PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGIRIMAN PROPOSAL:
PERLUASAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS LAHAN
DIBUKA: 25 September, 2016 TENGGAT WAKTU: 15 Desember, 2016 (Mountain Standard Time)
1. LATAR BELAKANG A. THE GOVERNORS’ CLIMATE AND FOREST FUND (GCFF) Setiap kegiatan yang berhasil dalam menanggapi hubungan yang rumit antara hutan, penggunaan lahan dan perubahan iklim memerlukan adanya upaya-upaya yang beragam yang dilakukan di berbagai tingkat tata kelola. Dalam beberapa tahun terakhir, anggota-anggota Satuan Tugas the Governors’ Climate and Forests Task Force (Satgas GCF) telah muncul sebagai pemain kunci dalam pengaturan perubahan penggunaan lahan dan mengurangi deforestasi. Sebagai rumah bagi hutan-hutan tropis dunia yang paling padat karbon dan paling banyak keragamanhayatinya, negara bagian dan provinsi anggota Satgas GCF berada di garis depan dalam upaya-upaya untuk mengurangi tekanan yang dialami oleh hutan. Inisiatif mereka membentuk suatu agenda yang luas terkait pembangunan rendah emisi yang sangat selaras dengan kesepakatan iklim global yang dicapai pada saat penyelenggaraan United Nations Framework Convention on Climate Change’s (UNFCCC) Conference of the Parties (COP21). Didirikan melalui amanat Satgas GCF pada tahun 2011, Governors’ Climate and Forests Fund (GCFF) memberikan dana kepada jaringan negara bagian dan provinsi anggota Satgas GCF dari Brasil, Indonesia, Meksiko, Peru, Pantai Gading, dan Nigeria. Sebagai bagian dari misinya, GCFF berupaya untuk memberdayakan pemerintah di tingkat subnasional Satgas GCF untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan melalui pendanaan strategis yang mendukung program kepemimpinan, inovasi dan kemitraan. Pendanaan GCFF membantu anggota-anggota Satgas GCF, yang merupakan rumah bagi lebih dari 25% hutan tropis dunia, untuk mencapai cita-citanya yaitu mengurangi deforestasi hingga 80% pada tahun 2020 dengan cara membantu mereka mengimplementasikan proyek -proyek perlindungan hutan tropis, mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan, serta meningkatkan mata pencaharian pedesaan. GCF memiliki visi bahwa pada tahun 2020, melalui dukungan yang diberikannya, anggota-anggota GCF akan telah:
Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan metode pengukuran yang kuat di skala yurisdiksional guna mengurangi deforestasi tropis Memperluas kapasitas institusional demi meningkatkan tata kelola hutan Mendemonstrasikan pendekatan-pendekatan inovatif yang menjadi pelopor dalam pembangunan pedesaan Menguatkan koordinasi dan keselarasan dengan proses-proses nasional Meningkatkan keterlibatan antara pemerintah, masyarakat madani, komunitas yang bergantung pada hutan dan komunitas penduduk asli serta sektor swasta Mengakses beragam mekanisme keuangan, termasuk pembayaran-untuk-kinerja (pay-forperformance)
Melalui Permohon Pengiriman Proposal (RFP), GCFF bertujuan untuk mendukung inisiatif-inisiatif strategis yang mengutamakan pencapaian tujuan-tujuan yang terdapat dalam Deklarasi Rio Branco. Diluncurkan pada saat Rapat Tahunan Satuan Tugas GCF 2014, deklarasi tersebut berisi di dalamnya ikrar untuk: (1) Mengurangi deforestasi hingga 80% pada tahun 2020 jika mendapatkan dukungan yang cukup dan jangka
2
