LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TA. 2016

KATA PENGANTAR Laporan kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ini sebagai pertanggungjawaban

untuk

memberikan

gambaran

perkembangan

kegiatan

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun 2016 baik kegiatan pusat dan kegiatan daerah. Dalam laporan ini memuat uraian mengenai kegiatan daerah yang mencakup realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan Perluasan Sawah, Pengembangan Pemanfaatan Rawa Gambut Terpadu dan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian. Untuk kegiatan pusat mencakup Subdit. Basis Data Lahan, Subdit. Perluasan Areal, Subdit. Optimasi dan Rehabilitasi Lahan, Subdit. Perlindungan Lahan, dan Subbag. Tata Usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan dan semoga laporan ini memberikan manfaat terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan. Jakarta,

Desember 2016 Direktur

Ir. Prasetyo Nuchsin, MM

i

IKHTISAR EKSEKUTIF Sejalan dengan renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015 – 2019, sasaran kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan yaitu meningkatnya luasan areal pertanian, pengoptimalan lahan, dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani dan mengevaluasi pemanfaatana sertifikat tanah pertanian. Program kerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan yaitu: 1) terwujudnya perluasan sawah seluas 132.155 ha; 2) terwujudnya pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu seluas 4.779,5 ha;3) terwujudnya pra sertifikasi dan pasca sertifikasi sebanyak 63.407 bidang. Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2016 Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, telah ditetapkan sasaran program yaitu 1) jumlah perluasan sawah; 2) terwujudnya pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu; 3) terwujudnya pra sertifikasi dan pasca sertifikasi.Dari pengukuran 3 indikator tersebut disimpulkan indikator jumlah realisasi fisik perluasan sawah seluas 129.096 ha dari target 132.155 ha (97,69) termasuk kategori berhasil, pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu 3.999 ha dari target 4.779,5 ha (83,67) termasuk kategori berhasildan pra sertifikasi dan pasca sertifikasi 51.446 bidang dari target 63.407 bidang (81,14%) termasuk kategori berhasil. Untuk anggaran 3 (tiga) kegiatan utama Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

yaitu

Perluasan

Sawah

dengan

total

anggaran

konstruksi

Rp.

2.142.815.240.000,- terblokir sebesar Rp.77.098.430.431,- sehingga terealisasi sebesar Rp.2.059.512.811.106,- (99,70%), Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa gambut Terpadu dengan total anggaran sebesar Rp. dengan total anggaran sebesar Rp. 21.273.047.000,- terblokir sebesar Rp. 3.015.907.100,- sehingga terealisasi

sebesar

Rp.15.490.908.216,-

(84,85%)

dan

pra

sertipikasi

Rp.

12.568.249.000 dengan realisasi Rp.10.289.263.000,- (81,87%). Kendala yang dihadapi selama Tahun 2016, sehingga realisasi prosentase tingkat capaian untuk beberapa kegiatan kurang dari 100%, diantaranya karena (1) Terjadinya perubahan struktur organisasi baik di Pusat maupun di beberapa satker daerah pelaksana kegiatan sehingga terjadi perubahan pejabat pelaksana kegiatan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan

Bendahara yang menyebabkan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan, (2) Adanya perubahan akun sesuai PMK 168/2015 dari Bantuan Sosial menjadi Bantuan Pemerintah, dalam Bantuan Pemerintah kelompok penerima bantuan diharuskan membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), sehingga memerlukan waktu pemahaman dan dokumentasi UPKK, (3) Pencairan Bantuan Pemerintah bertahap, Tahap I sebesar 40%, Tahap II dan III sebesar 30%, (4) Kebijakan penghematan/pemotongan anggaran (self blocking) sehingga beberapa kegiatan ditunda bayar di Tahun Anggaran 2017, dan (5) Pengaruh faktor alam (iklim) yang mempengaruhi tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................

ii

I.PENDAHULUAN .................................................................

1

1.1. Latar Belakang ............................................................

1

1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi ..........................

2

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja............................

3

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia...............................

6

1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ....................................................

7

II.PERENCANAAN KINERJA ................................................

9

2.1. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 ..........................

9

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2016 ...................................

13

III. AKUNTABILITAS KINERJA.............................................

17

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.........................................

17

3.2.Realisasi Anggaran ......................................................

29

IV.PENUTUP .........................................................................

31

LAMPIRAN ............................................................................

32

ii

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

mBAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Permasalahan penting pembangunan pertanian saat ini adalah terjadinya penurunan kondisi sarana dalam prasarana pertanian, terutama menurunnya jumlah lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Penurunan jumlah dan kualitas lahan menyebabkan menurunnya produksi pertanian. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan lahan guna mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu. Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta meningkatkan produksi pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Sejalan dengan itu melalui Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 yang kemudian ditindaklanjuti

dengan

Peraturan

No.43/Permentan/OT.010/08/2015 kementerian

pertanian,

telah

tentang ditetapkan

Menteri organisasi Direktorat

Pertanian

dan

tata

Perluasan

kerja dan

Perlindungan Lahan yang secara spesifik dan fokus menangani aspek pengelolaan lahan selaku Eselon II pendukung Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Selain itu Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan bertugas

mendorong upaya penyediaan infrastruktur menyangkut

aspek perluasan dan perlindungan lahan. Sedangkan sasarannya adalah mendukung pembangunan subsektor tanaman pangan. Pelaksanaan kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh Direktorat

Perluasan

dan

Perlindungan

Lahan

saat

ini

merupakan

pelaksanaan tahun kelima dalam rencana pembangunan jangka menengah 2010-2014. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Direktorat

Perluasan

dan

Perlindungan

Lahan,

maka

dilaksanakan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini Laporan Kinerja Tahun 2016

1


didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 1.2.

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat

Perluasan

melaksanakan

dan

penyiapan

Perlindungan perumusan

Lahan

dan

mempunyai

pelaksanaan

tugas

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perluasan areal dan pengelolaan lahan. Sedangkan fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan (1) Penyiapan perumusan kebijakan dibidang basis data lahan, perlindungan lahan, optimasi dan rehabilitasi lahan, dan perluasan areal (2) Pelaksanaan kebijakan dibidang basis data lahan, perlindungan lahan, optimasi dan rehabilitasi lahan, dan perluasan areal (3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi dan rehabilitasi lahan, dan perluasan areal (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi dan rehabilitasi lahan, dan perluasan areal dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan didukung oleh 4 (empat) Unit Kerja Eselon III dan 1 (satu) Tata Usaha, yaitu : 1. Subdirektorat Basis Data Lahan 2. Subdirektorat Perlindungan Lahan 3. Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan 4. Subdirektorat Perluasan Areal 5. Sub Bagian Tata Usaha Masing-masing Unit Kerja Eselon III didukung oleh 2 (dua) Unit Eselon IV yang menangani masalah teknis, sedangkan Sub Bagian Tata Usaha merupakan unit Eselon IV yang menangani masalah administrasi.

