Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank BHI dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman kepada Prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance). Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank BHI tunduk kepada PBI no. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI no. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, serta SEBI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Harda Internasional No.001/SK-KOMDIR BHI/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, mengenai Pelaksanaan GCG di PT Bank Harda Internasional.

15

Productivity and Efficiency Annual Report 2014

Good Corporate Governance adalah bentuk Tata Kelola Bank yang menerapkan prinsip–prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggung jawaban (Responsibility), Independensi (Independency),dan Kewajaran (Fairness). Pada saat pelaksanaannya, Bank BHI senantiasa berupaya agar kualitas Tata Kelola Bank semakin baik sehingga mampu memperkuat Bank BHI didalam menghadapi persaingan bisnis perbankan tanah air. Pelaksanaan GCG pada tahun 2014 meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seperti penjelasan pada paragraf – paragraf berikut.

I. Dewan Komisaris Susunan Dewan Komisaris Bank BHI pada tahun 2014 : No.

Nama

Jabatan

1

Bernardus Dwibyantoro

Komisaris Utama Independen

2

Rachman Hakim

Komisaris

3

R. Soedaryatmo Yosowidagdo

Komisaris Independen

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris lebih ditekankan kepada fungsi pengawasan yang diantaranya memastikan bahwa Good Corporate Governance bisa terlaksana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi termasuk memberikan nasihat, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. Kewenangan Dewan

Komisaris lainnya adalah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti semua temuan audit dan rekomendasi SKAI, auditor eksternal, serta hasil temuan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau otoritas lain. Apabila Dewan Komisaris menemukan adanya indikasi bahwa kelangsungan usaha bank akan terganggu atau adanya pelanggaran atas peraturan perundangperundangan yang berlaku, maka Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia.


16

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh tiga Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sesuai dengan ketentuan maka Dewan Komisaris melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebagai kelengkapan kerjanya. Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris umumnya dilakukan berdasarkan Musyawarah Mufakat. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka ditempuh cara Pengambilan Keputusan dengan Suara Terbanyak.

Sepanjang tahun 2014, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Rapat membahas antara lain : Surat-surat masuk dari BI dan LHP Januari 2013; Permodalan Bank BHI; Evaluasi hasil kerja Task Force Perkreditan dan evaluasi atas penataan SDM Marketing; serta Peningkatan fungsi aktifitas Treasury. Seluruh rapat telah dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan.

Tabel berikut ini adalah rapat Dewan Komisaris yang dilakukan di tahun 2014. Nama

Rapat Dewan Komisaris Dihadiri Secara Fisik

Dengan Resolusi Tertulis


10

-

Rachman Hakim

10

-

R. Soedaryatmo Yosowidagdo

10

-

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk : 1. penyediaan dana besar dan dana kepada pihak terkait seperti yang tercantum didalam anggaran dasar ; dan

2. hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Direksi Susunan Direksi Bank BHI pada tahun 2014 : No.

Nama

Jabatan

1

Antonius Probowo Argo

Direktur Utama

2

Budiarto Santoso

Direktur Operasional

3

Doddy S. Soewito

Direktur Kepatuhan

4

Teddy Sadikin

Direktur Bisnis */ */SK OJK no. SR-13/D.03/2015 tentang Fit and proper Test tgl. 6 Peb 2015

Untuk melengkapi komposisi Direksi yang ada, Bank sudah mengajukan Teddy Sadikin sebagai kandidat Direktur Bisnis Bank BHI serta mengikuti fit and proper test di Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan

17


nomor SR-13/D.03/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas Pencalonan Direktur PT Bank Harda Internasional, beliau disetujui sebagai anggota Direksi Bank BHI.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang telah digariskan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi senantiasa berlandaskan kepada prinsip prinsip Good Corporate Governance di semua aktifitas pelaksanaan operasional bank. Agar pelaksanaan Good Corporate Governance berjalan efektif, Direksi membentuk beberapa Satuan Kerja, seperti : Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko. Selain itu Direksi juga telah membentuk komite-komite yang bertugas membantu efektifitas pelaksanaan tugas Direksi sebagai berikut: Komite Kredit, Komite ALCO, Komite Manajemen Risiko, Komite SDM, dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Tugas Direksi lainnya adalah menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi SKAI, temuan Auditor eksternal dan hasil pemeriksaan OJK, BI dan/atau Otoritas lain. Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diambil melalui Rapat Direksi bersifat

mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Perbedaan pendapat didalam pengambilan suatu keputusan dituangkan dalam bentuk dissenting opinion yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu pengambilan keputusan. Direksi juga berkewajiban menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Dan pada akhirnya, Direksi akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tahun 2014 Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 66 (enam puluh enam) kali yang meliputi Rapat koordinasi antar Direksi, Rapat koordinasi Direksi dengan Dewan Komisaris, Rapat koordinasi Direksi dengan Pemegang Saham dan Rapat koordinasi Direksi dengan Pejabat Eksekutif Bank. Materi yang dibahas didalam rapat meliputi: Rencana Bisnis Bank, Change Management Office, Persiapan dan Implementasi go live T-24 (Temenos), Persiapan IPO, terkait Perkreditan, Road Map SDM, Rencana Kerja Direktur Kepatuhan, Audit issue OJK, dan lain-lain.

III. KOMITE – KOMITE Komite-komite yang dibentuk dibawah Dewan Komisaris di Bank BHI terdiri dari : 1. Komite Audit Susunan pengurus Komite Audit pada tahun 2014 : No.

Nama

Jabatan

1


Ketua merangkap anggota

2

Labib Y. Wardiman

Anggota

3

Slamet Agus Pramono

Anggota

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan SK Direksi Bank BHI No. 005/ SK-DIR/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 dan perubahannya No. 006/SK-DIR/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 adalah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan. Yang

menjadi obyek evaluasi adalah pelaksanaan tugas SKAI; memastikan kesesuaian standar audit yang berlaku dengan pelaksanaan tugas Audit Eksternal ; melihat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku ; memonitor tindak lanjut atas setiap temuan SKAI/ Audit Eksternal/BI dan Otoritas lainnya. Tugas lain Komite Audit adalah


18

memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Bank. Pada tahun 2014 Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 17 kali yang

2 diantaranya adalah rapat dengan Satuan Kerja Audit Internal. Berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan audit bank menjadi sorotan Komite Audit. Materi-materi yang dibahas diantaranya adalah : Laporan Hasil Audit SKAI, Kelanjutan Penyempurnaan Metodologi Audit Berbasis Risiko di BHI.

2. Komite Pemantau Risiko Susunan pengurus Komite Pemantau Risiko pada tahun 2014 : No.

Nama

Jabatan

1



2

Labib Y. Wardiman

Anggota

3

Ignatius Sri Mulyanto

Anggota

Berdasarkan SK Direksi Bank BHI no.006/ SK-DIR/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 dan perubahannya no.007/SK-DIR/ II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil evaluasi akan menjadi masukan bagi Dewan Komisaris dalam menilai pelaksanaan manajemen risiko di Bank BHI. Pada tahun 2014 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 16 kali. Materi rapat yang dibahas diantaranya adalah : Pemantauan Profil Risiko tahun 2013, Pemantauan Profil Risiko tahun 2014, Pembahasan exit meeting pemeriksaan Bank Indonesia, Pembahasan mekanisme pelaksanaan Governance Control System.

mendiskusikan dengan SKAI dan SKMR arah pengawasan dan pengendalian seharusnya ditujukan pada pengertian dan pembentukan kemampuan audit berbasis risiko terkini bank, bukan lagi pada persoalan yang bersifat administratif dan tidak bersifat prinsip. Baik Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit maupun SKAI dan SKMR merupakan organ organisasi yang harus mampu mendeteksi kinerja perusahaan dalam segala aspek baik tingkat risiko utama yang dihadapi, kinerja maupun ketaatan pelaksanaan seluruh fungsi organisasi dalam menjalankan Good Corporate Governance. Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, SKMR, SKAI, ataupun Unit Kepatuhan harus mampu menbangun sistem terpadu dan saling bersinergi sesuai fungsi dan tanggung jawabnya sehingga dapat dibangun sistem terintegrasi dalam mengawasi seluruh aktifitas bank.

Sejak tahun 2014 Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit mengambil inisiatif untuk 3. Komite Remunerasi dan Nominasi Susunan pengurus Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2014 : No.

