Rencana Strategis Direktorat SPKP

Rencana Strategis

Direktorat SPKP 2015-2019

Formatted: Header distance from edge: 0.49", Footer distance from edge: 0.49"

1

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

rahmat dan

hidayah-Nya,

sehingga

kami dapat

menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan (disingkat Direktorat SPKP). Direkrorat SPKP bertugas menyelenggarakan kegiatan surveilan

keamanan pangan, promosi keamanan pangan dan

penyuluhan keamanan pangan sekaligus merupakan kawal depan Badan POM

untuk

memperkuat Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di seluruh Indonesia. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam arah proses perubahan yang dilakukan oleh Direkrorat SPKP agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Meskipun demikian, Renstra ini hendaknya dilaksanakan dengan tetap memerhatikan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional, regional, maupun global. Akhirnya, mewakili Direktorat SPKP, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusunseperti disebut dalam Lampiran. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam menerjemahkan Renstra ini ke dalam program tahunan selama lima tahun dari 2015-2019. Jakarta, Januari 20142015 Direktur Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Drs. Halim Nababan, MM NIP 19561107 197904 1 001

ii

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States) Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: single Rencana Strategis


Formatted: English (United States) Formatted Table

1 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

BAB III


DAFTAR ISI ..........................................................................................................

ii

......................................................................................................................

Iii

PENDAHULUAN 1. Kondisi Umum ........................................................................................... 2. Potensi dan Permasalahan ........................................................................ VISI,MISI, DAN TUJUAN 1. Visi ............................................................................................................. 2. Misi ........................................................................................................... 3. Tujuan dan Sasaran Strategis& Sasaran Strategis ........................................................................................................... ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM ........................................................... 2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat SPKP ........................................... 3. Kerangka Regulasi ..................................................................................... 4. Kerangka Kelembagaan .............................................................................

Formatted: Right, Space After: 0 pt, Line spacing: single Formatted: English (United States) Formatted: Right, Space After: 0 pt, Line spacing: single Formatted: Right, Space After: 0 pt, Line spacing: single

1 3

Formatted: English (United States) Formatted: Right, Space After: 0 pt, Line spacing: single Formatted: English (United States)

5 5 6

Formatted: Indent: Left: 0.02", Hanging: 0.2", Space After: 0 pt, Line spacing: single Formatted

...

Formatted: English (United States) Formatted

...


7 7 16 16

...


...


...


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1. Target Kinerja ............................................................................................ 2. Indikator Kinerja ........................................................................................ 3. Kerangka Pendanaan ................................................................................

Formatted

18 18 19

...

Formatted: Space After: 0 pt Formatted: English (United States) Formatted

...

Formatted: Space After: 0 pt

BAB V

PENUTUP

........................................................................................................

LAMPIRAN ...................................................................................................................... Lampiran I. Matriks Kerangka Regulasi & Regulasi yang ada saat ini terkait SPKP ............ Lampiran II.Struktur Organisasi SPKP ................................................................................ Lampiran III. Program Kerja Direktorat Surveilan Dan Penyuluhan Keamanan Pangan .... Lampiran IV. Matrik kinerja dan Pendanaan SPKP Pada Renstra BPOM 2015-2019 .........

20

Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) Formatted

23 24 25 27

...

Formatted: Space After: 0 pt Formatted

...

Formatted: Space After: 0 pt Formatted: English (United States) Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted: English (United States) Formatted Formatted: English (United States) Formatted: English (United States)

iii

...



Rencana Strategis

1

iv


Rencana Strategis


Formatted: Header distance from edge: 0.49", Footer distance from edge: 0.49"

1

BAB I PENDAHULUAN 1. KONDISI UMUM Secara internasional, sistem surveilan keamanan pangan memiliki tujuan ganda; yang pertama adalah untuk mendeteksi, mengendalikan dan mencegah terjadinya kasus-kasus di bidang keamanan pangan. Sebagian besar negara-negara anggota WHO telah memiliki sistem surveilan dan respon yang berfungsi dengan baik, tetapi efektivitas dan cakupan dari sistem tersebut bervariasi dari satu negara ke negara lainnya seperti halnya di Indonesia masih perlu dioptimalkan. Untuk melakukan pencegahan terjadinya kasuskasus keamanan pangan dengan baik, maka penting untuk mengembangkan sistem surveilan dan respon keamanan pangan dengan pendekatan analisis risiko (asesmen risikokajian resiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko). Tujuan kedua dari sistem surveilan keamanan pangan adalah untuk menginformasikan isu-isu jangka panjang, termasuk: (1) mengidentifikasi prioritas dan mengembangkan kebijakan untuk pengendalian dan pencegahan kasus-kasus keamanan pangan; (2) memperkirakan beban kasus-kasus keamanan pangan dan trend pemantauan; dan (3) mengevaluasi strategi pencegahan dan pengendalian kasus-kasus keamanan pangan. Data surveilan keamanan pangan mendorong pengembangan intervensi untuk berhasil mengurangi beban kasus-kasus keamanan pangan sekaligus mengatasi masalah kesehatan masyarakat jangka panjang. Namun sayangnya, hanya beberapa negara yang memiliki sistem surveilan keamanan pangan yang dapat memenuhi tujuan tersebut. Hal ini sangat dipengaruhi efisiensi sistem pengawasan keamanan pangan yang dimiliki satu negara seperti halnya Indonesia. Dari segi perspektif keamanan pangan, intervensi melibatkan upaya pengendalian ke dalam satu proses untuk mengurangi, dan pada akhirnya, mencegah atau menghilangkan risiko keamanan pangan. Inspektur pangan sering melakukan tugasnya dengan menindaklanjuti temuannya dengan intervensi terutama untuk mengendalikan potensi bahaya misalnya bahaya mikrobiologi di mana ada kemungkinan bahwa tindakan 1

Formatted: Indent: Left: 0.19", Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

selanjutnya tidak akan menghilangkan bahaya itu. Pendekatan ini tentu saja harus sesuai dengan regulasi dan standar kinerja di industri tersebut. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan telah melakukan surveilan terkait keamanan pangan. Pada tahun 2013, kajian terkait early warning ialah kajian risiko aflatoksin B1 pada kacang dan jagung serta olahannya dan kajian salmonella kuantitatif pada karkas ayam. Hasil kajian menunjukan bahwa pada produk kacang dan jagung yang beredar dimasyarakat terdapat aflatoksin B1 dan

Formatted: Font color: Auto

terdapat Salmonella pada karkas ayam. Hasil kajian early warning pada tahun 2014 ialah


Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed : Kajian Residu Antibiotik

Formatted: Indent: Left: 0.19", Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

(Kloramfenikol) pada produk Perikanan dan Surveilan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan : Kajian mikrobiologi masakan rumah tangga sebagai penyebab KLB keracunan pangan. Selain kajian early warning, kajian lain yang telah dilakukan kajian

implementasi peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait

Formatted: List Paragraph, Left, Line spacing: single Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto Formatted: No underline Formatted: No underline Formatted: Font: Italic

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), kajian keamanan PJAS, dan kajian paparan logam


berat Pb dan Cd.


