DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG

3/26/14

13 Des 2010

Teknis Pelaksanaan PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Oleh: Bambang Supriyanto Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN

h7p://jasling.dephut.go.id

13 Des 2010

IMPLIKASI PENERAPAN PP 12 TAHUN 2014



1

3/26/14

13 Des 2010

Koran Kompas DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


13 Des 2010



2

3/26/14

13 Des 2010

hSp://news.deUk.com/surabaya/read/ 2014/03/04/153647/2514991/475/kenaikan-‐ Uket-‐bromo-‐dianggap-‐pelaku-‐wisata-‐ merugikan?nd771104bcj DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


13 Des 2010



3

3/26/14

13 Des 2010

Mengapa ada demo? 1.  Salah persepsi baik pelaku usaha, pemerintah daerah dan masyarakat 2.  UPT belum mempunyai acuan kebijakan turunan PP 12 Tahun 2014 Sg Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan



OUTPUT 1.  2.  3.  4.  5. 

13 Des 2010

Dra^ Permenhut Sg Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dra^ Permenhut tentang Tata Cara Penetapan Rayon Di TN, TAHURA, TWA dan TB Dalam Rangka Pengenaan PNBP Bidang Pariwisata Alam Dra^ Permenhut Sg Tata Cara Dan Persyaratan Pengenaan Tarif PNBP Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Hasil Exercise Pembagian Rayon Bunga Rampai Pertanyaan dan Jawaban Seputar PNBP Baru



4

3/26/14

13 Des 2010

Bab 1: Dra^ Permenhut Sg Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak



Penerbitan PP 12 Tahun 2014

13 Des 2010

Mengapa? •  PP 59 Tahun 1998 sudah Udak relevan dgn kondisi saat ini (penyesuaian tarif dan adanya tarif baru yang belum diatur di PP 59, misal air, karbon, usaha jasa wisata) •  Adanya inflasi dan kenaikan kurs •  Kemampuan daya beli masyarakat/willingness to pay meningkat



5

3/26/14

Pemberlakukan PP 12 Tahun 2014

13 Des 2010

Pasal 9 PP 12 Tahun 2014: •  Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (Uga puluh) hari sejak tanggal diundangkan (mulai diterapkan per tgl 14 Maret 2014) Dalam pelaksanaannya diperlukan instrumen kebijakan: 1.  Pasal 2 : Permenhut Sg Tata Cara Penetapan Rayon 2.  Pasal 3 : Permenhut Sg Harga Patokan 3.  Pasal 4 : Permenhut Sg Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 4.  Pasal 5 : Permenhut Sg Tata Cara Dan Persyaratan Pengenaan Tarif PNBP Rp.0,00 (Nol Rupiah)



Pengenaan PNBP Bidang Pemanfaatan Wisata Alam No

Pihak

1.

UPT

Kewajiban 1.  2.  3.  4. 

Pungutan Karcis Masuk Pas Masuk Kendaraan Darat Pas Masuk Kendaraan Air Pungutan kegiatan wisata alam 1) Kegiatan wisata umum a.  Berkemah b.  Penelusuran hutan (tracking)/ mendaki gunung (hiking-‐ climbing) c.  Penelusuran gua (caving) d.  Pengamatan hidupan liar, e.  Menyelam (scuba-‐diving), f.  Snorkeling, g.  Kano/Bersampan, h.  Selancar, i.  Arung Jeram, j.  Memancing, k.  Canopy Trail, l.  Outbond Training

Hak

13 Des 2010

•  Petugas pemungut karcis masuk dan Bendahara Penerima berhak mendapat honorarium yang tercantum dalam DIPA masing-‐masing UPT



6

3/26/14

No

Pihak

1.

UPT

Kewajiban

Hak 13 Des 2010

•  Pungutan kegiatan wisata alam (lanjut) 2) Kegiatan wisata rombongan pelajar a.  Berkemah b.  Penelusuran hutan (tracking)/ mendaki gunung (hiking-‐ climbing) c.  Penelusuran gua (caving) d.  Pengamatan hidupan liar, e.  Menyelam (scuba-‐diving), f.  Snorkeling, g.  Kano/Bersampan, h.  Selancar, i.  Arung Jeram, j.  Memancing, k.  Canopy Trail, l.  Outbond Training 3) Snapshop film komersial a.  Film komersil, b.  Handycam, c.  Foto



No

Pihak

1.

