Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2001
POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN H. ISKANDAR ANDI NUHUNG Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian ABSTRAK Sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan nasional, organisasi Departemen Pertanian telah memposisikan dirinya menjadi organisasi yang berbasiskan fungsi agribisnis dengan visi Departemen Pertanian yang diarahkan menuju kepada terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis. Pembangunan sistem agribisnis mengintegrasikan sektor pertanian dengan industri dan jasa terkait dalam suatu kluster industri yang mencakup 5 subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani ternak, subsistem agribisnis pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem jasa. Dalam kerangka pembangunan organisasi ekonomi rakyat sebagai pelaku utama sistem agribisnis, pembagian tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) perlu dilakukan. Potensi dan peluang pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Permintaan akan produk peternakan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat. Peluang pasar produk olahan hasil peternakan masih terbuka lebar baik di pasar domestik dan pasar ekspor. Perkembangan dinamika dalam masyarakat dan perubahan gaya hidup rumah tangga semakin meningkatkan permintaan akan produk-produk olahan yang siap saji. Beragamnya jenis produk olahan hasil ternak dengan nilai tambah yang tinggi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih berbagai alternatif jenis olahan untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan minat masyarakat. Namun demikian juga dijumpai berbagai kendala dan hambatan seperti efisiensi produksi yang masih rendah demikian pula mutu produk yang masih belum dapat memenuhi standar kualitas. Permintaan produk olahan yang masih belum merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga tingkat konsumsi masih terbatas dan ancaman membanjirnya produk impor sejalan dengan diberlakukannya era pasar global. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, sebagai salah satu direktorat yang berada dibawah Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Misi yang diemban oleh direktorat ini adalah sebagai berikut: (1) mendorong terciptanya keterpaduan sentra produksi peternakan dengan industri peternakan dan pasar. (2) mendorong terciptanya daya saing komoditas peternakan dan hasil olahannya di pasar domestik dan pasar ekspor (3) menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya wirausaha dan kelembagaan yang mandiri, serta industri peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (4) mendorong terciptanya sistem informasi dan distribusi hasil peternakan yang lebih efektif dan efisien. Program dan kegiatan utama pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dilakukan dengan mengintegrasikan ke lima bidang utama yaitu pemasaran domestik, pemasaran internasional, mutu produk olahan, teknologi sarana pengolahan dan teknologi pengolahan. Program pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dilaksanakan melalui Program Pengembangan Agribisnis (PPA) dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PPKP). Kedua program tersebut dijabarkan dalam kegiatan utama yang meliputi: (1) Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan, (2) Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri, (3) Pengembangan Pemasaran Internasional, dan (4) Pengembangan Sistem Jaminan Mutu.
11
Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2001
PENDAHULUAN Dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan kebijaksanaan yang ada, dewasa ini organisasi Departemen Pertanian merupakan organisasi yang berbasiskan fungsi agribisnis, sehingga rumusan visi Departemen Pertanian diarahkan menuju “Terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis”. Pembangunan sistem agribisnis itu sendiri merupakan pembangunan yang mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pembangunan industri dan jasa terkait dalam suatu kluster industri yang mencakup 5 sub-sistem, yaitu sub-sistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness), sub-sistem usaha tani ternak (on-farm agribusiness), sub-sistem agribisnis pengolahan (down-stream agribusiness), subsistem pemasaran dan subsistem jasa. Pembangunan sistem agribisnis