SISTEMATIKA 1
PENDAHULUAN
2
5 6
RPJPN 2005—2025
3
POTRET PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI
4
PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PENINGKATAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI 2
1
PENDAHULUAN
Pendahuluan (1)
Para pendiri negara-bangsa bertekad untuk mewujudkan cita-cita mulia dalam bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana tertuang di dalam preambule UUD 1945.
Ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum dapat ditempuh melalui pendidikan, yang di dalam konstitusi dinyatakan sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara.
Pendidikan dapat mendorong suatu bangsa mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Pendidikan dapat melahirkan insaninsan terpelajar, yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi – penggerak utama dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.
4
Pendahuluan (2)
Globalisasi merupakan gejala umum yang membuat dunia menjadi tanpa batas (borderless world), dan interaksi antarnegara semakin erat hampir dalam semua dimensi: ekonomi, politik, sosial, budaya, pariwisata.
Globalisasi ekonomi ditopang oleh dua kekuatan utama: perdagangan dan teknologi, yang menggerakkan dinamika perekonomian dunia melalui kapitalisasi hasil penemuan, yang ditransformasikan menjadi produk inovasi. Kekuatan teknologi yang melahirkan produk inovasi kian mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi makin meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dengan pengetahuan canggih dan keterampilan tinggi. Hal ini sejalan dengan semakin berkembangnya ekonomi berbasis pengetahuan, sehingga kebutuhan akan pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas semakin mendesak untuk dapat dipenuhi.
Pendidikan mempunyai kaitan erat dengan kebangkitan ekonomi nasional karena mampu melahirkan SDM berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi.
SDM berkualitas yang menguasai teknologi merupakan faktor penting dan determinan dalam peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian nasional yang dikenal dengan technology-driven economy.
5
2
RPJPN 2005—2025
KERANGKA PENTAHAPAN DAN PRIORITAS RPJPN 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
7
VISI - MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
8
STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2015—2019 NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan Perumahan Mental / Karakter
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
9
3
POTRET PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI
Permasalahan Akses Pendidikan Tinggi 100 90 80
83,3
65,6
69,4
54,6
50 40
14,1 17,4 20,1 27,5
40,4
12,1 12,9 16,6 22,2
36,9 5,5 8,2 13,0 19,6
35,7 3,6 6,7 10,0 16,9
34,2 3,7 5,8 9,2 15,3
10
45,5
60
20
86,1
80
60
30
93,8
90,7 70
40
94,8
90
70
50
98,7
100
Disparitas Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 19-23 tahun menurut status sosial ekonomi keluarga
42,4 36,8
30
Kohor Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia 19-23 Tahun menurut Status Sosial Ekonomi Keluarga, 2014
20 10
0
12,7
0
2010
2011
Kuintil 1 (termiskin)
2012
Kuintil 2
100
2013
Kuintil 3
97,2
Kuintil 4
1
2014 Kuintil 5 (terkaya)
74,4 74,8
70
70,0 71,0
60 50
50,6
40
Kohor Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia 19-23 Tahun menurut Jenis Wilayah, 2014
30 20
44,9
34,5
18,3
10 0 1
2
3
4
5
6
Lulus SD/MI
Kota
7
Desa
8
9
Lulus SMP/MTs
Rata-rata
10
11
12
4
5
6
Lulus SD/MI
Kuintil 2
7
8
Kuintil 3
9
Lulus SMP/MTs
Kuintil 4
10
11
12
Lulus SM Masuk PT
Kuintil 5 (terkaya)
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, masih terjadi disparitas yang cukup lebar antara mahasiswa dari kelompok termiskin dan kelompok terkaya. Tingkat partisipasi kelompok masyarakat kaya sebesar 45,5% dibandingkan dengan kelompok masyarakat miskin sebesar 14,1% (Susenas 2014).