UPT

Kewajiban •  Pungutan kegiatan wisata alam (lanjut) 3) Penggunaan fasilitas pengunjung u/ keg pariwisata alam atau keg peneliUan/pendidikan a.  Pondok wisata/pondok tamu b.  Ruang pertemuan (conference room) c.  Pondok peneliU 4) Peralatan tenda camping 5) Kamera bawah air 6) Banana boat 7) Glass boSom boat 8) Sepeda/sepeda air 9) Kano/sampan 10)Speed boat 11)Kapal motor •  Menyetorkan PNBP yang dipungut ke kas negara PNBP

Hak 13 Des 2010



7

3/26/14

No

Pihak

2.

IUPSWA

Kewajiban •  Membayar Iuran Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IIUPSWA)

Hak

13 Des 2010

Mendapat keuntungan dari kegiatan usaha sarana wisata alam

(Tarif per hektar untuk 55 tahun)

•  Membayar Pungutan Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PHUPSWA) (10% dari keuntungan bersih Uap tahun)

3.

IUPJWA

•  Membayar Iuran Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IIUPJWA)

Mendapat keuntungan dari kegiatan usaha jasa wisata alam

(Per ijin)

•  Membayar Pungutan Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PHUPJWA) (Per bulan) DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


13 Des 2010

Karcis Masuk pada Hari Libur •  Karcis masuk di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB) pada hari libur: 150% dari harga pada hari kerja contoh: Tiket pada hari biasa untuk wisnus adalah Rp. 20.000/orang, maka untuk hari libur Uket untuk wisnus adalah Rp. 30.000/orang



8

3/26/14

Jenis Iuran Pemanfaatan JL Wisata Alam

13 Des 2010

a.  IIUPSWA (Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam), Merupakan jenis iuran yang dikenakan 1 (satu) kali selama jangka waktu izin kepada pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam di TN, Tahura, TWA atau TB b.  IIUPJWA (Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam), Merupakan jenis iuran yang dikenakan 1 (satu) kali selama jangka waktu izin kepada pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam di SM, TN, Tahura, TWA atau TB



13 Des 2010

Jenis Pungutan Pemanfaatan JL Wisata Alam 1.  PHUPSWA (Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam); 2.  PHUPJWA (Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam); 3.  Karcis masuk; dan 4.  Pungutan Jasa Kegiatan Wisata Alam DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


9

3/26/14

13 Des 2010

1. PHUPSWA ü  Merupakan jenis pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam di SM, TN, Tahura, TWA atau TB.

2. PHUPJWA

ü  Merupakan jenis pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam di SM, TN, Tahura atau TWA.

3. Pungutan Karcis Masuk

ü  Merupakan jenis pungutan yang dikenakan di KSA, KPA atau TB ü  Dikenakan terhadap orang dan atau kendaraan yang menyertainya DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


13 Des 2010

4. Pungutan Jasa Kegiatan Wisata Alam

ü  pungutan yang dikenakan kepada seUap orang yang melakukan kegiatan wisata alam umum seperU berkemah, penelusuran hutan (tracking), mendaki gunung (hiking-‐ climbing), penelusuran gua (caving), pengamatan hidupan liar, menyelam (scuba diving), snorkelling, kano/bersampan, selancar, arung jeram, memancing, canopy trail dan outbound training. ü  Selain wisata alam umum, juga terdapat kegiatan pengambilan gambar (snapshot film) komersial seperU video komersial, handycam, dan foto atau peneliUan/pendidikan yang menggunakan fasilitas barang milik negara di KSA dan KPA seperU pondok wisata/pondok tamu, ruang pertemuan (conference room), pondok peneliU, dan peralatan wisata alam DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


10

3/26/14

13 Des 2010

TATA CARA PENGENAAN IIUPSWA : • 

•  • 

Pengenaan IIUPSWA dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu pengusahaan berdasarkan luas areal yang dizinkan dan rayon. IIUPSWA dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP IIUPSWA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih. Besarnya iuran sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNBP.



13 Des 2010

TATA CARA PENGENAAN IIUPJWA : • 

•  • 

Pengenaan IIUPJWA dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu pengusahaan berdasarkan bidang usaha. IIUPJWA dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP IIUPJWA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih. Besarnya iuran sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNBP.