Laporan Kinerja Tahun 2016

2


1.3.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/08/2015, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon II Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan susunan organisasi yang terdiri dari 4 (empat) Unit Eselon III, dan 9 (sembilan) Unit Eselon IV (termasuk Sub Bagian Tata Usaha). Secara lengkap struktur Organisasi Perluasan dan Perlindungan Lahan dari Eselon II sampai dengan Eselon IV dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Perluasan dan Perlindungan Lahan

Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan

Subbagian Tata Usaha

Subdit Basis Data Lahan

Subdit Perlindungan Lahan

Seksi Inventarisasi dan Analisis Data

Seksi Alih Fungsi Lahan

Seksi Pemetaan

Seksi Konservasi Lahan

Subdit Optimasi dan Rehalibitasi Lahan

Seksi Optimasi Lahan

Seksi Rehabilitasi Lahan

Subdit Perluasan Areal

Seksi Penyiapan Lahan

Seksi Penyiapan Sarana Prasarana

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/08/2015, maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :


3


1) Subdirektorat

Basis

Data

Lahan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimibingan teknis dan evaluasi, serta analisis dan penyajian di bidang basis data lahan. Dalam melaksanakan

tugasnya

Subdirektorat

Basis

Data

Lahan

menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang basis data lahan; b) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan; c) pelaksanaan identifikasi lahan; d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan; e) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis data lahan; dan f) pelaksanaan analisis dan penyajian data lahan. 2) Subdirektorat Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian lahan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang alih fungsi lahan dan konservasi lahan b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alih fungsi lahan dan konservasi lahan c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alih fungsi lahan dan konservasi lahan d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alih fungsi lahan dan konservasi lahan; dan e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alih fungsi lahan dan konservasi lahan 3) Subdirektorat melaksanakan

Optimasi

dan

penyiapan

Rehabilitasi

penyusunan

Lahan

dan

mempunyai

pelaksanaan

tugas

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan menyelenggarakan fungsi: Laporan Kinerja Tahun 2016

4


a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan; b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan; c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan; d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan 4) Subdirektorat Perluasan Areal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan Areal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subdirektorat Perluasan Areal menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyiapan lahan , prasarana dan sarana perluasan areal; b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal; c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal; d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal; dan e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal. 5) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.


5


1.4.

Dukungan Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dukungan sumber daya manusia sebanyak 71 orang tersebar pada 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) bagian Tata Usaha dengan perincian sebagai berikut 1.

Subdirektorat Basis Data Lahan sebanyak 12 orang.

2.

Subdirektorat Perlindungan Lahan sebanyak 15 orang.

3.

Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebanyak 12 orang.

4.

Subdirektorat Perluasan Areal sebanyak 12 orang

5.

Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 20 orang. Tabel 1. Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Berdasarkan Pangkat dan Golongan Golongan

No.

Unit Kerja

Total

IV

III

II

THL

1

Direktur

1

-

-

-

1

2

Subdit Basis Data Lahan

3

8

1

-

12

3

Subdit Perlindungan Lahan

4

10

1

-

15

4

Subdit Perluasan Areal

2

7

1

2

12

5

Subdit Optimasi dan Rehabilitasi Lahan

1

7

4

-

12

6

Subbag Tata Usaha

1

7

3

8

19

Jumlah

71

Tabel 2. Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Berdasarkan Sebaran per Golongan No.

Golongan

A

B

1

Golongan I

2

Golongan II

3

Golongan III

4

19

4

Golongan IV

7

4

5

THL Jumlah

C

D

E

2

7

9

4

13

40

1

12 10

Jumlah

10 71


6


Sebaran pegawai menurut golongan di lingkup Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan yang berjumlah 71 orang, pegawai golongan IV sebanyak 12 orang (16,90%), golongan III sebanyak 40 orang (56,34%), golongan II sebanyak 9 orang (12,68%), dan tenaga harian lepas sebanyak 10 orang (14,08%), seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas. Pada awal bulan Desember ada pegawai golongan IV yang meninggal dunia, sehingga total pegawai di Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebanyak 70 orang. Berdasarkan

sebaran

pejabat

di

lingkup

Direktorat

Perluasan

dan

Perlindungan Lahan yang berjumlah 14 orang, terdiri dari pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, pejabat Eselon III sebanyak 4 orang, dan pejabat Eselon IV sebanyak 9 orang, dengan rincian seperti pada tabel berikut : Tabel 3. Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon II, III dan IV No.

Pejabat

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Eselon II

1

-

1

2

Eselon III

2

2

4

3

Eselon IV

6

3

9

Jumlah

9

5

14

1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan 1.5.1. Dukungan Anggaran Pusat No.

Uraian

Kegiaatan Konservasi Lahan Subdit Basis Data 2 Lahan 1

3 Subdit Perluasan Areal Subdit Optimasi dan rehabilitasi Subdit Perlindungan 5 Lahan Sub Bagian Tata 6 Usaha Jumlah 4

PAGU (Rp)

Realisasi (Rp)

Blokir

%

Sisa Anggaran Rp

1.431.255.000

-

750.013.675 52,40

681.241.325

2.192.200.000

250.000.000

1.934.715.150 99,61

7.484.850

4.409.842.000

250.000.000

4.153.614.617 99,85

6.227.383

2.375.330.000

250.000.000

2.117.106.099 99,61

8.223.901

1.793.190.000

250.000.000

1.521.970.820 98,62

21.219.180

8.629.010.000

-

8.599.868.212 99,66

29.141.788

20.830.827.000

1.000.000.000

19.077.288.573 96,20

753.538.427


7


Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan untuk Tahun Anggaran 2016 medapat dukungan anggaran pusat sebesar Rp. 20.830.827.000,-, namun ada dana pusat yang terblokir yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,-. Dana Pusat terdiri atas Dana APBN Rupiah Murni yang digunakan untuk mendukung kegiatan di 4 (empat) Subdirektorat, antara lain Subdit Basis Data Lahan sebesar Rp. 2.192.200.000,-, Subdit Perluasan Areal sebesar Rp. 4.409.842.000,-, Subdit Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebesar Rp. 2.375.330.000,-, Perlindungan Lahan sebesar Rp. 1.793.190.000,-, dan kegiatan Konservasi Lahan sebesar Rp. 1.431.255.000,-, Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp. 8.629010.000,-. Dari total anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 19.077.288.573,- (96,20%) dan sisa anggaran pusat yang tidak terserap sejumlah Rp. 753.538.427,-. 1.5.2.. Dukungan Anggaran Daerah No.

Uraian

1 2

Perluasan Sawah Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa Gambut Terpadu

3

Pra sertipikasi Jumlah

PAGU (Rp)

Realisasi (Rp)

Blokir (Rp)

%

2.142.815.240.000

77.098.430.431

2.059.512.811.106 99,70

21.273.047.000

3.015.907.100

15.490.908.216

84,85

12.568.249.000

-

10.289.263.000

81,87

2.176.656.536.000

80.114.337.531

2.085.292.982.322

Untuk anggaran 3 (tiga) kegiatan utama Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

yaitu Perluasan Sawah dengan total anggaran

konstruksi Rp. 2.142.815.240.000,-, Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa gambut Terpadu dengan total anggaran sebesar Rp. dengan total anggaran

sebesar

Rp.

21.273.047.000,-

dan

pra

sertipikasi

Rp.

12.568.249.000,-.


8


BAB II PERENCANAAN KINERJA Program pembangunan perluasan dan perlindungan lahan pertanian dijabarkan dalam Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015 – 2019. Selanjutnya Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 diuraikan secara detail dalam Rencana Kerja Tahunan yang disusun oleh masing-masing Unit Kerja Eselon III. Sementara itu, Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

Tahun

2016

dituangkan

dalam

bentuk

Penetapan

Kinerja

yang

ditandatangani oleh Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan dan disahkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai wujud kontrak kinerja.

2.1.

Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun 2015 – 2019 memuat program/kegiatan untuk mendukung tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Direkorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian yaitu pencapaian swasembada

dan

swasembada

berkelanjutan,

diversifikasi

pangan,

peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu misi Kementerian Pertanian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah menciptakan keseimbangan

ekosistem

pertanian

yang

mendukung

keberlanjutan

peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. Dalam kaitannya dengan ini diperlukan perluasan areal baru dan optimasi lahan dalam rangka peningkatan luas areal tanam yang bermuara pada peningkatan produksi. Rencana strategis Kementerian Pertanian menetapkan perluasan areal seluas 1 juta ha untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Dalam kaitannya dengan kebijakan tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebagai salah satu kelembagaan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu ditugaskan untuk memberikan kontribusinya sehingga tujuan dan sasaran akhir pembangunan pertanian dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Laporan Kinerja Tahun 2016

9


Penjabaran

Rencana

Program/Kegiatan

Direktorat

Perluasan

dan

Perlindungan Lahan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan secara lengkap sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi Visi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah mewujudkan ketersediaan lahan yang berkelanjutan sebagai motor penggerak peningkatan produksi pertanian. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut : 1. Menyajikan data dasar lahan yang akurat, terukur dan terpetakan dalam

bentuk

numerik,

dan

spasial

sebagai

dasar

dalam

perencanaan perluasan dan perlindungan lahan. 2. Menyelenggarakan perluasan areal kawasan tanaman pangan. 3. Melaksanakan optimasi dan rehabilitasi lahan pertanian. 4. Melaksanakan perlindungaan lahan pertanian. 5. Menerapkan usahatani dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan pertanian. 6. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan antara Direktorat

dengan

Dinas

lingkup

Pertanian

di

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota terkait dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian perluasan dan perlindungan lahan. 7. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia baik di tingkat pusat dan daerah dalam bidang perluasan dan perlindungan lahan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah : 1. Menata ulang dan memperbaiki penyajian data dan informasi numerik, tekstual dan spasial tentang lahan pertanian dalam rangka mempermudah perencanaan dan pengendalian pemanfataan lahan pertanian. 2. Menambah baku lahan pertanian dan luas areal tanam komoditas tanaman pangan, khususnya yang diusahakan oleh petani dan masyarakat. Laporan Kinerja Tahun 2016

10


3. Melakukan upaya optimasi dan rehabilitasi lahan rawa gambut dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas lahan 4. Mengendalikan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayaah Kabupaten/Kota. 5. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lainnya, termasuk yang bersifat sementara dan atau permanen. 6. Memantau

rencana

penetapan

lahan

pertanian

pangan

berkelanjutan. 7. Mendorong dan fasilitasi pra sertifikasi lahan dalam rangka peningkatan hak atas tanah petani pada lahan pertanian.

Sasaran

pelaksanaan

pembangunan

Direktorat

Perluasan

dan

Perlindungan Lahan tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya pengembangan basis data lahan pertanian yang akurat melalui penyiapan peta dan data lahan serta pemanfaatannya di seluruh Indonesia. 2. Terwujudnya perluasan areal pada kawasan tanaman pangan untuk sawah berdasarkan survey calon petani dan calon lokasi (CPCL) dan pemetaan desain cetak sawah. 3. Terwujudnya pemanfaatan lahan rawa gambut terpadu. 4. Tersedianya dokumen pra sertipikasi. 5. Terwujudnya pengendalian lahan melalui koordinasi tingkat pusat dan daerah, penetapan kawasan peruntukan pertanian, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan

Berkelanjutan

(LCP2B)

dalam

RTRW

atau

dokumen/peraturan daerah. 2.1.3 Arah Kebijakan Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka arah kebijakan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan yang terkait dengan Penyediaan Data Lahan harus dilakukan koordinasi dengan Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Laporan Kinerja Tahun 2016

11


Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional, serta Unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Penyediaan data lahan meliputi (1) data dan informasi lahan yang telah diusahakan (2) lahan cadangan sebagai lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 2. Kebijakan yang terkait dengan Perluasan Areal harus memperhatikan berbagai kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Sektor dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. 3. Kebijakan yang terkait dengan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan juga mengacu dan memperhatikan pada berbagai kebijakan lingkup Kementerian Pertanian, kebijakan subsektor Sumberdaya Air, kebijakan sektor Lingkungan Hidup serta kebijakan sektor Kehutanan, terutama dalam Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Masyarakat. 4. Kebijakan yang terkait dengan Perlindungan Lahan meliputi berbagai kebijakan

yang

terkait

dan

terintegrasi

dengan

perencanan,

pemanfataan dan pengendalian perencanaan lahan pertanian dalam kawasan peruntukan pertanian yang mengacu pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta peraturan perundang-undangan sektor pertanian yang terkait. 5. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta otonomi

daerah

dalam

rangka

pembangunan

perluasan

dan

pengelolaan lahan harus memperhatikan peraturan perundangundangan

tentang

Sistem

Perencanaan

Nasional,

Anggaran

Pendapatan Belanja Negara dan Otonomi Daerah, sehingga semua rencana kegiatan pembangunan ini dapat diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.


12


2.1.4 Rencana Aksi Dalam

pencapaian

sasaran

strategis

Direktorat

Perluasan

dan

Perlindungan Lahan, rencana aksi selama setahun yang dilaksanakan dalam rangkaian waktu periodik antara lain sebagai berikut : 1) Penerbitan pedoman teknis kegiatan 2) Sosialisasi Kegiatan 3) Identifikasi calon petani dan calon lokasi 4) Pengawalan pemberkasan dokumen 5) Pengawalan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan 6) Pemantauan dan pengendalian secara periodik 7) Evaluasi pelaksanaan kegiatan 8) Pelaporan 2.1.5 Program dan Kegiatan Salah satu Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Program Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan indikator kinerja utama adalah : 1. Jumlah perluasan sawah 2. Jumlah pengembangan dan pemanfaatan rawa gambut terpadu 3. Jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi.

2.2.

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016 Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

untuk

melaksanakan

kegiatan

yang

mendukung

Program

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian. Adapun kontrak kerja yang ditetapkan Direktorat Peluasan dan Perlindungan Lahan sesuai review PK pada Bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut :


13


Tabel 5. Penetapan Kinerja Tahun 2016 (PK) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan TA. 2016 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya luasan 1. areal pertanian, pengembangan 2. optimasi lahan, dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non 3. pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertipikat tanah petani Sumber data : Penetapan Lahan, Ditjen PSP, 2016

Target

Jumlah perluasan sawah Jumlah pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu Jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi dan pasca sertifikasi

132.155 Ha 4.779,5

Ha

63.407

Bidang

Kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan

2.2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dari Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun 2016, maka upaya dilakukan melalui kegiatan utama sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya luasan areal pertanian, pengembangan optimasi lahan, dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertipikat tanah petani

Target (Ha) Realisasi (Ha)

Capaian (%)

1. Jumlah perluasan sawah

132.155

129.096

97,69

2. Jumlah pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu

4.779,5

3.999

83,67

3.Jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi dan pasca sertifikasi

63.047

51.446

81,60

1. Perluasan Sawah Perluasan

Areal

Sawah

adalah

suatu

usaha

penambahan

luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Upaya penambahan baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat penting dalam upaya


14


mempercepat pencapaian surplus beras dan swasembada beras berkelanjutan. Kegiatan perluasan sawah secara teknis harus dilaksanakan berurutan

mulai

dari

identifikasi

dan

penetapan

lokasi,

survei/investigasi, desain, konstruksi sampai dengan pemanfaatan sawah baru. Kegiatan perluasan sawah TA.2016 dilaksanakan di 27 provinsi dan 161 kabupaten dengan target alokasi 132.155 ha terealisasi 129.096 ha (97,69%). 2. Pengembangan Rawa Gambut Terpadu Pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu merupakan upaya optimalisasi lahan rawa untuk lahan pertanian menjadi sangat diprioritaskan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan pemanfaatan lahan rawa pasang surut maupun rawa lebak/gambut untuk pertanaman padi, meningkatkan kualitas kesuburan lahan dan air pada lahan rawa/gambut secara terpadu untuk pertanaman padi tanpa merusak lingkungan, meningkatkan produksi dan produktifitas padi lahan rawa pasang surut dan rawa/gambut secara berkelanjutan. Alokasi

kegiatan

Pengembangan

dan

pemanfaatan

lahan

rawa/gambut terpadu pada awalnya 5.000 ha dengan total anggaran Rp.20.000.000.000,-. Dikarenakan adanya penghematan, alokasi kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu

menjadi

4.779,5

ha

dengan

total

anggaran

Rp.