87,8
92,5
80
3
Kuintil 1 (termiskin)
89,7
90
2
Lulus SM Masuk PT
Separuh dari lulusan jenjang SM yang berasal dari kelompok masyarakat kaya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (54,6%). Pada kelompok masyarakat miskin, persentasenya jauh lebih kecil (12,7%). Akses ke layanan pendidikan tinggi antarkelompok pendapatan dan antarwilayah kota-desa belum merata. 11
Permasalahan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Status Akreditasi Institusi PT
Status Akreditasi Prodi PT
Kualifikasi Pendidikan Dosen PTN/PTS/PTA
A, 26, 3% A, 1,996, 11%
B, 248, 28% C, 8,624, 46% B, 8,097, 43%
C, 621, 69%
Sumber : Berdasarkan data BAN-PT, 12 Januari 2015.
PT Indonesia yang masuk dalam ranking Internasional Institusi
QS 2012
QS 2015
Dunia
Asia
Dunia
Asia
UI
273
59
310
71
UGM
438
118
551
145
ITB
555
113
461
125
-
-
-
127
UNAIR
Sumber: QS (2012), QS (2015)
Dari 4.384 PT di Indonesia, baru 895 PT yang memiliki akreditasi institusi A/B/C Dari 18.717 program studi yang terdaftar, hampir setengahnya hanya memiliki status akreditasi C Di tingkat internasional, hanya 3 PT Indonesia yang masuk dalam ranking 500 dunia dan ranking Asia Masih banyak dosen yang memiliki kualifikasi akademik S1, mayoritas pada Perguruan Tinggi Swasta 12
Publikasi Ilmiah oleh PT di Indonesia masih Rendah Perbandingan Jumlah Publikasi Ilmiah: Indonesia & Negara Lain 60
25,000
53 50 20,000
30
25
27
Jumlah Publikasi Ilmiah
percent
40 28
15,000
21 20 12
15
10,000
10
0 Indonesia Filipina
China
India
Thailand Malaysia
Brazil
5,000
Sumber: SSCI database – dari KSI (2015)
• Hanya 12 persen dari publikasi penelitian sosial tentang Indonesia dalam peerreviewed jurnal internasional yang ditulis oleh penulis Indonesia. • Total jumlah publikasi ilmiah Indonesia masih jauh tertinggal dari Malaysia dan Singapura
0
Indonesia Singapore
Malaysia
13
Diskoneksi dalam Pendidikan Tinggi Rendahnya insentif
Kurangnya informasi
Rendahnya kapasitas
Pemberi kerja Perusahaan sebagai pengguna penelitian
Lembaga Penelitian LPT lain dan penyedia pelatihan Pendidikan sebelumnya
Lembaga Pendidikan Tinggi
Penyebab Diskoneksi
Pelaku yang Terdiskoneksi
Deskripsi Antara pendidikan tinggi dan pemberi kerja (pengguna keahlian) Antara pendidikan tinggi dan perusahaan (pengguna penelitian) Antara pendidikan tinggi dan lembaga penelitian (penyedia penelitian)
Di antara lembaga pendidikan tinggi sendiri dan antara PT dan penyedia pelatihan (diskoneksi horizontal di seluruh penyedia keahlian) Antara pendidikan tinggi dan pendidikan sebelumnya (sekolah) (diskoneksi vertikal di seluruh penyedia keahlian) Sumber: Putting Higher Education to Work, WB 2012
14
Profil Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Status Pekerjaan Utama Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, 2015 Diploma 3%
Universitas 8%
4,3 2,7
Universitas
SMK 10%
SMA 16%
13,2
SMK
16,3
SMA
SMP 18%
SMP/sederajat
19,8
<=SD/sederajat
21,3
0
Sumber: Sakernas BPS, Feb 2015
2,3
78,4
7,4 4,3
D1/2/3/ Akademi <=SD 45%
85,7
7,7
4,0
64,0 10,2
7,2