panjang; (2) membangun kemitraan-kemitraan kunci dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh sektor swasta dalam mencapai kegiatan rantai pasok yang bebas deforestasi; dan (3) menyalurkan sejumlah besar dana berbasis kinerja kepada komunitas-komunitas penduduk asli, pemangku kepentingan skala kecil dan penduduk yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Agar dapat mencapai visi yang ditentukan dalam Deklarasi Rio Branco, GCFF telah menerima bantuan dana dari Pemerintah Norwegia untuk mendanai tiga siklus pendanaan program 1. Peningkatan tata kelola dan kapasitas lahan: Siklus pendanaan ini meningkatkan tata kelola hutan dengan cara mengatasi masalah terkait celah-celah kapasitas yang teridentifikasi di masingmasing yurisdiksi GCF. 2. Kemitraan yurisdiksional untuk hutan, iklim dan pertanian: Periode pendanaan ini terfokus pada pengembangan kerja sama pemerintah-swasta yang mengatasi permasalahan terkait produksi komoditas sebagai pendorong terjadinya deforestasi. 3. Keterlibatan masyarakat dan masyarakat sipil: Periode pendanaan meningkatkan kemampuan organisasi-organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal dan masyarakat penduduk asli untuk berpartisipasi secara lebih berarti dalam isu-isu perubahan iklim dan kehutanan. RFP ini adalah untuk proyek-proyek yang mencari dana bantuan untuk periode pendanaan di bawah upaya Peningkatan tata kelola dan kapasitas lahan. Peluang-peluang untuk periode pendanaan di bawah upaya Kemitraan yurisdiksional untuk hutan, iklim dan pertanian dan Keterlibatan masyarakat dan masyarakat sipil akan dibuat melalui pemberitahuan yang terpisah dan akan diumumkan di website GCFF (www.gcffund.org).
2. KELAYAKAN A. FOKUS GEOGRAFIS Melalui Permohonan Pengiriman Proposal ini, GCFF bertujuan untuk dapat secara eksklusif mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam wilayah ke-26 yurisdiksi hutan tropis yang sudah menjadi anggota Satgas GCF sebelum penyelenggaraan Rapat Tahunan Satgas GCF 2016 (untuk daftar lengkap mohon lihat lampiran). Yurisdiksi yang menjadi anggota baru GCF pada Rapat Tahunan 2016 akan memenuhi syarat hanya untuk pendanaan dalam situasi luar biasa dimana inisiatif yang ditawarkan menunjukkan kelayikannya untuk dapat menerima pendanaan substansial atau secara signifikan dapat mengurangi emisi yang disebabkan oleh deforestasi. Oleh karena itu, yurisdiksi anggota baru didorong untuk bergabung dengan anggotaanggota yang sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek GCF yang mengedepankan kebutuhan-kebutuhan bersama. Yurisdiksi yang memiliki Status Pengamat dalam Satgas GCF hingga tenggat waktu pengumpulan Permohonan ini tidak memenuhi syarat untuk panggilan proposal ini.
3
Pemerintah non-tropis Katalonia dan California diundang untuk bergabung dengan proposal yang diserahkan oleh yurisdiksi-yurisdiksi tropis. Proposal gabungan ini harus mendemonstrasikan manfaat yang diharapkan untuk diciptakan oleh kolaborasi antara jaringan Satgas GCF dalam rangka mengurangi deforestasi tropis seperti misalnya kerja sama teknis dan peningkatan akses terhadap keuangan bagi negara bagian dan provinsi tropis yang menjadi anggota. Kegiatan-kegiatan di luar dari yurisdiksi anggota GCF atau kegiatan-kegiatan yang tidak secara eksplisit didukung oleh yurisdiksi anggota GCF tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan dukungan.
