RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN TAHUN

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN TAHUN 2015 - 2019

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan tersusunnya Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Periode 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan terdapat penyesuaian tugas dan fungsi. Dengan diselesaikannya review Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Periode 2015-2019, maka diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan mendukung pertanian selama lima tahun ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi dan menjadi komitmen bersama antara Pusat dan Daerah serta terpadu antar subsektor maupun sektor. Dengan berkembangnya infrastruktur sarana dan prasarana pertanian yang mantap di

lapangan,

diharapkan

mampu

memberikan

dukungan

yang

kuat

bagi

berkembangnya kegiatan usaha tani, peningkatan produksi dan terwujudnya masyarakat petani yang adil dan sejahtera sebagai salah satu target utama Kementerian Pertanian 2015-2019. Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerja-sama dan menyumbangkan pemikirannya dalam menyusun buku ini, diucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2015 Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan,

Ir. Prasetyo Nuchsin, MM Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................

i

DAFTAR ISI ..........................................................................................

ii

BAB I.

PENDAHULUAN .................................................................

1

1.1.

Kondisi Umum ............................................................

1

1.2.

Potensi dan Permasalahan ...........................................

2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ................................

11

2.1.

Visi.............................................................................

11

2.2.

Misi ............................................................................

11

2.3.

Tujuan .......................................................................

12

2.4.

Sasaran ......................................................................

14

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..................................

15

3.1. Strategi ......................................................................

15

3.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan ...............................

16

PENUTUP ..........................................................................

23

BAB II.

BAB IV.

LAMPIRAN

...................................................................................

Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

24

ii

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini sudah diinisiasi sejak tahun 1960 melalui terbitnya Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan tanah dan sumber daya alam. Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 mengamanatkan berbagai kebijakan dalam peningkatan produksi pertanian guna memenuhi pasokan kebutuhan produksi pertanian dalam negeri, peningkatan devisa negara dan penyediaan lapangan kerja

dengan tetap memperhatikan

pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan sektor yang berkelanjutan. Sasaran penyediaan lahan dalam tahun 2015-2019 diantaranya adalah perluasan 1 juta hektar lahan sawah baru, pengendalian konversi lahan dan pemulihan kesuburan lahan yang airnya tercemar sebagaimana tertuang dalam sasaran nawacita kedaulatan pangan. Dalam kaitannya dengan kebijakan tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, sebagai salah satu kelembagaan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu diminta untuk memberikan kontribusinya sehingga tujuan dan sasaran akhir dari pembangunan pertanian dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Dalam periode tahun 2011 - 2014, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan rata-rata per tahun dapat menambah sekitar 88 ribu hektar baku lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui pendanaan dari Pemerintah. Hal ini dipandang tidak cukup, karena berbagai permasalahan pemenuhan kecukupan pangan ini bersifat strategis dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, sehingga di waktu yang akan datang hal tersebut menjadi perhatian utama bagi bangsa Indonesia. Pengalaman di berbagai negara lain, masalah kekurangan pangan dapat berimplikasi terhadap politik, Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

1

ekonomi, sosial dan pertahanan serta keamanan suatu bangsa atau negara. Dengan demikian, kita berusaha agar kejadian di negara asing tersebut tidak terjadi di Indonesia. Tabel-1.Realisasi Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan TA. 2011 s.d 2014 Target No.

Kegiatan

Satuan

Renstra 2011 s.d 2014

1

Perluasan Areal TP,

Realisasi DIPA 2011

Target Yang %

s.d 2014

Belum Tercapai

Ha

352.637

291.683

82,71

60.955

Horti, Bun, dan Nak 2

Optimalisasi Lahan

Ha

664.772

641.601

96,51

23.171

3

Jalan Pertanian

Km

2.331

2.302

98,73

30

4

Pengembangan

Ha

445.838

434.759

97,52

11.079

Bidang

281.400

177.743

63,16

103.657

Metode SRI 5

Pra

dan

Pasca

Sertipikasi Lahan

Dari Tabel-1 di atas, masih terdapat sisa kegiatan pada TA. 2011-2014 yang belum tercapai dan diharapkan target kegiatan yang belum tercapai dapat dilanjutkan pada TA. 2015-2019 oleh Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

