Tata Kelola Perusahaan

01 Ikhtisar Data Keuangan

02 Laporan Manajemen

05

03 Profil Perusahaan

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen

05 Tata Kelola Perusahaan

06 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

07 Laporan Keuangan Konsolidasian

Tata Kelola Perusahaan

PENDAHULUAN 1.

292

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan BCA menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan GCG di BCA ditujukan antara lain untuk: a. Mendukung visi BCA, untuk menjadi “Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia”. b. Mendukung misi BCA, yaitu: • Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

PT Bank Central Asia Tbk

•

Laporan Tahunan 2016

•

c.

d.

e.

Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. • Meningkatkan nilai francais dan nilai stakeholders BCA. Memberikan manfaat dan nilai tambah (added value) bagi para pemegang saham (shareholders) dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (sustainable). Meningkatkan kepercayaan para investor kepada BCA.

BCA menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam mempertahankan kepercayaan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai suatu organisasi, BCA berkomitmen untuk mendukung dan mematuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

2. Referensi Penyusunan kebijakan GCG di BCA dilakukan dengan mengacu antara lain: - Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/ POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

-

-

-

-

-

-

-

-

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/ POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.


•


293


-

-

-

-

-

-

-




Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/ POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/ SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/ SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi Bagi konglomerasi keuangan.

Selain mengacu pada ketentuan–ketentuan tersebut di atas, BCA juga mendasarkan pada pedoman–pedoman implementasi GCG yaitu: - Prinsip–prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). - ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). - Roadmap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

294


•





3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan, melalui penerapan pinsip-prinsip GCG diharapkan BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif. Penerapan GCG merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BCA. Berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, BCA berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (best practices) dalam GCG, prinsip-prinsip OECD dan ACGS. 4.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BCA telah mencerminkan adanya penerapan prinsip check and balance serta sistem pengendalian internal yang baik.

Skema Struktur Tata Kelola Perusahaan di BCA

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) DEWAN KOMISARIS

Check & Balance

DIREKSI

Komite Audit

Asset & Liability Committee (ALCO)

Sekretaris Perusahaan

Komite Pemantau Risiko

Komite Manajemen Risiko

Manajemen Risiko

Komite Remunerasi & Nominasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Kepatuhan

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Kebijakan Perkreditan

Hukum

Komite Kredit

Audit Internal

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pengendalian Intern

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Struktur Tata Kelola Perusahaan di BCA terdiri dari: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Dewan Komisaris. 3. Direksi. 4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 5. Komite-Komite Eksekutif Direksi yaitu: Asset & Liability Committee (ALCO), Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

6. 7.

Sekretaris Perusahaan. Unit-unit kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum, Audit Intern dan Pengendalian Intern.

Struktur Tata Kelola Perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.


•


295


5.




Laporan Pelaksanaan GCG Laporan Pelaksanaan GCG BCA tahun 2016 disusun sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/ DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Laporan Pelaksanaan GCG BCA sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir. 2. Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada angka IX Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013. Transparansi Pelaksanaan GCG mencakup: A. Pengungkapan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure). 6. Rencana strategis. 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya. 8. Informasi lain yang terkait dengan GCG.

296


•





B. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada: a. BCA; b. Bank lain; c. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan d. perusahaan lainnya; yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. C.

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

D.

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Shares Option. Rasio gaji tertinggi dan terendah. Frekuensi rapat Dewan Komisaris. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud). Permasalahan hukum. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Buy back shares dan/atau buy back obligasi. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan.

E. F. G. H. I. J. K. L.

Selain mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BCA dalam melaksanakan penerapan GCG juga mengacu pada standar internasional yang berdasarkan pada prinsip-prinsip OECD dan ACGS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang meliputi 5 (lima) aspek yang diturunkan ke dalam 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi sebagai berikut: TABEL PEMENUHAN REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA No. A

Rekomendasi

Keterangan

HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1.1

Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.

sesuai

1.2

Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.