18.257.139.900,- yang tersebar di 4 provinsi dan 6 kabupaten. Dari realisasi tersebut luas yang sudah ditanam 78.464 ha. Luasan akan terus bertambah mengingat waktu pembuatan laporan kinerja ini kegiatan di lapangan masih tetap berjalan.


15


3. Pra sertipikasi sertipikasi lahan. Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian merupakan bagian dari upaya penguatan hak atas tanah petani dan pemberdayaannya. Pada

dasarnya

upaya

penguatan

hak

atas

tanah

petani

menyinergikan beberapa kegiatan dari berbagai instansi terkait, khususnya

Kementerian

Pertanian

dan

BPN

dalam

proses

sertipikasi tanah petani. Penguatan hak atas tanah petani melalui sertipikasi tanah petani dengan cara mudah dan biaya terjangkau, akan mendorong petani untuk meningkatkan hak atas tanah. Selanjutnya sertipikat tanah tersebut dapat digunakan sebagai agunan/jaminan dalam pemberian fasilitas kredit usahatani dari perbankan, disamping digunakan untuk menstimulasi petani supaya tidak mengalih fungsikan lahan pertanian produktif ke non pertanian. Alokasi kegiatan pra sertipikasi lahan pertanian dianggarkan sebanyak

80.000

bidang

dengan

total

anggaran

Rp.

16.000.000.000,-. Namun demikian terdapat penghematan menjadi 63.241 bidang dengan anggaran Rp. 12.568.249.000,-.


16


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.

Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2016 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80 - 100%) , (3) cukup berhasil (capaian 60 – 79%), (4) kurang berhasil (capaian < 60 %) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan

melalui pengukuran indikator kinerja.

Hal ini dilakukan dengan cara

membandingkan angka realisasi dengan angka target.

3.1.2. Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ditentukan melalui capaian indikator kinerja utama. Pengukuran capaian kinerja kegiatan utama dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi kinerja dengan angka target kinerja dalam indikator kinerja utama pada Penetapan Kinerja.

Capaian kinerja

Direktorat

Perluasan dan

Perlindungan Lahan sebagaimana tabel berikut :


17


Tabel 6. Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2016 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya luasan areal pertanian, pengembangan rawa 1. Jumlah perluasan sawah gambut terpadu, serta mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pengembangan pertanian dan 2 rawa gambut mendorong terpadu peningkatan status kepemilikan lahan Jumlah bidang petani serta tanah petani yang mengevaluasi 3 di pra sertifikasi pemanfaatan dan pasca sertipikat tanah petani sertifikasi

Target

Realisasi

% Kesimpulan Capaian

132.155

Ha

129.096

Ha

97,69

Berhasil

4.779,5

Ha

3.999

Ha

83,67

Berhasil

51.446 Bdg

81,14

Berhasil

63.407 Bdg

Sumber data : PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Direktorat Perluasan dan Perindungan Lahan, 2016

Indikator kinerja tahun 2016 Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran program yaitu 1) jumlah perluasan sawah; 2) terwujudnya pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu; 3) terwujudnya pra sertifikasi dan pasca sertifikasi. Dari pengukuran 3 indikator tersebut disimpulkan indikator jumlah realisasi fisik perluasan sawah seluas 129.096 ha dari target 132.155 ha (97,69) termasuk kategori berhasil, pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu 3.999 ha dari target 4.779,5 ha (83,67) termasuk kategori berhasil dan pra sertifikasi dan pasca sertifikasi 51.446 bidang dari target 63.407 bidang (81,14%) termasuk kategori berhasil. 3.1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2016 Capaian sasaran PK Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan yaitu meningkatnya luasan areal pertanian, pengembangan rawa gambut terpadu, serta mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertipikat tanah petani, diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama. Laporan Kinerja Tahun 2016

18


Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan alokasi anggaran Direktorat

Perluasan

dan

Perlindungan

Lahan

sebesar

Rp.

4.105.466.518.000,- melalui pelaksanaan kegiatan utama didalamnya, capaian kinerja masing-masing kegiatan dapat dikategorikan berhasil. Sedangkan pada tahun 2016 dengan anggaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebesar Rp. 2.816.392.779.000,- melalui pelaksanaan kegiatan utama didalamnya, capaian kinerja masing-masing kegiatan dapat dikategorikan berhasil. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2014, 2015 dan TA. 2016 sebagaimana tabel berikut : Tabel. 7 Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2014, 2015 dan TA. 2016 TA. 2015

TA.2014 Indikator Kinerja

Realisasi

Jumlah perluasan sawah Jumlah pengembangan 2. optimasi lahan pertanian Pengembangan 3 metode SRI Pengembangan 4 rawa gambut terpadu 1.

% Capaian

Realisasi

TA. 2016

% Capaian

Realisasi

18.789 Ha

97,49 20.070 Ha

87,26 129.096 Ha

927.404 Ha

97,49 253.321 Ha

99,87

161.705 Ha

98,70

Jumlah bidang 5 tanah petani yang di pra sertifikasi

3.999

Ha

51.446 Bdg

% Capaian

97,69

83,67

81,14

Sumber Data: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2014, 2015 dan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan,2016

Penjelasan terkait pencapaian kinerja kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2016 secara lebih terinci adalah sebagai berikut : 3.1.3.1. Kegiatan Perluasan Sawah Pada TA. 2016 kegiatan perluasan sawah mempunyai target 132.155 ha dengan total anggaran Rp. 2.142.815.240.000,-. Dari total anggaran tersebut terdapat dana yang terblokir (selfblocking) sebesar Rp.77.098.430.431,-. 

Hasil Capaian Kinerja - Realisasi fisik kegiatan perluasan sawah pada tahun 2016 adalah 129.096 Ha dari target 132.155 ha atau sebesar 97,69%.


19


Secara fisik, kegiatan perluasan sawah masih terus berjalan dan luasan tersebut masih akan bertambah mengingat masih belum terlaporkannya keseluruhan realisasi sampai dengan batas waktu

pelaporan.

konstruksi

Sementara

perluasan

sawah

anggaran terserap

untuk

kegiatan

sebesar

Rp.

2.059.512.811.106,- dari pagu Rp.2.142.815.240.000,- sehingga realisasi keuangan setelah dikurangi dana yang diblokir adalah 96,20%. - Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan perluasan sawah masuk dalam kriteria “Berhasil”, hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 97,69%. Tidak tercapainya target 100 % disebabkan hal-hal sebagai berikut :  Hasil SID yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan konstruksi cetak sawah kurang akurat  Penetapan CP/CL belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam pedoman teknis, sehingga masih ada beberapa lokasi mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber air  Penyelesaian pengerjaan fisik terlambat, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah alat berat, sulitnya mobilisisasi alat berat ke lokasi terutama lokasi yang merupakan kepulauan, adanya banjir, serta beberapa lokasi yang mempunyai vegetasi sangat berat  Sawah yang sudah selesai dicetak tidak bisa segera ditanami, hal ini disebabkan antara lain lokasi terkena banjir, kebiasaan petani yang tidak mau tanam diluar kebiasaan musim tanam di wilayah setempat  Masih ada beberapa lokasi yang terdapat simpukan sisa land clearing dan masih berada dilokasi sawah. - Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran Rp.391.043.080.000.,- tercapai perluasan sawah seluas 20.070 Ha (87,26%), sedangkan pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 2.142.815.240.000,-, tercapai perluasan sawah seluas 129.096 Ha, maka tahun 2016 terlihat ada Laporan Kinerja Tahun 2016