11

3/26/14

13 Des 2010

TATA CARA PENGENAAN PHUPSWA : •  Pengenaan PHUPSWA dikenakan 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan laba bersih yang diperoleh atau produk yang dijual. •  Laba bersih yang diperoleh didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik. •  Produk yang dijual didasarkan pada pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan. •  Pengenaan pungutan dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-‐PHUPSWA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih. •  Besarnya pungutan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNBP. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


TATA CARA PENGENAAN PHUPJWA :

13 Des 2010

•  Pengenaan PHUPJWA dikenakan seUap bulan. •  Pengenaan pungutan dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-‐PHUPJWA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih. •  Besarnya pungutan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNBP.



12

3/26/14

TATA CARA PENGENAAN KARCIS MASUK :

13 Des 2010

•  Dikenakan kepada pengunjung atas dasar karcis menurut jenisnya yang diberikan oleh petugas pemungut. •  Besarnya karcis masuk sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNBP



13 Des 2010

TATA CARA PENGENAAN Jasa Kegiatan Wisata Alam : •  Dikenakan kepada pengunjung atas dasar karcis kegiatan/bukU pungut yang diberikan oleh petugas pemungut. •  Besarnya tarif pungutan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNBP



13

3/26/14

TATA CARA PENYETORAN HASIL IURAN DAN PUNGUTAN

13 Des 2010



PENYETORAN IURAN IJIN:

13 Des 2010

•  Pembayaran atau penyetoran IIUPSWA dan IIUPJWA dilakukan oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih. •  Berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih, wajib bayar harus melunasi IIUPSWA paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja dan untuk IIUPJWA paling lama 14 (empat belas) hari kerja. •  SPP dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-‐masing, untuk: Wajib bayar; Direktur Jenderal PHKA; Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; Kepala UPT yang bersangkutan; dan Bendahara penerima. •  Berdasarkan SPP, wajib bayar menyetorkan ke rekening Bendahara Penerima dengan menggunakan SSPNBP. •  Biaya penyetoran dan administrasi bank menjadi beban wajib bayar. •  Setelah melakukan penyetoran, wajib bayar menyampaikan bukU setor kepada Bendahara Penerima.



14

3/26/14

PENYETORAN IURAN IJIN: Pejabat Penagih

SPP IIUPSWA/ IIUPJWA 14 hari u/ IIUPJWA

13 Des 2010

Rangkap 5

24 hari u/ IIUPSWA

Wajib Bayar

Menyampaikan bukU setor

Bendahara Penerima

Penyetoran menggunakan SSPNBP

Rek. Bendahara Penerima

BukU Setor DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


PENYETORAN PUNGUTAN IJIN: 13 Des 2010

q  Penyetoran PHUPSWA dan PHUPJWA dilakukan oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih. q  Berdasarkan SPP, wajib bayar harus melunasi pungutan untuk kegiatan : HUPSWA paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja. HUPJWA, paling lama 14 (empat belas) hari kerja. q  Pungutan disetorkan oleh wajib bayar ke petugas pemungut atau ke rekening Bendahara Penerima dengan menggunakan SSPNBP. q  Dalam hal pungutan disetorkan oleh wajib bayar ke rekening Bendahara Penerima, biaya adminsitrasi menjadi beban wajib bayar. q  Setelah melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerima, wajib bayar menyampaikan bukU setor kepada Bendahara Penerima.



15

3/26/14

PENYETORAN PUNGUTAN IJIN: 13 Des 2010

Pejabat Penagih

SPP PHUPSWA/ PHUPJWA 14 hari u/ PHUPJWA

24 hari u/ PHUPSWA

Wajib Bayar

Menyampaikan bukU setor

Bendahara Penerima

Penyetoran menggunakan SSPNBP

Rek. Bendahara Penerima/ Petugas Pemungut

BukU Setor DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


PENYETORAN HASIL PUNGUTAN : 13 Des 2010

q  Selain pungutan yang harus disetor atas dasar SPP, juga terdapat pungutan kepada pengunjung oleh petugas pemungut dengan menggunakan karcis masuk. q  Dalam hal pungutan untuk kegiatan pemanfaatan jasa wisata alam, pungutan kepada pengguna jasa oleh petugas pemungut dapat menggunakan kwitansi. q  Pungutan dimaksud disetorkan oleh petugas pemungut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu ke rekening Bendahara Penerima. q  Berdasarkan setoran, Bendahara Penerima paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) hari menyetorkan ke kas negara. q  Dalam hal Udak tersedia layanan bank/pos persepsi yang 1 (satu) kota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerima, penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara berkala, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima. q  Biaya penyetoran oleh petugas pemungut ke rekening Bendahara Penerima, dibebankan pada DIPA Satker yang bersangkutan. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