Intervensi yang tepat dapat mengurangi risiko bahaya potensial, terutama, mikroorganisme patogen. Intervensi dapat dilakukan di sepanjang rantai suplai dan demand pangan (from farm to fork). Namun, penting untuk memastikan ketepatan intervensi terutama untuk mencapai tingkat kinerja yang diperlukan. Validasi ketepatan intervensi melalui evaluasi dokumen pendukung, serta pengujian produk

harus

dilakukan, terutama ketika alokasi sumber daya keuangan cukup besar. Sedangkan intervensi yang melibatkan public awareness perlu mengembangkan komunikasi risiko dan membangun jejaring promosi keamanan pangan berbasis analisis risiko. Pengembangan intervensi seperti disebutkan di atas pada prinsipnya adalah mempromosikan keamanan pangan

hingga tingkat individu – antara lain melalui

komunikasi risiko, ketersediaan data dan informasi, program edukasi dan informasi dan opini/saran profesional, serta opini yang dibangun melalui masyarakat umum terutama melalui media sosial. Hal ini melibatkan dukungan kerjasama ilmiah di antara institusi yang memiliki tugas di bidang keamanan pangan seperti regulator, laboratorium, dan riset dengan industri pangan serta konsumen.

2

Intervensi untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan dalam bisnis seperti di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan pendekatan yang dinilai efektif untuk memperbaiki tingkat pemenuhan regulasi dan standar keamanan produk pangan termasuk tingkat daya saing produk pangan IRTP. Skema asistensi regulasi melalui mekanisme Sertifikasi Produksi Pangan IRT (SPP-IRT) dan Piagam Bintang Keamanan Pangan merupakan komponen penting dalam proses pemenuhan regulasi.

Strategi

implementasi regulasi oleh Pemerintah Daerah sangat bervariasi, misalnya dapat dilihat dari kualitas pelabelan produk yang masih memerlukan perbaikan cukup signifikan. Label produk pangan merupakan salah satu entry point untuk melihat seberapa besar regulasi keamanan pangan memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlu pula diperhatikan bahwa, intervensi ini akan lebih efektif

apabila dilakukan dalam rangka proses

pemenuhan regulasi. Intervensi ini dapat dilakukan melalui asistensi regulatori kepada Pemerintah Daerah yang diamanatkan undang-undang untuk melakukan pembinan dan pengawasan IRTP. Selain itu, penting untuk dikembangkan sertifikasi profesi keamanan pangan baik untuk tenaga Pemerintah Daerah seperti tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan tenaga District Food Inspector (DFI), begitu juga untuk tenaga kerja di IRTP. Pengembangan modul untuk PKP dan DFI dilakukan secara kontinu dan komprehensif.


Sepanjang tahun 2009-2014 telah dilakukan pelatihan dan dihasilkan 2978 tenaga PKP

Formatted: Indent: Left: 0.2", Space After: 10 pt

dan 2597 tenaga DFI. Proses sertifikasi dan juga modul online dikembangkan untuk meningkatkan kompentasi PKP dan DFI. Pada tahun 2014, sudah dilakukan pelatihan secara virtual untuk 22 orang PKP dan 22 DFI. Namun jumlah ini, masih belum sebanding dengan jumlah penduduk dan jumlah IRTP yang berkembang saat ini. Idealnya kebutuhan tenaga PKP dan DFI yaitu 1: 40.000 orang (1 orang tenaga PKP dan DFI membina dan mengawasi 40.000 orang penduduk Indonesia). Berdasarkan data BPS September 2014, tercatat bahwa jumlah penduduk kurang lebih 253.010.949 orang (sehingga dibutuhkan kurang lebih 6.325 orang tenaga PKP dan 6.325 orang

DFI). Dibandingkan jumlah

kebutuhan tersebut, maka jumlah tenaga yang telah dilatih masih sangat jauh dari jumlah ideal kebutuhan tenaga PKP dan DFI.

Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt

Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt, Font color: Auto Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt, Font color: Auto Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt, Font color: Auto Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted: Font color: Blue, English (United States)

3

Program nasional edukasi keamanan pangan untuk IRTP cukup berhasil meningkatkan kepatuhan dengan topik khusus seperti GMP, HACCP, dll. Hasil analisis kajian implementasi SPP-IRT menunjukkan bahwa tingkat pendidikan

pelaku usaha

memiliki efek yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan regulasi. Sedangkan penegakan hukum memiliki efek signifikan terhadap inspeksi formal. Begitu pula arti kepatuhan yang berbeda antara IRTP dengan regulator. IRTP cenderung percaya bahwa bisnis mereka sesuai dengan regulasi yang ada jika sudah memperoleh Nomor P-IRT. Sebaliknya, regulator melihat kepatuhan sebagai proses proaktif dan terus-menerus yang melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip keamanan pangan. IRTP biasanya tampil secara reaktif terhadap kepatuhan keamanan pangan. Sesuai uraian di atas, maka Direktorat SPKP perlu menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Direktorat SPKP. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan baik internal maupun external. 2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Secara spesifik potensi dan permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi surveilan dan penyuluhan keamanan pangan diidentifikasi melalui analisis SWOT. Kekuatan yang dimiliki Direktorat SPKP berujud sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya termasuk di dalamnya SDM, goodwill, modal, mesin dan sebagainya. Kelemahan dapat berupa kendala-kendala yang menyebabkan Direktorat SPKP sulit meningkatkan kinerjanya. Direktorat SPKP hanya menyesuaikan diri dengan kesempatan yang muncul karena peluang yang ada umumnya tidak dapat disediakan organisasi. Ancaman adalah situasi yang dapat mengurangi kemampuan Direktorat SPKP untuk memperbaiki kedudukan kompetitifnya dan termasuk variable yang tidak dapat diciptakan dan dihilangkan. Namun Direktorat SPKP dapat memperkecil intensitasnya untuk muncul. Berikut adalah tantangan yang dihadapi

4

Direktorat SPKP dan harus

dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana diharapkan.

Tabel 1. Analisis SWOT Direktorat SPKP

Formatted: Centered Formatted: English (United States)

KEKUATAN (STRENGTH)

KELEMAHAN (WEAKNESS)

1. Menjadi unit Food Safety 1. Kuantitas dan kualitas tenaga Risk RiskAssessment di BPOM Assessormasih terbatas. 2. Menjadi pelaksana Sertifikasi Profesi 2. Risk AssessmentCentre belum Keamanan Pangan di Indonesia. dibangun. 3. Memiliki kapasitas respons dan 3. e-learning dan Food Safety Clearing intervensi keamanan pangan. House tenaga PKP dan DFI masih dalam tahap penyelesaian. 4. Memiliki Peraturan Kepala BPOM untuk 4. JKPD dan RAD-PG belum berfungsi asistensi regulatory ke Pemerintah dengan baik. Kabupaten/Kota.

