Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun

Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung

Tahun 2015-2019

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG NOMOR : P. 10 /PDASHL-SET/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG TAHUN 2015- 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka penentuan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung diperlukan target dan keluaran guna menciptakan sinergitas perencanaan pembangunan bidang yang holistik, dinamis, dan terintegrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rencana Strategis Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2015-2019; c. bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2015-2019 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019; 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2010 – 2014; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006 – 2025; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG TAHUN 2015- 2019.

Pasal 1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. Pasal 2.....

Pasal 2 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ini menjadi acuan dalam : a. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; b. Penyusunan rencana/ kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; c. Koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi pusat dan daerah serta antar daerah; d. Pengendalian pembangunan bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Pasal 3 Unit kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung agar menyusun Rencana Strategis 2015–2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ini. Pasal 4 Sasaran kegiatan dan lokasi dalam rencana strategis ini merupakan target minimal hingga Tahun 2019. Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 12 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL, ttd DR. HILMAN NUGROHO NIP. 19590615 198603 1 004

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor : P.10/PDASHL-SET/2015 Tanggal : 12 Oktober 2015

Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun 2015-2019

i

KATA PENGANTAR Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun tahun 2015-2019 ini merupakan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung yang disusun sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah yang

menjadi acuan

semua unit kerja lingkup

Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung baik di pusat maupun daerah yang memuat program pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, sasaran, kegiatan pokok dan indikator kinerja pembangunan Kehutanan Bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung untuk jangka waktu tahun 2015-2019. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi serta memberikan petunjuk bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung dalam melaksanakan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

dan dapat menyelesaikan seluruh sasaran dan indikator yang ditetapkan di dalam Renstra Direktorat Jenderal

Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 2015-2019 ini.

Jakarta, 12 Oktober 2015 Direktur Jenderal ttd Dr. Hilman Nugroho NIP. 19590615 198603 1 004 ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Perencanaan pembangunan jangka menengah Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, yang memuat capaian kinerja selama periode renstra sebelumnya serta target pada periode tahun 2015-2019. Berbeda dengan Renstra tahun 2010-2014 dimana Direktorat Jenderal memiliki visi dan misi sendiri, maka pada Rencana Strategis 2015-2019 visi dan misi pembangunan ditetapkan secara nasional dan dituangkan pada RPJMN, sedangkan untuk tingkat Kementerian/ Lembaga dan Direktorat Jenderal menjabarkan visi dan misi pembangunan nasional dengan kebijakan-kebijakan stretegis masing-masing bidang. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terjadi penggabungan 2 (dua) kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Penggabungan ini berdampak pada tugas dan fungsi dari organisasi tidak hanya pada tingkat kementerian tetapi juga pada tingkat dibawahnya. Tugas dan fungsi Ditjen PDASHL yaitu (1) merumuskan kebijakan; (2) melaksanakan kebijakan; (3) menyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; (4) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; (5) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi; (6) melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air. Program yang terkait dengan pembangunan kehutanan di bidang PDASHL yaitu Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi DAS dan daya dukung DAS pada kawasan hutan lindung dan luar kawasan hutan melalui pengelolaan DAS secara lebih efisien, optimal, adil dan berkelanjutan untuk dapat mengelola sumber daya hutan dan lahan dengan tetap memenuhi kaidah sustainable forest management (SFM). Hasil (outcome) yang diharapkan adalah berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas dan Hutan Lindung sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan. Sasaran dan indikator Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung sebagai berikut :

iii

No Sasaran Program 1 Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan 2 Meningkatnya kesehatan DAS prioritas

Indikator Kinerja Program (IKP) Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun Kualitas DAS prioritas meningkat setiap tahun

3

Sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat setiap tahun Persentase pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat meningkat setiap tahun

4

Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan hutan rakyat

Dalam pencapaian kinerja Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung didukung oleh 10 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di pusat sebanyak 6 kegiatan dan unit kerja UPT sebanyak 4 kegiatan, yaitu : No

Nama Kegiatan

Unit Kerja

1

Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS

Pusat

2

Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air

Pusat

3

Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Pusat

4

Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan

Pusat

5

Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Pusat

6

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDASHL

Pusat

7

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat

UPT

8

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

UPT

9

Penyelenggaraan pengelolaan hutan mangrove

UPT

10

Penyelenggaraan Pengembangan persuteraan alam

UPT

iv

DAFTAR ISI Hal. Halaman Judul ........................................................................................................................................................................ i Kata Pengantar ....................................................................................................................................................................... ii Ringkasan Eksekutif ............................................................................................................................................................... iii Daftar Isi ............................................................................................................................................................................... v Daftar Tabel .......................................................................................................................................................................... vi Daftar Lampiran ..................................................................................................................................................................... vii I.

II.

PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................................ A. Kondisi Umum ........................................................................................................................................................................... B. Hasil Pembangunan hingga Tahun 2014 ...................................................................................................................................... C. Potensi dan Permasalahan .........................................................................................................................................................

1 1 2 5

VISI, MISI, TEMA DAN KELEMBAGAAN ........................................................................................................................................... 9 A. Visi .......................................................................................................................................................................................... 9 B. Misi .......................................................................................................................................................................................... 9 C. Tema dan sub Tema .................................................................................................................................................................. 9 D.Kelembagaan ............................................................................................................................................................................ 10

III.

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA .............................................................................................................................................. A. Sasaran dan Indikator Kinerja Program ....................................................................................................................................... B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan ....................................................................................................................................... C. Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan ................................................................................................................................

13 13 19 24

IV.

KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN A. Kerangka Regulasi ..................................................................................................................................................................... 37 B. Kerangka Pendanaan ................................................................................................................................................................. 40

V.

PENUTUP ..................................................................................................................................................................................... 41

LAMPIRAN v

DAFTAR TABEL Hal. Tabel 1. Luas Lahan Kritis yang Menjadi Prioritas RHL .............................................................................................................. 2 Tabel 2. Realisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010-2014 ............................................................................... 3 Tabel 3. Realisasi Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan ............................................................................................................ 4 Tabel 4. Jumlah Kelompok KBR dan PPMPBK ........................................................................................................................... 4 Tabel 5. Realisasi Kegiatan HKm, HD dan HR Kemitraan.......................................................................................................... 5 Tabel 6. Sasaran dan Indikator Program Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung ............................................ 13 Tabel 7. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1 ................................................................................. 14 Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1 ................................................................................. 16 Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 2 ................................................................................ 17 Tabel 10. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategi 3 ................................................................................. 18 Tabel 11. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 3 ............................................................................... 19 Tabel 12. Nomenklatur Kegiatan lingkup Ditjen PDASHL .......................................................................................................... 20 Tabel 13. Target Fisik Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikatif Anggaran ................................................. 21 Tabel 14. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 1 (S1 P2.1) ......................................................................................... 24 Tabel 15. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 2 (S1.P2.2) ......................................................................................... 29 Tabel 16. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 3 (S3.P2) ........................................................................................... 33 Tabel 17. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 3 (S3.P2) ............................................................................................ 34 Tabel 18. Alokasi Anggaran Indikatif Pelaksanaan Program PDASHL Tahun 2015-2019 ............................................................... 39

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

1. Daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PDASHL 2. Klasifikasi Lahan Kritis per BPDAS Tahun 2006 3. Klasifikasi Lahan Kritis per BPDAS Tahun 2011 4. Klasifikasi Lahan Kritis per BPDAS Tahun 2013 5. Daftar DAS Lintas Negara 6. Daftar DAS Prioritas Tahun 2015-2019 7. Data Kinerja DAS Prioritas Hingga Tahun 2014 8. Daftar Danau Prioritas Tahun 2015-2019 9. Daftar Lokasi Persemaian Permanen 10. Daftar 108 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu 11. Daftar KPHL Model (2015) 12. Rencana Rehabilitasi Di Kph dan DAS Tahun 2015-2019 13. Rencana Operasionalisasi KPHL Tahun 2015-2019 14. Rencana Pembuatan Tanaman Hutan Kota Tahun 2015-2019 15. Rencana Internalisasi Rpdast Kedalam RTRWP Tahun 2015-2019 16. Rencana Penyusunan Rpdas Lintas Negara Tahun 2015-2019 17. Rencana Pemulihan Das Prioritas 2015-2019 18. Rencana Peningkatan Mata Air DAS Prioritas 2015-2019 19. Rencana Penyusunan Data Dan Informasi DAS Prioritas Tahun 2015-2019 20. Rencana Pembangunan Kebun Benih Semai/Kebun Benih Klom Dan Areal Sumberdaya Genetik Tahun 2015-2019 21. Rencana Produksi Dan Distribusi Bibit Dari Persemaian Permanen Dan Sumber Lainnya Tahun 2015-2019 22. Rencana Pengelolaan Sumber Benih Tahun 2015-2019 23. Rencana Penyusunan Data Dan Informasi Pengelolaan Hutan Mangrove Tahun 2015-2019 24. Rencana Pengembangan Kelompok Kerja Mangrove Daerah Tahun 2015-2019 25. Rencana Pengembangan Model Pengelolaan Hutan Mangrove Tahun 2015-2019 26. Rencana Pengembangan Produksi HBBK Sutera Alam Tahun 2015-2019

vii

I.

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Dalam kurun lima tahun terakhir bencana alam sering melanda wilayah Indonesia. Pada waktu musim hujan terjadi banjir dan tanah longsor sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kerugian akibat bencana alam ini sangat besar, bukan hanya dari hitungan materi tapi juga menyebabkan korban jiwa manusia. Kondisi ini mencerminkan adanya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) di hampir seluruh Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi habis menjadi sekitar 17.000 DAS, mulai dari DAS-DAS besar dengan luas diatas 7 juta hektar seperti DAS Kapuas, DAS Memberamo, DAS Mahakam, DAS Musi hingga DAS-DAS kecil yang belum memiliki nama. Beberapa DAS telah mengalami degradasi sehingga daya dukungnya dalam mendukung kesejahteraan manusia kurang optimal. Pada tahun 2010 – 2014, terdapat 108 DAS prioritas yang harus dipulihkan daya dukungnya melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dengan melibatkan masyarakat. Pada Tahun 2010 – 2013 telah dilakukan penanaman pohon yang semakin meningkat yakni pada tahun 2010 sebanyak sebanyak 1.398.552.467 batang, tahun 2011 sebanyak 1.516.592.331 batang, tahun 2012 sebanyak 1.604.247.952 batang dan tahun 2013 sebanyak 1.815.180.535 batang. Kegiatan penanaman pohon tersebut diyakini memberi pengaruh positif terhadap peningkatan perbaikan daya dukung DAS, hal ini terlihat dari tren data lahan kritis yang ada. Luas lahan kritis dengan kriteria sangat kritis dan kritis pada tahun 2006 seluas 30,20 juta hektar, tahun 2011 seluas 27,29 juta hektar, dan tahun 2013 seluas 24,30 juta hektar. Berdasarkan fungsi kawasan, lahan kritis didalam kawasan hutan tahun 2016 seluas 19,51 juta hektar, tahun 2011 seluas 14,84 juta hektar dan tahun 2013 seluas 13,19 juta hektar, sedangkan diluar kawasan hutan tahun 2016 seluas 8,59 juta hektar, tahun 2011 seluas 10,60 juta hektar, dan tahun 2013 seluas 6,37 juta hektar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) mengemban tugas menyelenggarakan 1

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung. Sedangkan sesuai dengan sasaran strategis KLHK serta arah kebijakan dan strategi nasional, Ditjen PDASHL menjadi Penanggungjawab Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. Sebagaimana mandat dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, penanganan pemulihan DAS akan diprioritaskan pada 15 DAS yaitu DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Serayu, DAS Solo, DAS Brantas, DAS Cisadane, DAS Kapuas, DAS Siak, DAS Musi, DAS Asahan Toba, DAS Jeneberang, DAS Saddang, DAS Moyo, DAS Way Sekampung, dan DAS Limboto. Untuk memberikan kepastian dan kejelasan arah kebijakan strategis yang efektif dan efisien dalam rangka penyusunan program dan kegiatan bidang PDASHL untuk jangka waktu 5 tahun ke depan maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Tahun 2015 – 2019. B. Hasil Pembangunan hingga Tahun 2014 1. Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS a. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Pada 108 DAS Prioritas Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan DAS Prioritas dalam rangka RPJM 2010-2014 telah ditetapkan 108 DAS Prioritas. Dari 108 DAS Prioritas tersebut, hingga tahun 2014 seluruhnya telah tersusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. Daftar 108 DAS yang telah tersusun RPDAST nya dapat dilihat pada lampiran. b. Forum dan Peraturan Daerah Pengelolaan DAS Forum DAS merupakan lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis dibidang pengelolaan DAS. Sampai saat ini telah terbentuk 1 Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Tingkat Nasional, 3 Forum DAS lintas provinsi, 40 Forum DAS dengan pengesahan gubernur, 51 Forum DAS dengan pengesahan bupati/ walikota dan 14 Forum DAS dengan inisiasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam rangka mendukung pengelolaan DAS di daerah, telah terbit 15 Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS (13 Perda Pengelolaan DAS Provinsi dan 2 Perda Pengelolaan DAS Kabupaten/Kota).

2

c. Data Lahan Kritis Hingga tahun 2014, pembaharuan data lahan kritis dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu tahun 2006, 2011 dan tahun 2013. Lahan kritis dengan kriteria sangat kritis dan kritis yang menjadi prioritas sasaran lokasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana tabel 1. Tabel 1. Luas Lahan Kritis yang Menjadi Prioritas RHL No 1. 2.

Kriteria Lahan Kritis Sangat Kritis Kritis Jumlah

2006

2011

6.890.566 23.306.233 30.196.799

2013

5.269.259 22.025.580 27.294.839

4.738.383 19.564.910 24.303.294

2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan RHL, maka dilakukan penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS). Sampai dengan tahun 2014 RTk RHL DAS seluruh wilayah Indonesia telah disusun dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu juga disusun RTkRHL mangrove di 19 provinsi, yaitu: 1. Banten, 2. DKI Jakarta, 3. Jawa Barat, 4. Jawa Tengah, 5. DI Yogyakarta, 6. Jawa Timur, 7. Bali, 8. Nusa Tenggara Barat, 9. Nusa Tenggara Timur, 10. Sulawesi Utara, 11. Gorontalo, 12. Sulawesi Tengah, 13. Sulawesi Barat, 14. Sulawesi Selatan, 15. Sulawesi Tenggara, 16. Maluku, 17. Maluku Utara, 18. Papua Barat, dan 19. Papua. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS) telah diimplementasikan dari tahun 2010 – 2014 dengan realisasi hasil kegiatan RHL sebagaimana tabel 2. Tabel 2. Realisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010-2014 No 1. 2. 3. 4.

