PENGUATAN PERAN SPI DALAM KERANGKA PENINGKATAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum. Disampaikan dalam Pertemuan II Forum SPI Tahun 2016 Hotel Aryaduta Manado 10 – 11 Mei 2016
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
1
Nama Tempat tgl lahir Tempat tinggal Pendidikan Status HP e-mail Website Twitter Facebook
: : : : : : : : : :
Prof Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Magelang, 8 November 1962 Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848 S1 FH UNS, S2 Hukum Ekm & Tek Undip, S3 PDIH Undip Berkeluarga, 1 Istri , 3 Anak 08122601681
[email protected] atau
[email protected] www.jamalwiwoho.com @jamalwiwoho jamalwiwoho
Pekerjaan Pengalaman
: - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti : - Wakil Rektor II UNS Surakarta - Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia - Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS - Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo - Lain-lain: Reviewer Nasional DP2M Dikti, Tim PAK Dikti, Instruktur Brevet, Konsultan DPRD NgawiJatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, Saksi Ahli di beberapa Pengadilan, dll. Dosen S2/S3 tidak tetap di Univ Diponegoro, Univ Trisakti Jkt, Univ Taruma Negara Jkt, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Slamet Riyadi dan UNSA Solo, Univ Brawijaya Malang (disertasi) dll.
2
Dasar Hukum • UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; • UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Keuangan Negara; • PP No 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern
• Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
Definisi Pengendalian Intern COSO
INTOSAI
SPIP
Proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personil lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan
Proses integral yang dipengaruhi oleh manajemen dan personil suatu entitas dan dirancang untuk mengatasi risiko dan memberikan jaminan yang memadai dalam mewujudkan misi entitas dan tujuan umum dapat tercapai
Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
Definisi Pengendalian Intern
Proses
• Terintegrasi • Terus-menerus
Dipengaruhi manusia • Pimpinan • Pegawai
Keyakinan memadai
Mewujudkan tujuan
• Tidak mutlak • Memiliki keterbatasan
Operasi, pelaporan, ketaatan, pengamanan aset
Peran Pengawasan Internal Kegiatan • • • • •
Reviu laporan Keuangan Audit Kinerja Eksaminasi Audit Tujuan Tertentu (Incl. Etika & Profesi) Audit Ketaatan
Kegiatan • • • • •
Assurance
Non-Assurance
Jasa Konsultasi Asistensi Manajemen Koordinasi Manajemen Resiko Sosialisasi Pengawasan Koordinasi/Pembinaan MPI
Program
Saluran Saran/Pengaduan Internal
Ruang Lingkup Pengendalian Intern • Lingkungan pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya • Penilaian risiko Pengendalian intern harus mampu memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. • Kegiatan pengendalian Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
Ruang Lingkup Pendendalian Intern • Informasi dan komunikasi Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain sesuai ketentuan. Informasi disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan secara berjenjang melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. • Pemantauan pengendalian intern Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu serta memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.
Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA Penegakan integritas dan nilai etika sekurangkurangnya dilakukan dengan: a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku; b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah; c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
SPI
BPKP
Inspektorat Jenderal
Inspektorat Propinsi Inspektorat Kabupaten/Kota
• Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas unit kerja • Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disigkat BPKP adalah aparat pengawasan Internpemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden
• Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasintern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri/pimpinan lembaga. • Inspektorat propinsi adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur
• Inspektorat Kabupaten /Kota adalah aparat pengawas intern pemerintah yang beranggungjawablangsung kepada bupati/walikota
12
PERGESERAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL Lingkup
Paradigma Lama
Paradigma Baru
Fungsi
Watchdog Mengungkap temuan Menggangu obyek Reaktif
Watchdog, Konsultan & Katalisator Memecahkan Masalah Membantu Klien Proaktif
Sifat/Rekomendasi
Post Audit Korektif
Post & Prea Audit Korektif, Preventif, Prediktif
Pendekatan
Subyek-Obyek Win-Lose
Subyek-Subyek (Patnership) Win-win
Organisasi
Memenuhi Ketentuan
Alat/Tools Manajemen Pusat Unggulan
Indikator Kinerja
Jumlah Temuan
Jumlah Bantuan/Manfaat Pencapaian Good Govermance 13
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP 14
KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMRISTEKDIKTI TUGAS ITJEN Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristek dan Dikti PERPRES NO. 13 TAHUN 2015
KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5.
AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAINNYA
PENGAWALAN
TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI
Mencegah dan melindungi sesuatu Dari ketidaknyamanan dan kehancuran
Mencegah
Mendorong
Mengarahkan
Menghentikan
PERAN DAN POSISI ITJEN 1. PEMBERI PERINGATAN DINI 2. KATALISATOR 3. KONSULTAN 7
PENGUATAN PENGAWASAN
GRATIFIKASI
PENERAPAN SPIP
PENGADUAN MASYARAKAT
WHISTLE-BLOWING SYSTEM
• Kebijakan penanganan gratifikasi • Dilakukan public campaign • Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan • Dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi • Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti
• Peraturan pimpinan K/L tentang SPIP • Dibangun dilingkungan pengendalian • Dilakukan penilaian risiko atas organisasi • Dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi • SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait • Dilakukan pemantuan pengendalian intern
• Disusun kebijakan pengaduan masyarakat • Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan • Hasil pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti • Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masayarakat • Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
• Telah terdapat Whistle Blowing System • Whistle Blowing System telah disosialisasikan • Whistle Blowing System telah diimplementasikan • Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System • Hasil evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System telah ditindaklajuti
16
PENGUATAN PENGAWASAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN • Terdapat Penanganan Benturan Kepentingan • Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan • Penanganan benturan Kepentingan telah diimplementasikan • Dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan • Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti
PEMBANGUNAN ZONA ITEGRITAS • Ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas • Dilakukan pembangunan zona integritas? • Dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan? • Terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai e uju WBK/WBBM ?