PELUANG (OPPORTUNITY)

ANCAMAN (THREAT)

1. Selaku NCP INRASFF dan ECP INFOSAN.

1. Notifikasi produk bermasalah menggunakan scientific measurement. 2. KLB Keracunan Pangan masih terus menimbulkan kesakitan dan kematian. 3. Metode-metode deteksi terkini belum prioritas di laboratorium pangan.

2. Selaku Sekretariat JKPN dan Ketua

Pokja JIP. 3. Selaku Manajer LSP Keamanan

Pangan. 4. Seluruh Kabupaten/Kota telah mengimplementasikan skema SPP-IRT.

4. UMKM termasuk IRTP salah satu prioritas harmonisasi MEA 2015.

5



Rencana Strategis

1


BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. VISI DIREKTORAT SPKPBPOM

Formatted: Font: Bold

Dalam menghadapi dinamika lingkungan dengan segala bentuk perubahannya

Formatted: English (United States) Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt

serta mendukung visi, misi presiden dan wakil presiden terpilih, maka Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan sebagai bagian dari organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki visi untuk tahun 2015-2019 yaitu :

Formatted: Font: (Default) +Body Formatted: Font: (Default) +Body

”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut: Aman

:

Keadaan bebas dari bahaya. Semua Obat dan Makanan harus dijamin

keamanannya, agar tidak membahayakan bagi masyarakat pengunaannya.

6

Formatted: Indent: First line: 0"

Daya Saing

:

Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah

memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi daya saing di masa depan. Agar menjadi kompetitif, dalam arti ini adalah memiliki peluang untuk menang bagi sejumlah pemain industri yang menghadapi biaya tinggi.

Di bawah payung Visi BPOM “Menjadi institusi pengawas obat dan makanan yang


inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat”maka, Direktorat SPKP merumuskan pernyataan visinya, yaitu: “Menjadi institusi yang diakui menyediakan saran ilmiah dan intervensi berbasis risiko untuk mendukung perlindungan masyarakat”

2. MISI DIREKTORAT SPKP Untuk mewujudkan BPOM merumuskan misi untuk periode 2015-2019, sebagai berikut:


Sejalan dengan misi BPOM, yaitu: (1) Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan

Formatted: Indent: Left: 0.2", Space After: 0 pt

Makanan berbasis risiko untuk

melindungi masyarakatMelakukan pengawasan pre-

market dan post-market berskala internasional;


(2) Mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentinganMenerapkan Formatted: Font color: Auto

sistem manajeman mutu secara konsisten; (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOMMengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini; (4) Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan; (5) Membangun organisasi pembelajaran (learning organization); maka, Direktorat SPKP mengarahkan pernyataan misinya untuk: "Melakukan perbaikan food safety risk analysis secara terus menerus khususnya mekanisme kinerja food safety risk assessment dan food safety risk communication di sepanjang rantai suplai pangan serta memastikan kepercayaan pangan aman untuk semua"

7

Formatted: Font color: Auto Formatted: Normal, Indent: Left: 0.2"

Sebagai salah satu unit post market surveillance di BPOM dan untuk mencapai misi kami,

Formatted: Font: Italic

Direktorat SPKP menyiapkan respon dan intervensi keamanan pangan melalui berbagai kajian risiko dan komunikasi risiko untuk melindungi bangsa terhadap ancaman kesehatan dan mempertahankan performance keamanan produk pangan Indonesia.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT SPKP Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan obat dan makanan, maka tujuan yang akan dicapai BPOM dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;

Formatted: Font: (Default) +Body Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: (Default) +Body Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Tab after: 0.5" + Indent at: 0.5"

2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global. Penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan


program dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun. Sejalan dengan Rencana Strategis Badan POM RI tahun 2015-2019, sasaran strategis BPOM yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan ialah Menguatnya Sistem

Formatted: Font: (Default) +Body, Not Bold, Font color: Auto

Pengawasan Obat dan Makanan.

Formatted: Font: (Default) +Body, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) +Body

8

Formatted: Font color: Red, English (United States) Formatted: Font color: Red

Tabel 2: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 20152019 VISI

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

MISI

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

TUJUAN

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman

SASARAN STRATEGIS Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase obat yang memenuhi syarat; 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat; 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat; 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat; 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.

Comment [a1]: Narasi Visi sudah sesuai. Narasi Misi dalam table 5 ini kami usulkan agar sesuai dengan narasi di bagian depan…menggunakan kata kerja bukan hasil. Narasi Tujuan diubah menjadi 2 atau 3 agar konsisten. Selama ini kami hanya menggunakan 2 tujuan dan baru dijabarkan menjadi 3 sasaran strategis.. Narasi sasaran strategis sudah sesuai. Indikator Sasaran Strategis ke-2 perlu disesuaikan dengan uraian (hasil diskusi dan kesepakatan dengan unit kerja tgl 10 Des)

Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Hanging: 0.79", Tab stops: 0.79", Left Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted Table Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt, English (United States) Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt, English (United States) Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt, English (United States) Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt, English (United States) Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt, English (United States) Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt, English (United States) Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted: Font: (Default) +Body, 12 pt Formatted

...

Formatted

...


...


9

...

Tujuan-1: Memperkuat kapasitas nasional

untuk surveilans dan respon keamanan

pangan.


Sangat strategis bagi BPOM membangun kapasitas di pusat dan daerah serta membangun jejaring yang kuat untuk melakukan kajian keamanan pangan di sepanjang rantai suplai pangan dengan metode-metode deteksi terkini, misalnya mengoperasionalkan IndonesiaRapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), Indonesia Risk Assessment Centre (INA-RAC), dan pelatihan quantitative risk assessment, advance risk analysis, dll. Tujuan-2: Mendorong kemitraan yang relevan dengan tujuan nasional, regional dan internasional. Sangat strategis bagi BPOM selaku kompeten otoritas keamanan pangan untuk

selalu meningkatkan kemitraan dan komunikasi risiko di antara

pemangku kepentingan di sepanjang rantai suplai pangan termasuk industri pangan dan konsumen misalnya penyusunan risk profile keamanan pangan nasjonal,

kajian

economic

burdenpenanggulangan

keamanan

pangan,interkoneksi laboratorium pengawas pangan dengan laboratorium kesehatan masyarakat, penanganan terpadu

penolakan produk pangan

Indonesia dan Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus keracunan pangan. Selain itu, berpartisipasi

aktif

dalam globaldanregional network seperti RASFF,

INFOSAN, ARAC. Tujuan-3: Memantapkan asistensi regulasi komprehensif kepada Pemerintah Daerah. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,2 juta unit (termasuk IRTP) dan mampu menyerap 97,2% tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada. Sangat strategis bagi BPOM untuk melaksanakan amanat PP No. 28 tahun 2014 khususnya pasal 51 bahwa BPOM melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat di bidang pengawasan pangan. Pemda harus mampu memberdayakan IRTP menerapkan standar keamanan pangan guna memenuhi persyaratan peraturan melalui skema SPP-IRT, PBKP