16

3/26/14

13 Des 2010

LAPORAN DAN BENTUK KARCIS



ü  LAPORAN :

13 Des 2010

1.  Atasan langsung bendahara penerima wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi penerimaan dan penyetoran iuran dan pungutan kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal. 2.  Pejabat penagih IIUPSWA dan IIUPJWA melaporkan penerimaan dan penyetoran iuran kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal. 3.  Pejabat penagih pungutan HUPSWA dan HUPJWA melaporkan penerimaan dan penyetoran pungutan kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal. 4.  Petugas pemungut karcis masuk pengunjung, kendaraan dan kegiatan wisata alam melaporkan penerimaan dan penyetoran pungutan dan penggunaan karcis kepada Kepala UPT setempat, dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima Bonggol.



17

3/26/14

ü  BENTUK KARCIS MASUK : 13 Des 2010

1.  Untuk pengunjung WNI dan WNA, menggunakan format sebagaimana lampiran 26 Permenhut Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP; 2.  Untuk kendaraan darat, menggunakan format sebagaimana lampiran 27 Permenhut Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP; 3.  U n t u k k a p a l m o t o r d a n k a p a l p e s i a r, menggunakan format sebagaimana lampiran 28 Permenhut Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP; 4.  Untuk kuda/sepeda, menggunakan format sebagaimana lampiran 29 Permenhut Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP.



Contoh bentuk karcis

13 Des 2010



18

3/26/14

13 Des 2010

Bab 2: Dra^ Permenhut Tentang Tata Cara Penetapan Rayon Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam Dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam



13 Des 2010

Pasal 2 PP 12 Tahun 2014 (1) Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf p dibagi dalam Rayon I, Rayon II, dan Rayon III. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan.



19

3/26/14

KRITERIA PENILAIAN

13 Des 2010

Penetapan rayon di taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman buru, dilakukan berdasarkan hasil penilaian sesuai kriteria sbb: •  Kelembagaan (kesiapan manajemen, sumber daya manusia, kebijakan pengendalian pengunjung dan sistem penganggaran); •  Informasi dan Promosi (bahan informasi, promosi pariwisata alam dan jaringan telekomunikasi); •  Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (karakterisUk, keanekaragaman hayaU, keaslian dan kelestarian serta keunikan); •  Aksesibilitas (moda, infrastruktur dan operator); •  Sarana Prasarana (sarana prasarana pengelola, pariwisata alam dan sarana prasarana pendukung); •  Pangsa Pasar (jumlah pengunjung wisatawan nusantara dan mancanegara); •  Sosial Ekonomi Masyarakat ( mata pencaharian dan keragaman budaya masyarakat setempat). DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


Pengusulan Evaluasi Rayon Penilaian Kawasan (Lampiran 1)

Penilaian oleh Tim yg dibentuk Ka UPT

13 Des 2010

Usulan Kepala UPT memuat

Kriteria Nilai: •  RAYON I : jika nilai lebih dari 4,25 sampai dengan 5 •  RAYON II: nilai 3 sampai dengan 4,25 •  RAYON III: nilai kurang dari 3

•  lokasi kawasan yang dinilai; •  data masing-‐masing kawasan yang terkait dengan kriteria penilaian; •  matrik hasil penilaian kriteria pada masing-‐masing kawasan; •  analisis; dan •  kesimpulan/usulan rayon masing-‐ masing kawasan



20

3/26/14

Tahapan Pengusulan Evaluasi Rayon Usulan Kepala UPT

13 Des 2010

Menteri

5 HK menugaskan

Mendelegasikan u/ Penetapan menugaskan

Direktur Jenderal

Tim Penilai (Dit Teknis & Setditjen)

menyampaikan hasil penilaian

Penilaian plg lama 30 hari menyampaikan kepada Menteri untuk dimohonkan penetapan



Contoh 13 Des 2010

TN Bromo Tengger Semeru



21

3/26/14

13 Des 2010



13 Des 2010



22

3/26/14

13 Des 2010



13 Des 2010



23

3/26/14

13 Des 2010

•  n = 400 = 4 (termasuk dalam Rayon II) 100 •  Contoh TN Bromo Tengger Semeru, untuk Pintu gerbang : 1.Cemorolawang 2. Wonokitri 3. Tumpang Termasuk RAYON 2 Dan untuk pintu gerbang Senduro termasuk RAYON 3 DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


13 Des 2010

Hasil Exercise pembagian rayon



24

3/26/14

Rancangan Usulan Rayon di TN NO.

