STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN KAMPUNG (STUDI KASUS DI KAMPUNG URUMUSU DISTRIK UWAPA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA)
ZAKEUS PETEGE
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir Strategi Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kampung (Studi Kasus di Kampung Urumusu Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Provinsi Papua) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir tugas akhir ini. Bogor, Mei 2008 Zakeus Petege NRP. I354060145
ABSTRACT ZAKEUS PETEGE. A Strategy in Capacity Improvement of the Management System in Sub-District Government (A Case Study in Urumusu Sub-District, Uwapa District, Nabire Regency, Papua Province). Supervised by TITIK SUMARTI and SARWITITI S. AGUNG. This Final Assignment began with a direct observation, literary studies, in-depth interviews and ended with Focus Group Discussion (FGD). The focus of the study was documents, operational systems and cultures of the Local Government Regulations, Regency instructions, and other regulations as well as other related parties. A qualitative method was used in the analysis. The government attention to sub-districts has improved from year to year. However, the average income per household head in the Sub-District of Urumusu was Rp 1,280,000.00 per month in 2004 and in 2007 dropped to Rp 640,000.00 per month. In addition, the quality of social capital also decreased and politically the people in the sub-district lost their active participation in making decisions. Meanwhile, the results of the evaluation on Sub-District Empowerment Program in 2005 showed that the goals of the program were not achieved because it was not accompanied with supervision and not implemented as a means of learning process for the public. Based on the analysis of documents, operational system, and culture of the Local Government Regulations, Head of Regency’s instructions and decrees, and other regulations as well as information from other related parties, the results of the study were as follows: 1) Some Local Regulations of Nabire Regency on Sub-District management valid from 2001-2007 had not been socialized to all apparatus of SunDistrict and was not accompanied with training and supervision; 2) The Government of Urumusu Sub-District was not given a delegated authority by the Government of Nabire Regency through Local Regulations and Head of Regency’s Decree concerning fiscal, administrative, and political decentralization; 3) The office of Urumusu Subdistrict is a very poor condition and is equipped with working facilities and infrastructure; 4) Sub-district as the local political organization has no capacity and power of regulating the implementation of planning function for the sub-district; 5) According to the regulations, BPK (Sub-District Consultative Board) and other multiparties are given no room to evaluate the development in the sub-district except by the Head of Regency; and 6) The capacity in articulation and aggregation is weak so that BPK has not been able to build democracy. Therefore, what are required in the capacity building for the management of subdistrict government of Urumusu are: 1) fiscal, administrative and political authorities; 2) training and supervision for the management system of sub-district government; 3) multi-parties given room to take active participation in monitoring and evaluating the development of sub-district; 4) sub-district office/building, office equipment, guideline books and modules about the administration of sub-district government; and 5) multiparties, particularly BPK, are given training and guidance as well as supervision in implementing the functions of articulation, aggregation, and legislation. The strategy in improving the capacity in managing the sub-district government is an advocating strategy in public policies at the level of Regency Government of Nabire to enforce changes in public policies such as in creating, reforming and implementing Local Regulations, Head of Regency’s Decree and Instructions related to the improvement of the capacity in the management of sub-district government. Keywords:
management system of sub-district government, strategy in capacity improvement.
