan tahun 2015, sehingga kawasan konservasi di Indonesia perlu membuat kerjasama destinasi wisata dengan kawasan konservasi di ASEAN misalnya melalui Sister Park. Tahapan-tahapan untuk pencapaian pelaksanaan IKK tersebut terdiri

dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Beberapa hal yang harus dipersiapkan pada tahap persiapan/pra kondisi antara lain: 1)

UPT harus mempunyai Rencana Pengelolaan dan Penataan Zonasi/Blok yang sudah disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE,

2)

UPT mempunyai Desain Tapak pada blok pemanfaatan atau zona pemanfaatan yang sudah disahkan oleh Direktur Teknis,

3)

UPT sudah mempunyai peta sebaran potensi ODTWA dan Rencana Pengembangannya, pembentukan forum di bidang jasa wisata alam, pemberian sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter/ pemandu.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan, diharapkan UPT telah melakukan sejumlah kegiatan, yaitu: 1)

Melakukan pencetakan karcis masuk,

2)

Pintu gerbang dan loket untuk pemungutan karcis masuk sudah tersedia,

3)

Petugas

pemungut

dan

bendahara

penerima

PNBP

sudah

ditetapkan dengan SK Kepala UPT (selaku KPA), 4)

UPT membuat base line data pengunjung untuk tahun 2014. Bila pada tahun tersebut UPT belum memungut PNBP, maka base line data dibuat/ditetapkan sejak UPT mulai memungut dan menyetorkan PNBP yaitu rerata dari tahun 2008-2014,

5)

Sosialisasi peraturan terkait dengan wisata alam dan PP Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

6)

Pengelolaan atraksi wisata di kawasan konservasi. Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui

komponen kegiatan baik di Direktorat PJLHK maupun di UPT (Tabel 15)


48

Tabel 15 Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan No

Tahapan Komponen

Pusat

UPT

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Ket

2015

2016

2017

2018

2019

v

v

v

v

v

1

Penyusunan NSPK

v

2

Informasi, Promosi dan Pemasaran Pariwisata Alam Di Mancanegara Peningkatan Kapasitas SDM Pembinaan dan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Sarpras wisata alam (pengembangan dan pemeliharaan Pengelolaan Kunjungan Wisata Operasional pengelolaan obyek wisata alam

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

3 4 5 6

7 8

Lokasi pelaksanaan pencapaian kegiatan ditargetkan dilaksanakan di seluruh taman nasional, taman wisata alam dan suaka margasatwa yang ada di Indonesia dengan prioritas pada beberapa kawasan konservasi sebagaimana Lampiran 1. Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai dibuktikan

dengan

terbitnya

dokumen-dokumen

sebagai

verifier

sebagaimana Tabel 16 Tabel 16

No.

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Tahun 2015-2019 IKK Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan oservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun Pelaksana

Verifier

1.

Direktorat PJLHK

Laporan Rekapitulasi kunjungan wisatawan mancanegara ke seluruh kawasan konservasi per triwulan dan tahunan

2.

UPT KSDA

3.

UPT TN

Laporan kunjungan wisatawan mancanegara ke tiap kawasan konservasi per triwulan dan tahunan, dengan Dilampirkan laporan penggunaan karcis masuk kawasan/SIMAKSI pada seluruh kawasan konservasi Laporan kunjungan wisatawan mancanegara ke tiap kawasan konservasi per triwulan dan tahunan, dengan Dilampirkan laporan penggunaan karcis masuk kawasan/SIMAKSI pada seluruh kawasan konservasi


49

2. IKK Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah Pengunjung Wisatawan Mancanegara (Wisman) sebanyak 20 juta pada tahun 2019. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut (Tabel 17) Tabel 17 Proyeksi capaian target IKK Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara Satker 2015

Target Pencapaian Per Tahun (orang wisatawan nusantara) 2016 2017 2018

2019

Capaian Komulatif (2015-2019)

UPT BKSDA UPT TN

1.500.000 2.000.000

1.500.000 2.500.000

2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

1.000.000 3.500.000

8.000.000 12.000.000

JUMLAH

3.500.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.500.000

20.000.000

Sumber: Analisis data pengunjung kawasan konservasi 2010-2014

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut adalah: 1)

Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata di seluruh Taman nasional dan Taman Wisata Alam,

2)

Peningkatan standar pelayanan pengunjung,

3)

Membangun destinasi baru melalui konsep cluster “high end nature based destination”,

4)

Membangun show window wisata alam,

5)

Menyiapkan dan memantapkan regulasi, SOP dan dokumen pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi antara lain desain tapak, SOP pendakian gunung yang aman

6)

Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui pameran, media cetak dan elektronik

7)

Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang jasa lingkungan kawasan konservasi.

8)

Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan wisatawan nusantara.