10


dan Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan tenaga PKP dan DFI sertatenaga kerja di IRTP. Formatted: English (United States)

Rencana Strategis


1

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Formatted: English (United States)

1.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM Sesuai

Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 Sub Bidang Kesehatan dan Gizi


Masyarakat, telah ditetapkan arah Kebijakan 5 yaitu “Meningkatkan pengawasan obat dan makanan” dengan 5 76 (limatujuhenam) strategi yaitu: a. penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risikoPenguatan sistem pengawasan obat dan makanan;

Formatted: Font: Bold, Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

b. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan c. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sector d. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh

Formatted: Font: Bold, Font color: Auto, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: Bold, Font color: Auto, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: Bold, Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

masyarakat dan pelaku usaha; e. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan

Formatted: Font: Bold, Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

a.f. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian obat dan makanan b.

peningkatan Sumber Daya Manusia pengawas obat dan makanan;

Formatted: Indent: Left: 0.55", No bullets or numbering

c.

penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan

Formatted: Font: 12 pt

makanan; d.

peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh

masyarakat dan pelaku usaha; dan e.

peningkatan daya saing produk obat dan makanan. 11

Formatted: Indent: Left: 0.55", Line spacing: 1.5 lines

2.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT SPKP


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Direktorat SPKP menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : a. Peningkatan Kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan capaian kinerja Direktorat SPKP yang akuntabel dan transparan. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur Direktorat SPKP. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja, antara lain:  Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.  Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses pelaksanaan kegiatan.  Menguasai Standard Operational Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.  Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja. b. Peningkatan Kualitas Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan 1) Surveilan dan Respon Keamanan Pangan a) Kajian Risiko Keamanan Pangan Surveilan keamanan pangan dirancang untuk mengendalikan dan mencegah bahaya masuk di sepanjang rantai pangan. Ini merupakan komponen kunci dari program jaminan keamanan pangan nasional dan bertujuan untuk mengetahui keamanan pasokan pangan di negara kita. Surveilan keamanan pangan akan diperkuat dengan rancangan komprehensif yang berbasis kajian risiko dengan cakupan yang lebih luas. Dalam rangka penilaian risiko, laboratorium analisis akan diminta untuk mampu menyediakan data ilmiah dengan menggunakan metode-metode deteksi terkini. Risk Assessor terlatih melakukan kajian di tingkat importir, 12

Formatted: Indent: Left: 0.5"

grosir dan

eceran untuk analisis keamanan pangan misalnya melalui

pengujian mikrobiologi dan kimia. Pengujian mikrobiologi mencakup baik bakteri dan virus, sedangkan pengujian kimia termasuk racun alami, bahan tambahan pangan dan kontaminan. Agar sejalan dengan trend internasional maka Direktorat SPKP akan lebih fokus pada surveilan berbasis target. Direktorat SPKP telah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih bertarget dan berorientasi pada kebutuhan unit risk management di bidang keamanan pangan terutama di lingkungan BPOM. Tiga pendekatan surveilan untuk respon keamanan pangan berbasis analisis risiko yang akan dilakukan yaitu surveilan keamanan pangan rutin, surveilan keamanan pangan bertarget, dan surveilan keamanan pangan musiman.


Formatted: English (United States) Formatted: Indent: Left: 0" Formatted: English (United States)

b) Alert dan Respon Keamanan Pangan Saat ini sudah dikembangkan Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed


(INRASFF) dan Direktorat SPKP bertindak selaku National Contact Point (NCP). Untuk mendukung kebijakan joint FAO/WHO, Direktorat SPKP juga bertindak selaku Emergency Contat Point (ECP) untuk International Food Safety AuthotitiesNetwork (INFOSAN). INRASFF working groupterdiri dari otoritas kompeten keamanan pangan di tingkat pusat (CCP) dan juga di tingkat daerah (LCCP). CCP INRASFF terdiri dari perwakilan di Kementrian Pertanian, Kementrian Kesehatan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan dan BPOM. INRASFF dirancangan sebagai subsiteearly warning keamanan pangan untuk Indonesia. Subsite INRASFF merupakan sumber utama informasi untuk mempersiapkan dan menanggapi notifikasi pangan baik yang bersifat upstream (sumber informasi dari dalam negeri) maupun downstream (sumber informasi dari luar negeri). 13


Situs ini terus menindaklanjuti notifikasi dan memberikan informasi publik yang dibutuhkan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Prioritas utama Direktorat SPKP adalah respon tepat waktu dan efektif untuk semua notifikasi pangan baik yang sifatnya upstream maupun downstream. Sesuai SOP, ditetapkan standar respon notifikasi 1x24 jam untuk penanganan kasus-kasus emergency. Ke depan, subsite INRASFF akan dirancang untuk dapat memberikan informasi publik yang dibutuhkan untuk melindungi dan menjaga keselamatan individu dari pangan dan pakan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain itu, penting untuk meningkatkan awareness pelaku usaha pangan agar

secara

proaktif

memanfaatkan

subsite

INRASFF

dan

segera

menginformasikan apabila menjual, mendistribusikan atau mengimpor produk yang dapat menimbulkan risiko serius bagi konsumen. Saat ini sudah dikembangkan Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF) dan Direktorat SPKP bertindak selaku National Contact Point (NCP). Untuk mendukung kebijakan joint FAO/WHO, Direktorat SPKP juga bertindak selaku Emergency Contat Point (ECP) untuk International Food Safety Network (INFOSAN). INRASFF dirancangan sebagai subsiteearly warning keamanan pangan untuk Indonesia. Subsite INRASFF merupakan sumber utama informasi untuk mempersiapkan dan menanggapi notifikasi pangan baik yang bersifat upstream maupun downstream. Situs ini terus menindaklanjuti notifikasi dan 2emberikan informasi publik yang dibutuhkan untuk melindungi dan menyelamatkan kesehatan masyarakat. Prioritas utama Direktorat SPKP adalah respon tepat waktu dan efektif untuk semua notifikasi pangan baik yang sifatnya upstream maupun downstream. Sesuai SOP, baru ditetapkan standar respon notifikasi pangan berupa 1x24 jam di sekretariat INRASFF dan belum mampu menetapkan timeline tindaklanjut di Competent Contact Point (CCP). Ke depan, subsite INRASFF akan dirancang untuk dapat memberikan informasi publik yang dibutuhkan untuk melindungi dan menjaga keselamatan individu dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain itu, penting untuk meningkatkan awareness pelaku usaha pangan agar secara proaktif memanfaatkan subsite INRASFF

dan segera menginformasikan apabila menjual,

14

Formatted: Indent: Left: 0"

mendistribusikan atau mengimpor produk yang dapat menimbulkan risiko serius bagi konsumen. Formatted: English (United States)