RAYON I NAMA TAMAN NASIONAL

RAYON II LOKAS NO I .

1

Komodo

NTT

1

2

Bali Barat

Bali

2 3 4

NAMA TAMAN NASIONAL Gunung Gede Pangrango Ujung Kulon Gunung Halimun Salak Kepulauan Seribu

5

Karimunjawa

6

8

Way Kambas Bromo Tengger Semeru Baluran

9

Alas Purwo

7

10 Tanjung Puting 11 Bunaken

RAYON III

13 Des 2010

LOKASI

NO .

NAMA TAMAN NASIONAL

Jawa Barat

1

Gunung Ciremai

Jawa Barat

2

Gunung Merbabu Jawa Tengah

Jawa Barat

3

Gunung Merapi

DIY

DKI Jakarta

4

Bukit Barisan Selatan

Lampung

5

Sembilang

Jawa Tengah Lampung

LOKASI Jawa Barat

6

Berbak

Sumatera Selatan Jambi

Jawa Timur

7

Bukit Dua Belas

Jambi

Jawa Timur

8

Meru Betiri

Jawa Timur

Jawa Timur

9

Siberut

Sumatera Barat

Kalteng Sulut

10 Tesso Nilo 11 Bukit Tigapuluh

Riau Riau, Jambi Jambi, Sumbar, Bengkulu, Riau

12 Kerinci Seblat DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


RAYON I NAMA TAMAN NO. LOKASI NO. NASIONAL

RAYON II NAMA TAMAN NASIONAL

RAYON III LOKASI

NO. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

NAMA TAMAN NASIONAL Batang Gadis Gunung Leuser Kutai Sebangau Kayan Mentarang Gunung Palung Bukit Baka Bukit Raya Betung Kerihun Danau Sentarum Takabonerate Rawa Aopa Watumohai Bantimurung Bulusaraung Lore Lindu Togean Wakatobi Bogani Nani Wartabone

13 Des 2010

LOKASI

Sumatera Utara NAD, Sumut Kaltim Kalteng Kaltim Kalbar Kalbar Kalbar Kalbar Sulsel Sultra Sulsel Sulteng Sulteng Sultra Sulut



25

3/26/14

13 Des 2010

RAYON I

NO.

RAYON II

NAMA TAMAN LOKASI NO. NASIONAL

NAMA TAMAN NASIONAL

RAYON III

LOKASI

NO.

NAMA TAMAN NASIONAL

LOKASI

29

Wasur

Papua

30

Lorentz

Papua

31

Teluk Cendrawasih

Papua

32

Manusela

Maluku

33

Aketajawe Lolobata

Maluku

34

Laiwangi Wanggameti

NTT

35

Manupeu Tanadaru

NTT

36

Kelimutu

NTT

37

Gunung Rinjani

NTB



Rancangan Usulan Rayon di TWA 13 Des 2010

NO.

1 2

RAYON I NAMA LOKASI TAMAN WISATA ALAM Angke DKI Kapuk Jakarta Pulau Moyo NTB

NO.

RAYON II NAMA TAMAN WISATA ALAM

LOKASI

NO.

1

Jember

Jawa Barat

1

2

Talaga warna

Jawa Barat

3

Danau Buyan/ Tamblingan Penelokan

Bali

TWAL Pulau Satonda Madapangga Sangalaki Puncak Benakat TWAL Teluk Lasolo Kepulauan Kapoposang

4 5 6 7 8 9 10

RAYON III NAMA TAMAN WISATA ALAM

LOKASI

Jawa Barat

2

Gunung Guntur/ Kamojang Gunung Pancar

3

Gunung Tampomas

Jawa Barat

Bali

4

Talaga Patengan

Jawa Barat

NTB

5

Cimanggu

Jawa Barat

NTB

6

Gunung Papandayan

Jawa Barat

Kaltim Bengkulu Sultra Sulsel

7 8 9 10

Pangandaran Linggar Jati Sukawayana Talaga Bodas

Jawa Jawa Jawa Jawa

11

Cibungur

Jawa Barat

12

Tangkuban Perahu

Jawa Barat

Jawa Barat

Barat Barat Barat Barat



26

3/26/14

RAYON I NAMA LOKASI TAMAN WISATA ALAM

NO.