20


kenaikan capaian perluasan sawah, karena kegiatan perluasan sawah tahun 2016 dilaksanakan mulai awal tahun, sedangkan tahun

2015

pelaksanaan

kegiatan

perluasan

sawah

dilaksanakan pada pertengahan tahun. - Kontribusi kegiatan perluasan sawah adalah meningkatnya luas baku lahan sawah yang akan meningkatkan produksi padi. Kontribusi dapat diperkirakan dengan asumsi bahwa kegiatan perluasan sawah menghasilkan produktivitas rata-rata 2,5 ton/ha pada tahun pertama. Untuk tahun berikutnya, produktivitas dan indeks pertanaman diperkirakan akan meningkat. 3.1.3.2. Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu Sasaran

kegiatan

Pengembangan

Rawa/Gambut

Terpadu

adalah

Pengembangan

Pemanfaatan

Pemanfaatan terealisasinya

Lahan

Lahan kegiatan

Rawa/Gambut

Terpadu

dengan target 4.779,5 ha yang dilaksanakan di 6 Kabupaten pada 4 Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.273.047.000,-. Hasil Capaian Kinerja -

Setelah revisi DIPA tanggal 10 November 2016, terdapat penambahan anggaran pada DIPA revisi yang tidak sesuai dengan

target

awal

Rp.20.000.000.000,-

menjadi

Rp.21.273.047.000,- Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu pada tahun 2016 terealisasi seluas 3.999 Ha dari target seluas 4.779,5 Ha (83,67%). - Anggaran

kegiatan

Pengembangan

Pemanfaatan

Lahan

Rawa/Gambut Terpadu terserap Rp.15.490.908.216,- dari Pagu sebesar Rp. 21.273.047.000,-. sehingga realisasi sampai dengan Desember 2016 adalah 72,82%. - Dari pagu anggaran di atas, terdapat selfblocking sebesar Rp.3.015.907.100,-. - Berdasarkan sasaran,

kriteria

kegiatan

pengukuran

keberhasilan

Pengembangan

pencapaian

Pemanfaatan

Lahan

Rawa/Gambut Terpadu masuk dalam kriteria “Cukup Berhasil”, hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 72,82 %. Laporan Kinerja Tahun 2016

21


- Tidak tercapainya target 100 % dikarenakan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mendapatkan alokasi kegiatan seluas 500 ha, tidak melaksanakan kegiatan ini dan dananya dikembalikan ke kas negara. Hal ini disebabkan karena lokasi yang telah disiapkan untuk

kegiatan

Pengembangan

Pemanfaatan

Lahan

Rawa/Gambut Terpadu di Kecamatan SP Padang tergenang banjir. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Meranti yang semula ditargetkan melaksanakan kegiatan seluas 500 ha, hanya mampu melaksanakan seluas 329 ha karena lokasi tidak memenuhi kriteria. Upaya kedepan diharapkan penanggung jawab Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu dapat lebih selektif dalam mengusulkan lokasi kegiatan.

3.1.3.3. Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani Pada tahun 2016, anggaran kegiatan Pra Sertipikasi lahan pertanian dilaksanakan sebanyak 1.600 paket (80.000 bidang) di 26 Propinsi, 163 Kabupaten/Kota.

Total anggaran yang dialokasikan untuk

kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian sebesar Rp. 16.000.000.000,-. Namun demikian terdapat penghematan menjadi 62.841 paket untuk Pra Sertipikasi Lahan Pertanian dengan anggaran menjadi Rp. 12.568.249.000,-. Hasil Capaian Kinerja  Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian pada tahun 2016 terealisasi sebesar 51.446 bidang dari target 62.841 bidang (81,95 %).  Anggaran kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian sampai dengan Desember 2016 terealisasi Rp. 10.289.263.000,- (81,87 %) dari Pagu sebesar Rp. 12.568.249.000, Dari hasil monitoring evaluasi kegiatan di lapangan dan laporan kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian diperoleh hasil yang cukup baik.  Berdasarkan

kriteria

pengukuran

keberhasilan

pencapaian

sasaran, kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani masuk dalam Laporan Kinerja Tahun 2016

22


kriteria (Berhasil), hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 81,95 %.  Kontribusi kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani yaitu : - Diperolehnya data penetapan calon lokasi dan calon petani (CPCL) serta jumlah persil/bidang yang diperuntukan bagi petani dan/atau pemilik penggarap lahan pertanian rakyat yang akan digunakan untuk perencanaan kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT) oleh BPN ditahun mendatang. - Memberikan kepastian kepada petani pemilik penggarap yang telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah yang tetap (subyek) dan lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di sentra produksi (obyek) atas tanah yang akan disertipikasi secara cepat, tepat, mudah, aman - Mempercepat penyajian dokumen administrasi subyek dan obyek untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan sertipikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

3.1.4. Evaluasi Kinerja 3.1.4.1. Kegiatan Perluasan Sawah - Kegiatan perluasan sawah pada tahun 2015 ditargetkan seluas 23.000 ha dan terealisasi seluas 20.070 ha atau 87,26%. Target perluasan sawah tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 200.600 ha, namun terjadi penghematan sehingga target menjadi 132.155 ha dan terealisasi sebesar 129.096 ha atau 97,69%. - Berdasarkan

Review

Renstra

Direktorat

Perluasan

dan

Perlindungan Lahan tahun 2015-2019, kegiatan Perluasan sawah seluas 1.000.000 Ha. Sampai dengan tahun 2016 perluasan sawah mencapai 149.166 Ha atau 14,92% dari target renstra yang telah ditetapkan. Grafik 1. Perkembangan Kegiatan Perluasan Sawah


23


3.1.4.2. Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Rawa/Gambut Terpadu - Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Rawa/Gambut Terpadu baru dilaksanakan pada tahun 2016 dengan target alokasi 5.000 ha, namun terjadi penghematan sehingga alokasi menjadi 4.779,5 yang dilaksanakan di 6 Kabupaten pada 4 Provinsi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.257.139.000,-. Kegiatan ini terealisasi seluas 3.688 Ha dari target seluas 4.779,5 Ha (84,85%). - Berdasarkan

Review

Renstra

Direktorat

Perluasan

dan

Perlindungan Lahan tahun 2015 - 2019, kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Rawa/Gambut Terpadu seluas 75.000 Ha. Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. 3.1.4.3. Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani - Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani baru dilaksanakan tahun 2016. Target kegiatan Pra Sertipikasi Lahan pada tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp. 16.000.000.000,- mengalami revisi menjadi Rp. 12.568.249.000 Sampai dengan Desember 2016 terealisasi Rp. 10.289.263.000,- (81,87%) dari pagu revisi. - Berdasarkan

Review

Renstra

Direktorat

Perluasan

dan

Pengelolaan Lahan tahun 2015 - 2019, kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani ditargetkan sebanyak 325.000 bidang dan sampai dengan tahun 2016 baru terealisasi sebanyak 51.446 bidang atau 15,83%. Selama periode 2015-2019, capaian pelaksanaan kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tersebut sebagai berikut : Laporan Kinerja Tahun 2016

24


Tabel 8. Capaian kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Terhadap Target Renstra Target Renstra 2015-2019

Indikator Sasaran 1 Jumlah Perluasan Sawah Jumlah Pengembangan rawa 2 gambut terpadu Jumlah Bidang tanah petani yang 3 di pra sertipikasi

3.1.5.