1.2 Potensi dan Permasalahan A. Potensi Berdasarakan data BPS 2013, Indonesia memiliki luas daratan 191,09 juta hektar. Dari luas daratan tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan rawa. Dari luasan lahan potensial tersebut sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk pertanian, sehingga sebagai lahan cadangan sekitar 34,7 juta hektar, yang berada di kawasan budidaya (APL) seluas 7,45 juta


2

hektar, HPK 6,79 juta hektar dan sekitar 20,46 juta hektar di kawasan Hutan Produksi (HP). Dari sisi sumberdaya lahan, terbuka peluang untuk pembukaan lahan pertanian melalui (1) pemanfaatan lahan terlantar, meningkatkan luas tanam pada lahan-lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan IP-nya dan (2) pembukaan lahan baru untuk pertanian. Dengan total luas lahan pertanian yang ada saat ini sekitar 63,7 dan 8,1 juta ha adalah lahan persawahan, maka diperkirakan masih terbuka peluang untuk perluasan areal pertanian sekitar 30,4 juta hektar. Lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan saat ini jumlahnya cukup luas yaitu sekitar 14,2 juta hektar (Statistik Lahan Pertanian, Pusdatin, 2014) merupakan potensi yang patut diperhitungkan dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan pertanian yang semakin meningkat. Lahan ini berpotensi untuk dioptimasi, direklamasi, dikonservasi dan direhabilitasi tergantung kebutuhan prasarana dan sarana serta keadaan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan atas pola ruang, sebagaimana diamanatkan oleh Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, lahan yang diusahakan dengan komoditas pertanian tersebut harus dalam kawasan budidaya,

namun

pada

kenyataannya

sekarang

bahwa

sebahagian

komoditas pertanian tersebut diusahakan dan masih berada di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena (1) berbagai keputusan sektor di pusat maupun daerah tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan, (2) masyarakat atau pelaku usaha tidak mengetahui dimana mereka harus melakukan budidaya, (3) peraturan perundang-undangan tersebut muncul kemudian setelah masyarakat melakukan budidaya di kawasan tersebut. Atas dasar hasil penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya

Lahan

Pertanian

(2008)

potensi

lahan

yang

dapat

dikembangkan menjadi lahan sawah sekitar 18 juta ha, namun belum Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

3

diketahui status penguasaan dan penggunaannya terkini. Selain itu, masih tersedia areal pertanian dan lahan potensial belum termanfaatkan secara optimal

seperti

lahan

kering/rawa/lebak/pasang

surut/gambut

yang

merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman pangan. Potensi sumberdaya ini harus dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk produksi komoditas tanaman pangan dan meningkatkan pendapatan petani.

B. PERMASALAHAN Dalam dekade 30 tahun ke depan, lahan merupakan salah satu masalah utama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini sudah semakin terasa sejak 15 tahun lalu, karena berbagai pembangunan yang sangat pesat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi permasalahan kini dan yang akan datang terkait dengan penyediaan lahan pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional antara lain: a.

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah pusat dan daerah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pemilikan, penguasaan, penggunaan

dan

pemanfaatan

tanah

pertanian,

termasuk

pengendaliannya, tetapi belum dapat diimplementasikan sepenuhnya di lapangan. Hal ini antara lain disebabkan oleh (1) disharmonis persepsi

kebijakan

pemerintah

pusat

dengan

daerah

yang

diimplementasikan oleh Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengaturan pemanfaatan dan penggunaan lahan pertanian, (2) pengendalian dan penerapan punishment dan reward yang tidak konsisten. Namun setelah Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UndangUndang nomor 18 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya terbit Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

4

maka instrumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian lahan berbasis ruang akan semakin lebih baik dan diharapkan para pemangku kepentingan terkait dengan penggunaan lahan semakin tertib dan melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan lahan

atas

azas taat dan tertib hukum. b.