19

Nama

Jabatan

1

R. Sudaryatmo Yosowidagdo


2

Rachman Hakim

Anggota

3

Mariawati Tjitradinata

Anggota


Sepanjang tahun 2014 Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, membahas antara lain : Usulan peninjauan remunerasi karyawan dan pengurus; Pencalonan Direktur Bisnis Bank BHI; Usulan pembagian profit sharing; Pencalonan anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL & EKSTERNAL Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan fungsi kepatuhan bisa berjalan baik maka peran dari seorang Direktur Kepatuhan akan sangat menentukan. Dalam mendukung kelancaran kerjanya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersikap independen terhadap semua satuan kerja serta dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi conflict of interest. Persyaratan dan tata cara pelaksanaan fungsi kepatuhan berpedoman kepada PBI no. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Persyaratan dan tata cara penerapan fungsi Audit Intern berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan Dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum seperti yang telah diatur didalam PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999. Keberadaan SKAI yang independen terhadap satuan kerja operasional lainnya akan mendukung pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif. Untuk itu Manajemen telah meminta Akuntan Publik Independen melakukan review berkala atas pelaksanaan fungsi audit intern bank, termasuk audit atas tehnologi informasi.

Realisasi Rencana Kerja Audit tahun 2014 untuk pelaksanaan audit di Kantor Cabang (KC) / Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan unit kerja Kantor Pusat, sebanyak: 14 (empat belas) obyek audit dengan rincian : 11 (sebelas) KC/KCP dan 3 (tiga) unit kerja Kantor Pusat sedangkan untuk pelaksanaan audit teknologi informasi, sebanyak : 7 (tujuh) obyek audit serta pelaksanaan Internal Audit & Security Audit terkait Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) & Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/ PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tersebut, maka telah dilakukan evaluasi kepatuhan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) untuk periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik – Gani Sigiro & Handayani [Grant Thornton] sesuai dengan laporan No. O-021/GSH/14/ EA tertanggal 26 Juni 2014. Untuk pelaksanaan fungsi audit eksternal, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia untuk mengaudit laporan keuangan bank periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Untuk itu, Bank BHI telah menunjuk KAP Gani Sigiro & Handayani [Grant Thornton] dengan nomor Surat Perikatan Audit no.191/GSH/EL/VIII/14-R3 tanggal 17 November 2014. Penunjukan ini mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank serta Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Penerapan prinsip tata kelola risiko yang baik dalam menjalankan bisnis perbankan diarahkan kepada upaya melindungi kepentingan Stakeholders Bank BHI terhadap potensi risiko bisnis yang ada. Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif dan sesuai dengan


20

tujuan, kebijakan, kompleksitas usaha serta kemampuan bank, diharapkan Bank BHI dapat terhindar dari risiko kerugian yang signifikan. Dari hasil analisis Manajemen terhadap delapan jenis risiko yang wajib dinilai pada periode yang berakhir pada Desember 2014 dapat disimpulkan bahwa profil risiko Bank BHI berada pada peringkat komposit dua (low to moderate). Berdasarkan peringkat komposit ini maka aktivitas bisnis yang dihadapi oleh Bank BHI memiliki risiko in heren yang tergolong rendah selama waktu periode tertentu dimasa mendatang. Sedangkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko berdasarkan penilaian komposit ini berada pada peringkat Memadai yang berarti Manajemen mampu membenahi kelemahan minor yang ada dengan baik.

VI. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DANA BESAR Bank wajib menerapkan prinsip kehatihatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar dengan mendiversifikasi portofolio penyediaan dana. Aturan pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan BI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Ketegasan aturan tentang penyediaan dana ini semata – mata untuk mencegah bank terhindar dari kegagalan saat melakukan transaksi bisnis. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur/group inti adalah :

Jumlah No.