50

9)

Melakukan sejumlah kajian-kajian wisata alam, antara lain a) Kajian yang dilaksanakan di Direktorat PJLHK (1)

Kajian manfaat tidak langsung pengembangan wisata alam/peningkatan

pengunjung

bagi

kesejahteraan

masyarakat sekitar kawasan konservasi (2)

Kajian daya dukung kawasan

(3)

Penyusunan standar Pendakian Gunung di Kawasan Konservasi

b) Kajian yang dilaksanakan UPT (1)

Standar Operasional dan Prosedur

(SOP) pelayanan

pengunjung Tahapan-tahapan untuk pencapaian pelaksanaan IKK tersebut terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Beberapa hal yang harus dipersiapkan pada tahap persiapan/pra kondisi antara lain: 1)

UPT harus mempunyai Rencana Pengelolaan dan Penataan Zonasi/Blok yang sudah disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE,

2)

UPT mempunyai Desain Tapak pada blok pemanfaatan atau zona pemanfaatan yang sudah disahkan oleh Direktur Teknis,

3)

UPT sudah mempunyai peta sebaran potensi ODTWA dan Rencana Pengembangannya, pembentukan forum di bidang jasa wisata alam, pemberian sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter/ pemandu.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan, diharapkan UPT telah melakukan sejumlah kegiatan, yaitu: 1)

Melakukan pencetakan karcis masuk,

2)

Pintu gerbang dan loket untuk pemungutan karcis masuk sudah tersedia,

3)

Petugas

pemungut

dan

bendahara

penerima

PNBP

sudah

ditetapkan dengan SK Kepala UPT (selaku KPA), 4)

UPT membuat base line data pengunjung untuk tahun 2014. Bila pada tahun tersebut UPT belum memungut PNBP, maka base line data dibuat/ditetapkan sejak UPT mulai memungut dan menyetorkan PNBP yaitu rerata dari tahun 2008-2014,


51

5)

Sosialisasi peraturan terkait dengan wisata alam dan PP Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui

komponen kegiatan baik di Direktorat PJLHK maupun di UPT (Tabel 18) Tabel 18 Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan No

Tahapan Komponen

Pusat

UPT


Ket

2015

2016

2017

2018

2019

v

v

v

v

v

1

Penyusunan NSPK

v

2

Informasi, Promosi dan Pemasaran Pariwisata Alam Di dalam negeri Peningkatan Kapasitas SDM Pembinaan dan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Sarpras wisata alam (pengembangan dan pemeliharaan Pengelolaan Kunjungan Wisata Operasional pengelolaan obyek wisata alam

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

3 4 5 6

7 8

Lokasi pelaksanaan pencapaian kegiatan ditargetkan dilaksanakan di seluruh taman nasional, taman wisata alam dan suaka margasatwa yang ada di Indonesia dengan priorotas pada beberakawasan konservasi sebagaimana Lampiran 2. Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai dibuktikan

dengan

terbitnya

dokumen-dokumen

sebagai

verifier

sebagaimana Tabel 19


52

Tabel 19

No.

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Tahun 2015-2019 IKK Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun Pelaksana

Verifier

1.

Direktorat PJLHK

Laporan Rekapitulasi kunjungan wisatawan nusantara ke seluruh kawasan konservasi per triwulan dan tahunan

2.

UPT KSDA

Laporan kunjungan wisatawan nusantara ke tiap kawasan konservasi per triwulan dan tahunan, dengan Dilampirkan laporan penggunaan karcis masuk kawasan/SIMAKSI pada seluruh kawasan konservasi

3.

UPT TN

Laporan kunjungan wisatawan nusantara ke tiap kawasan konservasi per triwulan dan tahunan, dengan Dilampirkan laporan penggunaan karcis masuk kawasan/SIMAKSI pada seluruh kawasan konservasi

3. IKK Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) sebanyak 100 unit pada tahun 2019. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut (Tabel 20) Tabel 20 Proyeksi capaian target IKK Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 Target Pencapaian Per Tahun (unit IUPSWA dan IUPJWA) 2016 2017 2018

2019


UPT BKSDA UPT TN

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

50 50

JUMLAH

20

20

20

20

20

100

Satker 2015

Sumber: Analisis data pengusahaan pariwisata alam 2010-2014

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut adalah:


53

1)

Melakukan sinkronisasi dengan dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam masterplan tersebut terbagi menjadi 6 koridor ekonomi, yaitu: a) Koridor Ekonomi Sumatera, memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”; b) Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”; c) Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”; d) Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai ‘’ Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional; e) Koridor

Ekonomi

pembangunan

Bali

sebagai

–

Nusa

‘’Pintu

Tenggara Gerbang

memiliki

tema

Pariwisata

dan

Pendukung Pangan Nasional’’; f)

Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan

sebagai

“Pusat

Pengembangan

Pangan,

Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”. 2)

Meningkatkan destinasi pariwisata di kawasan konservasi terutama difokuskan pada kawasan konservasi penghasil 10 PNBP terbesar. Sepuluh kawasan konservasi tersebut, berdasarkan hasil evaluasi selama 5 tahun terakhir, yaitu KSDA Jawa Barat, TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, KSDA Jawa Tengah, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango, KSDA Jawa Timur.

3)

Membangun destinasi baru melalui konsep Cluster “High End Nature Based Destination”. a) Pasar pariwisata di Indonesia sangat bervariasi, antara lain pasar pariwisata high-end dan pasar pariwisata low-end. Kedua jenis pasar pariwisata tersebut mempunyai penanganan yang


54

berbeda. Pasar pariwisata high-end mempunyai multiplier effect yang lebih besar bila dibandingkan dengan pasar pariwisata lowend. Jenis pasar ini tidak hanya menawarkan kenyamanan dan kemewahan

tapi

juga

konservasi.

