LAPORAN KINERJA 2016 DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2016

59

LAPORAN KINERJA 2016

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Direktorat PPHNak) Tahun 2016 dapat disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian kinerja di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun 2016. Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut menyajikan tingkat pencapaian atau keberhasilan yang tercermin dalam analisis pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PPHNak Tahun 2016. Melalui kerja keras seluruh jajaran Direktorat PPHNak, juga dibantu pemangku kepentingan di pusat dan daerah, baik langsung maupun tidak langsung, Direktorat PPHNak telah berhasil merealisasikan kegiatannya yang dialokasikan melalui dana di pusat serta dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan di daerah. Kami menyadari meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan masih cukup banyak dan memerlukan kerja yang lebih keras pada tahun-tahun mendatang. Akhir kata, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas kerja keras seluruh jajaran Direktorat PPHNak serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersamasama membangun pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan untuk terwujudnya Good Governance di Direktorat PPHNnak khususnya dan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada umumnya. Jakarta, Januari 2017 Direktur Pengolahan dan Pemasarn Hasil Peternakan

Fini Murfiani

i

IKHTISAR EKSEKUTIF Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Direktorat PPHNak) telah menyepakati Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan 4 (empat) indikator kerja dan 3 (tiga) indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kerja adalah indikator yang terkait dengan output kegiatan, yaitu: 1) pengembangan pengolahan hasil peternakan, 2) pengembangan usaha dan peluang investasi, 3) pengembangan sarana dan kelembagaan pemasaran, dan 4) penguatan kelembagaan peternak. Sedangkan indikator kinerja adalah indikator yang terkait dengan pencapaian sasaran organisasi yang merupakan dampak positif dari hasil kegiatan yang tidak menutup kontribusi Kementerian/Lembaga lainnya serta stakeholders yang terkait (outcome), yaitu: 1) peningkatan produk peternakan yang memperoleh izin edar, 2) proyek investasi sub sektor peternakan, dan 3) peningkatan volume ekspor komoditi peternakan. Capaian kinerja sasaran kegiatan Direktorat PPHNak pada tahun 2016 termasuk kriteria sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran kegiatan tujuh indikator yang rata-rata lebih dari 100%, dengan kisaran 89,47% - 286,33%. Indikator yang memiliki capaian >100% adalah pengembangan pengolahan hasil peternakan pengembangan sarana dan kelembagaan pemasaran, penguatan kelembagaan peternak, peningkatan produk peternakan yang memperoleh izin edar, proyek investasi sub sektor peternakan, dan peningkatan volume ekspor komoditi peternakan. Sedangkan indikator yang capaiannya <100% adalah pengembangan usaha dan peluang investasi. Secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan Direktorat PPHNak tersebut adalah sebagai berikut : 1. Selama tahun 2016 telah difasilitasi sebanyak 66 unit usaha pengolahan dengan rincian : pengolahan susu sebanyak 15 unit, pengolahan daging ruminansia sebanyak 13 unit, pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair sebanyak 20 unit, serta pengolahan unggas dan aneka ternak ternak sebanyak 18 unit. Jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja yaitu sebanyak 65 unit, maka capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan yaitu tercapai 101,54% (sangat berhasil). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebanyak 125 unit maka terjadi penurunan sebesar 48,03%, hal ini disebabkan karena target fasilitasi tahun 2016 memang lebih kecil dibanding target tahun 2015. 2. Untuk kegiatan pengembangan usaha dan peluang investasi dari target 19 lokasi terealisasi di 17 lokasi atau tercapai 89,47% (berhasil). Provinsi yang tidak dapat merealisasikan kegiatan adalah Provinsi Riau dan Provinsi Jambi dengan sub kegiatan koordinasi/pembinaan investasi. Hal ini disebabkan anggaran untuk kegiatan koordinasi/pembinaan investasi dan pengembangan usaha di kedua provinsi tersebut pada awalnya telah dialokasikan sebagai sumber self blocking, yang di kemudian hari “dikembalikan”. Namun dengan waktu mendekati akhir tahun pengembalian self blocking tersebut tidak dapat dimanfaatkan. 3. Selama tahun 2016 telah difasilitasi sebanyak 19 unit sarana dan kelembagaan peii

masaran peternakan (11 unit pasar ternak dan 8 unit UPPG) dari target sebanyak 18 unit, tercapai 105,56% (sangat berhasil). Capaian tersebut menurun sebesar 78,89% dibanding capaian tahun 2015 sebanyak 90 unit, hal ini disebabkan karena target fasilitasi tahun 2016 memang lebih kecil dibanding target tahun 2015. 4. Penguatan kelembagaan peternak pada tahun 2016 terlaksana di 18 lokasi dari target di 18 lokasi, sehingga kinerja tercapai 100% (berhasil). Penguatan kelembagaan peternak dilakukan melalui fasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi petani peternak dengan basis poktan/gapoktan yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi. Pada tahun 2016 telah terbentuk koperasi peternakan sebanyak 9 (sembilan) koperasi, yaitu 1 (satu) koperasi di Provinsi Jambi, 2 (dua) koperasi di Sumatera Barat, 1 (satu) koperasi di Gorontalo, dan 5 (lima) koperasi di Lampung, sedangkan di provinsi lainnya beberapa koperasi masih dalam proses pembuatan akte notaris dan proses persiapan pembentukan. Pada periode tahun 2014-2015 telah terbentuk koperasi sebanyak 68 koperasi di 10 provinsi. 5. Produk olahan yang memperoleh sertifikat/ijin edar, yaitu jumlah produk olahan dari UPH yang difasilitasi yang memperoleh sertifikat/izin edar (NKV, PIRT, halal, dan MD) sampai dengan tahun 2015 sebanyak 73 produk, dan pada tahun 2016 bertambah sebanyak 4 produk, sehingga sampai dengan tahun 2016 berjumlah 77 produk. Berarti terjadi peningkatan jumlah produk yang mendapat sertifikat/izin edar sebesar 5,48%. Jika dibanding dengan target capaian tahun 2016 sebesar 2%, maka tercapai 274% (sangat berhasil). 6. Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN sub sektor peternakan tahun 2016 sampai dengan bulan September (Triwulan III) 2016 sebanyak 165 proyek, dengan rincian proyek PMA sebanyak 97 proyek dan PMDN 68 proyek. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 yaitu sebanyak 70 proyek, capaian jumlah proyek investasi tersebut jauh di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 235,71% (sangat berhasil). Jika dibandingkan dengan tahun 2015 pada periode yang sama sebanyak 107 proyek, terjadi peningkatan jumlah proyek sebesar 54,21%. Peningkatan terbesar terjadi pada proyek PMA yaitu sebesar 115,56%. Secara total selama tahun 2016, kontribusi terbesar jumlah proyek adalah dari peternakan unggas yaitu sebesar 73,94%. 7. Sampai dengan November 2016 realisasi volume ekspor komoditas peternakan sebesar 189.199 ton meningkat sebesar 8,59% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015 (174,231 ton). Jika dibanding dengan target tahun 2016 yaitu peningkatan sebesar 3%, maka tercapai kinerja sebesar 286,33% (sangat berhasil). Ekspor lemak merupakan komoditas ekspor terbanyak yaitu sebesar 42,58% dari total volume ekspor komoditi peternakan. Sedangkan ekspor keju dan dadih susu merupakan komoditas yang mengalami pertumbuhan yang paling besar yaitu sebesar 335,78% (2015 – 2016). Ekspor babi hidup merupakan ekspor hewan ternak yang terbanyak dibanding hewan ternak lainnya. Volume ekspor babi hidup tahun 2016 sampai dengan November 2016 sebesar 25.041 ton, menurun sebesar 3,33% dibanding periode yang sama tahun 2015 (28.146 ton). iii

Selain capaian kinerja yang termasuk dalam PK tahun 2016, beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai pada tahun 2016 antara lain : 1. Penandatanganan Dokumen Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Peningkatan Jaminan Keamanan, Mutu dan Daya Saing Pangan Olahan Hasil Peternakan antara Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan dengan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, BPOM. 2. Pengembangan tata niaga dan distribusi ternak sapi dengan menggunakan Kapal Ternak Camara Nusantara I (CN 1) dari NTT ke Tanjung Priok yang dilakukan secara kontinue setiap 2 minggu sekali mulai tanggal 2 Februari 2016 hingga pelayaran ke-24 pada tanggal 27 Desember 2016. Total jumlah muatan ternak tahun 2016 yang diangkut dengan Kapal Ternak CN 1 dari Prov. NTT sebanyak 11.797 ekor yang berasal dari Pelabuhan Tenau sebanyak 11.139 ekor (jenis sapi Bali) dan dari Pelabuhan Waingapu sebanyak 658 ekor (jenis sapi SO). 3. Upaya stabilisasi pasokan dan harga daging sapi tahun 2016 melalui langkah khusus yaitu Operasi Pasar (OP), sesuai instruksi Presiden untuk menekan harga daging sapi di bawah Rp. 80.000,00/kg. 4. Pengembangan pelayanan informasi pasar di 208 lokasi (32 Provinsi dan 176 Kabupaten), sehingga tersedia informasi pasar yang aktual, akurat dan kontinyu. Untuk mendukung pelaksanaan PIP, pada tahun 2016 telah dikembangkan Sistem Aplikasi online PIP komoditas Peternakan (SIPASNAK) yaitu melalui http://pippeternakan. pertanian.go.id. Melalui aplikasi ini Petugas PIP dan atau pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) bisa melaporkan informasi/data yang mencakup data harga, data pasokan dan stok, data biaya usaha tani/ternak dan data biaya pemasaran komoditas peternakan. 5. Pengembangan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) sebagai upaya melindungi peternak dari resiko pada usaha pembibitan sapi dari kematian akibat penyakit dan kecelakaan maupun kehilanan sapi. Sampai dengan Desember 2016, polis yang telah diterbitkan oleh PT. Jasindo sebagai perusahaan penjamin sebanyak 30.374 ekor sapi. Sampai dengan Desember 2016 jumlah klaim yang terjadi sebanyak 54 ekor dengan rincian 42 ekor karena mati dan 12 ekor karena hilang dengan presentase klaim tertinggi ada di Sumatera Utara dan diikuti NTB. 6. Pengembangan kelompok peternak berbasis agribisnis melalui fasilitasi pengembangan kemitraan usaha peternakan di 13 provinsi serta penilaian manajemen usaha kelompok berprestasi dalam rangka pembinaan dan pemberian apresiasi kepada kelompok-kelompok peternak dalam mengelola usaha agribisnis peternakan. Sebagai dasar dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan telah tersusun Rancangan Pementan tentang Kemitraan Usaha Peternakan. .

iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................ i IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................... ii DAFTAR ISI ............................................................................................................. v DAFTAR TABEL ...................................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. vii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... viii I.

PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 A. Latar Belakang ......................................................................................... 1 B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ................................................................ 3 C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja ........................................................ 3 D. Sumber Daya Manusia ............................................................................ 5 E. Dukungan Anggaran ................................................................................ 5

II.

PERENCANAAN KINERJA ............................................................................ 6 A. Rencana Strategis (Renstra) ................................................................... 6 B. Perjanjian Kinerja (PK) 2016 ................................................................... 7

III.

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 8 A. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran ................................ 8 B. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 ............................................................. 8 C. Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis .................................. 9 D. Capaian Kinerja Lainnya ......................................................................... 19 E. Akuntabilitas Keuangan .......................................................................... 27 F. Hambatan dan Kendala serta Upaya dan Tindak Lanjut ........................ 28

IV.

PENUTUP ...................................................................................................... 32

LAMPIRAN

v

DAFTAR TABEL Tabel 1. Anggaran Direktorat PPHNak Tahun 2016 ............................................

5

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PPHNak Tahun 2016 ............................... 7 Tabel 3. Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat PPHNak Tahun 2016 ................... 8 Tabel 4. Rincian Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Fasilitasi Tahun

2012 - 2016 ............................................................................................ 10

Tabel 5.

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha dan Peluang

Investasi Tahun 2016 ............................................................................. 11

Tabel 6. Perkembangan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran Peternakan

Fasilitasi Tahun 2012 – 2016 ................................................................. 12

Tabel 7. Jumlah Proyek PMA dan PMDN Sub Sektor Peternakan Tahun 2012 –

2016 ....................................................................................................... 15

Tabel 8.

Jumlah proyek PMA dan PMDN Tahun 2016 per Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ........................................................ 16

Tabel 9. Realisasi dan Pertumbuhan Volume Ekspor 10 Komoditas Ekspor Terbesar Tahun 2012 – 2016 .................................................................. 17 Tabel 10. Jumlah Muatan Ternak Selama Pelayaran Tahun 2016 ........................ 21 Tabel 11. Penjualan Daging Sapi oleh Penerima Ternak ...................................... 21 Tabel 12. Realisasi Anggaran Direktorat PPHNak per Jenis Kewenangan Tahun

2016 ....................................................................................................... 27

Tabel 13. Realisasi Anggaran Direktorat PPHNak Per Output Kegiatan Tahun

2016 ....................................................................................................... 27

vi

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Realisasi dan Pertumbuhan Volume Ekspor Tahun 2012 – 2016 .........

17

Gambar 2. Perkembangan Volume Ekspor Ternak Hidup Babi

Tahun 2012 – 2016 ...............................................................................

18

Gambar 3. Perkembangan Rerata Harga Mingguan Sapi Hidup Ayam Broiler dan

Telur Ayam Ras Tingkat Produsen Tahun 2016 ......................................

vii

24

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat PPHNak ...............................................

34

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Peternakan Tahun 2016 ..............................................................

35

Lampiran 3.Daftar Unit Pengolahan Hasil Peternakan Penerima Fasilitasi

Tahun 2016 ...........................................................................................

37

Lampiran 4. Daftar Penerima Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pemasaran

Peternakan Tahun 2016 .......................................................................

40

Lampiran 5. Daftar Produk dan Kelompok Yang Telah Mendapat Sertifkat/Izin

Edar ......................................................................................................

41

Lampiran 6. Jenis Komoditas Peternakan yang Dilaporkan Pada Pelayanan

Informasi Pasar (PIP) ...........................................................................