Penyediaan Dana

Debitur

Nominal (Jutaan Rupiah)

5

4,612.53

a. Individual

12

318,177.27

b. Group

1

84,073.82

1

Kepada Pihak Terkait

2

Kepada Debitur Inti :

VII. RENCANA STRATEGIS BANK Dalam rangka menjaga eksistensi dan kesinambungan bisnis perbankan, Bank BHI membuat target – target jangka panjang, menengah dan pendek. Untuk itu Bank menyusun rencana strategis jangka panjang ( corporate plan ) dan rencana bisnis jangka menengah dan jangka pendek ( business plan ) dengan berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Rencana Bisnis Bank Umum. Bank BHI bertekad melakukan pembenahan dan perbaikan kinerja secara terpadu. Target Jangka Panjang adalah menjadikan Bank BHI sebagai Bank yang dikenal, terpercaya dan berkualitas dengan dukungan organisasi yang solid, sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki integritas tinggi serta memanfaatkan teknologi informasi secara

21


optimal. Target Jangka Menengah adalah mewujudkan Bank BHI sebagai bank yang sehat dan stabil, mampu berkembang secara berkesinambungan serta memberi manfaat bagi stakeholders. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan bank adalah menetapkan hal-hal berikut : repositioning business untuk fokus pada segmen Retail dan Commercial, sehingga memerlukan adanya penyesuaian struktur organisasi, mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten serta penguatan infrastruktur. Bank BHI telah mengganti Core Banking System sebagai antisipasi atas dinamika bisnis dan industri perbankan yang tumbuh cepat. Aspek pengendalian ( governance control ) juga diperhatikan melalui penguatan fungsi dari unit kerja SKAI, SKMR dan Satuan Kerja Kepatuhan dan peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Upaya lain yang tak kalah penting adalah upaya untuk menguatkan permodalan,

diantaranya dengan penyetoran modal tambahan dari pemegang saham dan strategi peningkatan modal lainnya melalui IPO, dan lain-lain. Ditengah perekonomian yang uncertain dan persaingan bisnis perbankan yang ketat, bank optimis bahwa target pertumbuhan organik akan bisa dicapai melalui penekanan kepada strategi target jangka pendek berupa target non financial yaitu; menciptakan keunggulan komparatif Bank BHI, mempersiapkan struktur yang kuat untuk pertumbuhan organisasi pada jangka menengah dan jangka panjang, persiapan menjadi Public Company melalui IPO, melakukan review terhadap visi dan misi serta nilai-nilai dasar Bank BHI. Sementara itu untuk target financial nya adalah : menjaga rasio-rasio efisiensi agar Bank BHI mampu bersaing dan mempertahankan rasio-rasio kinerja Bank. Strategi jangka pendek lainnya adalah meningkatkan budaya kepatuhan dan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi Bank, serta penguatan fungsi supervisi struktur pengendalian intern dan tata kelola perusahaan sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan GCG ( Good Corporate Governance ) TRANSPARANSI TRANSPARANSIKONDISI KONDISI VIII. KEUANGANDAN DANNON NON-KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN Sebagai pertanggungjawaban pengurus Bank terhadap Stakeholders, maka Bank melaksanakan transparansi informasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Pelaksanaan transparansi ini mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan dan transparansi informasi produk bank dan data pribadi nasabah. Informasi kondisi keuangan dan nonkeuangan Bank BHI telah dituangkan secara jelas dalam beberapa laporan, diantaranya dalam Laporan Tahunan,

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Bulanan, dan Laporan non keuangan lainnya. Untuk memperoleh sistem pelaporan yang baik harus didukung oleh sistem informasi dan core banking system yang baik pula. Untuk itu Bank BHI telah melakukan perubahan core banking system dari eBank ke Temenos yang diharapkan lebih mumpuni dan mampu menjawab tantangan bisnis di masa yang akan datang. IX. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN DAN KELUARGA Bernardus Dwibyantoro selaku Komisaris Utama Independen tidak mempunyai kepemilikan saham di Bank BHI dan perusahaan lain, serta tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris serta Direksi lainnya. R. Soedaryatmo Yosowidagdo selaku Komisaris Independen juga tidak mempunyai kepemilikan saham di Bank BHI dan perusahaan lain, serta tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris serta Direksi lainnya. Sementara itu Rachman Hakim selaku Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lain namun mempunyai kepemilikan saham masing masing di PT Hakim Putra Perkasa, PT Asean Motor Internasional, BPR Cahaya Wiraputra, PT Asia Putra Perkasa , PT Varia Intra Finance dan PT Varia Inter Perkasa. Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain, serta tidak mempunyai kepemilikan saham di Bank BHI dan perusahaan lainnya.