NO.



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Pulau Sangiang Gunung Selok Grojogan Sewu Telogo Warno/Pengilon Tuk Songo Sumber Semen Gunung Gamping Tretes Gunung Baung Kawah Ijen Sangeh Gunung Tunak Suranadi Bangko - Bangko Kerandangan Pelangan Tanjung Tampa Danau Rawa Taliwang Semongkat Teluk Kupang

LOKASI

13 Des 2010 LOKASI

Banten Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah DIY Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Bali NTB NTB NTB NTB NTB NTB NTB NTB NTT




NO.

NO.


LOKASI

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52


Teluk Maumere Pulau Besar Tuti Adagae Pulau Menipo Bipolo Pulau Lapang Tujuh Belas pulau Camplong Pulau Batang Baumata Ruteng Pulau rusa Bukit Suharto Sungai Liku Tanjung Belimbing Asuansang Dungan Bukit Kelam Komplek Baning

LOKASI

13 Des 2010

NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT Kaltim Kalbar Kalbar Kalbar Kalbar Kalbar Kalbar



27

3/26/14


NO.

NO.


LOKASI


53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Gunung Melintang Pleihari Tanah Laut Pulau Bakut Pulau Kembang Tanjung Keluang Bukit Tangkiling Sibolangit Lau Debuk Debuk Deleng Lancuk Holiday Resort Sicikeh cikeh Sijaba Hutanginjang Pulau weh Kepulauan Banyak Muka Kuning

68 69 70 71

Sungai Dumai Lembah Harau Mega Mendung Rimbo Panti

LOKASI

13 Des 2010

Kalbar Kalsel Kalsel Kalsel Kalteng Kalteng Sumut Sumut Sumut Sumut Sumut Sumut NAD NAD Kepulauan Riau Riau Sumbar Sumbar Sumbar




NO.

NO.


LOKASI

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91


Kepulauan Pieh Lubuk Tapi Kayu Ajaran Pulau Tikus Way Hawang Air Hitam Bukit Kaba Pantai Panjang dan Pulau Baai Bukit Sarelo Punti Kayu Bukit Sari Sungai Bengkal Nanggala III Sidrap Malino Lejja Cani Sirenreng Danau Towuti Danau Mahalanau Bancea Wera

LOKASI 13 Des 2010

Sumbar Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Sumsel Sumsel Jambi Jambi Sulsel Sulsel Sulsel Sulsel Sulsel Sulsel Sulsel Sulteng Sulteng



28

3/26/14

NO.


NO.


LOKASI

NO

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107


Batu Angus Batu Putih Mangolo Tirta Rimba Air Jatuh Kepulauan Padamarang Gunung Api Banda Pulau Marsegu Pulau Kassa Pulau Pombo Pasir Putih Gunung Meja Beriat Sorong Klamono Sungai Sausiram Kepulauan Padaido

13 Des 2010

LOKASI

Sulut Sulut Sultra Sultra Sultra Maluku Maluku Maluku Maluku Papua Barat Papua Barat Papua Papua Papua Papua Papua



Rancangan Usulan Rayon di TAHURA NO.

RAYON I RAYON II NAMA TAMAN LOKAS NAMA TAMAN NO. LOKASI I HUTAN RAYA HUTAN RAYA 1 Ir. H.Juanda Jawa Barat

RAYON III NO. 1

2

Carita

Jawa Barat

2

3

Gunung Bunder

DIY

3

4

R.Suryo

Jawa Timur

4

5

Ngurah Rai

Bali

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NAMA TAMAN HUTAN RAYA Cut Nyak Dhien Wan Abdul Rachman Bukit Barisan Dr. Mohammad Hatta Sultan Thaha Syaifudin Ngargoyoso Pancoran Mas Nuraksa Sultan Syarif Hasyim Ngata Baru Palu Sultan Adam Rajalelo Prof.Ir.Herman Johanes Bontobahari Murhum