Kegiatan Rehabilitasi Hutan Konservasi/ Lindung Hutan Kota Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai Rehabilitasi Lahan Kritis Jumlah

2010 (Ha) 100.737 1.175

101.912

2011 (Ha) 100.743 1.395 10.401 400.608 513.147

2012 (Ha) 100.986 1.032 8.871 398.629 509.518

2013 2014 Jumlah (Ha) (Ha) (Ha) 105.656 26.162 434.284 1.036 484 5.136 12.403 31.675 557.517 460.212 1.858.076 676.612 486.858 2.288.047 3

3. Perbenihan Tanaman Hutan Penyelenggaraan RHL harus didukung oleh benih dan bibit tanaman yang berkualitas sehingga dapat diperoleh tegakan yang berkualitas sesuai tujuan RHL. Sampai dengan akhir tahun 2014, telah terealisasi kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan sebagai berikut : Tabel 3. Realisasi Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan No 1 2 3 4

Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

Pengelolaan areal sumber benih seluas 4.500 ha 4.500 4.008 4.500 4.500 4.810 Pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha 1.726 1.748 1.467 1.603 1.480 Pembanguan seed for people sebanyak 100 unit 32 5 5 27 31 Terjaminnya produksi bibit pada PP 50 unit 1 25 24 50 50

4.840 8.024 100 50

Upaya pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan melalui pembuatan bibit oleh kelompok masyarakat dilaksanakan kegiatan pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (PPMPBK) dengan jumlah kelompok masyarakat yang sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Kelompok KBR dan PPMPBK No

Tahun

Jumlah Kelompok KBR

Jumlah Kelompok PPMPBK

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah

8.016 10.270 10.053 10.051 4.076 42.466

1.984 1.980 3.995 997 8.956

4

Untuk mendukung produksi benih yang berkualitas, Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 707/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan Yang Benihnya Wajib Diambil Dari Sumber Benih Bersertifikat, telah menetapkan 5 (lima) jenis tanaman hutan yang digunakan dari umber benih bersertifikat yaitu: Jati (Tectona grandis); Mahoni (Swietenia mahagony); Sengon (Paraserianthes falcataria); Gmelina (Gmelina arborea); dan Jabon (Anthocephalus cadamba). 4. Perhutanan Sosial Kegiatan utama dalam pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hutan desa (HD) dan Hutan Rakyat Kemitraan (HR Kemitraan). Data yang terhimpun dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : Tabel 5. Realisasi Kegiatan HKm, HD dan HR Kemitraan No 1 2 3 4 5

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah

Penetapan Areal Kerja HKM (ha) 48.675 97.303 9.447 259.456 314.272 729.153

Penetapan Areal Kerja HD (ha) 704 63.450 12.731 187.016 262.130 526.031

Realisaasi HR Kemitraan (ha) 51.521 50.651 56.354 54.617 102.603 315.746

C. Potensi dan Permasalahan 1. Potensi Direktorat Jenderal PDASHL memiliki sumber daya yang menjadi potensi untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, antara lain:

5

a. Adanya perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan PDASHL seperti mandat dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 2 Tahun 1992, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 37 Tahun 2014, PP Nomor 44 Tahun 1995, PP Nomor 76 Tahun 2004, PP Nomor 37 Tahun 2012 dan peraturan lainnya. b. Tersedianya NSPK kegiatan bidang PDASHL (RPDAST, RTk RHL, RP RHL, RPHJP). Instrument NSPK ini telah berjalan di daerah dan pada beberapa daerah menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan penanganan DAS maupun rehabilitasi. c. Adanya unit organisasi yang menangani PDASHL di pusat dan daerah (UPT). Unit organisasi di pusat terdiri dari enam eselon II dan di daerah terdapat 45 UPT setingkat eselon III yang tersebar di hampir seluruh provinsi. d. Berpengalaman melaksanakan kegiatan RHL. Jajaran Ditjen PDASHL telah berpengalaman melaksanakan reboisasi dan penghijauan sejak tahun 1970-an, sehingga dapat menjadi modal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan RHL. e. Berpengalaman melaksanakan kegiatan pro lingkungan dan pro masyarakat. Kegiatan-kegiatan pada bidang PDASHL senantiasa untuk memperbaiki lingkungan dan bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat langsung. f. Memiliki SDM yang tersebar di pusat dan daerah. Saat ini tersedia Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Ditjen PDASHL sekitar 2.373 personil yang tersebar di pusat sebanyak 262 personil dan di UPT sebanyak 2.111 personil. g. Memiliki sarana dan prasarana di pusat dan daerah. Hampir seluruh UPT telah memiliki kantor dan sarana pendukung seperti kendaraan roda-2, roda-4, roda-6, laboratorium dan lain-lain. h. Tersedianya 50 unit Persemaian Permanen. Persemaian permanen menghasilkan minimal 37,5 juta batang bibit tanaman hutan setiap tahun, untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman oleh masyarakat. i. Memiliki jaringan yang luas terkait pengelolaan DAS. Kerjasama dengan para stakeholders telah terjalin sejak lama dan dengan jaringan yang luas. 2. Permasalahan Direktorat Jenderal PDASHL juga mempunyai permasalahan yang akan menghambat upaya untuk mencapai targettarget pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, antara lain :

6

a. Jumlah SDM teknis dan administrasi terbatas dan tidak tersebar secara proporsional. Tenaga administrasi keuangan pada umumnya menjelang masa purna bakti, sedangkan tenaga teknis juga terbatas karena penambahan ASN lebih rendah dibanding yang pensiun. b. Teknologi informasi bidang PDASHL belum berjalan secara maksimal. Kecanggihan teknologi saat ini masih sulit diadaptasi Ditjen PDASHL untuk menginformasikan hasil kinerja kepada publik dengan berbagai alasan teknis. Hal ini terjadi terutama di UPT di daerah. c. Kurang pengalaman di bidang pengelolaan kawasan hutan lindung. Kultur pekerjaan di Ditjen PDASHL selama ini cenderung ke upaya tanam menanam, sedangkan pengalaman dibidang pengelolaan kawasan hutan secara menyeluruh masih rendah. d. Data dan informasi belum optimal (update dan akurat). Data dan informasi pembangunan PDASHL belum akurat dan tidak tersaji dalam kurun waktu yang lebih singkat, sehingga informasi-informasi di tertentu di lapangan terlebih dahulu di publish oleh media dibanding informasi dari UPT. e. Standar biaya kegiatan rehabilitasi yang rendah. Tingginya target rehabilitasi belum didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai sehingga diperlukan penyesuaian standar biaya pembuatan tanaman agar target kinerja dapat tercapai. f. Lemahnya pengawasan peredaran benih/ bibit. karena belum didukung oleh regulasi yang kuat.

Pengawasan peredaran benih/bibit tanaman kehutanan masih lemah

g. Produksi bibit berkualitas dari persemaian permanen masih rendah. Tingginya ragam jenis yang dikembangkan pada persemaian permanen karena menyesuaikan dengan keinginan masayarakat, berdampak pada rendahnya kualitas bibit karena bukan berasal dari sumber benih yang direkomendasikan. h. Terbatasnya anggaran. Ketersediaan anggaran untuk mencapai kinerja yang diharapkan masih rendah.

7

D. ANALISIS SWOT Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) digunakan untuk memahami kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan situasi eksternal (peluang dan hambatan), sehingga dapat diperoleh posisi suatu organisasi atau isu dalam kontek dan konten yang diemban. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan elemen-elemen yang dimiliki oleh suatu organisasi baik itu sumberdaya, sumber dana maupun manusianya. Faktor Eksternal adalah faktor yang tidak dimiliki oleh organisasi atau dengan kata lain merupakan sesuatu yang berujud peluang dan hambatan dari luar, karena berada di luar dan dimiliki oleh organisasi atau sistem lain. Berdasarkan faktor internal dan eksternal, dapat dilihat matrik SWOT sebagai berikut : 1. Faktor Internal KEKUATAN (STRENGTH) 1. Adanya perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan PDASHL 2. Adanya unit organisasi dan SDM yang berpengalaman menangani PDASHL di pusat dan daerah (UPT) 3. Memiliki sarana dan prasarana di pusat dan daerah

KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. SDM teknis dan administrasi tidak terdistribusi secara proporsional. 2. Teknologi informasi bidang PDASHL belum berjalan secara maksimal 3. Terbatasnya anggaran

2. Faktor Eksternal 1. 2. 3. 4.

PELUANG (OPPORTUNITIES)

ANCAMAN (THREATS)

Memiliki kewenangan rehabilitasi dalam UU 23 Tahun 2014. Mandat yang kuat pada RPJMN 2015-2019. Kebijakan pengelolaan hutan berbasis KPHL. Dukungan para pihak dalam kegiatan PDASHL.

1. Tuntutan penanggulangan bencana banjir/tanah longsor/ kekeringan dari publik sangat tinggi 2. RPDAS belum menjadi acuan pemerintah daerah 3. Pelaksanaan RHL sangat tergantung musim penghujan

8

II.

VISI, MISI, TEMA DAN KELEMBAGAAN

A. Visi Presiden Republik Indonesia telah menetapkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Selanjutnya seluruh jajaran kementerian dan lembaga dalam merancang arah pembangunan menggunakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Presiden. Visi Pembangunan Nasional telah ditetapkan oleh Presiden RI. Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. B. Misi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional maka telah ditetapkan Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut : Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

C. Tema dan sub Tema Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Direktorat Jenderal PDASHL menetapkan tema sebagai berikut “Daerah Aliran Sungai (DAS) Sehat Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”.

9

Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, didukung beberapa sub tema yang menjadi pilar dalam rangka pencapaian tema pembangunan bidang PDASHL, yaitu : (1) Memantapkan Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, (2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Rehabilitasi Hutan dan Lahan, (3) Memantapkan Pengelolaan Hutan Lindung Tingkat Tapak, (4) Memantapkan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, (5) Meningkatkan Penyediaan dan Penggunaan Benih Tanaman Hutan yang Berkualitas, (6) Memantapkan Kelembagaan Penyelenggaraan Tata Kelola Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.

D. Kelembagaan 1. Organisasi Keberadaan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2015, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur Jenderal PDASHL dibantu oleh 6 (enam) pejabat eselon II, yaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Sekretaris Direktorat Jenderal PDASHL, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, Direktur Konservasi Tanah dan Air, Direktur Perbenihan Tanaman Hutan, Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

10

Di bawah ini disajikan struktur organisasi Direktorat Jenderal PDASHL sebagai berikut: Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Sekretariat Direktorat Jenderal

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS

Direktorat Konservasi Tanah dan Air

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

UPT

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PDASHL

Dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan bidang PDASHL di daerah, Ditjen PDASHL memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (36 Unit), Balai Perbenihan Tanaman Hutan (6 Unit), Balai Persuteraan Alam (1 Unit), dan Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (2 Unit).

11

2. Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal PDASHL menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairandarat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air di daerah; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 12

III.

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

A. Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Secara hirarki, sasaran strategis yang menjadi sasaran kementerian diturunkan ke masing-masing unit eselon I dan disebut sasaran program. Sasaran program diturunkan ke unit eselon II atau UPT dan disebut sasaran kegiatan. Demikian seterusnya hingga ke personil di setiap unit organisasi. Sasaran dan indikator Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun 2015-2019 sebagai berikut : Tabel 6. Sasaran dan Indikator Program Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung No 1 2 3 4

Sasaran Program Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan (S1.P2.1) Meningkatnya kesehatan DAS prioritas (S1.P2.2) Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P2) Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan hutan rakyat (S3.P2)

Indikator Kinerja Program (IKP) Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun (S1.P2.1.IKP) Kualitas DAS prioritas meningkat setiap tahun (S1.P2.2.IKP) Sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun (S2.P2.IKP) Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat setiap tahun (S3.P2.IKP1) Persentase pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat meningkat setiap tahun (S3.P2.IKP2)

Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Sasaran Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun 2015-2019 dipastikan pencapaiannya dengan mengurai langkah-langkah pencapaiannya kegiatan yang relevan, sebagai sasaran kegiatan, sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran program dan sasaran strategis. 13

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan indikator program dan indikator sasaran strategis disajikan pada tabel 7, tabel 8, tabel 9 dan tabel 10. Tabel 7. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1 SASARAN STRATEGIS 1 (S1) INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan (S1.P2.1)

INDIKATOR PROGRAM Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun (S1.P2.1.IKP)

Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5 Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air (K1)

Pulihnya Kesehatan DAS kritis (S1.P2.1.K1)

Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan (K4)

Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tamanan Hutan (S1.P2.1.K4)

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS serta pengendalian perusakan Darat (K6)

Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS (S1.P2.1.K6.1)

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (K7)

Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan (S1.P2.K7.1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Luas lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS (S1.P2.1.K1.IKK.a) Tanaman Hutan Kota seluas 5.000 Ha (S1.P2.1.K1.IKK.c) Luas sumber benih berkualitas yang dibangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.1.K4.IKK.a) Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan didistribusikan dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.1.K4.IKK.b) Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2.1.K4.IKK.c) Luas Hutan Kota dan pemeliharaannya seluas 5.000 Ha (S1.P2.K6.1.IKK.b) Lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS (S1.P2.K6.1.IKK.c) Produksi dan distribusi bibit sebanyak 135 juta bibit berkualitas (S1.P2.K6.1.IKK.f) Luas sumber benih berkualitas yang terbangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.K7.1.IKK.a) Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan didistribusikan dari 50 unit persemaian permanen dam sumber lainnya

14

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN sebanyak 52,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.K7.1.IKK.b) Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2. K7.1.IKK.c)

15

Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1 SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM Meningkatnya kesehatan DAS Prioritas (S1.P2.2)

INDIKATOR PROGRAM Kualitas DAS prioritas meningkat setiap tahun (S1.P2.2.IKP)

Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (S1) Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5 Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS (K3)

Menurunnya Kekritisan DAS Prioritas (S1.P2.2.K3.2)

Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (K5)

Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas (S1.P2.2.K5.1) Meningkatnya kualitas ekosistem danau di 15 danau prioritas (S3.P2.2.K5.2)

Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta KTA (K1) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS serta pengendalian perusakan Darat (K6)

Pulihnya Kesehatan DAS kritis (S1.P2.2.K1) Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS (S1.P2.K6.1) Pulihnya Kesehatan DAS kritis (S1.P2.K6.2)

INDIKATOR KEGIATAN Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara (S1.P2.K3.2.IKK.a) Jumlah DAS prioritas yang memiliki data dan Informasi penurunan Qmax/Qmin, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S1.P2.2.K3.2.IKK.b) Jumlah RPDAST yang di internalisasi ke dalam RTRW sebanyak 108 RDAST (S1.P2.K3.2.IKK.c) Jumlah segmen sungai serta mata air yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 15 DAS Prioritas (S1.P2.2.K5.1.IKK.a) Jumlah danau yang diturunkan laju sedimentasi atau erosinya (S1.P2.2.K5.2.IKK.a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya (S1.P2.2.K5.2.IKK.b) Jumlah DAS prioritas yang melakukan pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu selama 5 tahun di 15 DAS prioritas (S1.P.2.2.K1.b) Jumlah RPDAST yang di Internalisasi ke dalam RTRW sebanyak 108 RDAST (S1.P2.2.K6.1.IKK.d) Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara (S1.P2.2.K6.1.IKK.e) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S1.P2.2.K6.2.IKK.a) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, dan gully plug di daerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S1.P2.2.K6.2.IKK.b) Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan Informasi penurunan Qmax/Qmin, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S1.P2.K6.2.IKK.c)

16

Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 2 SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM

SASARAN PROGRAM Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P2)

Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (S2) Peningkatan kontribusi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBP sebagai masukan terhadap PDB Nasional Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

INDIKATOR PROGRAM Sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun (S2.P2.IKP)

KEGIATAN Penyelenggaraan Pengembangan Persuteraan Alam (K9)

SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Pengelolaan Persuteraan Alam (S2.P2.K9)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Persentase produksi HHBK sutera alam dari Hutan Lindung meningkat sampai dengan 15% dari tahun 2014 (S2.P2.K9.IKK.a)

17

Tabel 10. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategi 3 SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan hutan rakyat (S3.P2.2)

INDIKATOR PROGRAM Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat setiap tahun (S3.P2.2.IKP1)

Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3) Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (K2)

Meningkatnya Pengelolaan Hutan Lindung di tingkat tapak secara lestari (S3.P2.K2.2)

Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 Unit KPHL sampai dengan Tahun 2019 (S3.P2.2.K2.IKK.a)

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (K6) Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Mangrove (K8)

Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS (S3.P2.K6.1)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (K10)

Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (S3.P2.2.K10)

Meningkatnya Pengelolaan Hutan Mangrove (S3.P2.K8)

Kapasitas pengelola KPHL meningkat setiap tahun (S3.P2.2.K2.IKK.b) Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 KPHL sampai dengan tahun 2019 (S3.P2.2.K6.1.IKK.a)

Jumlah wilayah kerja yang memiliki ketersediaan data dan informasi pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.a) Jumlah Provinsi yang mengaktifkan Kelompok kerja mangrove daerah sebanyak 31 Provinsi (S3.P2.K8.IKK.b) Jumlah wilayah kerja yang memiliki model pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.c) Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKDASHL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P2.2.K10.IKK.a)

18

Tabel 11. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 3 SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM SASARAN PROGRAM Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan hutan rakyat (S3.P2.2)

INDIKATOR PROGRAM Persentase pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat meningkat setiap tahun (S3.P2.2.IKP2)

Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3) Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KEGIATAN Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air (K1)

SASARAN KEGIATAN Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan rakyat (S3.P2.2.K1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Jumlah produksi kayu dari hutan rakyat menjadi 100 juta M3 di tahun 2019 (S3.P2.3.K1.IKK.d)

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2 (direktorat/ setditjen di pusat) dan satuan kerja setingkat eselon 3 (UPT Ditjen PDASHL) yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam pelaksanaan Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung didukung oleh 10 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon II (direktorat/ setditjen di pusat) sebanyak 6 kegiatan dan satuan kerja setingkat eselon III (Unit Pelaksanan Teknis Lingkup Ditjen PDASHL di daerah) sebanyak 4 kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh direktorat/ setditjen bersifat pembinaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT bersifat penyelenggaraan, sebagaimana Tabel 12.