RINGKASAN TUGAS AKHIR ZAKEUS PETEGE. Strategi Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kampung (Studi Kasus di Kampung Urumusu Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Provinsi Papua). Dibimbing oleh TITIK SUMARTI dan SARWITITI S. AGUNG. Sebagai bukti perhatiaan pemerintah terhadap Desa, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa diakui sebagai daerah otonom yang dijadikan satu paket dengan otonomi tingkat Kabupaten/Kota. Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan politik ini adalah mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat, khususnya masyarakat kampung. Namun rata-rata pendapatan per Kepala Keluarga (KK) di Kampung Urumusu pada tahun 2004 adalah Rp 1.280.000,00 per bulan atau diatas batas Upah Minimum Provinsi maka Pada tahun 2007, rata-rata pendapatan per KK turun menjadi Rp 640.000,00 per bulan. Selain itu, kualitas modal sosial mengalami penurunan dan secara politik, masyarakat kehilangan ruang partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Untuk melihat masalah ini lebih mendalam, pengkaji melakukan Kajian Tugas Akhir dengan tujuan sebagai berikut: 1) mendeskripsikan kondisi peta sosial tentang Kampung Urumusu; 2) mengevaluasi Program Pemberberdayaan Kampung yang pernah dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Nabire pada tahun 2005 dari perspektif penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan kampung; 3) menganalisis kondisi kapasitas tata kelola Pemerintahan Kampung Urumusu dalam tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan 4) menemukan kebutuhan dan merencanakan strategi penguatan kapasitas tata kelola Pemerintahan Kampung Urumusu yang disusun secara partisipatif. Proses penyusunan Tugas Akhir diawali dengan pengamatan langsung, studi pustaka, wawancara mendalam dan diakihiri dengan Focus Group Discussion (FGD). Yang menjadi objek kajian adalah kebijakan publik berupa naskah, tata laksana dan budaya dari Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati serta peraturan perundang-undangan dan multi-pihak yang berkepentingan dengan tata kelola pemerintahan kampung. Dalam menganalisis digunakan metode kualitatif. Secara georgafis, Kampung Urumusu berada pada posisi 40,15”LU - 40,40” LS dan 130010” BB -130045” BT. Luas wilayah adalah panjang 28 Km dan lebar 13 Km. Pemanfaatan lahan atau pola tata guna tanah didominasi oleh wilayah hutan tropis alami (60%), sedangkan lokasi pemukiman penduduk dan pertanian kakao (30%), hutan ladang berpindah dan rawa (10%). Jaringan jalan primer, yaitu jalan yang menghubungkan Kabupaten Nabire dan Kabupaten Paniai. Jaringan listrik, telekomukasi, Pos dan air bersih masih belum membuka cabangnya. Fasilitas pemerintahan yang dimiliki adalah Balai Kampung, 1 unit SD Negeri Inpres dan 1 (satu) unit Polindes. Fasilitas perekonomian yang dimiliki adalah 1 (satu) Kelompok Usaha Bersama. Menurut tingkat pendapatan Kepala Keluarga (KK), 83% KK dari total 78 KK di Kampung Urumusu berpendapatan di bawah angka UMP Papua. Sedang berdasarkan mata pencaharian, 73 (94%) KK bermata pencaharian sebagai petani kakao dengan luas lahan 312 hektar. Menurut asal suku, sebanyak 256 (77%) penduduk berasal dari Suku Ekagi dan 82% dari total penduduk kampung berpendidikan di bawah tamatan SD. Hasil evaluasi PPK Tahun Anggaran 2005 di Kampung Urumusu menunjukan bahwa Pemda Kabupaten Nabire tidak dijadikan PPK sebagai sarana proses belajar masyarakat dalam tata kelola pemerintahan kampung sehingga tujuan PPK tidak tercapai. Dalam merealisasikan program tersebut kurang demokratis, kurang prosedural, kurang terorganisir, kurang realistis dan tidak disertai pendampingan. Kondisi ini memapankan kapasitas tata kelola Pemerintahan Kampung Urumusu tetap