44

Lampiran 7.Daftar Pemenang Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak

Tahun 2016 ..........................................................................................

viii

45

I. PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Direktorat PPHNak) mulai tahun 2015 merupakan unit kerja baru di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH). Fungsi dan kewenangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebelumnya ada di Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Penggabungan fungsi dan kewenangan ini menjadikan Direktorat Jenderal PKH utuh menangani bidang peternakan dari hulu sampai hilir, sehingga pembangunan peternakan lebih efisien dan efektif. Secara umum pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat dilihat dari berbagai variabel, yaitu variabel makro dan variabel teknis. Dari sisi makro selama 5 tahun terakhir (2011 - 2015), PDB peternakan berkontribusi sekitar 1,87 % (atas dasar harga berlaku) terhadap pembentukan PDB Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,39%. Untuk penyerapan tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir berkontribusi sekitar 4% terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia, sedangkan terhadap sektor pertanian, kontribusinya sebesar 12 % dan angka absolutnya meningkat setiap tahun. Untuk investasi baik PMDN maupun PMA sektor peternakan dan kesehatan hewan masih relatif kecil, yaitu kurang dari 1 % dari PMDN dan PMA di Indonesia. Dilihat dari nilai investasinya, total nilai investasi PMDN sub sektor peternakan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi dari tahun ke tahun dan secara total kontribusi terbesar adalah dari peternakan unggas yaitu sebesar 71,26%. Sedangkan untuk investasi PMA terjadi penurunan nilai investasi mulai tahun 2011 dari US$ 20,67 milyar menjadi US$ 11,30 milyar pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 mulai terjadi peningkatan yaitu menjadi US$ 30,82 milyar dan melonjak tinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar US$ 75,13 milyar. Jumlah proyek investasi PMDN selama kurun waktu 2011 – 2015 cukup berfluktuasi dari tahun ke tahun, paling sedikit terjadi pada tahun 2012 (31 proyek) dan terbanyak pada tahun 2015 (69 proyek). Sedangkan untuk proyek investasi PMA terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 (98 proyek). Kenaikan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak (NTP) mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata peningkatan sebear 1,25, dimana NTP tahun 2011 sebesar 101,22 dan tahun 2015 sebesar 107,69. Perdagangan subsektor peternakan ditunjukan dari nilai ekspor dan impor neracanya masih mengalami defisit selama 5 tahun terakhir dengan peningkatan sebesar 24,92%. Sedangkan dari sisi teknis, selama kurun waktu 2010-2015 dalam pengembangan pengolahan hasil peternakan telah dilakukan fasilitasi Unit Pengolahan Hasil (UPH) peternakan pangan dan non pangan, dan bimbingan teknis pengolahan peternakan berbasis Good Manufacturing Practices (GMP). Pada periode 20102015 telah difasilitasi 605 UPH meliputi fasilitasi pengolahan daging 199 UPH,

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan PemasaranHasil HasilPeternakan Peternakan2016 Tahun 2016 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

11

pengolahan susu 83 UPH, pengolahan hasil olahan lainnya 4 UPH, pengolahan pakan ternak 171 UPH dan biogas 146 Unit. Untuk meningkatan volume ekspor komoditi peternakan telah dilakukan pengembangan pasar internasional melalui pengembangan satu unit informasi pasar, promosi dan advokasi, kerjasama dan harmonisasi terutama ke dua negara, yaitu Singapura dan Jepang. Namun baru berhasil ekspor telur asin ke Singapura dan masih banyak mengalami kendala terutama terkait adanya residu antibiotik dan tracebility produk yang masih belum sempurna. Pengembangan investasi dilakukan dengan sosialisasi peraturanperaturan terkait investasi, penyusunan profil potensi dan peluang investasi serta forum/promosi investasi yang diikuti oleh provinsi yang potensi untuk investasi peternakan. Kinerja penataan tataniaga tersebut telah dilakukan melalui peningkatan pelayanan informasi pasar pada 85 lokasi dan pengembangan sarana dan kelembagaan pasar pada 53 Pasar Ternak dan 3 UPPG selama kurun waktu 2010-2014. Sedangkan penataan distribusi ternak dilakukan dengan pengembangan jaringan pasar dan koordinasi pemasaran antar pulau. Dalam rangka pengembangan usaha dan pelembagaan telah dilakukan kegiatan fasilitasi sumber pembiayaan pada 104 pelaku dan fasilitasi pemanfaatan asuransi ternak pada ternak sapi sejumlah 1876 ekor. Penguatan kelembagaan peternak juga dilakukan dengan fasilitasi Sarjana Membangun Desa (SMD) dan SMD Wirausaha Pendamping (SMDWP), sampai saat ini masih difasilitasi 100 SMDWP yang tersebar di 9 Provinsi. SMD dan SMDWP ini telah membentuk badan usaha peternakan sebanyak 41 badan usaha sampai dengan tahun 2015. Telah dilakukan juga peningkatan kelompok peternak menjadi berbadan hukum koperasi sebanyak 162 kelompok dan terbentuk 68 koperasi sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK, dan pengembangan kemitraan usaha peternakan pada 15 lokasi. Selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian tahun 2015-2019 maka arah dan strategi kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2015-2019 adalah peningkatan produksi daging, peningkatan komoditas peternakan berdaya saing, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Direktorat PPHNak) berinduk pada strategi peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing dan peningkatan kesejahteraan peternak. Ditjen PKH merumuskan program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Program ini sesuai dengan ketentuan juga menjadi program bagi Direktorat PPHNak. Arah program dilakukan melalui pendekatan teknis dan agribisnis. Pendekatan teknis berarti terkait dengan upayaupaya peningkatan populasi dan produksi sedangkan pendekatan agribisnis adalah penanganan suatu komoditas yang utuh dari sejak hulu, onfarm dan hilir. Sasaran program Ditjen PKH terkait dengan sasaran Direktorat PPHNak sedangkan indikator sasarannya adalah Peningkatan Daya Saing Peternakan dan Peningkatan Kesejahteraan Peternak yang masing-masing memiliki sub sasaran. Dengan demikian secara agregat sasaran strategis program Ditjen PKH yang terkait dengan Direktorat PPHNak bersama-sama dengan Eselon 2 lainnya dilingkup Ditjen PKH dapat membentuk keseluruhan sasaran strategis program 2


Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2016

Ditjen PKH, yaitu 1) Meningkatnya produksi pangan asal hewan; 2) Meningkatnya daya saing peternakan dan 3) Meningkatnya kesejahteraan peternak. B.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa Direktorat PPHNak bertugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PPHNak menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi 2. 3. 4. 5. 6.

C.

dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Direktorat PPHNak didukung oleh 3 unit kerja eselon 3 di pusat, yaitu : 1) Sub Direktorat Pengolahan; 2) Sub Direktorat Investasi dan Pengembangan Usaha; dan 3) Sub Direktorat Pemasaran. Selain itu juga didukung oleh Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun uraian tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja Direktorat PPHNak secara rinci sebagai berikut :

1. Sub Direktorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil peternakan, serta menyelenggaran fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan; b. Penyimpanan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan; 3

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2016 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2016

3

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan. 2. Sub Direktorat Investasi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi dan pengembangan usaha peternakan, serta menyelenggaran fungsi: a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang investasi, pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan; b. Penyimpanan pelaksanaan kebijakan di bidang investasi, pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang investasi, pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang investasi, pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang investasi, pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan. 3. Sub Direktorat Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil peternakan, serta menyelenggaran fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan; b. Penyimpanan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan. 4. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. 5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian, masing masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan seperti pada Lampiran 1.

4



4

D.

Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat PPHNak tahun 2016 sebanyak 48 orang, yang terdiri dari:

1. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural : Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 3 orang dan Eselon IV sebanyak 7 orang.

2. Jumlah pegawai menurut golongan : golongan IV sebanyak 9 8 orang, golongan III sebanyak 39 38 orang dan golongan II sebanyak 1 orang.

3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: pendidkan akhir S-2 sebanyak 16 28 24 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 1 orang, SLTA orang, S-1 sebanyak 12 sebanyak 6 orang dan SLTP sebanyak 1 orang.

4. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan sebanyak 29 orang.

E.

Dukungan Anggaran Tahun 2016 merupakan tahun awal adanya dukungan anggaran APBN dalam rangka pencapaian kinerja Direktorat PPHNak, yaitu sebesar Rp. 52.921.230.000,-. Berdasarkan kewenangan, bobot terbesar anggaan Direktorat PPHNak terdapat pada anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 23.714.667.000 (44,81%), sedangkan berdasarkan jenis belanja bobot terbesar pada belanja barang sebesar Rp. 52.721.230.000,- (99,62%). Sampai dengan bulan Februari 2016 mata anggaran Direktorat PPHNak masih berada pada mata anggaran 1785 (Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak), kemudian pada bulan Maret telah dilakukan revisi mata anggaran menjadi 5891 (Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak), namun ada anggaran sebesar Rp. 404.942.000,- masih berada pada mata anggaran 1785 yang merupakan sisa mati dan tidak bisa dipindahkan ke mata anggaran 5891 dan merupakan anggaran di kantor pusat. Tabel 1. Anggaran Direktorat PPHNak Tahun 2016 No

Belanja Barang

Belanja Modal

1

Kantor Pusat

Kewenangan

10,186,570,000

200,000,000

2

Dekonsentrasi

3

Tugas Pembantuan Total %

Total

%

10,386,570,000

19.63

18,819,993,000

18,819,993,000

35.56

23,714,667,000

23,714,667,000

44.81

52,721,230,000

200,000,000

99.62

0.38


52,921,230,000

5

5

II. PERENCANAAN KINERJA A.

Rencana Strategis Visi Visi Direktorat PPHNak dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Peternakan” Visi tersebut mengandung arti bahwa dengan peningkatan produk olahan dan pengembangan pengolahan, pengembangan pasar domestik dan internasional, perbaikan tata niaga, investasi dan pengembangan usaha maka dapat diperoleh nilai tambah sekaligus untuk meningkatkan daya saing produk peternakan. Daya saing dapat diartikan kapasitas suatu bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga peningkatan pendapatan peternak. Misi Menjabarkan dari visi tersebut, Direktorat PPHNak akan mengemban misi :

a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk hewan melalui

pengolahan dan pemasaran; b. Mengembangkan usaha peternakan yang berkelanjutan; c. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik dibidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Tujuan Berdasarkan rumusan visi dan misi di atas, Direktorat PPHNak menentukan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan melalui pengolahan hasil dan limbah ternak; b. Meningkatkan daya saing hasil peternakan melalui pengembangan informasi pasar, perbaikan tataniaga, pengembangan sarana dan kelembagaan serta akses pasar; c. Meningkatkan usaha peternakan yang berkelanjutan melalui investasi, peningkatan akses pembiayaan dan asuransi, penguatan kelembagaan peternak dan kemitraan. Sasaran Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Direktorat PHNak memiliki sasaran operasional utamanya mengembangkan sistem peningkatan daya saing dan peningkatan kesejahteraan peternak. Subsistem peningkatan daya saing terdiri dari: subsistem pengembangan pengolahan hasil peternakan, pengembangan pasar internasional, pengembangan investasi dan penataan tata niaga hasil peternakan. Sedangkan sub sistem peningkatan kesejahteraan peternak meliputi pengembangan usaha dan pelembagaan. 6



Adapun secara khusus sasaran kinerja Direktorat PPHNak mencangkup: a. b. c. d. e. B.

Peningkatan produk olahan peternakan yang memperoleh sertifikat/ijin edar; Peningkatan volume ekspor komoditi peternakan; Perbaikan tataniaga peternakan; Peningkatan investasi subsektor peternakan; Penguatan kelembagaan dan usaha.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 Direktorat PPHNak telah menyepakati Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan 4 (empat) indikator kerja dan 3 (tiga) indikator kinerja yang ingin dicapai (Lampiran 2). Indikator kerja terkait dengan output kegiatan yang akan dihasilkan, sedangkan indikator kinerja terkait dengan pencapaian sasaran organisasi yang merupakan dampak positif dari hasil kegiatan yang tidak menutup kontribusi Kementerian/Lembaga lainnya serta stakeholders yang terkait (outcome). Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PPHNak Tahun 2016 No 1

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Indikator Kinerja

Target

Indikator Kerja 1) Pengembangan pengolahan hasil peternakan

65 unit

2) Pengembangan usaha dan peluang investasi

19 lokasi

3) Pengembangan sarana dan kelembagaan pemasaran 4) Penguatan kelembagaan peternak Indikator Kinerja 1) Peningkatan produk peternakan yang memperoleh izin edar 2) Proyek investasi sub sektor peternakan 3) Peningkatan volume ekspor komoditi peternakan


18 unit 18 lokasi

2% 70 Proyek 3%

7

III. AKUNTABILITAS KINERJA A.

Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2016 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian metode scorring terhadap sasaran yang telah dicapai, yaitu : 1. 2. 3. 4.

B.

Sangat berhasil (capaian >100%) Berhasil (capaian 80 – 100%) Cukup berhasil (capaian 60 – 79%) Kuang berhasil (capaian < 60%)

Pencapaian Kinerja Tahun 2016 Capaian kinerja sasaran kegiatan Direktorat PPHNak pada tahun 2016 termasuk kriteria sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran kegiatan tujuh indikator yang rata-rata lebih dari 100%, dengan kisaran 89,47% - 286,33%. Realisasi selengkapnya per indikator dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Tabel 3. Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat PPHNak Tahun 2016 No 1

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Indikator Kinerja Indikator Kerja 1) Pengembangan pengolahan hasil peternakan (unit) 2) Pengembangan usaha dan peluang investasi (lokasi) 3) Pengembangan sarana dan kelembagaan pemasaran (unit) 4) Penguatan kelembagaan peternak (lokasi) Indikator Kinerja 1) Peningkatan produk peternakan yang memperoleh izin edar (%) 2) Proyek investasi sub sektor ) peternakan (proyek) * 3) Peningkatan volume ekspor komoditi ) peternakan (%) *

Target Realisasi

%

65

66

101,54

19

17

89,47

18

19

105,56

18

18

100,00

2

5.48

274.00

70

165

235,71

3

8.59

286.33

Keterangan : Sumber : 1. Dinas yang menangani fungsi peternakan provinsi 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 3. Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian ) * = angka sementara

8



C.

Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis 1. Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan

Pengolahan hasil peternakan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah serta memperpanjang daya simpan dan atau agar layak dikonsumsi. Pembinaan teknologi pengolahan dilakukan melalui fasiltasi, revitalisasi dan atau introduksi teknologi tepat pengolahan hasil pertanian khususnya pada wilayah sentra produksi. Fasilitasi bantuan peralatan pengolahan hasil peternakan kepada Gapoktan/Poktan diharapkan berdampak bagi tumbuh dan berkembangnya unit usaha pengolahan hasil peternakan dari Gapoktan/Poktan di daerah. Selama tahun 2016 telah difasilitasi sebanyak 66 unit usaha pengolahan dengan beberapa jenis alat pengolahan, yaitu : 1) Fasilitasi pengolahan susu sebanyak 15 unit di 14 kabupaten/kota di 6 provinsi dari target 15 unit; 2) Fasilitasi pengolahan daging ruminansia sebanyak 13 unit di 13 kabupaten/kota di 11 provinsi dari target 14 unit; 3) Fasilitasi pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair sebanyak 20 unit di 17 kabupaten/kota di 12 provinsi dari target 17 unit; 4) Fasilitasi pengolahan unggas dan aneka ternak sebanyak 18 unit di 17 kabupaten/kota di 9 provinsi dari target 19 unit. Daftar kelompok penerima bantuan sarana peralatan dan mesin pengolahan hasil peternakan melalui dana tugas pembantuan tahun 2016 dapat dilihat di lampiran 3. Jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja yaitu sebanyak 65 unit, maka capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan yaitu tercapai 101,54%, dan masuk dalam kriteria sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebanyak 125 unit maka terjadi penurunan sebesar 48,03%, hal ini disebabkan karena target fasilitasi tahun 2016 memang lebih kecil dibanding target tahun 2015. Pada tahun 2016, terdapat 2 (dua) unit UPH yang tidak terealisasi yaitu 1 (satu) unit pengolahan daging di Kota Palembang dan 1 (satu) unit pengolahan unggas dan aneka ternak di Provinsi Sumatera Selatan. Penyebab tidak terealisasinya kegiatan fasilitasi pengolahan daging di Kota Palembang karena tidak ada kelompok peternak yang mengusahakan pengolahan daging ruminansia dan pelaku pengolahan yang ada merupakan kelompok koperasi/paguyuban. Penyebab tidak realisasinya kegiatan di Provinsi Sumatera Selatan karena tidak ada kelompok tani yang bergerak di bidang pengolahan unggas dan aneka ternak di lokasi tersebut, meskipun lokasinya dipindah ke lokasi lain ternyata tetap tidak ditemukan kelompok yang sesuai persyaratan. Hal yang berbeda terjadi pada realisasi kegiatan fasilitasi pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair. Pada realisasi kegiatan ini, jumlah realisasi UPH melebihi jumlah target yang telah ditetapkan. Provinsi Riau merealisasikan 3 unit UPH dari target yang ditetapkan sebanyak 1 unit dan Provinsi Banten merealisasikan 2 unit UPH dari target yang ditetapkan sebanyak 1 unit. Untuk Provinsi Riau yaitu di Kabupaten Pelalawan, rencana awal alokasi anggaran untuk fasilitasi 1 (satu) unit instalasi biogas, ternyata pada tahun 2016 kelompok Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2016 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2016

9

di Kabupaten Pelalawan belum membutuhkan instalasi biogas lebih mengutamakan kebutuhan pupuk terutama pupuk organik untuk perbaikan tanah, sehingga fasilitasi peralatan instalasi biogas dialihkan untuk pengolahan pupuk cair dan pengolahan kompos. Karena harga per unit peralatan pengolahan pupuk cair dan pengolahan kompos lebih rendah dibanding instalasi biogas, maka fasilitasi dapat direalisasikan untuk 2 (dua) unit pengolahan pupuk cair dan 1 (satu) unit pengolahan kompos. Begitu juga dengan Provinsi Banten, rencana awal alokasi anggaran untuk fasilitasi 1 unit instalasi biogas, namun dialihkan untuk fasilitasi 2 (dua) unit pengolahan kompos. Tabel 4. Rincian Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Fasilitasi Tahun 2012 - 2016 Unit Usaha Pengolahan pakan ternak Pengolahan susu Pengolahan daging Pengolahan limbah ternak Pengolahan unggas dan aneka ternak Pengolahan olahan lainnya Pengolahan berbasis zero waste (Pilot Program) Total Peningkatan (%)

2012 57 15

2013 39 9

Tahun 2014 63 20

2015 38 10

41 99 5 -

132 85 2 1 -

57 65 2 2 -

34 37 5 1 2

13 20 18 -

217

268 23.50

209 -22.01

127 -39.23

66 -48.03

2016

15

Sumber : 1. Arsip Data Ditjen PPHP Kementan (2012-2015) 2. Dinas provinsi yang menangani fungsi PKH

Beberapa kegiatan tahun 2016 yang mendukung capaian sasaran kegiatan tersebut antara lain : 1) pertemuan koordinasi teknis dengan pelaksana kegiatan di daerah, 2) pembinaan, koordinasi dan pengawalan kegiatan pengembangan pengolahan hasil peternakan; 3) pemutakhiran data pengolahan hasil peternakan; 4) identifikasi potensi pengolahan. 2. Pengembangan Usaha dan Peluang Investasi Pengembangan usaha dan peluang investasi tahun 2016 dengan target 19 lokasi, yaitu 19 provinsi yang mendapat alokasi dana dekonsentrasi untuk kegiatan koordinasi/pembinaan investasi dan pengembangan usaha dengan sub kegiatan koordinasi/pembinaan investasi dan atau promosi investasi. Dari target 19 lokasi tersebut terealisasi di 17 lokasi atau tercapai 89,47% dari target, dan masuk dalam kriteria berhasil. Provinsi yang tidak dapat merealisasikan kegiatan adalah Provinsi Riau dan Provinsi Jambi dengan sub kegiatan koordinasi/pembinaan investasi. Hal ini disebabkan anggaran untuk kegiatan koordinasi/pembinaan investasi dan pengembangan usaha di kedua provinsi tersebut pada awalnya telah dialokasikan sebagai sumber self blocking, yang di kemudian hari “dikembalikan”. Namun dengan waktu mendekati akhir tahun pengembalian self blocking tersebut tidak dapat dimanfaatkan. 10



10

Tabel 5. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha dan Peluang Investasi Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lokasi Kegiatan Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat DIY Jawa Tengah Jatim Bali NTB NTT Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulsel Gorontalo

Koordinasi Investasi

Promosi Investasi

Keterangan

v v v v v v v v v v v v v v v v v

v v v v v v v v -

Terlaksana Tidak Terlaksana Tidak Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana

Koordinasi/pembinaan investasi pada tahun 2016 telah dilaksanakan pada 15 provinsi dari 17 provinsi yang mendapat alokasi anggaran. Provinsi yang mendapat alokasi anggaran tersebut adalah provinsi yang dinilai memiliki potensi/peluang investasi dan pengembangan usaha peternakan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk : 1)

Pertemuan teknis koordinasi investasi yang diselenggarakan oleh pusat diikuti oleh Satker Provinsi pelaksana kegiatan koordinasi/pembinaan investasi yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang regulasi investasi di subsektor peternakan.

2)

Pertemuan koordinasi dengan kabupaten/kota dan BKPMD/BKPM yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk mengetahui perkembangan investasi di bidang peternakan baik PMA maupun PMDN dan pemerintah; serta potensi yang mendukung pengembangan usaha peternakan baik ternak, sarana pendukung, kebijakan dan regulasi yang mendukung investor untuk menanamkan modal usaha di bidang usaha peternakan. Selanjutnya, Dinas provinsi dan kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan BKPMD/BKPM untuk penyusunan buku peluang dan potensi investasi subsektor peternakan di wilayah masing-masing provinsi.

3)

Penyelenggarakan Forum Group Disscusion (FGD) yang dihadiri oleh investor dan calon investor serta dinas provinsi dan kabupaten/kota, yang bertujuan untuk menggali peluang dan menginformasikan potensi investasi bidang peternakan.

Dari 15 provinsi yang telah melaksanakan kegiatan tersebut, 6 provinsi telah menyusun buku tentang peluang dan potensi investasi di provinsi sentra Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2016 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2016

11

peternakan yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, NTB, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat. Promosi investasi pada tahun 2016 telah dilaksanakan pada semua provinsi yang mendapat alokasi anggaran yaitu 8 provinsi yang diprioritaskan. Promosi tersebut dilaksanakan melalui: 1) Pemaparan potensi dan peluang investasi peternakan di berbagai wilayah; 2) Diskusi; 3) Temu Bisnis (One on One Meeting); dan atau 4) Pameran Investasi (exhibition). 3. Pengembangan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran Pembentukan sarana dan kelembagaan pemasaran peternakan merupakan salah satu upaya untuk meningkatan posisi tawar peternak. Saat ini beberapa prasarana/sarana pasar seperti pasar ternak/hewan serta unit pemasaran poktan dan gapoktan (UPPG) dan telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik atas inisiatif masyarakat maupun atas fasilitasi pemerintah (Kementerian Pertanian). Selama tahun 2016 telah difasilitasi sebanyak 19 unit sarana dan kelembagaan pemasaran peternakan dari target sebanyak 18 unit, sehingga capaian kinerja tersebut telah melebihi target yang dtetapkan (105,56%) dan dapat dinilai sangat berhasil. Capain tersebut melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena pada awalnya kegiatan fasilitasi UPPG untuk Kabupaten Bogor masuk dalam rencana penghematan anggaran tugas pembantuan, sehingga target capaian fasilitasi sarana dan kelembagaan pemasaran peternakan dikurangi 1 unit dari 19 unit menjadi 18 unit. Namun ternyata yang mengalami penghematan hanya anggaran untuk pembangunan gedung outlet dan anggaran untuk fasiltasi peralatan masih ada dan dapat direalisasikan, sehingga tetap dihitung sebagai capaian kinerja. Capaian tersebut menurun sebesar 78,89% dibanding capaian tahun 2015 sebanyak 90 unit, hal ini disebabkan karena target fasilitasi tahun 2016 memang lebih kecil dibanding target tahun 2015. Tabel 6. Perkembangan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran Peternakan Fasilitasi Tahun 2012 - 2016 Jenis Fasilitas Pasar Ternak UPPG Total Peningkatan (%)

2012

2013 41 1 42

42 8 50 19.05

Tahun 2014 56 13 69 38.00

2015 53 37 90 30.43

2016 11 8 19 -78.89

Sumber : 1. Arsip Data Ditjen PPHP Kementan (2012-2015) 2. Dinas provinsi yang menangani fungsi PKH

Fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar ternak di daerah dilakukan dalam bentuk revitalisasi pasar ternak untuk menambah atau memperbaiki fasilitasi sarana pasar ternak berupa bangunan/gedung (shelter, loading ternak, tambatan ternak, pos kesehatan hewan, pagar, kantor) dan sarana 12



12

pelengkap/penunjang untuk pasar ternak, outlet pemasaran dan kelengkapannya serta sarana pengangkutan ternak/distribusi ternak melalui dana tugas pembantuan (provinsi dan kabupaten/kota) di 11 kabupaten/kota di 9 provinsi. Selain fasilitasi sarana pasar ternak, didukung juga dengan kegiatan pertemuan koordinasi/bimbingan teknis pasar ternak dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen kelembagaan pengelolaan pasar ternak dan kemampuan penanganan ternak yang baik dan benar di pasar ternak. Fasilitasi pemasaran untuk Poktan/Gapoktan disediakan bagi poktan/gapoktan yang sudah melaksanakan kegiatan pemasaran secara rutin namun masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana/prasarana dan kemampuan manajemen pemasaran. Fasilitasi berupa fasilitasi outlet pemasaran dan kelengkapannya atau sarana distribusi pemasaran melalui dana tugas pembantuan (provinsi dan kabupaten/kota) di 8 kabupaten/kota di 3 provinsi. Selain fasilitasi sarana, didukung juga dengan kegiatan pertemuan koordinasi/bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen kelembagaan pengelolaan UPPG. Daftar lokasi fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar ternak serta fasilitasi UPPG dapat dilihat pada lampiran 4. 4. Penguatan Kelembagaan Peternak Penguatan kelembagaan peternak pada tahun 2016 terlaksana di 18 lokasi dari target di 18 lokasi, yaitu provinsi yang mendapat alokasi dana dekonsentrasi untuk kegiatan penguatan kelembagaan, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Untuk itu, kinerja tercapai 100% dan masuk dalam kriteria berhasil. Sebagaimana Rekomendasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B-11759/10-15/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada Direktur Jenderal PKH, bahwa diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk terus melakukan upaya penguatan kelembagaan peternak, pengaturan tata niaga yang akuntabel dan berkeadilan dalam rangka mendukung pencapaian kedaulatan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan peternak Indonesia. Salah satu upaya penguatan kelembagaan peternak adalah melalui fasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi petani peternak dengan basis poktan/gapoktan yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi. Koperasikoperasi perternakan yang telah terbentuk perlu dibina untuk mengembangkan diri menjadi lembaga peternak yang mandiri, serta meningkatkan usahanya sebagai lembaga usaha yang komersial. Pada tahun 2016 telah terbentuk koperasi peternakan sebanyak 9 koperasi, yaitu 1 koperasi di Provinsi Jambi, 2 koperasi di Provinsi Sumatera Barat, 1 koperasi di Provinsi Gorontalo, dan 5 koperasi provinsi Lampung, sedangkan di provinsi lainnya beberapa koperasi masih dalam proses pembuatan akte notaris dan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2016 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2016

13

proses persiapan pembentukan. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya (2014 – 2015) telah terbentuk koperasi sebanyak 68 koperasi di 10 provinsi. Capaian sasaran kegiatan tersebut didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 baik di tingkat pusat maupun daerah, yaitu antara lain : 1) Pertemuan koodinasi antara pusat dengan Dinas Provinsi yang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi penguatan kelembagaan peternak yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan. 2) Pertemuan koordinasi antara Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota serta stakeholders terkait untuk : a) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok peternak di bidang manajemen organisasi; b) meningkatkan kapasitas kelembagaan peternak untuk membentuk poknak, gapoknak, asosiasi, koperasi, dan lembaga peternak lainnya yang berdaya saing; dan c) melakukan pembinaan penguatan kelompok peternak menuju berbadan hukum. 3) Pengumpulan data dan informasi, berupa database kelompok peternak yang memiliki potensi untuk dikuatkan status kelembagaannya serta database kelompok peternak yang sudah berbadan hukum. Dalam upaya menjadikan koperasi menjadi lembaga peternak yang mandiri serta meningkatkan usahanya sebagai lembaga usaha yang komersial, maka koperasi akan dilibatkan dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan peningkatan populasi ternak sapi melalui impor sapi indukan. Hal ini sesuai dengan Permentan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya dalam hal memberikan kesempatan kepada koperasi dan kelompok peternakan untuk dapat melakukan impor sapi dengan kewajiban untuk 10 ekor bakalan yang diimpor harus menyertakan 1 ekor induk betina produktif untuk usaha pembiakan. 5. Peningkatan Produk Peternakan yang Memperoleh Izin Edar Produk olahan yang memperoleh sertifikat/ijin edar yang dimaksud disini adalah jumlah produk olahan dari UPH yang difasilitasi yang memperoleh sertifikat/izin edar (NKV, PIRT, halal, dan MD) sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah produk olahan dari UPH yang difasilitasi sampai dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari daerah diketahui jumlah produk olahan dari UPH yang difasilitasi yang memperoleh sertifikat/izin edar sampai dengan tahun 2015 sebanyak 73 produk, dan pada tahun 2016 bertambah sebanyak 4 produk, sehingga sampai dengan tahun 2016 berjumlah 77 produk. Berarti terjadi peningkatan jumlah produk yang mendapat sertifikat/izin edar sebesar 5,48%. Capaian tersebut jika dibanding dengan target capaian tahun 2016 sebesar 2%, maka termasuk dalam kriteria sangat berhasil, yaitu tercapai 274%. Daftar produk dan kelompok yang telah mendapat sertifikat/izin edar dapat dilihat pada lampiran 5. 14