B. PEMOHON YANG MEMENUHI SYARAT Beragam organisasi yang telah terakreditasi GCFF telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan untuk menerima dana melalui RFP ini termasuk di dalamnya organisasi-organisasi nirlaba internasional, nasional dan lokal; lembaga-lembaga penelitian dan universitas; serta institusi-institusi pemerintah. Institusi yang saat ini tidak terakreditasi GCFF dapat menyerahkan proposal proyek bersamaan dengan menyerahkan aplikasi permohonan akreditasi selambat-lambatnya 30 hari sebelum tenggat waktu RFP (15 November, 2016). Seluruh permohonan akreditasi harus dilengkapi untuk dapat dipertimbangkan (aplikasi permohonan yang tidak lengkap tidak akan diterima) dan diserahkan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan untuk turut dalam RFP ini. Hanya institusi yang terakreditasi yang memenuhi syarat untuk menerima pendanaan dari GCFF. Institusi yang telah menyerahkan aplikasi permohonan akreditasinya dapat mempersiapkan proposal mereka di saat menunggu proses akreditasi selesai dilakukan. Aplikasi permohonan akreditasi dapat di akses di portal yang terdapat di http://www.gcffund.org/resource-portal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai akreditasi, mohon lihat Accreditation FAQ. Sebuah daftar institusi yang telah terakreditasi dan institusi yang masih melalui tahap proses akreditasi dapat dilihat di laman GCFF. GCFF sangat menyarankan kepada para pemohon untuk menghubungi kontak yang ditunjuk oleh delegasi Satgas GCF di wilayah tempat mereka ingin bekerja untuk mengabari mengenai minat mereka tersebut sebelum mengirimkan permohonan akreditasi atau menyerahkan sebuah proposal proyek. Daftar delegasi Satgas GCF dan informasi mereka dapat dilihat di http://www.gcftaskforce.org/contacts.
3. KEMITRAAN DAN KOLABORASI A. KEMITRAAN Dana yang terbatas menghalangi institusi subnasional dalam mendapatkan keterampilan-keterampilan khusus ataupun kapasitas manusia dan kapasitas keuangan yang diperlukan untuk merespon terhadap tantangan-tantangan rumit yang menjadi bagian dari deforestasi dan tata kelola hutan. Solusi bagi tantangan-tantangan tersebut memerlukan dilakukannya intervensi dan kolaborasi pelaku dan lembaga
4
yang berbeda-beda di tingkat nasional, subnasional dan lokal. Untuk menanggapi hal ini, GCFF mendukung kemitraan yang didasari oleh visi yang ditentukan oleh Satgas GCF dan Deklarasi Rio Branco: “Kemitraan yang efektif dapat menciptakan dampak yang meningkat dan berkelanjutan.” Panggilan ini akan terfokus pada mempromosikan pembentukan kemitraan yang efektif antara masyarakat sipil, para ahli, badan-badan penelitian dan lembaga-lembaga pemerintah di tingkat yang berbeda-beda (nasional, subnasional, lokal) dan berbagai sektor terkait (kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, dll.) yang fokus pada peningkatakan kapasitas yurisdiksional untuk mengurangi deforestasi. Kemitraan dengan sektor swasta memiliki fokus pada komoditas yangmana akan dimasukkan di dalam RFP terpisah. Institusi yang memohon RFP harus berkolaborasi dengan penerima manfaat dari proyek mereka yaitu institusi pemerintah subnasional yang termasuk dalam Satgas GCF. Seluruh proposal proyek akan membutuhkan persetujuan dari delegasi yang masuk dalam Satgas GCF 1 (http://www.gcftaskforce.org/contacts). Selain dari itu, institusi pemohon harus berkolaborasi dengan delegasi Satgas GCF dan mendiskusikan tentang bagaimana hasil-hasil proyek nantinya dapat diadopsi oleh institusi pemerintahan mereka guna meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai targettarget iklim yang telah diidentifikasi. GCFF sangat merekomendasikan bahwa calon pemohon menghubungi delegasi Satgas GCF di wilayah tempat mereka ingin bekerja guna mendiskusikan niat mereka untuk berkolaborasi sebelum mempersiapkan proposal proyek ataupun melaksanakan proses akreditasi. Bukti bahwa pemohon telah menjalani suatu proses kolaboratif selama masa persiapan proposal akan menjadi faktor kunci yang dipertimbangkan dalam proses peninjauan proposal. Demi memfasilitasi kolaborasi dan membangun sebuah kemitraan yang efektif, GCFF memberikan sejumlah dana terbatas kepada masing-masing yurisdiksi untuk mendukung pelaksanaan fase persiapan proyek. Bagi pemohon yang berasal dari institusi pemerintah subnasional, mekanisme kemitraan atau kolaborasi lainnya dengan sektor-sektor lain atau pemerintah nasional/federal lain sangat didorong untuk dilakukan.