53,5 14,2
34,5 24,7
20
Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Pekerja bebas di pertanian Pekerja keluarga/tak dibayar
10,7 16,9
17,2
40
60
19,1
80
100
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar Buruh/Karyawan/Pegawai Pekerja bebas di nonpertanian
• Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan rendah. Sekitar 63% (76,1 juta) tenaga kerja di Indonesia hanya berpendidikan SMP/sederajat ke bawah. • Meningkatkan partisipasi bersekolah perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
15
Keahlian/Keterampilan dalam Pekerjaan Menurut Tingkat Pendidikan 100% 90% skilled Terampil
80% 70% 60% 50%
Semi - Terampil Semi-skilled
40% 30% 20% Unskilled Tidak Terampil
10%
2001
2010
Tinggi Pendidikan Tertiary
SMA/sederajat Secondary Senior
SMP/sederajat Basic
Lebih rendah SD atau or less Primary
Tinggi Pendidikan Tertiary
SMA/sederajat Secondary Senior
SMP/sederajat Basic
rendah Lebih or SD atau less Primary
0%
Kualitas lulusan PT yang terserap di pasar kerja belum memadai: Sebagian besar (60%) bekerja di bidang pekerjaan yang termasuk kategori white-collar jobs (manajer, profesional), yang menuntut keahlian/keterampilan tinggi dan penguasaan ilmu khusus (insinyur, dokter, guru). sebagian lagi (30%) bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat semi-terampil (tenaga administrasi, sales). Bahkan ada juga (10%) yang berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di bagian produksi (blue-collar jobs). 16
4
PENDIDIKAN TINGGI & PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
UU Pendidikan Tinggi tentang Inovasi Teknologi & Daya Saing (1)
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan beberapa hal sebagai berikut: Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. 18
UU Pendidikan Tinggi tentang Inovasi Teknologi & Daya Saing (2) Sejumlah pasal berkaitan dengan pendidikan tinggi dan penelitian untuk menopang daya saing bangsa, yaitu: Pasal 45 (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Pasal 46 (1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk: Pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran; peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa; peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa. 19
Inovasi Teknologi & Peran Pendidikan Tinggi dalam Membangun SDM yang Menguasai IPTEK (1)
Kemampuan suatu bangsa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat bergantung pada penemuan baru (invention) dan inovasi teknologi yang signifikan.
Kehadiran teknologi informasi (TI) mampu mendorong akselerasi persebaran inovasi berskala masif dan memacu percepatan pertumbuhan ekonomi bangsa.
Peningkatan produktivitas nasional menuju keunggulan kompetitif akan dicapai seiring dengan upaya meningkatkan kualitas lulusan-lulusan perguruan tinggi dengan kemampuan inovasi tinggi. Peningkatan kemampuan modal manusia terdidik yang menguasai iptek sangat diperlukan ketika bangsa Indonesia memasuki era baru pembangunan: knowledge-based economy & innovation-driven economy.