Pariwisata

high-end

menghasilkan income yang tinggi, sedangkan pariwisata low-end bernilai income sedang sampai rendah. Tingkat produktivitas tenaga kerja pariwisata high-end sangat besar dibandingkan dengan pariwisata low-end. Para pekerja di pariwisata high-end mendapat income yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerja pariwisata low-end. Pariwisata high-end kegiatannya hanya mencakup cluster yang terbatas, sedangkan pariwisata low-end secara geografis lebih tersebar, mencakup wilayah yang lebih luas dan menyertakan sektor informal dalam perekonomian lokal. b) Pengembangan destinasi baru dengan konsep Cluster “High End Nature Based Destination”, dilakukan pada 3 cluster, yaitu: • Cluster NTB (Penjelajahan Alam Terbaik di Asia Tenggara), meliputi TN Gunung Rinjani, TN Gunung Tambora dan TWA Gunung Tunak. • Cluster Jawa Timur (Eksotisme Alam Bebas di Timur Pulau Jawa), terdiri dari TN Baluran, TN Alas Purwo, TN Meru Betiri, dan TWA Kawah Ijen. • Cluster Lampung-Jawa Barat, meliputi TN Bukit Barisan Selatan dan Krui, TN Way Kambas, Landscape Gunung Krakatau, TN Gunung Gede Pangrango 4)

Mengembangkan konektivitas berbagai lokasi yang ada di dalam satu klaster yang terbatas menjadi satu kesatuan destinasi dengan kemudahan aksesnya

5)

Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata secara menyeluruh untuk meningkatkan daya saing dalam memperebutkan pangsa pasar pariwisata internasional.


55

6)

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wisata di seluruh Taman Nasional dan Taman Wisata Alam baik melalui dana APBN maupun kerjasama dengan lembaga/institusi yang lain.

7)

Membangun show window wisata alam

8)

Pemilihan target lokasi pencapaian IKK ini mengutamakan pada kawasan konservasi yang telah ada pemohon/investor IUPSWA dan IUPJWA dan pada lokasi-lokasi yang diusulkan oleh Kepala UPT.

9)

Pada kawasan konservasi yang belum terdapat investor, dilakukan pendekatan: a) Mempersiapkan kondisi pemungkin untuk masuknya investor seperti

menyiapkan

dokumen

Rencana

Pengelolaan,

pengesahan zonasi/bloking dan Desain Tapak b) Tetap melaksanakan pengelolaan wisata alam dan mendorong masyarakat yang melakukan usaha jasa wisata alam di kawasan konservasi untuk mengajukan IUPJWA. 10) Menyiapkan dan memantapkan regulasi dan dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Desain Tapak). 11) Meningkatkan efektifitas Promosi dan Pemasaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan. 12) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Kondisi

pemungkin

yang

paling

penting

untuk

pencapaian

pelaksanaan IKK ini dalam rangka mendukung investasi wisata alam adalah UPT Ditjen KSDAE harus menuntaskan dokumen perencanaan sebelum tahun 2019 yang terdiri dari: 1) Rencana Pengelolaan, 2) Zonasi/Bloking 3) Desain Tapak. Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui komponen kegiatan baik dilakukan oleh Direktorat PJLHK maupun oleh UPT (Tabel 21)


56

Tabel 21

Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013” dan waktu pelaksanaan

No.

Tahapan Komponen

1

Penyusunan NSPK

v

2

Promosi dan Pemasaran wisata alam Penilaian pengusahaan wisata alam Pembinaan dan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Peningkatan kapasitas SDM Penyusunan desain tapak Pengelolaan kemitraan pemanfaatan wisata alam

v

3 4 5 6 7 8

Pusat

UPT

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Ket

Target lokasi pelaksanaan pencapaian IKK ini dilaksanakan pada kawasan konservasi dengan kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan dalam uraian di atas, untuk pencapaian IKK ini sebagaimana Lampiran 3 Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai dibuktikan

dengan

terbitnya

dokumen-dokumen

sebagai

verifier


No.

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 Pelaksana

1.

Direktorat PJLHK

2.

UPT KSDA

3.

UPT TN

Verifier • Laporan bulanan pemegang izin (IUPSWA dan IUPJWA), dengan dokumen pendukung: • SK Ka UPT untuk ijin jasa wisata, SK BKPM untuk ijin sarana wisata alam • Surat Direktur PJLHK hal penyampaian telaahan administrasi dan teknis kepada Dirjen KSDAE • Laporan bulanan pemegang izin (IUPSWA dan IUPJWA), dengan dokumen pendukung: • SK Ka UPT untuk ijin jasa wisata, • Surat Ka UPT hal penyampaian pertimbangan teknis permohonan izin usaha sarana wisata alam • Laporan bulanan pemegang izin (IUPSWA dan IUPJWA), dengan dokumen pendukung:


57

No.