Konversi lahan yang tidak terkendali Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus

menyusut

akibat

konversi

lahan

pertanian

produktif

ke

penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai real estate, pabrik, atau infrastruktur

untuk

aktivitas

industri

lainnya

daripada

ditanami

tanaman pangan. Laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektar per tahun. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam pencetakan sawah baru masih terbatas dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kemampuan 40 ribu hektar pertahun. Dengan demikian, jumlah lahan yang terkonversi belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah baru. Konversi lahan sawah sekitar 80% terjadi di wilayah sentra produksi pangan nasional yaitu Pulau Jawa. Hal ini berdampak pada persoalan ketahanan pangan, mau tidak mau harus didukung oleh lahan yang produktif. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) terutama dalam penyediaan peraturan perlindungan bagi lahan pertanian. Beragam

kebijakan

dikeluarkan

Pemerintah

untuk

mendorong

ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk memberikan insentif dan perlindungan, atau melarang konversi lahan pertanian produktif, agar lahan pertanian tidak terus menerus berkurang tanpa terkendali. Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

5

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tanaman pangan secara efektif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian ke perumahan dan industri terus berlangsung. Hal inimenjadi tantangan yang cukup berat

bagi

keberlanjutan

produksi

pertanian

dan

mewujudkan

ketahanan pangan. Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai aspek

pemasaran

hasil

dan

sistem

perdagangannya

perlu

dikembangkan lebih lanjut. Di samping itu, masih terjadi alih fungsi komoditas pertanian di dalam kawasan peruntukan pertanian di beberapa propinsi, sebagai contoh, yang semula lahan sawah dialihkan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit atau kakao, sebagai pengaruh nilai ekonomis komoditas perkebunan

tersebut

memberikan

margin

yang

lebih

besar.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, alih komoditas di lahan sawah menjadi peruntukan komoditas lainnya tidak diijinkan. Hal ini perlu

secara

berkelanjutan

dan

bertahap

disampaikan

kepada

pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk disseminasi dan sosialisasi dalam rangka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan peruntukan pertanian sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. c.

Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru Kementerian Pertanian hanya bisa mencetak sawah baru seluas 330 ribu hektar selama 2006-2013 atau seluas 40 ribu ha setiap tahunnya. Kemampuan cetak sawah oleh pemerintah memang belum bisa menyamai laju konversi lahan sawah seluas 100 ribu ha per tahun. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki


6

pemerintah. Untuk mencetak satu hektar sawah sedikitnya dibutuhkan dana sekitar 30 juta rupiah. Selain itu, sangat tergantung dari koordinasi dengan daerah dan juga adanya berbagai persoalan yang dihadapi dalam merealisasikan, terutama masalah status penguasaan dan kepemilikan lahan. d.

Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petugas teknis Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dikaitkan dengan koordinasi yang belum terlaksana dengan baik serta diiringi dengan

mind set para pelaku usaha yang belum mengacu pada ketaatan pemanfaatan ruang merupakan resultante pengambilan kebijakan dan keputusan yang tidak mengacu pada regulasi. Hal ini merupakan suatu kesalahan yang tidak perlu diulangi dalam rangka pemanfaatan lahan untuk pembangunan pertanian di kemudian hari. Diketahui dalam rangka pengaturan ruang, khususnya para petugas di sektor pertanian masih belum sempat memikirkannya, karena fokus kebijakan masih terbatas pada upaya peningkatan produksi dan budidaya, sedangkan pemahaman terhadap pemanfaatan lahan, penggunaan peta dan pengaturan zonasi serta upaya pengendalian lahan masih terbatas. e.