22

Sebagai pertanggungjawaban pengurus Bank terhadap Stakeholders, maka Bank melaksanakan transparansi informasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

X. PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS BAGI KOMISARIS & DIREKSI Jumlah Diterima dalam Setahun Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

No.

1

Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk natura)

2

Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) :

Dewan Komisaris

Direksi

Orang

Juta Rp.

Orang

Juta Rp.

3

2,317

3

3,989

a. Dapat Dimiliki

Asuransi kesehatan

Asuransi kesehatan

b. Tidak Dapat Dimiliki

Fasilitas komunikasi + Transportasi

Fasilitas komunikasi + Transportasi

Total

3

2,317

Jumlah Remunerasi per Orang dalam Satu Tahun

Direksi

3

3,989

Komisaris

Diatas Rp 2.,- Miliar

-

-

Diatas Rp 1,- Miliar s/d Rp 2,- Miliar

2

-

Diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1,- Miliar

1

3

Rp 500 Juta ke bawah

-

-

XI. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH Skala Perbandingan Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah a. Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah

17.82 X

b. Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah

1.67 X

c. Raio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah

1.43 X

d. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi

2.89 X

XII. INTERNAL FRAUD Bila mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia maka Bank wajib mengungkapkan setiap kecurangan ( fraud ) apabila dampak penyimpangan bernilai lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Fraud berpotensi terjadi di semua jenjang dan level

25

Rasio


organisasi bank. Sepanjang tahun 2014 Bank BHI tidak menemukan terjadinya fraud. Setiap penyimpangan dalam pelaksanaan operasional bank yang berpotensi mengarah kepada fraud tidak akan pernah ditolerir. Bank senantiasa memperkuat sistem pengendalian internalnya agar mampu mempersempit terjadinya kecurangan.

XIII. PERMASALAHAN HUKUM Permasalahan hukum yang dihadapi selama tahun 2014 terkait dengan perpajakan dan penyelesaian tunggakan debitur. Ada 5 perkara perpajakan dimana 2 diantaranya telah mendapatkan keputusan pengadilan dan 3 perkara masih dalam proses penyelesaian. Sementara untuk permasalahan hukum yang berhubungan dengan tunggakan debitur di Desember 2014 terdapat 11 tunggakan debitur dimana 5 diantaranya sedang berproses di pengadilan. Satu perkara berproses di Mahkamah Agung, satu di Pengadilan Negeri, dan tiga lainnya pada tahap eksekusi lelang. TRANSAKSI YANG YANG MENGANDXIV. MENGANDUNG UNG BENTURAN KEPENTINGAN BENTURAN KEPENTINGAN Sepanjang tahun ini tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang perlu untuk didokumentasikan. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang cukup efektif seperti tertuang dalam peraturan perusahaan. Apabila transaksi dimaksud ada maka Bank akan mendokumentasikan secara baik termasuk pembuatan risalah rapatnya. XV. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK Bank BHI menerbitkan saham namun tidak menerbitkan obligasi. Disepanjang 2014 Manajemen tidak memiliki alasan yang kuat melakukannya sehingga tidak berinisiatif melakukan buy back shares ini. XVI. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG, Bank BHI secara berkala melakukan self assessment yang komprehensif terhadap pelaksanaan 11 (sebelas) aspek penilaian GCG sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, terdiri dari :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite d. Penanganan Benturan Kepentingan e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank f. Penerapan Fungsi Audit Intern g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Manajemen Risiko h. Penerapan termasuk Sistem Pengendalian Intern i. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal k. Rencana Strategis Bank Peringkat Komposit pelaksanaan GCG di Bank BHI untuk semester I dan II tahun 2014 adalah 2 atau predikat ‘BAIK’. XVII. SELF ASSESSMENT PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK Kondisi Bank BHI secara umum sehat dan dinilai mampu mengatasi pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya seperti tergambar dari peringkat penilaian faktor Profil Risiko, faktor Penerapan GCG, faktor Rentabilitas dan faktor Permodalan yang secara umum baik. Berdasarkan penilaian faktor Profil Risiko maka aspek profil risiko bank dinilai memadai dengan peringkat komposit dua. Kemungkinan kerugian dari risiko inheren tergolong rendah selama periode tertentu dimasa mendatang dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko tergolong memadai. Namun demikian terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan oleh Manajemen sesegera mungkin. Berdasarkan hasil penilaian tata kelola [GCG], terdapat kelemahan tata kelola yang kurang signifikan namun mampu diatasi dengan sesegera mungkin melalui solusi yang diambil. Secara umum kinerja