19

Tabel 12. Nomenklatur Kegiatan lingkup Ditjen PDASHL No

Nama Kegiatan

Unit Kerja

1


Pusat

2


Pusat

3


Pusat

4


Pusat

5


Pusat

6


Pusat

7

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat

UPT

8


UPT

9


UPT

10


UPT

Strategi pencapaian target-target output Lingkup Ditjen PDASHL dilaksanakan dan difasilitasi baik oleh satker pusat maupun satker UPT Lingkup Ditjen PDASHL. Sesuai tusinya, satker pusat melaksanakan pembinaan teknis terhadap pencapaian output, penetapan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK), dan pengumpulan data dan penyajian data/ informasi skala nasional, serta pelaksanaan sasaran output lingkup nasional. Satker UPT lingkup Ditjen PDASHL melaksanakan sasaran output yang sifatnya output fisik maupun non fisik sesuai tusi masing-masing UPT. Nama kegiatan, sasaran dan indikator pada Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung adalah sebagai berikut:

20

Tabel 13. Target Fisik Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikatif Anggaran KEGIATAN 1. Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air

SASARAN KEGIATAN Pulihnya Kesehatan DAS kritis


1) 2)

3) 4) 2. Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS

Meningkatnya pengelolaan hutan lindung ditingkat tapak secara lestari Menurunnya kekritisan DAS Prioritas

1) 2) 1) 2)

3) 4. Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

Meningkatnya kualitas dan distribusi Perbenihan Tamanan Hutan

1)

2)

3)

TARGET

Anggaran

(Rp. Miliar) 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta 1.250.000 Ha 2.500.000 Ha 3.750.000 Ha 5.000.000 Ha 5.500.000 Ha 75.00 hektar melalui rehabilitasi didalam KPH dan DAS Jumlah DAS prioritas yang melakukan 5 DAS 7 DAS 10 DAS 12 DAS 15 DAS 70.00 pembangunan embung, dam pengendali, dan dampenahan skalakecil dan menengah didaerah hulu selama 5 tahun di 15 DAS prioritas Hutan Kota dan pemeliharaannya seluas 1.000 Ha 2.000 Ha 3.000 Ha 4.000 Ha 5.000 Ha 45.00 5.000 Ha Jumlah produksi kayu dari hutan rakyat 20 juta M3 20 juta M3 20 juta M3 20 juta M3 20 juta M3 35.00 menjadi 100 juta M3 di tahun 2019 Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 40 KPHL 80 KPHL 120 KPHL 160 KPHL 182 KPHL 100.00 KPHL sampai dengan tahun 2019 Kapasitas pengelola KPHL meningkat setiap 40 KPHL 80 KPHL 120 KPHL 160 KPHL 182 KPHL 75.00 tahun Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki 3 DAS 7 DAS 11 DAS 15 DAS 19 DAS 25.00 MoU/ status sebanyak 19 DAS Lintas Negara Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data 5 DAS 7 DAS 10 DAS 12 DAS 15 DAS 85.00 dan Informasi penurunan Qmax/ Q min, kadarBOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun Jumlah RPDAST yang diinternalisasi kedalam 20 RPDAST 40 RPDAST 60 RPDAST 80 RPDAST 108 RPDAST 75.00 RTRW sebanyak 108 RPDAST Luas sumber benih berkualitas yang 170 Ha 250 Ha 330 Ha 410 Ha 490 Ha 75.00 dibangun melalui kebun benih semai/ kebun benih klon dan areal Sumber daya genetic seluas 490 Ha Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan 37,5 Juta 75 Juta 112,5 Juta 150 Juta 187,5 Juta 75.00 distribusikan dari 50unit persemaian Bibit Bibit Bibit Bibit Bibit permanen dan sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 Luas areal pengelolaan sumberbenih 10.500 Ha 10.500 Ha 10.500 Ha 10.500 Ha 10.500 Ha 50.00 sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha

21

KEGIATAN 5. Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

6. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat

SASARAN KEGIATAN 1. Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas 2. Meningkatnya Kualitas ekosistem danau di 15 Danau Prioritas Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS

Pulihnya kesehatan DAS kritis

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1) Jumlah segmen sungai serta mata air yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 15 DAS Prioritas

Anggaran

TARGET 2015 -

2016 3 Sungai

2017 6 Sungai

2018 10 Sungai

2019 15 Sungai

(Rp. Miliar) 50.00

1) Jumlah danau yang diturunkan laju sedimentasi dan erosinya

1 danau

5 danau

9 danau

12 danau

15 danau

50.00

2) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya

1 danau

5 danau

9 danau

12 danau

15 danau

60.00

1) Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 40 KPHL 80 KPHL 120 KPHL 160 KPHL 182 KPHL KPHL sampai dengan tahun 2019 2) Luas Hutan Kota dan pemeliharaannya 1.000 Ha 2.000 Ha 3.000 Ha 4.000 Ha 5.000 Ha seluas 5.000Ha 3) Lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar 1.250.000 Ha 2.500.000 Ha 3.750.000 Ha 5.000.000 Ha 5.500.000 Ha melalui ehabilitasi didalam KPH dan DAS 4) Jumlah RPDAST yang diinternalisasi kedalam 20 RPDAST 40 RPDAST 60 RPDAST 80 RPDAST 108 RPDAST RTRW sebanyak 108 RPDAST 5) Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki 3 DAS 7 DAS 11 DAS 15 DAS 19 DAS MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara 6) Produksi dan distribusi bibit sebanyak 27,75 jt btg 55,5 jt btg 83,25 jt btg 111,0 jt btg 138,75 jt btg 138,75 juta bibit berkualitas 7) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan 5 DAS 7 DAS 10 DAS 12 DAS 15 DAS kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah didaerah hulu sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 8) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat 5 DAS 7 DAS 10 DAS 12 DAS 15 DAS jumlah mataairnya melalui konservasi sumberdayaair secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, dan gully plug didaerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 9) Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data 5 DAS 7 DAS 10 DAS 12 DAS 15 DAS dan Informasi penurunan Q max/Q min, kadar BOD, dan pening-katan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun

1,820.00 250.00 38,500.00 717.00 114.00 693.75 2,250.00

1,500.00

375.00

22

KEGIATAN 7. Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

8. Penyelenggaraan pengelolaan hutan mangrove

9. Penyelenggaraan pengembangan persuteraan alam 10. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDASHL

SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tamanan Hutan

Meningkatnya Pengelolaan Hutan Mangrove

Meningkatnya Pengelolaan Persuteraan Alam Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PDASHL

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1) Luas sumber benih berkualitas yang terbangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal Sumberdaya genetik seluas 490 Ha 2) Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan distribusikan dari 50 unit persemaian permanen & sumber lainnya sebanyak 48,75 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 3) Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha 1) Jumlah wilayah kerja yang memiliki ketersediaan data dan informasi pengelolaan hutan mangrove didalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun 2) Jumlah Provinsi yang mengaktifkan kelompok kerja mangrove daerah sebanyak 31 Provinsi 3) Jumlah wilayah kerja yang memiliki model pengelolaan hutan mangrove didalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun 1) Prosentase produksi HHBK sutera alam dari Hutan Lindung meningkat sampai dengan 15% dari tahun 2014 1) Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PDASHL dalam kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

Anggaran

TARGET 2015 170 Ha

2016 250 Ha

2017 330 Ha

2018 410 Ha

2019 490 Ha

29,25 Juta Bibit

39,0 Juta Bibit

48,75 Juta Bibit

(Rp. Miliar) 490.00

9,75 Juta Bibit

19,5 Juta Bibit

243.75

10.500 Ha

10.500 Ha

10.500 Ha

10.500 Ha

10.500 Ha

262.50

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

50.00

31 prov

31 prov

31 prov

31 prov

31 prov

50.00

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

50.00

3%

6%

9%

12%

15%

75.00

70 Poin

72 Poin

74 Poin

76 Poin

78 Poin

462.00

23

C. Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan

Unit Kegiatan merupakan turunan dari suatu aktivitas yang berada pada level unit eselon III pada unit eselon II (sekretariat maupun direktorat) atau pada unit eselon IV pada UPT. Pada unit eselon II, unit kegiatan menggambarkan aktivitas pada unit-unit eselon III, sedangkan unit kegiatan pada unit eselon III UPT menggambarkan aktivitas pada unit-unit eselon IV. Tabel 14. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 1 (S1 P2.1) Sasaran Program Indikator Sasaran Program KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan (S1.P2.1) Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun (S1.P2.1.IKP)


UNIT KEGIATAN

SASARAN UNIT KEGIATAN

INDIKATOR UNIT KEGIATAN

Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air (K1) Pulihnya Kesehatan DAS kritis (S1.P2.1.K1)

1. Luas lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi didalam KPH dan DAS (S1.P2.1.K1.IKK.a)

Pemolaan Konservasi Tanah dan Air

Memolakan rehabilitasi lahan kritis seluas 5,5 juta hektar di KPH dan DAS

Pembinaan Pelaksanaan Reboisasi

Terkendalinya pelaksanaan reboisasi di KPH dan Hutan Lindung

1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan sistem informasi rehabilitasi lahan kritis 5,5 juta hektar di KPH dan DAS 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK perencanaan dan sistem informasi rehabilitasi lahan kritis 5,5 juta hektar di KPH dan DAS 3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis 5,5 juta hektar di KPH dan DAS 4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan sistem informasi rehabilitasi lahan kritis 5,5 juta hektar di KPH dan DAS di daerah 5. Terlaksananya layanan perkantoran direktorat 1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai 3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai 4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai di daerah

24

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN


2. Tanaman Hutan Kota seluas 5.000 Ha (S1.P2.1.K1.IKK.c)

UNIT KEGIATAN


Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan

Terkendalinya pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan

Pembinaan Pelaksanaan Penghijauan

Terkendalinya pelaksanaan penghijauan hutan rakyat, hutan kota, penghijauan lingkungan

Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan (K4) Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan (S1.P2.1.K4.1)

1. Luas sumber benih berkualitas yang dibangun melalui kebun benih semai/ kebun benih klon dan areal Sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.1.K4.IKK.a) 2. Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan distribusikan dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.1.K4.IKK.b)

Pembinaan pengembangan sumber benih dan sumberdaya genetik

Terkendalinya pengembangan sumber benih dan sumberdaya genetic

Pemolaan perbenihan tanaman hutan

Memolakan Pengembangan perbenihan dan bibit tanaman hutan

INDIKATOR UNIT KEGIATAN 1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan 3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan 4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan di daerah 1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat 2. Tersedianya bahan penyusun NSPK pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat 3. Terlaksananya bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat 4. Terlaksananya supervisi pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat di daerah 1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber benih dan sumber daya genetik 2. Tersedianya NSPK pengembangan sumber benih dan sumber daya genetik 3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan sumber benih dan sumber daya genetik 4. Terlaksananya supervisi pengembangan sumber benih dan sumber daya genetik di daerah 1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan serta data dan informasi PTH 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK perencanaan serta data dan informasi PTH 3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan serta data dan informasi PTH 4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan serta data dan informasi PTH di daerah 5. Terkelolanya Pusat Persemaian dan Sumber Benih Rumpin 6. Terlaksananya layanan perkantoran direktorat

25


INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3. Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2.1.K4.1.IKK.c)

UNIT KEGIATAN Pembinaan Pengembangan usaha perbenihan



Terkendalinya pengembangan usaha perbenihan tanaman hutan

1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan SKPD pengawasan peredaran PTH 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan SKPD pengawasan peredaran PTH 3. Terlaksananya bimbingan teknis usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan SKPD pengawasan peredaran PTH 4. Terlaksananya supervisi pengembangan usaha PTH di daerah Pembinaan Terkendalian peredaran 1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian pengendalian benih tanaman hutan peredaran PTH peredaran benih 2. Tersedianya bahan NSPK pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan 3. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian peredaran PTH 4. Terlaksananya supervisi pengendalian peredaran PTH di daerah Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat (K6) Rehabilitasi dan 1. Tanaman hutan kota Perencanaan Menyediakan 1. Tersedianya rancangan kegiatan hutan kota, penghijauan lingkungan, meningkatnya seluas 5.000 Ha pengelolaan DAS perencanaan rehabilitasi dan hutan rakyat kualitas DAS (S1.P2.K6.IKK.c) dan Hutan Lindung dan reklamasi hutan 2. Terlaksananya penanaman Hutan Kota seluas 5.000 Ha, penghijauan (S1.P2.1.K6.1) lingkungan, dan hutan rakyat 3. Terpeliharanya tanaman hutan kota seluas 5.000 Ha Kelembagaan Berkembangnya 1. Terlaksananya bimbingan dan teknis kelembagaan pelaksanaan pengelolaan DAS kelembagaan rehabilitasi penanaman dan pemeliharaan hutan kota, penghijauan lingkungan, dan dan Hutan Lindung dan reklamasi hutan hutan rakyat Evaluasi Tersedinya data evaluasi 1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman dan pengelolaan DAS hasil rehabilitasi dan pemeliharaan hutan kota, penghijauan lingkungan, dan hutan rakyat dan Hutan Lindung reklamasi hutan 2. Tersedianya data dan informasi hasil penanaman dan pemeliharaan hutan kota, penghijauan lingkungan, dan hutan rakyat 2. Lahan kritis berkurang Perencanaan Tersedianya 1. Tersedianya rencana rehabilitasi dan reklamasi hutan di KPH / Hutan seluas 5,5 juta hektar pengelolaan DAS perencanaan rehabilitasi Lindung dan DAS melalui rehabilitasi dan Hutan Lindung dan reklamasi hutan 2. Tersedianya rancangan rehabilitasi dan reklamasi hutan di KPH/Hutan didalam KPH dan DAS Lindung dan DAS (S1.P2.K6.1.IKK.f) 3. Tanaman rehabilitasi dan reklamasi hutan di KPH/Hutan Lindung 4. Terpeliharanya tanaman pada KPHL/Hutan Lindung dan DAS

26



UNIT KEGIATAN

Kelembagaan pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Evaluasi pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

Tata Usaha 3. Produksi dan distribusi Kelembagaan bibit sebanyak 135 juta pengelolaan DAS bibit berkualitas dan Hutan Lindung (S1.P2.K6.1.IKK.f) Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (K7) Meningkatnya 1. Luas sumber benih Pembangunan dan Kualitas dan berkualitas yang pengelolaan sumber Distribusi terbangun melalui benih Perbenihan kebun benih semai/ Tanaman Hutan kebun benih klon dan (S1.P2.K7.1.) areal Sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.K7.1.IKK.a) 2. Jumlah bibit berkualitas Penyediaan yang disediakan dan informasi distribusikan dari 50 perbenihan unit persemaian tanaman hutan permanen dan sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.K7.1.IKK.b)



5. Terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan pembuatan tanaman dan pemeliharaan pada KPHL/Hutan Lindung dan DAS Pengembangan 1. Terlaksananya bimbingan dan teknis pelaksanaan penanaman dan kelembagaan rehabilitasi pemeliharaan hutan kota, penghijauan lingkungan, dan hutan rakyat dan reklamasi hutan 2. Terlaksananya bimbingan dan teknis kelembagaan pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan hutan kota, penghijauan lingkungan, dan hutan rakyat Menyediakan data 1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembuatan evaluasi hasil rehabilitasi tanaman dan pemeliharaan 1 dan 2 rehabilitasi hutan pada KPHL/HL dan reklamasi hutan 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembuatan tanaman dan pemeliharaan 1 dan 2 rehabilitasi hutan pada KPHL/HL 3. Terdokumentasinya kegiatan hasil pembuatan tanaman dan pemeliharaan 1 dan 2 rehabilitasi hutan pada KPHL/HL Menyelenggarakan Terselenggaranya layanan perkantoran balai ketatausahaan balai Berkembangnya 1. Operasionalisasi 37 unit persemaian permanen kelembagaan rehabilitasi 2. Produksi bibit dari PP dan sumber lainnya sebanyak 135 juta batang dan reklamasi hutan 3. Terdistribusinya bibit sebanyak 135 juta bibit 4. Terkelolanya laboratorium kultur jaringan, 4 unit Meningkatnya sumber benih berkualitas

1. Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan KBK/KBS dan ASDG, 490 Ha 2. Meningkatnya kapasitas SDM pembangunan KBK/KBS dan ASDG

Meningkatnya data informasi PTH yang akurat dan persemaian terkelola

1. Tersedianya data dan informasi perbenihan tanaman hutan 2. Operasionalisasi persemaian permanen 3. Produksi dan pendistribusian persemaian permanen sebanyak 52,5 juta batang dari 13 Unit PP 4. Terkelolanya laboratorium kultur jaringan, 6 unit

27


INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3. Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2. K7.1.IKK.c)

UNIT KEGIATAN Pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan Pembangunan dan pengelolaan sumber benih

SASARAN UNIT KEGIATAN Meningkatnya pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan Meningkatnya sumber benih berkualitas

INDIKATOR UNIT KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 1. 2.