berada dalam kondisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan kapasitas tata kelola Pemerintahan Kampung Urumusu berdampak pada ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan nyata multi-pihak (stakeholders) di bidang ekonomi, sosial maupun politik. Kondisi ketidakberdayaan multi-pihak di Kampung Urumusu dapat diukur dari hal-hal sebagai berikut: 1) dari aspek ekonomi, komoditi kakao sebagai produk unggulan di Kampung Urumusu mengalami penurunan tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi. Hal ini ditandai dengan belum adanya penambahan unit usaha ekonomi produktif maupun perlusan lahan kakao selama periode 3 tahun terakhir; 2) dari aspek sosial, multi-pihak di Kampung Urumusu telah kehilangan modal sosial dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial dan politik secara kolektif; dan 3) dari aspek politik, multi-pihak di Kampung Urumusu juga telah kehilangan ruang partisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan pembangunan. Semua masalah ini adalah merupakan efek dari proses pembangunan yang mengabaikan penguatan kapasitas tata kelola Pemerintahan Kampung sebagai pengatur pembangunan. Berdasarkan analisis naskah, tata laksana dan budaya dari Perda, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, peraturan perundang-undangan lainya serta informasi dari multi-pihak menunjukan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemerintahan Kampung Urumusu tidak memiliki kapasitas kewenangan fiskal, administratif dan politik sehingga berdampak pada ketidakleluasanya dalam tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 2) Kapasitas keorganisasian masih lemah sehingga belum mampu menata keorganisasian, mengoptimalkan tata laksana administrasi dan mengembangkan budaya kerja. Selain itu kapasitas kepemimpinan Kepala Kampung sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai pembina lembaga-lembaga kemasyarakatan kurang mampu membangun tim kerja multi-pihak untuk saling bersinergi (bermitra) mengatasi masalah sosial; 3) Pemerintahan Kampung Urumusu tidak didukung dengan kapasitas personil aparat kampung yang berkualitas karena tingkat pendidikan aparat kampung hanya menamatkan sekolah dasar namun tidak didukung dengan pelatihan ketrampilan kerja dan buku-buku petunjuk kerja; 4) Pemerintah Kampung Urumusu tidak didukung kapasitas keuangan yang memadai karena kehilangan hak-haknya melalui desentralisasi fiskal dan tidak diterbitkankan Surat Keputusan Bupati untuk mengakumulasikan anggaran pembangunan secara swadaya, khususnya melalui sumber Pendapatan Asli Kampung; 5) Kapasitas sarana dan prasarana kerja bagi Pemerintahan Kampung Urumusu sangat kurang memadai seperti Balai Pemerintah Kampung dan sarana kerja berupa peralatan kerja utama dan peralatan kerja bantu; 6) Kapasitas fungsi perencanaan pembangunan masih lemah karena Pemda Kabupaten Nabire tidak pernah memfasilitasi Musrenbang Kampung sehingga pembangunan bersifat parsial, tidak terencana, tidak berkelanjutan dan tidak disingkronkan dengan pembangunan daerah; 7) Kapasitas fungsi pengawasan dan evalusi masih lemah karena sesuai peraturan perundang yang berlaku, multi-pihak di Kampung Urumusu tidak diberikan ruang untuk melaksanakan proses evaluasi sebagai sarana merekonstruksi proses pembangunan sesuai kebutuhan dan dinamika multi-pihak di Kampung Urumusu. Selain itu, Pemda Kabupaten Nabire tidak pernah melaksanakan kewajiban pengawasan penyelenggaraan tata pemerintahan sebagai bagian dari pembinaan; 8) Kapasitas fungsi pendokumentasian masih lemah karena tidak didukung pula dengan ketrampilan dan sarana pendokumentasian sehingga semua dokumentasi hasil, masalah dan potensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tidak tertata sesuai tahapan dan langka-langka proses pendokumentasian; dan 9) Kapasitas fungsi artikulasi, agregasi dan legislasi masih lemah karena tidak didukung dengan pengetahuan dan ketrampilan melaksankan fungsi artikulasi, agregasi dan legislasi sehingga multi-pihak di Kampung Urumusu tidak dapat membangun demokrasi yang
sehat serta menginternalisasikan nilai dan norma dalam kebijakan publik di tingkat kampung.