1.000.000

Realisasi 2015

2016

20.070 128.842

% Capaian terhadap TOTAL Target Renstra 148.912 14,89

20.000

-

3.999

3.999

20

325.000

-

51.446

51.446

15,83

Hambatan dan Kendala serta Upaya Tindak Lanjut Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan pada tahun 2016. Untuk itu melalui analisis laporan serta hasil pemantauan ke lapangan dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau target tidak mencapai 100% serta langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil pada tahun mendatang. 3.1.5.1. Hambatan dan Kendala Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain : a. Hasil SID yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan konstruksi cetak sawah kurang akurat b. Tidak semua lokasi kegiatan dilengkapi shop drawing. c. Penetapan CP/CL belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam pedoman teknis, sehingga masih ada beberapa lokasi mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber air. Atau sebaliknya ada lokasi yang merupakan rawa lebak dalam dan rawan terhadap bencana banjir, sehingga ketika puncak musim hujan, lokasi tenggelam. d. Koordinasi

dan

kalaklap/kalakgiat

komunikasi belum

antara

berjalan

PPK

intensif,

dengan sehingga

penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan kurang berjalan lancar.


25


e. Tim pengawasan tidak melakukan tugas secara maksimal. Sehingga masih ada pekerjaan di lapang yang tidak sesuai dengan kriteria teknis pekerjaan cetak sawah. f. Dokumen lingkungan (UKL-UPL dan izin lingkungan) terlambat diterbitkan g. Penyelesaian pengerjaan fisik terlambat, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah alat berat, sulitnya mobilisisasi alat berat ke lokasi terutama lokasi yang merupakan kepulauan, adanya banjir, serta beberapa lokasi yang mempunyai vegetasi sangat berat. Lokasi yang berpencar (spot luasan kecil), sehingga memakan waktu yang lama untuk mobilisasi alat berat dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. h. Sawah yang sudah selesai dicetak tidak bisa segera ditanami, hal ini disebabkan antara lain lokasi terkena banjir, kebiasaan petani yang tidak mau tanam diluar kebiasaan musim tanam di wilayah setempat, dan sumber air terbatas (lokasi sumber air yang jauh dari lokasi kegiatan perluasan sawah). i.

Masih ada beberapa lokasi yang terdapat simpukan sisa land clearing

dan

masih

berada

dilokasi

sawah.

Sehingga

mengurangi luas efektif lahan yang bisa digarap petani, menyulitkan pengolahan tanah, dan menjadi sarang hama tikus. j.

Pengukuran realisasi sering tidak sinkron antara pelaksana dan pengawas. Sehingga laporan mingguan tidak sama.

k. Masih banyak administrasi kegiatan perluasan sawah yang belum lengkap, baik dari mulai dokumen perencanaan, laporan bulanan, maupun laporan akhir. l.

Sawah yang sudah selesai dicetak belum dibuat berita acara serah terima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), maupun BAST. Hal ini disebabkan tim PPHP menilai pekerjaan belum sempurna sesuai kontrak.

m. Dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah melalui APBD I / dan APBD II, masih sangat terbatas, bahkan ada kabupaten yang sama sekali tidak mendapat dukungan pembiayaan tersebut,

sehingga

menjadi

kendala

untuk

melakukan


26


operasional ke lapangan seperti pembinaan, koordinasi, dan pengumpulan data ke daerah-daerah/kabupaten yang memiliki potensi areal untuk pencetakan sawah. n. Adanya

penghematan

anggaran

menjelang

akhir

tahun

anggaran sehingga proses penyelesaian dokumen anggaran menghambat realisasi

3.1.5.2. Saran Tindak Lanjut Tindak lanjut terhadap permasalahan yang tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang antara lain : a. Hasil SID dilakukan verifikasi lapang, sehingga diperoleh lokasi hasil SID yang benar-benar sesuai untuk kegiatan perluasan sawah baik dari kesesuian lahan maupun luasannya. b. Pelaksana wajib membuat shop drawing diseluruh lokasi yang digunakan untuk acuan kerja lapang. c. Penetapan CP/CL harus dilakukan secara selektif dengan mengacu pada pedoman teknis kegiatan perluasan sawah. Memperbaiki mekanisme perencanaan menggunakan kriteriakriteria yang menjadi focus kegiatan, diharapkan kedepan memperoleh lokasi kegiatan yang clean and clear baik dari lokasi maupun petani, sehingga kegiatan fisik dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan d. Komunikasi yang efektif antara PPK, pelaksana dan semua tim yang ada dalam kegiatan pelaksanaan cetak sawah secara swakelola

sangat

diperlukan.

Sehingga

pengerjakan fisik

kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. e. Tim pengawas harus bekerja secara optimal sesuai dengan tugasnya. PPK menegur Tim Pengawas, apabila Tim pengawas tidak melakukan fungsinya. f. Pihak dinas berkoordinasi dengan petugas BLHD, agar segera bisa menilai hasil penyusunan dokumen lingkungan, sehingga bisa segera dikelurakan izin lingkungan oleh Bupati. g. Berdasarkan hasil laporan tim pengawas di lapang terkait kekurangan alat, PPK bisa bersurat ke pelaksana untuk Laporan Kinerja Tahun 2016

27


menambah

alat

berat.

Untuk

menghindari

lokasi

yang

bervegetasi berat, pihak dinas sebaikanya memilih lokasi yang bervegetasi ringan sampai dengan sedang. Memilih lokasi yang hamparan luas dan menghindari spot lokasi yang terlalu banyak. h. Untuk lokasi yang tidak bisa ditanami karena banjir maupun kekeringan, maka perlu dilakukan perbaikan CP/CL. Bisa jadi lokasi yang dicetak memang tidak sesuai dengan kriteria teknis. Koordinasi dengan pihak Pemda juga bisa dilakukan, untuk membangun saluran pembuang, pintu/kleb untuk daerah rawa lebak yang banjir, atau pembuatan bendungan, sumur bor, mapun pompanisasi untuk daerah-daerah yang kering atau sumber air tidak tersedia di lokasi kegiatan perluasan sawah. i.

Untuk mengatasi adanya simpukan sisa land clearing maka PPK membuat

teguaran

ke

pelaksana

untuk

membersihkan

simpukan, atau mengganti lokasi lain sesuai dengan luas lahan adanya simpukan. Sehingga tidak mengurangi target luas lahan yang sudah tercantum dalam kontrak. j.

Pengukuran hasil lokasi kegiatan yang sudah selesai dikerjakan dilakukan bersama antara tim pelaksana maupun tim pengawas dengan menggunakan alat pengukur yang sama, misalnya GPS. Hasil pengukuran ditandatangani bersama antara pelaksana dan Tim pengawas.

k. Petugas dinas harus melengkapi seluruh administarsi kegiatan perluasaan sawah, dari mulai dokumen perencanaan, mou, kontrak sampai dokumen BAST. (sesuai ceklist kelengkapan administrasi) l.

PPK menegur kalaklap/kalakgiat agar melakukan penyepurnaan pekerjaan di lapang aagar Tim PPHP dapat menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Pihak pelaksana harus melengkapi laporan hasil pekerjaan dengan shop drawing.

m. Dukungan anggaran baik dari APBD I dan APBD II sangat diperlukan untuk membantu dalam monitoring dan pembinaan kegiatan perluasan lahan di tahun yang akan datang.


28


n. Memperbaiki

sistem

pelaksanaan

kegiatan

mulai

dari

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. o. Mengevaluasi kembali pendanaan untuk seluruh kegiatan pada Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. p. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara intensif baik dari Petugas Daerah maupun Pusat.

3.1.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Mekanisme pelaksanaan kegiatan fisik Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dilakukan dengan pola dana tugas pembantuan. 3.2. Realisasi Anggaran 3.2.1. Anggaran Kegiatan Pusat No.