B. KOORDINASI DI ANTARA PROPOSAL DAN YURISDIKSI YANG BERBEDA-BEDA Proposal-proposal yang berisi upaya menjawab target kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dari satu negara bagian atau provinsi anggota dapat diajukan dalam RFP ini.
Koordinasi dapat dilakukan terhadap proyek-proyek di antara mitra kerja yang berbeda-beda di beragam tingkat intervensi (yursidiksional, regional, beberapa negara, atau pun global) dan dapat diserahkan secara terpisah maupun kolektif. Seluruh proposal yang diserahkan wajib memiliki tanda tangan persetujuan dari seluruh yurisdiksi yang terlibat.
1 Di beberapa negara seperti Indonesia dan Peru, gubernur dapat dikonsultasikan untuk mendapatkan persetujuan
tambahan. Mohon bicarakan dengan delegasi GCF di wilayah anda untuk panduan lebih lanjut.
5
Inisiatif-inisiatif yang terkoordinasi disambut dengan baik termasuk pula yang melibatkan beberapa proposal oleh mitra yang berbeda-beda. Kami menyarankan bahwa setiap mitra menyebutkan kolaborasi tersebut di dalam proposal mereka. Setiap proposal akan ditinjau secara independen. Dalam menyeleksi proposal untuk pemberian dana hibah, GCFF memiliki pilihan untuk meminta kepada pemohon-pemohon yang mengajukan proposal yang serupa untuk menggabungkan kegiatan yang mereka ajukan di bawah suatu konsorsium. GCFF mendorong terciptanya kolaborasi lintas yurisdiksi demi memperkuat kapasitas yurisdiksi Satgas GCF. Proposal sah yang berkontribusi pada pengembangan kapasitas Satgas GCF secara keseluruhan dapat termasuk di dalamnya: Proposal-proposal yang menjawab kebutuhan kolektif beberapa anggota, terutama dalam kasuskasus dimana solusi yang diajukan dapat diterapkan dan diadopsi oleh seluruh yurisdiksi yang terlibat. Proposal-proposal yang mendorong dilakukannya pertukaran ilmu pengetahuan antara yurisdiksi yang berbeda-beda termasuk kegiatan-kegiatan seperti pembangunan kapasitas, seminar, dan melakukan kunjungan ke lapangan dengan melibatkan para pengambil keputusan dan petugas pelayanan publik.
4. PERIODE PENDANAAN PROGRAM Seluruh periode pendanaan GCFF memiliki sasaran menyeluruh yaitu mencapai tujuan-tujuan yang tertera di dalam Deklarasi Rio Branco, meningkatkan tata kelola hutan dan meningkatkan akses kepada sumbersumber dana iklim domestik ataupun internasional yang substansial serta investasi pihak swasta. Para pemohon hendaknya menelaah Kerangka Kerja Hasil GCFF sebelum membuat proposal guna memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang akan diajukan sejalan dan mendukung tercapainya hasil dan manfaat yang diharapkan dari setiap periode pendanaan.