13 Des 2010

LOKASI NAD Lampung Sumut Sumbar Jambi Jawa Tengah Jawa Barat NTB Riau Sulteng Kalsel Bengkulu NTT Sulsel Sultra



29

3/26/14

Rancangan Usulan Rayon di TB 13 Des 2010

RAYON I NAMA TAMAN LOKASI NO. BURU

NO. 1

Pulau Moyo

NTB

1 2

RAYON II NAMA TAMAN BURU Gunung Masigit Kareumbi Pulau Ndana

RAYON III LOKASI Jawa Barat NTT

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NAMA TAMAN BURU Lingga Isag

LOKASI NAD

Semidang Bukit Kaba Tambora Selatan Dataran Bena Pulau Rusa Pulai Pini Pulau Rempang Gunung Nanu’ua Landusa Tomata Ko’mara Padang Mata Osu

Bengkulu NTT NTT NTT Sumut Riau Bengkulu Sulteng Sulsel Sultra



13 Des 2010

Bab 4: Dra^ Permenhut Sg Tata Cara Dan Persyaratan Pengenaan Tarif PNBP Rp.0,00 (Nol Rupiah)



30

3/26/14

Pasal 5 PP 12 Tahun 2014

13 Des 2010

(1)  Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah). (2)  Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuU : a.  Kegiatan peneliUan yang berada di kawasan pelestarian alam dan taman buru, serta kawasan suaka alam bagi mahasiswa/pelajar Indonesia; b.  Kegiatan sosial dan religi yang dilaksanakan di kawasan pelestarian c.  Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang diperuntukan bagi bantuan terhadap bencana alam. (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN


13 Des 2010

PengerUan: PeneliUan adalah proses penyelidikan secara sistemaUs oleh mahasiswa/ pelajar Indonesia untuk mengetahui atau mempelajari fakta-‐fakta yang ditujukan pada penyediaan data dan informasi di KSA, KPA dan Taman Buru. Kegiatan sosial dan religi adalah kegiatan Udak komersial yang dilakukan pada waktu tertentu oleh masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan terkait peribadatan di dalam KSA dan KPA dan Taman Buru DIREKTORAT PJLKKHL DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN


31

3/26/14

13 Des 2010

Lokasi Pelaksanaan: 1.  Kawasan Suaka Alam. 2.  Kawasan Pelestarian Alam. 3.  Taman Buru 4.  Hutan Alam

DIREKTORAT PJLKKHL DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN


13 Des 2010

Obyek Pengenaan: 1.  Masyarakat/pelajar Indonesia yang melakukan kegiatan peneliUan. 2.  Masyarakat lokal/sekitar yang melakukan kegiatan sosial dan religi. 3.  Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.....(menunggu usulan Ditjen Bina Usaha Kehutanan)



32

3/26/14

13 Des 2010

Pengenaan tarif Rp. 0,00-‐ kepada mahasiswa/pelajar Indonesia dengan ketentuan: 1.  Menunjukan kartu mahasiswa/pelajar. 2.  Proposal rencana peneliUan yang telah disahkan pimpinan lembaga tempat yang bersangkutan menuntut ilmu. 3.  Rekomendasi dari pimpinan lembaga tempat yang bersangkutan menuntut ilmu. 4.  Mengisi formulir yang disediakan. 5.  Mempunyai SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi).



13 Des 2010

Pengenaan tarif Rp. 0,00,-‐ kepada masyarakat lokal/sekitar yang melakukan kegiatan sosial dan religi dengan ketentuan : 1.  Tempat ibadah berada dalam KSA dan KPA, serta Taman Buru. 2.  Surat keterangan domisili. 3.  Kartu idenUtas diri/KTP setempat (sekitar lokasi Kawasan Konservasi) 4.  Mempunyai SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi)



33

3/26/14

13 Des 2010

Mahasiswa/pelajar yang dalam pelaksanaan peneliUannya ternyata melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Izin yang diberikan, dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala UPT/UPTD



13 Des 2010

Bab 6: Bunga Rampai Pertanyaan dan Jawaban Seputar PNBP Baru



34

3/26/14

13 Des 2010

1.

2.

3.

P

: Selain PHUPSWA (10 % dari neS profit per tahun), pungutan apa lagi yang dikenakan pada pemegang IUPSWA?