Pelaksana

Verifier SK Ka UPT untuk ijin jasa wisata, Surat Ka UPT hal penyampaian pertimbangan teknis permohonan sarana wisata alam

• •

4. IKK Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) sebanyak 25 unit pada tahun 2019. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut (Tabel 23) Tabel 23 Proyeksi capaian target IKK Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit selama 5 tahun

2019

1 4

1 4

2 3

4 1

2 3

10 15

5

5

5

5

5

25

2015 UPT BKSDA UPT TN JUMLAH

Target Pencapaian Per Tahun (unit IPA dan IUPA) 2016 2017 2018


Satker

Sumber: Analisis data pemanfaatan air 2010-2014

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut adalah: bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 1) Mendorong UPT untuk mempercepat kondisi pemungkin perizinan pemanfaatan air

seperti inventarisasi sumberdaya air, pengusulan

penetapan areal pemanfaatan air. 2) Mengkaji potensi air di kawasan konservasi serta pemanfaatan melalui neraca sumberdaya air. 3) Menyiapkan dan memantapkan regulasi dan dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

berupa Areal Pemanfaatan

Air,


58

4) Meningkatkan efektifitas Promosi dan Pemasaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan. 5) Meningkatkan sosialisasi, dan pembinaan teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 6) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi yang lain. 7) Mendorong proses konversi MoU pemanfaatan air menjadi IPA dan IUPA. Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui komponen kegiatan baik dilakukan oleh Direktorat PJLHK maupun oleh UPT (Tabel 24) Tabel 24

No. 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit” dan waktu pelaksanaan

Tahapan Komponen Penyusunan NSPK Sosialisasi Pembinaan dan Koordinasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengelolaan kawasan terkait potensi air, terdiri dari: • Inventarisasi potensi sumberdaya air • Valuasi Ekonomi sumberdaya air Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas SDM

Pusat

UPT

v v v

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 v v v v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Ket

Target lokasi pelaksanaan pencapaian IKK ini dilaksanakan pada kawasan konservasi dengan kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan dalam uraian di atas sebagaimana Lampiran 4.


59

Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai dibuktikan

dengan

terbitnya

dokumen-dokumen

sebagai

verifier


No.

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit

Pelaksana

1.

Direktorat PJLHK

2.

UPT KSDA

3.

UPT TN

Verifier • Laporan bulanan pemegang izin (IPA dan IUPA), dengan dokumen pendukung: • SK Ka UPT untuk ijin pemanfaatan air non komersial, • SK BKPM untuk ijin pemanfaatan air komersial, dan • Surat Direktur PJLHK hal penyampaian telaahan administrasi dan teknis kepada Dirjen KSDAE • Laporan bulanan pemegang izin (IPA dan IUPA), dengan dokumen pendukung: • SK Ka UPT untuk ijin pemanfaatan air non komersial, • Surat Ka UPT untuk penyampaian pertimbangan teknis pemanfaatan air komersial • Laporan bulanan pemegang izin (IPA dan IUPA), dengan dokumen pendukung: • SK Ka UPT untuk ijin pemanfaatan air non komersial, Surat Ka UPT untuk penyampaian pertimbangan teknis pemanfaatan air komersial

5. IKK Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant sebanyak 50 unit selama 5 tahun Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) dan unit izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) sebanyak 50 unit (setara 200 MW) pada tahun 2019. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut (Tabel 26) Tabel 26

Proyeksi capaian target IKK Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit selama 5 tahun

Satker 2015

Target Pencapaian Per Tahun (unit IPEA dan IUPEA) 2016 2017 2018

UPT BKSDA 2 5 10 20 UPT TN 3 10 15 15 JUMLAH 5 10 10 10 Sumber: Analisis data pemanfaatan energi air 2010-2014


2019


25 25 15

25 25 50

60

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut adalah: bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 1) Kajian potensi air di kawasan konservasi 2) Upaya konservasi air dan kawasan di daerah tangkapan air 3) Peningkatan kapasitas SDM di UPT terkait energi baru dan terbarukan dari potensi sumberdaya air. 4) Mendorong UPT untuk mempercepat pelaksanaan kondisi pemungkin 5) Melakukan monitoring dan evaluasi 6) Menyiapkan pedoman bagi UPT dalam pemanfaatan air 7) Membangun database potensi pemanfaatan air dan perizinan. 8) Meningkatkan efektifitas Promosi dan Pemasaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air 9) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 10) Mendorong proses konversi MoU pemanfaatan energi air menjadi IPEA dan IUPEA. Kondisi

pemungkin

yang

paling

penting

untuk

pencapaian

pelaksanaan IKK ini dalam rangka mendukung pemanfaatan energi air baik komersial maupun non komersial adalah UPT Ditjen KSDAE harus menuntaskan penyusunan dokumen perencanaan sebelum tahun 2019 yang terdiri dari: 1) Rencana Pengelolaan 2) Zonasi/Bloking 3) Inventarisasi sumberdaya air dan penetapan areal pemanfaatan air Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui komponen kegiatan baik dilakukan oleh Direktorat PJLHK maupun oleh UPT (Tabel 27)


61

Tabel 27

Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit” dan waktu pelaksanaan

Tahapan Komponen

No.