5. PERIODE PENDANAAN UNTUK PERLUASAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS LAHAN Periode pendanaan untuk Perluasan Tata Kelola dan Kapasitas Lahan ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi dengan memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang menangani permasalahan penting terkait kesenjangan institusional dan kapasitas yang teridentifikasi di masing-masing yurisdiksi Satgas GCF. Kegiatan-kegiatan yang ada di bawah periode pendanaan ini hendaknya dapat menciptakan atau meningkatkan lingkungan politis dan hukum bagi yurisdiksi untuk dapat secara efektif mengatasi permasalah deforestasi. Periode pendanaan ini dirancang fleksibel untuk memperkenankan proposalproposal masuk yang dibuat secara khusus menjawab kebutuhan-kebutuhan di tiap yurisdiksi. Peningkatan kapasitas dapat dicapai melalui serangkaian cara termasuk peningkatan kerangka kerja hukum dan kebijakan, perluasan kapasitas institusional, pengembangan teknologi dan metode inovatif
6
dalam hal pengawasan dan pengelolaan hutan, peningkatan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program, pemberian dukungan untuk mendapatkan sumber-sumber dana tambahan dan menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam periode pendanaan ini harus menciptakan hasil-hasil yang terukur di sasaran wilayah yurisdiksi dan hendaknya dapat meningkatkan koordinasi dengan institusiinstitusi nasional yang terlibat dalam program-program REDD+. Apabila relevan, para pemangku kepentingan hendaknya terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan, terutama yang terkait dengan perubahan dalam regulasi, kebijakan dan program yurisdiksional yang mungkin akan berdampak pada komunitas lokal, pemilik hutan dan produsen. Walaupun fokus dari periode pendanaan ini adalah untuk mendukung upaya pendekatan tata kelola lahan, namun seluruh proposal hendaknya mempertimbangkan tujuan utama yang ingin dicapai yaitu target mengurangi deforestasi. Periode pendanaan ini mendukung tujuan-tujuan strategis GCFF yaitu memperkuat kapasitas institusional untuk mengurangi deforestasi di tingkat subnasional, memperluas akses kepada mekanisme-mekanisme keuangan untuk inisiatif subnasional dan mempromosikan insentif berbasis hasil, mendukung proses proses untuk meningkatkan keselarasan subnasional/nasional dan lintas sektor, serta mendukung keterlibatan komunitas penduduk asli dan yang menggantungkan hidupnya pada hutan dalam programprogram yurisdiksional. Proposal sebaiknya dirancang untuk merespon pada salah satu atau lebih tujuan tujuan strategis ini. HUBUNGAN DNEGAN NDCS Di dalam kerangka kerja Deklarasi Rio Branco, GCFF mengharapkan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh RFP ini akan mendukung terlaksananya kegiatan persiapan implementasi kontribusi yang ditentukan secara nasional/ action in preparation for the implementation of nationally determined contributions (NDCs). Dengan hampir 80% kegiatan mitigasi di masa datang akan dilakukan di tingkat subnasional, negara bagian dan provinsi akan memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai target-target NDC. Oleh karena itu, GCFF akan memprioritaskan kemitraan yang akan memperluas koordinasi dan meningkatkan keselarasan antara pemerintah subnasional dan nasional di dalam agenda NDC. Informasi mengenai negara-negara yang telah meratifikasi Perjanjian Paris dan menyerahkan NDCs dapat dilihat di http://unfccc.int/focus/ndc_registry/items/9433.php MEMBUKA PELUANG KEUANGAN KEGIATAN TERKAIT IKLIM Sebagai tambahan, GCFF akan lebih tertarik mendanai kegiatan yang mengurangi hambatan untuk entitas subnasional untuk mengakses dan berpartisipasi dalam sumber-sumber keuangan yang ada untuk iklim dan hutan di skala yang signifikan. Kegiatan yang dilakukan harus bekerja untuk mengatasi kendala teknis, birokrasi, atau politis yang dihadapi yurisdiksi daerah dalam mengakses sumber-sumber yang ada dari pembiayaan iklim, termasuk antara lain Green Climate Fund, Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund, Forest Investment Program, Global Environment Facility, dan komitmen bilateral berbasis kinerja Dana Karbon Forest Carbon Partnership Facility, Program Investasi Hutan, Fasilitas Lingkungan Global, dan kinerja bi-lateral komitmen berbasis. Proposal yang mengembangkan jalur yang jelas untuk meningkatkan akses daerah kepada sumber-sumber pendanaan ini akan mendapat prioritas.