Update sumber benih Terkendalinya peredaran PTH Termonitornya kegiatan pengelolaan sumber benih Meningkatnya kapasitas SDM pengelolaan sumber benih di daerah Terbinanya pengelolaan sumber benih Meningkatnya kapasitas SDM pengelolaan sumber benih

28

Tabel 15. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 2 (S1.P2.2) Sasaran Program Indikator Sasaran Program

Meningkatnya kesehatan DAS Prioritas (S1.P2.2) Kualitas DAS prioritas meningkat setiap tahun (S1.P2.2.IKP)

KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN UNIT KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS (K3) Menurunnya 1. Jumlah DAS Lintas Negara Pemolaan pengendalian Kekritisan DAS yang memiliki MoU/ status DAS Prioritas sebanyak 19 DAS Lintas (S3.P2.2.K3.2) Negara (S3.P2.K3.2.IKK.a)

SASARAN UNIT KEGIATAN Memolakan Perencanaan dan Pengendalian DAS

Kelembagaan pengendalian DAS

Meningkatnya pengembangan kelembagaan pengendalian DAS

2. Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan Informasi penurunan Q max/ Q min, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S3.P2.K3.2.IKK.b)

Evaluasi pengelolaan DAS

Menyediakan data dan informasi kinerja DAS yang akurat

Pengendalian pengelolaan DAS

Meningkatkan pengendalian pengelolaan DAS

3. Jumlah RPDAST yang diinternalisasi kedalam RTRW sebanyak 108 RPDAST (S3.P2.K3.2.IKK.c)

Pemolaan pengendalian DAS

Memolakan Perencanaan dan Pengendalian DAS


1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis 4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan sistem informasi di daerah 1. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 3. Terlaksananya bimbingan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis 4. Terlaksananya supervisi atas urusan identifikasi dan penguatan kelembagaan PEPDAS di daerah. 1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 3. Terlaksananya bimbingan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis 4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai di daerah. 1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 3. Terlaksananya bimbingan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis 4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan di daerah 1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan; 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis 4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan sistem informasi di daerah

29

KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN UNIT KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (K5) 1. Terpulihkannya 1. Jumlah segmen sungai serta Pemolaan pengendalian fungsi ekosistem mata air yang terpulihkan kerusakan perairan darat di segmen sungai fungsi ekosistemnya pada 15 pada 15 DAS DAS Prioritas Prioritas (S3.P2.2.K5.1.IKK.a) (S3.P2.2.K5.1)

2. Meningkatnya 2. Jumlah Danau yang Kualitas diturunkan laju sedimentasi Ekosistem danau atau erosinya di 15 danau (S3.P2.2.K5.2.IKK.a) prioritas (S3.P2.2.K5.2.)

SASARAN UNIT KEGIATAN Memolakan pengendalian kerusakan perairan darat

Pengendalian kerusakan sungai

Meningkatkan pengendalian kerusakan sungai

Pengendalian mata air dan air tanah

Meningkatkan pengendalian kerusakan mata air dan air tanah

Pengendalian kerusakan danau

Meningkatkan pengendalian kerusakan danau


1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan. 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK di bidang perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat. 3. Terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis. 4. Tersedianya bahan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat. 1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan; 2. Tersedianya bahan pelaksanaan kebijakan; 3. Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan; 4. Tersedianya bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 5. Terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis 6. Tersedianya bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem sungai di daerah. 1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan 2. Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan 3. Tersedianya bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 4. Terlaksananya Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis 5. Tersedianya bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan mata air dan air tanah di daerah. 1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan 2. Tersedianya bahan pelaksanaan kebijakan 3. Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan 4. Tersedianya bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 5. Terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan evaluasi 6. Tersedianya penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem danau di daerah

30


INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3. Jumlah Danau yang ditingkatkan kualitas airnya (S3.P2.2.K5.2.IKK.b)

UNIT KEGIATAN Pengendalian kerusakan danau

SASARAN UNIT KEGIATAN Mengendalikan kerusakan danau

Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air (K1) Pulihnya 1) Jumlah DAS prioritas yang Pembinaan Pelaksanaan Meningkatkan Kesehatan DAS melakukan pembangunan Pembuatan Bangunan mengendalian kritis (S1.P2.2.K1) embung, dam pengendali, Konservasi Tanah dan Air pelaksanaan dan dam penahan skala kecil pembuatan bangunan dan menengah didaerah hulu konservasi tanah dan selama 5 tahun di 15 DAS air prioritas (S1.P.2.2.K1.b)

INDIKATOR UNIT KEGIATAN 1. Tersusunnya NSPK Peningkatan kualitas air pada Danau prioritas 2. Tersedianya data dan nformasi kualitas air pada Danau prioritas 3. Terbinanya dan terkendalinya perencanaan Peningkatan kualitas air pada Danau prioritas 4. Terbinanya dan terkendalinya pelaksanaan Peningkatan kualitas air pada Danau prioritas 5. Termonitornya Peningkatan kualitas air pada Danau prioritas

1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan bangunan KTA, 2. Tersedianya bahan penyusunan NSPK pembangunan dan pengembangan bangunan KTA, 3. Terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pembangunan dan pengembangan bangunan KTA, 4. Terlaksananya supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air di daerah.

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat (K6) 1. Rehabilitasi 1. Jumlah RPDAST yang Perencanaan Menyediakan 1. Tersosialisasinya RPDAST dengan para pihak dan diinternalisasi kedalam RTRW pengelolaan DAS dan perencanaan 2. Terinternalisasinya RPDAST ke dalam RTRW meningkatnya sebanyak 108 RPDAST Hutan Lindung pengelolaan DAS kualitas DAS (S1.P2.2.K6.1.IKK.d) (S1.P2.K6.1) 2. Jumlah DAS Lintas Negara Perencanaan Menyediakan 1. Tersosialisasinya RPDAST dengan para pihak yang memiliki MoU/status pengelolaan DAS dan perencanaan 2. Terinternalisasinya RPDAST ke dalam RTRW sebanyak 19 DAS Lintas Hutan Lindung pengelolaan DAS Negara (S1.P2.2.K6.1.IKK.e) Kelembagaan Berkembangnya 1. Terjalinnya kesepakatan dengan para pihak dalam pengelolaan pengelolaan DAS dan kelembagaan DAS lintas Negara Hutan Lindung pengelolaan DAS 2. Tersusunnya dokumen kesepakatan pengelolaan DAS lintas negara Evaluasi pengelolaan Menyediakan data 1. Terlaksananya monitoring pelaksanaan pengelolaan DAS lintas DAS dan Hutan Lindung evaluasi hasil negara pengelolaan DAS 2. Tersedianya data dan informasi pengelolaan DAS lintas Negara 2. Pulihnya 1. Jumlah DAS Prioritas yang Perencanaan Menyediakan 1. Terlaksananya prakondisi masyarakat kesehatan DAS dipulihkan kesehatannya pengelolaan DAS dan perencanaan 2. Terlaksananya Penyusunan rancangan bangunan KTA

31

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN kritis (S1.P2.K6.2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah didaerah hulu sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S1.P2.2.K6.2.IKK.a)

2. Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumberdaya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, dan gully plug didaerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S1.P2.2.K6.2.IKK.b)

3. Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan Informasi penurunan Q max/Q min, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S1.P2.K6.2.IKK.c)

UNIT KEGIATAN Hutan Lindung Kelembagaan pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Evaluasi pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

Perencanaan pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

SASARAN UNIT KEGIATAN rehabilitasi dan reklamasi hutan Berkembangnya kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan Menyediakan Data evaluasi hasil rehabilitasi dan reklamasi hutan yang akurat dan terkini Menyediakan perencanaan pengendalian kerusakan perairan darat

Kelembagaan pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

Berkembangnya kelembagaan pengendalian kerusakan perairan darat

Evaluasi pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

Menyediakan data evaluasi hasil pengendalian kerusakan perairan darat yang akurat dan terkini Menyediakan data hasil kinerja pengelolaan DAS

Evaluasi pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

INDIKATOR UNIT KEGIATAN 3. 4. 1. 2. 3.

Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya

Pembuatan bangunan KTA Bimbingan Teknis Pembuatan bangunan KTA sosialisasinya pembangunan KTA Pengembangan kelembagaan KTA Bimbingan Teknis Pembuatan bangunan KTA

1. Terpantaunya hasil pelaksanaan pembuatan buatan KTA 2. Tersedianya data dan informasi bangunan KTA

1. Terlaksananya penyusunan rancangan pengendalian kerusakan perairan darat 2. Terlaksananya pembuatan pengendalian kerusakan perairan darat 3. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian kerusakan perairan darat 1. Terlaksananya sosialisasinya pengendalian kerusakan perairan darat 2. Terlaksananya Pengembangan kelembagaan pengendalian kerusakan perairan darat 3. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian kerusakan perairan darat 1. Terpantaunya hasil pelaksanaan pengendalian kerusakan perairan darat 2. Tersedianya data dan informasi pengendalian kerusakan perairan darat 1. Termonitornya hasil SPAS 2. Termonitornya data tutupan lahan 3. Tersedianya data dan informasi kinerja DAS secara series

32

Tabel 16. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 3 (S3.P2) Sasaran Program Indikator Sasaran Program

Meningkatnya Kontribusi PDB dari Hutan Lindung Meningkatnya Kontribusi PDB dari Pemanfaatan Hutan Lindung Setiap Tahun

KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN UNIT KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN Penyelenggaraan Pengembangan persuteraan alam (K9) Meningkatnya Prosentase produksi HHBK Pengujian Persuteraan Pengelolaan sutera alam dari Hutan Lindung Alam Persuteraan meningkat sampai dengan 15% Alam (S2.P2.K9) dari tahun 2019(S2.P2.K9.IKK.a) Peredaran Persuteraan Alam Informasi Persuteraan Alam Tata Usaha



Meningkatnya pengujian persuteraan alam Meningkatnya pengendalian peredaran persuteraan alam

1. 2. 3. 1. 2.

Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya alam

pengujian mutu persuteraan alam pengembangan budidaya ulat sutera pengembangan budidaya tanaman murbei rekomendasi dan sertifikasi peningkatan kapasitas pengelolaan persuteraan

Menyediakan data dan informasi persuteraan alam yang akurat dan terkini Menyelenggarakan ketatausahaan balai

1. 2.

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Persuteraan Alam Terlaksananya pengelolaan sistem data dan informasi

Terlaksananya urusan rumah tangga balai

33

Tabel 17. Sasaran Unit Kegiatan pada Sasaran Program 3 (S3.P2) Sasaran Program Indikator Sasaran Program

Meningkatnya Pengelolaan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Hutan Rakyat Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang Beroperasi meningkat Setiap Tahun (S3.P2.IKP1)

KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN UNIT KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (K2) Meningkatnya 1. Jumlah KPHL yang Pemolaah KPHL pengelolaan hutan beroperasi sebanyak 182 lindung di tingkat Unit KPHL sampai dengan tapak secara lestari Tahun 2019 (S3.P2.K2.2) (S3.P2.K2.IKK.a)

Penataan KPHL

Pemanfaatan HL

Tata Usaha

SASARAN UNIT KEGIATAN Memolakan pengelolaan KPHL secara efektif


1. 2.

Tersedianya rencana pengelolaan KPHL Tersedianya bahan pelaksanaan dan kebijakan perencaaan KPHL 3. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 4. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di daerah 5. Tersedianya bahan supervisi pelaksanaan urusan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah Meningkatnya 1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan di bidang penataan penataan wilayah KPHL areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas KPHL 2. Tersedianya bahan pelaksanaan kebijakan 3. Tersedianya bahan penyusunan NSPK 4. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan 5. Tersedianya bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah Meningkatkan hasil 1. Tersedianya rumusan kebijakan di bidang pemanfaatan pemanfaatan HL yang kawasan hutan lindung 2. Tersedianya kebijakan di bidang pemanfaatan kawasan hutan optimal lindung. 3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan 4. Tersedianya bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan kawasan hutan lindung di daerah Melaksanakan Terselenggaranya urusan rumah tangga direktorat ketatausahaan direktorat

34


INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.

Kapasitas Pengelola KPHL meningkat setiap tahun (S3.P2.2.K2.IKK.b)

UNIT KEGIATAN Bina Kelembagaan

SASARAN UNIT KEGIATAN Meningkatnya pembinaan kelembagaan KPHL

INDIKATOR UNIT KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5.

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat (K6) Rehabilitasi dan Jumlah KPHL yang beroperasi Perencanaan Menyediakan meningkatnya sebanyak 182 KPHL sampai pengelolaan DAS dan perencanaan kualitas DAS dengan tahun 2019 Hutan Lindung rehabilitasi dan (S3.P2.K6.1) (S3.P2.2.K6.1.IKK.a) reklamasi hutan, pengelolaan KPHL Kelembagaan Berkembangnya pengelolaan DAS dan kelembagaan Hutan Lindung rehabilitasi dan reklamasi hutan, pengelolaan KPHL Evaluasi pengelolaan Menyediakan data DAS dan Hutan Lindung evaluasi hasil rehabilitasi dan reklamasi hutan, pengelolaan KPHL Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Mangrove (K8) Meningkatnya 1. Jumlah wilayah kerja yang Program Pengelolaan pengelolaan hutan memiliki ketersediaan data Hutan Mangrove mangrove dan informasi pengelolaan (S3.P2.K8) hutan mangrove didalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang Tata Usaha tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.a)

Menyediakan rencana dan data informasi pengelolaan hutan mangrove Melaksanakan ketatausahaan balai

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Terfasilitasinya kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung; Tersedianya data identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung; Tersedianya NSPK identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil KPHL Bimbingan teknis dan evaluasi Terlaksananya supervisi

Terlaksananya tata hutan dan perencanaan KPHL Terlaksananya perencanaan Pemanfaatan Hutan Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan Terlaksananya perencanaan perlindungan hutan dan konservasi alam Terlaksananya sosialisasi tata hutan dan perencanaan KPHL Berkembangnya kelembagaan Pemanfaatan Hutan Berkembangnya kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan Berkembangnya kelembagaan perlindungan hutan dan konservasi alam Tersedianya data dan infomrasi operasionalisasi KPHL Terpantau dan tersedianya data hasil rehabilitasi dan reklamasi hutan Tersedianya data informasi pengembangan promosi peluang investasi Pemantauan, pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KPHL

1.

Tersedianya rencana dan program pengelolaan hutan mangrove 2. Tersedianya data informasi potensi dan kerusakan hutan mangrove 3. Terlaksananya evaluasi pengelolaan hutan mangrove Terselenggaranya urusan ketatausahaan balai

35



UNIT KEGIATAN


2. Jumlah Provinsi yang Kelembagaan Berkembangnya mengaktifkan kelompok kerja Pengelolaan Hutan kelembagaan mangrove daerah sebanyak Mangrove pengelolaan hutan 31 Provinsi (S3.P2.K8.IKK.b) mangrove 3. Jumlah wilayah kerja yang Kelembagaan Berkembangnya memiliki model pengelolaan Pengelolaan Hutan kelembagaan hutan mangrove didalam Mangrove pengelolaan hutan kawasan hutan sebanyak 2 mangrove wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.c) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDASHL (K10) Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang Program dan Evaluasi Melaksanakan reformasi tata kelola baik di lingkungan Ditjen penyusunan rencana kepemerintahan PDASHL dalam kerangka program dan evaluasi yang baik di reformasi birokrasi untuk program Ditjen lingkungan Ditjen menjamin kinerja yang PDASHL optimal. SAKIP dengan nilai (S3.P2.2.K13) minimal 78,00 (A) di tahun Kepegawaian dan Melaksanakan urusan 2019 (S3.P2.2.K13.IKK.a) Organisasi Tatalaksana kepegawaian dan organisasi dan tatalaksana Ditjen

INDIKATOR UNIT KEGIATAN 1. 2.

Inventarisasi dan identifikasi kelembagaan Terlaksananya penyebaran data dan informasi pengelolaan hutan mangrove

1. 2.

Inventarisasi dan identifikasi kelembagaan Terlaksananya penyebaran data dan informasi pengelolaan hutan mangrove

1.

Tersedianya bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran Tersedianya bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran Tersedianya bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan. Terlayaninya urusan administrasi kepegawaian Terlayaninya urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional Tersedianya bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Tersedianya bahan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan pertimbangan dan advokasi hukum Tersedianya bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri. Terkelolanya urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik Negara Terlayaninya urusan administrasi keuangan Terlaksananya urusan perlengkapan.

2. 3. 1. 2. 3.

Hukum dan Kerjasama Teknik

Melaksanakan fasilitasi hukum dan kerjasama Ditjen

1. 2. 3.

Umum dan Keuangan

Menyelenggarakan urusan umum dan keuangan Ditjen

1. 2. 3.

36

IV.

KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN

A. Kerangka Regulasi Pelaksanaan Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung melibatkan para pihak yang luas, baik dari instansi pemerintah, swasta, TNI, Polri, masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan lain-lain. Para pihak tersebut dalam berpartisipasi diatur dalam suatu kerangka regulasi yang mengikat satu dengan lainnya. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai perannya masing-masing. Dengan meningkatnya dinamika sosial dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang cenderung meningkat maka untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat PDASHL dari tahun 2015 – 2019 membutuhkan regulasi dan atau penyempurnaan regulasi dari tingkat Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Direktur Jenderal. Jenis regulasi yang dibutuhkan/ disempurnakan sebagai berikut :

3

Jenis Regulasi Yang Dibutuhkan Untuk Dibuat/Disempurnakan Peraturan Pemerintahan Tindak lanjut UU 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air Peraturan Pemerintahan Tindak lanjut UU 23 Tahun 2014 Perubahan PP 6 Tahun 2007

4

Perubahan PP 35 tentang Dana Reboisasi

5

Peraturan Pemerintahan tentang perbenihan tanaman hutan Penyusunan Kepres dan PermenLHK bidang Pengelolaan DAS

No. 1 2

6

Kebutuhan Penyempurnaan

Rekomendasi Penyempurnaan

Untuk menindaklanjuti perintah yang ada dalam UU 37 Tahun 2014

Pembentukan Peraturan Pemerintah

Untuk mengakomodir perubahan yang ada dalam UU 23 Tahun 2014 Untuk mengakomodir perubahan kewenangan bidang kehutanan

Revisi PP 38 Tahun 2007

Untuk mengakomodir perubahan kewenangan bidang kehutanan Untuk mengakomodir perubahan kewenangan bidang kehutanan Untuk mengakomodir perubahan kewenangan bidang kehutanan

Revisi ketentuan yang terkait dengan HTHR yang ada dalam PP 6 Tahun 2007 disesuaikan dengan perubahan kewenangan di bidang kehutanan Revisi ketentuan yang terkait dengan perubahan kewenangan di bidang kehutanan Pembentukan peraturan pemerintah tentang perbenihan tanaman hutan Penyusunan dan perubahan Keppres dan Peraturan Menteri yang terkait dengan perubahan 37

No.