Pertambahan penduduk Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 268,07 juta jiwa pada tahun 2019 dan 44% penduduk berada di pedesaan dan 56% diperkotaan. Sementara kapasitas ketersedian lahan pertanian semakin berkurang akibat konversi lahan yang cukup tinggi untuk kebutuhan perumahan dan industri. Pertambahan

penduduk

berpengaruh

pada

penguasaan

lahan

pertanian per kapita menjadi semakin sempit dan jumlah petani gurem setiap tahun semakin meningkat (jumlah petani gurem 13,7 juta KK dan laju peningkatan 2,4 % per tahun). Pada tahun 2012, luas penguasaan lahan per petani yaitu 0,22 hektar dan diperkirakan akan Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

7

menjadi 0,18 hektar pada tahun 2050. Luas penguasaan lahan petani yang

semakin

sempit

akan

menyulitkan

upaya

peningkatan

kesejahteraan petani dan tidak efisien dalam berusaha tani. Selain itu dengan pertambahan penduduk di atas, maka kebutuhan pangan, sandang dan papan di daerah tersebut meningkat, sehingga upaya peningkatan produksi pangan dalam rangka mewujudkan swasembada dan swasembada berkelanjutan pangan 2011 - 2014 harus terjamin dalam rangka ketahanan pangan nasional dan daerah. Peningkatan produksi pangan nasional

merupakan salah satu solusi

strategis dan utama untuk menciptakan stabilitas pertahanan dan ketahanan nasional. f.

Degradasi Kesuburan Tanah Penerapan teknologi pertanian dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air secara terus menerus sejak awal tahun 1970 dalam rangka mencapai kecukupan pangan dan swasembada beras yang tidak dan atau kurang memperhatikan sustainable development dan kaidah konservasi secara sistemik dan tidak disadari menimbulkan degradasi sumberdaya lahan. Sehingga sejak pertengahan tahun 1995 sudah dirasakan terjadinya pelandaian produksi (levelling off). Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mengalami penurunan kualitas, bahkan banyak yang termasuk kategori kritis. Hal ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Disamping itu, produk-produk kimiawi tersebut, selain mengandung

bahan

yang

diperlukan

tanaman,

dapat

juga

mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa klorin dan merkuri) bagi lahan dan makhluk hidup. Pada tahun 1992 kurang lebih 18 juta hektar lahan di Indonesia telah mengalami degradasi atau Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

8

penurunan kualitas lahan. Pada tahun 2002 luasan tersebut meningkat menjadi 38,6 juta hektar (BPS, 2002). Bila kondisi ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan kerusakan lahan semakin luas dan berakibat penurunan produktivitas lahan dan tanaman. Langkah penanganan untuk mengatasi penurunan kualitas lahan melalui pemanfaatan produk bioteknologi, seperti pupuk dan pestisida hayati

yang

Penggunaan

mengandung mikroba

mikroba

sebagai

bersifat

pupuk

hayati

ramah dapat

lingkungan. membantu

menyediakan unsur hara yang lengkap bagi tanaman, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah dan juga sangat penting dalam memperbaiki struktur tanah. Sedangkan pemakaian pestisida hayati diharapkan selain dapat menanggulangi serangan hama dan penyakit dan mampu menjaga lingkungan tetap sehat. g.

Ketidakpastian status kepemilikan lahan Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2003, sejak tahun 1993 jumlah rumah tangga petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 10,9 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003. Hasil penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2008, rataan kepemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0,41 ha dan 0.96 ha masing-masing di Jawa dan Luar Jawa. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum, (2) terjadinya fragmentasi lahankarena proses pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah. Menurunnya rata-rata luas pemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pemilikan lahan terjadi pada agroekosistem persawahan di Jawa. Status

penguasaan

lahan

oleh

petani

sebagian

besar

belum

bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

9

memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru. Upaya menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana

melindungi

keberadaan

lahan

pertanian

melalui

perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.


10

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan landasan dan acuan dalam penetapan visi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan. Adapun visi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah mewujudkan ketersediaan lahan yang berkelanjutan sebagai motor penggerak peningkatan produksi pertanian.

2.2. Misi Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan landasan dan acuan dalam penetapan misi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan. Salah satu misi Kementerian Pertanian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam kaitannya dengan ini sasaran pembangunan pertanian diantaranya adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Strategi dalam mencapai sasaran salah satunya adalah Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan. Untuk

mewujudkan

visi

tersebut di atas,

Direktorat

Perluasan

dan

Perlindungan Lahan mengembangkan misi sebagai berikut: 1. Menyajikan data dasar lahan yang akurat, terukur, dan terpetakan dalam bentuk numerik, dan spasial sebagai dasar dalam perencanaan perluasan dan perlindungan lahan. 2. Menyelenggarakan perluasan areal kawasan tanaman pangan 3. Melaksanakan optimasi dan rehabilitasi lahan pertanian. 4. Melaksanakan perlindungan lahan pertanian. Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

11

5. Menerapkan usaha tani dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan pertanian. 6. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan antara Direktorat dengan Dinas lingkup Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian perluasan dan perlindungan lahan. 7. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia baik di tingkat pusat dan daerah dalam bidang perluasan dan perlindungan lahan.