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) • APIP didukung dengan komitmen pimpinan • APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas • APIP didukung dengan anggaran yang memadai • APIP berfokus pada client dan audit berbasis resiko
17
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL 1. Pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan melalui kegiatan pemeriksaan, memberikan peringatan dini, memberikan jaminan kualitas atas pelaksanaan tata kelola, memberikan masukan dan koreksi kegiatan yang berpotensi menyimpang sebagai upaya pencegahan melalui pendampingan penyusunan manajemen risiko dan audit berbasis risiko, serta melakukan audit investigasi atas dugaan KKN dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya; 2. Mendorong percepatan tindaklanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal; 3. Perwujudan wilayah bebas dari korupsi (WBK); 4. Mendorong terwujudnya Tata Kelola Kemenristekdikti menuju pemerintahan yang baik; 5. Peningkatan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal dan pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern di Satuan Kerja 18
Mengawal Efektifitas Implementasi Kebijakan Kemenristekdikti 1. Pengelolaan dana rehab APBN+P (Bansos);
2. Bantuan Sosial (Beasiswa Siswa Miskin/Bidik Misi); 3. SNMPTN, SBMPTN
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 5. Hibah & Kerjasama;
6. Pengelolaan/Penertiban Barang Milik Negara; 7. Pengadaan Barang / Jasa;
8. Rekening, BOPTN. 19
Outcome Inspektorat Jenderal
Opini LK WTP • • • • • • •
Inmendiknas 1/2011 Pendampingan Reviu LK,SAKIP,LAKIP Penertiban BMN Supervisi SPI Monev Tinjut LHP Penelitian dan Reviu RKA-K/L
Pendidikan Anti Korupsi • Zona Integritas & WBK • Program Pengendali Gratifikasi (PPG & UPG) • Pendidikan Anti Korupsi (PAK) • PRIMA (Program Revitalisasi Integritas Moral Aparatur) • LHKPN • Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) • Pakta Integritas
Sinergitas Pengawasan • • • • • • •
Kebijakan Pengawasan SPI Unitama, PT, UPT BPKP Inspektorat Daerah KPK PPATK K/L Terkait (Korsup)
20
Opini Laporan Keuangan
2013 WTP
2014 WTP
2015 WTP
Kegiatan :
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan kapasitas SDM Keu & BMN 3. Peningkatan/penguatan SPIP 4. Peningkatan e-Administrasi (termasuk e-Keuangan) 5. Peningkatan penerapan e-Procurement 6. Percepatan penyelesaian tindaklanjut pemeriksaan BPK-RI, dll Keterangan : TMP : Tidak Memberikan Pendapat WDP : Wajar Dengan Pengecualian WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
21
Upaya Itjen Mempertahankan Opini WTP 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
Monev TL-HP BPK RI, BPKP, & Itjen; Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPIP dan SPI) ; Pengawasan Dini (early warning system) / Kegiatan dan Anggaran; Meningkatkan Pengawasan dan Reviu terhadap Satker BLU; Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan pendekatan audit berbasis risiko; Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap satker, khususnya pengelolaan kas, pencatatan, pelaporan piutang dan penatausahaan aset tetap, melalui pendampingan penyusunan manajemen berbasis risiko; Pendampingan Penyusunan LK Seluruh Satker; Reviu atas LK, LAKIP/SAKIP Unit Utama dan Kementerian; Meminimalisasi potensi kerugian negara yang mungkin terjadi atas : • PBJ dan Barang Persediaan; • Pengelolaan dan penertiban BMN; • Pengelolaan PNBP; • Pengelolaan rekening; • Pengelolaan dana Hibah dan Kerjasama.
22
4 Kreteria Dalam Penentuan Opini WTP
23
TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT LK 1. Mereviu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 2. Menguji kesesuaian dengan Standar AkuntansiPemerintahan atas transaksi-transaksi selama periode yang berlangsung; 3. Memperoleh data dan informasi untuk pengembangan perencanaan pemeriksaan, pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya dan penilaian risiko (risk assesment); 4. Melakukan pengujian substantif terbatas atas transaksi penerimaan dan belanja negara serta aset tetap; 5. Pemantuan proses pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi; 6. Pemahanan terhadap peraturan intern, tupoksi, program dan kegiatan entitas; 7. Pemahaman siklus bisnis entitas dan analisis risiko; 8. Pemahaman sistem dan prosedur operasional entitas secara manual maupun terkomputerisasi dan analisa kelemahannya; 9. Pengujian subtantif transaksi tahun diperiksa 24
PROSEDUR PENGAWASAN ITJEN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
AUDIT ITJEN
KEGIATAN SATKER
COMPLIANCE PADA PERATURAN
TATA KELOLA YANG HANDAL DAN BUDAYA KERJA YANG UNGGUL 25
PEGAWAI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
Perjanjian Kinerja Pakta Integritas
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI 26