Jenis Regulasi Yang Dibutuhkan Untuk Dibuat/Disempurnakan

7

Penyusunan Permen LHK bidang perbenihan tanaman hutan

8

Permen LHK bidang konservasi tanah dan air

9

Permen LHK bidang kesatuan pengelolaan hutan lindung Permen LHK bidang pengendalian kerusakan perairan darat Peraturan Direktur Jenderal bidang pengendalian DAS dan hutan lindung

10 11

Kebutuhan Penyempurnaan Untuk mengakomodir perubahan kewenangan bidang kehutanan dan tindak lanjut PP tentang perbenihan tanaman hutan Sebagai tindak lanjut UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, serta Peraturan Pemerintah tentang konservasi tanah dan air Untuk mengakomodir perubahan kewenangan bidang kehutanan Untuk mengakomodir perubahan kewenangan bidang kehutanan Menindaklanjuti operasional peraturan diatasnya.

Rekomendasi Penyempurnaan kewenangan di bidang kehutanan Penyusunan dan perubahan PermenLHK mengakomodir perubahan kewenangan bidang kehutanan dan tindak lanjut PP tentang perbenihan tanaman hutan Penyusunan Permen LHK sebagai tindak lanjut lanjut UU Nomor 37 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah tentang konservasi tanah dan air Penyusunan dan perubahan PermenLHK bidang kesatuan pengelolaan hutan lindung Penyusunan dan atau perubahan PermenLHK bidang pengendalian kerusakan perairan darat Penyusunan dan atau penyempurnaan operasional bidang pengedalian DAS dan hutan lindung

B. Kerangka Pendanaan Dalam kerangka pendanaan atau kerangka anggaran, arah kebijakan Ditjen PDASHL dilaksanakan melalui (1) intervensi anggaran langsung dan (2) intervensi regulasi. Pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran secara langsung melalui APBN maupun melalui dana transfer dari pusat ke daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menjadi sumber pendanaan pelaksanaan program pengendalian DAS dan Hutan Lindung, termasuk kerjasama melalui Hibah Luar Negeri dan Hibah Dalam Negeri. Strategi pencapaian program dan kegiatan melalui pembiayaan APBN akan dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu: penyusunan rencana pengelolaan DAS lintas Negara, internalisasi RPDAST kedalam RTRWP, data dan informasi kinerja DAS, penyusunan rencana pengelolaan DAS, rehabilitasi lahan kritis pada KPHL/Lindung, pembuatan tanaman kota, rehabilitasi mangrove pada kawasan hutan, pengembangan agroforestry, kebun bibit rakyat (KBR), kebun bibit KPH (KBKPH), pembuatan bangunan KTA, pengelolaan persemaian permanen, pengelolaan sumber benih, pembuatan KBS/KBK dan ASDG, pengelolaan KPHL, rehabilitasi pada

38

DTA danau prioritas, pemantauan kualitas danau, rehabilitasi pada DTA mata air, rehabilitasi pada sempadan sungai dan danau, serta pengembangan data dan informasi lingkup PDASHL. Sumber dana APBD dapat digunakan untuk rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan dan penguatan kelembagaan di daerah serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan KPHL yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan dan pengelolaan DAS yang bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kondisi DAS, serta memulihkan kerusakan perairan darat dalam rangka mencapai ketahanan air berkelanjutan dibutuhkan investasi yang tidak sedikit. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah secara bersama akan mengalokasikan anggarannya melalui APBN, DAK dan APBD sebagai sumber pendanaan kegiatan. Dalam rangka akselerasi pencapaian indikator kinerja program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung diperlukan dukungan dari program-program lain di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain: Pencapaian Lahan Kritis berkurang melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS dari Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari serta Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Penyiapan prakondisi KPHL dari Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Pemberdayaan masyarakat di KPHL dari Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Pengendalian kebakaran hutan di KPHL dari Program Pengendalian Perubahan Iklim; Pemulihan kualitas kesehatan DAS dari Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; serta dukungan dari program-program pendukung lingkup Kementerian LHK lainnya. Intervensi regulasi dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program disamping mengefektifkan penggunaan anggaran dengan peraturan. Salah satu intervensi regulasi adalah penyempurnaan peraturan penggunaan dana reboisasi yang tertuang dalam PP 35 tahun 2002 perlu disempurnakan sehingga penggunaan dana tidak hanya terbatas pada kegiatan RHL saja, tetapi juga penggunaan lebih luas yang mendukung upaya memulihkan kekritisan DAS dan pendukungnya. Intervensi regulasi juga dilakukan untuk mendorong kewajiban melaksanakan reklamasi bekas tambang dan rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH, mendorong dana korporat (CSR) untuk menanam dengan mekanisme insentif maupun disinsentif, menggalang gerakan massal untuk menanam pohon (pelajar, mahasiswa, pengantin), penanaman HTI/HPH/Perkebunan, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. Secara indikatif, kebutuhan anggaran APBN untuk pelaksanaan program ini disajikan pada Tabel 18.

39

Tabel 18. Alokasi Anggaran Indikatif Pelaksanaan Program PDASHL Tahun 2015-2019 No

Program/ Kegiatan

Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Anggaran (Rp. Miliar) 48,848.00

1


225.00

2


175.00

3


185.00

4


200.00

5


160.00

6

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

7


996.00

8


150.00

9


10


46,220.00

75.00 462.00

40

V. PENUTUP

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang PDASHL merupakan upaya yang menyangkut berbagai pihak (multi stakeholders) dan berangkat dari kepentingan yang berbeda-beda, sehingga keberhasilan pembangunan itu sendiri akan sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang berperan sejak tahapan perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya. Permasalahan yang kompleks dan melekat menuntut upaya penanganan yang sistematis, terstruktur, berkelanjutan serta lintas sektor. Oleh karenanya upaya meningkatkan daya dukung DAS guna mewujudkan DAS sehat bukan hanya tanggung jawab Direktorat Jenderal PDASHL tetapi harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Pengelolaan DAS harus terintegrasi lintas sektor, lintas disiplin ilmu dan lintas daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengendalian dan evaluasinya. Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai unsur pemegang otoritas kebijakan (regulator) dan fasilitator. Institusi lain seperti sectoral institution (sektor terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan) dan supporting institution (Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, NGO/LSM, dan lembaga internasional) juga menjadi determinan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di bidang PDASHL. Sebagai aparat pemerintah, Ditjen PDASHL dituntut untuk menjadi fasilitator yang optimal bagi semua multipihak dan multi kepentingan yang berkaitan dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Direktur Jenderal, ttd Dr. Hilman Nugroho NIP. 19590615 198603 1 004

41

Lampiran 1. Daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PDASHL

NO

UNIT KERJA

BALAI PENGELOLAAN DAS 1 BP DAS Krueng Aceh

KEDUDUKAN Banda Aceh

2

BP DAS Wampu Sei Ular

Medan

3

BP DAS Asahan Barumun

Pematang Siantar

4

BP DAS Agam Kuantan

Padang

5

BP DAS Indragiri-Rokan

Pekan Baru

6

BP DAS Kepulauan Riau

Tanjung Pinang

7

BP DAS Batanghari

Jambi

8

BP DAS Musi

Palembang

9

BP DAS Baturusa Cerucuk

Pangkal Pinang

10

BP DAS Ketahun

Bengkulu

11

BP DAS Way Seputih-Sekampung

Lampung

12

BP DAS Citarum – Ciliwung

Bogor

13

BP DAS Cimanuk – Citanduy

Bandung

14

BP DAS Pemali Jratun

Semarang

15

BP DAS Serayu Opak Progo

Yogyakarta

16

BP DAS Solo

Solo

17

BP DAS Brantas

Surabaya

18

BP DAS Sampean

Bondowoso

19

BP DAS Unda Anyar

Bali

20

BP DAS Dodokan Moyosari

Mataram

21

BP DAS Benain Noelmina

Kupang

22

BP DAS Kapuas

Pontianak

23

BP DAS Kahayan

Palangkaraya

24

BP DAS Barito

Banjarbaru

25

BP DAS Mahakam Berau

Samarinda

26

BP DAS Tondano

Manado

27

BP DAS Bone Bolango

Gorontalo

28

BP DAS Palu Poso

Palu

29

BP DAS Lariang Mamasa

Mamuju

30

BP DAS Saddang

Makale

31

BP DAS Jeneberang Walanae

Makassar

32

BP DAS Sampara

Kendari

33

BP DAS Waehapu Batu Merah

Ambon

34

BP DAS Ake Malamo

Ternate

35

BP DAS Remu Ransiki

Manokwari

36

BP DAS Memberamo

Jayapura

NO

UNIT KERJA

KEDUDUKAN

BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 37 38 39 40 41 42

BPTH BPTH BPTH BPTH BPTH BPTH

Sumatera Jawa dan Madura Bali dan Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua

Palembang Bandung Denpasar Banjarbaru Makassar Ambon

BALAI PERSUTERAAN ALAM 43

BPA Sulawesi Selatan

Bili-Bili

BALAI PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE 44 45

BPHM Wilayah I BPHM Wilayah II

Denpasar Medan

Lampiran 2. Klasifikasi Lahan Kritis per BPDAS Tahun 2006

NO

BPDAS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Krueng Aceh Wampu Sei Ular Asahan Barumun Agam Kuantan Indragiri Rokan Batanghari Musi Ketahun Way Seputih Way Sekampung Citarum Ciliwung Cimanuk Citanduy Pemali Jratun Serayu Opak Progo Solo Brantas Sampean Kapuas Kahayan Barito Mahakam Berau Unda Anyar Dodokan Moyosari Benain Noelmina Tondano Bone Bolango Palu Poso Saddang Jeneberang Walanae Sampara Waehapu Batu Merah Memberamo Jumlah

59.289.236

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

TIDAK KRITIS 1.166.378 255.010 25.941 563.425 422.684 350.702 1.729.760 20.910 568.128

KLASIFIKASI LAHAN KRITIS POT. AGAK SANGAT KRITIS KRITIS KRITIS KRITIS 2.332.189 993.869 364.402 63.311 1.013.656 694.436 840.433 233.268 287.810 2.738.292 705.959 199.756 498.637 331.645 114.244 56.224 1.952.822 5.132.668 2.416.486 205.281 2.463.418 1.804.031 599.067 26.748 3.983.911 1.845.849 2.412.397 1.119.809 569.435 748.614 512.229 147.111 958.003 1.106.163 348.885 137.797

Jumlah (Ha) 4.920.149 3.036.803 3.957.758 1.564.175 10.129.941 5.243.966 11.091.726 1.998.300 3.118.977

568.128 2.460.111 1.491.185 701.549

958.003 249.164 78.403 541.881

1.106.163 201.417 118.906 325.112

348.885 147.410 51.261 103.415

137.797 102.779 9.530 10.844

3.118.977 3.160.880 1.749.285 1.682.800

427.273 846.343 570.872 176.648 544.869 727.720 2.585.841 243.996 503.766 21.106 106.872 25.623 5.804.753 249.397 383.244

292.245 581.353 112.143 4.551.440 5.284.973 3.814.485 7.440.426 149.161 594.589 275.454 674.552 405.553 69.088 2.238.892 1.194.940

318.333 460.502 184.063 8.276.684 2.241.123 2.468.860 8.247.907 114.231 547.558 1.171.956 501.563 396.187 206.427 772.625 217.858

145.006 92.038 208.302 1.870.645 1.223.696 1.235.450 976.972 51.639 236.899 2.234.587 253.049 179.016 113.125 65.789 179.021

15.245 10.634 60.136 86.071 1.035.868 221.125 33.648 4.281 68.833 985.224 35.604 55.409 103.322 27.310 303.626

1.198.103 1.990.870 1.135.516 14.961.488 10.330.529 8.467.640 19.284.794 563.309 1.951.645 4.688.328 1.571.640 1.061.788 6.296.715 3.354.013 2.278.689

101.833 2.891.337

760.234 2.441.054

1.523.164 1.239.966

919.982 747.675

365.134 415.294

3.670.346 7.735.326

32.670.168

1.673.558

2.184.785

3.701.022

574.148

40.803.680

47.871.031 47.610.081

23.306.233

6.890.567

184.967.148

Keterangan : Luas lahan kritis tidak termasuk tubuh air dan Kep. Mentawai


NO

BPDAS

1. 2. 3.

Krueng Aceh Wampu Sei Ular Asahan Barumun Agam Kuantan Indragiri Rokan Batanghari Musi Ketahun Way Seputih Sekampung Kepulauan Riau Baturusa Cerucuk Citarum Ciliwung Cimanuk Citanduy Pemali Jratun Serayu Opak Progo Solo Brantas Sampean Kapuas Kahayan Barito Mahakam Berau Unda Anyar Dodokan Moyosari Benain Noelmina Tondano Bone Bolango Palu Poso Lariang Mamasa Saddang Jeneberang Walanae Sampara Ake Malamo Waehapu Batu Merah Remu Ransiki Memberamo Jumlah

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

KLASIFIKASI LAHAN KRITIS TIDAK POT. KRITIS KRITIS 378.685 2.359.549 1.199.357 1.092.982 1.749.113 1.015.590

AGAK KRITIS 1.576.609 500.649 1.024.088

518.421 289.794 538.924

SANGAT KRITIS 106.063 44.190 235.672

828.452 585.727 1.022.327 928.996 14.659 562.918

1.072.974 2.316.712 1.728.332 1.839.452 912.948 1.448.631

211.283 6.313.373 1.215.470 1.891.016 547.105 985.340

66.952 1.176.534 223.366 3.629.541 510.195 738.210

3.069 155.661 1.118.116 332.413 13.855 68.958

2.182.730 10.548.007 5.307.611 8.621.418 1.998.763 3.804.057

142.006 190.177

272.120 1.005.724

156.944 361.495

24.519 88.211

230.230 26.623

825.819 1.672.231

550.781

1.380.252

769.774

410.343

72.138

3.183.290

706.798

589.893

370.403

70.436

7.505

1.745.036

1.269.858 316.996

271.966 501.292

117.372 285.359

33.646 109.541

4.752 4.143

1.697.597 1.217.333

700.316 1.051.918 397.463 1.460.701 745.159 407.447 3.060.900 164.085 278.253

563.116 286.792 560.290 4.058.677 4.933.849 3.768.913 8.797.180 236.652 1.217.282

620.317 274.723 366.490 5.687.414 1.439.372 2.667.614 7.631,206 110.731 377.790

76.637 309.504 151.848 2.680.186 3.219.575 1.151.088 313.913 45.111 68.610

3.290 69.186 30.797 300.409 1.128.967 113.590 4.397 2.940 23.248

1.963.678 1.992.124 1.506.890 14.187.388 11.466.923 8.108.653 19.807.597 559.520 1.965.186

156.495 265.070 20.225 1.052.422 155.058 296.549 255.671

1.430.467 492.643 369.735 4.318.637 1.110.311 716.385 642.761

2.020.016 385.171 589.599 727.094 331.793 542.721 940.180

1.006.526 242.170 184.837 266.391 20.369 614.255 279.626

35.163 33.686 72.541 24.332 2.600 98.703 18.868

4.648.667 1.418.740 1.236.937 6.388.875 1.620.132 2.268.613 2.137.106

107.208 131.499 516.533

926.822 1.076.494 1.623.752

1.628.287 1.332.190 1.720.251

646.042 447.669 490.521

265.931 163.438 271.803

3.574.291 3.151.289 4.622.860

4.480.370 1.546.622 413.679 45.769 3.868.842 968.386 59.465.320 51.134.711 22.025.580