J

: ya ada, pungutan karcis masuk oleh UPT yang dikenakan pada seluruh pengunjung yang masuk ke dalam kawasan

P

: Jika pengunjung melakukan misal kegiatan snorkeling di suatu IUPSWA, apakah dikenakan pungutan kegiatan snorkeling?

J

: Udak, karena pemegang IUPSWA sudah dikenakan PHUPSWA 10% neS profit dan karena kegiatan dilakukan di dalam areal ijin

P

: Apakah pemegang IUPSWA/IUPJWA yang memiliki fasilitas penginapan/ coSage/sejenisnya, dikenakan lagi pungutan pondok wisata seperU di lampiran PP 12?

J

: Udak, pungutan untuk pondok wisata/ruang pertemuan/pondok tamu berlaku untuk fasilitas barang milik negara (BMN) dan non BMN yang dikelola oleh UPT



4.

5.

P

: Penerbit SPP untuk iuran/pungutan jasa belum jelas

J

: Pejabat Penagih adalah Direktur Jenderal yang bisa didelegasikan kepada Kepala 13 Des 2010 UPT. Kepala UPT dapat menunjuk staf untuk menjadi Pejabat Penagih atas nama Direktur Jenderal.

P

: Jika suatu TWA (misal TWA Angke Kapuk, TWA Grojogan Sewu, TWA Tangkuban Parahu, TWA Gunung Pancar) keseluruhan arealnya diberikan ijin kepada suatu IUPSWA, maka: a. Apakah dapat diterbitkan Ijin Jasa di lokasi tersebut? b. jika ijin jasa diterbitkan di lokasi IUPSWA, apakah ada potensi konflik yang dapat terjadi antara pemegang IUPSWA dengan IUPJWA? c. jika ijin jasa diterbitkan di lokasi IUPSWA, maka pemegang ijin jasa tunduk kepada pemegang IUPSWA atau UPT?

J

: pengaturan berlaku untuk ijin baru • untuk pemegang ijin jasa yang menggunakan fasilitas usaha (misal kedai makanan dan minuman) dari IUPSWA maka Udak perlu ijin jasa*), sedangkan jika orang yang melakukan kegiatan usaha jasa menggunakan fasilitas milik sendiri atau milik UPT maka ybs perlu mengajukan ijin jasa. Sebagai contoh di TWA Grojogan Sewu Udak ada pemungutan yang diberlakukan pada pedagang kecil yang berdagang di areal TWA Grojogan Sewu. Pasal 55 huruf b Permenhut 48/Menhut-‐II/2010: • Izin pengusahaan pariwisata alam yang telah diberikan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir



35

3/26/14

6.

7.

8.

9.

P

: Satu pemegang ijin jasa diberikan 1 jenis jasa saja atau keseluruhan jenis ijin jasa 13 Des 2010 (6 jenis) ?

J

: satu ijin untuk satu jenis usaha

P

: Misal terdapat satu orang yang memiliki 10 kendaraan ontang-‐anUng, apakah ybs cukup diberikan 1 ijin usaha untuk ke-‐10 unit kendaraan tersebut (1 free pass) atau 1 ijin jasa untuk 1 kendaraan?

J

: Jika perorangan: satu orang per ijin per unit Jika badan usaha & koperasi: satu ijin dapat terdiri lebih dari satu unit

P

: Untuk kegiatan mendaki gunung seperU di TN Gunung Rinjani yang membutuhkan waktu antara 3 s.d 7 hari, karcis masuk dikenakan sekali atau sesuai hari pelaksanaan pendakian yg dilakukan?

J

: pengenaan karcis masuk sesuai dengan hari pelaksanaan kegiatan. Jika pendakian dilakukan 3 hari maka karcis masuk yang dikenakan adalah 3 x tarif karcis masuk

P

: Kode Akun apa yang digunakan untuk pemungutan jenis PNBP baru (misal iuran/ pungutan IUPJWA atau IUPEA )?

J

: sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kemenhut No. S.188/II-‐KEU/2014 tgl 7 Maret 2014 perihal harga patokan PP No 12 Tahun 2014 Sg jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenhut, kode akun yg digunakan adalah MAP 423999 (Pendapatan Anggaran Lain-‐lain), sebelum terbitnya kode MAP baru.



13 Des 2010

Terimak asih DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM -‐ KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN


36

DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG

Recommend Documents