Pusat

UPT KSDA/ TN


Ket

2015

2016

2017

2018

2019

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

1

Penyusunan NSPK

v

2 3

Sosialisasi Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan kawasan terkait potensi air, terdiri dari: • Inventarisasi potensi sumberdaya air • Valuasi Ekonomi sumberdaya air • Demplot

v v

Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas SDM

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

4

Micro Hydro Electrical Power Plant

5 6

Target lokasi pelaksanaan pencapaian IKK ini dilaksanakan pada kawasan konservasi dengan kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan dalam uraian di atas sebagaimana Lampiran 5. Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai dibuktikan

dengan

terbitnya

dokumen-dokumen

sebagai

verifier

sebagaimana Tabel 28.


62

Tabel 28

No.

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit Pelaksana

Verifier

1.

Direktorat PJLHK

Laporan bulanan pemegang izin (IPEA dan IUPEA), dengan dokumen pendukung: • SK Ka UPT untuk ijin pemanfaatan energy air non komersial, • SK Dirjen untuk ijin pemanfaatan energy air komersial skala kecil dan sedang, • SK BKPM untuk ijin pemanfaatan energy air komersial skala besar, • Surat Direktur PJLHK hal penyampaian telaahan administrasi dan teknis kepada Dirjen KSDAE

2.

UPT KSDA

Laporan bulanan pemegang izin (IPEA dan IUPEA), dengan dokumen pendukung: • SK Ka UPT untuk ijin pemanfaatan energy air non komersial, dan • Surat Ka UPT untuk penyampaian pertimbangan teknis pemanfaatan energy air komersial skala kecil dan sedang

3.

UPT TN

Laporan bulanan pemegang izin (IPEA dan IUPEA), dengan dokumen pendukung: • SK Ka UPT untuk ijin pemanfaatan energy air non komersial, dan • Surat Ka UPT untuk penyampaian pertimbangan teknis pemanfaatan energy air komersial skala kecil dan sedang

6. IKK Jumlah Unit Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) sebanyak 5 unit (setara dengan 300 MW) pada tahun 2019. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut (Tabel 29) Tabel 29 Proyeksi capaian target IKK Jumlah Unit Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin selama 5 tahun

2019


-‐ -‐

1

1

1

2

1 4

-

1

1

1

2

5

Satker 2015 UPT BKSDA UPT TN JUMLAH

Target Pencapaian Per Tahun (unit IPJLPB) 2016 2017 2018

Sumber: Analisis data pemanfaatan energi panas bumi berbagai sumber


63

bPemanfaatan jasa lingkungan panas bumi merupakan bentuk pemanfaatan baru di kawasan konservasi. Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut antara lain: 1)

Penyusunan kebijakan baik revisi maupun penyusunan peraturan perundangan baru,

2)

Pemutakhiran database potensi panas bumi, kajian kelayakan, peningkatan

kapasitas

SDM,

pembinaan

koordinasi

hingga

monitoring dan evaluasi 3)

Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Kondisi

pemungkin

yang

paling

penting

untuk

pencapaian

pelaksanaan IKK ini dalam rangka mendukung pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi adalah UPT Ditjen KSDAE harus menuntaskan penyusunan dokumen perencanaan sebelum tahun 2019 yang terdiri dari: 1) Rencana Pengelolaan 2) Zonasi/Bloking Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui komponen kegiatan baik dilakukan oleh Direktorat PJLHK maupun oleh UPT (Tabel 30) Tabel 30

Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah Unit Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin” dan waktu pelaksanaan

1

Penyusunan NSPK

v

2 3

Sosialisasi peraturan Data dan informasi potensi Peningkatan Kapasitas SDM Pembinaan dan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan pemanfaatan jasa

v v

v

v v

v v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

5 6 7



Tahapan Komponen

4

Pusat

UPT KSDA/TN

No.

Ket

64

No.

Tahapan Komponen

Pusat

UPT KSDA/TN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019

Ket

lingkungan panas bumi

Target lokasi pelaksanaan pencapaian IKK ini dilaksanakan pada kawasan konservasi dengan kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan dalam uraian di atas, sebagaimana Lampiran 6. Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai dibuktikan

dengan

terbitnya

dokumen-dokumen

sebagai

verifier

sebagaimana Tabel 31. Tabel 31.

No.

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah Unit Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin

Pelaksana

Verifier

1.

Direktorat PJLHK

Laporan bulanan pemegang Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB), dengan dokumen pendukung: • Surat Direktur PJLHK kepada Dirjen KSDAE hal penyampaian kelengkapan administrasi • Pertimbangan teknis permohonan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi

2.

UPT KSDA

3.

UPT TN

Laporan bulanan pemegang izin (IPJLPB), dengan dokumen pendukung: • Surat Ka UPT hal penyampaian pertimbangan teknis permohonan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi Laporan bulanan pemegang izin (IPJLPB), dengan dokumen pendukung: • Surat Ka UPT hal penyampaian pertimbangan teknis permohonan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi

7. IKK Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah kawasan konservasi yang telah mempunyai dokumen registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ dari lembaga yang berwenang sebanyak 2 kawasan


65

konservasi pada tahun 2019. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut (Tabel 32) Tabel 32 Proyeksi capaian target IKK Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi Satker 2015

Target Pencapaian Per Tahun (unit kawasan konservasi) 2016 2017 2018

2019


UPT BKSDA UPT TN

-‐ -‐

-‐ -‐

-‐ -‐

-‐ 1

-‐ 1

-‐ 2

JUMLAH

-

-

-

1

1

2

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut antara lain: 1)

Penyusunan kebijakan baik revisi maupun penyusunan peraturan perundangan baru terkait dengan perdagangan karbon

2)

Kerjasama dengan mitra terkait dengan proses registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+

3)

Membuka peluang kerjasama dengan mitra untuk pendanaan dalam rangka pembiayaan karbon

4)

Pemantapan tata batas kawasan

5)

Mendorong upaya peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan konservasi sebagai Social Safeguard REDD+. Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui

komponen kegiatan baik dilakukan oleh Direktorat PJLHK maupun oleh UPT (Tabel 33) Tabel 33

Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi” dan waktu pelaksanaan

No.