79.748 102.229 5.269.259

10.127.772 31.209.414 189.396.237

3.607.353 26.224.188 51.501.367

KRITIS

JUMLAH (HA) 4.939.326 3.126.973 4.563.388


NO

BPDAS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Krueng Aceh Wampu Sei Ular Asahan Barumun Agam Kuantan Indragiri Rokan Batanghari Musi Ketahun Way Seputih Sekampung Kepulauan Riau Baturusa Cerucuk Citarum Ciliwung Cimanuk Citanduy Pemali Jratun Serayu Opak Progo Solo Brantas Sampean Kapuas Kahayan Barito Mahakam Berau Unda Anyar Dodokan Moyosari Benain Noelmina Tondano Bone Bolango Palu Poso Lariang Mamasa Saddang Jeneberang Walanae Sampara Ake Malamo Waehapu Batu Merah Remu Ransiki Memberamo Jumlah

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

KLASIFIKASI LAHAN KRITIS AGAK SANGAT KRITIS JUMLAH (HA) KRITIS KRITIS 676.153 273.922 98.257 4.939.306 1.015.478 332.477 151.573 3.126.971 1.003.381 722.641 220.992 4.560.401 226.221 14.059 533 2.182.732 3.286.374 2.065.884 305.854 10.547.996 2.400.728 534.914 444.186 5.307.610 1.568.309 186.892 12.737 8.621.386 503.068 626.701 99.983 1.998.693 522.329 160.547 90.229 3.802.996

TIDAK KRITIS 936.202 860.393 1.652.025 336.116 949.256 895.943 4.403.764 17.176 1.889.778

POT. KRITIS 2.954.772 767.050 961.361 1.605.802 3.940.629 1.031.839 2.449.684 751.765 1.140.113

5.193 41.062

216.529 426.619

265.889 987.733

224.031 155.388

114.177 60.720

825.819 1.671.522

1.186.192 18.204

933.737 114.144

800.175 545.338

234.174 401.547

29.015 665.730

3.183.293 1.744.963

1.222.561 511.325

339.217 371.633

114.037 269.900

19.890 63.610

1.902 864

1.697.606 1.217.332

702.722 1.358.341 441.894 709.946 876.770 465.016 2.652.571 259.334 111.131

551.551 295.143 682.975 9.838.301 3.573.916 3.845.023 7.324.048 141.805 1.275.700

631.754 184.072 281.615 2.779.565 2.379.589 2.563.563 8.731.225 112.352 400.730

76.847 79.356 75.775 752.711 4.309.675 1.053.981 1.023.389 43.087 154.358

805 64.015 25.268 106.864 326.974 181.070 76.359 2.910 23.219

1.963.679 1.980.928 1.507.528 14.187.387 11.466.924 8.108.654 19.807.593 559.488 1.965.139

759.024 46.363 121.889 2.934.523 81.950 323.609 765.069

1.234.509 485.557 406.204 2.047.968 1.012.292 653.111 172.084

1.694.025 589.613 395.651 929.234 186.594 922.201 850.005

942.976 263.125 110.201 416.200 337.649 273.745 11.636

17.878 33.972 202.978 60.738 1.642 95.792 275.834

4.648.413 1.418.629 1.236.924 6.388.663 1.620.128 2.268.458 2.074.629

61.292 93.809 612.775

933.984 1.303.660 1.562.842

1.577.522 1.333.395 1.716.987

728.150 322.948 471.015

273.338 97.153 257.761

3.574.285 3.150.964 4.621.381

775.156 26.406.336 55.484.708

7.642.209 639.477 63.627.253

1.484.968 1.948.693 45.878.468

152.873 1.948.536 19.564.911

51.004 10.106.209 266.057 31.209.098 4.738.383 189.293.723

Lampiran 5. Daftar DAS Lintas Negara A.

DAS Lintas Negara Indonesia – Rep. Timor Leste

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAS

Luas (ha)*)

Daikain Oepotis Tafara Oebase Besi Babulu Meto Ekad Talau Mena Pm Jumlah

2.533 1.879 4.339 21.685 17.868 650 14.228 72.648 42.537 5.340 183.707

Ket Hulu Hulu Hulu Hulu Hulu Hulu Hulu Hulu Hulu

Hilir Hilir Hilir Hilir Hilir

*) Luas DAS yang berada di wilayah Indonesia (Provinsi NTT)

B.

DAS Lintas Negara Indonesia - Papua Nugini

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DAS Digul Gunung Rawa Kohari Memberamo Merauke Samkirake Sepik Tami Fly River Jumlah

Luas (ha) *) 2.919.776 1.842 4.121 7.782.704 605.536 226.044 345.558 325.379 249.920 12.460.880

*) Luas DAS yang berada di wilayah Indonesia (Provinsi Papua)

Ket Hulu Hilir Hulu Hulu Hulu Hilir Hulu Hulu Hulu

dan Hilir dan Hilir dan Hilir dan Hilir

Lampiran 6. Daftar DAS Prioritas Tahun 2015-2019

No

Nama DAS

Provinsi

Wilayah Kerja BPDAS

1

Citarum

Jabar

BPDAS Citarum Ciliwung

2

Ciliwung

Jabar, DKI


3

Cisadane

Jabar, Banten


4

Serayu

Jateng

BPDAS Serayu Opak Progo

5

Solo

Jateng, Jatim

BPDAS Solo

6

Brantas

Jatim

BPDAS Brantas

7

Kapuas

Kalbar

BPDAS Kapuas

8

Siak

Riau

BPDAS Indragiri Rokan

9

Musi

Sumsel, Bengkulu

BPDAS Musi

10

Asahan Toba

Sumut

BPDAS Asahan

11

Jeneberang

Sulsel

BPDAS Jeneberang

12

Saddang

Sulsel

BPDAS Saddang

13

Moyo

NTB

BPDAS Dodokan Moyosari

14

Way Sekampung

Lampung

BPDAS Way Seputih Sekampung

15

Limboto

Gorontalo

BPDAS Bone Bolango

Lampiran 7. Data Kinerja DAS Prioritas Hingga Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6

7

8 9

10

11 12 13 14 15

Ket.

DAS/Sub DAS

Nilai Klasifikasi Kinerja DAS Nilai Kategori 46 Sangat Baik*)

Asahan Toba Siak/ Sub DAS Takuana Musi/ Sub DAS Rawas Sekampung Ciliwung Citarum/ 1. Sub DAS Cihaur 2.Sub DAS Cikapundung 3. Sub DAS Cikeruh 4. Sub DAS Ciminyak 5. Sub DAS Cisarea 6. Sub DAS Cisangkuy 7. Sub DAS Citarik 8. Sub DAS Ciwidey 9. Sub DAS Cibalagung 10. Sub DAS Cikundul 11. Sub DAS Cimeta Cilangkap 12. Sub DAS Cisokan 13. Sub DAS Cibeet 14. Sub DAS Titarum Hilir 15. Sub DAS DTA Jatiluhur Cisadane/ 1. Sub DAS Cianterun 2. Sub DAS Cisadane Hulu 3. Sub DAS Cisadane Serayu Solo/ 1. Sub DAS Wiroko 2. Sub DAS Samin 3. Sub DAS Kenatan 4. Sub DAS Pronggo 5. Sub - sub DAS Catur Brantas/ 1. Sub DAS Lesti 2. Sub DAS Konto 3. Sub DAS Melamon 4. Sub DAS Ambang 5. Sub DAS Lahar 6. Sub DAS Ngrowo-Ngasinan 7. Sub DAS Widas 8. Sub DAS Brangkal 9. Sub DAS Bluwek 10. Sub DAS Maspo Moyo Kapuas/ Sambas Limboto Bone Bolango/ Sub DAS Biyonga Saddang Jeneberang/ 1. Sub DAS Pimbola 2. Sub DAS Balimengko 3. Sub DAS Cirekko 4. Sub DAS Kubba 5. Sub DAS Libureng 6. Sub DAS Taring 7. Sub DAS Pappa *) Penilaian mengacu Permenhut P.61/2014

2,67

Sedang

1,55 2,095

Baik Agak Baik

3,64 3,76 3,4 3,48 3,88 3,8 2,8 3,48 3,16 3,56 3,76 4,24 3,56 3,68 3,08

Agak Buruk Agak Buruk Sedang Agak Buruk Agak Buruk Agak Buruk Agak Buruk Agak Buruk Sedang Agak Buruk Agak Buruk Agak Buruk Agak Buruk Agak Buruk Sedang

2,96 3,02 4,56 1,98

Sedang Sedang Buruk Agak baik

2,77 2,55 2,50 2,64 2,84

Sedang Agak baik Agak baik Sedang Sedang

3,03 3,31 2,79 3,01 3,4 3,09 2,83 2,57 2,58 2,96

Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Agak Baik Agak Baik Sedang

Wilayah Kerja BPDAS BPDAS Asahan Barumun BPDAS Indragiri Rokan BPDAS Musi BPDAS Way Seputih WS BPDAS Citarum Ciliwung BPDAS Citarum Ciliwung


2,77

Sedang

118,8 2,93

Buruk*) Sedang

BPDAS Serayu Opak Progo BPDAS Solo

BPDAS Brantas

BPDAS Dodokan Moyosari BPDAS Kapuas BPDAS Bone Bolango (Permenhut P.61/2014) BPDAS Saddang BPDAS Jeneberang Wallanae

114,91 Sedang 1,92 Baik 44,39 Baik 7,88 Baik 292,88 Jelek 3,05 Baik 162,18 Jelek dan lainnya mengacu Perdirjen RLPS No.4/2009

Lampiran 8. Daftar Danau Prioritas Tahun 2015-2019 No

Nama Danau

Provinsi

Wilayah Kerja BPDAS

1

Toba

Sumatera Utara

BPDAS Asahan Barumun

2

Maninjau

Sumatera Barat

BPDAS Agam Kuantan

3

Singkarak

Sumatera Barat


4

Kerinci

Jambi

BPDAS Batanghari

5

Rawa Danau

Banten


6

Rawa Pening

Jawa Tengah

BPDAS Pemali Jratun

7

Batur

Bali

BPDAS Unda Anyar

8

Sentarum

Kalimanatan Barat

BPDAS Kapuas

9

Kaskade Mahakam

Kalimantan Timur

BPDAS Mahakam Berau

10

Limboto

Gorontalo

BPDAS Bone Bolango

11

Tondano

Sulawesi Utara

BPDAS Tondano

12

Poso

Sulawesi Tengah

BPDAS Palu Poso

13

Matano

Selawesi Selatan

BPDAS Saddang

14

Tempe

Sulawesi Selatan

BPDAS Jeneberang W

15

Sentani

Papua

BPDAS Memberamo

Lampiran 9. Daftar Lokasi Persemaian Permanen NO.

NAMA UPT

PROVINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA/KEL

1

BPDAS Wampu Sei Ular

Sumut

Deli Serdang

Pancur Batu

2

BPDAS Asahan Barumun

Sumut

Tapanuli Utara

Muara

Silando

3

BPDAS Agam Kuantan

Sumbar

Agam

Lubuk Basung

Lubuk Basung

4

BPDAS Agam Kuantan

Sumbar

Padang

Nanggalu

5


Riau

Kampar

Siak Hulu

Kel. Kurau Padang Kepau Jaya

6


Riau

Pekan Baru

Tampan

7

BPDAS Batanghari

Jambi

Kota Jambi

Kota Baru

8

BPDAS Ketahun

Bengkulu

Kaur

Kaur Selatan

Sinar Pagi

9

BPDAS Ketahun

Bengkulu

Pondok Kubang

10

BPDAS Way Seputih WS

Lampung

Bengkulu Tengah Tanggamus

11

BPDAS Way Seputih WS

Lampung

Ketapang

12


Banten

Lampung Selatan Kota Serang

Tanjung Terdana Kota Agung Selatan Karang Sari

Kramat Watu

Kel. Pejaten.

13


Jabar

Bogor

Darmaga

Babakan

14

BPTH Jawa Madura

Jabar

Karawang

Kota Baru

Jomin Utara

15

BPTH Jawa Madura

Jabar

Garut

Karang Pawitan

16

BPTH Jawa Madura

Jabar

Sukabumi

Pelabuhan Ratu

Karang Pawitan Desa Citepus

17

BPTH Jawa Madura

Jabar

Depok

Tapos

Cimanggis

18

BPDAS Serayu Opak Prog

DIY

Gunung Kidul

Pathuk

Bunder

19

BPDAS Pemali Jratun

Jateng

Brebes

Ketanggungan

Baros

20

BPDAS Pemali Jratun

Jateng

Jepara

Bangsri

Bangsri

21

BPDAS Solo

Jateng

Karanganyar

Jumantono

Sukosari

22

BPDAS Sampean

Jatim

Jember

Sukorambi

Karang pring

23 24

BPDAS Brantas BPDAS Kapuas

Jatim Kalbar

Mojokerto Melawi

Kemlagi Nanga Pinoh

Kemlagi Klaki

25

BPDAS Kapuas

Kalbar

Kota Pontianak

Pontianak Utara

26

BPDAS Kahayan

Kalteng

Pulau Pisau

Jabiren Raya

27

BPDAS Mahakam Berau

Kaltim

Samboja

28

BPTH Kalimantan

Kalsel

Angkinang

Tanira Kuba

29

BPTH Kalimantan

Kalsel

Landasan Ulin

Kel. Sei Salak

30

BPTH Kalimantan

Kalsel

Kutai Kartanegara Hulu Sungai Selatan Kota Banjar Baru Kota Baru

Kel. Siantan Utara Tumbang Nusa Bukit Merdeka

Sungup

31


NTB

Dompu

Pulau Laut Tengah Manggalewa

32


NTB

Lombok Timur

Berangbantun

33

BPDAS Benain Noelmina

NTT

Sumba Tengah

Pringgabaya Utara Umbu Ratunggay

34


NTT

Ngada

Bajawa Utara

Watukapu

35


NTT

Lembata

Nubatukan

Pour

Kota Agung

Kwala Bekala

Kel. Tuah Karya Kel. Kenali Asam Bawah

Tikasire

Wayrasa

NO.

NAMA UPT

PROVINSI

KABUPATEN

36


NTT

Kota Kupang

37

BPTH Bali Nusa Tenggara

BALI

38

BPDAS Tondano

39

BPDAS Tondano

40

BPDAS Palu Poso

41 42

KECAMATAN

DESA/KEL

Kota Denpasar

Kecamatan Maulafa Denpasar Selatan

Kelurahan Fatukao Kel. Suwung

Sulut

Kota Manado

Mapanget

Kel. Kima Atas

Sulut

Dumoga Barat

Toraut

Sulteng

Bolaang Mangondow Kota Palu

Palu Timur

Kel. Tondo (Un-Tand)

BPDAS Bone Bolango

Gorontalo

Gorontalo

Pulubala

Toyidito

BPTH Sulawesi

Sulsel

Gowa

Parangloe

Desa Lanna

43

BPTH Sulawesi

Susel

Maros

Simbang

Samangki

44

BPDAS Saddang

Sulsel

Tana Toraja

Mengkedek

Marinding

45

BPDAS Lariang Mamasa

Sulbar

Majene

Ulu Manda

Kabira’an

46

BPDAS Sampara

Sultra

Konawe Selatan

Laeya

Anduna

47

BPTH Sumatera

Sumsel

Banyuasin

Talang Kelapa

Sokomoro

48

BPTH Sumatera

Sumsel

Musi Rawas

Selangit

Selangit

49

BPTH Maluku Papua

Maluku

Buru

Namlea

50

BPDAS Mamberamo

Papua

Kota Jayapura

Jayapura Selatan

Sanleko/ Marloso Kel. Vim

Lampiran 10. Daftar 108 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

DAS (Tahun Penyusunan) Peusangan (2010) Krueng Aceh (2011) Jambu Aye (2011) Peureulak Tamiang (2012) Wampu ((2011) Padang (2010) Sei Ular (sd 2009) Besitang (2012) Lepan (2012) Deli (2012) Asahan Toba (2010) Batang Gadis (2010) Mujoi (Nias) (2011) Pasaman (2013) Antokan (2011) Tarusan (2012) Harau (2011) Gasan Gadang (2012) Siak (2011) Kampar (2011) Rokan (2012) Indragiri (2013) Batanghari ( s.d.2009) Musi (2011) Manna Padang Guci (2013) Ketahun (s.d. 2009) Bengkulu (2011) Sekampung (s.d. 2009) Tulang Bawang (s.d. 2009) Duriangkang (2011) Sei Jang (2012) Mancang (2011) Ajang Mabat (2011) Citarum (s.d. 2009) Cisadane (2010) Ciliwung (s.d. 2009) Cisadea (2011) Cimanuk (2010) Citanduy (segara anakan) (2010) Serang (2012) Juwana (2011) Tuntang (s.d. 2009) Pemali (2011) Garang (Babon) (2012) Bodri (2014) Cacaban (2013) Comal (2013) Babakan (2014) Gangsa (2014) Kupang (2013) Serayu (2010) Progo (2010) Luk Ulo (2011) Bogowonto (2011) Serang (2012) Wawar Medono (2012) Bribin (2013) Solo (2010) Brantas (2010) Sampean (2010) Bedadung (2010) Deluang (2010) Tukad Unda (s.d. 2009) Blingkang Anyar (s.d. 2009) Palung (2011) Moyo (2012) Mangkung (s.d. 2009)