2) Asistensi Regulatori Kepada Pemerintah Daerah

Formatted: Indent: Left: 0", Line spacing: 1.5 lines

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, pasal 51 ayat (5) diamanatkan bahwa pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat di bidang pengawasan pangan dilaksanakan oleh Kepala BPOM. Untuk itu, Direktorat SPKP melakukan asistensi regulatori kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui berbagai strategi. Formatted: English (United States)

a) Peningkatan Kepatuhan Melalui Skema SPP-IRT Hasil kajian Direktorat SPKP menunjukkan bahwa IRTP melihat kepatuhan sebagai cara untuk melindungi bisnis dan reputasi mereka, bukan sebagai isu moral. Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya tenaga PKP dan DFI, adalah motivator utama dalam memastikan ketidakpatuhan diperbaiki di IRTP. Hambatan utama terkait kepatuhan keamanan pangan di IRTP adalah: • Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang persyaratan dan prinsip-prinsip keamanan pangan; • Kurangnya akses compliance, jika hanya melalui Tenaga PKP dan DFI; • Kurangnya motivasi karena sikap reaktif dalam menangani keamanan pangan. Dampak dari implementasi SPP-IRT sangat bervariasi karena proses penerapannya oleh Pemerintah Daerah juga bervariasi dan begitu pula tingkat keberhasilannya. Intervensi yang dapat meningkatkan pengetahuan IRTP di bidang keamanan pangan

paling efektif pada saat mengikuti

penyuluhan/pelatihan keamanan pangan dengan topik spesifik dan inspeksi oleh petugas DFI. Penyuluhan keamanan pangan sebagai salah satu tahap dalam skema SPP-IRT terlihat meningkatkan pengetahuan, moral, dan implementasi praktek keamanan pangan yang baik. Belakangan ini, IRTP di Indonesia semakin mempertimbangkan untuk memproduksi produk pangan 15

yang berkualitas sebagai bagian penting untuk eksistensi bisnisnya. Konsumen dan pembeli menjadi lebih sadar akan pentingnya kata-kata “aman” dan “kualitas” produk yang tinggi. Saat ini telah, dikembangkan e-learning Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)

dan

District

Food

Inspector

(DFI).

Pada

(http://pkpdfi.pom.go.id), tenaga PKP dan DFI dapat

subsite

ini,

Formatted: Font: Italic Formatted: Indent: Left: 1", First line: 0.25" Formatted: Font: Italic

mengikuti proses


sertifikasi profesi keamanan pangan. Subsite ini dilengkapi dengan kurikulum


pelatihan dan setiap peserta memiliki user name masing-masing.Saat ini telah


didirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) keamanan pangan dan Pusat Uji Kompetensi (PUK) di BB/BPOM seluruh Indonesia. Formatted: English (United States)

b) Daya Saing IRTP Direktorat SPKP ingin menyoroti peran penting yang dimainkan oleh IRTP tidak hanya di sektor keamanan pangan, tetapi dalam ekonomi Indonesia secara

lebih luas. IRTP dapat membentuk tulang punggung dari sektor

pangan di Indonesia dan memainkan peran penting dalam mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Direktorat SPKP bekerja sama erat dengan para pemangku kepentingan lainnya terhadap pengembangan kebijakan industri makanan sektor tertentu yang akan memperhitungkan kebutuhan khusus dan kekhawatiran IRTP di sektor ini. Industri pangan dalam negeri tidak hanya dihadapkan dengan permasalahan dari dalam, tetapi juga harus bersiap menghadapai masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Produk dalam negeri harus bisa bersaing dengan produk luar dengan mutu dan harga yang lebih baik. Sebanyak 56 juta UKM di Indonesia, 70% diantaranya adalah UKM pangan. Pembinaan dan pendampingan perlu dilakukan oleh Pemerintah agar UKM pangan Indonesia lebih optimal meningkatkan potensi pasar dalam negeri. Salah satu prioritas utama adalah mengembangkan daya saing IRTP dengan menempatkan penekanan khusus pada kebutuhan spesifik dan memastikan kerangka peraturan yang lebih baik. Direktorat SPKP akan memperkuat IRTP dengan membangun food safety clearing house, sehingga diperoleh kemudahan akses untuk: (1) compliace; 16

(2) permodalan; (3) teknologi proses; (4) manajemen usaha; (5) pemasaran termasuk akses promosi ke pasar internasional. Beberapa hal yang masih terus menerus harus diminimalisasi adalah mengurangi beban regulasi dan administrasi

dan

mempromosikan

kewirausahaan

dan

menanggapi

kebutuhan untuk tenaga kerja terampil. Direktorat SPKP akan melakukan kajian

dan

mengevaluasi

implementasi

regulasi

SPP-IRT

dengan

memperhitungkan kebutuhan dan menjamin tingkat kepatuhan yang lebih baik dan lebih tinggi, antara lain melalui: • Pelacakan implementasi regulasi SPP-IRT dan penargetan intervensi bagi IRTP. • Pengembangan Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan di IRTP. • Mendukung internasionalisasi IRTP untuk memasuki akses pasar global dan mempromosikan ekspor pangan Indonesia • Mempromosikan fungsi rantai suplai pangan untuk mencegah praktekpraktek komersial yang tidak adil. Formatted: English (United States)

Untuk meningkatkan daya saing industri pangan khususnya UMKM telah dikembangkan subsite Food Safety Clearing House sebagai bentuk intermediasi BPOM RI terutama untuk inovasi, upaya kolaborasi, joint operation keamanan pangan diantara lintas sektor termasuk industri pangan, akademisi, masyarakat dan pemerhati keamanan pangan. Subsite ini diharapkan dapat memudahkan akses dan memberikan informasi kepada industri kepada industri pangan utamanya UMKM pangan terkait dengan akses compliance, permodalan, pemasaran, teknologi proses, dan manajemen usaha.

3) Komunikasi Risiko Keamanan Pangan Direktorat SPKP akan terus mempromosikan respon awareness publik melalui komunikasi risiko dan menyebarluaskan hasil kajian risiko keamanan pangan dengan disain promosi keamanan pangan yang komprehensif.