Uraian

Kegiaatan Konservasi Lahan Subdit Basis Data 2 Lahan 1

3 Subdit Perluasan Areal Subdit Optimasi dan rehabilitasi Subdit Perlindungan 5 Lahan Sub Bagian Tata 6 Usaha Jumlah 4

PAGU (Rp)

Realisasi (Rp)

Blokir

%

Sisa Anggaran Rp

1.431.255.000

-

750.013.675 52,40

681.241.325

2.192.200.000

250.000.000

1.934.715.150 99,61

7.484.850

4.409.842.000

250.000.000

4.153.614.617 99,85

6.227.383

2.375.330.000

250.000.000

2.117.106.099 99,61

8.223.901

1.793.190.000

250.000.000

1.521.970.820 98,62

21.219.180

8.629.010.000

-

8.599.868.212 99,66

29.141.788

20.830.827.000

1.000.000.000

19.077.288.573 96,20

753.538.427

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan untuk Tahun Anggaran 2016 mendapat dukungan anggaran pusat sebesar Rp. 20.830.827.000,- dan total anggaran diblokir sebesar Rp.1.000.000.000,-. Dana Pusat terdiri atas Dana APBN Rupiah Murni dan Bantuan Luar Negri yang digunakan untuk mendukung kegiatan di 4 (empat) Subdirektorat, antara lain Subdit Basis Data Lahan sebesar Rp. 2.192.200.000,-, Subdit Perlindungan Lahan sebesar Rp.1.793.190.000,-, Subdit Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebesar Rp. 2.375.330.000,-, Subdit Perluasan Areal sebesar Rp. 4.409.842.000,-, Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp. 8.629.010.000,-, Kegiatan Konservasi Lahan sebesar 1.431.255.000,-. Dari total anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 19.077.288.573,(96,20%). Laporan Kinerja Tahun 2016

29


3.2.2. Anggaran Kegiatan Utama Indikator Kinerja

1.

Anggaran (Rp)

Jumlah 2.142.815.240.000 perluasan sawah

% Kesimpulan Capaian

Blokir

Realisasi

77.098.430.431

2.059.512.811.106

99,70

Berhasil

pengembangan 2 rawa gambut terpadu

21.273.047.000

3.015.907.100

15.490.908.216

84,85

Berhasil

Jumlah bidang tanah petani 3 yang di pra sertifikasi dan pasca sertifikasi

12.568.249.000

-

10.289.263.000

81,87

Berhasil

Kegiatan Utama Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan TA. 2016 yang tercantum pada Penetapan Kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

meliputi

3

kegiatan

yaitu

Perluasan

Sawah,

Pengembangan

Pemanfaatan Rawa Gambut Terpadu, serta Pra Sertipikasi Lahan Pertanian. Secara rinci target dan realisasi keuangan dari 3 Kegiatan Utama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Kegiatan Perluasan Sawah yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.142.815.240.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.059.512.811.106,- atau 99,70%. b. Kegiatan Pengembangan Rawa Gambut Terpadu mendapat alokasi sebesar Rp. 21.273.047.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.490.908.216,atau 84,85%. c. Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12.568.249.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.289.263.000,atau 81,87%.


30


BAB IV PENUTUP Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, maka dalam rangka mendukung pencapaian target sukses Kementerian Pertanian (pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani) serta program pembangunan sarana dan sarana pertanian, telah disusun Rencana Strategis dan Program Kerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan 2015—2019 sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mendukung sub sektor tanaman pangan. Pencapaian sasaran dilaksanakan secara bertahap setiap tahun melalui berbagai program dan kegiatan yang meliputi aspek Basis Data Lahan, Perlindungan Lahan, Pengembangan Rawa Gambut Terpadu, Perluasan Sawah. Berbagai keberhasilan telah dicapai dalam memfasilitasi ketersediaan dan pengelolaan lahan baik dari ketersediaan basis data lahan, upaya perlindungan lahan, perluasan areal sawah, pengembangan rawa gambut terpadu, serta perluasan areal hortikultura, perkebunan dan peternakan. Namun masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi untuk mencapai sasaran pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan 2015—2019. Keberhasilan program/kegiatan, kinerja, dan pengembangan perluasan dan perlindungan lahan sangat tergantung dari partisipasi aktif pelaku pertanian di lapangan, baik petani, pembina, pemerintah daerah dan pusat. Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan perluasan dan perlindungan lahan, disampaikan dalam Laporan Kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun 2016 yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dapat dikategorikan berhasil, namun masih perlu diupayakan perbaikan untuk mengatasi kendala teknis dan administrasi yang dihadapi. Untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dan dukungan seluruh stakeholders baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian. Laporan Kinerja Tahun 2016

31

LAMPIRAN

Lampiran 2. Kronologis Perubahan Target Kegiatan Perluasan Sawah TA.2016 a. Target Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016 sesuai DIPA tanggal 10 Desember 2015

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Provinsi/ Kabupaten Jawa Barat Sumatera Utara Aceh Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Kalimantan Utara Total

Target Alokasi Cetak Sawah (ha)

Pagu (Rp)

2.300 1.000 16.600 1.730 2.785 3.800 14.700 15.260 19.300 17.300 5.750 3.485 5.625 6.430 11.270 12.500 3.350 15.250 4.775 4.600 1.750 3.900 7.800 2.650 500 4.290 9.600 2.300

36.800.000.000 16.000.000.000 265.600.000.000 27.680.000.000 44.560.000.000 60.800.000.000 235.200.000.000 244.160.000.000 308.800.000.000 276.800.000.000 92.000.000.000 55.760.000.000 90.000.000.000 102.880.000.000 180.320.000.000 200.000.000.000 63.650.000.000 244.000.000.000 76.400.000.000 87.400.000.000 28.000.000.000 74.100.000.000 124.800.000.000 42.400.000.000 8.000.000.000 81.510.000.000 153.600.000.000 36.800.000.000

200.600

3.258.020.000.000

b. Target Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016 sesuai DIPA tanggal 12 Agustus 2016

NO

Provinsi/ Kabupaten

1

Jawa Barat

2

Aceh

3

Target Alokasi Cetak Sawah (ha)

Pagu (Rp)

600

9.600.000.000

2.500

40.000.000.000

Sumatera Barat

640

10.242.240.000

4

Riau

950

15.200.000.000

5

Jambi

2.700

43.200.000.000

6

Sumatera Selatan

11.475

183.600.000.000

7

Lampung

11.995

191.920.000.000

8

Kalimantan Barat

16.905

270.480.000.000

9

Kalimantan Tengah

16.550

264.800.000.000

10

Kalimantan Selatan

3.236

51.776.000.000

11

Kalimantan Timur

1.162

18.592.000.000

12

Sulawesi Utara

2.915

46.640.000.000

13

Sulawesi Tengah

5.359

85.744.000.000

14

Sulawesi Selatan

9.940

159.040.000.000

15

Sulawesi Tenggara

6.000

96.000.000.000

16

Maluku

1.525

28.975.000.000

17

Nusa Tenggara Barat

11.537

184.592.000.000

18

Nusa Tenggara Timur

3.216

51.456.000.000

19

Papua

4.150

78.850.000.000

20

Bengkulu

140

2.240.000.000

21

Maluku Utara

1.500

28.500.000.000

22

Bangka Belitung

7.130

114.080.000.000

23

Gorontalo

2.090

33.440.000.000

24

Kepulauan Riau

250

4.000.000.000

25

Papua Barat

2.372

45.068.000.000

26

Sulawesi Barat

4.360

69.760.000.000

27

Kalimantan Utara

932

14.912.000.000

132.129

2.142.707.240.000

Total

c. Target Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016 sesuai DIPA tanggal 10 November 2016

NO

Provinsi/ Kabupaten

1

Jawa Barat

2

Aceh

3

Target Alokasi (ha)

Pagu (Rp)