Untuk mendukung diperoleh sertifikat/izin edar untuk produk peternakan, beberapa kegiatan telah dilakukan pada tahun 2016 antara lain : 1) pemberian bimbingan teknis kepada UPH peternakan dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan izin edar kerjasama dengan BPOM, 2) koordinasi dengan pemerintah daerah terkait, 3) pendampingan dalam rangka penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), 4) fasilitasi sarana prasarana, 5) fasilitasi pengujian produk akhir, 6) fasilitasi sertifikasi halal. 6. Proyek Investasi Sub Sektor Peternakan Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN sub sektor peternakan tahun 2016 sampai dengan bulan September (Triwulan III) 2016 sebanyak 165 proyek, dengan rincian proyek PMA sebanyak 97 proyek dan PMDN sebanyak 68 proyek. Jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja yaitu sebanyak 70 proyek, capaian jumlah proyek investasi tersebut jauh di atas target yang ditetapkan (235,71%) dan masuk dalam kriteria sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 pada periode yang sama sebanyak 107 proyek, terjadi peningkatan jumlah proyek sebesar 54,21%. Peningkatan terbesar terjadi pada proyek PMA yaitu sebesar 115,56%. Tabel 7. Jumlah Proyek PMA dan PMDN Sub Sektor Peternakan Tahun 2012 - 2016 Proyek

2012

2013

2014

2015 *)

2016 *)

45

97

Growth 2016 thd 2015 (%) 115.56

PMA

14

19

26

PMDN

31

48

43

62

68

9.68

Total

45

67

69

107

165

54.21

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ket : *) = sampai dengan Triwulan III 2016

Selama periode 2012 – 2016 terjadi peningkatan jumlah proyek setiap tahun, terutama proyek investasi PMA, sedangkan investasi PMDN perkembangannya masih sangat lambat. Dalam upaya membuka peluang investasi dan peluang pasar di bidang peternakan serta mendorong minat investor untuk usaha peternakan telah diupayakan pemerintah untuk meningkatkan peran swasta melalui serangkaian kebijakan investasi dan permodalan dan potensi pengembangan peternakan di Indonesia melalui langkah-langkah antara lain: 1) peraturan BKPM nomor 52/2011 tentang fasilitasi pajak penghasilan untuk penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; 2) upaya kebijakan pemerintah daerah yang efektif melalui kemudahan perijinan berusaha, biaya transaksi yang rendah, promosi investasi daerah sesuai potensi wilayah ke investor domestik dan asing; dan 3) identifikasi potensi dan peluang daerah. Secara total selama tahun 2016, kontribusi terbesar jumlah proyek adalah dari peternakan unggas yaitu sebesar 73,94%. Untuk usaha pembibitan ternak Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2016 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2016

15

belum banyak PMA dan PMDN yang menanamkan investasi di bidang ini. Kecilnya minat investasi di bidang peternakan khususnya usaha pembibitan ternak, antara lain karena berbagai faktor antara lain : (1) tingkat resiko usaha yang lebih tinggi dibandingkan usaha di bidang lainnya; (2) Investasi yang dibutuhkan relatif besar; (3) Pengembalian modal yang cukup lama; (4) Pelaksanaan investasi dilakukan secara bertahap dan jangka waktunya lebih lama; (5) biaya transaksi institusi Pemda; 6) retribusi yang rumit dan retribusi antar wilayah;(7) promosi investasi rendah.

Jumlah proyek PMA dan PMDN tahun 2016 per Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dapat dilihat pada tabel 8 berikut. Tabel 8. Jumlah proyek PMA dan PMDN Tahun 2016 per Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No

Uraian

PMDN 12

Peternakan Babi Peternakan Unggas Pemilihan Bibit Tanaman Pakan Peternakan Lainnya

3 69 1

53 -

5

Jasa Penunjang Total

4 97

Peternakan Sapi dan Kerbau

2 3 4

6 Sumber

Total

PMA 15

1

5

Jan - Sept 2016

Jumlah Proyek 27

% 16.36

3 122 1

1.82 73.94 0.61

-

5

3.03

3 68

7 165

4.24 100.00

: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

7. Peningkatan Volume Ekspor Komoditi Peternakan Perhitungan volume ekspor komoditi peternakan tahun 2016 menggunakan angka sementara (sampai dengan November 2016) dengan sumber data berasal dari Pusdatin. Sampai dengan November 2016 realisasi volume ekspor komoditas peternakan sebesar 189.199 ton meningkat sebesar 8,59% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015 (174,231 ton). Peningkatan tersebut apabila dibanding dengan target perjanjian kinerja tahun 2016 sebesar 3%, maka tercapai 286,33% dan termasuk dalam kriteria sangat berhasil. Peningkatan volume ekspor komoditi peternakan tersebut dipengaruhi oleh sangat tingginya peningkatan volume ekspor keju dan dadih susu yaitu dari 593 ton pada tahun 2015 menjadi 2.584 ton pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 335,78%. Besarnya peningkatan terutama dari ekspor keju dan dadih susu ke negara Singapura dari 88 ton pada tahun 2015 menjadi 1.795 ton pada tahun 2016 (1.923%). Sementara untuk komoditas lain ada yang mengalami penurunan volume ekspor, dan penurunan tertinggi dari 10 komoditas ekspor terbesar terjadi pada komoditas mentega, yaitu menurun sebesar 53,97%. Pada tabel di bawah dapat dilihat realisasi dan pertumbuhan volume ekspor untuk 10 komoditas ekspor terbesar tahun 2012 – 2016 per komoditas. 16



Tabel 9. Realisasi dan Pertumbuhan Volume Ekspor 10 Komoditas Ekspor Terbesar Tahun 2012 - 2016 Volume (Ton) No

Komoditas

2012

2013

2014

2015

2015 *

2016 *

Growth 2016 thd 2015 (%)

1

Lemak

74,037

80,385

97,586

80,158

69,925

80,566

15.22

2

Susu dan Kepala Susu

38,413

37,043

38,890

27,173

25,176

29,871

18.65

3

Pakan ternak

24,259

32,922

35,805

32,058

30,014

33,849

12.78

4

Babi Hidup

35,370

36,675

32,275

28,146

25,903

25,041

-3.33

5

Mentega

12,298

13,848

13,544

9,230

8,226

3,786

-53.97

6

Kulit dan Jangat

7,909

7,498

5,025

4,133

3,941

3,480

-11.70

7

Daging dan Jeroan Binatang Lainnya

4,070

4,679

4,662

4,262

3,771

3,437

-8.85

8

Yoghurt

-46.48

9

Bulu

10 Keju dan Dadih Susu 11 Lainnya Total Pertumbuhan (%)

714

1,029

2,099

2,873

2,639

1,412

1,344

1,800

1,633

1,356

1,276

1,176

-7.84

749

849

650

638

593

2,584

335.78

3,817

3,553

3,222

3,268

2,767

3,996

44.45

202,980 220,282 235,390 193,294 174,231 189,199

8.59

-

8.52

6.86

-17.88

8.59

Sumber : Pusat Data dan Informasi Pertanian, Kementan Ket : *) = sampai dengan Oktober 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 ekspor lemak merupakan komoditas ekspor terbanyak, yaitu sebesar 42,58% dari total volume ekspor komoditi peternakan. Ekspor terbesar adalah dengan tujuan negara Nigeria sebesar 19.970 ton, disusul Gana 12.283 ton dan China 8.107 ton. Selama periode 2012 - 2016 total volume ekspor komoditi peternakan mengalami fluktuasi yang cukup besar, dapat dilihat bahwa peningkatan volume ekspor terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,52% sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan volume ekspor sebesar 17,88%.

Gambar 1. Realisasi dan Pertumbuhan Volume Ekspor Tahun 2012 - 2016


17

Sebagian besar komoditas ekspor terbesar tersebut di atas merupakan produk olahan hasil peternakan kecuali ekspor babi hidup. Ekspor babi hidup merupakan ekspor hewan ternak yang terbanyak dibanding hewan ternak lainnya. Volume ekspor babi hidup tahun 2016 sampai dengan November 2016 sebesar 25.041 ton, menurun sebesar 3,33% dibanding periode yang sama tahun 2015 (28.146 ton). Singapura adalah pasar utama ekspor babi, karena warga Singapura lebih menyukai daging babi asal Indonesia daripada yang berasal dari Eropa dan Brazil. Dengan harga daging babi kita yang lebih murah dibanding negara-negara Asia lainnya, tidak menutup kemungkinan bisa menembus pasar Eropa. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2012 – 2016), volume ekspor ternak hidup babi menunjukkan trend menurun sebesar 6,46% per tahun. Menurunnya trend ekspor ternak hidup babi tersebut menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS disebabkan kecenderungan ekspor babi hidup masih fluktuatif, masih tergantung permintaan negara-negara sekitar kita terutama dari Singapura. Pada tahun 2015, Singapura menempuh kebijakan diversifikasi sumber impor daging babi. Agrifood and Veterinary Authoruty of Singapura (AVA) pada tahun 2015 membuka impor daging beku dari Malaysia terutama dari Sarawak dan Australia. Kedua negara ini telah mampu memenuhi kriteria standar keamanan pangan dan kesehatan hewan AVA Singapura. Oleh karena itu impor babi hidup terutama dari Indonesia berkurang. Secara rinci perkembangan ekspor babi hidup tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. Perkembangan Volume Ekspor Ternak Hidup Babi Tahun 2012 – 2016

18



D.

Capaian Kinerja Lainnya 1. Kesepakatan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Peningkatan Jaminan Keamanan, Mutu dan Daya Saing Pangan Olahan Hasil Peternakan Pangan olahan hasil peternakan merupakan salah satu komoditas yang penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani setiap warga negara Indonesia. Produksi Pangan olahan hasil peternakan yang harus mengedepankan aspek keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, serta kesehatan masyarakat dan lingkungan, mengingat produk peternakan beresiko tinggi dalam penularan penyakit hewan ke manusia (zoonosis). Proses produksi pangan olahan hasil peternakan yang melibatkan usaha mikro dan kecil memiliki kesenjangan yang signifikan dengan skala industri menengah dan besar dalam hal kemampuan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana sehingga memerlukan pembinaan dan pendampingan khusus dari pemerintah. Dalam rangka peningkatan jaminan keamanan mutu dan daya saing pangan lokal olahan hasil peternakan di daerah, maka Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya, BPOM. Adapun hal-hal yang dikerjasamakan antara Ditjen PKH dan BPOM meliputi: a. Penyusunan roadmap dan pedoman pelaksanaan kegiatan peningkatan jaminan keamanan, mutu dan daya saing pangan olahan hasil peternakan. b. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepada jajaran dan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan c. Pertukaran data UPH peternakan dan informasi modul serta pedoman yang terkait dengan pelaksaan kegiatan. d. Pemberian bimbingan teknis kepada UPH Peternakan dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan Izin Edar. e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Ditjen PKH dan BPOM. f. Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penerbitan Izin Usaha. g. Pendampingan dalam rangka penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). h. Fasilitasi sarana prasarana. i. Fasilitasi pengujian produk akhir. j. Fasilitasi sertifikasi halal. Sampai dengan saat ini kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama antara Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan dengan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, BPOM adalah rapat koordinasi dan penandatanganan Dokumen Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Peningkatan Jaminan Keamanan, Mutu dan Daya Saing Pangan Olahan Hasil Peternakan.


19

2. Pengembangan Tata Niaga dan Distribusi Ternak Sapi Menggunakan Kapal Ternak Kapal ternak Camara Nusantara I (CN 1) pertama kali berlayar dari NTT ke Tanjung Priok pada tanggal 2 Februari 2016 dengan mengangkut 353 ekor ternak. Pelayaran secara kontinue dilakukan setiap 2 minggu sekali mulai tanggal 2 Februari 2016 hingga pelayaran ke 24 pada tanggal 27 Desember 2016. Kapal CN 1 bertujuan untuk : a. Memperlancar pengangkutan dan pendistribusian ternak secara cepat. b. Merubah struktur pasar, terjadi peningkatan harga di tingkat peternak dan penurunan harga daging di tingkat konsumen. c. Kapal khusus ternak didesain memenuhi standar Internasional yang mengimplementasi prinsip animal welfare selama perjalanan. d. Efisiensi distribusi ternak, secara ekonomis distribusi ternak antar pulau dengan kapal khusus ternak dapat memangkas biaya transportasi. e. Tataniaga dan distribusi ternak sapi menjadi tertata dengan baik, karena sapi yang diperdagangkan mulai dari peternak, pedagang dan menjadi produk daging sampai ke konsumen mudah ditelusuri dan tercatat dengan baik. f. Memberikan insentif dan motivasi bagi peternak untuk meningkatkan produktivitas ternak. Harga daging sapi ditingkat konsumen diharapkan lebih terjangkau dan stabil sehingga daging sebagai sumber protein hewani dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan konsumsi protein hewani perkapita dapat ditingkatkan. Total jumlah muatan ternak tahun 2016 yang diangkut dengan Kapal Ternak CN 1 dari Prov. NTT sebanyak 11.797 ekor yang berasal dari Pelabuhan Tenau sebanyak 11.139 ekor (jenis sapi Bali) dan dari Pelabuhan Waingapu sebanyak 658 ekor (jenis sapi SO). Perusahaan pengirim (pengguna kapal) terdiri dari 39 perusahaan yang semuanya sudah memenuhi persyaratan sebagai calon pengguna kapal ternak (shipper). Sedangkan perusahaan penerima/pembeli ternak terdiri dari 2 perusahaan BUMN/BUMD dan 9 perusahaan swasta; Harga ternak di tingkat peternak rata-rata berkisar Rp. 30.000 - 31.000 per kg bobot hidup. Sementara harga di pelabuhan muat Rp. 33.000 - 34.000 dan harga di pelabuhan tujuan Rp. 37.000 - 42.000 serta harga di kandang penerima Rp. 42.000 - 44.000 per kg bobot hidup. Sepanjang tahun 2016 data menunjukkan bahwa proses perijinan pengeluaran ternak selalu mengalami keterlambatan sehingga proses loading ternak ke kapal ternak Camara Nusantara 1 juga mengalami keterlambatan. Rata-rata kapal mulai berlayar terlambat 6 jam dibandingkan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh PT. PELNI. Jumlah ternak setiap pengapalan rata-rata 500 ekor kecuali pada beberapa pelayaran yaitu ke 9, 12, 13, 16, 17 dan 24.