2.3. Tujuan Tujuan strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah “Melakukan perluasan dan perlindungan lahan guna mendukung penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan pengelolaan basis data lahan, perluasan areal tanaman pangan, optimasi dan rehabilitasi lahan, dan perlindungan lahan. 2.3.1 Tujuan strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun 2015 - 2019 dicapai dengan : 1. Menyediakan data dan informasi lahan dan lahan cadangan pertanian. 2. Menata ulang dan memperbaiki penyajian data dan informasi numerik, tekstual dan spasial tentang lahan pertanian dalam rangka

mempermudah

perencanaan

dan

pengendalian

pemanfataan lahan pertanian. 3. Menambah baku lahan pertanian dan luas areal tanam komoditas tanaman pangan, khususnya yang diusahakan oleh petani dan masyarakat. 4. Melakukan upaya optimasi dan rehabilitasi lahan pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas lahan. 5. Mengendalikan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.


12

6. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lainnya, termasuk yang bersifat sementara dan atau permanen. 7. Memantau

rencana

penetapan

lahan

pertanian

pangan

berkelanjutan. 8. Melakukan upaya penerapan usaha tani dengan memperhatikan kaidah konservasi dan kearifan lokal yang berkelanjutan. 9. Memfasilitasi pengembangan kawasan pertanian skala medium melalui koordinasi dan integrasi dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah. 10. Memberikan kontribusi dalam pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian di daerah perbatasan negara. 11. Mendorong dan fasilitasi pra dan pasca sertifikasi tanah dalam rangka peningkatan hak atas tanah petani pada lahan pertanian. 2.3.1 Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah: Untuk mengukur sejauh mana Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan telah mencapai tujuan strategis tersebut diatas maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun keempat (2019). Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebagaimana tabel berikut :


13

No.

Tujuan

1

Melakukan perluasan dan perlindungan lahan guna mendukung penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan pengelolaan basis data lahan, perluasan areal tanaman pangan, optimasi dan rehabilitasi lahan, dan perlindungan lahan.

Indikator Kinerja Utama

Target 2015 - 2019

Jumlah perluasan sawah

Bertambahnya luas areal sawah 1.000.000 Ha

Jumlah bidang tanah petani yang di pra-sertifikasi dan pasca sertifikasi (Bidang/Persil) Jumlah Review Hasil Audit Lahan Pertanian (Dokumen)

Bertambahnya bidang tanah petani yang di pra-sertifikasi dan pasca sertifikasi 325.000 Bidang/Persil Terlaksananya Review Hasil Audit Lahan Pertanian 791 Dokumen

Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu (Ha)

Bertambahnya Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu 20.000 Ha Bertambahnya luas pengembangan optimasi lahan pertanian 951.301 Ha

Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian (Ha) Jumlah Pengembangan Metode SRI (Ha)

Bertambahnya luas Pengembangan Metode SRI 163.833 Ha

2.4. Sasaran Sasaran pembangunan perluasan dan perlindungan lahan 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya pengembangan basis data lahan pertanian yang akurat melalui penyiapan peta dan data lahan serta pemanfaatannya di seluruh Indonesia. 2. Terwujudnya perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan seluas 1.000.000 ha untuk sawah berdasarkan survey calon petani dan calon lokasi (CPCL) dan pemetaan desain cetak sawah. 3. Terwujudnya

optimasi

lahan

951.301

Ha

untuk

lahan

sawah,

pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu seluas 20.000 ha, serta usahatani padi sawah ramah lingkungan melalui SRI (System of

Rice Intensification) seluas 163.833 ha. 4. Tersedianya dokumen pra dan pasca sertipikasi sebanyak 325.000 bidang/persil. 5. Terwujudnya pengendalian lahan melalui koordinasi tingkat pusat dan daerah, penetapan kawasan peruntukan pertanian, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelajutan (LP2B) dan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dalam RTRW atau dokumen/peraturan daerah.