Ke depan,

Direktorat SPKP akan merancang pertukaran informasi dan opini mengenai risiko dan faktor risiko terkait antara risiko asesor, manajer risiko, konsumen termasuk 17

Formatted: Indent: Left: 1.06", First line: 0.19", Line spacing: 1.5 lines

pihak lain yang berkepentingan. Penting untuk memanfaatkan Jejaring Promosi Keamanan pangan (JPKP) untuk membahas topik-topik hangat yang menonjol di media sosial dan perlu diluruskan dengan komunikasi risiko misalnya meliputi keamanan produk rekayasa genetika, bahaya akrilamida, penggunaan minyak goreng yang berulang-ulang, dan masalah keamanan lainnya. Kebutuhan untuk komunikasi risiko yang efektif semakin diakui oleh pemerintah dan industri pangan. Direktorat SPKP perlu menrancang bagaimana

meningkatkan

komunikasi risiko antara pemerintah, industri pangan, dan konsumen. Berbagai saranan komunikasi risiko telah dikembangkan meliputi :

a. Majalah Keamanan Pangan.


setahun dan memiliki lima rublik utama (info utama, wawasan, regulasi,

Formatted: List Paragraph, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.79" + Indent at: 1.04"

cemaran dan teknologi pangan). Majalah ini didistribusikan kepada para

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 1.04"

Majalah ini terbit sejak tahun 2002 dan diterbitkan 2 (dua) kali dalam

pengambil keputusan baik pada lingkungan BPOM maupun pemerintah daerah, pelaku usaha dan industri yang terkait dengan keamanan pangan. b. Subsite Klub POMpi


Subsite ini dilaunching pada tanggal 7 mei 2012 sebagai salah satu sarana edukasi keamanan pangan, dapat diakses melalui klubpompi.pom.go.id. Menu pada subsite ini antara lain :Sahabat POMpi, Edukasi, Galeri, Aturan dan Bantuan, Berita , Permainan, Teater, TanyaJawab, danKontak. 4) Koordinator Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) Menjadi salah satu instansi pemangku kepentingan di rantai suplai pangan, BPOM selaku kompeten otoritas keamanan pangan membawa tanggung jawab baru. Tanggung jawab ini antara lain membangun dan menginisiasi network di antara pemangku kepentingan di sepanjang rantai suplai pangan termasuk produsen dan konsumen. Indonesia telah memiliki Sistem Keamanan Pangan Terpadu yang diwujudkan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional. (JKPN). Direktorat SPKP selaku sekretariat JKPN, 18

Formatted: List Paragraph, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.79" + Indent at: 1.04" Formatted: Font: Italic Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 1.04" Formatted: Font: Italic Formatted: English (United States)

perlu menyelenggarakannya lebih strategis, membawa visi dan misi keamanan pangan nasional yang lebih luas melebihi rantai suplai pangan. Subsite JKPN


dapat diakses pada http://skpt.pom.go.id.


Koordinasi nasional bidang keamanan pangan sangat penting untuk mendukung fokus pengawasan keamanan pangan pada pencegahan, mengkatalisasi tindakan di masyarakat, dan melaksanakan arah strategis dan prioritas pembangunan keamanan pangan. Direktorat SPKP selaku sekretariat akan terus mengawal JKPN melibatkan beragam pemangku kepentingan, memfasilitasi koordinasi dan keselarasan antar intansi, lembaga, dan mitra kerja lainnya untuk melaksanakan kebijakan dan program yang efektif, dan memastikan akuntabilitas kegiatan. Direktorat SPKP harus memahami bahwa apa yang diinisiasi dan dipromosikan ini memiliki efek cascading. Ini berarti perlu mengembangkan strategi komunikasi risiko nasional yang dapat membawa JKPN menjadi wadah yang dapat menyatukan program, output dan dampak dari risk assessment dan risk management yang dilakukan masing-masing instansi terkait di sepanjang rantai suplai pangan. JKPN membangun kemitraan dan koordinasi di bidang keamanan pangan baik

Formatted: Indent: Left: 0.81", First line: 0.19"

di pusat maupun di daerah serta mengidentifikasi cara-cara koordinasi yang dapat

membuat

instansi

di

sepanjang

rantai

suplai

pangan

dapat

melaksanakannya secara individual, serta bersama-sama, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. JKPN akan memastikan keterlibatan berkelanjutan mitra kerja dari semua stakeholder di sepanjang rantai suplai pangan termasuk


asosiasi industri pangan, akademia, dan masyarakat untuk memahami dan bertindak atas kemajuan dan perkembangan sistem pengawasan keamanan pangan nasional dengan pendekatan pencegahan. Untuk itu, JKPN hendaknya mampu mengembangkan kemitraan, mengidentifikasi area untuk koordinasi, ditingkatkan dan diselaraskan, dan disebarkannya pendekatan praktek-praktek keamanan pangan terbaik. Tiga jejaring akan diperkuat pada tingkat pusat yaitu Jaringan Intelejen Pangan (JIP), Jaringan Pengawasan Pangan (JPP) dan JPrKN (Jaringan Promosi Keamanan Pangan). Pada tingkat daerah, jejaring yang akan diperkuat ialah JPP dan JPrKN, karena JIP akan difokuskan pada pusat. 19


5) Food Safety and Science a. Profil Risiko Keamanan Pangan Salah satu tugas penting terkait risk assessmentdan risk managementdi Direktorat SPKP adalah menyiapkan Profil Risiko Keamanan Pangan. Tujuan dari Profil Risiko adalah untuk memberikan informasi kontekstual dan latar belakang yang relevan bagi kombinasi antara pangan dan , bahaya dan resiko sehingga manajer risiko dapat membuat keputusan dan, jika perlu, mengambil tindakan lebih lanjut.Oleh karena itu, Profil Risiko sebanyak mungkin memuat penaksiran risiko secara kuantitatif termasuk bahayanya dan jenis pangannya, evaluasi efek risiko terhadap kesehatan, evaluasi risiko itu sendiri, serta ketersediaan pengukuran pengendalian.Profil Risiko menjadi dasar bagi: • Manajer risiko untuk mengambil keputusan sebagai langkah tindak lanjut; • Regulator mengembangkan persyaratan untuk program pengawasan pangan berbasis risiko; • Auditor untuk menilai keamanan proses pengolahan pangan; •

Komunikator resiko, untuk menyusun media komunikasi ririko keamanan

Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 1.04" + Indent at: 1.29"

pangan sesuai target groupnya secara efektif dan efisien


• Asosiasi industri pangan, konsultan keamanan pangan, industri pangan serta kliennya terutama untuk signifikansi bahaya tersebut bagi kesehatan masyarakat. Formatted: English (United States)

b. Keamanan Pangan di IRTP Direktorat SPKP akan terus mengembangkan kajian cost benefit regulasi SPP-IRT, better education on food safety untuk IRTP, pendampingan IRTP sebagai transfer pengetahuan khusunya untuk implementasi GMP dan HACCP. Melalui Public Private Partnership (PPPs), Direktorat SPKP menargetkan kajian bisnis dan inovasi dengan meningkatkan investasi di teknologi proses untuk inovasi di IRTP. Untuk itu, Direktorat SPKP akan: 20

• mengembangkan “best practice guidelines/manuals” seperti toolbox Uji Organoleptik, untuk mendorong berbagai pengetahuan dan praktek keamanan pangan di antara IRTP. • meningkatkan partisipasi IRTP dalam berbagai kajian keamanan pangan dengan mengembangkan aplikasi kajian online keamanan pangan. • Mendorong minat karir di bidang food science untuk memenuhi kebutuhan keterampilan dan profesi keamanan pangan industri khususnya untuk IRTP. • memperkenalkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk penanganan dan mematenkan produk dan proses pengembangannya. • meningkatkan partisipasi UKM dalam program spesifik dan jejarng untuk mengoptimalkan pengetahuan di antara IRTP.