berkerakyatan adalah pembangunan sistem agribisnis yang mendayagunakan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang beragam disetiap dan antar daerah. Hal tersebut akan berdaya guna apabila pengelolaannya dilakukan secara lokal dan lebih mengedepankan partisipasi dan kreatifitas rakyat dan organisasi ekonominya di setiap daerah. Peranan pemerintah, baik di pusat maupun daerah akan diarahkan untuk memberdayakan dan memfasilitasi tumbuh-kembangnya kreatifitas rakyat diseluruh daerah. Pembangunan sistem agribisnis yang berkelanjutan berarti pembangunan sistem agribisnis bukan hanya untuk satu generasi, melainkan juga untuk generasi berikutnya. Ia akan memiliki dimensi yang luas, baik secara organisasi, kelembagaan, ekonomi, teknologi dan ekologis. Untuk ini pengelolaan pembangunan pertanian harus dikembangkan dengan melakukan hybridisasi organisasi/kelembagaan tradisional lokal dengan organisasi/kelembagaan modern. Sumberdaya agribisnis pada hakekatnya berada di daerah, karena itu secara alamiah pembangunan sistem agribisnis merupakan pemberdayaan ekonomi daerah. Dengan demikian membangun sistem agribisnis harus terdesentralisasi. Pada saat ini di pusat dan daerah sedang terjadi proses transformasi dan dinamika kelembagaan pembangunan pertanian dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan pertanian harus meletakkan kegiatannya pada perumusan kebijaksanaan makro yang menciptakan insentif bagi pengembangan usaha agribisnis, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kelembagaan pelayanan dan kelembagaan pelaku agribisnis dalam upaya memberdayakan mereka untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian dalam kerangka manajemen pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sebagai fasilitator, akselerator dan regulator serta meningkatkan peran masyarakat, mengharuskan program pembangunan mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan organisasi ekonomi rakyat banyak, sebagai pelaku utama sistem agribisnis, pembagian tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) perlu dilakukan. Pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Pertanian akan difokuskan pada empat hal pokok yaitu (1) memberdayakan dinas-dinas daerah agar mampu mengelola pembangunan sistem dan usaha agribisnis di daerahnya masing-masing, (2) mengorkestra pembangunan sistem dan usaha agribisnis antar daerah (propinsi) agar dapat berjalan secara sinergis dan harmonis, (3) menangani aspek-aspek pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang menyangkut kepentingan beberapa daerah dan atau menangani aspek-aspek pembangunan sistem agribisnis yang tidak efisien dan tidak efektif diserahkan pembangunannya pada suatu daerah (4)
12
Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2001
menangani dan mengkoordinasikan kebijaksanaan ekonomi sektoral, antar sektor, makro ekonomi dan perdagangan/kerjasama internasional. POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN Subsektor peternakan seperti halnya subsektor lain pada sektor pertanian memiliki potensi dan peluang yang cukup besar dan perlu untuk diantisipasi secara optimal. Permintaan akan produk peternakan terhadap peningkatan pendapatan bersifat sangat elastis yang berarti bahwa adanya perubahan pendapatan dalam masyarakat akan membawa perubahan pada permintaan akan produk olahan peternakan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan semakin membaiknya perekonomian nasional dan internasional membawa dampak terhadap semakin meningkatnya permintaan akan produk-produk olahan. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas, maka terbukalah pasar agribisnis peternakan di pasar internasional, dimana setiap negara harus terbuka dalam menerima produk agribisnis/agroindustri peternakan dari negara lain dengan persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Perkembangan dinamika dalam masyarakat dan perubahan gaya hidup rumah tangga membawa dampak pada semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap produk-produk olahan yang siap saji karena keterbatasan waktu dan kesibukan para ibu rumah tangga terutama di daerah perkotaan. Jenis makanan termasuk produk olahan hewani yang mudah disimpan dan tidak memerlukan banyak ruang sementara dan siap disajikan secara fleksibel setiap saat telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat perkotaan. Selain itu, beberapa jenis produk olahan hasil ternak diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti air susu kambing diketahui dapat menyembuhkan asma, TBC dan lain-lain. Penerapan teknologi pada subsistem budidaya peternakan membawa dampak yang nyata terhadap produktivitas seperti terlihat pada peningkatan populasi ayam ras, ruminansia besar dan ruminansia kecil. Penerapan teknologi untuk beberapa jenis pengolahan hasil ternak relatif sederhana dan mudah dikuasai oleh masyarakat termasuk masyarakat pedesaan sehingga dapat memberdayakan peran wanita pedesaan yang cukup strategis dalam pengembangan agroindustri pengolahan hasil ternak di pedesaan. Beragamnya jenis produk olahan hasil ternak dengan nilai tambah yang tinggi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih berbagai alternatif jenis olahan untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan minat masyarakat. Dibandingkan dengan produk segar, produk olahan memiliki daya tahan yang lebih lama sehingga dapat mengurangi resiko akibat perubahan harga. Hal ini sangat nyata dirasakan terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak kondusif dimana harga produk olahan relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan produk segar. Segmen pasar poduk agroindustri peternakan sangat luas dan mencakup berbagai kelas dalam masyarakat mulai dari rumah tangga, kafe hingga supermarket baik di wilayah elit perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Hal ini dapat dilihat pada menu yang dihidangkan baik dalam acara formal maupun informal dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya cita rasa yang menarik, harga yang terjangkau dan jaringan distribusi yang telah meluas mencakup berbagai wilayah. Selain itu, dalam upaya turut menjaga kelestarian lingkungan, pengolahan produk sampingan seperti kulit, tulang dan darah dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan. 13
Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2001
Secara umum, produk agroindustri dapat meningkatkan efisiensi ekonomi agribisnis secara keseluruhan. Hal ini telah dibuktikan dan dapat dilihat pada peningkatan efisiensi usaha di Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) yang memiliki prospek pasar yang sangat baik di wilayah Bandung dan Jakarta. KENDALA DAN HAMBATAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan juga menjumpai berbagai kendala dan hambatan. Kendala pada sisi produksi adalah efisiensi produksi yang masih rendah sebagai akibat dari tingginya biaya produksi. Kurangnya pengendalian yang ketat terhadap populasi ternak bibit mengakibatkan terkurasnya stock bibit yang dapat menjadi ancaman kekurangan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan. Penanganan yang cermat dan teliti sangat diperlukan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk olahan sesuai dengan standar karena sangat erat kaitannya dengan mutu dan kesehatan produk yang dihasilkan. Hal ini menjadi kendala terutama dalam mengintroduksi teknologi pengolahan di wilayah pedesaan. Pasokan bahan baku dari dalam negeri yang masih belum dapat memenuhi standar kualitas menjadi penyebab masih diimpornya bahan baku dari luar negeri. Tingginya harga komponen bahan baku khususnya yang diimpor dari luar negeri menyebabkan tingginya biaya produksi dan situasi ini sangat dirasakan terutama pada waktu krisis ekonomi. Konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia masih tergolong rendah disebabkan karena rendahnya daya beli masyarakat terhadap komoditas hasil peternakan dan rendahnya pengetahuan gizi masyarakat akan pentingnya protein hewani bagi kesehatan tubuh. Diberlakukannya pasar global membuka peluang bagi masuknya produk impor dari luar negeri yang dapat menjadi ancaman bagi produk yang sama dan sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Keterbatasan informasi, promosi dan pembinaan menyebabkan minat masyarakat khususnya di wilayah pedesaan terhadap produk olahan masih rendah. Adanya promosi kepada masyarakat tentang pentingnya mengurangi konsumsi hasil ternak karena diduga dapat menyebabkan penyakit berbahaya menjadi ancaman bagi pemasaran produk hasil peternakan. Pengembangan agribisnis dan agroindustri peternakan dan hasil ikutannya belum berkembang dengan optimal di Indonesia.