7
A. KEGIATAN-KEGIATAN YANG MEMENUHI SYARAT Kegiatan-kegiatan di bawah periode pendanaan ini hendaknya mendukung setidaknya salah satu dari hasil-hasil berikut ini. Proposal yang mengusung pencapaian lebih dari satu hasil ini akan diprioritaskan: Pelatihan untuk PNS dan rekanannya dalam aspek-aspek teknis, hukum dan kebijakan tentang tata kelola lahan. Membuat atau merevisi kerangka kerja hukum dan peraturan tentang perubahan iklim, REDD+, hutan dan pertanian di yurisdiksi-yurisdiksi GCF. Mendesain program-program yurisdiksional komprehensif untuk mengurangi deforestasi melalui proses-proses partisipasi. Mengembangkan atau meningkatkan mekanisme-mekanisme untuk mengklarifikasi kepemilikan tanah dan hak atas kepemilikan dan mengembangkan registrasi lahan berkoordinasi dengan entitas nasional. Meningkatkan sistem-sistem pengawasan/pengukuran hutan di tingkat yurisdiksi yang terhubung dengan sistem pengawasan hutan nasional. Bantuan teknis, peralatan dan pengembangan sistem untuk meningkatkan kapasitas institusi subnasional dalam mengelola sumber-sumber daya hutan. Merancang atau memperkuat institusi dan mekanisme yang memfasilitasi alur pembiayaan berbasis kinerja dan sumber-sumber keuangan lainnya untuk yurisdiksi GCF. Bantuan teknis dan lokakarya perencanaan untuk menyelaraskan upaya-upaya mengatasi deforestasi dengan program-program REDD+ untuk mengakses mekanisme berbasis kinerja.
B. PRIORITAS Anggota GCF telah mengidentifikasi prioritas-prioritasnya untuk periode pendanaan ini di masing-masing wilayah guna memastikan proposal yang diajukan memenuhi kebutuhan mereka. Kesimpulan dari prioritas negara-negara tersebut adalah sebagai berikut: Negara Meksiko
Prioritas Membangun, mengimplementasikan dan menyelaraskan kebijakan dan regulasi yang terkait dengan perubahan iklim dan kehutanan. Memperluas program pengawasan penggunaan lahan dan sistem MPV karbon hutan termasuk dukungan pelatihan, peralatan dan teknis. Memperkuat agen-agen pelaksana dalam program pengurangan emisi dengan berkoordinasi dengan inisiatif FCPF nasional. Strategi untuk meningkatkan koordinasi dan keselarasan dengan strategi nasional dan proses-proses nasional lainnya. Membangun program-program sektor hutan di tingkat negara bagian, termasuk pembiayaan untuk layanan lingkungan dan pemetaan rantai rantai nilai. Meningkatkan manajemen kebakaran. Mengembangkan atau memperkuat mekanisme keuangan di tingkat negara bagian yang akan membantu menggerakkan dan mengelola pendanaan untuk mengurangi deforestasi, termasuk mekanisme distribusi manfaat. Memobilisasi sumber-sumber dana dari donor domestik dan internasional, termasuk akses kepada Green Climate Fund.