26

Manajemen sudah baik. Pemenuhan prinsip GCG seperti governance structure, governance process dan governance outcome memadai, seperti pada pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan pada Komite – komite yang ada. Aspek transparansi Laporan Keuangan dan Non Keuangan serta Rencana Strategis Bank sudah memenuhi unsur keterbukaan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Tata kelola sejalan dengan dinamika dan strategi bisnis secara menyeluruh, dan diharapkan Bank mampu mengatasi kelemahan – kelemahan yang ada pada governance structure, governance process dan governance outcome sesuai dengan strategi bisnis yang dijalankan. Kemampuan Bank BHI dalam menghasilkan laba secara umum sudah cukup memadai dilihat dari realisasi rencana bisnis, dan kontribusinya kepada peningkatan modal mampu bertumbuh secara organik. Sumber – sumber pendukung rentabilitas cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan, seperti : pemenuhan LDR pada batas atas, kualitas aktiva produktif, dan komponen non core earning yang lebih beragam. Kemampuan Bank BHI mengelola rentabilitas dan menjaga kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas sudah cukup memadai. Ke depan dengan kemampuan teknologi informasi yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan fee based income. Berdasarkan penilaian faktor Permodalan yang sejalan dengan dinamika skala pertumbuhan volume bisnis Bank BHI,

27


maka faktor permodalan merupakan unsur utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis Bank. Tren permodalan mengarah kepada peningkatan yang positif pada komponen Modal Inti untuk mencapai target pertumbuhan bisnis. Bank BHI menilai bahwa keberadaan Permodalan sesuai dengan Pilar 1 dan Pilar 2 sudah memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian berdasarkan profil risiko yang ada. Pelaksanaan Internal Capital Adequacy Assessment Process atau ICAAP sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan mampu mengelola permodalan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen permodalan yang sehat serta mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia. Kemampuan permodalan internal untuk tumbuh secara organik mendukung ekspansi pertumbuhan bisnis dan daya akses ke sumber permodalan eksternal sehingga Bank BHI diharapkan mampu melampaui BUKU 1 menuju BUKU 2 melalui dukungan para pihak yang berkepentingan khususnya Pemegang Saham Pengendali. PENERAPAN PROGRAM APU DAN XVIII. PPT BAGI BANK UMUM Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi Bank Umum ini berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia no. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia no. 14/27/ PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 , serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNPtanggal 14 Juni 2013.

Potensi risiko bisnis perbankan semakin meningkat karena kian kompleksnya variasi produk dan jasa perbankan serta melibatkan tehnologi informasi yang canggih. Pemanfaatan bank oleh pihak – pihak tertentu untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin meningkat pula akhir – akhir ini. Kondisi ini mendorong bank untuk serius meningkatkan kualitas penerapan manajemen risikonya terutama yang berkaitan dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Bank BHI telah mengantisipasi hal tersebut dengan melaksanakan sebaikbaiknya peraturan dan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan internal lain. Langkah yang ditempuh adalah memaksimumkan fungsi pengawasan Pengurus Bank untuk memastikan bahwa program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme bisa berjalan baik dan didukung oleh kebijakan dan prosedur tertulis yang telah sesuai dengan aturan BI dan prinsip – prinsip yang berlaku umum. Manajemen juga menyadari perlunya sistem pengendalian intern yang efektif yang memaparkan dengan jelas batasan wewenang dan tanggung jawab dari satuan kerja terkait serta peran pemeriksaan SKAI. Selain itu diupayakan adanya suatu sistem informasi manajemen yang bisa mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif tentang semua transaksi keuangan bank. Termasuk memilah antara transaksi yang suspicious dengan yang non suspicious . Dan yang lebih penting lagi adalah meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM yang ada dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.


28

Tata Kelola Perusahaan

Recommend Documents