Provinsi Aceh Aceh Aceh Aceh Sumut Sumut Sumut Sumut Sumut Sumut Sumut Sumut Sumut Sumbar Sumbar Sumbar Sumbar Sumbar Riau Riau, Sumbar Riau, Sumut, Sumbar Riau, Sumbar Jambi, Sumbar Sumsel, Bengkulu, Jambi Bengkulu, Sumsel Bengkulu Bengkulu Lampung Lampung Kepri Kepri Babel Babel Jabar Jabar, Banten Jabar, DKI Jabar Jabar Jabar, Jateng Jateng Jateng Jateng Jateng Jateng Jateng Jateng Jateng Jateng Jateng Jateng Jateng DIY, Jateng Jateng DIY, Jateng DIY, Jateng Jateng DIY, Jateng Jateng, DIY, Jatim Jatim Jatim Jatim Jatim Bali Bali NTB NTB NTB

Luas (Ha) 255.780,28 197.852,34 462.062,43 699.510,11 415.617,46 110.339,69 130.929,01 96.494,12 57.407,74 34.501,79 737.185,03 483.528,97 77.947,22 166.110,73 52.982,91 43.449,66 17.467,52 8.866,51 1.117.408,04 2.558.076,36 2.009.768,05 2.267.249,81 4.470.839,54 7.759.888,66 124.873,30 239.109,43 57.936,78 482.316,03 979.818,78 10.419,40 7.910,83 85.592,74 67.993,76 689.998,47 139.204,73 38.664,20 35.240,12 363.489,63 463.585,43 400.891,11 130.069,92 130.100,17 126.972,02 21.329,19 65.081,97 22.396,84 81.855,76 12.542,07 19.840,73 18.207,11 365.661,13 246.119,02 64.356,87 59.725,67 23.940,31 75.322,44 2.743,89 1.594.716,07 1.189.776,12 124.413,65 128.000,18 18.860,62 23.166,92 11.837,46 12.712,14 79.036,95 56.253,04

Wilayah Kerja BPDAS Krueng Aceh Krueng Aceh Krueng Aceh Krueng Aceh Wampu Sei Ular Wampu Sei Ular Wampu Sei Ular Wampu Sei Ular Wampu Sei Ular Wampu Sei Ular Asahan Barumun Asahan Barumun Asahan Barumun Agam Kuantan Agam Kuantan Agam Kuantan Agam Kuantan Agam Kuantan Indragiri Rokan Indragiri Rokan Indragiri Rokan Indragiri Rokan Batanghari Musi Ketahun Ketahun Ketahun Way Seputih Sekampung Way Seputih Sekampung Kepulauan Riau Kepulauan Riau Baturusa Cerucuk Baturusa Cerucuk Citarum Ciliwung Citarum Ciliwung Citarum Ciliwung Citarum Ciliwung Cimanuk Citanduy Cimanuk Citanduy Pemali Jratun Pemali Jratun Pemali Jratun Pemali Jratun Pemali Jratun Pemali Jratun Pemali Jratun Pemali Jratun Pemali Jratun Pemali Jratun Pemali Jratun Serayu Opak Progo Serayu Opak Progo Serayu Opak Progo Serayu Opak Progo Serayu Opak Progo Serayu Opak Progo Serayu Opak Progo Solo Brantas Sampean Sampean Sampean Unda Anyar Unda Anyar Dodokan Moyosari Dodokan Moyosari Dodokan Moyosari

No 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

DAS (Tahun Penyusunan) Benain (2010) Noelmina (Benueke ) (2011) Kapuas (2011) Sambas (2010) Kapuas (Barito) (2010) Mentaya (2010) Kahayan (2010) Barito (2011) Batu Licin (2012) Mahakam (2010) Dumoga (s.d. 2009) Tondano (s.d. 2009) Sangihe (2010) Limboto Bone Bolango (2013) Paguyaman (2012) Palu (2010) Poso (2011) Budong Budong (2012) Mapili (2012) Mandar (2013) Saddang (2010) Rongkong (2011) Latuppa (2012) Bila Walanae (Cenranae) (2010) Jeneberang (2010) Lasolo (2011) Konaweha (2010) Laea Wanggu (2011) Wae Apu (2011) Wae Manumbai (2012) Wae Hatu Merah (2012) Akelamo (2011) Kao (2012) Oba (s.d. 2009) Remu (2010) Arui (2011) Prafi (2012) Membramo (2013) Baliem (Eilenden) (2012) Tami (2011) Sentani (2011)

Provinsi NTT NTT Kalbar Kalbar Kalteng Kalteng Kalteng Kalsel, Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulut Sulut Gorontalo, Sulut Gorontalo Sulteng Sulteng, Sulsel Sulbar Sulbar Sulbar Sulsel, Sulbar Sulsel Sulsel Sulsel Sulsel Sultra, Sulteng Sultra Sultra Maluku Maluku Maluku Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Papua Papua Papua

Luas (Ha) 348.489,81 197.254,07 10.063.599,82 744.406,35 1.633.794,30 1.468.064,83 1.539.305,65 6.234.743,45 142.783,37 7.816.327,35 204.602,21 53.965,50 55.162,79 274.699,75 239.967,26 307.022,67 266.385,76 212.447,37 178.995,14 63.662,41 661.932,35 172.795,10 3.143,49 731.581,59 78.883,90 597.228,43 697.947,51 75.407,65 219.528,09 27.746,29 8.758,83 67.003,92 46.759,58 2.497,63 62.185,31 23.235,23 67.557,96 7.782.704,68 3.687.987,51 325.379,18 87.163,56

Wilayah Kerja BPDAS Benain Noelmina Benain Noelmina Kapuas Kapuas Kahayan Kahayan Kahayan Barito Barito Mahakam Tondano Tondano Tondano Bone Bolango Bone Bolango Palu Poso Palu Poso Lariang Mamasa Lariang Mamasa Lariang Mamasa Saddang Saddang Saddang Jeneberang Walanae Jeneberang Walanae Sampara Sampara Sampara Waehapu Batu Merah Waehapu Batu Merah Waehapu Batu Merah Ake Malamo Ake Malamo Ake Malamo Remu Ransiki Remu Ransiki Remu Ransiki Memberamo Memberamo Memberamo Memberamo

Lampiran 11. Daftar KPHL Model (2015) No

Provinsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Aceh Sumut Sumut Sumbar Sumbar Sumbar Sumbar Kepri Bengkulu Jambi Sumsel Lampung Lampung Lampung Lampung Kaltara Kalbar Kalteng Kalsel Gorontalo Sulbar Sulbar Sulbar Sulbar Sulbar Sulsel Sultra Sultra Bali Bali Bali NTB NTB NTB NTB NTT NTT NTT Papua Barat Papua JUMLAH

Nama KPHL Unit III Toba Samosir/Unit XIV Unit XXII Sijunjung Solok / Unit VI Lima Puluh Kota/Unt II Bukit Barisan / Unit IV Karimun/ Unit I Bukit Balai Rejang Sungai Beran Hitam Banyuasin Batu Tegi Rajabasa Kota Agung Utara Kab.Pesawaran/Unt XII Tarakan Kapuas Gerbang Barito Kab. Hulu Sungai Selatan Pohuwato Malili Lariang Mamasa tengah/Unit VIII Ganda Dewata Malunda / Unit X Larona Malili / Unit I Konawe / Unit XXII Peropa"ea Gantara Bali Barat Bali Tengah Bali Timur Rinjani Barat Rinjani Timur Ampang Tastura Mutis Timau/ Unit XIX Alor Pantar Flores Timur Remu Biak Numfor

SK Menhut 993/Menhut-II/2013 867/Menhut-II/2013 992/Menhut-II/2013 SK. 331/MenhutII/2010 SK.42/MenhutII/2012 SK.44/MenhutII/2012 866/Menhut-II/2013 SK.442/MenhutII/2012 994/Menhut-II/2013 SK. 787/Menhutll/2009 961/Menhut-II/2013 SK. 650/Menhutll/2010 SK.367/MenhutII/2011 SK.379/MenhutII/2011 SK.438/Menhut-II/2012 SK. 783/Menhutll/2009 SK. 247/MenhutII/2011 974/Menhut-II/2013 SK.750/Menhut-II/2012 SK. 334/MenhutII/2010 SK. 651/Menhutll/2010 SK. 60/MenhutII/2011 SK.340/MenhutII/2011 SK.441/Menhut-II/2012 SK.753/Menhut-II/2012 SK. 722/MenhutII/2011 SK.762/Menhut-II/2012 975/Menhut-II/2013 Sk. 784/Menhutll/2009 SK. 620/MenhutII/2011 SK. 621/MenhutII/2011 SK. 785/Menhutll/2009 SK.225/MenhutII/2012 SK.751/Menhut-II/2012 971/Menhut-II/2013 SK.41/MenhutII/2012 SK.767/Menhut-II/2012 972/Menhut-II/2013 995/Menhut-II/2013 SK. 648/Menhutll/2010

Tanggal

Luas (Ha)

27 Des 2013 05 Des 2013 27 Des 2013 25 Mei 2010 02 Feb 2012 02 Feb 2012 05 Des 2013 09 Agt 2012 27 Des 2013 07 Des 2009 27 Des 2013 22 Nov 2010 07 Jul 2011 18 Jul 2011 09 Agt 2012 07 Des 2009 02 Mei 2011 27 Des 2013 12/26/2012 25 Mei 2010 22 Nov 2010 28 Feb 2011 27 Juni 2011 09/08/2012 26/12/2012 20 Des 2011 12/26/2012 27 Des 2013 07 Des 2009 01 Nov 2011 01 Nov 2011 07 Des 2009 04 Mei 2012 12/26/2012 27 Des 2013 02 Feb 2012 12/26/2012 27 Des 2013 27 Des 2013 22 Nov 2010

682,391 873,247 116,227 150,492 130,346 117,552 86,508 17,607 16,059 15,965 72,723 58,162 5,160 56,020 11,204 4,623 105,372 154,667 32,803 116,275 77,196 57,916 37,962 157,598 52,071 241,992 140,627 17,728 63,350 14,651 11,978 40,963 37,589 38,681 16,153 115,380 104,334 55,408 12,775 206,016 3,537,771

Lampiran 12 :

RENCANA REHABILITASI DI KPH DAN DAS TAHUN 2015-2019 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

UNIT PELAKSANA TEKNIS BPDAS KRUENG ACEH BPDAS WAMPU SEI ULAR BPDAS ASAHAN BARUMUN BPDAS AGAM KUANTAN BPDAS INDRAGIRI ROKAN BPDAS KEPRI BPDAS BATANGHARI BPDAS MUSI BPDAS BATURUSA CERUCUK BPDAS KETAHUN BPDAS WAY SEPUTIH SEKAMPUNG BPDAS CITARUM CILIWUNG BPDAS CIMANUK CITANDUY BPDAS PEMALI JRATUN BPDAS SERAYU OPAK PROGO BPDAS SOLO BPDAS BRANTAS BPDAS SAMPEAN BPDAS UNDA ANYAR BPDAS DODOKAN MOYOSARI BPDAS BENAIN NOELMINA BPDAS KAPUAS BPDAS KAHAYAN BPDAS BARITO BPDAS MAHAKAM BERAU BPDAS TONDANO BPDAS BONE BOLANGO BPDAS PALU POSO BPDAS LARIANG MAMASA BPDAS SADDANG BPDAS JENEBERANG WALLANAE BPDAS SAMPARA BPDAS WAEHAPU BATUMERAH BPDAS AKE MALAMO BPDAS REMU RANSIKI BPDAS MEMBERAMO TOTAL

Lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi didalam KPH dan DAS (Ha)

Jumlah (Ha)

2015 38,636 22,727 45,455 11,364 90,909 22,727 45,455 45,455 15,909 27,273 68,182

2016 38,636 22,727 45,455 11,364 90,909 22,727 45,455 45,455 15,909 27,273 68,182

2017 38,636 22,727 45,455 11,364 90,909 22,727 45,455 45,455 15,909 27,273 68,182

2018 38,636 22,727 45,455 11,364 90,909 22,727 45,455 45,455 15,909 27,273 68,182

2019 15,455 9,091 18,182 4,545 36,364 9,091 18,182 18,182 6,364 10,909 27,273

170,000 100,000 200,000 50,000 400,000 100,000 200,000 200,000 70,000 120,000 300,000

17,045 22,727 11,364 20,455 5,682 11,364 5,682 4,545 11,364 34,091 68,182 113,636 45,455 68,182 12,500 15,909 34,091 22,727 17,045 34,091 56,818 45,455 11,364 22,727 103,409 1,250,000

17,045 22,727 11,364 20,455 5,682 11,364 5,682 4,545 11,364 34,091 68,182 113,636 45,455 68,182 12,500 15,909 34,091 22,727 17,045 34,091 56,818 45,455 11,364 22,727 103,409 1,250,000

17,045 22,727 11,364 20,455 5,682 11,364 5,682 4,545 11,364 34,091 68,182 113,636 45,455 68,182 12,500 15,909 34,091 22,727 17,045 34,091 56,818 45,455 11,364 22,727 103,409 1,250,000

17,045 22,727 11,364 20,455 5,682 11,364 5,682 4,545 11,364 34,091 68,182 113,636 45,455 68,182 12,500 15,909 34,091 22,727 17,045 34,091 56,818 45,455 11,364 22,727 103,409 1,250,000

6,818 9,091 4,545 8,182 2,273 4,545 2,273 1,818 4,545 13,636 27,273 45,455 18,182 27,273 5,000 6,364 13,636 9,091 6,818 13,636 22,727 18,182 4,545 9,091 41,364 500,000

75,000 100,000 50,000 90,000 25,000 50,000 25,000 20,000 50,000 150,000 300,000 500,000 200,000 300,000 55,000 70,000 150,000 100,000 75,000 150,000 250,000 200,000 50,000 100,000 455,000 5,500,000

Lampiran 13 :

RENCANA OPERASIONALISASI KPHL TAHUN 2015-2019

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

UNIT PELAKSANA TEKNIS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS

KRUENG ACEH WAMPU SEI ULAR ASAHAN BARUMUN AGAM KUANTAN INDRAGIRI ROKAN KEPRI BATANGHARI MUSI BATURUSA CERUCUK KETAHUN WAY SEPUTIH SEKAMPUNG CITARUM CILIWUNG CIMANUK CITANDUY PEMALI JRATUN SERAYU OPAK PROGO SOLO BRANTAS SAMPEAN UNDA ANYAR DODOKAN MOYOSARI BENAIN NOELMINA KAPUAS KAHAYAN BARITO MAHAKAM BERAU TONDANO BONE BOLANGO PALU POSO LARIANG MAMASA SADDANG JENEBERANG WALLANAE SAMPARA WAEHAPU BATUMERAH AKE MALAMO REMU RANSIKI MEMBERAMO TOTAL

Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 KPHL sampai dengan tahun 2019 (Unit) 2015 1 2 1 3 1 2 1 1 4 3 4 3 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 40

2016 2 6 1 4 1 4 4 1 7 1 1 2 1 1 5 41

2017 1 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 7 40

2018 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 2 6 39

2019 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 6 23

Jumlah (Unit) 6 4 10 2 8 2 3 10 2 5 10 3 11 13 5 3 4 3 4 4 5 8 5 2 10 5 5 6 25 183

Lampiran 14:

RENCANA PEMBUATAN TANAMAN HUTAN KOTA TAHUN 2015-2019 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


KRUENG ACEH WAMPU SEI ULAR ASAHAN BARUMUN AGAM KUANTAN INDRAGIRI ROKAN KEPRI BATANGHARI MUSI BATURUSA CERUCUK KETAHUN WAY SEPUTIH SEKAMPUNG CITARUM CILIWUNG CIMANUK CITANDUY PEMALI JRATUN SERAYU OPAK PROGO SOLO BRANTAS SAMPEAN UNDA ANYAR DODOKAN MOYOSARI BENAIN NOELMINA KAPUAS KAHAYAN BARITO MAHAKAM BERAU TONDANO BONE BOLANGO PALU POSO LARIANG MAMASA SADDANG JENEBERANG WALLANAE SAMPARA WAEHAPU BATUMERAH AKE MALAMO REMU RANSIKI MEMBERAMO JUMLAH

Luas Hutan Kota dan pemeliharaannya seluas 5.000 Ha 2015 100 50 50 50 30 50 50 25 25 50 50 50 50 50 100 20 50 50 50 50 1,000

2016 75 50 50 30 50 50 20 50 25 25 50 25 30 50 50 50 50 50 50 20 50 50 50 1,000

2017 75 50 50 30 50 50 20 50 25 25 50 25 30 50 50 50 50 50 50 20 50 50 50 1,000

2018 75 50 50 30 50 50 20 50 25 25 50 25 30 50 50 50 50 50 50 20 50 50 50 1,000

2019 75 50 50 30 50 50 20 50 25 25 50 25 30 50 50 50 50 50 50 20 50 50 50 1,000

Jumlah (Ha) 400 250 250 50 150 200 50 50 200 80 200 100 125 200 125 120 250 50 250 250 250 300 200 100 250 250 250 50 5,000