3.

KERANGKA REGULASI Formatted: English (United States)

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, kebijakan, dan target kinerja Direktorat


SPKP, saat ini sudah tersedia berbagai regulasi yang dapat dilihat pada Lampiran-.... . Namun demikian, pada tahun 2015-2019 akan diidentifikasi dampak regulasi yang sudah ada utamanya peraturan yang terkait dengan industri rumah tangga pangan. Berdasarkan hasil analisis ini akan dirumuskan alternatif rekomendasi

perlunya

dukungan baru yaitu regulasi turunan atau bahkan revisi regulasi. Kerangka regulasi yang diperlukan Dit. SPKP terdapat pada Matriks Kerangka Regulasi (Lampiran I).



4.

KERANGKA KELEMBAGAAN Kerangka Kelembagaan ialah Perangkat Kementerian/Lembaga - struktur organisasi,

Formatted: Font: (Default) +Body, Not Bold, No underline

ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara – yang digunakan untuk

Formatted: Font: (Default) +Body, Not Bold, No underline

mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan 21

berpedoman pada RPJM Nasional. Organisasi dan tata kerja BPOM di tingkat Pusat


disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 tahun 2004. Sesuai dengan struktur BPOM yang ada, secara garis besar Direktorat SPKP bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Organisasi Direktorat SPKP dipimpin seorang Direktur dan membawahi 3 (tiga) Subdirektorat dan 5 7 Kepala Seksi. Struktur organisasi Direktorat SPKP terdapat


Lampiran II. Saat ini jumlah SDM Direktorat SPKP ialah 31 orang. Terdapat gap antara jumlah

Formatted: Highlight

pegawai dengan analisis beban kerja. Berdasarkan analisis beban kerja jumlah SDM yang diperlukan ialah….Secara lengkap struktur organisasi Direktorat SPKP seperti pada

Formatted: Font: (Default) +Body, Highlight

Lampiran.....

Formatted: Highlight

Sesuai dengan perkembangan dan lingkungan strategis, Direktorat SPKP melakukan

Formatted: Font color: Blue, Highlight

kegiatan di luar tupoksi sebagai contoh pengelolaan JKPN, INSRAFF, INA-RAC sehingga

Formatted: Indent: Left: 0.25", No bullets or numbering

diperlukan perubahan struktur organisasi.

Formatted: Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font: (Default) +Body, English (United States)

Dalam melaksanakan kerangka kerja, Direktorat SPKP menggunakan pendekatan (perspektif) yang diadopsi dengan melihat “best practice” kegiatan surveilan dan penyuluhan keamanan pangan di tingkat global dan regional. Adapun pendekatan yang dipergunakan antara lain adalah : a.

Mengoptimalkan kemitraan keamanan pangan nasional melalui perkuatan Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN).

b. Memastikan prinsip dan pendekatan penerapan analisis risiko. c.

Mendorong terciptanya profesionalisme keamanan pangan.

d. Meningkatkan jumlah dan kapasitas sumber daya potensi daya saing keamanan pangan di Indonesia. Untuk mempercepat pencapaian tersebut, organisasi Direktorat SPKP diberi kewenangan untuk bertindak selaku: a. National Contact Point (NCP) untuk Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF). 22

b. Emerging Contact Point (ECP) untuk International Food Safety Authorities Network (INFOSAN). c. Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan di Indonesia. d. Sekretariat Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN). e. Ketua Kelompok Kerja Jejaring Intelijen Keamanan Pangan (JIP). f. Sekretariat Program Piagam Bintang Keamanan Pangan (PBKP).

23

Formatted: English (United States) Rencana Strategis


1

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan dokumen Penetapan Kinerja kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meliputi dokumen Penetapan Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat Eselon I dan tingkat Eselon II. Penetapan Kinerja Direktorat SPKP antara lain berisi indikator kinerja yang mendukung pencapaian

Indikator Kinerja Utama (IKU)

BPOM seperti telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis BPOM 2015-2019. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat SPKP sesuai rencana kinerja adalah: Tabel-1 3: RKP RPJMN2015-2019 Direktorat SPKP Sasaran

Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan

Indikator

Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi Pengawasan Keamanan pangan

Target Kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

5

5

5

5

5

20

20

20

20

20

Formatted: Space After: 0 pt Formatted: Font: 10 pt, Not Bold Formatted: Left, Space After: 0 pt, Line spacing: single Formatted Table

100

100

100

100

100

Formatted: Left, Space After: 0 pt, Line spacing: single Formatted: Left, Space After: 0 pt, Line spacing: single Formatted: Left, Space After: 0 pt, Line spacing: single Formatted: English (United States)

Unit Organisasi Eselon II: Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

24

Formatted Table

Tahun Anggaran: 2015 - 2019 NO 1

SASARAN STRATEGIS

IKU

Meningkatnya intervensi Jumlah Profil pengawasan

TARGET

Risiko Keamanan 10 dokumen Profil

pangan dan penguatan Jumlah Kabupaten / Kota rapid


keamanan Pangan Kategori “Early Warning”

alert

system dikaji

keamanan pangan

“Benefit-Cost

yang 500 Kabupaten/Kota

Formatted: Space After: 0 pt Formatted: English (United States)

Analysis”

Implementasi Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP Jumlah Desa Pangan Aman yang 500

Desa

Pangan

menerima Intervensi Pengawasan Aman Keamanan Pangan Formatted: Indent: Left: 0.19", Line spacing: 1.5 lines

Program kerja dan indikator Direktorat SPKP tahun 2015 – 2019, terdapat secara detail pada lampiran III. Matrik kinerja dan Pendanaan SPKP Pada Renstra BPOM 2015-2019


terdapat pada Lampiran IV. Formatted: English (United States)

2. KERANGKA PENDANAAN Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka


kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat SPKP periode 2015-2019 adalah sebagai berikut

Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: (Default) +Body Formatted: Font: (Default) +Body, Font color: Auto

Tabel 4: Alokasi Dana Direktorat SPKP 2015-2019 Sasaran

Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan

Indikator

Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi Pengawasan Keamanan pangan

Formatted: Centered

Alokasi (Rp Milyar) 2015

2016

2017

2018

2019

14.9

46.40

4750.0

4753.80

4840.1 0

Formatted Table

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: single Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font color: Blue

25

Prioritas dan plafon anggaran sudah disepakati melalui Finalisasi Dokumen kesepakata tiga pihak Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Keuangan, dan BPOM, Nomor OR 01.02.212.0414 0950 tanggal 14 April 2014 seperti pada Lampiran-....


Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat SPKPtelah diestimasi sejak awal (bersifat indikatif). Sesuai hasil pembahasan Trilateral antara BAPPENAS, Kementerian Keuangan, dan BPOM, maka alokasi PAGU Anggaran Direktorat SPKP 2015-2019 seperti pada Lampiran ........ Alokasi PAGU Anggaran 2015 untuk Direktorat SPKP sesuai surat Sekretaris Utama BPOM pada bulan Agustus 2014 sebesar Rp.14.870.000.000,-seperti pada Lampiran ...Pada pembahasan Trilateral antara BAPPENAS, Kementerian Keuangan,


dan BPOM, mengenai RPJMN 2015-2019 total alokasi PAGU Anggaran Direktorat SPKP 2015 – 2019

ialah 2043.189 M.



26

Rencana Strategis


1

BAB V PENUTUP Rencana strategis tahun 2015-2019 Direktorat SPKP diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Rencana strategis Direktorat SPKP harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian rencana strategis

ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui

rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan rencana strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Direktorat SPKP memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi, misi dan tujuan Direktorat SPKP dapat terwujud dengan baik.

Jakarta, Juni 2014Januari 2015 Direktur Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Drs. Halim Nababan, MM 27

28

Lampiran I. Matriks Kerangka Regulasi No

1

Arah Kerangka Regulasi dan/atau

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi

Kebutuhan Regulasi

Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian

Kerangka regulasi mengenai implementasi

PP dari Pasal 68 ayat

Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/ Institusi

SPP dan Biro Huk

Pertanian, perikanan, kesehatan,

analis risiko keamanan pangan

Target Penyelesaian

perindustrian, perdagangan dan pemerintah daerah, SPKP

2

3

Kerangka regulasi mengenai penangana KLB

Permenkes no 2 tahun 2013 menugas BPOM

kerancunan pangan

untuk melakukan pengambilan sampel,

Kerangka regulasi mengenai LSP Obat dan

Keputusan Kementrian Tenaga Kerja

Makanan 4

Kerangka regulasi mengenai JKPN

Kementrian Kesehatan,

Peningkatan legal aspek JKPN dari keputusan

Kerangka regulasi PIRT memerlukan

Pemerintah Kabupaten/Kota belum melakukan

regulasi operasional (NSPK) di tingkat

pembinaan dan pengawasan IRTP sesuai perka

Kabupaten/Kota.

BPOM

2015

Pemerintah Daerah Biro Umum, Deputi I

BNSP, Perguruan Tinggi

Dan Deputi II,ISP, SPKP

menkokesra menjadi Per Pres 5

SPKP dan Biro Hukmas

LSP keamanan pangan 2015

Kemenkokesra, Biro

Semua instansi anggota JKPN,

Hukum dan SPKP

Kemenkokesra

SPKP, Biro Huk,

Kemendagri

Lampiran II. Struktur Organisasi Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Lampiran III. Program Kegiatan Direktorat SPKP NO

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

TAHUN 2015

KET. 2016

2017

2018

2019

Strategi-1: MenguatnyaSistemPengawasan (Regulatory System) ObatdanMakanan 1.

Kajian “Benefit-Cost Analysis” Implementasi Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP

Jumlah kabupaten/kota yang sudah menerapkan peraturan Kepala BPOM

2.

Kajian Keamanan Pangan kategori Notifikasi INRASFF/INFOSAN

25 Kajian Keamanan Pangan

Kajian ilmiah (deskriptif/epidemiologis/risiko) terhadap laporan KLB Keracunan Pangan yang diterima Propinsi yang menjadi lokasi bagi pilot project pengembangan sistem surveilan KLB keracunan pangan yang terintegrasi Sertifikasi Profesi Tenaga PKP dan DFI Pembentukan TUK Profesi Keamanan Pangan

Jumlah kajian ilmiah (deskriptif/epidemiologis/risiko) terhadap laporan KLB Keracunan Pangan yang diterima

3. 4.

5.

6. 7.

25 Tindak Lanjut INRASFF

Jumlah propinsi yang menjadi lokasi bagi pilot project pengembangan sistem surveilan KLB keracunan pangan yang terintegrasi 500 Tenaga PKP dan DFI Bersertifikat Profesi Keamanan Pangan 50 TUK Pofesi Keamanan Pangan

20 Kab/kota

20 Kab/Kota

20 Kab/Kota

20 Kab/kota

20 Kab/Kota

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

100

100

100

100

100

5

10

10

10

10

New Inisiative BPOM

Lampiran III (lanjutan) NO

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

TAHUN 2015

8.

Food Safety Masuk Desa

Jumlah Desa Pangan Aman

9

Bulan Keamanan Pangan Nasional

10.

Pengembangan Fasilitator Keamanan Pangan Pengembangan PIKP

5 Paket Kegiatan Keamanan Pangan Nasional 1550 Fasilitator Keamanan Pangan

11. 12. 13.

15 paket (Subsite, tools edukasi, poster/leaflet) PenerbitanMajalahKeamananPangan 12.500 eks Penguatan Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN)

14.

15.

Program Kemitraan Pengawasan Keamanan Pangan

16. 17.

Implementasi GMP pada IRTP

30 Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Jejaring Intelijen Pangan (JIP) 15 Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP) 1. Intervensi Pengawasan Keamanan PJAS di 500 SMP/SMA Pilot 2. Intervensi Pengawasan Keamanan Pangan di 500 Desa Pilot 25 IRTP memenuhipersyaratan GMP

KET. 2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

310

310

310

310

310

3

3

3

3

3

2500

2500

2500

2500

2500

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

5

5

5

5

Lampiran IV. Matrik kinerja dan Pendanaan SPKP Pada Renstra BPOM 2015-2019

Impact

p

Outcome

Indikator Output

Persentase produk Makanan yang memenuhi syarat meningkat setiap tahun sebesar 0,5%

Jumlah hasil kajian Profil Risiko keamanan pangan Jumlah Kabupaten/ kota yang menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP Jumlah desa pangan aman

Target Alokasi (RpMilyar) 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017

2018

2019

Unit Organisasi Pelaksana

5

5

5

5

5

6

36,4

39,74

42,51

32,10

Dit. SPKP, subdit surveilan

20

20

20

20

20

2

2,2

2,32

2,55

1,90

Dit. SPKP, subdit penyuluhan Dit. SPKP, subdit penyuluhan

100

100

100

100

100

6.87

7,4

7,94

7,93

6,00

14,87

46,00

50,00

53,00

40, 00

Keterangan

Jumlahkabupaten yang dikajiialah 50 kabupaten

Rencana Strategis Direktorat SPKP

Recommend Documents