- *)

1.3

Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

sesuai

Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. 2.1

Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.

sesuai

2.2

Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.

sesuai

B

FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.

3.1

Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.

sesuai

3.2

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

sesuai

Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. 4.1

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.

sesuai

4.2

Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.

sesuai

4.3

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

sesuai

4.4

Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.

sesuai

C

FUNGSI DAN PERAN DIREKSI Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.

5.1

Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.

sesuai

5.2

Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

sesuai

5.3

Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.

sesuai

*)

1 (satu ) orang anggota Dewan Komisaris tidak hadir pada RUPS Tahunan 2016.


•


297




No.




Rekomendasi


Keterangan

Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. 6.1

Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi.

sesuai

6.2

Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.

sesuai

6.3

Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

sesuai

D

PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.

7.1

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.

sesuai

7.2

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.

sesuai

7.3

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.

sesuai

7.4

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.

sesuai

7.5

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.

sesuai

7.6

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.

sesuai

E

KETERBUKAAN INFORMASI Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

8.1

Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.

sesuai

8.2

Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

sesuai

6. Hasil GCG Assesment 6.1. Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Pada tahun 2016, BCA melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas pelaksanaan GCG sesuai dengan: − Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. − Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas pelaksanaan GCG. BCA telah melakukan penilaian tersebut yang mencakup 3 (tiga) aspek Governance, yaitu: 1. Governance Structure. 2. Governance Process. 3. Governance Outcome.

298


•


Adapun 3 (tiga) aspek Governance tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yaitu: 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite. 4. Penanganan Benturan Kepentingan. 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan. 6. Penerapan Fungsi Audit Intern. 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern. 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern. 9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures). 10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal. 11. Rencana Strategis Bank.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG di BCA Hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan Good Corporate Governance pada Semester I dan Semester II tahun 2016 dikategorikan ke dalam “Peringkat 1” (“Sangat Baik”). Peringkat Individual

1

Definisi Peringkat Manajemen BCA telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum Sangat Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BCA. Analisis

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap aspek Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Aspek Governance Structure Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah lengkap dan sangat memadai. 2. Aspek Governance Process Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (Governance Structure) yang sangat memadai. 3. Aspek Governance Outcome Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek Governance Process yang sebagian besar sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (Governance Structure) yang sangat memadai.

6.2. Penilaian Pelaksanaan GCG oleh Pihak Eksternal • Untuk mengevaluasi dan mengukur penerapan GCG di BCA, pada tahun 2016 BCA berpartisipasi dalam program riset dan pemeringkatan GCG di Indonesia - Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan Majalah SWA.

Tema CGPI tahun 2016 adalah “Good Corporate Governance dalam Perspektif Keberlanjutan”. Penilaian CGPI terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu: a. Self assessment. b. Penilaian dokumen. c. Penilaian makalah. d. Data Isian Perusahaan. e. Observasi.

Dari keikutsertaan BCA dalam program tersebut, BCA berhasil meraih predikat “The Most Trusted Company” (“Sangat Terpercaya”) yang merupakan predikat penilaian tertinggi.

•

Pada tahun 2016, The Indonesian Intitute for Corporate Directorship (IICD) melakukan evaluasi dan pemeringkatan terhadap 100 (seratus) perusahaan terbuka dengan kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat

(listed) di Bursa Efek Indonesia. Dalam The 8th IICD Corporate Governance Conference & Award 2016, BCA berhasil meraih penghargaan untuk kategori “Top 50 Public Listed Companies & The Best Responsibilities of the Board.”

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI Sehubungan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (selanjutnya disebut POJK No. 18/ POJK.03/2014) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (selanjutnya disebut “SEOJK No. 15/ SEOJK.03/2015”), adapun yang dimaksud dengan konglomerasi keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan seluruh perusahaan anak dalam konglomerasi keuangan. BCA telah menerapkan tata kelola terintegrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip: 1. Keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.


•


299

Tata Kelola Perusahaan

Recommend Documents