500

8.000.000.000

2.500

40.000.000.000

Sumatera Barat

608

9.730.240.000

4

Riau

950

15.200.000.000

5

Jambi

2.580

41.280.000.000

6

Sumatera Selatan

11.475

183.600.000.000

7

Lampung

11.995

191.920.000.000

8

Kalimantan Barat

16.905

270.480.000.000

9

Kalimantan Tengah

16.550

264.800.000.000

10

Kalimantan Selatan

3.236

51.768.000.000

11

Kalimantan Timur

1.162

18.592.000.000

12

Sulawesi Utara

2.855

45.680.000.000

13

Sulawesi Tengah

4.962

79.392.000.000

14

Sulawesi Selatan

9.940

159.040.000.000

15

Sulawesi Tenggara

6.000

96.000.000.000

16

Maluku

1.525

28.975.000.000

17

Nusa Tenggara Barat

11.537

184.592.000.000

18

Nusa Tenggara Timur

2.864

45.824.000.000

19

Papua

4.150

78.850.000.000

20

Bengkulu

140

2.240.000.000

21

Maluku Utara

1.500

28.500.000.000

22

Bangka Belitung

7.130

114.080.000.000

23

Gorontalo

2.090

33.440.000.000

24

Kepulauan Riau

237

3.792.000.000

25

Papua Barat

2.272

43.168.000.000

26

Sulawesi Barat

4.260

68.160.000.000

27

Kalimantan Utara

932

14.912.000.000

130.855

2.122.015.240.000

Total

d. Target Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016 sesuai Revisi akhir bulan Desember 2016

NO

Provinsi/ Kabupaten

1

Jawa Barat

2

Aceh

3

Target Alokasi (ha)

Pagu (Rp)

500

8.000.000.000

2.500

40.000.000.000

Sumatera Barat

608

9.730.240.000

4

Riau

950

15.192.000.000

5

Jambi

2.580

41.280.000.000

6

Sumatera Selatan

11.475

183.600.000.000

7

Lampung

11.995

191.920.000.000

8

Kalimantan Barat

16.905

270.480.000.000

9

Kalimantan Tengah

16.550

266.357.000.000

10

Kalimantan Selatan

3.236

47.499.022.000

11

Kalimantan Timur

1.184

18.942.240.000

12

Sulawesi Utara

2.855

45.680.000.000

13

Sulawesi Tengah

4.962

79.392.000.000

14

Sulawesi Selatan

9.940

159.040.000.000

15

Sulawesi Tenggara

6.000

96.000.000.000

16

Maluku

1.525

28.975.000.000

17

Nusa Tenggara Barat

11.537

191.147.766.000

18

Nusa Tenggara Timur

2.864

45.824.000.000

19

Papua

4.150

78.850.000.000

20

Bengkulu

140

2.867.200.000

21

Maluku Utara

1.500

28.500.000.000

22

Bangka Belitung

7.130

114.080.000.000

23

Gorontalo

2.090

35.112.000.000

24

Kepulauan Riau

1.537

24.592.000.000

25

Papua Barat

2.272

43.168.000.000

26

Sulawesi Barat

4.260

68.160.000.000

27

Kalimantan Utara Total

922 132.167

14.752.000.000 2.149.140.468.000

Lampiran 3. Target dan Realisasi Fisik Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Konstruksi No

Provinsi

1

Jawa Barat

2

Aceh

3

Target

Realisasi Fisik

Luas Tanam

Ha

Ha

Ha

500

500

500

2.500

2.450

1.080

Sumatera Barat

608

602

253

4

Riau

950

813

616

5

Jambi

2.580

2.580

2.064

6

Sumatera Selatan

11.475

11.475

8.833

7

Lampung

11.995

11.995

10.073

8

Kalimantan Barat

16.905

16.905

10.598

9

Kalimantan Tengah

16.550

16.550

7.208

10

Kalimantan Selatan

3.236

3.000

2.642

11

Kalimantan Timur

1.162

1.162

505

12

Sulawesi Utara

2.855

2.846

2.716

13

Sulawesi Tengah

4.962

4.900

3.344

14

Sulawesi Selatan

9.940

9.940

9.558

15

Sulawesi Tenggara

6.000

6.000

2.911

16

Maluku

1.525

1.610

867

17

Nusa Tenggara Barat

11.537

11.537

3.474

18

Nusa Tenggara Timur

2.864

1.738

580

19

Papua

4.150

4.150

2.287

20

Bengkulu

140

140

109

21

Maluku Utara

1.500

1.460

574

22

Kepulauan Bangka Belitung

7.130

7.130

3.429

23

Gorontalo

2.090

2.090

303

24

Kepulauan Riau

1.537

232

125

25

Papua Barat

2.272

2.372

1.892

26

Sulawesi Barat

4.260

4.260

1.744

27

Kalimantan Utara

932

660

182

132.155

129.096

78.464

Jumlah

Lampiran 4. Target dan Realisasi Fisik Sesuai Revisi Terakhir

No

Provinsi

1 Jawa Barat

Target

Realisasi Fisik

Luas Tanam

Ha

Ha

Ha

500

500

500

2.500

2.450

1.080

3 Sumatera Barat

608

602

253

4 Riau

950

813

616

2.580

2.580

2.064

6 Sumatera Selatan

11.475

11.475

8.833

7 Lampung

11.995

11.995

10.073

8 Kalimantan Barat

16.905

16.905

10.598

9 Kalimantan Tengah

16.550

16.550

7.208

10 Kalimantan Selatan

3.236

3.000

2.642

11 Kalimantan Timur

1.184

1.162

505

12 Sulawesi Utara

2.855

2.846

2.716

13 Sulawesi Tengah

4.962

4.900

3.344

14 Sulawesi Selatan

9.940

9.940

9.558

15 Sulawesi Tenggara

6.000

6.000

2.911

16 Maluku

1.525

1.610

867

17 Nusa Tenggara Barat

11.537

11.537

3.474

18 Nusa Tenggara Timur

2.864

1.738

580

19 Papua

4.150

4.150

2.287

140

140

109

21 Maluku Utara

1.500

1.460

574

22 Kepulauan Bangka Belitung

7.130

7.130

3.429

23 Gorontalo

2.090

2.090

303

24 Kepulauan Riau

1.537

232

125

25 Papua Barat

2.272

2.372

1.892

26 Sulawesi Barat

4.260

4.260

1.744

922

660

182

132.167

129.096

78.464

2 Aceh

5 Jambi

20 Bengkulu

27 Kalimantan Utara Jumlah

Lampiran 5. Dokumentasi a. Dokumentasi Kegiatan Perluasan Sawah TA.2016

b. Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

TARGET 2017

2016

2018

2019

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

2015

ALOKASI (Rp Miliar) 2016 2017 2018

2019

TOTAL ALOKASI

1,965.9

2,570.2

8,259.7

22,366.2

1,773.6

7,796.8

Meningkatnya luasan areal pertanian, pengoptimalan lahan, dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani dan mengevaluasi pemanfaatan sertifikat tanah petani serta pengembangan basis data lahan Jumlah perluasan sawah (Ha) Jumlah bidang tanah petani yang di prasertifikasi dan pasca sertifikasi (Bidang/Persil) Jumlah Review Hasil Audit Lahan Pertanian (Dokumen) Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu (Ha) Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian (Ha) Jumlah Pengembangan Metode SRI (Ha) Flood Management In Selected River Basin (FMSRB) (dokumen)

23,000

132,155

80,000

383,900

380,945

478.0 2,538.50 1,510.7

-

63,407

80,000

80,000

85,000

-

12.7

16

16

17

-

-

-

222

228

-

-

-

45

57 102.0

-

4,779.5

5,000

5,000

5,000

-

19

20

20

20

-

-

150,926

210,856

463,900

-

-

226.4

421.7

951,301

-

-

-

-

1,144.2

1,144.2

163,833

-

-

-

-

343.7

343.7

-

-

1

-

-

-

0.5

7,294.1

-

7,237.9 19,059.2 61.7

79.0

927.8 1,575.9

-

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN

Recommend Documents