Tahapan Komponen

Pusat

1

Penyusunan NSPK

v

UPT TN



Ket

66

No.

Tahapan Komponen

2

Penilaian calon lokasi VCS/CCBA REDD+ Pengembangan kerjasama nasional dan internasional Peningkatan Kapasitas SDM Pembinaan dan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Karbon Hutan Konservasi

3 4 5 5 7

Pusat

UPT TN

v v


v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

Ket

Target lokasi pelaksanaan pencapaian IKK ini dilaksanakan pada kawasan konservasi dengan kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan dalam uraian di atas, sebagaimana Lampiran 7 Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai dibuktikan

dengan

terbitnya

dokumen-dokumen

sebagai

verifier


No.

Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi Pelaksana

1.

Direktorat PJLHK

2.

UPT KSDA

3.

UPT TN

Verifier

Laporan bulanan pelaksanaan REDD+ di KK, dengan dokumen pendukung: • Surat Pengantar Ka-UPT • Dokumen registrasi atau sertifikasi dari lembaga yang berwenang Laporan bulanan pelaksanaan REDD+ di KK, dengan dokumen pendukung: • Surat pengantar Ka-UPT • Dokumen registrasi atau sertifikasi dari lembaga yang berwenang

B. Kerangka Pendanaan Proyeksi Dana Rencana pembiayaan untuk pelaksanaan pencapaian kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi melalui 7 bersumber dari dana APBN dan dana dari pihak yang tidak mengikat.


67

Acuan pembiayaan yang digunakan untuk pencapaian IKK tersebut adalah anggaran DIPA APBNP pada Tahun 2015.

Selanjutnya

diproyeksikan pertambahan anggaran sebesar 15 % setiap tahun hingga tahun 2019. Kebutuhan dana pembiayaan pencapaian masing-masing IKK bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan di kawasan konservasi selama 5 tahun (2015-2019) baik pada Direktorat PJLHK sebagai penanggung jawab kegiatan maupun UPT KSDA dan UPT TN sebagai lokasi target yang bersumber dari dana APBN, diproyeksikan masing-masing sebesar Rp 47.225.314.000; Rp 305.500.000.000; dan Rp 370.000.000. Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif pada masing-masing IKK sebagaimana Lampiran 8. C. Partisipasi dan Kerjasama Para Pihak Dalam pelaksanaan upaya pembangunan bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, Direktorat PJLHK tidak akan mungkin mewujudkan seluruh sasaran kegiatan dan IKK tanpa melibatkan banyak pihak. Keterbatasan sumberdaya, terutama sumber pembiayaan dan personil

yang

dimiliki

akan

menjadi

faktor

penghambat

utama

pelaksanaan pencapaian kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan. Di lain sisi, sangat banyak pihak yang mempunyai perhatian dan kepedulian serta komitmen kuat dalam mewujudkan tujuan konservasi terutama pemanfaatan jasa lingkungan, dan para pihak tersebut juga didukung dengan sumberdaya yang memadai. Para pihak tersebut diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi dalam mendukung pencapaian target-target kinerja dalam perencanaan strategis ini. Para pihak dimaksud antara lain masyarakat dan lembaga swadaya

masyarakat

(LSM),

civil

society

organisations

(CSOs),

pemerintah daerah, lembaga internasional, kalangan dunia usaha, dan lain sebagainya. Dalam pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, terutama wisata alam, peran Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, serta masyarakat setempat


68

perlu diupayakan, dan jika diperlukan, dapat diupayakan pemberian insentif dalam rangka peningkatan partisipasinya. Insentif dimaksud dapat berupa pemberian kemudahan usaha, pemberian hak kelola khusus kepada masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Infrastruktur pendukung wisata alam tidak selalu harus berada di dalam kawasan konservasi. Fasilitas berupa jalan, tempat parkir, fasilitas akomodasi, dan lain-lain dapat dibangun pada lahan-lahan di sekitar kawasan konservasi. Upaya pelibatan para pihak dalam pelaksanaan dan pengembngan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan menjadi hal yang penting untuk diupayakan semaksimal mungkin. LSM, CSOs, serta lembaga-lembaga konservasi internasional yang melaksanakan program di Indonesia, memiliki sumberdaya yang cukup memadai. Aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tersebut pun sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat PJLHK.


69

BAB V PENUTUP Penyelenggaraan

pemanfaatan

jasa

lingkungan

di

kawasan

koservasi menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini secara teknis menjadi tugas Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015, mengamanatkan melaksanakan

bahwa penyiapan

Direktorat

PJLHK

perumusan

dan

mempunyai

pelaksanaan

tugas

kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Rencana Strategis Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019 disusun sebagai

pedoman

dan

acuan

dalam

melaksanakan

kegiatan

pembangunan pemanfaatan jasa lingkungan di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Rencana Strategis Direktorat PJLHK ini diharapkan dapat menuntun seluruh aparat di lingkungan Direktorat PJLHK dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional dan sasaran kegiatan secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati.