14

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Strategi Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perluasan dan perlindungan lahan adalah sebagai berikut : 1) Kepemerintahan yang baik (good governance) Melaksanakan manajemen pembangunan perluasan dan perlindungan

lahan

yang efisien, bersih, transparan, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan kewenangannya. 2)

Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan berkelanjutan Melaksanakan pembangunan perluasan dan perlindungan lahan melalui ketaatan berbasis regulasi, kebijakan dan program sesuai dengan peraturan perundangundangan, termasuk upaya penyediaan data yang akurat, pengendalian lahan, perluasan areal baru pertanian serta optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.

3)

Menetapkan skala prioritas Melaksanakan penetapan skala prioritas kegiatan/sub kegiatan perluasan dan perlindungan lahan dengan memperhatikan kebutuhan dan kebijakan daerah serta aspirasi masyarakat, kelompok tani/petani di kabupaten/kota serta ketersediaan anggaran. 4) Mendorong pola partisipatif. Melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan pelaku usaha yang kompetitif. Di samping itu juga mendorong kemampuan petani untuk dapat secara mandiri melakukan usaha taninya, sehingga secara bertahap petani mau dan mampu berusaha tani melalui kelompok dan organisasinya di tingkat lapang.

5)

Menggalang sinergitas dan meningkatkan kualitas koordinasi Menggalang sinergitas lintas sektor maupun subsektor melalui pembentukan kelompok kerja dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perluasan dan


15

perlindungan lahan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan tersebut. Meningkatkan kualitas koordinasi diawali sejak perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan/sub kegiatan dengan instansi terkait, terutama yang berada di luar sektor Kementerian Pertanian yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. 6)

Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pertanian Pemberdayaan kelembagaan dimaksudkan untuk mengoptimalkan keluaran yang diharapkan dari pembangunan perluasan dan perlindungan lahan melalui inovasi, pengikutsertaan lembaga dan sumber daya manusia yang tersedia pada kelembagaan tersebut. Pemberdayaan tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan dengan memanfaatkan sumber anggaran dari masing-masing unit kerja yang tersedia.

3.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan A. Kebijakan Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka arah kebijakan Direktorat Perluasan dan perlindungan lahan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan yang terkait dengan Penyediaan Data Lahan harus dilakukan

koordinasi

dengan

Balai

Besar

Sumberdaya

Lahan

Pertanian, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga

Kerja

Kementerian

dan

Transmigrasi,

Kehutanan,

serta

Badan

Unit

Pertanahan

kerja

Eselon

Nasional, I

lingkup

Kementerian Pertanian. Penyediaan data lahan meliputi (1) data dan informasi lahan yang telah diusahakan (2) lahan cadangan sebagai lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.


16

2. Kebijakan yang terkait dengan Perluasan Areal harus memperhatikan berbagai kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Sektor dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. 3. Kebijakan yang terkait dengan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan juga mengacu dan memperhatikan pada berbagai kebijakan lingkup Kementerian Pertanian, kebijakan subsektor sumber daya air, kebijakan sektor Lingkungan Hidup serta kebijakan sektor Kehutanan, terutama dalam Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Masyarakat. 4. Kebijakan yang terkait dengan Pengendalian Lahan meliputi berbagai kebijakan

yang

terkait

dan

terintegrasi

dengan

perencanan,

pemanfataan dan pengendalian perencanaan lahan pertanian dalam kawasan peruntukan pertanian yang mengacu pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta peraturan perundang-undangan sektor pertanian yang terkait. 5. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta otonomi

daerah

perlindungan

undangan

dalam

rangka

pembangunan

perluasan

dan

lahan harus memperhatikan peraturan perundangtentang

Sistem

Perencanaan

Nasional,

Anggaran

Pendapatan Belanja Negara dan Otonomi Daerah, sehingga semua rencana kegiatan pembangunan ini dapat diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. B. Program Salah satu Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Program Perluasan dan perlindungan Lahan dengan indikator kinerja utama adalah : Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