20



Tabel 10. Jumlah Muatan Ternak Selama Pelayaran Tahun 2016

Setiap kali pelayaran Dit PPHnak menerbitkan surat rekomendasi Penggunaan Kapal Ternak CN1 berdasarkan usulan dari Dinas PKH Prov. NTT dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diselesaikan oleh pelaku usaha/pengirim (rekomendasi Kab/Kota, SKKH Kab/Kota, Rekomendasi Prov, SKHH Provinsi, surat ijin pengeluaran dari KPPTSP). Kecuali pada pelayaran ke 24 pada tanggal 23 Desember 2017, rekomendasi penggunaan kapal dilakukan oleh Dinas PKH Provinsi dikarenakan surat usulan dari Dinas PKH Prov NTT diterima 4 jam sebelum kapal berlayar yang seharusnya minimal 1 hari sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan semua perusahaan penerima ternak harus membuat dan menandatangani dokumen mengenai kesediaan menjual daging asal ternak NTT dengan harga Rp. 85.000 - 95.000,-. Sebanyak 11 perusahaan penerima ternak sudah membuat dan menandatangani dokumen dimaksud. Dari 11 perusahaan penerima ternak dimaksud, terdapat 5 perusahaan yang telah memenuhi komitmennya dengan menjual daging seharga Rp.85.000 - 95.000 dimana 3 diantaranya dilakukan secara rutin (data pada Tabel 11). Tabel 11. Penjualan Daging Sapi oleh Penerima Ternak No

Pelaku Usaha

Harga Penjualan Daging (Rp/kg) 85.000 90.000 - 95.000 85.000

Lokasi Penjualan Daging Depok Pasar Jaya DKI POJ Pasar Tani Kementan Cirebon Bekasi dan Bogor

1 2 3

PT. Great Glory Farm PD. Dharma Jaya PT. Berdikari (Persero)

4

95.000

5 6

PT. Hade Dinamis Sejahtera PT. SMD PT. Jaya SatwaUnggul

7

PT. Aneka Lembu Timur

90.000

85.000 90.000

Bekasi dan Cikarang

Waktu Pelaksanaan Penjualan Daging 23 Juni 2016 Setiap hari Setiap hari minggu di POJ Tamrin Jakpus 30 Juni 2016 30 Juni 2016 27 Oktober 2016 dan setiap kali mengikuti pelayaran 22 Nov 2016 dan setiap kali mengikuti pelayaran

3. Upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Daging Sapi Tahun 2016 Sesuai instruksi Presiden untuk menekan harga daging sapi di bawah Rp. 80.000,00/kg, khususnya menjelang bulan Puasa dan Lebaran tahun 2016, maka telah ditetapkan langkah khusus untuk mengadakan Operasi Pasar. Langkah awal diberikan penugasan khusus kepada PT Berdikari untuk dapat


21

menjual daging dengan harga Rp.70.000 – Rp.75.000 /kg. Daging yang dapat dijual dengan harga tersebut berupa daging beku impor dari Australia. Pemerintah kemudian memberikan izin impor kepada 12 perusahaan swasta lainnya yang ditargetkan dapat mengimpor dan melakukan OP sebanyak 6.600 ton berupa penjualan daging beku impor di pasar tradisional dengan harga maksimum Rp.80.000,- mulai awal Juni 2016 sampai dengan menjelang Lebaran 2016 (awal Juli 2016). Beberapa perusahaan dapat menjual daging beku pada lokasi lapak daging di dalam pasar antara lain : Pasar Pecah Kulit, Pasar Kramat Jati, Pasar Cipulir, Pasar Minggu, Pasar Mandiri Kelapa Gading, Pasar Karanganyar, Pasar Sunter, Pasar Cinere, Pasar Santa, Pasar Perumnas Klender dan Toko Tani Indonesia (TTI Centre). Namun ada beberapa pasar yang tidak mengizinkan penjualan daging OP dilakukan di dalam lapak pasar seperti di : Pasar Lenteng Agung, Pasar Mampang dan Pasar Majestik. Pasca Operasi Pasar yang dilakukan pada bulan Puasa hingga Lebaran 2016 maka Pemerintah menetapkan untuk terus melakukan penjualan daging dengan harga terjangkau hingga akhir tahun 2016. Adanya kebijakan ini ditindaklanjuti dengan deregulasi peraturan yaitu : Permentan No. 58 /Permentan/PK.210/11/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diubah menjadi Permentan No.34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (ditandatangani tanggal 15 Juli 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan, disebutkan dalam Pasal 5 bahwa persyaratan negara asal impor meliputi : a. negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku; atau b. negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH/OIE). Berdasarkan Permentan tersebut maka Pemerintah menambah pasokan daging impor dari negara India berupa 80.000 ton daging kerbau beku untuk periode sampai akhir Desember 2016. Realisasi berdasarkan laporan importir per tanggal 29 Desember 2016 dan perkiraan realisasi sesuai laporan BULOG s.d 31 Desember 2016 sebesar 49.548 ton dan perkiraan stock daging kerbau di BULOG s.d tanggal 31 Desember 2016 sebesar 36.912 ton. Sampai dengan akhir Maret 2017 masih ada izin impor sebesar 30.000 daging kerbau. BULOG telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) pada tanggal 21 Desember 2016 mengenai pendistribusian daging oleh distributor yang menjadi anggota ADDI kepada pedagang di Pasar Rakyat/Tradisional di Jabodetabek dengan harga maksimal Rp.80.000,- per kg. Dalam pasal 4 disepakati perihal tugas dan tanggungjawab Bulog dan ADDI dalam hal penyediaan dan pendistribusian daging hingga ke pedagang dan konsumen di pasar rakyat, namun belum dibuat SOP nya. 22



4. Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Salah satu keberhasilan pembangunan peternakan sangat ditentukan oleh kualitas penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan pemasaran, yang sangat ditentukan oleh ketersediaan informasi pasar yang aktual, akurat dan kontinyu. Berdasarkan informasi pasar dapat ditentukan apa yang akan diproduksi, di mana, mengapa, bagaimana dan untuk siapa produk tersebut dijual dengan keuntungan terbaik. Untuk itu diperlukan pelayanan informasi pasar yang profesional, sehingga diharapkan akan dimanfaatkan sebagai penyusunan kebijakan yang tepat sesuai dengan perkembangan pasar, oleh karena itu pada TA. 2016 telah dilaksanakan Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) di 208 lokasi (32 Provinsi dan 176 Kabupaten). Untuk mendukung pelaksanaan PIP, pada tahun 2016 telah dikembangkan Sistem Aplikasi online PIP komoditas Peternakan (SIPASNAK) yaitu melalui http://pippeternakan.pertanian.go.id. Melalui aplikasi ini Petugas PIP dan atau pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) bisa melaporkan informasi/data yang mencakup data harga, data pasokan dan stok, data biaya usaha tani/ternak dan data biaya pemasaran komoditas peternakan. Data harga terdiri dari data harga tingkat produsen, grosir dan eceran. Jenis komoditas yang tercakup dalam pelaksanaan PIP ini adalah komoditas peternakan di provinsi atau kabupaten/kota, dengan kriteria sebagai berikut: 1) komoditas yang banyak dihasilkan di daerah sentra produksi secara kontinyu artinya komoditas harus tersedia setiap hari di lokasi pencatatan; 2) Jumlah komoditas relatif besar dan sudah diperdagangkan antar daerah (antar kabupaten atau antar kecamatan). Jenis komoditas peternakan yang dilaporkan ada pada lampiran 6. Untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman terhadap metode pengiriman data, mengolah data, merekap, menganalisis dan menyebarkan informasi yang berhubungan dengan pasar seperti harga, dinamika ketersediaan, biaya usaha ternak, dan biaya pemasaran bagi Petugas PIP telah dilakukan bimbingan dan sosialisasi kepada Petugas PIP. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja petugas PIP telah dilakukan penilaian kinerja terhadap pertugas PIP yang dilaksanakan secara rutin tiap awal minggu bulan berikutnya. Hasil penilaian didapatkan dari frekuensi pengiriman dalam 1 bulan dibagi dengan hari efektif kerja dikalikan 100%. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja petugas yang dihitung tiap bulan selama tahun 2016 terdapat peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2015 yaitu sekitar 4,8% dari 50,71% menjadi 53,16%. Dari hasil penilaian tahun 2016 diketahui terdapat 4 provinsi yaitu provinsi NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan DIY yang mendapatkan nilai diatas 70% yang telah mencapai target, sedangkan untuk yang mendapatkan nilai rendah yaitu di bawah 30% dan perlu mendapatkan teguran dan perhatian khusus yaitu Provinsi Kalteng, Riau, Maluku Utara, dan Gorontalo. Berikut hasil monitoring perkembangan harga komoditas pertanian strategis yang terdiri atas sapi, ayam broiler dan telur ayam ras di tingkat produsen untuk tahun 2016. Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2016 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2016

23

Gambar 3. Perkembangan Rerata Harga Mingguan Sapi Hidup Ayam Broiler dan Telur Ayam Ras Tingkat Produsen Tahun 2016 5. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Usaha peternakan sapi memiliki beberapa resiko yang belum termitigasi dengan baik, yaitu kematian sapi, kehilangan sapi dan fluktuasi harga. Dalam kaitannya dengan upaya mengatasi resiko pada usaha pembiakan sapi tersebut, Kementerian Pertanian memfasilitasi asuransi ternak sapi yang melindungi usaha dari kematian sapi akibat penyakit dan kecelakaan maupun kehilangan sapi. Produk asuransi ternak sapi diterbitkan berdasarkan surat izin produk asuransi ternak sapi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Keuangan Nomor S-578/NB.11/2013. Awalnya dilaksanakan secara mandiri oleh pelaku usaha dengan sumber pembiayaan premi pelaku usaha sendiri secara swadana kepada pihak perusahaan pelaksana asuransi. Perusahaan tersebut tergabung dalam konsorsium yang dipimpin oleh PT. Asuransi Jasindo dengan anggota PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Bumida dan PT. Asuransi Tripakarta. Tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian bersama dengan dinas daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan adalah melaksanakan sosialisasi bersama dengan pihak perusahaan pelaksana asuransi. Sampai dengan akhir tahun 2015 realisasi asuransi ternak sapi dengan premi swadana mencapai 396 ekor dan APBD (provinsi Bali) sebanyak 1.743 ekor. Penerapan asuransi ternak ini masih menghadapi berbagai kendala antara lain adalah pembayaran premi yang dirasakan berat oleh para pelaku usaha karena menambah beban biaya produksi. Untuk itu pada tahun 2016, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) mengalokasikan subsidi pembayaran premi dengan target calon peserta asuransi bersubsidi sebanyak 24



120.000 ekor. Dengan perhitungan : beban premi sebesar 2% dari harga pertanggungan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10 juta/ekor, dan rencana pembebanan pembayaran premi sebesar 80% oleh pemerintah (sisanya sebesar 20% ditanggung peternak). Ditjen PKH pada tahun 2016 mengalokasikan anggaran untuk pendampingan dan sosialisasi AUTS pada 22 provinsi. Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini telah mengalami beberapa kali perubahan target peserta AUTS yaitu : 1) melalui prognosa PT Jasindo Nomor 044/DOR/IX/2016 tanggal 23 September 2016 target peserta menjadi 69.116 ekor dari 120.000 ekor; 2) melalui Addendum I Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal PSP dengan PT Jasindo Nomor 122/PSP/PK.ADDM.AUTS/11/2016 tanggal 7 November 2016 target pembiayaan subsidi premi AUTS tahun 2016 menjadi 20.000 ekor sapi. Sampai dengan Desember 2016, polis yang telah diterbitkan oleh PT. Jasindo berdasarkan pengajuan Daftar Peserta Defenitif (DPD) kepada Direktorat Jenderal PKH dan telah ditindaklanjuti dengan Surat DPD ke Direktorat Jenderal PSP sebanyak 30.374 ekor sapi. Jumlah tersebut diakses oleh 18 provinsi dengan rincian Provinsi Jawa Timur 11.185 ekor, Provinsi Jawa Tengah 2.934 ekor, Provinsi Jawa Barat 1.527 ekor, Provinsi DIY 896 ekor, Provinsi Aceh 839 ekor, Provinsi Sumatera Utara 1.700 ekor, Provinsi Sumatera Barat 1.093 ekor, Provinsi Sumatera Selatan 425 ekor, Provinsi Lampung 1.204 ekor, Provinsi Bali 981 ekor, Provinsi Sulawesi Selatan 4.322 ekor, Provinsi Gorontalo 182 ekor, Provinsi Bangka Belitung 135 ekor, Provinsi Kalimantan Selatan 86 ekor, Provinsi Kalimantan Timur 1.365 ekor, Provinsi NTB 927 ekor, Provinsi Banten 362 ekor, dan Provinsi Sulawesi Barat 211 ekor. Tahun 2016 jumlah klaim yang terjadi sebanyak 54 ekor dengan rincian klaim 42 karena mati dan 12 karena hilang dengan presentase klaim tertinggi ada di Sumatera Utara dan diikuti NTB. Kendala dalam pelaksanaan AUTS tahun 2016 adalah : 1) Sosialisasi subsidi bantuan premi dimulai pada pertengahan tahun, sehingga hasil masih belum optimal; 2) peserta asuransi ternak dengan premi swadana menjadi tidak menarik lagi semenjak adanya subsidi premi; 3) SDM baik di PT Jasindo sebagai pelaksana maupun masih belum memadai, sehingga capaian target susah dicapai. 6. Pengembangan Kelompok Peternak Berbasis Agribisnis a. Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan Pengembangan usaha agribisnis peternakan sebagian besar masih bersifat marginal, dalam arti adanya keterbatasan dukungan pendanaan serta relatif masih sederhananya teknik produksi yang dipergunakan menyebabkan pelaku usaha ini kurang dapat berkembang. Di lain pihak pelaku usaha di sub sistem yang lain rata-rata merupakan pengusaha non marginal, dalam arti kapasitas usaha mereka relatif cukup besar serta dukungan permodalan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2016 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2016