70

DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2015. Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2014. Statistik Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2013. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2015. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2014. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2015. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2014. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung. 2014. Potensi Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Bogor. Tidak dipublikasikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, Jakarta Kementerian Kehutanan. 2014. Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013. Kementerian Kehutanan, Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.


71

4. IKK Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi

LAMPIRAN 1 Target Lokasi Pelaksanaan IKK Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan oservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun Target Lokasi Pelaksanaan IKK 2015

2016

2017

Seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, dengan prioritas pada:



1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

1) BBKSDA Jawa Barat 2) KSDA Jawa Tengah 3) TN Gunung Bromo Tengger Semeru 4) TN Komodo 5) TN Bantimurung Bulusaraung 6) TN Tanjung Puting 7) TN Gunung Rinjani 8) TN Bali Barat 9) TN Gunung Gede Pangrango 10) TWA Tanjung Tampa 11) TWA Gunung Tunak 12) TN Baluran 13) TN Alas Purwo 14) TN Meru Betiri 15) TN Gunung Ciremai 16) TWA Kawah Ijen 17) TN Bukit Barisan Selatan 18) TN Way Kambas 19) TN Kerinci Seblat 20) TN Ujung Kulon 21) TN Kelimutu 22) TWA Air Putih 23) TWA Tretes 24) TWA Gunung Baung 25) SM Dt. Yang 26) SM Pulau Bawean


BBKSDA Jawa Barat TN Bromo Tengger Semeru TN Komodo KSDA Jawa Tengah TN Bantimurung Bulusaraung TN Tanjung Puting TN Gunung Rinjani TN Bali Barat TN Gunung Gede Pangrango BBKSDA Jawa Timur (TWA Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Gunung Baung, SM Dt. Yang, SM Pulau Bawean)

2018 Seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, dengan prioritas pada: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)




LAMPIRAN 2 Target Lokasi Pelaksanaan IKK Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan oservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun Target Lokasi Pelaksanaan IKK 2015

2016

2017




11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)








LAMPIRAN 3 Target Lokasi Pelaksanaan IKK Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 Target Lokasi Pelaksanaan IKK 2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

TWA Kawah Ijen TWA Pulau Sangalaki TWA Muka Kuning TWA Tanjung Tampa TWA Gunung Tunak TWA Bangko-Bangko TWA Teluk Yotefa TWA Kerandangan TWA Papandayan TWA Telaga Bodas TWA Pantai Panjang Pulau Baai TN. Gn. Merbabu TN. Ujung Kulon TN. Komodo TN. Gn. Rinjani TN. Gn. Halimun Salak TN. Gunung Ciremai TN. Bunaken TN. Gn. Gede Pangrango

2016

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

TN. Tanjung Puting TN Kepulauan Seribu TN Meru Betiri TN Kutai TN Bogani Nani Wartabone TN Bantimurung Bulusaraung TN Takabonerate TN Kelimutu TN Bukit Barisan Selatan TN Way Kambas TN Baluran TN Betung Kerihun TN Bali Barat TN Bromo Tengger Semeru TN Wakatobi TN Manusela TWA Buyan Tamblingan TWA Panelokan TWA Batu Angus

2017

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

TN Karimunjawa TN Gunung Gede Pangrango TN Alas Purwo TN Kerinci Seblat TN Berbak TN Teso Nilo TN Sembilang TN Gunung Palung TWA Pulau Weh TWA Kepulauan Banyak TWA Sibolangit TWA Kepualauan Padamaran TWA Gunung Baung TWA Mangolo TWA Gunung Guntur TWA Wera TWA Telogo Warno Telogo Pengilon

2018

2019

1. TN Bukit Baka Bukit Raya 2. TN Rawa Aopa Watumohai 3. TN Wasur 4. TWA Gunung Tangkupan Perahu 5. TWA Pelangan 6. TWA Pulau Sangiang 7. TWA Gunung Pancar 8. TWA Angke Kapuk 9. TWA Batu Putih 10.TWA Punti Kayu 11.TB Pulau Moyo

1. TWA Linggar Jati 2. TWA Pulau Kembang 3. TWA Sukawayana 4. TWA Tretes 5. TWA Grojogan Sewu 6. TWA Pangandaran 7. TWA Pulau Satonda 8. TWA Cimanggu 9. TWA Jember

Keterangan

Dalam 1 lokus, jumlah unit usaha dapat lebih dari 1 unit

LAMPIRAN 4 Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit” Target Lokasi Pelaksanaan IKK 2015

1. TN Kerinci Seblat 2. TN Gunung Ciremai 3. TN Bogani Nani Wartabone 4. TWA Bukit Tangkiling 5. TWA Gunung Baung

2016

1. TN Gn. Halimun Salak 2. TN Gn. Gede Pangrango 3. TN Manupeu Tanadaru 4. TWA Kerandangan

2017

1. 2. 3. 4.