20
Inovasi Teknologi & Peran Pendidikan Tinggi dalam Membangun SDM yang Menguasai IPTEK (2)
Bangsa Indonesia perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya investasi untuk pendidikan tinggi yang bermutu. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan pendidikan dengan memperkuat perguruan tinggi, agar lebih inovatif dan responsif dalam menjawab tantangan kompetisi global, ekonomi berbasis pengetahuan, dan perubahan pasar kerja yang mensyaratkan SDM yang bermutu. Pendidikan tinggi seyogianya tidak dimaknai sebagai kelanjutan dari pendidikan menengah semata, karena perguruan mempunyai fungsi utama, yaitu: pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik melalui riset dasar maupun riset terapan. Riset-riset inovatif menjadi tumpuan bagi kemajuan bangsa dan keunggulan ekonomi nasional, yang menentukan kemampuan bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan antarbangsa di dunia. 21
Daya Saing Pendidikan Tinggi versi Global Competitiveness Index, 2015 Global Competitiveness Index Pilar 5: Pendidikan Tinggi dan Pelatihan 5.01. Partisipasi Pendidikan Menengah 5.02. Partisipasi Pendidikan Tinggi 5.03. Kualitas Sistem Pendidikan 5.04. Kualitas Matematika dan Sains 5.05. Kualitas Sekolah Manajeman 5.06. Akses Internet di Sekolah 5.07. Ketersediaan Lembaga Penelitian dan Pelatihan di Tingkat Lokal 5.08. Pelatihan Staf Pilar 12: Inovasi 12.01. Kapasitas Inovasi 12.02. Kualitas Lembaga Penelitian 12.04. Kerjasama Penelitian Industri– PT 12.06. Ketersediaan Ilmuwan & Ahli Teknologi
Indonesia (37—4.5)
Singapura (2—5.7)
Jepang (6—5.5)
Korea (26— 5.0)
Malaysia (18— 5.2)
China (28— 4.9)
Thailand (32—4.6)
88
17
24
48
100
74
79
75 41 52 49 43
9 3 1 4 2
40 27 9 51 37
2 66 30 59 19
69 6 12 22 26
83 56 49 85 47
52 74 79 77 54
47
8
19
48
12
63
70
33
4
6
36
3
50
41
30 41
19 12
14 7
24 27
7 20
49 42
54 53
30
5
16
26
12
32
45
34
11
3
40
5
36
47
22
Paradigma Baru Peran Perguran Tinggi ‚...university encompasses a ‘third-mission’ of economic development in addition to research and teaching.‛ Readings (1996)
ULTIMATE CONTRIBUTION
PEOPLE EXPECTATION
AGENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Innovating to Develop Local and National Competitiveness Transferring Culture, Knowledge, Technology to Society and Industry Researching Basic and Applicative Problems Educating People
MAIN PERFORMANCE INDICATORS
AGENT OF CULTURE, KNOWLEDGE, TECHNOLOGY TRANSFER
AGENT OF RESEARCH
AGENT OF EDUCATION
# Innovation, # Employment # Industry # Rp Generated # Innovation, # Employment # Industry # Rp Generated # Publication # Patent # Citation University Ranking
# Graduate Employability Waiting Time
PERLU REFORMASI PENDIDIKAN TINGGI AGAR UNIVERSITAS, SELAIN DAPAT MENGHASILKAN LULUSAN, RISET, TRANSFER TEKNOLOGI KE MASYARAKAT, JUGA DAPAT MENGHASILKAN INOVASI YANG BISA MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 23
Indikator Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (1)
*) Note: 10 Besar Negara-Negara OKI Sumber: SESRIC staff calculation 2012/2013; UNESCO, UIS Data Center
Indonesia masih sangat minim dalam hal rasio ilmuwan/peneliti – hanya 205/1 juta penduduk. Rasio sarjana sains-teknik per 1 juta populasi juga tertinggal, Indonesia: 2.671 vs 5.174 (AS), 5.730 (China), 4.121 (Thailand), 3.380 (Malaysia) Source: ChartsBin, http://cdn3.chartsbin.com 24
Indikator Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (2) Knowledge Economy Index mengukur bagaimana iptek dijadikan sebagai kekuatan penggerak & percepatan pembangunan ekonomi. Knowledge Index mengukur kemampuan suatu negara mengadopsi & melakukan difusi iptek untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Posisi Indonesia tidak diketahui pasti, mungkin karena data tidak tersedia atau kapasitas negara yang memang masih lemah. Sementara Korea Selatan, Taiwan & Malaysia dianggap punya keunggulan dalam hal pengembangan iptek untuk menopang pembangunan ekonomi.
Sumber: SESRIC staff calculation 2012/2013; World Bank, KEI, and KI Indexes
25
Indikator Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (3) Di tengah kian menguatnya KBE, inovasi & ICT merupakan faktor determinan. Namun, Indonesia belum tercatat sebagai negara yang punya keunggulan di kedua aspek tersebut. Sementara Singapura, Malaysia, Turki, bahkan Tunisia & Azerbaijan sudah berhasil membukukan negara di dalam indeks untuk Innovation & ICT.