25

25

mereka cukup baik. Ketimpangan kedua kelompok pelaku usaha ini semakin diperparah dengan adanya penyebaran demografis yang kurang mendukung perkembangan sektor agribisnis pada umumnya. Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kendala pengembangan agribisnis peternakan khususnya dalam rangka meningkatkan peran pelaku usaha petani dan peternak (on-farm) adalah melalui pola kemitraan. Kemitraan usaha peternakan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha dengan dan antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan. Sebagai upaya agar kemitraan usaha peternakan dapat berjalan dengan baik, maka pada tahun 2016 telah dilakukan fasilitasi pengembangan kemitraan usaha peternakan di 13 provinsi yang mendapat alokasi anggaran dekonsentrasi untuk kegiatan koordinasi kemitraan. Selain itu telah tersusun Rancangan Pementan tentang Kemitraan Usaha Peternakan yang dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a) usaha peternakan; b) pelaku, pola dan kemitraan usaha; c) syarat kemitraan; d) perjanjian kemitraan; dan e) pembinaan dan pengawasan. Untuk mengetahui apa dan bagaimana respon dan tanggapan peternak dan pelaku usaha peternakan terhadap rancangan permentan tersebut, maka telah dilakukan publick hearing yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 7 November 2016. b. Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Berprestasi Penilaian manajemen usaha kelompok berprestasi tahun 2016 pada hakikatnya merupakan kegiatan dalam rangka melakukan pembinaan dan pemberian apresiasi kepada kelompok-kelompok peternak dalam mengelola usaha agribisnis peternakan. Pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada kelompok peternak maupun petugas untuk meningkatkan kinerjanya dalam membangun sektor peternakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Pada tahun 2016 kriteria yang dinilai adalah : 1) kriteria kelompok peternak, terdiri dari kelompok sapi potong, kelompok kambing/domba, kelompok ayam lokal dan kelompok itik; 2) kriteria petugas berprestasi, terdiri dari petugas insiminator, dokter hewan dan paramedik puskeswan. Peserta penilaian merupakan usulan dari daerah yang merupakan pemenang pertama dari penilaian di tingkat daerah tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penilaian dokumen profil usulan daerah yang dilakukan oleh Tim Penilai yang melibatkan unsur dari Ditjen PKH, perguruan tinggi (IPB dan UNPAD) serta asosiasi peternak, dilakukan penilaian lapangan terhadap kelompok peternak dan petugas teknis terpilih melalui wawancara dan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan masing-masing kelompok peternak dan petugas teknis. Hasil penilaian lapangan dibahas dalam rapat pleno oleh Tim Penilai kemudian dilakukan pemeringkatan nasional berdasarkan kriteria lomba. Hasil rapat pleno Tim Penilai diusulkan kepada Direktur PPHNak untuk selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal PKH 26



sebagai pemenang lomba dan telah ditetapkan untuk 5 (lima) kelompok peternak sapi potong, 5 (lima) kelompok peternak kambing, 3 (tiga) kelompok peternak ayam lokal, 5 (lima) kelompok peternak itik, 3 (tiga) orang petugas Inseminator, 3 (tiga) orang Dokter Hewan Puskeswan, 3 (tiga) orang Paramedik Puskeswan Tingkat Nasional melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 3548/PK.240/F/10/2016 tanggal 12 Juli 2016. Nama-nama pemenang seperti pada lampiran 7.

E.

Akuntabilitas Keuangan Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada kegiatan 5891 tahun 2016 sebesar Rp. 52.921.230.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2016 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 49.037.363.087,- (92,66%). Sedangkan anggaran Direktorat PPHNak yang masuk pada kegiatan 1785 (Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak) sebesar Rp. 404.942.000,- terealisasi sebesar Rp. 120.151.000,- (29,67%). 1. Realisasi Per Jenis Kewenangan Berdasarkan alokasi anggaran per jenis kewenangan, realisasi anggaran sebagai berikut : Tabel 12. Realisasi Anggaran Direktorat PPHNak per Jenis Kewenangan Tahun 2016 No

Kewenangan

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

1

Kantor Pusat

10,386,570,000

9,335,157,816

89.88

2

Dekonsentrasi

18,819,993,000

17,602,148,009

93.53

3

Tugas Pembantuan

23,714,667,000

22,100,057,262

93.19

52,921,230,000

49,037,363,087

92.66

Total

2. Realisasi Per Output Kegiatan Berdasarkan output kegiatan, realisasi anggaran Direktorat PPHNak sebagai berikut : Tabel 13.

No

Realisasi Anggaran Direktorat PPHNak Per Output Kegiatan Tahun 2016 Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi (Rp.000)

%

1

Fasilitasi Pengolahan Daging Ruminansia

3,290,487

2,999,701

91.16

2

Fasilitasi Pengolahan Unggas dan Aneka Ternak

4,476,294

4,131,465

92.30

3

Fasilitasi Pengolahan Susu Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair Koordinasi/Pembinaan Pengolahan Hasil Peternakan Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak

3,985,262

3,885,335

97.49

4,753,218

4,469,934

94.04

1,852,107

1,745,018

94.22

5,172,310

4,668,739

90.26

4 5 6


27

7 8

Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Pasar Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan

1,467,282

1,345,938

91.73

2,138,696

2,045,077

95.62

Pagu (Rp.000)

Realisasi (Rp.000)

4,367,510

4,130,604

94.58

2,898,866

2,754,000

95.00

3,132,530

2,976,119

95.01

2,692,310

2,546,774

94.59

2,718,035

2,312,800

85.09

3,368,550

3,181,559

94.45

1,058,588

938,281

88.64

5,549,185

4,906,017

88.41

52,921,230

49,037,363

92.66

Lanjutan tabel 13. No

9 10 11 12 13 14 15 16

F.

Output Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan Pengembangan Informasi Pasar Pembinaan dan Koordinasi Akses Pembiayaan dan Asuransi Ternak Penguatan Kelembagaan Peternak Koordinasi/Pembinaan Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak Penataan Tataniaga Ternak dan Hasil Ternak Koordinasi/Pembinaan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Total

%

Hambatan dan Kendala serta Upaya dan Tindak Lanjut Pelaksanaan kinerja pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun 2016 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum hambatan dan kendala tersebut dapat diatasi/ditanggulangi. Hambatan dan kendala yang dijumpai antara lain : 1. Permasalahan dalam pengembangan pengolahan hasil pertanian antara lain : masih terdapat beberapa unit pengolahan hasil pertanian yang belum beroperasi secara optimal, rendahnya jaminan ketersediaan dan mutu bahan baku, teknologi pengolahan hasil belum sepenuhnya diadopsi oleh pengolah, sumber pendanaan berbunga rendah masih sulit didapat/akses perbankan masih lemah; 2. Khusus untuk produk pangan olahan hasil peternakan agar dapat dipasarkan harus mempunyai ijin edar MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terutama untuk produk susu dan olahan produk peternakan basah lainnya (nugget, sosis, dan lain-lain). Sementara itu untuk mendapatkan ijin edar MD tersebut Unit Pengolahan Hasil (UPH) ternak banyak mengalami kendala, baik dari segi terbatasnya biaya untuk pengurusan, maupun keterbatasan pada sarana dan prasarana yang dimiliki. Tanpa adanya ijin edar, produk-produk yang dihasilkan UPH memiliki akses pasar yang terbatas dan daya saing yang lebih rendah; 3. Dalam pemasaran ternak baik di pasar ternak maupun di pasar-pasar desa maupun kecamatan, bahkan sampai ke kabupaten/kota, dominasi blantik masih sangat nyata, dan di beberapa lokasi pasar ternak masih menggunakan mekanisme taksiran untuk menentukan harga;

28



28

4. Alur tata niaga dari peternak sampai ke konsumen daging masih sangat panjang yaitu dimulai dari peternak, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang antar pulau, pejagal, pedagang dan baru sampai ke konsumen; 5. Dalam hal akses pembiayaan, penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian tahun 2016 khususnya sub sektor peternakan masih rendah disebabkan antara lain : a) skema pembiayaan KUR belum dapat mengakomodasi karakteristik usaha peternakan khususnya pembiakan sapi yang memerlukan bunga rendah, jangka waktu dan grace periode; dan b) kelompok dan/atau gabungan kelompok yang merupakan basis kelembagaan binaan Dinas tidak dapat mengakses KUR seperti skim kredit yang sudah ada sebelumnya (KUPS dan KKPE). Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum (Permenko 8 Tahun 2015 pasal 3) sehingga tidak dapat masuk dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); 6. Kendala dalam pelaksanaan AUTS tahun 2016 adalah : 1) Sosialisasi subsidi bantuan premi dimulai pada pertengahan tahun, karena Permentan tentang Pedoman AUTS baru ditandatangani bulan Juni 2016, sehingga hasil masih belum optimal; 2) peserta asuransi ternak dengan premi swadana menjadi tidak menarik lagi semenjak adanya subsidi premi; 3) SDM PT Jasindo di lapangan sebagai pelaksana masih belum memadai, sehingga proses assesment di lapangan relatif lambat; 7. Dalam hal pengembangan kelembagaan kelompok peternak dengan basis poktan/gapoktan yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi masih banyak kelompok-kelompok peternak yang belum berminat meningkatkan status kelembagaan kelompoknya untuk berbadan hukum, hal ini disebabkan antara lain terkendala dalam hal biaya pengurusan akte pendirian koperasi; 8. Koperasi-koperasi peternakan yang sudah terbentuk masih banyak yang belum berjalan secara profesional dan mampu mengembangkan diri menjadi lembaga peternak yang mandiri, serta meningkatkan usahanya sebagai lembaga usaha yang komersial; 9. Ekspor babi hidup pada 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini antara lain disebabkan adanya perubahan permintaan Singapura yang beralih kepada daging beku. Pangsa pasar ini mulai tahun 2015 dipenuhi oleh Malaysia dan Austria. Upaya dan tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka pemecahan hambatan dan kendala tersebut antara lain : 1. Dalam memfasilitasi unit pengolahan hasil peternakan perlu dipertimbangkan mengenai kebutuhan dan kondisi gapoktan calon penerima bantuan, peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia dalam penerapan teknologi pengolahan, diperlukan sosialisasi dan bimbingan kepada pengelola unit pengolahan hasil mengenai standar mutu produk olahan yang dibutuhkan pasar, peningkatan aksesibilitas SDM pengolahan hasil terhadap sumber-sumber pembiayaan baik swasta maupun pemerintah dan peningkatan


29

29

manajemen kelembagaan gapoktan. Untuk itu ke depan perlu dialokasikan kegiatan bimbingan teknis berbasis GMP dan kebutuhan pasar di daerah; 2. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan melaksanakan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan pada Unit Pengolahan Hasil yang tergabung pada kelompok/gabungan kelompok yang dianggap sudah siap baik secara kualitas dan mutu produk, sumber daya, kelembagaan maupun sarana prasarananya untuk mendapatkan izin edar. Kelompok/gabungan kelompok yang terpilih akan mendapatkan bantuan/fasilitasi revitalisasi bangunan dan perlengkapan dari Ditjen PKH serta pembinaan dan pendampingan dalam pengurusan izin edar dari BPOM. Dengan adanya kegiatan Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan ini diharapkan dapat dihasilkan produkproduk olahan hasil peternakan yang berkualitas baik, aman dikonsumsi dan berdaya saing. Ditjen PKH juga telah melakukan kerjasama dengan BPOM dalam pembinaan dan pendampingan dalam rangka sertifikasi mutu produk olahan. Kesepakatam kerjasama ini ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2016; 3. Untuk memangkas dominasi blantik, pemerintah mengupayakan transparansi harga dengan menyediakan fasilitas timbangan ternak dan papan informasi harga digital di pasar ternak. 4. Untuk memperpendek alur tataniaga pasar ternak, upaya yang telah dilakukan antara lain dengan merevitalisasi fisik dan fungsi pasar ternak dan rumah potong hewan yang dapat memperpendek jalur pemasaran dan dapat menciptakan pasar yang transparan. Upaya lainnya adalah pengembangan tata niaga dan distribusi ternak sapi menggunakan kapal ternak dengan jalur pelayaran NTT (Pelabuhan Tenau dan Pelabuhan Waingapu), Surabaya, Cirebon, Jakarta; 5. Telah diusulkan skema KUR khusus untuk pembiakan sapi/kerbau dengan bunga 3-4 %, grace periode 3 tahun dan jangka waktu 7 tahun kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai leadingnya; 6. Untuk mengatasi keterbatasan waktu pelaksanaan AUTS telah dilakukan revisi target dari 120.000 ekor menjadi 20.000 ekor, dan telah dilakukan koordinasi dengan PT Jasindo untuk menambah SDM yang khusus menangani AUTS di setiap kantor cabang PT Jasindo, walaupun pada tahun 2016 penambahan SDM di PT Jasindo belum ditindaklanjuti dengan baik; 7. Untuk mengatasi kendala dalam pembiayaan pengurusan akte pembentukan koperasi, telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai program untuk membantu biaya pengurusan akte notaris bagi kelembagaan/kelopok yang akan mendirikan koperasi, melalui notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Notaris Pembuat Akte Koperasi. Diharapkan sub sektor peternakan menjadi prioritas dalam fasilitasi ini;

30



30

8. Perlu upaya perbaikan manajemen pada koperasi-koperasi yang sudah ada sehingga terjaminnya transparansi dan berkeadilan. Antara lain perlunya peran aktif pembina dan pengawas sesuai kewajiban dan kewenangannya untuk melakukan pendampingan serta fasilitasi dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk dapat mengakses sumber-sumber permodalan seperti perbankan dengan bunga subsidi maupun komersial mengacu pada ketentuan perbankan dan non perbankan (misalnya dana Skim Kredit KUR), pemerintah (APBN/APBD), dan CSR (Corporate Sosial Responsibility). 9. Untuk meningkatkan ekspor ternak babi, pengembangan pasca panen sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional yang saat ini lebih mengarah pada kebutuhan produk daging beku. Menindaklanjuti hal ini, pengembangan rumah potong babi (RPB) yang memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan hewan internasional. Selain itu, pengembangan usaha pasca panen untuk ekspor juga perlu dikembangkan untuk komoditi lain terutama ayam ras yang produksinya telah mencukupi kebutuhan domestik. Di bidang regulasi ke depan akan diusulkan cakupan produk usaha budidaya babi yang terintegrasi dengan RPB untuk pasar ekspor dan budidaya ayam ras yang menghasilkan daging beku dan olahan serta telur untuk pasar ekspor untuk mendapatkan fasilitasi penguangan pajak penghasilan (tax allowance).