8
Brasil
Indonesia
Peru
Nigeria
Membangun dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi terkait perubahan iklim dan kehutanan. Meningkatkan perencanaan penggunaan lahan termasuk pengembangan pengelolaan hutan dan rencana wilayah terlindungi. Memperluas program pengawasan penggunaan lahan dan sistem MRV karbon hutan termasuk pelatihan, peralatan dan bantuan teknis. Mengembangkan atau memperkuat mekanisme keuangan di tingkat negara bagian yang akan membantu menggerakkan dan mengelola dana untuk mengurangi deforestasi. Merancang kebijakan dan program di tingkat sektoral dan daerah untuk mengurangi deforestasi. Memobilisasi sumber-sumber dana dari donor domestik dan internasional termasuk akses kepada Green Climate Fund. Membentuk, memperkuat dan mengimplementasikan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Menyempurnakan regulasi dan proses-proses perencanaan penggunaan lahan. Memperluas program pengawasan penggunaan lahan dan sistem MRV karbon hutan termasuk pelatihan, peralatan, dan bantuan teknis. Mengawasi dan melaksanakan rencana spasial. Membuat dan menyempurnakan sistem/program perizinan dalam jaringan (online licensing systems/platforms). Mengembangkan atau memperkuat mekanisme keuangan di tingkat provinsi yang membantu menggerakkan dan mengelola pendanaan untuk mengurangi deforestasi. Meningkatkan manajemen kebakaran. Meningkatkan koordinasi dan dialog antara pemerintah regional dan lembaga-lembaga nasional terkait implementasi kebijakan dan regulasi hutan. Membuat dan mengimplementasikan regulasi yang mengurangi deforestasi sebagai dukungan bagi undang-undang kehutanan nasional. Mengembangkan dan mengimplementasikan penetapan zona penggunaan lahan yang efektif melalui instrumen-instrumen Zonificación Ecológica y Económica dan Zonificación Forestal. Program-program untuk meningkatkan teknologi yang memungkinkan diselenggarakannya manajemen sumber-sumber daya hutan yang efektif di skala yurisdiksional. Meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar daerah, terutama di antara Otoritas Daerah untuk Lingkungan Hidup (Autoridades Regionales Ambientales). Perluasan program-program pengawasan penggunaan lahan dan sistem MRV karbon hutan termasuk pelatihan, peralatan dan bantuan teknis.
9
Pantai Gading
Mengembangkan program-program di seluruh negara bagian untuk mengurangi faktor-faktor pendorong terjadinya degradasi hutan. Bantuan untuk peningkatan pengelolaan hutan, mempromosikan kegiatan kehutanan komunitas. Mengembangkan strategi dan regulasi untuk menjaga hak-hak penggunaan hutan oleh komunitas masyarakat lokal. Meningkatkan kapasitas yurisdiksional dalam hal reformasi kebijakan, legislatif dan kelembagaan termasuk penetapan zona dan perencanaan penggunaan lahan. Meningkatkan kapasitas teknis, komunikasi dan organisasional pemerintah regional. Meningkatkan koordinasi dan keselarasan dengan para pemengku kepentingan REDD+ nasional dan inisiatif internasional lainnya. Memperluas program pengawasan penggunaan lahan dan sistem MRV karbon hutan termasuk pelatihan, peralatan, dan bantuan teknis. Mengembangkan strategi dan regulasi untuk upaya intervensi yurisdiksi dalam pembuatan dan pengawasan undang-undang kepemilikan lahan nasional yang baru (Code Foncier). Mengembangkan atau memperkuat mekanisme keuangan yang akan membantu menggerakkan dan mengelola pendanaan untuk mengurangi deforestasi.
C. PENDANAAN YANG TERSEDIA Proyek-proyek yang didanai di bawah RFP ini akan berkisar antara nilai USD 250,000-650,000. Durasi proyek sebaiknya adalah antara 12-36 bulan. Jumlah akhir pendanaan proyek akan ditentukan menunggu alokasi dana dari Pemerintah Norwegia.
