PERAN SPI DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
Disampaikan dalam “Forum Satuan Pengawas Internal (SPI) Nasional III PTN Hotel Aston, Jayapura 19 – 21 April 2017
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
1
CURICULUMVITAE Nama Tempat tgl lahir Tempattinggal Pendidikan Status HP e-mail Website Twitter Facebook
: Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum. : Magelang, 8 November 1962 : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848 : S1 FH UNS, S2 PPS UNDIP, S3 DOKTOR ILMU HUKUM UNDIP : BERKELUARGA, 1 ISTRI , 3 ANAK : 08122601681 :
[email protected] atau
[email protected] : www.jamalwiwoho.com : @jamalwiwoho : jamalwiwoho
Pekerjaan Pengalaman
: - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti : - Ketua Dewan Pengawas BLU UNDIP - Ketua Dewan Pengawas BLU UNS - Plh. Rektor UNIMA - Wakil Rektor II UNS Surakarta - Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia - Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo - Lain-lain: Ø Reviewer Nasional DP2M Dikti, Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll. Ø Dosen Pascasarjana di MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo, MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll.
PENGELOLAAN PTN Lemahnya Pengawasan Intern menimbulkan Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset di PTN
PRINSIP PENGELOLAAN PTN A. B. C. D. E.
AKUNTABILITAS TRANSPARANSI NIRLABA PENJAMINAN MUTU EFEKTIF DAN EFISIEN
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 64 menyatakan: 1. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik. 2. Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. 3. Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan e. sarana prasarana.
TUGAS SPI DI PTN (Permendikbud No. 47 Tahun 2011)
Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja
Tugas, Fungsi , Kewenangan , dan keanggotaan Satuan Pengawas Internal ditetapkan dalam Statuta
TUGAS POKOK SATUAN PENGAWASAN INTERN Pengawasan Intern
Assurance Activities
Audit
Audit Aset&SDM
Audit Kinerja
Audit Tujuan Tertentu
Evaluasi Audit Pengadaan Barang/Jasa
Consulting Activities Pengawasan Lain; Pemantauan
Reviu
Bimtek/So sialisasi/ Asistensi/ Konsultasi
Audit PNBP • • • •
Reviu Laporan Keuangan Reviu revisi Anggaran Reviu Sarpras Reviu Tunggakan Pembayaran
LINGKUP KERJA SPI Ruang lingkup pelaksanaan tugas Kepengawasan SPI, di PTN, adalah Non Akademik, dan Akademik yang berimplikasi pada Aspek Keuangan, Aset dan SDM/Kepegawaian melalui kegiatan pengawasan yang meliputi: a. Audit: Audit Kinerja, Audit Keuangan, dan Audit Tujuan Tertentu b. Reviu c. Pemantauan d. Evaluasi e. Fasilitasi: Bimtek, Pendampingan dll
LINGKUP KERJA SPI
Dari Prosesnya/tahapannya terdapat 5 (lima) ruang lingkup pelaksanaan tugas SPI, yaitu pemeriksaan intern terhadap : 1. Perencanaan dan penganggaran, 2. Pelaksanaan anggaran, 3. Pelaporan keuangan, dan 4. Pelaksanaan Tugas Pejabat Perbendaharaan. 5. Program Pengendalian Gratifikasi
KOMPETENSI SPI Keahlian dalam anggota SPI, yaitu : 1. Akuntansi/Keuangan; 2. Manajemen SDM, 3. Manajemen Aset, 4. Hukum, 5. Ketatalaksanaa
Fungsi SPI PTN (Permendikbud No. 47 Tahun 2011)
1. Penyusunan Program Pengawasan.
2. Pengawasan Kebijakan dan Program 3. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang milik negara 4. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil
pemriksaan internal dan eksternal 5. Pendampingan dan reviu laporan keuangan 6. Pemberian saran dan rekomendasi 7. Penyusunan laporan hasil pengawasan 8. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan
WEWENANG SATUAN PENGAWASAN INTERN
SPI mempunyai wewenang PENUH, BEBAS, dan TIDAK TERBATAS untuk melakukan akses terhadap semua bentuk dokumen, personalia dari aparat atau penyelenggara perguruan tinggi maupun objek penyelenggaraan perguruan tinggi , dan fasilitas fisik milik perguruan tinggi guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya.
TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAWASAN INTERN • Melakukan review dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern pada semua unit kegiatan di lingkungan perguruan tinggi • Menentukan strategi, ruang lingkup, metode, dan frekuensi audit intern secara independen; • Memperoleh informasi antara lain namun tidak terbatas pada laporan keuangan, laporan kegiatan operasional, sistem mutu, rencana strategi bisnis dari semua unit dilingkungan perguruan tinggi • Memperoleh penjelasan dari semua level manajemen berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern ; • Memperoleh ijin untuk mengakses seluruh informasi dan atau melakukan peninjauan fisik atas seluruh aset milik perguruan tinggi ; • Menyampaikan laporan hasil audit, termasuk hambatan dan tindak lanjut yang telah, sedang, dan atau belum dilakukan manajemen kepada pimpinan tertinggi perguruan tinggi
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP
SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi: 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 2. Keandalan laporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
TERIMA KASIH