31

IV. PENUTUP Capaian kinerja sasaran kegiatan Direktorat PPHNak pada tahun 2016 termasuk kriteria sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran kegiatan tujuh indikator yang rata-rata lebih dari 100%, dengan kisaran 89,47% - 286,33%. Indikator yang memiliki capaian >100% adalah pengembangan pengolahan hasil peternakan pengembangan sarana dan kelembagaan pemasaran, penguatan kelembagaan peternak, peningkatan produk peternakan yang memperoleh izin edar, proyek investasi sub sektor peternakan, dan peningkatan volume ekspor komoditi peternakan. Sedangkan indikator yang capaiannya <100% adalah pengembangan usaha dan peluang investasi. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun 2016 tidak terlepas dari dukungan seluruh kegiatan yang ada di lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Disamping itu, kinerja pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun 2016 tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholders, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan terletak pada komitmen dan kerjasama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan peternak. Pada tahun 2017, fokus kegiatan Ditjen PKH adalah upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting (UPSUS SIWAB) dalam rangka peningkatan populasi ternak ruminansia besar dan memenuh kebutuhan produk hewan dalam negeri. Dalam rangka mendukung pelaksanaan UPSUS SIWAB tersebut, Direktorat PPHNak mendapat tanggungjawab dalam hal ketersediaan N2 cair, kontainer semen beku dan distribusi semen beku tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Namun demikian tugas pokok dan fungsi Direktorat PPHNak tetap akan dilaksanakan meskipun tidak seintensif pelaksanaan tahun 2016 untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal PKH dan Rencana Strategis Direktorat PKH. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain Koordinasi/Pembinaan Pengolahan Hasil Peternakan, Penguatan Kelembagaan Peternak, Koordinasi/Pembinaan Investasi Peternakan, Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan, Koordinasi/Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Pendampingan dan Pengawalan UPSUS SIWAB.

32



LAMPIRAN


33

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat PPHNak

34



34

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2016


35

36


Lampiran 3. Daftar Unit Pengolahan Hasil Peternakan Penerima Fasilitasi Tahun 2016 NO

NAMA KELOMPOK

LOKASI PROPINSI

KABUPATEN/ KOTA

PRODUK

KOMODITI

Fasilitasi pengolahan susu 1

Talago Sakato, Korong Padang Mantung, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Ketua Afriadi

Sumbar

Padang Pariaman

2

Kel Mekar Rahayu, Kampung Barunagri, Desa Sukajaya, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat

Jawa Barat

Bandung Barat

stik susu, yoghurt, ladu susu, puding susu

3

Kelompok Kreatif Mandiri, Soreang, Kec. Tatar Pasundan, Bandung

Jawa Barat

Bandung

yoghurt, karamel

4

Kelompok Barakah, Pengalengan, Bandung

Jawa Barat

Bandung

dodol susu, permen susu, kerupuk susu, cireng susu

5

Berkah Mukti, Ds. Sindang Jaya, Kec Cipanas, Kab. Cianjur

Jawa Barat

Cianjur

Susu

6

Perkumpulan Perdana Mandiri Sejahtera, Ketua Ridwan Munir

Jawa Barat

Bogor

Susu

7

Kelompok Bebedahan Desa Ciburuy Kec. Bayongbong, Ketua H. Iron

Jawa Barat

Garut

8

Sudi Moro, Dusun Tangkil, Ds Muntuk, Kec Dlingo, Kab Bantul, Ketua Arief Fathoni Ramadhan

Diy

Bantul

susu bubuk kambing PE

susu

9

Gapoktan Seto Kencono, Dusun Banyudono, ds. Gedong Kec. Banyubiru, Ketua Muslih 081326155653

Jawa Tengah

Semarang

susu pasteurisasi, es krim, yoghurt

Susu

10

Kelompok Garuda, Dusun Keditan, Kecamatan Sawangan, Magelang, Ketua Warsono

Jawa Tengah

Magelang

11

KTT Sido Makmur, Dk Ngemplak, Ds Banyuanyar, Jawa Tengah Kec Ampel, Kab Boyolali, Ketua Suwarto (085799217485, 082137510724)

Boyolali

Yoghurt, Stick Susu, Susu Rempah

Susu

12

KTT Margo Mulyo, Ds Kemutug Lor, Kec. Baturaden, Kab Banyumas,Warto (087737337553, 0281681681650

Jawa Tengah

Banyumas

Yoghurt, Es Krim, Susu Pasteurisasi

Susu

13

Joyo Abadi, Ds. Sumber Sekar, Kec. Dau, Malang, Ketua Ir. Ahmad, (082131904555)

Jawa Timur

Malang

Yoghurt susu sapi, susu kambing pasteurisasi dan bubuk

susu kambing

14

Kelompok Setia Kawan, Desa Sidem, Kec Gondang, Tulungagung

Jawa Timur

Tulungagung

susu pasteurisasi, yoghurt, stik yoghurt, permen susu

susu

15

KWT Serumpun, Lingkungan Padang Mulia, Ds Pinang, Kec. Cendana

Sulsel

Enrekang

Susu

Susu

Failitasi Pengolahan Daging Ruminansia 1

Kelompok Bangun Tani, Ds Suka Jadi, Kec. Hinai, Kab. Langkat, Ketua Hasyim

Sumut

Langkat

2

KWT Usaha Sepakat, Jorong Tigo Balai Nagari Labuak Batingkok, Kec. Harau, Ketua Elfida Marni

Sumbar

Lima Puluh Kota

3

Kelompok Sahabat, Ds Suromuncar, Kec. Ujan Mas, Kab Kepahiang, Ketua Walimin (085369043686)

Bengkulu

Kepahiang

4

KWT Sekar Mandiri, Kel. Banjar Sari, Kec Metro Utara, Kota Metro

Lampung

Kota Metro

5

Kelompok Bina Potensi Usaha (KBPU) "Riung Gunung", Kel. Karang Pamulang, Kec. Mandalajati Kota Bandung

Jawa Barat

Kota Bandung


Bakso

Daging

Daging nugget, sosis, mie bakso, tabaxe

daging

37

NO

NAMA KELOMPOK

LOKASI PROPINSI

PRODUK

KABUPATEN/ KOTA

KOMODITI

6

Kelompok Kompak, Pasar Rejondani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman

DIY

Sleman

Daging

7

Kelompok Sejahtera Banyubang Solokuro, Ds. Banyubang. Kec. Solokuro

Jawa Timur

Lamongan

daging

8

Kelompok Berlian, Seganteng Gubug Pande, Kel. Cakra Selatan, Kec. Cakra negara, Kota Mataram Ketua Nurbaiti

NTB

Kota Mataram

9

Kel Fajar, Kelurahan Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari

Sultra

Kota Kendari

10

Poktan Mutiara, Ds Tombo, Kec Wolio, Kota Bau

Sultra

Kota Bau-Bau

11

Kasitovea, Ds. Lero, Kec. Sindue, Donggala, Ketua Sulteng Anita

Donggala

12

Kelompok Sehati, Ds. Rijang Panua, Kec Kulo

Sulsel

Sidrap

Daging

Sulsel

Barru

Daging

13

Abon

daging

abon sapi

Daging

Fasilitasi pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair 1

Kelompok Ternak Makmu Beusare, Gampong Peurade, Kec pante Raja, Kab. Pidie Jaya Ketua Abu Bakar Soerah

Aceh

Pidie Jaya

Biogas dan pupuk cair

2

Kelompok Dos Roha, Sibide, Kec. Silaen, Kab Toba Samosir, Henry H. Panjaitan

Sumut

Toba Samosir

biogas

3

Mutiara, Jorong Koto panjang, Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar, Ketua Gunanto

Sumbar

Dharmasraya

Biogas, Kompos dan Pupuk Cair

Limbah Ternak

4

Tani Mukti, Talunan Bar I Nagari Talunan Maju, Kec. Sangir Balai Janggo, Ketua Pujono

Sumbar

Solok Selatan


Limbah Ternak

5

Kelompok Sukses Bersama, Ds. Pulau Harapan, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin

Sumsel

Banyuasin


Limbah Ternak

6

Kelompok Panca Mulya, Ds. Mataram, Kec. Tugu Mulyo, Kota Musi Rawas, Ketua Utoyo

Sumsel

Musi Rawas


Limbah Ternak

7

Kelompok Pangkalan Lesung , Kel. Pangkalan Lesung, Kec. Pangkalan Lesung

Riau

Pelalawan

Pupuk Cair

Limbah Ternak

8

Kelompok Sarwo Sari, Ds. Sari Makmur, Kec. Pangkalan Lesung, Ketua Faisal Budianto

Riau

Pelalawan

Pupuk Cair

Limbah Ternak

9

Kelompok Usaha Mulya, Ds Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Ketua H. Rasyim

Riau

Pelalawan

Kompos

Limbah Ternak

10

Kelompok Peternak Sukamaju II, Ds Purwodadi Dalam, Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan

Lampung

Lampung Selatan

biogas

limbah ternak

11

Kel Sumbe Alam, Kp Pasir Awi, Ds Muara Dua, Kec Cikulur, Lebak, Ketua Burhanudin

Banten

Lebak

Limbah Kerbau

12

Kel. Wargi Sadaya, Kp Cibinglu, Ds. Sindang Mulya, Kec. Maja, Lebak, Ketua Bapak Ujang

Banten

Lebak

limbah Kambing PE

13

Kel Tridaya Lestari, Desa Ciledug, Kec. Rongga, Kab. Bandung Barat, Ketua : Iwan

Jawa Barat

Bandung Barat

biogas

14

Desa Tawang, Kec. Getasan

Jawa Tengah

Semarang

biogas

limbah

15

KTT Lembu Sari, Desa Kalitinggar, Kec. Padamara Jawa Sumawiredja, CP. 085868507694 Tengah

Purbalingga

Biogas, Kompos, Pupuk Cair, Bio-Urine

limbah ternak

16

Kelompok Sumber Makmur, Ds. Soko, Kec. Tikung, Kab Lamongan, Ketua Munawar

Jawa Timur

Lamongan

Biogas, Kompos, Pupuk Cair, BioUrine

limbah ternak

17

KTT. Senap Semu, Ds senayan, Kec Poto Tano, Sumbawa Barat, Ketua Indra Kusuma

NTB

Sumbawa Barat

Limbah ternak

limbah Ternak

18

KTT. Agung Rinjani , Dusun Batu Jompang, Ds Sesait, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara, Ketua Saepul Efendi

NTB

Lombok Utara

Limbah ternak

limbah Ternak

19

Beringin jaya, Ds Suatang, Kec Paser Blengkong, Kab Paser, ketua Surono

Kaltim

Paser

Biogas

20

Ds. Tanjung Labu, Kec. Rantau Pulung, kab Kutai Timur

Kaltim

Kutai Timur

Biogas

38

Limbah Ternak



NO

NAMA KELOMPOK

LOKASI PROPINSI

KABUPATEN/ KOTA

PRODUK

KOMODITI

Fasilitasi Pengolahan Unggas Dan Aneka Ternak 1

Kelompok Tani Bulian Jaya

Jambi

Batang Hari

2

Kelompok Tani Cilangkap, Ds Cilangkap, Kec. Cikembar, Kab Sukabumi, Ketua Slamet Wuryadi (08154632781)

Jawa Barat

Sukabumi

3

Yayasan Nurul Huda, ds Sindang Mukti, Kecamatan Panumbangan, Kab. Ciamis

Jawa Barat

Ciamis

4

Kelompok Usaha Bersama "Mekar Wangi", Blok Pasapen, Kec. Talaga Kulon, Majalengka

Jawa Barat

Majalengka

5

Kelompok Wanita Tani (KWT) Intra Kampung Paozan Tonjong, Kel. Parakanyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya

Jawa Barat

Kota Tasikmalaya

6

Maju Makmur, Ds Karanganom, Kec. Karanganom, Ketua Muh. Latif

Jawa Tengah

Klaten

7

KWT Berkah Abadi, Desa Bulakwaru, Kec. Tarub, Kab. Tegal, Ketua Anna Varia CP. 085799209280

Jawa Tengah

Tegal

Unggas dan Aneka Ternak

8

Kelompok Sumber Rejeki, Ds. Tawangrejo, Kec. Turi, Ketua H. Musyarofah

Jawa Timur

Lamongan


9

Kelompok Maju Bersama, Ds. Bambang, Kec. Turi, ketua Mu'alifah

Jawa Timur

Lamongan


10

Kelompok Ternak Itik Maju Bersama, Jl. Diponegoro RT 01 RW 01, Dsn Patilaler, Desa Deyeng, Kec Ringin Rejo, Kediri

Jawa Timur

Kediri


11

Harapan Baru Jl Don Slipi, Kelurahan Hewuli, Kec. Alok Barat, Kab Sikkaaru, Ketua Daniel Imanuel Banabera

NTT

Sikka

12

Sahabat Tani, Ds Sangia, Kec Sape, Bima, Ketua Siti nurjannah

NTB

Bima


13

Kinilow, Kel. Paniki Bawah, Kec Mapanget, Kota Manado, Ketua Marie wakkary

Sulut

Manado


14

Pinaasaan, Kelurahan Liningaan, Kecamatan Tondano Timur, Ketua Nofrie Rommie Aguw

Sulut

Minahasa


15

Tunas Jaya, Ds. Huntu Barat, Kec. Bolango Selatan, Bone Bolango, Ketua Asni Sodoti

Gorontalo

Bone Bolango


16

Vinays, Ds. Pilobuhuta, Kec. Batudas, Gorontalo, ervina Puluhulawa

Gorontalo

Gorontalo


17

Kelompok Az Zahra, Poros ATKP Sombatara, Kec. Mandai, Kab. Maros

Sulsel

Maros

Unggas

18

KTT Malenreng, Kel. Lamatti Rialu, Kec.. Sinjai Utara, Sinjai

Sulsel

Sinjai

Unggas

Unggas dan Aneka Ternak Bakso, Abon, , Puyuh Krispi, Ekado, Puyuh Rempah, Telur Asin Puyuh

Daging dan telur puyuh

abon ayam

Telor Asin

Ayam potong segar dan ayam potong beku


Unggas

39


37

Lampiran 4. Daftar Penerima Failitasi Sarana dan Kelembagaan Pemasaran Peternakan Tahun 2016 Provinsi

Kabupaten/Kota

Lokasi

PASAR TERNAK 1

Aceh

1

Kab. Pidie

Pasar Ternak Beureunun, Desa Baro Yaman Sigli, Kecamatan Mutiara

2

Sumatera Barat

2

Kab.Tanah Datar

Pasar Ternak Cubadak Batu Sangkar

3

Jawa Barat

3

Kab.Cirebon

Pasar Ternak Ciledug, Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran

4

Kab. Subang

Pasar Ternak Purwadadi di Barat, Kec. Purwadadi

Desa Purwadadi

4

Jawa Tengah

5

Kab. Brebes

Pasar Ternak Wage, Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu

5

DI Yogyakarta

6

Kab. Sleman

Pasar Ternak Sleman

7

Kab. Gunung Kidul

Pasar Ternak Siyiono Harjo Desa Syiono, Kec. Klayen

Ambarketawang

Jl.