14
Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2001
STRATEGI DAN KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN Dengan adanya reorientasi kebijakan Departemen Pertanian yang semula lebih memfokuskan pada aspek peningkatan produksi semata menjadi lebih berorientasi pasar dengan menerapkan sistem agribisnis, maka Departemen Pertanian telah melakukan perubahan struktur organisasi. Pada awal tahun 2001, dibentuklah Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang susunan direktorat dibawahnya berdasarkan kelompok subsektor/komoditi yang ada yaitu: perkebunan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Sesuai dengan Keppres No. 177 tahun 2000, tugas pokok Direktorat Jendral Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian (BP2HP) adalah merumuskan dan melaksanakan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Visi Direktorat Jenderal BP2HP adalah “mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat khususnya petani melalui pembangunan sistem dan usaha-usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi”. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, sebagai salah satu direktorat yang berada dibawah Direktorat Jenderal BP2HP, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Misi yang diemban oleh direktorat ini adalah sebagai berikut: (1) mendorong terciptanya keterpaduan sentra produksi peternakan dengan industi peternakan dan pasar (2) Mendorong terciptanya daya saing komoditas peternakan dan hasil olahannya di pasar domestik dan pasar ekspor (3) menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya wirausaha dan kelembagaan yang mandiri, serta industri peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (4) mendorong terciptanya sistem informasi dan distribusi hasil peternakan yang lebih efektif dan efisien. Pendekatan yang dilakukan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dalam mengemban misi tersebut adalah melalui lima bidang utama yaitu peningkatan pemasaran domestik, peningkatan pemasaran internasional, peningkatan mutu produk olahan, peningkatan penerapan teknologi pengolahan dan peningkatan penyediaan sarana pengolahan. Program dan kegiatan utama pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dilakukan dengan mengintegrasikan kelima bidang utama tersebut dan mengacu kepada program Direktorat Jenderal BP2HP yaitu Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program dan kegiatan tersebut adalah: a.
Pengembangan Pengolahan Hasil-Hasil Peternakan dengan kegiatan utama yang meliputi Perumusan kebijakan pengembangan sistem dan usaha-usaha pengolahan hasil peternakan; Penanganan kegiatan pasca panen; Pengembangan sarana usaha pengolahan hasil peternakan skala kecil; Pengembangan usaha pengolahan hasil peternakan skala kecil; Pengembangan teknologi strategis pengolahan hasil peternakan; Pengembangan diversifikasi produk olahan hasil peternakan; dan Pembinaan industri pengolahan hasil peternakan skala usaha menengah dan besar.
b. Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dengan kegiatan utama yang meliputi Pengembangan kebijakan pemasaran hasil peternakan dan hasil-hasil olahannya; Pengembangan sistem Informasi pasar; Pengembangan sistem jaringan dan mekanisme usahausaha pemasaran; dan Peningkatan kecintaan terhadap produk peternakan nusantara. 15
Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2001
c.
Pengembangan Pemasaran Internasional dengan kegiatan utama yang meliputi Pengembangan analisis peluang dan hambatan ekspor serta pengendalian impor produk peternakan dan hasil olahannya; Pengembangan kebijakan dan fasilitasi percepatan sistem dan prosedur ekspor produk peternakan dan hasil olahannya; Pengembangan kerjasama internasional bidang pemasaran produk peternakan dan hasil olahannya; dan Peningkatan promosi pemasaran produk peternakan dan hasil olahannya.
d. Pengembangan Jaminan Mutu dengan kegiatan utama yang meliputi Pengembangan informasi dan sumberdaya manusia profesional dalam fasilitasi, supervisi dan verifikasi mutu; Pengembangan dan pemasyarakatan standar dan pedoman-pedoman penerapan jaminan mutu; Pembinaan sertifikasi dan lembaga pelayanan sertifikasi yang profesional; Penciptaan jaminan mutu melalui kerjasama strategis; dan Kerjasama dan harmonisasi untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan ekspor. PENUTUP Pembangunan pertanian di masa mendatang dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang sehat, berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan serta desentralisitis. Dalam menjawab tantangan tersebut, kebijakan Departemen Pertanian sekarang lebih diarahkan kepada pembangunan yang berorientasi pasar dengan menerapkan sistem agribisnis yang mengintegrasikan sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa terkait. Pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagai bagian dari mata rantai yang tidak terpisahkan dalam sistem agribisnis mempunyai potensi dan peluang yang perlu diantisipasi secara optimal melalui pelaksanaan program peningkatan pemasaran domestik, pemasaran internasional, peningkatan mutu olahan, peningkatan penerapan teknologi pengolahan dan peningkatan penyediaan sarana pengolahan.
16