Lampiran 15:

RENCANA INTERNALISASI RPDAST KEDALAM RTRWP TAHUN 2015-2019 NO

UNIT PELAKSANA TEKNIS

1 2

BPDAS KRUENG ACEH BPDAS WAMPU SEI ULAR

3

BPDAS ASAHAN BARUMUN

4

BPDAS AGAM KUANTAN

5 6

BPDAS INDRAGIRI ROKAN BPDAS KEPRI

7

BPDAS BATANGHARI

8 9

BPDAS MUSI BPDAS BATURUSA CERUCUK

Jumlah RPDAST yang diinternalisasi kedalam RTRW sebanyak 108 RPDAST 2015 2016 2017 2018 2019 DAS Jumlah DAS Jumlah DAS Jumlah DAS Jumlah DAS Jumlah DAS Krueng 1 AS Peurelak Tamia 1 DAS Peusangan 1 DAS Jambu Aye 1 DAS Padang 1 DAS Deli; DAS 2 DAS Wampu 1 DAS Sei Ular; 2 Besitang DAS Lepan DAS Asahan Toba DAS Antokan

1

DAS Siak DAS Duriankang DAS Batanghari DAS Musi DAS Ajang Mabat DAS Ketahun

1 1

1

DAS Batang Gadis DAS Pasaman, DAS Gasan Gadang DAS Rokan

1

-

-

3

-

-

5

1 -

-

4 2

-

-

-

1

-

-

-

1 2

1

-

3

-

-

2

1

-

4

-

-

2

DAS Harau; DAS Tarusan

2

1 -

DAS Kampar DAS Sei Jang

1 1

1 1 1

DAS Mancang

1

-

1

DAS Bengkulu

1

-

1

1

1

DAS Tulang Bawang DAS Citarum

10

BPDAS KETAHUN

11

BPDAS WAY SEPUTIH SEKAMPUNG

12

BPDAS CITARUM CILIWUNG

DAS Sekampung DAS Ciliwung

13

BPDAS CIMANUK CITANDUY

DAS Cimanuk

1

DAS Citanduy

1

14

BPDAS PEMALI JRATUN

DAS Serang

1

DAS Garang; DAS Bodri; DAS Tuntang

3

15

BPDAS SERAYU OPAK PROGO

DAS Serayu

1

16

BPDAS SOLO

DAS Solo

1

1

-

-

DAS Cisadane

4 6

1

2

1

DAS Mujoi/ Nias

Jumlah

DAS Indragiri

DAS Manna Padang Guci DAS Cisadea

DAS Pemali ; DAS Juwana; DAS Gangsa; DAS Kupang; DAS Luk Ulo

5

DAS Cacaban; DAS Comal; DAS Wawar Medono; DAS Babakan

4

-

13

DAS Progo

1

DAS Bogowonto; DAS Serang; DAS Bribin

3

-

5

-

-

1

-

NO


17

BPDAS BRANTAS

18

BPDAS SAMPEAN

19

BPDAS UNDA ANYAR

20

Jumlah RPDAST yang diinternalisasi kedalam RTRW sebanyak 108 RPDAST 2015 2016 2017 2018 2019 DAS Jumlah DAS Jumlah DAS Jumlah DAS Jumlah DAS Jumlah DAS Brantas 1 1

BPDAS DODOKAN MOYOSARI

DAS Sampean DAS Tukad Unda DAS Moyo

21

BPDAS BENAIN NOELMINA

DAS Benain

1

22 23

BPDAS KAPUAS BPDAS KAHAYAN

DAS Kapuas DAS Kahayan

1 1

24 25

BPDAS BARITO BPDAS MAHAKAM BERAU

1 1

26

BPDAS TONDANO

DAS Barito DAS Mahakam DAS Tondano

27

BPDAS BONE BOLANGO

DAS Limboto Bone Bolango

1

28 29

BPDAS PALU POSO BPDAS LARIANG MAMASA

1 1

DAS Palu DAS Mapili

1 1

-

30

BPDAS SADDANG

DAS Poso DAS BudongBudong DAS Saddang

1

DAS Latuppa

1 DAS Rongkong

1

31

BPDAS JENEBERANG WALLANAE

1 DAS Jeneberang

1

-

32

BPDAS SAMPARA

1

-

33

BPDAS WAEHAPU BATUMERAH

34 35 36

BPDAS AKE MALAMO BPDAS REMU RANSIKI BPDAS MEMBERAMO

DAS Bila Wallanae DAS Konaweha DAS Wae Hatu Merah DAS Oba DAS Remu DAS Memberamo

TOTAL

1 1

1

-

DAS Deluang

DAS Blingkang Anyar DAS Mangkung

1

-

1

-

DAS Noelmina/ Benueke

1

-

DAS Kapuas/Barito

DAS Dumoga

1

DAS Sambas

-

DAS Batulicin

1 -

1

DAS Sangihe

1

-

DAS Paguyaman

1

1

DAS Wae Apu

1

1 1 1

DAS Akelamo DAS Arui DAS Tami

1 1 1

36

1

28

DAS Lasolo

1 -

1 -

DAS Kao DAS Prafi DAS Baliem/ Eilenden;

1 1 1 23

DAS Bedadung DAS Palung

DAS Mentaya

DAS Mandar

DAS Laea Wanggu DAS Wae Manumbai DAS Sentani

Jumlah 1

1

-

3

-

-

2

1

-

3

-

-

2

1

-

2 3

-

-

2 1

-

3

-

-

2

1

-

2 3

-

3

-

-

2

1

-

3

1

-

3

1

-

3 3 4

21

-

108

Lampiran 16:

RENCANA PENYUSUNAN RPDAS LINTAS NEGARA TAHUN 2015-2019 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36



Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara 2015 3 -

3

2016 4 4

2017 3 1 4

2018 4 4

2019 4 4

Jumlah (DAS) 10 9 19

Lampiran 17:

RENCANA PEMULIHAN DAS PRIORITAS TAHUN 2015-2019

NO


Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil Jumlah dan menengah didaerah hulu sebanyak 15 (DAS) DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019

2015 KRUENG ACEH WAMPU SEI ULAR ASAHAN BARUMUN AGAM KUANTAN INDRAGIRI ROKAN KEPRI BATANGHARI MUSI BATURUSA CERUCUK KETAHUN WAY SEPUTIH SEKAMPUNG CITARUM CILIWUNG 3 CIMANUK CITANDUY PEMALI JRATUN SERAYU OPAK PROGO 1 SOLO 1 BRANTAS 1 SAMPEAN UNDA ANYAR DODOKAN MOYOSARI BENAIN NOELMINA KAPUAS KAHAYAN BARITO MAHAKAM BERAU TONDANO BONE BOLANGO 1 PALU POSO LARIANG MAMASA SADDANG 1 JENEBERANG WALLANAE SAMPARA WAEHAPU BATUMERAH AKE MALAMO REMU RANSIKI MEMBERAMO TOTAL 8 Keterangan: Penanganan dilakukan secara berkelanjutan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS

2016 1 -

1

2017 1 1 1 1 4

2018 -

2019 -

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1 1 -

2

1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

-

15

Lampiran 18:

RENCANA PENINGKATAN MATA AIR DAS PRIORITAS 2015-2019

NO


Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mataairnya melalui konservasi sumberdayaair secara vegetatif, pembangunan embung, dam Jumlah pengendali, dam penahan, dan gully plug (DAS) didaerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019

2015 2016 BPDAS KRUENG ACEH BPDAS WAMPU SEI ULAR BPDAS ASAHAN BARUMUN BPDAS AGAM KUANTAN BPDAS INDRAGIRI ROKAN BPDAS KEPRI BPDAS BATANGHARI BPDAS MUSI BPDAS BATURUSA CERUCUK BPDAS KETAHUN BPDAS WAY SEPUTIH SEKAMPUNG 12 BPDAS CITARUM CILIWUNG 3 13 BPDAS CIMANUK CITANDUY 14 BPDAS PEMALI JRATUN 15 BPDAS SERAYU OPAK PROGO 1 16 BPDAS SOLO 1 17 BPDAS BRANTAS 1 18 BPDAS SAMPEAN 19 BPDAS UNDA ANYAR 20 BPDAS DODOKAN MOYOSARI 21 BPDAS BENAIN NOELMINA 22 BPDAS KAPUAS 1 23 BPDAS KAHAYAN 24 BPDAS BARITO 25 BPDAS MAHAKAM BERAU 26 BPDAS TONDANO 27 BPDAS BONE BOLANGO 1 28 BPDAS PALU POSO 29 BPDAS LARIANG MAMASA 30 BPDAS SADDANG 1 31 BPDAS JENEBERANG WALLANAE 32 BPDAS SAMPARA 33 BPDAS WAEHAPU BATUMERAH 34 BPDAS AKE MALAMO 35 BPDAS REMU RANSIKI 36 BPDAS MEMBERAMO TOTAL 8 1 Keterangan: Penanganan dilakukan secara berkelanjutan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017 1 1 1 -

-

1

4

2018 -

2019 -

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

-

-

1

1 1 3

1 1 1

1 1

1 1 1

15

Lampiran 19:

RENCANA PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI DAS PRIORITAS TAHUN 2015-2019

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS BPDAS


Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan Informasi penurunan Q max/Q min, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun 2015 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 15

2016 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 15

2017 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 15

2018 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 15

2019 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Lampiran 20:

RENCANA PEMBANGUNAN KEBUN BENIH SEMAI/KEBUN BENIH KLOM DAN AREAL SUMBERDAYA GENETIK TAHUN 2015-2019

NO


1

BPTH SUMATERA

2

BPTH JAWA DAN MADURA

3

BPTH BALI DAN NUSRA

4

BPTH KALIMANTAN

5

BPTH SULAWESI

6

BPTH MALUKU DAN PAPUA TOTAL

Luas sumber benih berkualitas yang terbangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal Sumberdaya genetik seluas 490 Ha KBS/KBK ASDG KBS/KBK ASDG KBS/KBK ASDG KBS/KBK ASDG KBS/KBK ASDG KBS/KBK ASDG

2015 (Unit) (Ha) 4 20 4 20 4 20 1 5 3 15 3 15 2 10 1 5 4 20 3 15 3 15 2 10 34 170

2016 (Unit) (Ha) 3 15 3 15 2 10 2 10 1 5 1 5 2 10 2 10 16 80

2017 (Unit) (Ha) 3 15 3 15 2 10 2 10 1 5 1 5 2 10 2 10 16 80

2018 (Unit) (Ha) 3 15 3 15 2 10 2 10 1 5 1 5 2 10 2 10 16 80

2019 (Unit) (Ha) 15 3 15 3 0 0 10 2 10 2 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 16 80

Jumlah (Ha) 80 80 20 5 55 55 30 25 55 50 20 15 490

Lampiran 21:

RENCANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI BIBIT DARI PERSEMAIAN PERMANEN DAN SUMBER LAINNYA TAHUN 2015-2019

NO


Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan distribusikan dari 50 unit persemaian permanen & sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 Unit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

BPDAS KRUENG ACEH BPDAS WAMPU SEI ULAR BPDAS ASAHAN BARUMUN BPDAS AGAM KUANTAN BPDAS INDRAGIRI ROKAN BPDAS KEPRI BPDAS BATANGHARI BPDAS MUSI BPDAS BATURUSA CERUCUK BPDAS KETAHUN BPDAS WAY SEPUTIH SEKAMPUNG BPDAS CITARUM CILIWUNG BPDAS CIMANUK CITANDUY BPDAS PEMALI JRATUN BPDAS SERAYU OPAK PROGO BPDAS SOLO BPDAS BRANTAS BPDAS SAMPEAN BPDAS UNDA ANYAR BPDAS DODOKAN MOYOSARI BPDAS BENAIN NOELMINA BPDAS KAPUAS BPDAS KAHAYAN BPDAS BARITO BPDAS MAHAKAM BERAU BPDAS TONDANO BPDAS BONE BOLANGO BPDAS PALU POSO BPDAS LARIANG MAMASA BPDAS SADDANG BPDAS JENEBERANG WALLANAE BPDAS SAMPARA BPDAS WAEHAPU BATUMERAH BPDAS AKE MALAMO BPDAS REMU RANSIKI BPDAS MEMBERAMO BPTH SUMATERA BPTH JAWA DAN MADURA BPTH BALI DAN NUSRA BPTH KALIMANTAN BPTH SULAWESI BPTH MALUKU DAN PAPUA JUMLAH

1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 3 2 1 50

2015 Produksi (Btg) 750,000 500,000 1,500,000 1,250,000 750,000 800,000 3,500,000 800,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 2,100,000 1,000,000 500,000 500,000 1,750,000 750,000 500,000 500,000 500,000 750,000 500,000 1,750,000 3,500,000 1,000,000 2,000,000 1,750,000 300,000 37,500,000

Unit 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 3 2 1 50

2016 Produksi (Btg) 750,000 500,000 1,500,000 1,250,000 750,000 800,000 3,500,000 800,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 2,100,000 1,000,000 500,000 500,000 1,750,000 750,000 500,000 500,000 500,000 750,000 500,000 1,750,000 3,500,000 1,000,000 2,000,000 1,750,000 300,000 37,500,000

Unit 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 3 2 1 50

2017 Produksi (Btg) 750,000 500,000 1,500,000 1,250,000 750,000 800,000 3,500,000 800,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 2,100,000 1,000,000 500,000 500,000 1,750,000 750,000 500,000 500,000 500,000 750,000 500,000 1,750,000 3,500,000 1,000,000 2,000,000 1,750,000 300,000 37,500,000

Unit 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 3 2 1 50

2018 Produksi (Btg) 750,000 500,000 1,500,000 1,250,000 750,000 800,000 3,500,000 800,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 2,100,000 1,000,000 500,000 500,000 1,750,000 750,000 500,000 500,000 500,000 750,000 500,000 1,750,000 3,500,000 1,000,000 2,000,000 1,750,000 300,000 37,500,000

Unit 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 3 2 1 50

2019 Produksi (Btg) 750,000 500,000 1,500,000 1,250,000 750,000 800,000 3,500,000 800,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 2,100,000 1,000,000 500,000 500,000 1,750,000 750,000 500,000 500,000 500,000 750,000 500,000 1,750,000 3,500,000 1,000,000 2,000,000 1,750,000 300,000 37,500,000

Jumlah Produksi (Btg) 3,750,000 2,500,000 7,500,000 6,250,000 3,750,000 4,000,000 17,500,000 4,000,000 7,500,000 7,500,000 5,000,000 7,500,000 5,000,000 7,500,000 10,500,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000 8,750,000 3,750,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 3,750,000 2,500,000 8,750,000 17,500,000 5,000,000 10,000,000 8,750,000 1,500,000 187,500,000

Lampiran 22:

RENCANA PENGELOLAAN SUMBER BENIH TAHUN 2015-2019 NO


1

BPTH SUMATERA

2

BPTH JAWA DAN MADURA

3

BPTH BALI DAN NUSRA

4

BPTH KALIMANTAN

Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha 2015 3,369

2016 3,369

2017 3,369

2018 3,369

2019 3,369

4,235

4,235

4,235

4,235

4,235

878

878

878

878

878

3,442

3,442

3,442

3,442

3,442

5

BPTH SULAWESI

1,883

1,883

1,883

1,883

1,883

6

BPTH MALUKU DAN PAPUA

1,035

1,035

1,035

1,035

1,035

14,843

14,843

14,843

14,843

14,843

TOTAL

Lampiran 23: RENCANA PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE TAHUN 2015-2019

NO


Jumlah wilayah kerja yang memiliki ketersediaan data dan informasi pengelolaan hutan mangrove didalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun 2015

1 2

BPHM WILAYAH I BPHM WILAYAH II JUMLAH

2016

2017

2018

2019

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2

2

2

2

2

Lampiran 24:

RENCANA PENGEMBANGAN KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH TAHUN 2015-2019

NO


Jumlah Provinsi yang mengaktifkan kelompok kerja mangrove daerah sebanyak 31 Provinsi 2015

1 2


2016

2017

2018

2019

17 14

17 14

17 14

17 14

17 14

31

31

31

31

31

Lampiran 25:

NO

1 2

RENCANA PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE TAHUN 2015-2019



Jumlah wilayah kerja yang memiliki model pengelolaan hutan mangrove didalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (Wilayah Kerja) 2015 2016 2017 2018 2019 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2

2

2

2

2

Lampiran 26: RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI HHBK SUTERA ALAM TAHUN 2015-2019

NO

1


BPA SULAWESI JUMLAH

Prosentase produksi HHBK sutera alam dari Hutan Lindung meningkat sampai dengan 15% dari tahun 2014 (%) 2015 2016 2017 2018 2019 3

6

9

12

15

3

6

9

12

15

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun

Recommend Documents