Gamping,

6

Jawa Timur

8

Kab. Lomongan

Pasar Ternak Lamongan

7

Riau

9

Kab. Kuansing

Pasar Ternak Kuansing

8

NTB

10

Kab. Lombok Timur

Pasar Ternak Desa Senyiur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur

9

Sulawei Selatan

11

Kota Makassar

Pasar Ternak Kota Makassar

UNIT PEMASARAN POKTAN DAN GAPOKTAN (UPPG) 1

2

3

Jawa Barat

Jawa Tengah

Banten

40

1

Kab. Bandung Barat

UPPG : Kelompok Citalem Barokah, Jl. PLTA Saguling Kp. Warung RT 04/06 Desa Citalem Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat

2

Kab. Cianjur

UPPG : Koperasi Peternak Sapi Cianjur Utara, Kecamatan Cipanas Kab. Cianjur

3

Kab. Bogor

UPPG : Gapoktan Aster Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kab. Bogor

4

Kab. Garut

UPPG : Kelompok Ternak Pusaka Wangi Kabupaten Garut di Kp Babakan Ds. Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab. Garut

5

Kab. Semarang

UPPG : KUB Sido Makmur alamat Dusun Suruan Desa Rogomulyo, Kec. Kaliwungu Kab. Semarang

6

Kota Semarang

UPPG : Kelompok Penerima PKT Kuncen Farm, Alamat Kuncen, Kel. Bubakan, Kec. Mijen, Kota Semarang

7

Kab. Wonosobo

UPPG : Kelompok Penerima Kelompok Wanita Tani Mukti alamat Kelurahan Tawangsari, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo

8

Kab. Lebak

UPPG : Gapoktan Sajira, Kp. Sadang, Kec. Sajira, Kab. Lebak



38

Lampiran 5. Daftar Produk dan Kelompok Yang Telah Mendapat Sertifkat/Izin Edar No

Propinsi

Kab/Kota

Kelompok

Jenis Produk

Jenis Ijin/Sertifikat

Tahun Dapat Sertifikat

1

Jatim

Tulung Agung

Kel. Jasa Tirta

Susu

NKV

2014

2

Jatim

Kota Batu

KUD Batu

Susu bubuk

MD

2014

3

Jabar

Kab. Bandung

Aster Mekar

Abon sapi,abon ayam

PIRT, Halal

4

Jabar

Kab. Bandung

Tiga A Sajari

abon, dendeng sapi

PIRT, Halal

5

Jabar

Kab. Bandung

Sabilussalam

abon, dendeng sapi

PIRT

6

Jabar

Kab. Bandung

Rumah Bina Kreatif

susu sapi dingin

PIRT, Halal

7

Jabar

Kab. Bandung

TK

karamel, dodol

PIRT, Halal

8

Jabar

Kab. Bandung

Barokah

dodol, karamel, kerupuk,susu dan noga

PIRT, Halal

9

Jabar

Kab. Bandung

Melati Telor Asin

telor asin

Halal

10 Jabar

Kab. Ciamis

Rajawali

Abon,dendeng

PiRT, Halal

11 Jabar

Kab. Ciamis

Cita Rasa

Abon bakso

PIRT

12 Jabar

Kab. Ciamis

Azzib

Nugget

PIRT

13 Jabar

Kab. Ciamis

Mekar Asih

Telor asin

PIRT

14 Jabar

Kab. Ciamis

KWT Sri Rahayu

Telor asin

PIRT, Halal

15 Jabar

Kab. Ciamis

Ciami milk and yoghurta

Susu

PIRT

16 Jabar

Indramayu

UD Al Barokah

telor asin

PIRT

17 Jabar

Majalengka

Mekar Wangi

Abon sapi dan abon ayam

PIRT.MUI

18 Jabar

Subang

Gap. Sugih Mukti

Susu, bakso

PIRT

19 Jabar

Tasikmalaya

Karya Mandiri

bakso

PIRT, halal,

20 Jabar

Tasikmalaya

Laksana Baru

Bakso

PIRT, halal

21 Jabar

Tasikmalaya

KWT Intra, Kp. Paodjan, RT 003 RW 011 Kel. Parakannyasag, Kota Tasikmalaya

telur ayam

PIRT, HALAL

22 Jabar

Tasikmalaya

abon ayam KWT Intra, Kp. Paodjan, RT 003 RW 011 Kel. Parakannyasag, Kota Tasikmalaya

PIRT, HALAL

23 Jabar

Kota Bandung

Aneka olahan dari Ternak

nugget, bakso, sosis sapi dan ayam

PIRT,MUI, BPOM

24 Jabar

Kota Bandung

KBPU Riung Gunung, Jl. Cikadut, Kampung Mande, RT 03 RW 05 Karang Pamulang, Kec. Mandalajati, Kota Bandung

nugget

MD

2016

25 Jabar

Kota Bandung


sosis

PIRT

2015

26 Jabar

Kota Bandung


mi bakso

HALAL

2016

27 Jabar

Kota Bandung


tabaxe

PIRT

2015

28 Jabar

Kota Sukabumi

2013

Sugih Lestari

yoghurt (choco milk)

Halal

29 Lampung Kota Metro

Berkat Usaha Bersama

Ayam probiotik

Halal dan NKV

2014

30 Sumsel

Ogan Ilir

Agrindo Karya Saintika

Bebek ungkep

PIRT dan Halal

2013

31 DIY

Sleman

Warga Mulya

Susu

MD

2015

32 DIY

Sleman

Bu Siyam

Daging

NKV

33 DIY

Gunung Kidul

KT Ngudi Rejeki

Daging

Halal


41

No

Propinsi

Kab/Kota

Kelompok

Jenis Produk


34 Sumbar

Rendang Asese

Rendang

PIRT dan Halal

35 Sumbar

Rendang Coga

Rendang

PIRT dan Halal

36 Sumbar

Rendang Yet

Rendang

PIRT dan Halal

37 Sumbar

Rendang Kokoci

Rendang

PIRT dan Halal

38 Sumbar

Rendang Siti Nurbaya

Rendang

PIRT

39 Sumbar

Rendang Riri

Rendang

PIRT

40 Sumbar

Dunia Rendang

Rendang

PIRT

41 Sumbar

Rendang Linda Sentosa

Rendang

PIRT dan Halal

42 Sumbar

Rendang One

Rendang

PIRT dan Halal


43 Jambi

Kota Jambi

Bunga Teratai

Bakso bakar

PIRT dan Halal

2013

44 Sulut

Minahasa Selatan

KT. Kadarman

Daging

PIRT

2015

45 Sulut

Minahasa Utara

KT. Betlehem

daging (Biapong)

PIRT

2013

46 Sulut

Minahasa Utara

KT Makarsih

Daging (Bakso)

PiRT

2013

47 Sulut

Bolaang Mongondow

KT. Lestari

Daging (Bakso)

PIRT

2014

48 Sulut

Bolaang Mongondow

KT. Bercahaya

Bakso

PIRT

2014

49 Sulut

Kota Tomohon

KT. Tanu An Sangkor

Susu

PIRT

2013

50 Sulteng

Kota Palu

Sumber Rejeki

Abon

PIRT

2014

51 NTB

Kota Bima

Kalin Dorolawa

Abon dan dendeng (sapi, ayam)

PIRT

2014

52 NTB

Kota Mataram

Istiqomah


PIRT

2013

53 NTB

Kota Mataram

Kelompok Berlian


PIRT

2016

54 Jateng

Kab. Semarang

Sri Lestari Pudjijanto

Tahu Bakso

PIRT

2013

55 Jateng

Kab. Semarang

BUDI

Telur Itik Asin

PIRT

2014

56 Jateng

Kab. Semarang

Raja Unggas

Telur Asin

HALAL

57 Jateng

Kab. Pemalang

KTT Ampera

Abon Ayam

PIRT

2014

58 Jateng

Kab. Surakarta

Toko Abon Varia

Abon Sapi

SP

2012

59 Jateng

Kota Solo

Beny Cahyo P

Abon Sapi, ceker ayam, kripik paru sapi, ayam suwir

SP

2012

60 Jateng

Kab. Kudus

CV. Sumber Rejeki

Es Milk-Cream

HALAL

2014

61 Jateng

Kab. Surakarta

Kedai Abon KL Noeria

Abon Sapi, kripik paru, dendeng sapi

HALAL

2014

62 Jateng

Kab. Boyolali

UD Lancar Jaya

Abon sapi, abon ayam

HALAL

2014

63 Jateng

Kab. Salatiga

Abon Juara

Abon Sapi, abon ayam

HALAL

2014

64 Jateng

Kab. Salatiga

CV. Sukses Mandiri

Abon Sapi, abon ayam

HALAL

2014

65 Jateng

Kab. Sragen

KWT Aster

Nugget Sapi, nugget ayam

HALAL

2014

66 Jateng

Kab. Wonosobo

KWT Tani Mukti

Yoghurt, susu pasteurisasi, stik milk, permen susu

NKV, PIRT, Halal, MD

2015

67 Jateng

Kab. Wonosobo

KWT Annisa

Yoghurt, stik milk, permen susu

NKV, PIRT, Halal, MD

2015

68 Bengkulu Kota Bengkulu

Bunga Maysa

Abon sapi, stik susu

PIRT

2013

69 Bengkulu Kab. Kepahiang

Kel. Pengolah Daging Sahabat

mie bakso sapi dan mie bakso ayam

PIRT

2016

70 Kalsel

Kel. Kube 3 Bersaudara

PIRT Pentol bakso, daging, nugget, sosis

2009

42

Kota Banjarbaru



40

No

Propinsi

Kab/Kota

Kelompok

Jenis Produk



71 Kalsel

Kab. Hulu Sungai Utara (HSU)

BUMDes Karya Batuah/Telur Asin RAJA

Telur Asin Itik Alabio

PIRT

2006

72 Kalsel

Kota Banjarbaru

Kelompok Mandiri/Telur Asin BORNEO


PIRT

2011

73 Kalsel

Kota Banjarmasin

Noor Rahman/Telur Asin "ANNIDA"


PIRT, Halal

2013

74 Kalsel

Kota Banjarbaru

Betty Wita Handayati

keripik ceker, rambak, usus ayam

PIRT

2010

75 Kalsel


Rina

Dendeng Itik

PIRT

2006

76 Kalsel


Dhandy

Dendeng Itik Alabio

PIRT

2011

77 Kalsel

Kabupaten Banjar

Kelompok Sejahtera

Telur Itik Organik

LSPO

2013


43

Lampiran 6. Jenis Komoditas Peternakan yang Dilaporkan Pada Pelayanan Informasi Pasar (PIP) PIP KABUPATEN Laporan Harian Harga Produsen Komoditas Peternakan Tingkat Kab/ Kota

No

Laporan Harian Harga Grosir Komoditas Peternakan Tingkat Kab/ Kota

PIP PROVINSI Laporan Harian Harga Eceran Komoditas Peternakan Tingkat Kab/ Kota

Laporan Harian Harga Grosir Komoditas Peternakan Tingkat Provinsi

Laporan Harian Harga Eceran Komoditas Peternakan Tingkat Provinsi

1

Sapi

Karkas sapi

Daging sapi has dalam Karkas sapi

Daging sapi has dalam

2

Kerbau

Karkas kerbau

Daging sapi bistik

Karkas kerbau

Daging sapi bistik

3

Kambing

Karkas kambing

Daging sapi murni

Karkas kambing

Daging sapi murni

4

Domba

Kaskas domba

Daging kerbau

Kaskas domba

Daging kerbau

5

Ayam broiler

Karkas ayam broiler

Aging kambing

Karkas ayam broiler

Aging kambing

6

Ayam buras

Karkas ayam buras

Daging domba

Karkas ayam buras

Daging domba

7

Itik

Karkas itik

Karkas ayam broiler

Karkas itik

Karkas ayam broiler

8

Telur ayam ras

DOC broiler

Karkas ayam buras

DOC broiler

Karkas ayam buras

9

Telur ayam buras

DOC layer

DOC broiler

DOC layer

DOC broiler

10

Telur itik

Telur ayam ras

DOC layer

Telur ayam ras

DOC layer

11

Susu segar

Telur ayam buras

Telur ayam ras

Telur ayam buras

Telur ayam ras

12

Telur itik

Telur ayam buras

Telur itik

Telur ayam buras

13

Susu sapi segar

Telur itik

Susu sapi segar

Telur itik

14

Pakan ternak broiler

Susu sapi segar


Susu sapi segar

15

Pakan ternak konsentrat layer




16


44




44

Lampiran 7. Daftar Pemenang Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak Tahun 2016 No.

Kategori

Nama Kelompok

I.

Kategori Kelompok

A.

Sapi Potong

B.

C

D

Kambing/ Domba

Ayam Lokal

Itik

Alamat

1. Tunas Mandiri

Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

2. Situsari Mandiri

Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

3. Tani Membangun

Desa Jaro, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

4. Agritama Mandiri

Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

5. Andini Mangambar

Desa Karanggeneng, Kecamatan Sendangadi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Agribisnis AsSalam

Desa Sirnagalih, Kecamatan Indhihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

2. Ngudi Rahayu II

Desa Ngromo, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur

3. Kuncen Farm

Desa Bubakan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

4. Tani Uperma

Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Puspa Tanjung

Desa Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung

1. Sejati

Desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur

2. Ayam Buras Mandiri

Desa Kartikajaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

3. Kotak's Agisna

Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

1. Berkah Abadi

Desa Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

2. Kurnia 2

Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan

3. Itik Meri Rejeki

Desa Rejosopinggir, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

4. Azna Jaya

Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

5. Itik Ondol

Desa Citrajaya, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat


45

No

Kategori

II.

Kategori Petugas

A.

Inseminator

B.

C.

46

Dokter Hewan Puskeswan

Paramedik Puskeswan

Nama Petugas Teknis

Alamat

1. Maria Agus Beni Alfurqon, SP.M.Si.

SPIB Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur

2. Mauludin Albanani

SPIB Bungbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

3. Edy Sugijanto

SPIB Krandenan III, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

1. Drh. Leni Sri Lestari

UPTD Poskeswan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah

2. Drh. Dwi Sulistyorini

UPTD Puskeswan Wilayah Selatan, Puskeswan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I. Yogyakarta

3. Drh. Denny Susanti

UPTD Puskeswan Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat UPT Puskeswan dan IB Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat.

1. Syaiful Ahmad, S.St. 2. Tidar Arga Sasmita S.Pt.

Puskeswan Geyer, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah

3. Bahrin Noor, A.Md.

Puskeswan Mabuun, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan



43

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN Telp/fax : 021 7815782 / 788 30482 [email protected]

LAPORAN KINERJA 2016 DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN

Recommend Documents