17

1. Jumlah perluasan sawah. 2. Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian. 3. Jumlah pengembangan metode SRI. 4. Jumlah bidang tanah petani yang di pra dan pasca sertifikasi. 5. Jumlah review hasil audit lahan pertanian. C. Kegiatan 1. Subdirektorat Basis Data Lahan Kegiatan yang dilaksanakan Subdirektorat Basis Data Lahan adalah : 1) Peningkatan SDM di bidang basis data lahan pertanian 2) Penyusunan program database (tabular dan spasial) sumber daya lahan dan air. 3) Inventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. 4) Pendayagunaan pengelolaan Laboratorium Basis Data Lahan. 5) Pemetaan potensi perluasan areal tanaman pangan. 6) Manajemen dan pengelolaan basis data lahan. 7) TOT pengeoperasian sistem informasi Geografis dan GPS. 8) Pemetaan luas baku sawah di seluruh provinsi. 9) Penyajian data dan informasi sumberdaya lahan dan air sebagai bahan kebijakan perluasan dan pengelolaan lahan. 2. Subdirektorat Perluasan Areal Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka rencana kegiatan perluasan areal kawasan tanaman pangan periode tahun 2015 – 2019 sebagai berikut: 1) Perluasan areal sawah baru dilakukan dengan menambah luas areal tanam padi guna mendukung program peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. 2) Pengembangan perluasan areal skala medium pada kawasan tanaman pangan dilakukan dengan menambah luas areal tanam komoditi tanaman pangan dengan skala medium (food estate) Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

18

dilakukan untuk mendukung program swasembada beras yang berorientasi bisnis. 3) Survey calon petani dan calon lokasi (CPCL) cetak sawah. 4) Pemetaan desain cetak sawah berdasarkan data survey CPCL cetak sawah. 3. Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan Program kerja Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan periode 2015 – 2019, disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebutmemerlukan dukungan, koordinasi, integrasi dan sinergi dengan instansi terkait. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan pada periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : 1) Pengembangan optimasi lahan melalui kegiatan optimasi lahan dengan pemberdayaan masyarakat petani pada lahan yang sementara tidak diusahakan dan lahan rawa/gambut menjadi lahan

pertanian

produktif

dan

meningkatkan

IP

untuk

memperluas areal tanam. 2) Peningkatkan peningkatan

pemberdayaan kesuburan

dan

masyarakat

petani

dalam

produktivitas

lahan

melalui

pengembangan usaha tani padi ramah lingkungan dengan budidaya System of Rice intensifivcation (SRI). 3) Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan dalam menangani masalah lahan. 4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian dalam pengelolaan lahan. 4. Subdirektorat Perlindungan Lahan Kegiatan

perlindungan

lahan

pertanian

dilaksanakan

melalui

penegakan regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

19

peraturan perundang-undangan dan penerapan sistem usaha tani yang memperhatikan kaidah konservasi dan kearifan lokal yang berkelanjutan. Dalam pemanfaatan ruang untuk pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta turunannya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota. Di dalam Peraturan Daerah tersebut, telah dimuat dengan jelas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Di samping itu berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah Sektor harus menjadi bagian acuan yang harus diperhatikan dalam pengaturan pemberian ijin pembangunan daerah. Untuk mengawali perlindungan lahan dari sisi regulasi dan kebijakan ini, Direktorat Perluasaan dan Perlindungan Lahan cq. Kementerian Pertanian sebagai salah satu anggota BKPRN sesuai kewenangannya dalam rapat pembahasan persetujuan substansi Raperda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota meminta agar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan dalam Raperda RTRW tersebut. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan pada periode 2015 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1) Sosialisasi UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 2) Sosialisasi 4 Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Nomor 41 Tahun 2009 yaitu tentang :