Sumber: SESRIC staff calculation 2012/2013; World Bank
26
Indikator Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (4) Meskipun demikian, Indonesia sesungguhnya memiliki potensi dan dipandang punya kapasitas untuk melakukan inovasi. Karena itu, perguruan tinggi harus diperkuat agar berperan lebih optimal dalam pengembangan iptek yang mengarah pada inovasi.
Sumber: SESRIC staff calculation ; World Economic Forum, Global Competitveness 2012-2013, INSEAD Business School and WIPO
27
Indikator Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (5) Meskipun masih jauh tertinggal dibanding Malaysia, Indonesia sudah relatif bagus dalam hal kemampuan ekspor produkproduk teknologi.
Sumber: SESRIC staff calculation 2012/2013; World Bank, WDI Online
HTE-High Technology Export mencakup produk-produk dengan bobot R & D yang sangat tinggi: teknologi penerbangan, perangkat lunak komputer, semikonduktor, teknologi farmasi, mesin elektrik dan aneka peralatan canggih, yang bertumpu pada infrastruktur IPTEK dan investasi industri teknologi tinggi.
28
Indikator Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (6) Dengan potensi SDM unggul, Indonesia sesungguhnya memiliki kapasitas untuk meningkatkan intensitas dalam melakukan riset-riset inovatif & pengembangan. Negara-negara Afrika seperti Tunisia, Gabon, Maroko, bahkan Sudan & Uganda ternyata lebih tinggi intensitas R&D dibandingkan Indonesia.
Sumber: SESRIC staff calculation;UNESCO, UIS Data Centre * Data for the most recent year available between 1999 and 2010
29
Indikator Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (7) DISTRIBUTION OF GERD BY SECTOR OF PERFORMANCE (%)
30
Indikator Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (8) DISTRIBUTION OF GERD BY SOURCE OF FUNDS (%)
31
5
PENINGKATAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI
Tata Kelola Perguruan Tinggi: Prinsip & Elemen (1) Tata kelola perguruan tinggi sangat penting sebagai mekanisme yang mengatur bagi semua pemangku kepentingan, untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tata kelola perguruan tinggi sangat esensial karena berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang berorientasi pada: pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akitivitas penelitian ilmiah dan publikasi di jurnal-jurnal domestik & internasional Tata kelola perguruan tinggi mencakup, paling kurang, lima elemen pokok, yaitu: Transparansi & akuntabilitas Standar pelayanan pendidikan tinggi Pemanfaatan sumber daya secara efisien Sistem pengendalian dalam tata kelola Sistem pengelolaan data & informasi
Tata Kelola Perguruan Tinggi: Pemantapan Otonomi (2)
Otonomi mengandaikan ada pergeseran peran pemerintah dalam pengelolaan perguruan tinggi: Otonomi perguruan tinggi: peran pemerintah lebih diutamakan dalam hal perumusan kebijakan strategis, yang terfokus pada empat hal pokok:
Empowering Enabling Facilitating Allocating Resources
Scientific Development: Knowledge production Invention Innovation Technology development
Otonomi dengan model PTN-BH Mengembangkan otonomi perguruan tinggi yang lebih luas, selain universitas/institut yang sudah berstatus PTN-BH. Model BLU merupakan bentuk pengelolaan perguruan tinggi yang relatif moderat, karena PT diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya sesuai kebutuhan masing-masing universitas. 34
Tata Kelola Perguruan Tinggi: Pemantapan Otonomi (3)
Organisasi yang sehat dalam pengelolaan perguruan tinggi:
Mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka menjaga keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi; Manajemen universitas dengan menerapkan prinsip otonomi PT (e.g. kebebasan akademik & kebebasan finansial) kemandirian dalam pengelolaan pendidikan tinggi; Meneguhkan otoritas dalam pengelolaan program akademik a.l. mencakup: Pembukaan progran studi Penyusunan kurikulum & pilihan mata kuliah Penetapan jumlah mahasiswa sesuai daya tampung – size of student enrolment Penelitian inovatif, penulisan karya ilmiah, penerbitan jurnal ilmiah 35
Tata Kelola Perguruan Tinggi: Pemantapan Otonomi (4)
Perubahan pendekatan dalam pengelolaan anggaran: Mengubah itemized budget menjadi lump-sum budget atau blockgrant Mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi
Meningkatkan mutu SDM berbasis sistem pengembangan karir dan pembinaan tenaga akademik yang berbeda dengan sistem kepegawaian negeri sipil: UU ASN memberi peluang untuk mengangkat pegawai kontrak pemerintah dengan masa kerja tertentu dan penilaian berdasarkan kinerja
Jaminan kualitas dengan mengembangkan standar pelayanan minimum sebagai dasar pengelolaan perguruan tinggi. 36
6
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Tinggi di dalam RPJMN 2015—2019(1) Arah Kebijakan 1. Peningkatan pemerataan akses pendidikan tinggi
Strategi 1.1. Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah. 1.2 Peningkatan efektivitas affirmative policy. 1.3. Penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas. 1.4. Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PT.
2. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi
2.1. Peningkatan kualitas dosen dan peneliti melalui program S2/S3. 2.2. Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif. 2.3. Penambahan jumlah dan penguatan assessor BAN PT; pembentukan LAM untuk program studi profesi; dan pembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusan PT. 2.4. Penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi LPTK. 2.5. Penegakan aturan terkait penjaminan mutu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi melalui peningkatan efektivitas proses akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi. 2.6 Peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antardaerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di luar Jawa. 38
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Tinggi di dalam RPJMN 2015—2019(2) Arah Kebijakan 3. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi
Strategi 3.1. Pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terutama bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif. 3.2. Peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi yang bersertifikat untuk memperpendek masa tunggu bekerja. 3.3. Penguatan kerjasama PT dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan. 3.4. Penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dengan menyeimbangkan disiplin ilmu–ilmu sosial dan humaniora, sains, keteknikan, dan kedokteran.
3.5. Perlindungan bagi prodi–prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat (seperti sastra jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dan tafsir hadits). 3.6. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.
4. Memantapkan otonomi Perguruan tinggi
4.1. Fasilitasi PT menjadi PTN-BH dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola, serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh Politik. 4.2. Penguatan institusi PT dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission differentiation, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan. 4.3. Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (itemized budget), sehingga PT lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan programprogram akademik dan riset ilmiah. 4.4. Penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah, 39 universitas, industri.
Catatan Penting untuk Meningkatkan Peran PT dalam Pengembangan IPTEK a) Perguruan tinggi harus Iebih strategis dalam memilih bidang keahlian yang ditekuni, dengan mempertimbangkan keunggulan lokal dan nasional; b) Perguruan tinggi harus mengembangkan 'fasilitas pendukung' yang memungkinkan para akademisi untuk berinteraksi dengan pelaku industri; c) Perguruan tinggi perlu memperkuat dukungan untuk kemitraan Perguruan Tinggi-Industri-Lembaga Litbang Pemerintah, seperti unit hubungan industri, aspek legal dalam penyusunan kontrak industri, pengembangan kerjasama serta komersialisasi hasil riset dan pengembangan.
d) Perguruan tinggi perlu memiliki pengelolaan SDM yang lebih fleksibel, yang memungkinkan kegiatan kemitraan dengan industri dapat berjalan mulus; dan e) Perguruan tinggi perlu mengembangkan skema insentif kepada dosen yang berhasil mengembangkan kemitraan dengan industri dan mengomersialkan hasil risetnya. CaCatatan Khusus: - Pengelolaan Sarpras yang efisien - LPTK Penghasil guru yang kompeten
40
TERIMA KASIH