TN Gn. Leuser TN Gunung Palung TN Gunung Rinjani SM. Pulau Bawean

2018

1. 2. 3. 4.

TWA Warno Telogo Pengilon TWA Grojogan Sewu TN Laiwangi Wanggameti Bantimurung Bulusaraung

2019

1. TWA. Tretes 2. TWA Tirta Rimba Air Jatuh 3. TWA Wera

Keterangan


LAMPIRAN 5 Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit” Target Lokasi Pelaksanaan IKK 2015

2016

1. TN Gunung Leuser 2. TN Bogani Nani Wartabone 3. TN Kerinci Seblat 4. TN Laiwangi Wanggameti 5. TN Manupeu Tanadaru 6. TWA Gunung Baung

1. TN Bantimurung Bulusaraung 2. TN Gunung Halimun Salak 3. TN Bukit Barisan Selatan 4. TN Bukit Baka Bukit Raya 5. TN Rawa Aopa Watumohai 6. TN Manusela

2017


2018

1. TN Bantimurung Bulusaraung 2. TN Gunung Halimun Salak 3. TN Bukit Barisan Selatan 4. TN Bukit Baka Bukit Raya 5. TN Rawa Aopa Watumohai 6. TN Manusela

2019


Keterangan


LAMPIRAN 6 Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah Unit Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin” Target Lokasi Pelaksanaan IKK 2015

-

2016

1. 2. 3. 4.

2017

TN. Gn Halimun Salak TN. Ciremai TN. Kerinci Seblat TN. Bukit Barisan Selatan 5. TN. Gn. Rinjani

1. 2. 3. 4.

TN. Gn Halimun Salak TN. Ciremai TN. Kerinci Seblat TN. Bukit Barisan Selatan 5. TN. Gn. Rinjani

2018

2019

1. TN. Gn Halimun Salak 2. TN. Ciremai 3. TN. Kerinci Seblat 4. TN. Bukit Barisan Selatan 5. TN. Gn. Rinjani

1. TN. Gn Halimun Salak 2. TN. Ciremai 3. TN. Kerinci Seblat 4. TN. Bukit Barisan Selatan 5. TN. Gn. Rinjani

Keterangan


LAMPIRAN 7 Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi Target Lokasi Pelaksanaan IKK 2015

TN Sebangau

2016

TN Sebangau

2017

TN Sebangau

2018

TN Sebangau TN Berbak

2019

TN Sebangau TN Berbak

LAMPIRAN 8 Proyeksi Pembiayaan Pencapaian Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 2015-2019 Tahun Pembiayaan (Indikatif) dalam Ribu NO

IKK

Satker 2015

1

PJLHK Jumlah Kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun

BKSDA TN

2

PJLHK Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun

BKSDA TN

3

PJLHK Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013

BKSDA TN

4

PJLHK Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit

BKSDA TN

5 Peningkatan pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant sebanyak 50 unit selama 5 tahun 6

PJLHK BKSDA TN PJLHK

Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 ijin

BKSDA TN

7 Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi

JUMLAH TOTAL

PJLHK BKSDA TN PJLHK BKSDA TN

2018

2019

Total Pembiayaan (2015-2019) (Rp) (dalam ribuan)

2016

2017

817.135

2.132.625

2.260.583

2.396.217

2.539.990

10.146.550

9.000.000

10.400.000

12.000.000

13.800.000

15.900.000

61.100.000

11.000.000

12.600.000

14.500.000

16.700.000

19.200.000

74.000.000

1.791.305

980.562

1.039.396

1.101.759

1.167.865

6.080.887

8.100.000

9.360.000

10.800.000

12.420.000

14.310.000

54.990.000

9.900.000

11.340.000

13.050.000

15.030.000

17.280.000

66.600.000

2.702.600

3.184.041

3.375.083

3.577.588

3.792.244

16.631.557

7.200.000

8.320.000

9.600.000

11.040.000

12.720.000

48.880.000

8.800.000

10.080.000

11.600.000

13.360.000

15.360.000

59.200.000

874.665

1.049.598

1.112.574

1.179.328

1.250.088

5.466.253

6.300.000

7.280.000

8.400.000

9.660.000

11.130.000

42.770.000

7.700.000

8.820.000

10.150.000

11.690.000

13.440.000

51.800.000

263.849

316.619

335.616

355.753

377.098

1.648.936

6.300.000

7.280.000

8.400.000

9.660.000

11.130.000

42.770.000

7.700.000

8.820.000

10.150.000

11.690.000

13.440.000

51.800.000

402.976

483.572

512.586

543.341

575.942

2.518.418

4.500.000

5.200.000

6.000.000

6.900.000

7.950.000

30.550.000

5.500.000

6.300.000

7.250.000

8.350.000

9.600.000

37.000.000

757.290

908.748

963.273

1.021.069

1.082.333

4.732.714

3.600.000

4.160.000

4.800.000

5.520.000

6.360.000

24.440.000

4.400.000 7.609.820 45.000.000 55.000.000

5.040.000 9.055.765 52.000.000 63.000.000

5.800.000 9.599.111 60.000.000 72.500.000

6.680.000 10.175.058 69.000.000 83.500.000

7.680.000 10.785.561 79.500.000 96.000.000

29.600.000 47.225.314 305.500.000 370.000.000

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI TAHUN

Recommend Documents