6. PEDOMAN PROPOSAL DAN KRITERIA EVALUASI A. PEDOMAN Institusi yang tidak terakreditasi GCFF wajib menyerahkan aplikasi permohonan akreditasi untuk menjadi terakreditasi GCFF setidaknya 30 hari sebelum tenggat waktu penyerahan RFP (15 November, 2016). Proposal dapat diserahkan kapapun selama periode RFP berlangsung. Namun demikian, proposal tidak akan dipertimbangkan apabila institusi yang mengirimkan belum menyerahkan aplikasi permohonan akreditasi sebelum tenggat waktu tersebut. Rincian lebih lanjut mengenai proses akreditasi dapat dilihat di http://www.gcffund.org/resource-portal. Institusi yang terakreditasi dan yang masih melalui proses akreditasi hendaknya menyerahkan proposal mereka dengan menggunakan template standar GCFF yang disediakan untuk RFP ini di laman GCFF. Proposal dibuat memakai Microsoft Word, font size 10, dan tidak lebih dari 15 halaman. Proposal
10
diserahkan beserta berkas-berkas dalam bentuk Excel dan ditandatangani (Lampiran 1: Manajemen Risiko terdapat di Template RFP, Lampiran 2: Kerangka Kerja Hasil, Lampiran 3: Narasi Anggaran, Lampiran 4: Anggaran, dan Lampiran 5: Syarat dan Ketentuan Tides). Syarat dan Ketentuan tambahan dapat berlaku apabila hibah diberikan. Seluruh proposal harus diserahkan dalam Bahasa Inggris. Proposal dan lampiran dikirim melalui email ke alamat
[email protected]. Proposal yang tidak diserahkan oleh perwakilan Satgas GCF harus menyertakan surat keterangan pemberian dukungan yang ditandatangani oleh Perwakilan Satgas GCF di masing-masing negara bagian/provinsi yang berpartisipasi. Kriteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi proposal dapat dilihat di portal laman GCFF (http://gcffund.org/resource-portal).
7. MONITORING REQUIREMENTS AND TIMELINES A. PERSYARATAN PENGAWASAN Promotor proyek akan diminta untuk menyerahkan laporan keuangan dan kinerja triwulan. GCFF dimungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan evaluasi langsung ke lapangan sebagaimana dibutuhkan.
B. KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN RFP Proposal ditunggu hingga tanggal 25 September, 2016 (Mountain Standard Time). GCFF menargetkan untuk memberitahukan hasil RFP kepada institusi pemohon selama bulan Maret, 2017. Pertanyaan-pertanyaan terkait Pemberitahuan RFP ini dapat dikirimkan melalui email kepada Direktur Pengawasan GCFF, Luke Pritchard at
[email protected]. Diskusi-diskusi informal mengenai ide-ide proyek dapat diatur dengan GCFF sesuai dengan permintaan dari anggota-anggota GCF saja.
PENGHARGAAAN GCFF ingin memberikan penghargaan kepada Pemerintah Norwegia atas dukungan yang diberikan kepada Satuan Tugas GCF. RFP ini dimungkinkan karena kontribusi yang diberikan oleh Norway's International Forest Climate Initiative dan the Norwegian Agency for Development Cooperation.
11
DAFTAR YURISDIKSI SATUAN TUGAS GCF YANG MEMENUHI SYARAT ANGGOTA TROPIS SATUAN TUGAS THE GOVERNORS’ CLIMATE AND FORESTS 26 yurisdiksi hutan tropis yang merupakan anggota Satuan Tugas GCF sebelum penyelenggaraan Rapat Tahunan GCF 2016 memenuhi syarat untuk turut di dalam RFP ini:
BRAZIL
NIGERIA 21. CROSS RIVER STATE
1. ACRE 2. AMAPA 3. AMAZONAS 4. MATO GROSSO 5. PARA 6. RONDÔNIA 7. TOCANTINS
PERU 22. AMAZONAS 23. LORETO 24. MADRE DE DIOS 25. SAN MARTIN 26. UCAYALI
PANTAI GADING 8. BELIER 9. CAVALLY
INDONESIA 10. ACEH 11. KALIMANTAN TENGAH 12. KALIMANTAN TIMUR 13. PAPUA 14. KALIMANTAN BARAT 15. PAPUA BARAT
MEKSIKO 16. CAMPECHE 17. CHIAPAS 18. JALISCO 19. TABASCO 20. QUINTANA ROO
12