Dalam rangka memperkuat tata kelola Pemerintahan Kampung dari aspek struktural, Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Rekomedasi Nomor 7, Ketetapan MPR No. IV/MPR-RI/2000 tentang otonomi bertingkat 3 dalam NKRI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, berbagai Kepmendagri tentang Desa, beberapa Perda Kabupaten Nabire tentang Kampung. Peraturan perundang-undangan tersebut terkesan bahwa ditetapkan hanya untuk memenuhi syarat administratif sehingga berbagai hambatan sedang menghadang usaha penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan kampung. Hal ini tidak terlepas dari usaha mempertahankan status quo oleh Pemda Kabupaten untuk memperkokoh kekuasaan. Status quo pun makin mapan kerena kompetisi antar-partai politik yang lebih mementingkan kepentingan partai dari pada kepentingan masyarakat. Kondisi ini pun telah merambah ke dalam ruang birokrasi sehingga tercipta kesenjangan struktur ekonomi (distribusi pendapatan), struktur sosial (pelapisan masyarakat) dan struktur politik (distribusi kekuasaan) antara penguasa dan rakyat serta masyarakat kota dan pedesaan. Dengan demikian roda proses pemiskinan dari aspek struktural terus berputar sehingga tercipta kondisi seperti: 1) secara ekonomi, masyarakat dan pemerintahan kampung kampung makin termarjinalkan; 2) secara sosial, modal sosial, jaringan sosial kolektif atau lembaga-lembaga kemasyarakatan di kampung tetap berada dalam kondisi ketidakberdayaan sehingga tidak mampu peningkatan ikatan dan jalinan kemitraan (koodinasi, kooperasi, kolaborasi dan networking); dan 3) secara politik, masyarakat dan pemerintahan kampung makin kehilangan wahana institusional untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya pada lembaga-lembaga politik. Maka strategi alternatif untuk penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan kampung adalah strategi advokasi kebijakan publik, khususnya pada kebijakan Pemerintahan Kabupaten Nabire dalam rangka mendesak untuk menciptakan, mereformasi dan mengimplementasikan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang berkenaan dengan penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan kampung. Output yang diharapkan adalah sebagai berikut: 1) Pemda Kabupaten Nabire melaksanakan desentaralisasi fiskal, administratif dan politik kepada Pemerintahan Kampung Urumusu; 2) Pemda Kabupaten Nabire memfasitasi, melatih, membimbing dan mendampingi secara berkelanjutan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kampung serta proses Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung; 3) Pemda Kabupaten Nabire membuat Perda tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 35 Tahun 2007 dengan menambahkan pasal khusus yang dapat memberikan ruang partisipasi aktif multi-pihak dalam pengawasan dan evaluasi proses pembangunan kampung; 4) Pemda Kabupaten Nabire mengalokasikan biaya pembangunan balai kampung, perlengkapan kantor, menyediakan buku petunjuk dan modul-modul administrasi kampung; dan 5) Pemda Kabupaten Nabire menyelenggarakan pelatihan, bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan tugas artikulasi, agregasi dan legislasi bagi BPK agar dapat membangun demokrasi yang sehat, melembagakan nilai, norma dan pola hubungan kerja dalam bentuk Peraturan Kampung sebagai bagian dari usaha pembinaan modal sosial.
Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan Kampung, Strategi Penguatan Kapasitas.
© Hak cipta milik IPB, tahun 2008 Hak cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN KAMPUNG (STUDI KASUS DI KAMPUNG URUMUSU DISTRIK UWAPA KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA)
ZAKEUS PETEGE
Tugas Akhir Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Pengembangan Masyarakat
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008 Tugas Akhir
: Strategi Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kampung (Studi Kasus di Kampung Urumusu Distrik Upawa Kabupaten Nabire Provinsi Papua)
Nama NRP Studi
: Zakeus Petege : I354060145 : Magister Profesional Pengembangan Masyarakat
Disetujui: Komisi Pembimbing,
Dr. Ir. TITIK SUMARTI, MS. Ketua
Dr. Ir. SARWITITI S. AGUNG, MS. Anggota
Diketahui:
Ketua Program Studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat,
Dekan Sekolah Pascasarjana,
Dr. Ir. DJUARA P. LUBIS, MS.
Prof. Dr. Ir.Khairil A. Notodiputro, MS.
Tanggal Ujian:
23 Mei 2008
Tanggal lulus:
Penguji Luar Komisi pada Ujian Akhir: Dr. Ir. Lala M. Kopaking, MS.