20

a. PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi LP2B. b. PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan LP2B. c. PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi LP2B. d. PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan LP2B. 3) Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) turunan UU Nomor 41 Tahun 2009, yaitu tentang : a. Permentan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, b. Permentan

Nomor

79

Tahun

2013

tentang

Pedoman

Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan, c. Permentan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada LP2B dan. d. Permentan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi LP2B. 4) Memberikan rekomendasi teknis pengendalian lahan pertanian di tingkat Pusat maupun daerah melalui rapat koordinasi BKPRN, melalui bimbingan dan konsultasi teknis terkait pengendalian dan perlindungan lahan. 5) Melakukan inventarisasi Perda RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota. 6) Memberikan insentif kepada para petani pelaku usaha, antara lain dengan pemberian sertifikat tanah melalui kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian. 7) Memberikan bimbingan teknis dalam penerapan sistem usahatani yang memperhatikan kaidah konservasi dan kearifan lokal yang berkelanjutan.


21

5. Sub Bagian Tata Usaha Dalam

rangka

menunjang

kegiatan

Direktorat

Perluasan

dan

Perlindungan Lahan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, urusan surat menyurat, urusan kearsipan, urusan ketatalaksanaan dan pelaporan, maka untuk memperlancar pelaksanaan dan keberhasilan kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, diperlukan : 1) Peningkatan pelayanaan ketatausahaan. 2) Bimbingan dan pengendalian pengadaan barang. 3) Penertiban aset dan barang inventaris. 4) Koordinasi pelaporan administrasi, keuangan, dan teknis. Kegiatan Dan Penjabaran Kegiatan Dalam Sub Kegiatan Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja di dalam Kementerian/Lembaga sebagai bagian dari perencanaan sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa kegiatan merupakan tanggung jawab unit Eselon-II dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkupnya. Kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian outcome program. Kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian. Dalam Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian terdapat Kegiatan/subkegiatan sebagai berikut : 1. Perluasan Sawah. 2. Pengembangan Optimasi Lahan Pertanian. 3. Pengembangan SRI (System of Rice Intensification). 4. Pra dan Pasca Sertifikasi Tanah Petani. 5. Audit Lahan Pertanian. Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

22

BAB IV.PENUTUP

Rencana strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun 2015 – 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dapat mempertegas dan mengurai lebih rinci untuk dapat dioperasionalkan sampai ke tingkat daerah melalui Dinas lingkup Pertanian di propinsi dan kabupaten/kota. Penjabaran lebih rinci meliputi sasaran-sasaran kegiatan dan subkegiatan di setiap propinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari uraian jenis kegiatan dan volume berdasarkan potensi dan kebutuhan para pelaku pembangunan dan petani sebagai penerima manfaat atas dasar usulan dari daerah dan kelompok tani. Jika ada usulan perubahan atas permintaan dari berbagai pihak, akan disesuaikan tergantung kepada urgensi, sifat, permintaan khusus dan hasil evaluasi setiap tahun.


23

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

TARGET 2017

2016

2018

2019

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

2015

2016

ALOKASI (Rp Miliar) 2017 2018

TOTAL ALOKASI 2015-2019

2019

2.065,8

3.837,0

4.711,9

5.148,3

5.159,4

20.922,4

577,9

3.801

4.619

5.067

5.065

19.130,5

16

16

16

17

65,0

-

57

57

159,0

20

20

20

80,0

Meningkatnya luasan areal pertanian, pengoptimalan lahan, dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani dan mengevaluasi pemanfaatan sertifikat tanah petani Jumlah perluasan sawah (Ha) Jumlah bidang tanah petani yang di pra-sertifikasi dan pasca sertifikasi (Bidang/Persil) Jumlah Review Hasil Audit Lahan Pertanian (Dokumen) Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu (Ha) Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian (Ha) Jumlah Pengembangan Metode SRI (Ha)


23.000

200.600

243.100

266.700

266.600

80.000

80.000

80.000

85.000

283

225

283

5.000

5.000

5.000

5.000

-

-

951.301

1.144,2

163.833

343,7

45 20

1.144,2 343,7

24

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN TAHUN

Recommend Documents